"Dua di antaranya kasus narkoba dan tiga lainnya dengan kasus yang berbeda-beda, serta terdapat dua orang deteni di Rumah Tahanan Imigrasi karena masalah administrasi,"

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah Indonesia dan Belanda membahas secara mendalam isu pemindahan narapidana Belanda yang menjalani hukuman di Indonesia dalam pertemuan di Jakarta, Rabu.

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kumham Imipas) RI Yusril Ihza Mahendra menyebutkan pihaknya mencatat, hingga saat ini terdapat lima warga negara Belanda yang sedang menjalani hukuman di Indonesia.

"Dua di antaranya kasus narkoba dan tiga lainnya dengan kasus yang berbeda-beda, serta terdapat dua orang deteni di Rumah Tahanan Imigrasi karena masalah administrasi," ucap Yusril, seperti dikonfirmasi.

Yusril menyatakan bahwa pemerintah Indonesia terbuka untuk menjalin kerja sama hukum dengan pemerintah Belanda dalam hal pemindahan narapidana, dengan tetap mempertimbangkan prinsip keadilan serta keamanan nasional.

Dia mengatakan apabila terjadi kerja sama, pihak Belanda harus menghormati hasil putusan sidang yang dilaksanakan di Indonesia.

Dengan demikian, narapidana yang sudah dipindahkan tetap harus menjalani sisa hukumannya sesuai dengan putusan sidang di Indonesia.

"Namun dalam hal pembinaan dan pemberian grasi, dapat disesuaikan dengan hukum yang berlaku di negara yang bersangkutan," tuturnya.

Wakil Menteri Kumham Imipas RI Otto Hasibuan menambahkan bahwa saat ini Indonesia sedang mendorong pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pemindahan Narapidana.

Pada pemindahan para narapidana sebelumnya, pemerintah Indonesia membuat pengaturan praktis atau practical arrangement dengan negara yang bersangkutan berdasarkan kemanusiaan dan hubungan bilateral yang baik.

"Dengan adanya UU Pemindahan Narapidana, akan ada dasar yang lebih kuat dalam melaksanakan pemindahan narapidana ke negara asal," ujar Otto dalam kesempatan yang sama.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Menteri Sanksi dan Perlindungan Kementerian Kehakiman dan Keamanan Belanda Eric Bezem mengapresiasi kebijakan yang diambil oleh pemerintah Indonesia dalam hal pemindahan narapidana warga negara asing (WNA) ke negara asal.

"Ini merupakan bukti bentuk komitmen bersama dalam menegakkan prinsip keadilan dan kemanusiaan," kata Eric.

Eric juga mengapresiasi perumusan RUU Pemindahan Narapidana yang sedang dibuat oleh pemerintah Indonesia. Ia menyampaikan bahwa pemerintah Belanda juga telah melakukan beberapa kali pemindahan narapidana dengan sesama negara Uni Eropa, dengan dasar perjanjian antarnegara yang dilakukan sebelumnya dan hubungan bilateral yang baik.

Meski begitu, kata dia, pihaknya juga dapat menolak jika negara yang bersangkutan tidak mampu atau tidak mau memenuhi syarat perjanjian yang diajukan.

Ia pun menambahkan bahwa perlu adanya pertemuan lebih lanjut yang membahas tentang sistem hukum di Indonesia dan sistem hukum di Belanda terkait hukuman narapidana.

"Pada dasarnya kami pasti akan menghormati sistem hukum yang telah diputuskan di Indonesia, namun tetap perlu dilakukan pembahasan lebih mendalam yang membahas sistem hukum pada kedua negara agar tidak terjadi ketimpangan pemberian hukuman terhadap narapidana," tuturnya.

Selain isu pemindahan narapidana, dalam pertemuan dibahas pula tentang kerja sama dalam bidang reformasi hukum, pendidikan hukum, serta persiapan Kongres Dunia tentang Masa Percobaan dan Pembebasan Bersyarat atau World Congress on Probation and Parole (WCPP) Tahun 2026 di Bali.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) RI dan Koordinator Nasional untuk Penanggulangan Terorisme dan Keamanan Belanda (National Coordinator for Counterterrorism and Security/NCTV) memperkuat pencegahan terorisme di ruang siber melalui penandatanganan nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) di Jakarta (10/3).

