Tanggal 21 Mei 1998 tercatat sebagai hari bersejarah: Presiden Soeharto mundur dari kekuasaan setelah lebih dari tiga dekade memimpin. Kini, 27 tahun berselang, bangsa ini terus bergulat dengan janji-janji Reformasi. Demokratisasi, pemberantasan korupsi, supremasi hukum, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia yang pernah menjadi tuntutan utama mahasiswa dan rakyat saat itu, nyatanya belum sepenuhnya terwujud.

Dalam momentum reflektif ini, ironi sejarah pun muncul: wacana pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden kedua RI, Jenderal Besar (Purn.) Soeharto, kembali mengemuka dan membelah opini publik. Di balik ketokohan dan jasanya, Soeharto juga mewariskan luka sejarah yang belum seluruhnya disembuhkan. Di sinilah ujian kedewasaan kolektif bangsa ini berada; apakah kita mampu melihat sejarah secara utuh dan tidak terjebak dalam penilaian hitam-putih?

Reformasi mengajarkan kita pentingnya kebebasan berpikir, termasuk dalam melihat sosok-sosok bersejarah yang tidak selalu hitam atau putih. Karena itu, dalam menilai Soeharto, kita perlu bijak – tidak berlebihan memuji, tapi juga tidak langsung menyalahkan. Sebab bangsa yang besar bukan yang melupakan sejarahnya, tapi yang berani menghadapi dan memahaminya dengan jujur dan seimbang.

Dua Sosok Pembentuk Indonesia Modern

Dalam sejarah panjang Republik Indonesia, Sukarno dan Soeharto menempati posisi yang tak tergantikan sebagai dua figur sentral yang membentuk wajah Indonesia modern. Sukarno, dengan karisma revolusionernya, menjadi simbol perlawanan terhadap kolonialisme dan sosok utama di balik berdirinya negara bangsa.

Ia membangkitkan kesadaran nasional, menggugah semangat kolektif, dan merumuskan identitas Indonesia sebagai bangsa yang merdeka, berdaulat, dan antikolonial. Namun, pada masa akhir pemerintahannya, Sukarno menghadapi stagnasi ekonomi, instabilitas politik, dan keterpecahan ideologis yang mengancam keutuhan nasional.

Di titik inilah Soeharto muncul, bukan sekadar sebagai penerus, tetapi sebagai stabilisator. Dengan pendekatan teknokratis dan militeristik, Soeharto merestorasi fungsi negara dan membawa Indonesia masuk ke era pembangunan jangka panjang.

Meskipun menggunakan metode yang berbeda, keduanya mewakili dua fase krusial dalam sejarah bangsa: Sukarno membangun fondasi ideologis dan jati diri nasional; Soeharto membangun struktur ekonomi dan institusi pemerintahan modern.

Tidak satu pun dari keduanya lepas dari kontroversi. Sukarno dikritik karena keterlibatannya dalam ketegangan ideologi kiri dan ketidakefisienan ekonomi, sedangkan Soeharto menghadapi kecaman atas represi politik dan sentralisasi kekuasaan yang berkepanjangan.

Namun sejarah bukanlah arena untuk menuntut kesempurnaan. Bila bangsa ini dapat menerima Sukarno sebagai Pahlawan Nasional – meski tak seluruh warisannya lepas dari perdebatan – maka mestinya bangsa ini juga mampu menimbang warisan Soeharto dengan standar yang setara: adil secara moral, jujur secara historis, dan bijak secara politik.

Soeharto Sebagai Bapak Pembangunan
Warisan pembangunan Presiden Soeharto bukan sekadar narasi politik, tetapi dapat diverifikasi melalui data dan indikator makro yang konkret. Dalam rentang tiga dekade kekuasaannya, Indonesia mengalami transformasi struktural dari negara agraris yang rapuh menjadi ekonomi berkembang yang diperhitungkan di Asia Tenggara.

Pertumbuhan ekonomi yang relatif stabil, dengan rata-rata 6-7% per tahun selama masa Orde Baru, mencerminkan keberhasilan perencanaan ekonomi yang konsisten – meskipun tentu tidak lepas dari intervensi negara yang ketat.

Keberhasilan Soeharto menurunkan angka kemiskinan dari sekitar 60 % pada awal 1970-an menjadi hanya 11% menjelang akhir pemerintahannya menjadi bukti adanya komitmen yang kuat terhadap pembangunan berbasis kerakyatan, meskipun distribusi kekayaan tetap menjadi isu.

Pendidikan dasar dijadikan pilar utama pembangunan manusia, terlihat dari meningkatnya angka melek huruf secara drastis. Reformasi di sektor pertanian, khususnya dengan program Bimas dan Inmas, mendorong Indonesia mencapai swasembada beras pada 1984 – sebuah pencapaian yang diakui dunia dan memperkuat posisi Indonesia dalam diplomasi pangan global.

Infrastruktur fisik juga menjadi prioritas yang menandai orientasi pembangunan jangka panjang Soeharto. Program Inpres membuka akses jalan, listrik, dan irigasi hingga ke desa-desa terpencil, memperluas konektivitas nasional dan mendukung integrasi ekonomi wilayah.

Secara geopolitik, Soeharto menunjukkan ketangguhan sebagai pemimpin yang mampu menjaga keutuhan negara pasca-G30S/PKI, ketika negara lain di dunia ketiga dilanda perang saudara atau fragmentasi internal.

Semua capaian ini tidak menghapus kritik terhadap sisi gelap pemerintahannya, tetapi ia tetap menghadirkan rekam jejak pembangunan yang sulit diabaikan secara objektif.

Dalam tradisi penghargaan kepahlawanan, ukuran kontribusi terhadap kemajuan bangsa tidak hanya ditakar dari niat baik, tetapi juga dari dampak nyata yang ditinggalkan dalam kehidupan rakyat banyak.

