Ditjen Imigrasi mengumumkan lima provinsi di Indonesia yang resmi menerbitkan e-paspor atau paspor elektronik. Kebijakan ini berlaku sejak tanggal 1 Mei 2025.

Berikut informasinya.

Apa itu E-Paspor?

Melansir laman Imigrasi, paspor adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia kepada warga negara Indonesia untuk melakukan perjalanan antarnegara yang berlaku selama jangka waktu tertentu. Lalu, apa itu paspor elektronik (e-paspor)?

Paspor elektronik adalah jenis paspor biasa yang digunakan sebagai dokumen untuk bepergian ke negara lain. Paspor elektronik juga diterbitkan dalam bentuk cetak, namun sedikit berbeda dengan paspor non-elektronik (paspor biasa).

Ada tanda khusus yang mencolok pada paspor elektronik yang membedakannya dengan paspor biasa. Berikut ciri-ciri paspor elektronik.

• Memiliki chip
• Memuat data diri lebih lengkap, seperti data biometrik wajah dan sidik jari
• Pengguna paspor elektronik bisa melewati auto-gate di bandara tanpa harus menuju pemeriksaan imigrasi
• Tarif paspor elektronik terbaru:
  - Rp 650.000 (masa berlaku 5 tahun)
  - Rp 950.000 (masa berlaku 10 tahun)
• Sampul paspor memiliki logo tanda paspor elektronik
• Penyimpanan paspor elektronik harus dengan perawatan khusus untuk melindungi chip aman.

5 Provinsi RI Terapkan E-Paspor

Mengutip Ditjen Imigrasi, berikut ini daftar lima provinsi di Indonesia yang menerapkan e-paspor 100% sejak tanggal 1 Mei 2025.

1. Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam

• Kantor Imigrasi Aceh
• Kantor Imigrasi Lhokseumawe
• Kantor Imigrasi Langsa
• Kantor Imigrasi Meulaboh
• Kantor Imigrasi Sabang
• Kantor Imigrasi Takengon

2. Provinsi Sumatera Utara

• Kantor Imigrasi Medan
• Kantor Imigrasi Polonia
• Kantor Imigrasi Belawan
• Kantor Imigrasi Sibolga
• Kantor Imigrasi Tanjung Balai Asahan
• Kantor Imigrasi Pematang Siantar
• Kantor Imigrasi Nias
• Kantor Imigrasi Mandailing Natal

3. Provinsi Riau

• Kantor Imigrasi Pekanbaru
• Kantor Imigrasi Dumai
• Kantor Imigrasi Bengkalis
• Kantor Imigrasi Bagansiapiapi
• Kantor Imigrasi Siak
• Kantor Imigrasi Tembilahan
• Kantor Imigrasi Selatpanjang

4. Provinsi Kepulauan Riau

• Kantor Imigrasi Batam
• Kantor Imigrasi Tanjungpinang
• Kantor Imigrasi Karimun
• Kantor Imigrasi Belakang Padang
• Kantor Imigrasi Ranai
• Kantor Imigrasi Dabo Singkep
• Kantor Imigrasi Tanjung Uban
• Kantor Imigrasi Tarempa

5. Provinsi Bangka Belitung

• Kantor Imigrasi Pangkalpinang
• Kantor Imigrasi Tanjungpandan

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Dua warga negara (WN) Pakistan dideportasi dari kota Pangkalpinang. Mereka membuat warga resah lantaran kerap meminta-minta sumbangan untuk kemanusiaan.

WN Pakistan dengan inisial MA (36) dan SS (39) diamankan oleh petugas Imigrasi Kelas I TPI Pangkalpinang di daerah Air Itam, Kecamatan Bukit Intan, Bangka Belitung (Babel) pada Senin (28/4/2025).

Keduanya diamankan atas laporan dari masyarakat. Mereka kerap meminta sumbangan hingga bikin warga setempat resah.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pangkalpinang Sutoyo mengatakan kedua WN Pakistan tersebut dikawal 3 petugas Imigrasi dari Kota Pangkalpinang menuju Jakarta menggunakan pesawat Lion Air JT 619.

Kemudian mereka diterbangkan pulang ke negara asalnya pada Rabu (30/4). Mereka dipulangkan dengan menggunakan Srilankan Airlines UL 0365 dari Bandara Internasional Soekarno Hatta.