Kepala BNPT RI Komisaris Jenderal Polisi Eddy Hartono saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa, mengatakan kolaborasi tersebut akan lebih menitikberatkan pada pencegahan penyebaran paham radikal terorisme di dunia maya.

"BNPT berharap dengan MoU ini, ke depannya, kami dengan pemerintahan Belanda lebih efektif dan fokus kepada pencegahan terhadap tindak pidana terorisme, khususnya penyebaran paham radikal terorisme di ruang siber," ungkap Eddy.

Dia menjelaskan bahwa ruang siber menjadi tempat yang rawan digunakan oleh kelompok teroris untuk berbagai aktivitas seperti propaganda, rekrutmen, maupun penyaluran pendanaan bagi kelompok kelompok terorisme.

Oleh sebab itu, kata dia, kemungkinan ke depannya kedua belah pihak akan lebih fokus berbagi informasi tentang analisis di ruang siber serta meningkatkan kerja sama dalam rangka peningkatan kemampuan untuk analisis.

Dalam kesempatan tersebut, Duta Besar Belanda untuk Indonesia, Timor-Leste, dan ASEAN Marc Gerritsen turut menekankan pentingnya perhatian yang terus-menerus dalam menghadapi ancaman terorisme yang juga dipengaruhi kondisi global.

Dia menyebutkan hal yang sama berlaku di Belanda karena selalu ada masalah risiko serta perkembangan yang berbeda.

"Perhatian terus-menerus kami di bidang radikalisasi dan apa yang kami lihat, yaitu radikalisasi di Belanda dan mungkin juga di Indonesia, sangat dipengaruhi oleh perkembangan dari luar negeri," ujar Gerritsen.

Untuk itu, ia menilai isu terorisme membutuhkan perhatian terus-menerus, sehingga fakta bahwa dalam dua tahun terakhir tidak ada serangan terbuka di Indonesia merupakan hal baik, namun hal tersebut tidak boleh menurunkan tingkat kewaspadaan.

Gerritsen pun berharap kerja sama kali ini dapat memperkuat strategi pencegahan terorisme di kedua negara, terutama melalui pertukaran informasi, peningkatan kapasitas analisis, serta penguatan berbagai langkah kontra-radikalisasi di dunia digital.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kumham Imipas) RI Yusril Ihza Mahendra menerima audiensi Duta Besar (Dubes) Belanda untuk Indonesia Marc Gerritsen di Jakarta, Jumat (28/2).

Pertemuan tersebut membahas sejumlah isu penting, termasuk kerja sama hukum antara kedua negara salah satu isu yang dibahas mengenai pemulangan narapidana (napi) Belanda yang menjalani hukuman di Indonesia.

"Menurut data terdapat lima narapidana asal Belanda yang menjalani hukuman di Indonesia. Selain itu terdapat dua deteni warga negara Belanda yang ditahan di Rumah Detensi Imigrasi," ujar Yusril dalam kesempatan tersebut, seperti dikonfirmasi di Jakarta, Senin.

Saat ini, ia mengatakan bahwa Indonesia tetap terbuka untuk menjalin kerja sama internasional di bidang hukum, namun pemerintah Indonesia harus tetap mempertimbangkan prinsip keadilan serta kepentingan nasional.

Sebab, kata dia, pemindahan narapidana asing bukan merupakan keputusan yang bisa diambil secara instan, melainkan harus melalui kajian yang mendalam.

Yusril menjelaskan pemindahan narapidana internasional ke negara asalnya didasarkan atas kebijakan diskresi Presiden RO Prabowo Subianto.

Hingga saat ini, Indonesia telah memulangkan beberapa narapidana ke negara asalnya untuk melanjutkan hukuman, antara lain lima narapidana anggota Bali Nine ke Australia, Mary Jane ke Filipina, dan Serge Atlaoui ke Prancis.

Dia menuturkan bahwa saat ini pemerintah Indonesia sedang menyusun undang-undang khusus terkait mekanisme pemindahan narapidana atau transfer of prisoners.