Kriteria Pahlawan Nasional
Penetapan gelar Pahlawan Nasional bukanlah keputusan emosional atau politis semata, melainkan harus berlandaskan pada kerangka hukum dan etika yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan. Dalam undang-undang tersebut, terdapat tiga kriteria utama: (1) berjasa luar biasa bagi bangsa dan negara, (2) memiliki integritas moral yang tinggi dan tidak tercela, serta (3) memberikan kontribusi yang signifikan dalam memperjuangkan, membela, atau membangun negara. Ketiga kriteria ini mengharuskan kita menilai secara utuh dan tidak parsial.

Soeharto jelas memenuhi salah satu syarat utama: kontribusi luar biasa dalam membangun negara. Sejarah menunjukkan bahwa di bawah kepemimpinannya, Indonesia tidak hanya pulih dari krisis politik dan ekonomi pasca-1965, tetapi juga masuk ke era modernisasi yang memperkuat fondasi pembangunan nasional. Kemajuan infrastruktur, pencapaian swasembada pangan, dan peningkatan kualitas hidup secara agregat menjadi bukti kontribusi yang tidak dapat dihapus dari narasi kebangsaan.

Namun, aspek "tidak tercela secara moral" kerap menjadi perdebatan. Tuduhan pelanggaran HAM dan korupsi memang menjadi bagian tak terpisahkan dari kritik terhadap Orde Baru. Tetapi, hingga akhir hayatnya, Soeharto tidak pernah dijatuhi hukuman bersalah oleh lembaga peradilan yang sah.

Dalam sistem hukum positif yang kita anut, asas praduga tak bersalah (presumption of innocence) adalah prinsip fundamental yang melindungi setiap warga negara dari penghukuman berbasis asumsi semata. Bahkan dalam perkara perdata di Mahkamah Agung pada 2010, tuduhan korupsi yang diajukan Kejaksaan Agung dinyatakan tidak cukup bukti secara hukum.

Hal ini tidak berarti bahwa bangsa ini harus menutup mata terhadap pelanggaran di era Orde Baru. Sebaliknya, pendekatan yang berkeadilan menuntut adanya pembedaan antara tanggung jawab individu dan tanggung jawab sistemik. Kritik terhadap rezim tidak serta-merta membatalkan kontribusi tokoh yang memimpinnya, selama tidak terbukti secara hukum bahwa ia bertindak secara pribadi dan langsung melanggar norma hukum atau moral.

Dengan demikian, dalam kerangka konstitusional dan prinsip keadilan, penilaian terhadap kelayakan Soeharto sebagai Pahlawan Nasional harus dilakukan secara proporsional – tanpa glorifikasi, namun juga tanpa reduksi sepihak terhadap jasa-jasanya. Sebab penetapan gelar ini tidak untuk menghapus ingatan atas luka sejarah, melainkan untuk menempatkan kontribusi pembangunan dalam timbangan yang adil dan beradab.

Membangun Memori Kolektif yang Inklusif
Memori kolektif suatu bangsa tidak dibentuk hanya oleh satu narasi tunggal, tetapi merupakan hasil pergulatan berbagai ingatan, pengalaman, dan interpretasi yang hidup dalam masyarakat.

Maurice Halbwachs, sosiolog Prancis yang memperkenalkan konsep ini, menegaskan bahwa memori kolektif dibentuk dalam kerangka sosial, selalu bersifat selektif, dan sering kali dipengaruhi oleh kekuatan politik dan budaya dominan. Oleh karena itu, ketika bangsa ini membicarakan tokoh sebesar Soeharto, kita sedang berbicara tentang bagaimana sejarah diingat, ditafsirkan, dan diwariskan lintas generasi.

Mengingat jasa Soeharto tidak berarti menutup mata terhadap sisi gelap pemerintahannya. Sebaliknya, pengakuan terhadap kontribusi besarnya harus disandingkan dengan kesadaran historis yang kritis.

Sejarah yang jujur bukanlah sejarah yang hanya mencatat keberhasilan, tetapi juga yang berani menghadapi kegagalan dan luka masa lalu. Justru di sanalah letak kematangan suatu bangsa dalam merawat ingatan kolektifnya – bukan dengan menghapus, tetapi dengan menyusun narasi yang utuh, seimbang, dan inklusif.

Pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto, jika dilakukan, tidak harus dipahami sebagai bentuk glorifikasi tanpa kritik. Gelar tersebut seharusnya menjadi medium reflektif, pengingat bahwa bangsa ini pernah dipimpin oleh tokoh yang berhasil membangun negeri ini dari reruntuhan disintegrasi, namun juga memunculkan kontroversi yang harus dijadikan pelajaran sejarah.

Di sinilah pentingnya membangun ruang-ruang edukasi sejarah yang memberi tempat bagi berbagai sudut pandang – termasuk pandangan kritis atas rezim Orde Baru. Masyarakat yang sehat secara demokratis harus mampu menyikapi perbedaan tafsir sejarah tanpa terjebak dalam polarisasi. Tidak ada satu pun tokoh besar dalam sejarah bangsa mana pun yang bebas dari kontroversi. Pengakuan terhadap jasa tidak harus identik dengan pemutihan kesalahan. Dan kritik terhadap masa lalu tidak mesti menghalangi penghargaan atas kontribusi riil yang telah membentuk bangsa.

Dengan cara pandang inilah, pemberian gelar kepada Soeharto justru dapat dimaknai sebagai langkah untuk membangun narasi sejarah yang dewasa – narasi yang tidak anti-kritik, namun juga tidak alergi terhadap apresiasi. Di tengah derasnya arus simplifikasi sejarah dalam ruang digital dan media sosial, bangsa ini justru membutuhkan ketegasan moral dan intelektual untuk menyikapi tokoh masa lalu secara lebih utuh dan adil.

Jalan Tengah untuk Rekonsiliasi Bangsa
Pada akhirnya, Soeharto adalah bagian tak terpisahkan dari sejarah Indonesia modern. Menolak sepenuhnya jasa-jasanya sama halnya dengan menyangkal bab penting dalam pembangunan negeri ini. Gelar Pahlawan Nasional bukan hanya soal simbol, tetapi juga bentuk pengakuan kolektif terhadap kontribusi nyata yang telah diberikan – dengan tetap membuka ruang bagi kritik, evaluasi, dan pembelajaran.

