PALANGKA RAYA, KOMPAS.com – Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menanggapi vonis delapan tahun penjara terhadap Muhammad Haryono (MH), saksi pelaku atau justice collaborator (JC) dalam kasus penembakan warga oleh oknum polisi di Kalimantan Tengah.

Putusan tersebut dijatuhkan oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya, Senin (19/5/2025).

Wakil Ketua LPSK, Sri Nurherwati, menyatakan bahwa vonis tersebut sudah sesuai dengan prinsip perlindungan terhadap JC, yakni harus lebih ringan daripada hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku utama.

“Yang jelas, hukuman 8 tahun penjara terhadap MH ini sesuai, bahwa dia harus lebih rendah dari pelaku utama (Brigadir Anton),” ujar Sri usai menghadiri sidang vonis di Pengadilan Negeri Palangka Raya.

Sri menambahkan, LPSK mengapresiasi majelis hakim yang mempertimbangkan status MH sebagai JC dalam putusannya.

Menurutnya, peran JC seperti Haryono sangat penting dalam membantu aparat penegak hukum mengungkap suatu perkara secara terang.

“Itu perannya LPSK dan saya kira menjadi penting di situ, kami memastikan bahwa memang ada anggota masyarakat yang bersedia untuk menjadi saksi sekalipun dia terlibat dalam suatu tindak pidana,” jelasnya.

Haryono diketahui merupakan sopir taksi daring yang turut serta dalam kasus bersama Brigadir Anton, namun berstatus sebagai JC karena memberikan informasi penting kepada penyidik.

Sri menegaskan bahwa vonis terhadap Haryono telah memenuhi prinsip bahwa hukuman bagi JC harus lebih ringan dari terdakwa utama yang telah divonis penjara seumur hidup.

Mengenai apakah vonis 8 tahun masih dianggap berat, Sri menyerahkan hal tersebut sepenuhnya kepada tim penasihat hukum terdakwa.

Meski demikian, LPSK membuka kemungkinan untuk memberikan pendampingan kepada Haryono jika pihaknya memutuskan menempuh upaya banding atau kasasi.

“Saudara MH berhak mengajukan banding atau kasasi, silakan dipertimbangkan, dan itu bukan kewenangan dari LPSK,” tutup Sri.

PALANGKA RAYA, KOMPAS.com –Brigadir Anton Kurniawan Stiyanto (AKS), tersangka kasus penembakan warga di Kalimantan Tengah, disebut mengancam saksi kunci Muhammad Haryono (MH) saat keduanya berada di Rutan Kelas II A Palangka Raya.

Menurut kuasa hukum MH, Parlin Bayu Hutabarat, insiden itu terjadi saat tarawih pertama Ramadan.

AKS diduga berusaha mendekati MH dan memintanya mengikuti skenario tertentu.

"Pada malam tarawih pertama, MH dan Anton ketemu. MH mau dipeluk sama Anton, tapi dia menolak. Anton meminta agar Heri (MH) mengikuti skenario dia. Itu kan jelas intervensi," ujar Parlin, Kamis (6/3/2025).

Kuasa Hukum MH Khawatir Ancaman Berlanjut

Atas kejadian tersebut, Parlin meminta agar MH dipindahkan ke blok tahanan terpisah demi keselamatannya.

"Hari ini dia bisa mengalami kontak fisik, kami khawatir besok-besok bisa lebih dari itu. MH merasa terancam," tegasnya.

Ia menegaskan, sebagai Justice Collaborator (JC) yang membantu mengungkap kasus ini, MH memiliki risiko tinggi mendapat tekanan.

Oleh karena itu, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) diminta turun tangan memastikan keamanannya.

Pengacara AKS Bantah Ada Ancaman

Sementara itu, kuasa hukum AKS, Suriansyah Halim, membantah tuduhan intervensi di rutan.

"Kalau ada pernyataan dari pengacara MH bahwa klien saya sempat ingin memeluknya, kemudian berbisik untuk mengikuti cara dia (AKS), menurut saya itu suatu hal yang tidak masuk akal," ujar Halim.

Ia juga menegaskan bahwa AKS memiliki versi kronologis tersendiri dan menyarankan agar wartawan meminta keterangan dari pegawai rutan untuk mengecek kebenaran klaim tersebut.

MH, Saksi Kunci yang Mengungkap Penembakan Brutal

Kasus ini bermula pada 27 November 2024, ketika Brigadir Anton menembak mati sopir ekspedisi asal Banjarmasin, Budiman Arisandi, yang duduk di sebelah MH di dalam mobil Daihatsu Sigra milik Anton.

