Jakarta (ANTARA) - Berbagai peristiwa hukum Rabu (26/3) menjadi sorotan, mulai dari patroli rutin pada area rehat Tol Jakarta-Cikampek selama periode Operasi Ketupat 2025 hingga arus mudik Lebaran 2025 dari arah Jakarta dan Jawa Barat yang memasuki wilayah Jawa Tengah mulai meningkat.

Berikut rangkuman berita hukum yang masih layak dibaca pagi ini.

1. Polres Bekasi patroli area rehat Tol Jakarta-Cikampek

Kepolisian Resor Metropolitan Bekasi melakukan patroli rutin pada area rehat Tol Jakarta-Cikampek selama periode Operasi Ketupat 2025 sebagai upaya antisipasi potensi aksi kejahatan di wilayah tersebut.

"Selama arus mudik dan balik Lebaran kita jaga ketat rest area sebagaimana instruksi pimpinan menyangkut penyesuaian area perlindungan Operasi Ketupat 2025," kata Kapolres Metro Bekasi Komisaris Besar Pol. Mustofa di area rehat Km 39, Rabu.

Selengkapnya klik di sini.

2. Komnas HAM: Penegakan hukum kasus penembakan bos rental berjalan baik

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) RI menyatakan penegakan hukum atas kasus penembakan bos rental di Rest Area KM 45 Tol Tangerang-Merak berjalan baik, menyusul vonis majelis hakim Pengadilan Militer II-08 Jakarta kepada tiga pelaku.

“Proses penegakan hukum atas pembunuhan bos rental di Rest Area KM 45 Tangerang telah berjalan dengan baik,” kata Koordinator Subkomisi Penegakan HAM Komnas HAM Uli Parulian Sihombing dalam keterangan diterima di Jakarta, Rabu.

Selengkapnya klik di sini.

3. Kapolri dan Panglima TNI kunjungi rumah Briptu (Anumerta) Ghalib

Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo bersama Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto mengunjungi rumah duka Briptu (Anumerta) Ghalib Surya Ganta di Kota Bandarlampung, Provinsi Lampung, Rabu.

"Hari ini kami baru bisa berkunjung ke sini, mohon maaf. Kami mengucapkan duka cita yang mendalam kepada keluarga almarhum Ghalib," kata Kapolri.

Selengkapnya klik di sini.

4. Kapolda: Arus mudik yang memasuki wilayah Jateng mulai meningkat

Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah Inspektur Jenderal Polisi Ribut Hari Wibowo mengatakan arus mudik Lebaran 2025 dari arah Jakarta dan Jawa Barat yang memasuki wilayah Jateng mulai meningkat.

"Per hari ini (26/3) alhamdulillah masih lancar. Cuma memang ada peningkatan, mungkin sekitar 30 persen hitungan kami, nanti kami akan komunikasi dengan Perhubungan," katanya usai mengunjungi Pos Pengamanan Terpadu Operasi Ketupat Candi 2025 Kepolisian Resor Kota Banyumas di Alun-Alun Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Rabu.

Selengkapnya klik di sini.

5. Pengamat: Putusan MK soal ketentuan caleg mundur perkuat demokrasi

Manajer Riset dan Program The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII) Felia Primaresti mengatakan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 176/PUU-XXII/2024 terkait ketentuan mundur calon anggota legislatif (caleg) merupakan langkah untuk memperkuat demokrasi.

Adapun dalam putusan tersebut, MK memutuskan bahwa caleg terpilih dapat diganti jika yang bersangkutan mundur karena mendapat penugasan dari negara untuk menduduki jabatan yang tidak melalui pemilihan umum, bukan mundur untuk mengikuti kontestasi pilkada.

“Putusan MK ini bisa dilihat sebagai langkah maju dalam memperkuat demokrasi yang lebih berintegritas karena mencegah caleg terpilih menjadikan kursinya sebagai batu loncatan ke eksekutif,” kata Felia dalam keterangan diterima di Jakarta, Rabu.

Selengkapnya klik di sini.

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) RI menyatakan penegakan hukum atas kasus penembakan bos rental di Rest Area KM 45 Tol Tangerang-Merak berjalan baik, menyusul vonis majelis hakim Pengadilan Militer II-08 Jakarta kepada tiga pelaku.

“Proses penegakan hukum atas pembunuhan bos rental di Rest Area KM 45 Tangerang telah berjalan dengan baik,” kata Koordinator Subkomisi Penegakan HAM Komnas HAM Uli Parulian Sihombing dalam keterangan diterima di Jakarta, Rabu.