Jika Bung Karno, dengan segala kontroversinya, dapat dikenang sebagai pahlawan karena jasanya dalam merumuskan kebangsaan, maka Soeharto pun layak dihormati sebagai pahlawan karena jasanya dalam membangun bangsa dari puing-puing konflik menjadi negara berkembang yang stabil dan terpandang di kawasan. Dengan sikap inilah, bangsa Indonesia dapat berdamai dengan masa lalunya – bukan dengan melupakan, tetapi dengan memahami.

Karena pada akhirnya, kepahlawanan bukan milik tokoh yang sempurna, melainkan milik mereka yang memberi sumbangsih luar biasa dalam sejarah kebangsaan. Dan Soeharto, dengan segala kompleksitasnya, telah memenuhi syarat itu. Wallahualam bi Sawab

Penulis,Tenaga Ahli DPR RI

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

JAKARTA, KOMPAS.com - Apakah topik pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat di masa lalu Indonesia, termasuk era 1965 hingga Orde Baru, masuk dalam penulisan ulang sejarah nasional?

“Kita sepakat untuk terbuka dalam proses penulisan,” kata satu dari tiga editor umum penulisan sejarah nasional Indonesia, Profesor Singgih Tri Sulistiyono, kepada Kompas.com, Senin (19/5/2025).

Tim ini terdiri dari seratusan ahli di bidangnya. Tim ini terbuka dengan masukan-masukan mengenai sejarah yang hendak ditulis, termasuk soal pelanggaran HAM berat masa lalu.

“Kemarin ada masukan tentang peristiwa-peristiwa yang selama ini terbungkam atau dibungkam mengenai kekerasan, konflik, pelanggaran HAM. Ini tetap jadi bahan masukan. Insyaallah tetap diakomodir,” kata Guru Besar Fakultas Ilmu Budaya (FIB) Universitas Diponegoro (UNDIP) ini.

Singgih mengatakan, peristiwa kelam itu merupakan bagian dari dinamika berbangsa dan bernegara yang harus ditempatkan pada konteks sejarah. Babak hitam sejarah bukanlah keseluruhan sejarah, melainkan hanya bagian dari keseluruhan sejarah.

“Kita mendorong pemahaman terjadinya rekonsilisasi dan kohesi sosial. Karena kita menulis sejarah dipersembahkan untuk negara, bukan untuk rezim yang berkuasa,” tutur Singgih.

Hasil proyek penulisan ulang sejarah nasional ini akan diluncurkan tepat pada peringatan ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia, pada 17 Agustus 2025 nanti.

Soal sejarah 1965

Tragedi 1965 dan beberapa tahun setelahnya telah dinyatakan para ahli memuat pelanggaran HAM berupa pembantaian massal terhadap orang yang dituduh berkaitan dengan PKI.

Bagaimana negara akan menuliskan babak perjalanan Indonesia itu?

“Dari sisi fakta-faktanya harus didasarkan pada sumber sejarah yang otentik dan kredibel,” ujar Singgih.

Sumber sejarah dapat berupa dokumen tertulis, arsip, koran-koran, penerbitan sezaman, proses pengadilan, wawancara hingga fakta-fakta lain yang dapat dinarasikan.

“Tapi karena ini official history, konteksnya adalah untuk mengawal kebangsaan. Adapun bahwa di situ pernah ada riak konflik pelanggaran HAM, tetap itu menjadi bagian dinamika sejarah, tapi jangan sampai terlalu mengekspose konflik itu dan lupa dengan kehidupan berbangsa dan bernegara,” tutur Singgih.

Dia sadar bahwa banyak perbedaan cara pandang di kalangan yang kompeten mengenai sejarah masa itu. Perbedaan perspektif itu tidak akan dilarang di era kini.

“Tidak ada sejarah yang sungguh-sungguh objektif, pasti ditulis dengan perspektif kepentingan tertentu,” kata Singgih.

Pelanggaran HAM era Orde Baru

Sebagaimana diketahui, Orde Baru tumbang pada 1998 atau 27 tahun lalu. Masih ada tokoh-tokoh sejarah dari era Orde Baru yang hidup hingga era kini.

Bagaimana penulisan ulang sejarah nasional Indonesia akan memuat pelbagai pelanggaran HAM era Orde Baru?

“Peristiwa yang terjadi dalam perjalanan sejarah bangsa kita itu, kita berusaha semaksimal mungkin untuk menuliskannya. Tapi kita kaitkan dalam konteks dinamika kehidupan berbangsa,” jawab Singgih.

Dia menjelaskan, sejarah nasional produk resmi negara tersebut nantinya akan bertujuan rekonsiliatif, bukan memecah belah.

Adapun soal fakta sejarah, hal itu tetap harus dibahas, termasuk soal penghilangan paksa aktivis di era ujung Orde Baru.

“Kita kembali pada fakta. Kita tidak boleh menduga-duga, tapi fakta bisa diperoleh dalam sumber sejarah. Kita sikapi dengan kritis,” ujarnya menanggapi.

“Tetapi insyaallah itu akan diperhatikan, ditulis dengan metodologi sejarah yang pas dan bisa dipertanggungjawabkan,” tuturnya.

Apa urgensinya?

Dia menjelaskan, urgensi penulisan ulang sejarah nasional Indonesia ini didasari atas perkembangan studi sejarah dan temuan baru. Terakhir kali, penulisan ulang sejarah nasional dilakukan pada 2012 dan kini perlu diperbaharui lagi.

“Sudah banyak temuan baru dari sejarah. Ini perlu diakomodir untuk menulis ulang sejarah indonesia ini,” ujar Singgih.

Selain itu, perlu ada perspektif baru sesuai perkembangan zaman. Sejarah harus punya peran yang tepat dalam perkembangan masyarakatnya.