"Kedua WNA Pakistan ini terbukti melakukan pelanggaran keimigrasian, mengganggu ketertiban umum. Sehingga dikenakan sanksi Tindakan Administratif Keimigrasian berupa pendeportasian dan pencekalan," kata Sutoyo dalam keterangan tertulis yang diterima, Kamis (1/5/2025).

Keduanya diamankan setelah masyarakat resah dan melapor ke Kantor Imigrasi Pangkalpinang, terkait adanya warga negara Pakistan meminta sumbangan berdalih kemanusiaan. Keduanya meminta sumbangan di pasar, masjid hingga toko-toko di wilayah Air Itam.

"Kami menerima laporan adanya dua orang asing meminta sumbangan dengan dalih tujuan kemanusiaan," tegasnya.

Tim Inteldakim Kantor Imigrasi Pangkalpinang diterjunkan mengecek laporan warga tersebut. Petugas melakukan pemeriksaan dokumen keimigrasian kedua Warga Negara Asing (WNA) tersebut. Kata Sutoyo, mereka merupakan pemegang Izin Tinggal Kunjungan dengan keperluan pra-investasi.

"Kita kemudian koordinasi dengan Kemenag Pangkalpinang dan dibenarkan ada laporan dua orang asing mengaku sedang menggalang dana untuk kegiatan kemanusiaan di wilayah Timur Tengah. Aktivitas mereka tidak hanya dilakukan di rumah pribadi, namun juga menyasar beberapa masjid dan toko-toko di wilayah tersebut," tegasnya.

"Setelah dilakukan pemeriksaan dan pendalaman, kedua Warga Negara Asing tersebut mengaku dan membenarkan bahwa benar telah meminta dan menerima sumbangan dari masyarakat," sambungnya.

Mereka kemudian dikenakan saksi yakni dicekal dan dideportasi. Selanjutnya diberangkatkan menuju negara asalnya.

"Kita mengimbau kepada seluruh masyarakat Kota Pangkalpinang untuk senantiasa waspada dan apabila mengetahui adanya segala bentuk aktifitas warga negara asing yang mencurigakan di lingkungan sekitar untuk segera melaporkan ke Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pangkalpinang," tutupnya.

---------

Artikel ini telah naik di detikSumbagsel.

Video: 129 Pekerja Migran Indonesia Dideportasi dari Malaysia Lewat Batam

Video: 129 Pekerja Migran Indonesia Dideportasi dari Malaysia Lewat Batam

Dua warga negara Pakistan di Kota Pangkalpinang, Bangka Belitung (Babel) diamankan dan dideportasi oleh kantor imigrasi setempat. Mereka meminta sumbangan hingga bikin warga resah.

WNA berinisial MA (36) dan SS (39) tersebut diamankan oleh petugas Imigrasi Kelas I TPI Pangkalpinang di daerah Air Itam, Kecamatan Bukit Intan, pada Senin (28/4/2025). Keduanya diamankan atas laporan dari masyarakat.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pangkalpinang Sutoyo mengatakan, WNA tersebut dikawal 3 petugas dari Kota Pangkalpinang menuju Jakarta menggunakan pesawat Lion Air JT 619. Kemudian diterbangkan ke Negara Asalnya, Rabu (30/4), menggunakan Srilankan Airlines UL 0365 dari Bandara Internasional Soekarno Hatta.

"Kedua WNA Pakistan ini terbukti melakukan pelanggaran keimigrasian, mengganggu ketertiban umum. Sehingga dikenakan sanksi Tindakan Administratif Keimigrasian berupa pendeportasian dan pencekalan," kata Sutoyo dalam keterangan tertulisnya yang diterima detikSumbagsel, Kamis (1/5/2025).

Keduanya diamankan setelah masyarakat resah dan melapor ke Kantor Imigrasi Pangkalpinang, yaitu terkait ada warga negara Pakistan meminta sumbangan berdalih kemanusiaan. Keduanya meminta sumbangan di pasar, masjid hingga toko-toko di wilayah Air Itam.

"Kami menerima laporan adanya dua orang asing meminta sumbangan dengan dalih tujuan kemanusiaan," tegasnya.