Vonis pidana penjara seumur hidup kepada Kelasi Kepala (KLK) Bambang Apri Atmojo dan Sersan Satu Akbar Adli serta pidana empat tahun penjara kepada Sersan Satu Rafsin Hermawan dinilai telah sesuai dengan rekomendasi Komnas HAM.

“Putusan Pengadilan Militer II-08 tersebut sejalan dengan rekomendasi Komnas HAM, yaitu meminta penegakan hukum yang adil dan transparan terkait adanya peristiwa pembunuhan di luar proses hukum,” ujar dia.

Komnas HAM mengapresiasi putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta dan oditur militer yang telah menuntut para terdakwa. Namun demikian, Komnas HAM menyoroti putusan pengadilan yang menolak permohonan restitusi untuk korban.

“Perlu mempertimbangkan restitusi untuk korban di masa depan,” imbuh Uli.

Pengadilan Militer Jakarta, Selasa (25/3), memvonis KLK Bambang Apri Atmojo dan Sersan Satu Akbar Adli dengan pidana penjara seumur hidup karena terbukti bersalah dalam kasus penembakan bos rental di Rest Area KM 45 Tol Tangerang-Merak pada 2 Januari 2025.

Terdakwa Bambang dan Akbar terbukti melakukan pembunuhan berencana dan penadahan berujung penembakan yang merampas nyawa orang lain. Keduanya melanggar Pasal 340 KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sementara itu, Sersan Satu Rafsin Hermawan divonis pidana penjara empat tahun. Majelis hakim menyatakan yang bersangkutan terbukti melanggar Pasal 480 ke-1 KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Ketiga terdakwa juga dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer TNI Angkatan Laut. Sebab, selaku prajurit terdidik, hakikatnya mereka bertindak melindungi kelangsungan hidup negara dan masyarakat, bukan untuk membunuh rakyat.

Di sisi lain, majelis hakim memutuskan tidak dapat mengabulkan permohonan biaya ganti rugi atau restitusi kepada korban dalam kasus tersebut. Hal ini menimbang terdakwa tidak mampu membayar permohonan restitusi untuk korban meninggal dunia Ilyas Abdurrahman dan korban luka berat Ramli.

Selain itu, menurut majelis hakim, pengajuan restitusi yang dibebankan kepada tiga terdakwa tidak tepat karena perkara ini juga berkaitan dengan terdakwa lainnya yang merupakan warga sipil, seperti Isra alias Ires (39) dan Ajat Supriatna (29).

Majelis hakim menilai terdapat beberapa komponen yang seharusnya tidak termasuk dalam besarnya nilai restitusi, yakni pengeluaran pembayaran seluruh angsuran bulanan mobil sewa (rental) yang tidak termasuk ganti rugi yang berkaitan dengan kehilangan kekayaan.

Adapun dalam tuntutannya, oditur militer menuntut terdakwa Bambang membayar restitusi kepada keluarga almarhum Ilyas Abdurrahman (bos rental) senilai Rp209,6 juta dan Rp146,4 juta kepada Ramli.

Sementara itu, terdakwa Akbar dan Rafsin masing-masing dituntut membayar restitusi sejumlah Rp147 juta kepada keluarga almarhum Ilyas Abdurrahman dan Rp73 juta kepada keluarga Ramli.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
Copyright © ANTARA 2025

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Restitusi yang diajukan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) terkait dua korban kasus penembakan bos rental Tangerang ditolak hakim dalam sidang vonis di Pengadilan Militer II-08 Jakarta, Selasa (26/3/2025). Majelis hakim tidak mengabulkannya karena ketiga terdakwa dijatuhkan pidana pokok dan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer.

Wakil Ketua LPSK Sri Nurherwati menyayangkan pertimbangan hukum dalam menolak restitusi. Sri menekankan, pentingnya pengadilan memberikan pengakuan hak korban dan keluarga atas restitusi.

"Para terdakwa masih memiliki kemampuan membayar kerugian, mereka masih muda punya keahlian sebagai anggota TNI yang dapat dioptimalkan agar produktif dan mampu membayar restitusi," kata Sri dalam keterangan pers di Jakarta pada Rabu (26/3/2025).

Dalam salah satu pertimbangan majelis hakim adalah karena keluarga sudah menerima santunan dari pelaku. Padahal, santunan dan restitusi merupakan dua hal yang berbeda. Restitusi adalah hak korban atas kerugian akibat tindak pidana sebagai tanggung jawab pelaku. Sedangkan santunan bukan merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban pidana.