MH, yang merupakan sopir taksi daring dan sering disewa oleh Anton, menyaksikan langsung aksi brutal tersebut.

KOMPAS.COM/AKHMAD DHANI Sopir taksi yang menjadi saksi kunci sekaligus tersangka dalam kasus polisi tembak warga di Kalteng, Muhammad Haryono alias MH, saat digiring petugas ke mobil tahanan usai mengikuti sidang perdana di Pengadilan Negeri Palangka Raya, Kamis (6/3/2025).

Ia akhirnya melaporkan kejadian itu ke Jatanras Polresta Palangka Raya pada 10 Desember 2024.

Akibatnya, Anton diberhentikan tidak dengan hormat (PTDH) oleh Bidang Profesi dan Pengamanan (Bid Propam) Polda Kalteng pada 16 Desember 2024.

Parlin menegaskan bahwa keselamatan MH sebagai JC harus diprioritaskan, karena kesaksiannya menjadi kunci dalam pengungkapan kasus ini.

"Kalau tiba-tiba dia ada apa-apa, siapa yang tanggung jawab?" pungkasnya.

PALANGKA RAYA, KOMPAS.com –Brigadir Anton Kurniawan Stiyanto (AKS), tersangka kasus penembakan warga di Kalimantan Tengah, disebut mengancam saksi kunci Muhammad Haryono (MH) saat keduanya berada di Rutan Kelas II A Palangka Raya.

Menurut kuasa hukum MH, Parlin Bayu Hutabarat, insiden itu terjadi saat tarawih pertama Ramadhan.

AKS diduga berusaha mendekati MH dan memintanya mengikuti skenario tertentu.

"Pada malam tarawih pertama, MH dan Anton ketemu. MH mau dipeluk sama Anton, tapi dia menolak. Anton meminta agar Heri (MH) mengikuti skenario dia. Itu kan jelas intervensi," ujar Parlin, Kamis (6/3/2025).

Kuasa Hukum MH Khawatir Ancaman Berlanjut

Atas kejadian tersebut, Parlin meminta agar MH dipindahkan ke blok tahanan terpisah demi keselamatannya.

"Hari ini dia bisa mengalami kontak fisik, kami khawatir besok-besok bisa lebih dari itu. MH merasa terancam," tegasnya.

Ia menegaskan, sebagai justice collaborator (JC) yang membantu mengungkap kasus ini, MH memiliki risiko tinggi mendapat tekanan.

Oleh karena itu, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) diminta turun tangan memastikan keamanannya.

Pengacara AKS Bantah Ada Ancaman

Sementara itu, kuasa hukum AKS, Suriansyah Halim, membantah tuduhan intervensi di rutan.

"Kalau ada pernyataan dari pengacara MH bahwa klien saya sempat ingin memeluknya, kemudian berbisik untuk mengikuti cara dia (AKS), menurut saya, itu suatu hal yang tidak masuk akal," ujar Halim.

Ia juga menegaskan bahwa AKS memiliki versi kronologi tersendiri dan menyarankan agar wartawan meminta keterangan dari pegawai rutan untuk mengecek kebenaran klaim tersebut.

MH, Saksi Kunci yang Mengungkap Penembakan Brutal

Kasus ini bermula pada 27 November 2024, ketika Brigadir Anton menembak mati sopir ekspedisi asal Banjarmasin, Budiman Arisandi, yang duduk di sebelah MH di dalam mobil Daihatsu Sigra milik Anton.

PALANGKA RAYA, KOMPAS.com - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menyambangi Kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalimantan Tengah (Kalteng) pada Selasa (12/2/2025) petang.

Kunjungan itu dilakukan dalam rangka membahas perlindungan terhadap saksi kunci dalam kasus pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh oknum polisi bernama Anton Kurniawan Stiyanto (AKS).

Saksi kunci tersebut adalah seorang sopir taksi bernama Muhammad Haryono (MH) yang menyopiri mobil AKS saat tindak kejahatan berlangsung.

Haryono kini turut ditetapkan sebagai tersangka karena diduga terlibat membersihkan mayat korban kejahatan.

Dalam pertemuan selama kurang lebih satu jam dengan pihak Kejati Kalteng tersebut, LPSK diwakili oleh satu orang.

Pertemuan turut dihadiri oleh tim pengacara Haryono dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Genta Keadilan.

Saat coba diwawancarai, perwakilan LPSK tersebut enggan memberikan keterangan.

Berdasarkan pernyataan dari pengacara MH, Roy Sidabutar, pertemuan itu dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU), LPSK, dan penyidik dari Polda Kalteng yang menangani kasus tersebut.