Tim Inteldakim Kantor Imigrasi Pangkalpinang diterjunkan mengecek laporan warga tersebut. Petugas melakukan pemeriksaan dokumen keimigrasian kedua Warga Negara Asing (WNA) tersebut. Kata Sutoyo, mereka merupakan pemegang Izin Tinggal Kunjungan dengan keperluan pra-investasi.

"Kita kemudian koordinasi dengan Kemenag Pangkalpinang dan dibenarkan ada laporan dua orang asing mengaku sedang menggalang dana untuk kegiatan kemanusiaan di wilayah Timur Tengah. Aktivitas mereka tidak hanya dilakukan di rumah pribadi, namun juga menyasar beberapa masjid dan toko-toko di wilayah tersebut," tegasnya.

"Setelah dilakukan pemeriksaan dan pendalaman, kedua Warga Negara Asing tersebut mengaku dan membenarkan bahwa benar telah meminta dan menerima sumbangan dari masyarakat," sambungnya.

Mereka kemudian dikenakan saksi yakni dicekal dan dideportasi. Selanjutnya diberangkatkan menuju negara asalnya.

"Kita mengimbau kepada seluruh masyarakat Kota Pangkalpinang untuk senantiasa waspada dan apabila mengetahui adanya segala bentuk aktifitas warga negara asing yang mencurigakan di lingkungan sekitar untuk segera melaporkan ke Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pangkalpinang," tutupnya.

Video: Momen Polisi Tangkap Pengedar Narkoba di Babel, Sita 5 Kg Sabu

Video: Momen Polisi Tangkap Pengedar Narkoba di Babel, Sita 5 Kg Sabu

Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Gubernur-Wakil Gubernur Bangka Belitung yang diajukan pasangan Erzaldi Rosman-Yuri Kemal Fadlulah

"Mengadili, dalam Pokok Permohonan: Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya," ujar Ketua MK Suhartoyo saat membacakan amar Putusan Nomor 266/PHPU.GUB-XXIII/2025, Senin (24/2).

Mahkamah dalam pertimbangannya mengungkapkan dalil pemohon terkait surat rekomendasi pemungutan suara ulang (PSU) dari Bawaslu Kabupaten Bangka yang tidak ditindaklanjuti, tidak beralasan menurut hukum.

Selain itu, MK menemukan fakta hukum kendati pun surat berkenaan dengan rekomendasi, secara substansi isinya tidak dimaksudkan merekomendasikan PSU. Namun, meminta KPU Kabupaten Bangka mengkaji lebih lanjut beberapa TPS yang berpotensi memenuhi syarat PSU sesuai ketentuan berlaku.

Di samping itu, setelah dikonfirmasi Mahkamah dalam persidangan, Bawaslu Kabupaten Bangka mengakui ada kesalahan dalam memahami dan menindaklanjuti himbauan yang diberikan Bawaslu Kabupaten Bangka yang sesungguhnya bukan instruksi untuk ditindaklanjuti dengan rekomendasi kepada KPU Bangka.

"Bahwa Mahkamah telah melakukan pencermatan terhadap lapora hasil pengawasan pengawas di 31 TPS tersebut dan tidak menemukan keadaan yang dapat menyebabkan PSU," kata Hakim Konstitusi Daniel Yusmic membacakan pertimbangan Mahkamah.

Dalam persidangan perdana, Pasangan Erzaldi Rosman-Yuri Kemal Fadlulah meminta Mahkamah Konstitusi (MK) memerintahkan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 400 TPS dalam Pilgub Bangka Belitung 2024.

Di Pilgub Bangka Belitung, Erzaldi-Yuri Kemal memperoleh 290.548 suara. Sedangkan paslon Hidayat Arsani-Heliana meraih 299.591 suara. Yuri diketahui adalah anak dari Menteri Koordinator Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menko Kumham) Yusril Ihza Mahendra.

Dalam pokok permohonan, Yuri mengatakan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 menyatakan PSU dapat dilakukan apabila terbukti terdapat 1 atau lebih keadaan-keadaan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pihak pasangan calon gubernur Bangka Belitung, Erzaldi Rosman dan Yuri Kemal Fadlullah, meminta majelis hakim Mahkamah Konstitusi (MK) untuk membatalkan penetapan hasil Pilkada Bangka Belitung yang menunjukkan keunggulan paslon nomor urut 2, Hidayat Arsani dan Hellyana.