"Santunan bukan pengganti hak korban mendapatkan ganti kerugian akibat tindak pidana, tapi belas kasih biasa dan bukan penghapus tindak pidana. Jika hakim menolak restitusi berarti mengabaikan hak korban untuk pemulihan yang menjadi tanggung jawab pelaku," ujar Sri.

Penetapan restitusi mengacu dua payung hukum. Aturannya merujuk Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana.

Dalam beleid tersebut dijelaskan perkembangan sistem peradilan pidana tidak hanya berorientasi kepada kepentingan pelaku, tetapi juga berorientasi kepada perlindungan korban. "Sehingga setiap korban tindak pidana tertentu selain mendapatkan hak atas perlindungan juga berhak atas restitusi," ujar Sri.

Dia menyebut, salah satu tantangan restitusi adalah persamaan persepsi dengan aparat penegak hukum. Padahal makna restitusi adalah pemulihan korban. "Selain pemaksimalan hukuman bagi pelaku, mestinya penderitaan korban berupa pembayaran restitusi juga masuk dalam komponen efek jera," ujar Sri.

Sesuai Perma Nomor 1 Tahun 2022, koban berhak memperoleh restitusi berupa ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan; ganti kerugian materiil maupun imateriil yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana; penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis; dan kerugian lain yang diderita Korban sebagai akibat tindak pidana seperti transportasi, biaya pengacara, atau biaya lain yang berhubungan dengan proses hukum.

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengapresiasi putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang menjatuhkan vonis penjara seumur hidup untuk dua pelaku penembakan bos rental di Tol Tangerang-Merak, Ilyas Abdurrahman.

"Mengapresiasi Putusan Pengadilan Militer II-08 tersebut, dan Oditur Militer yang telah menuntut para terdakwa," kata Komisioner Komnas HAM Uli Parulian Sihombing dalam keterangan pers, Rabu (26/3/2025).

Meski demikian, Uli memberikan catatan dalam putusan tersebut. Salah satunya adalah restitusi untuk keluarga korban yang dinilai belum maksimal.

"Perlu mempertimbangkan restitusi untuk korban di masa depan," ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, dua anggota TNI Angkatan Laut (AL), Kelasi Kepala Bambang Apri Atmojo dan Sersan Satu Akbar Adli, dijatuhi hukuman penjara seumur hidup atas kasus penembakan bos rental mobil, Ilyas Abdurrahman (48), di Rest Area Km 45 Tol Tangerang-Merak.

Selain hukuman penjara seumur hidup, Bambang dan Akbar juga resmi dipecat dari dinas militer. Hal itu terungkap dalam persidangan yang berlangsung di Pengadilan Militer II-08 Jakarta, Selasa (25/3/2025).

"Terdakwa satu dan terdakwa dua (Bambang Apri dan Akbar Adli) dijatuhi pidana pokok berupa penjara seumur hidup serta diberhentikan dari dinas militer," ujar Ketua Majelis Hakim Letnan Kolonel (Chk) Arif Rachman saat membacakan vonis.

Dalam vonis tersebut, hakim menyatakan keduanya terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pembunuhan berencana serta penadahan mobil korban.

Selain Bambang dan Akbar, satu anggota TNI AL lainnya, Sersan Satu Rafsin Hermawan, divonis empat tahun penjara atas keterlibatannya dalam kasus ini. Dia dinyatakan bersalah melakukan penadahan mobil hasil kejahatan.

Sama seperti kedua rekannya, Rafsin juga dipecat dari keanggotaan TNI.

"Terdakwa 3 (Rafsin Hermawan) dijatuhi pidana pokok empat tahun penjara dan diberhentikan dari dinas militer," tegas Arif.

Selain hukuman penjara, ketiga terdakwa juga diwajibkan membayar restitusi kepada keluarga korban.

Untuk pelaku Bambang Apri Atmojo diminta membayar Rp 209 juta kepada keluarga korban Ilyas Abdurrahman dan Rp 146 juta kepada keluarga Ramli.

Pelaku Akbar Adli diminta memberikan Rp 147 juta kepada keluarga Ilyas Abdurrahman dan Rp 73 juta kepada keluarga Ramli.

Terakhir, Rafsin Hermawan harus memberikan uang Rp 147 juta kepada keluarga Ilyas Abdurrahman dan Rp 73 juta kepada keluarga Ramli.

Pengadilan Militer II-08 Jakarta seharusnya bisa mempertimbangkan hak dari korban akibat penderitaan yang diakibatkan dari tindak pidana para terdakwa

Jakarta (ANTARA) - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menghormati putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang menolak permohonan biaya ganti rugi (restitusi) dalam kasus penembakan pemilik rental mobil di Rest Area KM45, Tol Tangerang-Merak, Banten.

