Sorong -

Kemenkumham Papua Barat turun tangan mengusut insiden 7 narapidana kabur dari Lapas Kelas IIB Sorong, Papua Barat Daya. Para napi kabur disebut memanfaatkan kondisi bangunan kamar tahanan yang rapuh sehingga mudah untuk dijebol.

Kakanwil Kemenkumham Papua Barat, Hensa mengatakan insiden 7 napi kabur terjadi pada Selasa (1/4) sekitar pukul 04.54 WIT. Para napi kabur dengan cara menjebol dinding kamar tahanan yang kondisinya sering direndam banjir.

"Jadi tembok di bawah itu memang kondisi di Lapas sering terendam air, terendam banjir. Sehingga tembok itu yang bagian bawah itu memang sangat rapuh, jadi tahanan membobolnya dengan mengorek bagian terendam air menggunakan sendok," kata Hensa kepada wartawan, Rabu (2/4/2025).

Adapun tujuh napi yang kabur masing-masing inisial AR, AO, AA, EL, YW, JJ, dan TW. Hensa mengatakan pihaknya masih akan mendalami kejadian ini dengan memeriksa saksi-saksi.

"Kita sedang memeriksa saksi untuk mengetahui penyebab secara pasti kaburnya tujuh tahanan dari Lapas. Jadi narapidana tersebut kabur melalui membobol tembok," ujar Hensa.

Karena kondisi tersebut, Hensa juga mengaku akan mengusulkan renovasi atau relokasi bangunan agar menjadi lebih representatif. Hal ini untuk mencegah kejadian serupa tidak terjadi lagi ke depannya.

"Karena itu kita sudah berusaha untuk mengantisipasi, nanti akan kita usulkan untuk renovasi atau relokasi bangunan ini supaya lebih baik lebih representatif. Jumlah narapidana yang menghuni kamar tersebut berjumlah 10 orang, dan 7 di antaranya melarikan diri," bebernya.

Polisi Bentuk Tim Khusus Buru 7 Napi Kabur

Polisi kini melakukan pengejaran terhadap 7 napi kabur tersebut. Ada tim khusus yang dibentuk untuk menangkap kembali para napi.

"Jadi dapat saya sampaikan, dari kemarin setelah berapa jam ada informasi (narapidana) kabur Polres berkoordinasi seketika itu juga. Saya kumpulkan anggota dan membentuk tim khusus dari Polres maupun Polsek untuk segera melakukan pengejaran," kata Kapolresta Sorong Kota Kombes Happy Perdana Yudianto kepada wartawan, Rabu (2/4).

Happy menyebut pihaknya telah mengantongi data-data dan foto para napi yang kabur. Pihaknya pun akan melakukan pengawasan di jalur-jalur keluar seperti pelabuhan dan bandara.

"Jadi setelah koordinasi dengan Lapas kita minta data-data warga binaan yang kabur juga foto-foto," ucapnya.

Selain itu, pihaknya akan menyebarkan foto dan identitas para napi tersebut. Khususnya di jalur-jalur menuju keluar Kota Sorong seperti bandara dan pelabuhan.

"Kemudian nanti akan kita sebarkan di beberapa pintu keluar kota Sorong baik itu pelabuhan, bandara, maupun jalan-jalan lain yang menuju keluar Kota Sorong," tegasnya.

(asm/asm)

Sorong -

Insiden narapidana kabur dari Lapas Kelas IIB Sorong, Papua Barat Daya, sudah dua kali terjadi dalam setahun terakhir. Setelah sebelumnya 53 napi kabur, kini terbaru ada 7 napi yang juga melarikan diri.

"Awalnya narapidana kabur 53 orang pada beberapa tahun kemarin dan 32 sudah ditangkap, sementara 21 lainnya belum. Sementara terbaru terdapat 7 narapidana yang kabur salah satunya pelaku pembunuh anggota TNI di Posramil Kisor," kata Kakanwil Kemenkumham Papua Barat, Hensa kepada wartawan, Rabu (2/4/2025).

Untuk diketahui, insiden 53 napi kabur dari Lapas Sorong terjadi pada Minggu (7/1/2024) sekitar pukul 11.00 WIT. Hensa mengatakan proses pengejaran terhadap tahanan yang belum ditangkap kembali masih akan terus dilakukan.