“(Agar majelis hakim) menyatakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bangka Belitung Nomor 77 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bangka Belitung 2024, tertanggal 7 Desember 2024 pukul 01.38 WIB adalah batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat,” ujar Yuri Kemal saat membacakan petitum di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat, Kamis (9/1/2025).

Dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pilkada Bangka Belitung, posisi termohon diisi oleh KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, bukan paslon yang menjadi lawan tanding Erzaldi-Yuri.

Yuri mengatakan, ditemukan indikasi pelanggaran administrasi yang dilakukan KPU Provinsi Bangka Belitung dalam proses pemilihan umum.

Indikasi pelanggaran ini disebutkan terjadi di 400 TPS yang tersebar di 5 kabupaten/kota dan 31 kecamatan.

Atas temuan ini, pihak Erzaldi-Yuri meminta majelis hakim untuk memerintahkan KPU Provinsi melakukan pemungutan suara ulang di 400 TPS yang dimaksud.

“Memerintahkan kepada KPU Provinsi Bangka Belitung untuk melakukan PSU pada 400 TPS sebagaimana termaktub dalam argumentasi permohonan kami,” kata Yuri.

Yuri mengatakan, pelanggaran dan dugaan kecurangan yang ditemukan pihaknya cukup beragam.

Mulai dari kasus kotak suara ketika pemungutan suara masih berlangsung hingga data pemilih ganda di sejumlah TPS.

Kotak suara dibuka ini terjadi di TPS 005 Kelurahan Kejaksaan, Kecamatan Taman Sari, Kota Pangkalpinang.

Saat itu, saksi bernama Eksa melihat kotak suara dibuka.

“Pembukaan kotak suara sewaktu pemungutan suara sedang berlangsung dengan alasan adanya kesalahan dalam memasukkan surat suara yang seharusnya masuk ke dalam kotak suara pasangan calon walikota, tapi dimasukkan ke kotak suara pasangan calon gubernur,” kata Yuri.

Kejadian ini diyakini telah melanggar Pasal 112 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.

Yuri juga menyoroti kinerja KPPS yang dinilai lalai dan tidak memeriksa kelengkapan formulir pemberitahuan yang dibawa pemilih untuk menggunakan hak pilih mereka.

Putra Yusril Ihza Mahendra ini meyakini, kelalaian ini terjadi secara masif sehingga pihaknya mengalami kerugian dalam perolehan suara.

Diketahui, paslon Erzaldi Rosman dan Yuri Kemal Fadlullah mendapatkan perolehan suara 290.548 atau 49,2 persen.

Sementara, paslon nomor urut 2, Hidayat Arsani dan Hellyana, juga mendapatkan perolehan suara 290.548 atau 49,2 persen.

“Selisih yang terlalu tipis tersebut menunjukkan indikasi diperoleh secara meluas, adanya praktik pelanggaran yang dilakukan oleh termohon sehingga mempengaruhi perolehan suara pemohon,” kata Yuri.

Hari ini, MK menggelar sidang PHPU untuk Pilkada Serentak 2024.

Sidang akan digelar dengan metode panel yang masing-masing panelnya terdiri dari tiga hakim konstitusi.

Kemudian, pemeriksaan pendahuluan dilakukan paling cepat empat hari kerja sejak permohonan diregistrasi dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) yang bakal dilakukan pada tanggal 3 Januari 2025.

Tahapan selanjutnya adalah pemeriksaan pendahuluan.

Mahkamah akan memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi permohonan serta memeriksa dan mengesahkan alat bukti pemohon pada 8–16 Januari 2025.

Berdasarkan Peraturan MK Nomor 14 Tahun 2024, sidang dengan agenda pemeriksaan persidangan akan digelar pada tanggal 17 Januari–4 Februari 2025.

Pada tahapan ini, MK mendengarkan jawaban KPU selaku pihak termohon, keterangan pihak terkait, dan keterangan Bawaslu, serta mengesahkan alat bukti.

RPH untuk membahas perkara dan mengambil putusan mengenai lanjut atau tidaknya suatu perkara ke sidang lanjutan dijadwalkan pada tanggal 5–10 Februari 2025.