"Kami menghormati putusan hakim. Tetapi memang ada beberapa hal yang perlu kami tekankan. Restitusi ini kan memang hak korban yang menjadi tanggung jawab pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap," kata Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Sri Nurherwati usai sidang pembacaan vonis terdakwa di Pengadilan Militer II-08 Jakarta, Cakung, Jakarta Timur, Selasa.

Menurut Sri, Pengadilan Militer II-08 Jakarta seharusnya bisa mempertimbangkan hak dari korban akibat penderitaan yang diakibatkan dari tindak pidana para terdakwa.

Apalagi, salah satu pertimbangan hakim militer menolak permohonan restitusi lantaran keluarga korban meninggal Ilyas Abdurrahman telah menerima dana santunan Rp100 juta. Sedangkan, santunan bagi keluarga korban luka yakni Ramli Rp35 juta.

"Para keluarga sudah mendapatkan santunan sehingga ini sangat berbeda dengan makna restitusi. Restitusi itu kan sebenarnya hak dari korban akibat penderitaan yang diakibatkan oleh tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku. Sementara santunan ini kan berkaitan dengan duka cita kemudian rasa sakit sehingga memang kami berharap itu dipisahkan, dibedakan," jelas Sri.

Selain itu, dalam sidang pembacaan vonis hakim militer menilai ketiga terdakwa tidak akan mampu secara finansial untuk membayar nilai restitusi yang diajukan LPSK.

Sri menilai, seharusnya nilai restitusi sebaiknya dihitung lebih dulu oleh hakim militer. Perkara apakah terdakwa mampu membayar atau tidak itu persoalan lain.

"Yang dimaksudkan di sini adalah negara hadir untuk mendengar berapa sih kerugian korban. Bagaimana tanggung jawab pelaku ke korban. Itu merupakan bagian dari efek jera," ucap Sri.

Lebih lanjut, Sri menyebut selama ini penderitaan yang dialami korban tidak pernah dipertimbangkan dan yang menjadi fokus utama yakni tingginya hukuman badan dan denda.

Adapun LPSK akan berkoordinasi dengan oditur militer terkait pertimbangan restitusi. LPSK berharap, oditur militer bisa ikut memasukkan nominal restitusi di dalam memori atau kontra memori banding.

Sebelumnya, Oditur Militer menuntut ketiga terdakwa anggota TNI Angkatan Laut (AL) pada kasus penembakan bos rental mobil di tempat istirahat (rest area) KM45, Tol Tangerang-Merak untuk membayar ganti rugi (restitusi) kepada korban.

Terdakwa satu atas nama Kelasi Kepala (KLK) Bambang Apri Atmojo membayar restitusi kepada keluarga almarhum Ilyas Abdurrahman (bos rental) sebesar Rp209,6 juta sedangkan kepada saudara Ramli, korban luka sebesar Rp146,4 juta.

Terdakwa dua yakni Sersan Satu Akbar Adli dikenakan tuntutan membayar restitusi sebesar Rp147 juta kepada keluarga almarhum Ilyas Abdurrahman dan keluarga Ramli sebesar Rp73 juta.

Sedangkan terdakwa tiga, Sersan Satu Rafsin Hermawan dituntut membayar restitusi kepada keluarga Ilyas Abdurrahman sebesar Rp147 juta dan keluarga Ramli sebesar Rp73 juta subsider tiga bulan penjara.

Namun, pada sidang pembacaan vonis hari ini Pengadilan Militer II-08 Jakarta menolak permohonan biaya ganti rugi (restitusi) kepada korban.

Pewarta: Siti Nurhaliza
Editor: Ganet Dirgantara
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, KOMPAS.com - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menghormati keputusan Majelis Hakim Pengadilan Militer Jakarta II-08 yang menolak permohonan restitusi yang diajukan oleh keluarga bos rental mobil, Ilyas Abdurrahman.

Wakil Ketua LPSK Sri Nurherwati menyoroti pertimbangan hakim yang menyatakan bahwa keluarga korban sudah menerima santunan dari pihak kesatuan terdakwa.

"Nah, tadi disampaikan pertimbangan kenapa restitusi tidak dikabulkan. Di antaranya karena para keluarga sudah mendapatkan santunan," ucap Sri di Pengadilan Militer, Jakarta, Selasa (25/3/2025).

Sri menegaskan, restitusi merupakan hak korban akibat penderitaan dari tindak pidana yang berdampak pada kehidupannya.