"Kalau untuk yang lari dari lapas itu tidak ada masa kedaluwarsa. Jadi sekali lari ya tetap akan dicari sampai dapat," bebernya.

Hensa mengatakan 7 napi yang baru kabur pada Selasa (1/4/2025) tersebut masing-masing inisial AR, AO, AA, EL, YW, JJ, dan TW. Dari semuanya, AA merupakan salah satu narapidana yang pernah melarikan diri bersama 53 napi lainnya namun berhasil ditangkap.

"AA ini sudah pernah melarikan diri namun ditangkap kembali. Ia terlibat dalam kasus pembunuhan 4 anggota TNI di Posramil Kisor pada 2021 silam. Kini juga melarikan diri," bebernya.

Hensa menambahkan, pihaknya akan melakukan investigasi terkait insiden terbaru ini. Dia mengaku akan melakukan evaluasi atas insiden yang terulang ini.

"Kalau soal masalah pemeriksaan ini jelas kita laksanakan investigasi. Dan nanti setelah hasil pemeriksaan tentu kita akan bisa menyimpulkan. Kalau memang perlu dilakukan evaluasi pasti kita akan lakukan," tegasnya.

Diberitakan sebelumnya, tujuh narapidana yang kabur dari Lapas Kelas IIB Sorong memanfaatkan kondisi tembok tahanan yang sudah rapuh. Mereka menjebol dinding tahanan hanya dengan menggunakan sendok.

"Kita sedang memeriksa saksi untuk mengetahui penyebab secara pasti kaburnya tujuh tahanan dari Lapas. Jadi narapidana tersebut kabur melalui membobol tembok," kata Kakanwil Kemenkumham Papua Barat, Hensa kepada wartawan, Rabu (2/4).

Hensa mengatakan ketujuh napi tersebut kabur pada Selasa (1/4) sekitar pukul 04.54 WIT. Dia menyebut ada beberapa bagian dinding tahanan yang memang kondisinya sudah rapuh, sehingga dijebol oleh para napi menggunakan sendok.

"Jadi tembok di bawah itu memang kondisi di Lapas sering terendam air, terendam banjir. Sehingga tembok itu yang bagian bawah itu memang sangat rapuh, jadi tahanan membobolnya dengan mengorek bagian terendam air menggunakan sendok," tuturnya.

(asm/hmw)

Jakarta -

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait bertemu dengan sejumlah pejabat dari Jawa Barat, mulai dari Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, Bupati Majalengka Eman Suherman, Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir, Bupati Purwakarta Saepul Bahri Binzein, serta Bupati Subang Reynaldi Putra Andita. Pertemuan itu dilakukan di kantor Kementerian PKP pada Rabu (12/3) sore.

Pertemuan tersebut membahas sejumlah hal di bidang perumahan, salah satunya terkait penegakan hukum untuk bangunan di area 'hijau'. Menteri PKP Maruarar Sirait mengatakan ke depan tidak ada lagi bangunan berupa villa maupun rumah di daerah yang dekat aliran sungai, persawahan, hingga hutan. Sebab, hal itu memicu terjadinya banjir akibat tidak ada resapan air.

"Dan itu harus ditegaskan, jadi memang penegakan hukum kita sepakat sama Pak Dedi harus ditegakkan," katanya kepada wartawan di kantornya.

Selain itu, pihaknya juga akan mengajak Pemerintah Jawa Barat untuk berkunjung ke Muara Angke guna melihat bangunan rumah apung. Apabila cocok, desain bangunan tersebut bisa dipakai di beberapa wilayah Jawa Barat yang rawan banjir.

Ia juga mengapresiasi langkah Dedi Mulyadi yang cepat untuk mencegah terjadinya banjir di kemudian hari.

"Saya pikir tidak boleh lagi kita sebagai pejabat publik lama-lama ya membiarkan dan harus tegas terhadap yang merusak lingkungan, yang membangun di wilayah yang tidak boleh, akhirnya jadi rakyat banyak yang jadi korbannya," katanya.

Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan pihaknya siap untuk mengeluarkan peraturan gubernur terkait larangan penggunaan area perkebunan, perhutanan, maupun daerah aliran sungai (DAS) untuk didirikan bangunan.