“Kami baru dapat kabar bahwa perkara tersebut sudah P-21, hari ini dilaksanakan tahap dua di Kejaksaan Negeri (Kejari) Palangka Raya hari ini,” beber Roy saat dikonfirmasi, Rabu (12/2/2025).

Roy menjelaskan bahwa pengajuan kliennya sebagai justice collaborator (JC) telah disetujui, sehingga sekarang status MH dalam keadaan terlindung.

MH menjadi saksi-pelaku yang diharapkan turut membantu membongkar kejahatan.

“Artinya mirip sama posisi Bharada Richard Eliezer (dalam kasus Sambo) dulu, jadi bisa ada keringanan,” beber Roy.

Meski sudah dalam keadaan terlindung dan merupakan JC, status tersebut tidak serta merta dapat membebaskan MH dari jerat hukum.

Dijelaskan Roy, dalam persidangan nanti akan dilihat lagi konsistensi masing-masing tersangka dalam memberikan keterangan.

“Kejati menyatakan bahwa apa yang menjadi kewenangan LPSK akan difasilitasi, status JC diterima oleh LPSK, tetapi saat sidang dilihat lagi konsistensi tersangka dalam memberikan keterangan,” tutur Roy.

Sebelumnya diberitakan, LPSK telah mengabulkan permohonan MH, sopir taksi yang juga menjadi saksi kunci dan tersangka dalam kasus penembakan yang mengakibatkan kematian seorang warga di Kalteng, untuk menjadi justice collaborator (JC).

Haryono ditetapkan sebagai tersangka bersama Brigadir Anton Kurniawan Stiyanto (AKS), anggota polisi, dalam kasus pencurian dengan kekerasan (curas) yang menyebabkan tewasnya Budiman Arisandi, sopir ekspedisi asal Banjarmasin.

Insiden tersebut terjadi pada 27 November di Jalan Tjilik Riwut, Trans Kalimantan, Km 38. Saat itu, Haryono mengemudikan mobil yang ditembaki oleh Brigadir Anton.

Setelah kejadian, pada 10 Desember 2024, Haryono melaporkan tindakan Brigadir Anton ke Polresta Palangka Raya. Namun, ia justru turut ditetapkan sebagai tersangka.

Pengacara Haryono dari LBH Genta Keadilan, Parlin Bayu Hutabarat, kemudian mengajukan permohonan kepada LPSK agar kliennya dapat menjadi JC untuk membantu penegak hukum dalam mengungkap kasus tersebut.

PALANGKA RAYA, KOMPAS.com - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menyambangi Kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalimantan Tengah (Kalteng) pada Selasa (12/2/2025) petang.

Kunjungan itu dilakukan dalam rangka membahas perlindungan terhadap saksi kunci dalam kasus pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh oknum polisi bernama Anton Kurniawan Stiyanto (AKS).

Saksi kunci tersebut adalah seorang sopir taksi bernama Muhammad Haryono (MH) yang menyopiri mobil AKS saat tindak kejahatan berlangsung.

Haryono kini turut ditetapkan sebagai tersangka karena diduga terlibat membersihkan mayat korban kejahatan.

Dalam pertemuan selama kurang lebih satu jam dengan pihak Kejati Kalteng tersebut, LPSK diwakili oleh satu orang.

Pertemuan turut dihadiri oleh tim pengacara Haryono dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Genta Keadilan.

Saat coba diwawancarai, perwakilan LPSK tersebut enggan memberikan keterangan.

Berdasarkan pernyataan dari pengacara MH, Roy Sidabutar, pertemuan itu dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU), LPSK, dan penyidik dari Polda Kalteng yang menangani kasus tersebut.

“Kami baru dapat kabar bahwa perkara tersebut sudah P-21, hari ini dilaksanakan tahap dua di Kejaksaan Negeri (Kejari) Palangka Raya hari ini,” beber Roy saat dikonfirmasi, Rabu (12/2/2025).

Roy menjelaskan bahwa pengajuan kliennya sebagai justice collaborator (JC) telah disetujui, sehingga sekarang status MH dalam keadaan terlindung.

MH menjadi saksi-pelaku yang diharapkan turut membantu membongkar kejahatan.

“Artinya mirip sama posisi Bharada Richard Eliezer (dalam kasus Sambo) dulu, jadi bisa ada keringanan,” beber Roy.

Meski sudah dalam keadaan terlindung dan merupakan JC, status tersebut tidak serta merta dapat membebaskan MH dari jerat hukum.