Sementara santunan merupakan hal yang berkaitan dengan dukacita, kemudian juga rasa sakit.

"Sehingga memang kami berharap itu dipisahkan, dibedakan," ungkapnya.

Sri juga mengingatkan, terdakwa telah dihukum maksimal, yaitu hukuman seumur hidup dan pemecatan dari dinas militer.

"Ini yang saya kira perlu dipertimbangkan kembali. Karena memang selama ini korban sangat sulit, sangat minim untuk mendapatkan hak atas restitusi karena mempertimbangkan situasi dan kondisi pelaku," tambahnya.

Sebelumnya, Pengadilan Militer Jakarta II-08 menolak permohonan restitusi atau ganti rugi yang diajukan keluarga korban penembakan Ilyas Abdurrahman (48) di Rest Area Km 45 Tol Tangerang-Merak.

Keputusan tersebut disampaikan oleh Ketua Majelis Hakim, Letnan Kolonel (Chk) Arif Rachman, dalam sidang vonis terhadap tiga anggota TNI Angkatan Laut (AL) yang menjadi terdakwa dalam kasus penembakan tersebut.

"Majelis hakim berpendapat tidak dapat mengabulkan permohonan restitusi yang dibebankan kepada para terdakwa sebagaimana dalam tuntutan oditur militer," kata Arif Rachman.

Majelis hakim menilai, finansial ketiga terdakwa tidak cukup untuk membayar permohonan ganti rugi yang diajukan oleh keluarga korban, yang jumlahnya mencapai ratusan juta rupiah.

Lebih lanjut, Arif menambahkan bahwa ketiga terdakwa telah divonis pidana penjara dan dipecat dari keanggotaan TNI.

"Dengan demikian, majelis hakim menilai pada diri para terdakwa sudah tidak memiliki kemampuan secara finansial untuk memenuhi pembayaran tuntutan restitusi kepada korban meninggal dunia dan korban luka," ungkapnya.

Selain itu, TNI AL telah memberikan uang santunan kepada keluarga korban, dengan besaran Rp 100 juta untuk keluarga Ilyas Abdurrahman dan Rp 35 juta untuk Ramli Abu Bakar (60), teman Ilyas yang menjadi korban luka dalam kasus ini.

"Maka, majelis hakim menilai satuan para terdakwa dapat dikatakan sebagai pihak ketiga," tutup Arif.

JAKARTA,KOMPAS.com - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) berharap Pengadilan Militer II-08 Jakarta mengabulkan permohonan restitusi atau biaya ganti rugi untuk Ilyas Abdurrahman (48), bos rental mobil yang tewas ditembak tiga TNI Angkatan Laut (AL) di Rest Area Tol Tangerang-Merak.

Restitusi yang juga dimohonkan untuk Ramli Abu Bakar, korban penembakan lainnya yang selamat, jumlahnya mencapai lebih dari Rp 1,1 miliar.

"Berharap Hakim Pengadilan Militer mengabulkan restitusi senilai yang sudah dihitung LPSK," kata Wakil Ketua LPSK Sri Nurherwati melalui keterangan resmi, Rabu (19/3/2025).

"Restitusi bukan hanya sekadar ganti rugi, tetapi juga bagian dari pemulihan bagi korban dan keluarga mereka. Ini adalah hak korban yang harus dipenuhi," ujar Sri.

Sri menjelaskan, total restitusi yang dimohonkan untuk Ilyas yang tewas akibat ditembak mencapai Rp 842.434.500.

Sedangkan, restitusi yang dimohonkan buat korban Ramli yang mengalami luka tembak sebesar Rp 292.708.400.

"LPSK menetapkan total restitusi yang harus dibayarkan oleh para pelaku sebesar Rp 1.135.142.900 dan telah disampaikan oditur militer dalam persidangan di Pengadilan Militer II-08 Jakarta pada Senin 10 Maret 2025," kata Sri.

Sri memerinci, penghitungan restitusi tersebut meliputi kerugian materiil dan immateriil. Kerugian materiil, misalnya, biaya angsuran mobil rental, gaji karyawan, perawatan medis, dan kehilangan penghasilan.

"Tim mendasarkan dari permohonan penderitaan korban, yang kemudian dinilai berdasarkan berbagai aspek yang diakui secara hukum," ujar Sri.