"Kalau provinsi akan mengeluarkan peraturan gubernur tentang larangan penggunaan area perkebunan, kehutanan, dan daerah alir sungai, kemudian Pak Menteri juga akan mengeluarkan permen yang masih dalam kajian," ungkapnya.

Pihaknya akan membahas lebih lanjut mengenai tata ruang bangunan di bantaran sungai pekan depan bersama dengan Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian ATR/BPN, dan Kementerian Perumahan.

(abr/das)

BOGOR - Hujan deras yang mengguyur Kabupaten Bogor, sejak Selasa, 4 Maret 2025 menyebabkan banjir bandang yang menerjang beberapa desa, salah satunya Desa Tugu, Kecamatan Cisarua.

Banjir bandang membawa material dan lumpur yang menghantam rumah warga, fasilitas umum, serta menutup akses jalan.

Sedikitnya di Cisarua sebanyak 575 jiwa terdampak dan harus mengungsi ke tempat yang lebih aman.

Merespons kondisi tersebut, Kepala Kantor Imigrasi Bogor Ritus Ramadhana serta jajaran mengambil tindakan cepat berupa pemberian bantuan sosial.

?Hal ini mendorong Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Bogor untuk melakukan Imigrasi Bogor Berbakti dan Peduli. Kegiatan ini bentuk nyata dari solidaritas dan kepedulian terhadap sesama sesuai dengan program prioritas Presiden Prabowo yang dituangkan dalam Asta Cita dan 13 Program Akselerasi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan yaitu pemberian bantuan sosial dan pelaksanaan bakti sosial,? ujar Kepala Kantor Imigrasi Bogor Ritus Ramadhan

Di tengah suasana Ramadan, bencana ini semakin menambah tantangan bagi warga yang kini harus bertahan di pengungsian dengan keterbatasan fasilitas yang seadanya.

Pada Jumat (7/3/2025), Kepala Kantor Imigrasi Bogor serta jajaran bergerak menuju Desa Tugu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor untuk mendistribusikan bantuan secara langsung dan meninjau lokasi bencana.

?Semoga kegiatan ini dapat memberikan manfaat besar bagi penerimanya dan apa yang kita lakukan pada hari ini dapat menjadi langkah awal untuk terus berkolaborasi dan bekerja sama dalam menciptakan lingkungan yang lebih baik, lebih peduli, dan lebih penuh kasih sayang," kata Ritus.

BEKASI, KOMPAS.com - Lembaga pemasyarakatan (Lapas) Cikarang mengevakuasi 36 warga binaan imbas banjir yang merendam sejumlah sel tahanan pada Selasa (4/3/2025).

Kepala Lapas Cikarang, Urip Dharma Yoga merinci, dari 36 warga binaan, 13 warga binaan perempuan dititipkan ke Polres Metro Bekasi serta delapan orang dimutasi ke Lapas Perempuan Bandung.

"Dan 15 laki-laki dievakuasi ke Lapas Bulakapal," kata Urip saat dikonfirmasi, Rabu (5/3/2025).

Di Lapas Cikarang, total terdapat 1.451 warga binaan. Beberapa di antaranya masih dalam proses persidangan di pengadilan.

Urip mengatakan, beberapa warga binaan yang selnya terdampak banjir dievakuasi ke sel lain yang notabene aman dari banjir.

"Kalau yang dievakuasi di dalam karena kondisinya memang aman," jelas dia.

Urip menjelaskan, Lapas Cikarang terendam banjir sejak Selasa pukul 10.30 WIB.

Sejumlah fasilitas lapas turut terdampak, antara lain parkiran, pos, Gedung 1 Lapas Cikarang, blok hunian, dan klinik.

Sedangkan penyebab Lapas Cikarang terendam banjir karena meluapnya air Sungai Cibeet.

Akibatnya, debit air sungai meningkat dan langsung meluap ke area lapas dengan ketinggian sekitar 30-70 sentimeter.

Ketika air sudah memasuki area lapas, petugas kemudian langsung memadamkan listrik secara keseluruhan.

"Kemudian melakukan evakuasi barang elektronik dan kendaraan dinas dan kendaraan petugas ke tempat aman," ungkap dia.

Saat ini, banjir yang merendam lapas perlahan mulai surut.

BEKASI, KOMPAS.com - Lembaga Permasyarakatan (Lapas) Cikarang di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, terendam banjir sejak Selasa (4/3/2025).