"Saat ini draf undang-undangnya sedang disusun dan ditargetkan dapat segera selesai sebelum hari raya Idul Fitri” ungkapnya.

Menanggapi hal tersebut, Dubes Belanda untuk Indonesia Marc Gerritsen menyampaikan apresiasi atas keterbukaan Indonesia dalam menjalin kerja sama di bidang hukum.

Kendati demikian, dirinya tetap menghormati kebijakan hukum Indonesia dan mendukung upaya untuk memperkuat mekanisme hukum yang jelas dan adil dalam pemindahan narapidana.

"Kerja sama ini tidak hanya bermanfaat bagi kedua negara, tetapi juga mencerminkan komitmen bersama dalam menegakkan prinsip keadilan," ujar Gerritsen.

Dirinya turut mengapresiasi kerja sama yang telah terjalin antara Indonesia dan Belanda di berbagai bidang. Ia berharap kolaborasi dapat terus diperkuat untuk kepentingan kedua negara.

Dengan demikian, sambung dia, pertemuan kali ini diharapkan semakin mempererat hubungan bilateral dan membuka peluang kerja sama lebih luas di masa mendatang.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kumham Imipas) RI Yusril Ihza Mahendra menerima audiensi Duta Besar (Dubes) Belanda untuk Indonesia Marc Gerritsen di Jakarta, Jumat (28/2).

Pertemuan tersebut membahas sejumlah isu penting, termasuk kerja sama hukum antara kedua negara salah satu isu yang dibahas mengenai pemulangan narapidana (napi) Belanda yang menjalani hukuman di Indonesia.

"Menurut data terdapat lima narapidana asal Belanda yang menjalani hukuman di Indonesia. Selain itu terdapat dua deteni warga negara Belanda yang ditahan di Rumah Detensi Imigrasi," ujar Yusril dalam kesempatan tersebut, seperti dikonfirmasi di Jakarta, Senin.

Saat ini, ia mengatakan bahwa Indonesia tetap terbuka untuk menjalin kerja sama internasional di bidang hukum, namun pemerintah Indonesia harus tetap mempertimbangkan prinsip keadilan serta kepentingan nasional.

Sebab, kata dia, pemindahan narapidana asing bukan merupakan keputusan yang bisa diambil secara instan, melainkan harus melalui kajian yang mendalam.

Yusril menjelaskan pemindahan narapidana internasional ke negara asalnya didasarkan atas kebijakan diskresi Presiden RO Prabowo Subianto.

Hingga saat ini, Indonesia telah memulangkan beberapa narapidana ke negara asalnya untuk melanjutkan hukuman, antara lain lima narapidana anggota Bali Nine ke Australia, Mary Jane ke Filipina, dan Serge Atlaoui ke Prancis.

Dia menuturkan bahwa saat ini pemerintah Indonesia sedang menyusun undang-undang khusus terkait mekanisme pemindahan narapidana atau transfer of prisoners.

"Saat ini draf undang-undangnya sedang disusun dan ditargetkan dapat segera selesai sebelum hari raya Idul Fitri” ungkapnya.

Menanggapi hal tersebut, Dubes Belanda untuk Indonesia Marc Gerritsen menyampaikan apresiasi atas keterbukaan Indonesia dalam menjalin kerja sama di bidang hukum.

Kendati demikian, dirinya tetap menghormati kebijakan hukum Indonesia dan mendukung upaya untuk memperkuat mekanisme hukum yang jelas dan adil dalam pemindahan narapidana.

"Kerja sama ini tidak hanya bermanfaat bagi kedua negara, tetapi juga mencerminkan komitmen bersama dalam menegakkan prinsip keadilan," ujar Gerritsen.

Dirinya turut mengapresiasi kerja sama yang telah terjalin antara Indonesia dan Belanda di berbagai bidang. Ia berharap kolaborasi dapat terus diperkuat untuk kepentingan kedua negara.