Selanjutnya, sidang pengucapan putusan atau ketetapan akhir sengketa Pilkada 2024 akan digelar pada 7–11 Maret 2025.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pihak pasangan calon gubernur Bangka Belitung, Erzaldi Rosman dan Yuri Kemal Fadlullah, meminta majelis hakim Mahkamah Konstitusi (MK) untuk membatalkan penetapan hasil Pilkada Bangka Belitung yang menunjukkan keunggulan paslon nomor urut 2, Hidayat Arsani dan Hellyana.

“(Agar majelis hakim) menyatakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bangka Belitung Nomor 77 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bangka Belitung 2024, tertanggal 7 Desember 2024 pukul 01.38 WIB adalah batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat,” ujar Yuri Kemal saat membacakan petitum di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat, Kamis (9/1/2025).

Dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pilkada Bangka Belitung, posisi termohon diisi oleh KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, bukan paslon yang menjadi lawan tanding Erzaldi-Yuri.

Yuri mengatakan, ditemukan indikasi pelanggaran administrasi yang dilakukan KPU Provinsi Bangka Belitung dalam proses pemilihan umum.

Indikasi pelanggaran ini disebutkan terjadi di 400 TPS yang tersebar di 5 kabupaten/kota dan 31 kecamatan.

Atas temuan ini, pihak Erzaldi-Yuri meminta majelis hakim untuk memerintahkan KPU Provinsi melakukan pemungutan suara ulang di 400 TPS yang dimaksud.

“Memerintahkan kepada KPU Provinsi Bangka Belitung untuk melakukan PSU pada 400 TPS sebagaimana termaktub dalam argumentasi permohonan kami,” kata Yuri.

Yuri mengatakan, pelanggaran dan dugaan kecurangan yang ditemukan pihaknya cukup beragam.

Mulai dari kasus kotak suara ketika pemungutan suara masih berlangsung hingga data pemilih ganda di sejumlah TPS.

Kotak suara dibuka ini terjadi di TPS 005 Kelurahan Kejaksaan, Kecamatan Taman Sari, Kota Pangkalpinang.

Saat itu, saksi bernama Eksa melihat kotak suara dibuka.

“Pembukaan kotak suara sewaktu pemungutan suara sedang berlangsung dengan alasan adanya kesalahan dalam memasukkan surat suara yang seharusnya masuk ke dalam kotak suara pasangan calon walikota, tapi dimasukkan ke kotak suara pasangan calon gubernur,” kata Yuri.

Kejadian ini diyakini telah melanggar Pasal 112 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.

Yuri juga menyoroti kinerja KPPS yang dinilai lalai dan tidak memeriksa kelengkapan formulir pemberitahuan yang dibawa pemilih untuk menggunakan hak pilih mereka.

Putra Yusril Ihza Mahendra ini meyakini, kelalaian ini terjadi secara masif sehingga pihaknya mengalami kerugian dalam perolehan suara.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pihak pasangan calon gubernur Bangka Belitung, Erzaldi Rosman dan Yuri Kemal Fadlullah, meminta majelis hakim Mahkamah Konstitusi (MK) untuk membatalkan penetapan hasil Pilkada Bangka Belitung yang menunjukkan keunggulan paslon nomor urut 2, Hidayat Arsani dan Hellyana.

“(Agar majelis hakim) menyatakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bangka Belitung Nomor 77 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bangka Belitung 2024, tertanggal 7 Desember 2024 pukul 01.38 WIB adalah batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat,” ujar Yuri Kemal saat membacakan petitum di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat, Kamis (9/1/2025).

Dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pilkada Bangka Belitung, posisi termohon diisi oleh KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, bukan paslon yang menjadi lawan tanding Erzaldi-Yuri.

Yuri mengatakan, ditemukan indikasi pelanggaran administrasi yang dilakukan KPU Provinsi Bangka Belitung dalam proses pemilihan umum.

Indikasi pelanggaran ini disebutkan terjadi di 400 TPS yang tersebar di 5 kabupaten/kota dan 31 kecamatan.

Atas temuan ini, pihak Erzaldi-Yuri meminta majelis hakim untuk memerintahkan KPU Provinsi melakukan pemungutan suara ulang di 400 TPS yang dimaksud.

“Memerintahkan kepada KPU Provinsi Bangka Belitung untuk melakukan PSU pada 400 TPS sebagaimana termaktub dalam argumentasi permohonan kami,” kata Yuri.

Yuri mengatakan, pelanggaran dan dugaan kecurangan yang ditemukan pihaknya cukup beragam.