Akibatnya, sejumlah fasilitas lapas turut terdampak, antara lain parkiran, pos, Gedung 1 Lapas Cikarang, blok hunian, dan klinik.

"Pada pukul 10.30 WIB, Lapas Kelas IIA Cikarang digenangi air masuk mulai area parkir, sampai area blok hunian," kata Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Cikarang, Urip Dharma Yoga dalam keterangannya, Rabu (5/3/2025).

Penyebab Lapas Cikarang terendam banjir karena meluapnya air Sungai Cibeet.

Akibatnya, debit air sungai meningkat dan langsung meluap ke area lapas dengan ketinggian sekitar 30-70 sentimeter.

Ketika air sudah memasuki area lapas, petugas kemudian langsung memadamkan listrik secara keseluruhan.

"Kemudian melakukan evakuasi barang elektronik dan kendaraan dinas dan kendaraan petugas ke tempat aman," ungkap dia.

Di lapas Lapas Cikarang, total terdapat 1.461 narapidana yang menghuni sejumlah blok sel.

Namun, Kompas.com belum mendapat konfirmasi berapa total jumlah narapidana yang dievakuasi.

Saat ini, banjir yang merendam lapas perlahan mulai surut.

Jakarta (ANTARA) - Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Dirjen PAS) Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Mashudi mengatakan penanganan lembaga pemasyarakatan (lapas) hingga rumah tahanan (rutan) yang terdampak banjir di Jakarta dan Jawa Barat berjalan lancar.

Mashudi saat dikonfirmasi di Jakarta, Rabu menjelaskan sejumlah lembaga atau tempat pemasyarakatan yang terdampak banjir, antara lain, Lapas Cikarang, Balai Pemasyarakatan (Bapas) Cikarang, Rutan Depok, hingga Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Jakarta.

“Penanganannya sejauh ini berjalan baik dengan berkoordinasi dan berkolaborasi dengan banyak pihak yang berkepentingan,” kata Mashudi kepada ANTARA via pesan singkat.

Dia menjelaskan bahwa banjir yang menggenangi Rutan Depok dan LPKA Jakarta telah surut pada Selasa (4/3) kemarin. Sementara itu, genangan air di Lapas Cikarang dan Bapas Cikarang telah berangsur surut pada hari Rabu ini.

Dia menjelaskan pula bahwa sejumlah warga binaan pemasyarakatan (WBP) di Lapas Cikarang dievakuasi akibat bencana tersebut.

Dia memerinci sebanyak delapan WBP wanita dipindahkan ke Lapas Perempuan Bandung, 13 WBP wanita dititipkan ke Polres Metro Bekasi, dan 14 WBP laki-laki yang dalam kondisi sakit dipindahkan ke Lapas Bekasi.

Sementara itu, penghuni Bapas Cikarang, Rutan Depok, dan LPKA Jakarta tidak ada yang dievakuasi. Mashudi pun memastikan mereka yang tidak dievakuasi dalam kondisi aman.

ebelumnya, Mashudi telah meninjau langsung Lapas Cikarang yang bersebelahan dengan Bapas Cikarang, Jawa Barat, Selasa (4/3) malam. Peninjauan itu untuk memastikan keamanan, pemenuhan layanan makan, dan perawatan bagi yang sakit.

“Walaupun saat ini kondisi sangat memprihatinkan karena banjir dan penerangan terpaksa dipadamkan untuk keselamatan semua, pengamanan, pelayanan dan perawatan bagi warga binaan harus tetap berjalan semaksimal mungkin,” ucap Mashudi.

Mashudi mengingatkan Kepala Lapas Cikarang dan jajaran untuk berkoordinasi dan bekerja sama dengan para pihak yang akan mendukung pengentasan dan pemulihan dari dampak banjir, termasuk PLN, BMKG, hingga Polres Cikarang untuk mengungsikan sejumlah warga binaan.

Pihak lapas, kata Mashudi, juga telah bekerja sama dan mendapat dukungan dari Polres Metro Bekasi dan Polsek Cikarang berupa aparat satu pleton, 10 orang anggota Brimob, serta perahu karet untuk membantu lalu lintas dan pemberian makanan bagi warga binaan.