Dijelaskan Roy, dalam persidangan nanti akan dilihat lagi konsistensi masing-masing tersangka dalam memberikan keterangan.

“Kejati menyatakan bahwa apa yang menjadi kewenangan LPSK akan difasilitasi, status JC diterima oleh LPSK, tetapi saat sidang dilihat lagi konsistensi tersangka dalam memberikan keterangan,” tutur Roy.

PALANGKA RAYA, KOMPAS.com - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mempertimbangkan sopir taksi berinisial MH menjadi justice collaborator (JC) dalam kasus polisi tembak warga hingga tewas di Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, yang terjadi pada akhir November lalu.

Diketahui, MH menjadi sopir dari Brigadir Anton Kurniawan Stiyanto (AKS), mantan anggota polisi dari Satuan Samapta Bhayangkara Polresta Palangka Raya yang menembak warga hingga tewas di dalam mobilnya.

MH melihat langsung detik-detik sadis ketika Brigadir Anton menembak mati Budiman Arisandi, sopir ekspedisi asal Banjarmasin tersebut.

Tak hanya Brigadir Anton, polisi juga menetapkan MH sebagai tersangka dalam kasus itu.

Saat ini, LPSK masih mempertimbangkan apakah MH sudah memenuhi syarat menjadi JC. Hal itu diungkapkan oleh Ketua LPSK, Brigadir Jenderal Polisi Purnawirawan Achmadi.

“Saat ini kami masih bertugas (menelaah kasus ini), sesuai tugas pokok dan fungsi kami,” ucap Achmadi saat diwawancarai awak media usai bertemu dengan pejabat Polresta Palangka Raya dan tersangka MH di markas polresta setempat, Jumat (27/12/2024).

KOMPAS.COM/AKHMAD DHANI Ketua LPSK Brigadir Jenderal Polisi Purnawirawan Achmadi saat diwawancarai awak media di Markas Polresta Palangka Raya, Jumat (27/12/2024).

Dia hanya menyebutkan bahwa saat ini pihaknya masih melakukan telaahan dan pendalaman kasus. Achmadi juga tidak memberikan jawaban pasti saat ditanya kapan keputusan final apakah MH bisa menjadi JC akan keluar.

“Kan baru bertemu (dengan MH hari ini), saat ini kan masih didalami, masih didalami (kasus ini),” pungkas Achmadi.

Sudah dimintai keterangan LPSK

Sementara itu, Roy Sidabutar selaku pihak pengacara MH yang hadir mengikuti pertemuan antara LPSK dan petinggi Polresta Palangka Raya, menjelaskan, LPSK sudah mewawancarai MH untuk mempertimbangkan kemungkinan dirinya menjadi JC.

“Saat mewawancarai MH, mereka (LPSK) menanyakan kronologi dari awal perkenalan, sampai kejadian, lalu sampai MH membuat laporan ke Polresta Palangka Raya,” kata Roy saat diwawancarai di Polresta Palangka Raya.

Perihal kemungkinan MH menjadi JC, pihaknya sepenuhnya mempercayakan keputusan final oleh LPSK. LPSK memiliki waktu paling lama 20 hari untuk memberikan pertimbangan apakah MH layak menjadi JC.

“JC ini perannya yang dinilai, kami selaku pihak MH menilai bahwa klien kami tidak ada niat untuk membantu kejahatan, dia menceritakan (kepada LPSK) bagaimana penembakan tadi, lalu dia tertekan dan trauma, dia mengakui membuang mayat dan membersihkan mobil, tapi karena faktor trauma dan di bawah ancaman oleh AKS,” jelas Roy.

KOMPAS.COM/AKHMAD DHANI Pihak pengacara sopir taksi MH dari LBH Genta Keadilan, Roy Sidabutar, saat diwawancarai awak media di Markas Polresta Palangka Raya, Jumat (27/12/2024).

Roy juga membantah adanya tuduhan bahwa MH sudah sejak awal berkomplot dengan Brigadir Anton untuk mencuri mobil. Sebab, kliennya itu hanya menjalankan profesi sebagai sopir taksi sewaan ketika Brigadir Anton melakukan aksi kejinya.

Peran MH, kata Roy, hanya sampai pada pembuangan mayat dan pembersihan mobil yang menjadi tempat dilakukannya penembakan oleh Brigadir Anton. MH dapat menjadi JC yang mengungkapkan tragedi penembakan tersebut.

“MH mengungkapkan pembunuhan, kalau masalah penjualan mobil dan pemindahan barang ekspedisi, itu yang mengetahui AKS, MH tidak tahu,” tuturnya.