“(Peran sejarah) Untuk menghadapi dinamika internal dan ekspansi globalisasi. Perlu penguatan kembali rasa kebangsaan dan kebersamaan,” tutur Singgih.

Singgih adalah salah satu dari tiga editor umum proyek penulisan sejarah nasional. Selain Singgih, ada Profesor Susanto Zuhdi selaku ketua, dan Profesor Jajat Burhanudin.

KOMPAS.com - Bek PSM Makassar, Yuran Fernandes, baru-baru ini menerima hukuman yang berat dari Komisi Disiplin PSSI.

Hukuman tersebut diberikan Komdis PSSI menyusul kritik yang disampaikan Yuran melalui akun Instagram-nya mengenai kondisi sepak bola di Indonesia.

Meski telah meminta maaf atas komentar yang dianggap memicu kegaduhan, Yuran tetap dijatuhi sanksi berupa larangan beraktivitas dalam sepak bola Indonesia selama satu tahun serta denda sebesar 25 juta.

Keputusan ini menimbulkan berbagai pertanyaan, karena dianggap tidak adil dan merugikan Yuran serta tim PSM.

Ferry Paulus, Direktur Utama PT Liga Indonesia Baru (LIB), mengungkapkan bahwa peran mereka hanya sebatas memberikan informasi yang diperlukan oleh Komdis.

Dalam konteks ini, mereka juga menyampaikan kritik yang dilontarkan oleh Yuran.

Ferry mencatat, kasus serupa pernah dialami oleh Bojan Hodak dan Paul Munster.

"Kalau dari sisi LIB, kasus seperti Yuran ini juga terjadi di kasus sebelumnya seperti Bojan Hodak atau Paul Munster," ujarnya.

"Termasuk juga isu-isu tentang komunikasi jelek oleh pemilik klub."

"Kami sampaikan semua itu ke Komdis PSSI," kata Ferry Paulus dilansir dari laman Antara.

Semua informasi tersebut, lanjut Ferry, telah disampaikan kepada Komdis PSSI.

Dalam kasus lain, hukuman yang diterima berupa peringatan keras. Namun, ia menyadari bahwa Komdis memiliki pertimbangan tersendiri dalam menjatuhkan hukuman kepada Yuran.

"Kami terkejut karena hukuman yang dijatuhkan mencapai 12 bulan," kata Ferry.

"Karena Komdis ini badan independen."

Ia juga menyatakan bahwa dirinya tidak mengetahui rincian dari hukuman 12 bulan tersebut.

Ferry menegaskan bahwa PT LIB tidak memiliki kewenangan untuk ikut campur dalam keputusan Komdis.

Saat ini, mereka hanya menunggu perkembangan lebih lanjut, terutama karena PSM sedang berupaya untuk mengajukan banding agar hukuman terhadap Yuran bisa diringankan.

"Dari sisi liga, kami tidak punya wewenang apa-apa untuk berkomentar karena ini ranah dari Komdis," tutupnya.

Sebanyak 12 anggota Polres Kampar, Riau diperiksa Bid Propam Polda Riau. Belasan polisi diperiksa terkait kaburnya 11 tahanan kasus pencurian dan narkoba.

Kabid Propam Polda Riau Kombes Edwin L Sengka mengatakan 12 polisi itu diperiksa sejak 11 tahanan kabur. Personel diperiksa sesuai tanggungjawab masing-masing dan piket saat insiden terjadi.

"12 orang diperiksa. Ya, mereka yang piket saat kejadian," terang Sengka saat ditemui di Mapolda Riau, Kamis (15/5/2025).

Pemeriksaan dilakukan secara internal di Mapolres Kampar. Termasuk mendalami dugaan kelalaian personel piket malam itu.

"Terkait itu (dugaan kelalaian dan lain-lain). Nanti perkembangan kita update lagi," kata Sengka.

Selain memeriksa 12 personel piket, Tim Khusus yang dipimpin Wakapolda Brigjen Polisi Adrianto Jossy juga terus memburu para pelaku. Tercatat sudah dua tahanan ditangkap.

Dua tahanan ditangkap yakni Feri Rahmadi dan Okta Epandri. Keduanya ditangkap saat pelarian dan ditemukan di Air Tiris, Kampar menuju ke Pekanbaru.

Berikut identitas tahanan kabur dari Polres Kampar:

1. Nederlansen, kelahiran Pekanbaru 1996. Alamat Jalan Limbungan, Kota Rumbai dan terlibat kasus 363 KUHP.
2. M. Haiz Zulhakim, Kelahiran Pekanbaru 2002. Alamat Jalan Teropong, Kota Pekanbaru dan terlibat kasus 363 KUHP.
3. Okta Epandri, kelahiran Pagar Dewa. Terlibat kasus 363 KUHP.
4. Asep Irawan, kelahiran Sumatera Utara 1986. Alamat Pasir Sialang Kampar dan terlibat kasus narkoba.
5. Roni Mahardika, kelahiran Binjai 1994. Alamat Padang Mutung Kampar dan terlibat kasus narkoba.
6. Rohman, kelahiran Negeri Lama 1997. Alamat Tapung Kampar dan terlibat kasus narkoba.
7. Joni Afliyadi, kelahiran Batusangkar 1985. Alamat Desa Gema Kampar dan terlibat kasus narkoba.
8. Ahmad Zahri Andika, kelahiran Medan 1988. Alamat Desa Tapung Hilir Kampar dan terlibat kasus narkoba
9. Otrianus, kelahiran Lintau 1986. Alamat Rumbai Pesisir Pekanbaru dan terlibat kasus 363 KUHP.
10. Feri Rahmadi, kelahiran Pekanbaru 1986. Alamat Jalan Cipta Karya Kota Pekanbaru dan terlibat kasus narkoba.
11. Marianto Damanik, kelahiran Bandar 1998. Alamat Desa Muara Mahat Tapung Kampar dan terlibat kasus narkoba.