“Warga binaan Lapas Cikarang pun telah dipindahkan ke tempat yang lebih tinggi. Sampai saat ini, kondisi tetap kondusif dan teratasi. Mohon doanya agar musibah ini dapat cepat teratasi,” kata Dirjen PAS.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2025

Bekasi -

Lapas Kelas II A Cikarang, Kabupaten Bekasi terdampak banjir, hingga membuat para narapidana (napi) dipindahkan. Begini penampakannya.

Dari video yang diperoleh detikcom, terlihat Lapas Cikarang sudah tergenang banjir. Video tersebut diambil pada Selasa (4/3/2025).

"Kondisi banjir di area Lapas Cikarang sudah sampai sepinggang orang dewasa," kata Kalapas Kelas IIA Cikarang Urip Dharma Yoga dalam video, dilihat detikcom, Rabu (5/3/2025).

Air banjir sudah masuk ke dalam sel hunian napi. Ketinggian air di dalam blok hunian mencapai semata kaki orang dewasa.

Kalapas Kelas IIA Cikarang Urip Dharma Yoga (Foto: dok. Istimewa/PASTV)

"Air sudah masuk blok hunian semata kaki orang dewasa. Kemudian kondisi dapur, di dalam gedung dapur masih aman belum naik (air)," kata Urip.

Pendistribusian makanan dilakukan dengan perahu karet dari Brimob Polres Metro Bekasi. Genangan banjir juga sudah mencapai teras poliklinik lapas.

Napi Dipindahkan

Banjir yang melanda wilayah Kabupaten Bekasi berdampak terhadap hunian napi di Lapas Cikarang. Para napi dipindahkan ke tempat tinggi, termasuk napi wanita dipindah ke Lapas Perempuan Bandung.

"Warga binaan Lapas Cikarang pun telah dipindahkan ke tempat yang lebih tinggi," ujar Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Dirjenpas) Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Impias) Mashudi usai meninjau Lapas Cikarang, Selasa (4/3).

Lapas Cikarang, Kabupaten Bekasi ikut terdampak banjir. (Foto: dok. Istimewa)

Pihak Lapas bekerja sama dengan kepolisian dan mendapat dukungan dari Polres Metro Bekasi dan Polsek Cikarang 1 pleton, Brimob 10 orang dan perahu karet untuk membantu lalu lintas. Tercatat ada 1.451 narapidana yang menghuni Lapas Cikarang.

"Sampai saat ini kondisi tetap kondusif dan teratasi. Mohon doanya agar musibah ini dapat cepat teratasi," imbuhnya.

Mashudi mengatakan aliran listrik di Lapas Kelas IIA Cikarang dipadamkan untuk sementara waktu demi keselamatan para penghuni. Pihaknya melakukan upaya agar pelayanan dan perawatan para napi tetap berjalan.

"Walaupun saat ini kondisi sangat memprihatinkan karena banjir dan penerangan terpaksa dipadamkan untuk keselamatan semua, pengamanan, pelayanan dan perawatan bagi warga binaan harus tetap berjalan semaksimal mungkin," sambungnya.

Lapas Cikarang sendiri telah melakukan beberapa upaya untuk mengatasi banjir, salah satunya dengan melakukan penyedotan air yang dibuang ke area luar lapas yang lebih rendah dengan bantuan alat dari BPBD, yang juga meminjamkan perahu karet.

"Kami terus melakukan monitoring dan berkoordinasi dengan berbagai pihak dalam penanganan banjir di Lapas Cikarang," tuturnya.

(mei/dhn)

Jakarta (ANTARA) - Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Dirjen PAS) Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Mashudi memastikan layanan terhadap warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Cikarang yang terdampak banjir tetap berjalan.

Mashudi pada Selasa (4/3) malam meninjau langsung kondisi Lapas Cikarang yang bersebelahan dengan Balai Pemasyarakatan (Bapas) Cikarang, Jawa Barat, guna memastikan keamanan, pemenuhan layanan makan, dan perawatan bagi yang sakit.

“Walaupun saat ini kondisi sangat memprihatinkan karena banjir dan penerangan terpaksa dipadamkan untuk keselamatan semua, pengamanan, pelayanan dan perawatan bagi warga binaan harus tetap berjalan semaksimal mungkin,” ucap Mashudi, sebagaimana keterangan diterima di Jakarta, Rabu.