Adapun ketiga besaran restitusi yang dimohonkan ke para pelaku berbeda-beda jumlahnya, yakni:

Total permohonan restitusi untuk Ilyas Abdurrahman Rp 842.434.500, perinciannya:

• Terdakwa Bambang Apri Atmojo (pelaku penembakan): Rp 209.633.500
• Terdakwa Akbar Adli (pemilik senjata api): Rp 147.133.500
• Terdakwa Rafsin Hermawan (terkait penadahan): Rp 147.133.500
• Tersangka Isra Bin (Alm) Sugiri (perantara penjualan mobil): Rp 84.633.500
• Tersangka Iim Hilmi (pemodal sewa mobil): Rp 84.633.500
• Tersangka Ajat Sudrajat (penyewa mobil): Rp 84.633.500
• Tersangka Rohman (perantara penjualan mobil): Rp 84.633.500

Total permohonan restitusi untuk Ramli Abu Bakar Rp 292.708.400, perinciannya:

• Terdakwa Bambang Apri Atmojo (pelaku penembakan): Rp 146.354.200
• Terdakwa Akbar Adli (pemilik senjata api): Rp 73.177.100
• Terdakwa Rafsin Hermawan (terkait penadahan): Rp 73.177.100

Diketahui, ada tiga terdakwa dalam kasus penembakan bos rental mobil yang seluruhnya merupakan anggota TNI AL. Ketiganya yakni Kelasi Kepala Bambang Apri Atmojo, Sersan Satu Akbar Adli, dan Sersan Satu Rafsin Hermawan.

Bambang Apri Atmojo dan Akbar Adli dituntut penjara seumur hidup. Keduanya diyakini bersalah melakukan pembunuhan berencana dan menggelapkan mobil Ilyas Abdurrahman.

Sementara itu, Rafsin Hermawan dituntut 4 tahun penjara. Dia diyakini bersalah melakukan penadahan mobil.

Bambang dan Akbar bersalah melanggar Pasal 340 KUHP juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP tentang pembunuhan berencana.

Sedangkan Rafsin Hermawan bersalah melanggar Pasal 480 ke-1 KUHP tentang penadahan jo Pasal 55 tentang penyertaan tindak pidana ayat (1) ke-1 KUHP.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) memutuskan menerima tujuh permohonan perlindungan dari para saksi, saksi korban dan pelapor dalam perkara penembakan pengusaha rental mobil di Tangerang. Keputusan Perlindungan LPSK berupa perlindungan fisik, pemenuhan hak prosedural dan fasilitasi restitusi.

LPSK memutuskan memberikan perlindungan berdasar Sidang Mahakamah Pimpinan LPSK (SMPL) pada 10 Februari 2025. Keputusan Perlindungan yang diberikan berupa perlindungan fisik, pengamanan saat memberikan keterangan dalam proses peradilan pidana, pemenuhan hak prosedural seperti pendampingan dalam proses hukum, serta fasilitasi restitusi bagi keluarga korban. Sedangkan untuk korban selamat yang menderita luka akan diberikan bantuan medis dan psikologis.

“LPSK saat ini juga sedang menyiapkan teknis perlindungan terhadap para saksi dan korban yang akan menyampaikan keterangannya di muka persidangan dalam waktu dekat," kata Wakil Ketua LPSK Susilaningtias saat dikonfirmasi pada Sabtu (15/2/2025).

Dalam proses hukum kasus tersebut, Susilaningtias menekankan pentingnya memberikan perlindungan menyeluruh bagi para pemohon dalam bentuk fisik maupun prosedural.

"Ini untuk memastikan keamanan dan kenyamanan mereka selama proses hukum berlangsung," ujar Susi.

JAKARTA, KOMPAS.com - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) akan segera memutuskan permohonan perlindungan yang diajukan tujuh orang pemohon dalam kasus penembakan bos rental di Rest Area Tol Tangerang-Merak KM 45.

"Ini sudah diujung penelaahan sampai akhir dan sudah mau selesai. Kita tinggal satu hal lagi berkaitan dengan penghitungan restitusi," kata Wakil Ketua LPSK, Susilaningtias di kantornya, Rabu (5/1/2025).

Susilaningtias mengungkapkan, kini pihaknya sedang melakukan wawancara kepada keluarga korban berkaitan penghitungan restitusi.

"Kami akan memutuskan minggu depan, karena minggu depan akan dimulai sidang pertama, jadi harus secepat mungkin memutuskan," tutur Susilaningtias.

"Nanti keluarga saksi dan korban atau keluarga korban yang mengajukan permohonan perlindungan ini bisa didampingi oleh LPSK ketika bersidang," sambungnya.

Susilaningtias menyampaikan, sidang perdana kasus penembakan bos rental akan dilakukan pada Senin (10/2/2025).