Dengan demikian, sambung dia, pertemuan kali ini diharapkan semakin mempererat hubungan bilateral dan membuka peluang kerja sama lebih luas di masa mendatang.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2025

Ahli Hukum Univerista Brawijaya (UB), Prija Djatmika turut buka suara soal Rancangan Undang-Undang (RUU) Hukum Acara Pidana (KUHAP). Menurutnya ada beberapa pasal yang dinilai menjadi langkah mundur hukum hingga adanya tumpang tindih kewenangan dari kejaksaan dan kepolisian.

Beberapa pasal yang dinilai bakal menimbulkan persoalan baru dalam penegakan hukum dan perlu mendapat perhatian antara lain pasal 111 ayat 2, pasal 12 ayat 11, pasal 6 hingga pasal 30b.

Prija mencontohkan, pada pasal 12 ayat 11 RUU KUHAP dijelaskan, apabila masyarakat melapor polisi tetapi dalam waktu 14 hari tidak ditanggapi, maka bisa melapor ke kejaksaan. Hal ini diperkuat dengan pasal 6 yang berbunyi, penyidik adalah pejabat pegawai negeri yang ditunjuk secara khusus menurut UU tertentu yang diberi wewenang melakukan penyidikan. Bahwa, penyidikan bisa dilakukan di luar institusi Polri.

"Jika ini disahkan, menurut saya ini langkah mundur. UU KUHAP sudah bagus mengatur distribusi kewenangan penegak hukum, sekarang mau dikembalikan lagi ke zaman belanda dan orde baru. Dimana jaksa bisa melakukan penyidik seperti dulu," terang Prija Jumat (24/1/2025).

Ia menegaskan bahwa jaksa saat ini memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan pada kasus tertentu, yakni pelanggaran HAM berat dan korupsi. Ketika pasal tersebut disahkan, maka jaksa diperbolehkan untuk melakukan penyidikan terhadap seluruh laporan atau bisa disebut tidak lagi hanya kasus tertentu.

"Ini akan terjadi tumpang tindih kewenangan dengan kepolisian, jadi penyidik (jaksa) bisa menyidik sendiri, menuntut sekaligus menyidik. Ini semacam ada satu gawang itu kipernya ada dua. Itu saya bayangkan akan amburadul, malah justru berpotensi tidak bisa menjamin kepastian hukum," tegas Prija.

Kemudian, terkait pasal 111 ayat 2 RUU KUHAP dianggap akan mengakibatkan kerancuan karena dalam pasal tersebut memberikan kewenangan jaksa untuk mempertanyakan sah tidaknya penangkapan dan penahanan oleh kepolisian. Ditambah, pasal 30b mengatur kewenangan jaksa melakukan penyadapan.

Ketika pasal tersebut lolos maka dikhawatirkan akan menimbulkan penanganan perkara hukum yang tidak terpadu.

Prija melihat bahwa RUU KUHAP ini dirancang karena menipisnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri lewat tagar #PercumaLporPoisi. Kendati demikian, dalam RUU KUHAP tidak harus ada tumpang tindih kewenangan yang berpotensi kerancuan.

Menurutnya, daripada menambah kewenangan kejaksaan, lebih baik jika dalam RUU KUHAP memberikan regulasi baru untuk menempatkan jaksa di kantor polisi atau jaksa wilayah. Ini juga merupakan solusi untuk mempersingkat penanganan perkara yang selama ini dinilai memakan waktu karena proses birokrasi.

"Kalau salah satu pertimbangan penambahan kewenangan jaksa karena proses pengembalian berkas perkara, itu bisa ditangani dengan menempatkan jaksa wilayah. Jadi yang terpenting itu adalah sinergitas sejak awal penanganan," tandasnya.

Video Maling Kepergok Warga di Malang: Kabur Tapi Balik Lagi Gegara Motor Ketinggalan

Video Maling Kepergok Warga di Malang: Kabur Tapi Balik Lagi Gegara Motor Ketinggalan

Menteri Koordinator (Menko) Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra bicara soal 'otak Belanda' saat ditanya mengenai efek jera koruptor jika dimaafkan. Yusril mengatakan hukum pidana baru tak lagi banyak bicara soal efek jera.