Pada kesempatan itu, Mashudi mengingatkan Kepala Lapas Cikarang dan jajaran untuk berkoordinasi dan bekerja sama dengan para pihak yang akan mendukung pengentasan dan pemulihan dari dampak banjir, termasuk PLN, BMKG, hingga Polres Cikarang untuk mengungsikan sejumlah warga binaan.

Menurut Mashudi, beberapa warga binaan perempuan dipindahkan sementara ke Lapas Perempuan Bandung.

Pihak Lapas juga telah bekerja sama dan mendapat dukungan dari Polres Metro Bekasi dan Polsek Cikarang berupa aparat satu pleton, 10 orang anggota Brimob, serta perahu karet untuk membantu lalu lintas dan pemberian makanan bagi Warga Binaan.

“Warga Binaan Lapas Cikarang pun telah dipindahkan ke tempat yang lebih tinggi. Sampai saat ini, kondisi tetap kondusif dan teratasi. Mohon doanya agar musibah ini dapat cepat teratasi,” kata Dirjen PAS.

Di samping itu, sebagai langkah penanggulangan banjir, Lapas Cikarang melakukan penyedotan air yang dibuang ke area luar lapas yang lebih rendah dengan bantuan alat pompa dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang juga meminjamkan perahu karet.

“Kami terus melakukan monitor dan berkoordinasi dengan berbagai pihak dalam penanganan banjir di Lapas Cikarang,” demikian Mashudi.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta -

Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Dirjenpas) Kementrian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Mashudi, meninjau banjir yang terjadi di lapas Cikarang dan Bapas Cikarang. Dia ingin memastikan waraga binaan tetap aman dan mendapatkan haknya selama di dalam lapas.

Peninjauan berlangsung Selasa (4/3/2025). Sejumlah warga binaan perempuan yang terdampak dipindah ke Lapas Perempuan Bandung.

"Yang pertama kami ingin memastikan keamanan mereka, tetap terpenuhinya layanan makan dan perawatan mereka apabila ada yang sakit. Walaupun saat ini kondisi sangat memprihatinkan karena banjir dan penerangan terpaksa dipadamkan untuk keselamatan semua, pengamanan, pelayanan dan perawatan bagi warga binaan harus tetap berjalan semaksimal mungkin," kata Mashudi melalui keterangan tertulis, Rabu (5/3/2025).

Mashudi meminta kepada kepala lapas Cikarang dan jajaran untuk berkoordinasi dan bekerjasama dengan pihak- pihak yang akan medukung mengatasi dan memulihkan dampak dari banjir. Seperti berkoordinasi dengan PLN dan BMKG , berkolaborasi dengan Polres Cikarang untuk mengungsikan sementara beberapa warga binaan.

"Warga binaan Lapas Cikarang pun telah dipindahkan ke tempat yang lebih tinggi. Sampai saat ini kondisi tetap kondusif dan teratasi. Mohon doanya agar musibah ini dapat cepat teratasi," ujarnya.

Air yang masuk ke Lapas Cikarang disedot ke luar. Proses penyedotan dilakukan BPBD.

"Kami terus melakukan monitoring dan berkoordinasi dengan berbagai pihak dalam penanganan banjir di Lapas Cikarang," imbuhnya.

(dek/dek)

Jakarta -

Komnas HAM merekomendasikan penggunaan teknologi e-voting dalam pemilu ataupun pilkada pada masa depan. Penggunaan e-voting dinilai dapat menjamin hak pilih warga, terutama yang merantau.

Komisioner Subkomisi Pemajuan HAM, Anis Hidayah, awalnya mengatakan standar internasional bagi petugas pemilu harus diimplementasikan di Indonesia. Dia mengatakan revisi Undang-Undang Pemilu dapat menjadi jalan masuk implementasi standar itu.

"Jadi standar internasional itu perlu diimplementasikan terkait dengan hak asasi bagi petugas pemilu. Jadi mudah-mudahan kertas kebijakan ini bisa mendorong pemerintah untuk merevisi UU Pemilu kita yang tahun ini masuk Prolegnas," kata Anis di kantor Komnas HAM, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (15/1/2025).

Komisioner Pengkajian dan Penelitian Komnas HAM, Saurlin P Siagian, mengatakan Komnas HAM ikut memantau proses Pemilu. Dia menyoroti kurangnya mitigasi bencana sehingga banyak warga tak bisa menggunakan hak pilih.