Dalam sidang nanti, tujuh saksi dan korban mengajukan sejumlah permohonan, salah satunya perlindungan fisik serta medis.

"Mereka mengajukan permohonan perlindungan di persidangan, kemudian pemenuhan hak prosedural atau pendamping, restitusi, korban luka mengajukan restitusi, bantuan medis, kemudian ada juga bantuan pemilihan psikologi," pungkasnya.

Diketahui sebelumnya, kasus ini berawal dari penggelapan mobil rental milik Ilyas Abdurrahman hingga akhirnya para tersangka dapat menguasai mobil tersebut.

Ilyas yang mengejar mobil miliknya lantas ditembak oleh prajurit TNI AL yang dipergoki di Rest Area Km 45 Tol Tangerang-Merak.

Dalam proses penyidikan, Puspomal telah memeriksa 18 saksi yang diduga mengetahui peristiwa tersebut.

Selain itu, sejumlah barang bukti juga telah disita, termasuk mobil Daihatsu Sigra, senjata api jenis pistol yang digunakan pelaku untuk menembak korban, lima butir selongsong, baju korban, serta bukti transfer.

Jakarta (ANTARA) - Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Anis Hidayah mengatakan bahwa pihaknya sedang menyelidiki kasus penembakan bos rental mobil oleh anggota TNI AL di Tol Tangerang-Merak.

Koordinator Sub Komisi Pemajuan HAM tersebut juga mengatakan bahwa Komnas HAM telah meminta keterangan dari beberapa pihak terkait kasus tersebut.

“Nanti begitu selesai, kami akan sampaikan ke publik,” kata Anis di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Rabu.

Sementara itu, dia menjelaskan bahwa terhadap kasus tersebut, Komnas HAM menyadari penembakan oleh anggota TNI maupun Kepolisian terhadap warga sipil, baik dalam mekanisme penegakan hukum maupun extra judicial killing, merupakan tantangan bagi institusinya.

“Jadi, itu tantangan kami. Jadi, tentu Komnas HAM akan menggunakan kewenangan yang dimiliki untuk melakukan kontribusi agar ini bisa diminimalisasi ke depan,” ujarnya.

Ia juga menjelaskan bahwa Komnas HAM menyadari hal tersebut sebagai tantangan karena berdasarkan laporan tahunan institusinya disebut aktor negara yang paling banyak melakukan praktik pelanggaran HAM adalah TNI dan Kepolisian.

Pada kesempatan berbeda, saat ini kasus penembakan bos rental mobil tersebut telah dilimpahkan oleh Pusat Polisi Militer Angkatan Laut (Puspomal) kepada Oditur Militer (Otmil) II-07 Jakarta untuk proses hukum lebih lanjut.

Komandan Puspomal (Danpuspomal) Laksamana Muda TNI Samista mengatakan bahwa pelimpahan dilakukan karena pihaknya telah selesai melakukan penyelidikan terhadap perkara tersebut.

"Puspomal telah melaksanakan serangkaian tindakan penyelidikan dan penyidikan secara maraton dan cepat terhadap perkara pembunuhan yang terjadi di Rest Area Kilometer (KM) 45 Tol Tangerang-Merak," ujar Samista dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu.

Pewarta: Rio Feisal
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2025

Komnas HAM sedang menyelidiki kasus penembakan bos rental mobil di rest area Km 45 Tol Tangerang-Merak oleh oknum anggota TNI AL. Komisioner Sub. Komisi Pemajuan HAM, Anis Hidayah, mengatakan tim sudah meminta keterangan sejumlah pihak.

"Jadi sedang dalam proses penyelidikan, nanti begitu selesai kita akan sampaikan ke publik. Karena ini sedang diselidiki oleh Komnas HAM dan kita sudah meminta keterangan beberapa pihak, tolong teman-teman nanti menunggu hasilnya, nanti kita akan sampaikan hasilnya kalau sudah selesai hasilnya," kata Anis Hidayah di Kantor Komnas HAM, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (15/1/2025).

Anis mengatakan adanya oknum aparat yang melakukan kekerasan menjadi tantangan tersendiri bagi Komnas HAM. Dia mengatakan penyelidikan kasus kekerasan oleh oknum, termasuk kasus penembakan bos rental menjadi salah satu upaya Komnas HAM untuk meminimalisir pelanggaran tersebut.

"Jadi memang itu menjadi tantangan kita dalam penegakan hak asasi manusia di Indonesia, baik itu dalam mekanisme penegakan hukum," kata Anis.