Video: Puluhan Napi Lapas Kutacane Aceh Kabur, Kualitas Makanan Disebut Jadi Pemicu

Video: Puluhan Napi Lapas Kutacane Aceh Kabur, Kualitas Makanan Disebut Jadi Pemicu

JAKARTA, KOMPAS.com - Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai Pasal 3X Ayat (1) dan Pasal 9G Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang BUMN yang menyebut anggota direksi, dewan komisaris, dan dewan pengawas BUMN bukan penyelenggara negara dapat menghadirkan ketidakpastian hukum.

Sebab pasal tersebut mereduksi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Dalam Pasal 2 angka 7 UU 28/1999 disebutkan bahwa "penyelenggara negara" meliputi pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara.

Kemudian dalam penjelasan Pasal 2 angka 7 menyebutkan bahwa direksi, komisaris, dan pejabat struktural lain pada BUMN dan BUMD merupakan penyelenggara negara.

"Kontradiksi semacam ini menimbulkan ketidakpastian hukum. Sebab, UU BUMN tidak mencabut pasal-pasal yang sudah ada sebelumnya, yakni UU Keuangan Negara dan UU Penyelenggara Negara Bebas KKN," tulis ICW dalam keterangan tertulisnya, Jumat (9/5/2025).

Adanya potensi ketidakpastian hukum itu, ICW harap Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan permohonan uji materiil maupun formil terhadap UU BUMN.

UU BUMN dinilai tak sesuai dengan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, khususnya akibat bertentangan dengan penjaminan hak konstitusional untuk mendapatkan jaminan kepastian hukum.

"Keberadaan Pasal 9G UU BUMN yang mengecualikan direksi, komisaris, dan dewan pengawas BUMN dari kategori 'penyelenggara negara' telah muncul ketidakpastian hukum karena berbenturan dengan definisi 'penyelenggara negara' pada UU Tipikor maupun UU Penyelenggara Negara Bebas KKN," tulis ICW.

Diberitakan sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terancam tidak lagi memiliki wewenang untuk menangkap dan memproses hukum direksi BUMN setelah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang BUMN berlaku pada 24 Februari 2025.

Dalam UU BUMN yang baru, terdapat dua pasal penting yang menjadi tantangan bagi KPK, yaitu Pasal 3X Ayat (1) yang berbunyi "Organ dan pegawai Badan bukan merupakan penyelenggara negara".

Lalu, Pasal 9G yang berbunyi "Anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas BUMN bukan merupakan penyelenggara negara".

Paus Leo XIV pernah mengkritik pandangan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan wakilnya JD Vance soal kebijakan imigrasi, sebelum ia terpilih menjadi pemimpin Gereja Katolik.

Pada Februari 2025, Paus dengan nama lahir Robert Francis Prevost itu mengunggah ulang berita dan tautan yang "menyalahkan" Vance, usai menyebut doktrin Katolik demi mendukung pembatalan bantuan luar negeri AS.

Artikel tersebut mempermasalahkan Vance yang berpendapat orang Kristen harus mencintai keluarga mereka terlebih dahulu sebelum memprioritaskan seluruh dunia.

"JD Vance salah: Yesus tidak meminta kita untuk menentukan peringkat cinta kita kepada orang lain," demikian judul berita yang diunggah ulang akun Prevost, sembari menyertakan link dari National Catholic Reporter.

Dilansir AFP, Vatikan telah mengonfirmasi bahwa akun X tersebut asli dan milik Prevost, Paus pertama dari Amerika Serikat.

Setelah menjadi Wapres AS, Vance membenarkan pembatalan hampir semua bantuan luar negeri AS dengan mengutip konsep "ordo amoris" atau "tatanan cinta" dari teolog abad ke-12 Thomas Aquinas.

Mendiang Paus Fransiskus dalam sepucuk surat yang ditujukan ke keuskupan di AS menyatakan ordo amoris sejati melibatkan "persaudaraan yang terbuka untuk semua orang, tanpa kecuali."

Beberapa hari kemudian Prevost mengunggah judul dan tautan artikel lain tentang argumen doktrinal Vance. Kali ini merujuk kritik Fransiskus terhadap deportasi massal migran oleh Trump.

Aktivitas terakhir Prevost di X sebelum terpilih yakni mengunggah ulang komentar pengguna lain yang mengkritik deportasi migran pemerintahan Trump ke El Salvador.

Postingan tersebut membahas soal penderitaan dan bertanya, "Apakah hati nurani Anda tidak terganggu?"

Trump maupun Vance tak merujuk ke komentar Prevost sebelumnya, saat mengucapkan selamat usai pria berusia 69 tahun itu resmi terpilih dalam conclave.

"Saya yakin jutaan umat Katolik Amerika dan umat Kristen lain akan berdoa untuk keberhasilan dia dalam memimpin Gereja," kata Vance.

Trump sementara itu mengatakan pemilihan paus pertama dari Amerika Serikat merupakan "kehormatan besar bagi negara kita."

Prevost terpilih menjadi pemimpin Gereja Katolik sedunia dalam conclave pada Kamis (8/5). Dia menjadi paus pertama dalam sejarah yang berasal dari Amerika Serikat.

Namun, dia menghabiskan bertahun-tahun karier keagamaannya di Peru.

DEPOK, KOMPAS.com - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengungkapkan keprihatinannya terkait kondisi lahan milik Sekretariat Negara (Setneg) RI yang terletak di Kampung Baru, Harjamukti, Cimanggis, Kota Depok, pada Kamis (8/5/2025).

Pernyataan ini muncul di tengah polemik mengenai keberadaan warga yang menghuni wilayah tersebut tanpa izin dan tanpa memiliki KTP Depok.

Lahan milik Setneg diketahui memiliki luas sekitar 3,5 hektar.

“Bapak punya tanah lama-lama kenapa malah dianggurin? Tanah mahal, Pak,” tanya Dedi kepada perwakilan Setneg RI di lokasi, Kamis.