"Saya juga dengan teman kita yang ke Sumut, di Sumut itu hampir 40 persen tidak bisa memilih karena terjadi bencana di Kota Medan dan banjir besar. Lalu di arah pegunungan juga longsor di mana-mana dan tidak ada mitigasinya," ujarnya.

Saurlin mengatakan mitigasi terhadap bencana saat pemilu perlu diperhatikan. Dia mengatakan pemerintah juga harus mencari solusi terhadap pekerja migran Indonesia (PMI) atau warga perantau yang tak pulang ke domisili saat pemilihan, terutama pilkada, dilakukan.

"Di Indonesia ini kan banyak orang Indonesia tidak bekerja di kotanya atau tidak di kabupatennya. Nah, ini dibiarin aja nih. Kalau kamu nggak pulang, ya kamu ketinggalan hak pilih. Kami menemukan itu misalnya di Tegal. Di Tegal itu ternyata hampir 50 persen penduduknya itu di luar Kota Tegal dan mereka tidak mau pulang untuk pilkada karena sayang kan uang untuk jualan warung Tegal kalau ditinggalin satu hari. Jadi warung Tegal di mana-mana itu ternyata mereka mempertahankan KTP, tidak mau pindah KTP," ujarnya.

Saurlin mengatakan teknologi dapat membantu efisiensi pemilu. Menurutnya, e-voting harus dipertimbangkan untuk pemilu di masa depan.

"Kesimpulannya adalah tidak ada pilihan, ke depan harus pakai teknologi supaya memastikan jam kerja ini lebih efektif dan efisien, termasuk anggaran. Nggak ada pilihan, e-voting harus jadi pertimbangan ke depannya," ujarnya.

Dosen UGM Abdul Gaffar Karim, yang ikut dalam riset ini, menyebut ada temuan petugas KPPS perempuan bekerja lebih efektif. Dia mengatakan jumlah petugas perempuan yang mengalami kelelahan lebih sedikit.

"Kami menemukan data sampingan bahwa petugas KPPS perempuan itu bekerja lebih efektif sehingga kelelahan tidak terjadi sebanyak di petugas perempuan," kata Abdul Gaffar Karim.

Gaffar mengatakan tidak ada kematian petugas pemilu karena racun. Dia menuturkan penyebab kematian para petugas pemilu dipicu kelelahan.

"Kedua, semua meninggal dengan riwayat kardiovaskuler dan kasus terakhir yang meninggal itu terjadi karena kelelahan yang memicu persoalan kardiovaskuler. Jadi itu yang ditemukan oleh unit kedokteran. Yang terindikasi racun, kita ingat 2019 ada kabar bahwa ini diracun dan seterusnya, nggak ada racun. Tidak ada kasus diracun," ujarnya.

Berikut 5 rekomendasi Komnas HAM untuk menjamin perlindungan dan pemenuhan HAM petugas Pemilu:

1. Mendorong adanya design ulang keserentakan Pemilu dan Pilkada untuk meminimalisir potensi pelanggaran hak asasi manusia yang selama ini terus terjadi, baik berdasarkan pengalaman Pemilu 2019 maupun Pemilu 2024 berdasarkan pertama soal pemisahan antara Pemilu nasional dan juga Pemilu daerah. Yang kedua, terkait dengan penggunaan sistem proporsional terbuka dan yang terakhir penambahan jumlah petugas pemilu.

2. Perbaikan tata kelola Pemilu dengan menekankan kepada perbaikan proses rekrutmen petugas Pemilu dengan memberlakukan batas usia maksimum paling tua 55 tahun, kemudian menguatkan kapasitas sumber daya melalui pelatihan, manajemen waktu dan penguatan psikologi serta keterampilan yang efektif pada petugas Pemilu. Lalu, memberikan pembekalan dan pelatihan terkait dengan bantuan dasar hidup.

3. Penguatan kesiapsiagaan infrastruktur kesehatan yang terdiri dari kesiapsiagaan petugas kesehatan, kemudian pendirian pos kesehatan, mekanisme rujukan rumah sakit terutama mekanisme rumah sakit tidak hanya terdekat tetapi juga yang layak dan kesiapsiagaan penyediaan obat-obatan dasar.