"Jadi itu tantangan kami, jadi tentu Komnas HAM akan menggunakan kewenangan yang dimiliki untuk melakukan kontribusi agar ini bisa diminimalisir ke depan," tambahnya.

Penembakan Dipicu Jual Beli Mobil Rental

Kasus ini berawal ketika tersangka Ajat Supriatna atau AS menyewa mobil Honda Brio bernopol B-2696-KZO milik IA selaku bos rental. Namun Ajat malah menggelapkan mobil tersebut kepada sindiktanya.

Mobil tersebut kemudian berakhir di tangan seorang oknum anggota TNI AL. IA sendiri melacak mobilnya melalui GPS yang masih aktif. Saat itu IA mengetahui mobilnya berada di Pandeglang, Banten.

Pada Kamis (2/1), IA dan rekan-rekannya mencari mobil itu dan menemukannya di rest area Km 45 Tol Tangerang. IA dkk mencoba mengambil alih mobil itu hingga terjadi keributan dan berujung penembakan menyebabkan IA tewas dan satu lainnya, R (59) terluka.

Adapun ketiga oknum Anggota TNI AL yang diduga terlibat ialah Sersan Satu (Sertu) AA, Sertu RH, dan Kelasi Kepala KRI (KLK) BA. TNI AL memastikan pihaknya akan menindak tegas oknum anggotanya yang terbukti bersalah.

Penembakan ini melibatkan oknum anggota dari Satuan Kopaska adalah Komando Pasukan Katak, unit khusus elite milik TNI AL. Adapun satu orang tentara lain dalam peristiwa itu berasal dari kapal tanker milik TNI AL.

JAKARTA, KOMPAS.com - Keluarga Ramli (59), korban penembakan di rest area KM 45 Tol Tangerang-Merak, berencana mengajukan perlindungan ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), demi keselamatan Ramli dan keluarganya dalam kasus tersebut.

Adapun Ramli ditembak pelaku saat membantu rekannya sesama pengusaha rental mobil untuk mengejar dan menangkap pelaku pencurian mobil.

Ramli mengalami luka parah usai kejadian itu, sementara rekannya lyas Abdurrahman (48) tewas.

"Saya sedang proses menyiapkan berkas untuk pengajuan LPSK, namun kami belum sampai mengurus langsung ke pihak LPSK," kata anak Ramli, Alfia saat dihubungi, Sabtu (4/1/2025).

Lanjut Alfia mengatakan, alasan dia dan keluarganya ingin mengajukan perlindungan ke LPSK adalah mencari jaminan keselamatan bagi sang ayah yang sedang berhadapan dengan hukum.

Terkait dengan dana restitusi yang kemungkinan diajukan oleh keluarga Ramli, Alfia mengatakan belum memikirkan sejauh itu.

"Untuk minta restitusi dana dan lain-lain, kami belum sampai di tahap itu, jadi kamipun masih belum tahu," tambah dia.

Istri Ramli, Anita juga mengonfirmasi bahwa keluarganya bakal mengajukan perlindungan kepada LPSK.

Bahkan, Anita mengatakan bahwa sang anak sedang cukup sibuk untuk mengurus berkas-berkas yang bakal diajukan ke LPSK.

"Iya untuk pendampingan, untuk segala macem. Sekarang dia (Alfia) lagi ngurus surat-surat untuk LPSK," kata Anita saat dihubungi, Sabtu (4/1/2025).

Diberitakan sebelumnya, terjadi peristiwa penembakan terhadap pemilik rental mobil di rest area KM 45 Tol Tangerang-Merak, Desa Pabuaran, Kecamatan Jayanti, Kabupaten Tangerang, Banten, Kamis (2/1/2025).

Dalam tragedi itu, dua korban tertembak. Satu korban, Ilyas Abdurrahman (48) yang mobil rentalnya dicuri oleh pelaku, tewas. Sementara korban lainnya, Ramli (59), mengalami luka tembak di bagian tangan.

Kepala Seksi Humas Polresta Tangerang Ipda Purbawa mengatakan, pelaku diduga ada empat orang.

"Ada beberapa yang sudah dikantongi, cuma belum bisa kami sampaikan. Yang pasti kasat lagi di lapangan lagi proses penangkapan," ujar Purbawa saat dikonfirmasi, Jumat (3/1/2025).

Keempat pelaku ini mengendarai dua mobil saat terjadinya peristiwa penembakan tersebut yang menyebabkan IA (48) tewas dan RM (60) luka berat.

Polisi juga telah memeriksa tujuh saksi, yakni empat orang yang berada di TKP dan tiga orang dari keluarga pemilik rental yang ikut saat kejadian.