Perwakilan Setneg RI menjelaskan, penguasaan lahan tersebut telah teridentifikasi sejak 2013. Mereka mengaku telah memasang pagar untuk mencegah masuknya masyarakat liar ke lahan mereka.

"Pada 2013 sudah ada yang masuk, lalu di 2014 kami tertibkan dengan pasang pagar keliling. Tapi dijebol di 2020," ungkap dia.

Meskipun pemagaran dilakukan di lahan yang berdekatan dengan Mahogany Residence, perwakilan Setneg tidak merinci pihak mana yang menjebol pagar tersebut.

Mereka juga mengakui, pengawasan terhadap lahan tersebut menjadi kendur sejak insiden itu.

Dedi Mulyadi menyoroti lemahnya pengawasan dari pemerintah atas lahan-lahan milik negara.

Akibatnya, banyak tanah kosong milik instansi negara yang seketika menjadi bersertifikat atau hak milik rakyat perorangan.

"Karena (tanah negara) tidak ada yang urus, akhirnya orang bikin bangunan di situ. Giliran negara butuh (lahannya), harus ada kerahiman, biayanya mahal. Bahkan banyak tanah negara yang tiba-tiba bersertifikat," jelasnya.

Dedi mengimbau agar ada pengawasan yang ketat dan terstruktur terhadap setiap lahan milik negara untuk mencegah terulangnya kejadian serupa seperti yang terjadi di Kampung Baru.

Kampung Baru sendiri merupakan lokasi kejadian pembakaran mobil polisi dan pengeroyokan tim Polres Depok oleh anggota organisasi masyarakat (ormas) pada Jumat (18/4/2025).

Lahan di Kampung Baru diduga dihuni oleh ribuan warga yang tidak memiliki KTP Depok.

Lahan tersebut terdiri dari milik Pemkot seluas 1,5 hektar dan milik Setneg seluas 3,5 hektar.

Selain itu, warga di Kampung Baru juga diduga menempati lahan milik perusahaan properti dan sebagian kecil milik BUMN tanpa izin.

SEMARANG, KOMPAS.com – Menteri Koordinator bidang Pangan Zulkifli Hasan menyatakan bahwa selama 29 tahun era reformasi, sektor pertanian Indonesia justru tertinggal dibandingkan masa pemerintahan Orde Baru.

Hal itu ia sampaikan dalam sambutannya saat Peluncuran Percepatan Musyawarah Desa Khusus pembentukan Koperasi Desa Merah Putih bersama kepala desa se-Jawa Tengah di Holy Stadium, Kota Semarang, Selasa (6/5/2025).

"Kita masih evaluasi selama 29 tahun kita reformasi. Banyak juga yang maju. Saya tidak bicara yang majunya, tetapi hampir 29 tahun kita hari-hari kita bicara mengenai perdebatan soal demokrasi, pertanian kita mulai ketinggalan," kata Zulkifli Hasan.

Menurut Zulhas, pada masa Orde Baru Indonesia telah mencapai swasembada pangan.

Pemerintah saat itu intens membangun sektor pertanian, ditandai dengan pembangunan irigasi dan infrastruktur penunjang lainnya.

"Zaman Pak Harto, pertanian dibangun begitu intens, dari irigasi primer, sekunder, tersier. Kita punya PT PAL, PT Pindad, Batang untuk tenaga nuklir. Kita punya satelit Palapa 2. Pertumbuhan ekonomi kita rata-rata 7,5 persen per tahun," bebernya.

Tahun Lalu Harus Impor 3,6 Juta Ton Beras

Zulhas juga menyinggung pengalamannya saat menjabat sebagai Menteri Perdagangan, di mana ia diperintahkan Presiden Joko Widodo untuk melakukan impor beras dan jagung karena rendahnya cadangan pangan nasional.

"Atas perintah rapat yang dipimpin Bapak Presiden pada waktu itu, kita impor beras tahun lalu 3,6 juta. Kita impor jagung tahun lalu 2,8 juta. Oleh karena itu, program utama Bapak Presiden (Prabowo) adalah ketahanan pangan," tuturnya.

Meski demikian, ia menyebut bahwa menurut laporan Menteri Pertanian, stok beras nasional saat ini mencapai 3,5 juta ton, yang cukup hingga tahun depan.

Presiden Prabowo pun memerintahkan Bulog menyerap gabah petani lokal dengan harga Rp6.500 per kilogram serta memangkas distribusi pupuk langsung dari pabrik ke petani.

Zulhas juga menyoroti terjadinya ketimpangan ekonomi antara desa dan kota selama masa reformasi.

Ia menilai bahwa desa tertinggal karena tidak memiliki ekosistem ekonomi yang tangguh. Salah satu indikatornya adalah perubahan status petani menjadi buruh tani.

"Selama 29 tahun, reformasi, demokrasi, terjadi ketimpangan saudara-saudara. Yang kaya tambah-tambah, yang miskin enggak naik-naik. Data dari BPS, petani zaman orde baru punya sawah, punya kebun. Sekarang rata-rata petani berubah menjadi buruh tani," jelasnya.

Kopdes Merah Putih Jadi Solusi Ekonomi Desa

Untuk mengatasi persoalan tersebut, Zulhas menegaskan pentingnya membangun ekosistem ekonomi pedesaan melalui pembentukan Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes).

Ia meyakini koperasi ini akan menciptakan lapangan kerja dan memangkas mata rantai distribusi yang tidak efisien.

"Desa bisa menciptakan lapangan pekerjaan. Berapa Pak Menteri? 2 juta akan terbentuk lapangan kerja baru di desa-desa. Akan memotong rantai pasok yang panjang dari pusat sampai ke desa. Akan memotong tengkulak-tengkulak. Akan memotong rentenir-rentenir. Itulah (pentingnya) dibentuknya Kopdes," tandasnya.

Presiden Prabowo Subianto memimpin sidang kabinet paripurna sekaligus mengevaluasi 6 bulan pertama pemerintahan berjalan. Prabowo meminta kabinetnya saling mengoreksi atas hal-hal yang selama ini dikerjakan.