4. Peningkatan jaminan perlindungan sosial bagi petugas Pemilu termasuk di dalamnya adalah kesehatan dan keselamatan kerja.

5. Memastikan pembatasan beban kerja bagi petugas Pemilu. Jadi petugas pemilu tidak boleh lagi diberikan beban-beban lain selain tugas-tugas yang memang itu menjadi bagian dari tugas Pemilu yang sudah cukup berat.

(mib/haf)

Sukabumi -

Polres Sukabumi pamer capaian kinerja di tahun 2024. Sebanyak 905 kasus tuntas tanpa tunggakan.

Kapolres Sukabumi AKBP Samian mengatakan kasus kejahatan di Kabupaten Sukabumi meningkat 1,79 persen ketimbang tahun lalu. Ada 965 kasus kriminal yang terjadi. Dari jumlah tersebut, 905 kasus di antaranya diselesaikan termasuk beberapa kasus menonjol.

"Beberapa kasus menonjol, yang terjadi sejak awal tahun 2024 saat ini semuanya bisa ditangani baik, dan tidak ada yang menjadi tunggakan. Diantaranya ada kasus pencurian pemberatan KR 2, kemudian ada juga penyerangan para pedagang di pasar Cibadak, oleh kelompok geng motor, aksi geng motor yang membuat onar perusakan di salah satu rumah warga di Citarik, pembacokan pelajar SMP hingga meninggal dunia," papar Samian dalam keterangannya, Selasa (31/12/2024).

"Isu ramai ramai semua dapat ditangani dengan baik, kemudian ada pembunuhan di pesisir pantai Citepus juga bisa diungkap, kemudian ada dua korban meninggal dunia di Caringin, beberapa juga bisa ditangani dengan baik, kemudian ada beberapa kasus perjudian online dan juga pengungkapan narkoba yang cukup besar yaitu dengan bukti dalam bukti yang diamankan mencapai 1,677 Kg," sambungnya.

Selain kasus kejahatan, Polres Sukabumi juuga mencatat kejadian kecelakaan lalu lintas. Sebanyak 153 kejadian kecelakaan lalu lintas dengan rincian korban meninggal dunia sebanyak 88 orang, luka berat 25 orang, dan luka ringan 138 orang. Pelanggaran lalu lintas mencapai 5.378 tilang dan 26.723 teguran.

Sementara itu, untuk kecelakaan laut, tercatat 17 kejadian dengan 14 korban selamat, 13 meninggal dunia, dan satu orang hilang yang telah ditemukan.

Samian juga memaparkan beberapa peristiwa yang terjadi di Sukabumi sepanjang 2024. Kabupaten Sukabumi beberapakali diguncang bencana.

Samian memaparkan bahwa Kabupaten Sukabumi menghadapi 1.334 kejadian bencana sepanjang 2024, yang meliputi tanah longsor sebanyak 379 kejadian, banjir 109 kejadian, angin kencang 43 kejadian dan pergerakan tanah 803 kejadian. Penanganan bencana dilakukan dengan cepat, termasuk masa pemulihan dan pendataan relokasi warga terdampak.

"Kita libatkan semua jajaran, kita turun ke lapangan mensupport berbagai kebutuhan masyarakat yang terdampak bencana. Tidak hanya bantuan, tetapi juga dukungan medis dan lainnya di titik-titik lokasi," jelasnya.

Sementara itu, dari sisi ekonomi, Kapolres Samian menyebutkan bahwa aktivitas masyarakat berjalan lancar, inflasi terkendali, dan kebutuhan sembilan bahan pokok tercukupi.

"Kondisi sosial budaya di Sukabumi juga relatif aman dan terkendali. Dari 43 rencana aksi unjuk rasa, hanya 18 yang terlaksana, dan semuanya dapat kami amankan dengan baik," tambahnya.

Samian menegaskan bahwa situasi keamanan dan ketertiban di wilayah hukum Polres Sukabumi sepanjang tahun 2024 terjaga dengan baik.

"Alhamdulillah, sepanjang tahun ini, stabilitas keamanan di Sukabumi tetap terjaga, termasuk dalam pengamanan agenda politik seperti Pilpres, Pileg, Pilkada, dan Pilbup. Semua berjalan lancar tanpa adanya konflik berkepanjangan," ujarnya.

(sya/dir)