"Begini ya, pidana baru kita ini kan nggak lagi banyak bicara efek jera. Ini otak kita ini kan Belanda. Jadi Anda ini sebenarnya Belanda ini otaknya. Efek jera itu, makanya ada jera penjara. Penjeraan kan, jadi penjara. Kita itu nggak sebenarnya," kata Yusril di Kemenko Kumham Imipas, Jakarta Selatan, Jumat (20/12/2024).

Yusril mengatakan efek jera tak lagi jadi target utama. Dia mengatakan hukuman yang diberikan agar membuat orang sadar.

"Karena efek jera itu tidak lagi menjadi target utama. Orang dihukum supaya dia sadar. Jadi ada dia itu rehabilitasi supaya dia menyadari perbuatannya. Jadi taubatan nasuhah-lah kira-kira begitu kan," sambungnya.

Yusril mengatakan koruptor akan dimaafkan apabila kerugian negara dikembalikan serta pelakunya dipidanakan. Hal itu merupakan cara agar memberikan efek jera terhadap koruptor. Dia mencontohkan pelaku menjadi koruptor karena mengemban jabatan.

"Kerugian negara dikembalikan, orangnya dipidana begitulah kira-kira. Kenapa? Kan efek jera supaya nggak ngulang lagi. Coba ambil contoh misalnya. Kenapa dia korupsi? Karena dia jadi bupati. Korupsi kan terkait sama jabatan. Kenapa dia disuap? Ya karena dia pejabat," tuturnya.

"Begitu dia dipidana terus 5 tahun misalnya 10 tahun, supaya dia jera tidak mengulanginya. Bagaimana mengulangi? Dia kan hanya bisa melakukan itu kalau dia jadi Bupati. Kalau dia supir ojek masa dia mau disuap? Jadi kan dia juga berpikir seperti itu," tambahnya.

Yusril menyampaikan efek jera yang dilakukan pemerintah saat ini cukup membuat para koruptor kapok. Menurutnya, koruptor tak akan melakukan hal berulang apabila tak menjabat lagi.

"Nah jadi efek jera ada itu kan supaya orang itu kapok melakukan. Tapi bagaimana dia mau melakukan lagi kalau dia bukan bupati lagi? Nah itu. Jadi sebagian besar orang yang melakukan korupsi itu, kecuali suap itu terkait dengan jabatan," jelasnya.

Warga negara Belanda bernama Hans Remco Clipp (60) diciduk petugas Imigrasi dan ditahan di Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) Denpasar, Selasa (12/11/2024). Dia ditahan karena membuat onar hingga diduga membuat panti asuhan ilegal.

"Ya, dia membuat keributan dengan teman perempuannya," kata Humas Imigrasi Ngurah Rai Nyoman Asta dihubungi detikBali, Jumat (15/11/2024).

Bule Belanda itu sempat dipanggil ke Kantor Imigrasi untuk mengklarifikasi keonaran yang ditimbulkan. Saat diperiksa, Clipp dinilai cukup kooperatif. Sehingga, hanya paspor Clipp yang disita petugas.

"Kami periksa. Pertama orangnya kooperatif. Maka dilanjutkan penyitaan paspor," kata Asta.

Namun, Clipp kembali berulah. Asta mengatakan Clipp ribut dengan pacarnya yang tinggal se-atap tanpa ada ikatan pernikahan.

Keributan itu yang diduga memicu Clipp cekcok dengan warga di sekitar tempat tinggalnya, kawasan Tibubeneng, Kuta Utara, Kabupaten Badung, Bali. Ada warga yang sempat merekam Clipp membuat onar hingga menurunkan celananya di tengah jalan, hingga beredar di media sosial.

"Dia bikin keributan dengan perempuan itu. Tapi, mereka tidak menikah," ungkap Asta.

Kini, Clipp sudah diamankan petugas imigrasi dan mendekam di Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) Denpasar. Bule Belanda itu akan dideportasi jika telah menyiapkan biaya kepulangannya sendiri.

Artikel ini telah tayang di detikbali

Video: Nyobain Walking Tour, Jalan-Sepedaan sambil Keliling dan Belajar Sejarah

Video: Nyobain Walking Tour, Jalan-Sepedaan sambil Keliling dan Belajar Sejarah