"Baru saja kita melewati tonggak 6 bulan pertama, bisa dikatakan ini adalah semester pertama pemerintahan kita, dan sekarang tiba kita melihat rapor kita apakah merah atau memuaskan atau cukup memuaskan atau sangat memuaskan," kata Prabowo dalam sambutannya, di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (5/5/2025).

Prabowo mengatakan secara objektif bahwa 6 bulan masa pemerintahannya ini telah membawa hal-hal yang positif. Hal-hal yang menjadi dasar untuk memperkuat landasan dan membangkitkan bangsa.

"Kalau kita lihat secara objektif saya mau katakan, bahwa dalam 6 bulan kita memerintah, kita telah mencapai hal-hal yang cukup berarti, hal-hal yang bersifat fundamental, memperkuat landasan, kebangkitan kita sebagai bangsa," ujarnya.

Prabowo menyebut 28 kebijakan baru dihasilkan dalam 6 bulan pertama pemerintahannya berjalan. Ia menilai hal itu di luar prediksi karena waktu yang cukup singkat.

"Kita telah menghasilkan 28 kebijakan baru, kebijakan tersebut yang berhubungan langsung dengan hajat hidup rakyat kita. Hal-hal ini kita lakukan dalam waktu yang cukup singkat, yang tidak diperkirakan bahwa kita mampu mencapai itu dalam waktu yang singkat," ujarnya.

Prabowo mengatakan dari 28 kebijakan itu, lebih dari 100 produk hukum diterbitkan. Menurutnya, hal yang wajar dalam roda pemerintahan.

"Walaupun 28 kebijakan baru, namun produk-produk untuk mencapai kebijakan, saya hitung mungkin lebih dari 100 bahkan mendekati 200," ujarnya.

"Jadi satu kebijakan mungkin membutuhkan beberapa produk, apakah itu keppres, apakah itu PP, apakah itu Perpres, apakah itu Inpres, apakah itu sekadar hanya surat edaran, tapi inilah bagaimana kita menjalankan roda pemerintah," ujarnya.

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

KOMPAS.com - Dwifungsi ABRI (Angkatan Bersenjata Republik Indonesia) merupakan konsep mengenai peran ganda militer sebagai kekuatan negara sekaligus kekuatan sosial-politik.

Jenderal AH Nasution menjadi penganjur utama gagasan dwifungsi ABRI. Di samping menjadi alat perang, menurut Nasution, militer juga harus menjaga stabilitas politik di tengah kondisi negara yang rawan konflik dan pemberontakan.

Saat Soeharto menjadi presiden kedua Republik Indonesia, pelaksanaan Dwifungsi ABRI mengalami kejayaannya. Pada 1971, militer mendapat kursi khusus di parlemen sebagai fraksi ABRI.

Puncaknya, selama 1980-an, jabatan-jabatan sipil seperti gubernur (65%) dan bupati (40%) di Indonesia ditempati oleh perwira militer aktif dan pensiunan TNI.

Latar belakang penghapusan Dwifungsi ABRI

Pelaksanaan dwifungsi ABRI lambat laun menimbulkan persoalan. Dominasi militer dalam jabatan struktural mengaburkan batas militer dan pemerintah sipil yang seharusnya memiliki independensi masing-masing.

Di samping itu, keistimewaan militer selama Orde Baru juga menimbulkan potensi penyelewengan dan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).

Selama periode 1960-an hingga 1990-an, militer kerap digunakan untuk menekan gerakan-gerakan protes masyarakat karena dianggap mengganggu stabilitas nasional.

Lembaga sipil dan tokoh-tokoh yang kritis pada pemerintah selalu dalam pengawasan militer. Akhirnya, wacana untuk melakukan penghapusan dwifungsi ABRI mengemuka saat reformasi 1998.

Protes massa dan tuntutan perubahan politik mendorong penghapusan dwifungsi ABRI. Ketika Soeharto jatuh pada Mei 1998, penghapusan dwifungsi ABRI masuk dalam agenda reformasi.

Penghapusan Dwifungsi ABRI

Penghapusan dwifungsi ABRI pada masa reformasi rencananya dilakukan secara bertahap. Namun, sejak 2004, proses penghapusan dwifungsi ABRI dapat dikatakan telah selesai.

TNI telah menarik fraksinya dari parlemen, yakni fraksi TNI-Polri, pada 30 September 2004. Realitas politik pada masa reformasi hanya menghendaki anggota legislatif yang dipilih rakyat via Pemilu, bukan melalui pengangkatan.

Puncak dari penghapusan dwifungsi ABRI dilakukan dengan penerbitan UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI. Dalam UU tersebut, prajurit TNI aktif harus bertugas sesuai peran dan fungsinya sebagai prajurit.

Larangan diberikan pada prajurit TNI aktif untuk tidak terlibat dalam kegiatan politik praktis, menjadi anggota parpol, hingga menjalankan bisnis.

Refrensi:

• Efriza, (Tanpa Tahun), "Hubungan Sipil dan Militer di Era Reformasi", Jurnal Communitarian, Vol. 2(1), 167-181
• Ade Apandi, (2025), Dinamika Politik dan Militer di Indonesia dalam Konteks Pemberontakan dan Peralihan Kekuasaan (1946-1965), Journal of Indonesian Social Studies Education, Vol. 3(1), 73-85
• Genta Dwi Pebriawan, dkk., (2023), "Birokrasi Sipil dan Militer: Dominasi Aktor Militer dalam Tubuh Kementerian Pertahanan Republik Indonesia", Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Juispol), Vol 3(2), 1-8
• Ikhsan Yosarie dan Meidi Kosandi, (2023), "Analisis Penempatan Prajurit TNI di Jabatan Sipil Pada Masa Orde Baru dan Pascareformasi", Indonesian Journal of Religion and Society, Vol. 5(2), 82-94.

BANGKA, KOMPAS.com - Jajaran direksi dan komisaris PT Timah Tbk, Holding MIN ID, diisi mayoritas wajah baru.