Mulai dari kasus kotak suara ketika pemungutan suara masih berlangsung hingga data pemilih ganda di sejumlah TPS.

Kotak suara dibuka ini terjadi di TPS 005 Kelurahan Kejaksaan, Kecamatan Taman Sari, Kota Pangkalpinang.

Saat itu, saksi bernama Eksa melihat kotak suara dibuka.

“Pembukaan kotak suara sewaktu pemungutan suara sedang berlangsung dengan alasan adanya kesalahan dalam memasukkan surat suara yang seharusnya masuk ke dalam kotak suara pasangan calon walikota, tapi dimasukkan ke kotak suara pasangan calon gubernur,” kata Yuri.

Kejadian ini diyakini telah melanggar Pasal 112 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.

Yuri juga menyoroti kinerja KPPS yang dinilai lalai dan tidak memeriksa kelengkapan formulir pemberitahuan yang dibawa pemilih untuk menggunakan hak pilih mereka.

Putra Yusril Ihza Mahendra ini meyakini, kelalaian ini terjadi secara masif sehingga pihaknya mengalami kerugian dalam perolehan suara.

Dua anak Yusril Ihza Mahendra kalah dari hasil hitung cepat di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Bangka Belitung (Babel). Mereka adalah Yuri Kemal Fadlullah dan Ali Reza Mahendra.

Yuri maju sebagai calon Wakil Gubernur Bangka Belitung (Babel) mendampingi mantan Gubernur Babel periode 2017-2022 Erzaldi Rosman Djohan. Namun, dari hasil real count paslon yang memiliki jargon 'Beramal' itu kalah tipis dari Hidayat Arsani dan Hellyana, paslon nomor urut 2 dengan jargon 'Berdaya'.

Sedangkan Ali Reza maju mendampingi calon petahana Burhanudin di pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Belitung Timur (Beltim). Burhanudin-Ali maju di Pilkada 2024 melawan paslon nomor urut 2, Kamarudin Muten-Khairil Anwar.

Anwar merupakan mantan wakil Burhanudin ketika masih menjabat Bupati Beltim, di periode sebelumnya. Namun, di kontestasi Pilkada 2024 ini mereka berdua bertarung. Hasil dari hitung cepat maupun real count Kamarudin-Khairil unggul sementara.

Paslon Burhanudin-Ali dari hasil real count internal meraih 23.194 suara atau 34 person. Sedangkan paslon nomor urut 2 Kamarudin-Khairil meraih 44.781 suara atau 66 persen.

"Dari SCL, kami meraih 65 persen suara dan paslon nomor urut 1, meraih 35 persen. Tapi, dari hasil real count kami paslon 2 mendapatkan 66 persen dan lawannya nomor 1, meraih 34 persen. Data sudah masuk 100 persen C1," jelas Ketua Tim Pemenangan Pasangan nomor 2, Fezzi Uktolseja kepada detikSumbagsel, Kamis (28/11/2024).

Fezzi mengatakan, hampir di tempat pemungutan suara (TPS) di Kabupaten Belitung Timur (Beltim) dimenangkan oleh paslon nomor urut 2. Rata-rata kemenangan di setiap TPS diraih di atas 90 persen.

"Kami di atas 90 persen menang di TPS. Contoh di Kecamatan Manggar ini, kami kalahnya hanya di satu atau 2 TPS. Jadi rata-rata kemenangan di atas 90 persen di semua TPS," tegasnya.

"Kecuali di TPS Pak Yusril, kita kalah di sana. Paslon kita hanya meraih 148 suara. Sedangkan paslon nomor urut 1 meriah 275 suara," katanya.

Meskipun hasil perolehan dari quick count dan real count paslon 2 diunggulkan, Fezzi menyebut belum melakukan deklarasi kemenangan.

"Kalau deklarasi kemenangan kami tetap nunggu dari KPU. Tapi kalau semalam kami hanya mengumumkan hasil perhitungan suara berdasarkan quick count dan hasil real count dari database kami. Tapi kita tetap menunggu hasil KPU. Tapi berdesakan hasil keduanya jaraknya sudah jauh, 66 melawan 34 persen," tambahnya.

Video 59 WBP Rutan Pangkajene Tidak Bisa Memilih

Video 59 WBP Rutan Pangkajene Tidak Bisa Memilih