Posisi direktur utama dijabat Restu Widiyantoro, menggantikan Ahmad Dani Virsal.

Kemudian, pada posisi komisaris, kakak Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, Yuslih Ihza Mahendra, dipercaya sebagai komisaris independen.

Yuslih merupakan mantan Bupati Belitung Timur dari Partai Bulan Bintang.

Sementara itu, Rustam Effendi, yang merupakan mantan Gubernur Bangka Belitung dan politisi PDI Perjuangan, tak lagi menjabat komisaris pada perusahaan pelat merah tersebut.

Pergantian susunan direksi dan komisaris ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS) PT Timah Tbk di Jakarta, Jumat (2/5/2025).

Anggota Komisi III DPRD Bangka Belitung, Imam Wahyudi, menilai perubahan direksi dan komisaris PT Timah sepenuhnya menjadi hak prerogatif pemerintah.

"Mudah-mudahan wajah baru ini bisa mencerahkan pembangunan yang katanya saat ini gelap," ujar Imam saat dihubungi, Jumat.

Imam juga mengetahui bahwa salah satu komisaris yang diganti, yakni Rustam Effendi, karena telah menjabat dua periode.

"Ada yang lama dan ada yang baru masuk, tentu kita lihatlah nanti bagaimana Bangka Belitung ini sebagai daerah penambangan timahnya. Kami dari Komisi III terus memperjuangkan peningkatan royalti menjadi 10 persen," ujar Imam.

Corporate Secretary PT Timah Tbk, Rendi Kurniawan, mengatakan direksi dan seluruh jajaran manajemen menyampaikan komitmen penuh untuk terus melanjutkan peran perusahaan sebagai agen pembangunan nasional serta meningkatkan nilai tambah bagi negara dan seluruh pemangku kepentingan.

"Pergantian pengurus ini merupakan hal yang biasa untuk terus mendorong inovasi, efisiensi, dan tata kelola yang baik," ujar Rendi dalam keterangan tertulis.

"Perusahaan menyampaikan apresiasi kepada jajaran Komisaris dan Direksi di periode sebelumnya, dan semoga kepemimpinan baru akan memperkuat langkah strategis perusahaan ke depan," ucapnya.

Sebelumnya, PT Timah Tbk (TINS) mencatat kinerja keuangan tahun 2024 yang positif, dengan berhasil membukukan laba bersih Rp 1,19 triliun, melonjak 364 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang mencatat rugi bersih Rp 449,67 miliar.

Kemudian, sepanjang kuartal pertama tahun 2025, PT Timah Tbk (TINS) juga mencatatkan laba bersih Rp 116,86 miliar atau 120 persen dari target yang sudah ditentukan perusahaan.

Ditjen Imigrasi mengumumkan lima provinsi di Indonesia yang resmi menerbitkan e-paspor atau paspor elektronik. Kebijakan ini berlaku sejak tanggal 1 Mei 2025.

Berikut informasinya.

Apa itu E-Paspor?

Melansir laman Imigrasi, paspor adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia kepada warga negara Indonesia untuk melakukan perjalanan antarnegara yang berlaku selama jangka waktu tertentu. Lalu, apa itu paspor elektronik (e-paspor)?

Paspor elektronik adalah jenis paspor biasa yang digunakan sebagai dokumen untuk bepergian ke negara lain. Paspor elektronik juga diterbitkan dalam bentuk cetak, namun sedikit berbeda dengan paspor non-elektronik (paspor biasa).

Ada tanda khusus yang mencolok pada paspor elektronik yang membedakannya dengan paspor biasa. Berikut ciri-ciri paspor elektronik.

• Memiliki chip
• Memuat data diri lebih lengkap, seperti data biometrik wajah dan sidik jari
• Pengguna paspor elektronik bisa melewati auto-gate di bandara tanpa harus menuju pemeriksaan imigrasi
• Tarif paspor elektronik terbaru:
  - Rp 650.000 (masa berlaku 5 tahun)
  - Rp 950.000 (masa berlaku 10 tahun)
• Sampul paspor memiliki logo tanda paspor elektronik
• Penyimpanan paspor elektronik harus dengan perawatan khusus untuk melindungi chip aman.

5 Provinsi RI Terapkan E-Paspor

Mengutip Ditjen Imigrasi, berikut ini daftar lima provinsi di Indonesia yang menerapkan e-paspor 100% sejak tanggal 1 Mei 2025.

1. Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam

• Kantor Imigrasi Aceh
• Kantor Imigrasi Lhokseumawe
• Kantor Imigrasi Langsa
• Kantor Imigrasi Meulaboh
• Kantor Imigrasi Sabang
• Kantor Imigrasi Takengon

2. Provinsi Sumatera Utara

• Kantor Imigrasi Medan
• Kantor Imigrasi Polonia
• Kantor Imigrasi Belawan
• Kantor Imigrasi Sibolga
• Kantor Imigrasi Tanjung Balai Asahan
• Kantor Imigrasi Pematang Siantar
• Kantor Imigrasi Nias
• Kantor Imigrasi Mandailing Natal

3. Provinsi Riau

• Kantor Imigrasi Pekanbaru
• Kantor Imigrasi Dumai
• Kantor Imigrasi Bengkalis
• Kantor Imigrasi Bagansiapiapi
• Kantor Imigrasi Siak
• Kantor Imigrasi Tembilahan
• Kantor Imigrasi Selatpanjang

4. Provinsi Kepulauan Riau

• Kantor Imigrasi Batam
• Kantor Imigrasi Tanjungpinang
• Kantor Imigrasi Karimun
• Kantor Imigrasi Belakang Padang
• Kantor Imigrasi Ranai
• Kantor Imigrasi Dabo Singkep
• Kantor Imigrasi Tanjung Uban
• Kantor Imigrasi Tarempa

5. Provinsi Bangka Belitung

• Kantor Imigrasi Pangkalpinang
• Kantor Imigrasi Tanjungpandan

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya