Otoritas junta militer Myanmar memberikan amnesti massal dalam rangka perayaan tahun baru di negara terisolasi tersebut. Nyaris 5.000 tahanan akan dibebaskan dari berbagai penjara oleh junta Myanmar.

Kelompok hak-hak sipil setempat, seperti dilansir AFP, Kamis (17/4/2025), mengatakan junta Myanmar telah menangkap ribuan demonstran dan aktivis sejak kudeta militer tahun 2021, yang menghapuskan kekuasaan pemerintahan demokrasi dan menjerumuskan negara itu ke dalam perang saudara multipihak.

Amnesti yang merupakan pengampunan atau penghapusan hukuman terhadap sekelompok orang yang melakukan tindak pidana, secara rutin diumumkan untuk memperingati hari libur nasional atau festival keagamaan Buddha di Myanmar.

Namun sebagian besar tahanan politik terkemuka, termasuk pemimpin sipil Myanmar yang digulingkan, Aung San Suu Kyi, masih ditahan.

Junta militer Myanmar dalam pernyataannya pada Kamis (17/4) mengumumkan bahwa sebanyak 4.893 tahanan akan diberi pengampunan "untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan negara, untuk ketenangan pikiran rakyat, dan atas dasar belas kasih".

Untuk menyampaikan "kebaikan hati negara", sebut junta Myanmar, otoritas junta juga mengatakan sejumlah tahanan lainnya akan dikurangi hukumannya hingga seperenam dari total hukuman yang dijatuhkan kepada mereka. Pengurangan hukum ini tidak berlaku bagi tahanan yang melakukan pelanggaran serius.

Pelanggaran hukum serius yang masuk pengecualian mencakup perkumpulan yang melanggar hukum dan terorisme, serta pembunuhan dan pemerkosaan.

Disebutkan juga oleh junta Myanmar bahwa ada 13 warga negara asing (WNA) yang akan diampuni dan dideportasi ke negara asal mereka masing-masing. Namun tidak disebutkan lebih lanjut soal rincian identitas atau kejahatan yang dilakukan para WNA itu.

Simak juga Video: Menteri Imipas: Koruptor hingga Teroris Tak Dapat Amnesti dari Prabowo

Pada Kamis (17/4) pagi, seorang jurnalis AFP melihat kerumunan keluarga berkumpul di luar penjara Insein Yangon, bersiap untuk menyambut anggota keluarga tercinta mereka yang dibebaskan dari penjara.

Pengumuman amnesti massal itu disampaikan ketika pemimpin junta Myanmar, Min Aung Hlaing, dilaporkan akan melakukan perjalanan ke luar negeri, yang jarang dilakukan, ke Bangkok untuk bertemu Perdana Menteri (PM) Malaysia Anwar Ibrahim yang kini memimpin blok ASEAN.

Pertemuan itu disebut akan membahas soal keselamatan tim kemanusiaan Malaysia yang dikirimkan ke Myanmar setelah gempa bumi berkekuatan Magnitudo 7,7 mengguncang negara tersebut bulan lalu.

Simak juga Video: Menteri Imipas: Koruptor hingga Teroris Tak Dapat Amnesti dari Prabowo

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Thailand melakukan deportasi terhadap 40 warga Uighur ke China. Deportasi itu dilakukan meski ada peringatan dari kelompok hak asasi manusia bahwa warga Uighur dapat menghadapi kemungkinan penyiksaan dan bahkan kematian di China.

Dilansir BBC dan Reuters, Minggu (2/3/2025), kelompok tersebut diperkirakan telah diterbangkan kembali ke wilayah Xinjiang di China pada Kamis (27/2) setelah ditahan selama 10 tahun di sebuah pusat penahanan Bangkok.

China telah dituduh melakukan kejahatan kemanusiaan dan kemungkinan genosida terhadap penduduk Uighur dan kelompok etnis Muslim lainnya di wilayah barat laut Xinjiang. Beijing telah membantah semua tuduhan tersebut.

Ini adalah pertama kalinya Thailand mendeportasi warga Uighur sejak 2015. Deportasi tersebut awalnya dilakukan secara rahasia setelah kekhawatiran serius disampaikan oleh Amerika Serikat (AS) dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Media Thailand melaporkan beberapa truk, termasuk dengan jendela yang ditutupi plastik hitam, meninggalkan pusat penahanan imigrasi utama Bangkok pada Kamis pagi waktu setempat. Beberapa jam kemudian, situs pelacak penerbangan Flightrader24 menunjukkan penerbangan tak terjadwal China Southern Airlines meninggalkan Bangkok dan akhirnya tiba di Xinjiang.

Pemerintah Thailand kemudian mengatakan telah memutuskan untuk mengirim 40 warga Uighur kembali ke China. Thailand mengatakan menahan orang lebih dari satu dekade adalah hal yang tidak dapat dibenarkan.

Thailand juga menyebut tidak ada negara ketiga yang mau untuk menerima mereka. Turki, yang telah memberikan suaka kepada warga Uighur di masa lalu, juga tidak menerima.

Delapan warga Uighur masih berada di Thailand, termasuk lima orang yang menjalani hukuman penjara atas kejahatan yang mereka lakukan saat ditahan. Pemerintah Thailand juga mengatakan Perdana Menteri Paetongtarn Shinawatra telah diberi jaminan bahwa warga Uighur akan dirawat jika dikembalikan ke China selama kunjungannya baru-baru ini ke negara itu.

"Di negara mana pun di dunia, tindakan harus mematuhi prinsip hukum, proses internasional, dan hak asasi manusia," kata Shinawatra.

Beijing mengatakan 40 imigran ilegal China dipulangkan dari Thailand. Tetapi, China menolak mengonfirmasi bahwa kelompok tersebut adalah warga Uighur.

"Pemulangan tersebut dilakukan sesuai dengan hukum China dan Thailand, hukum internasional, dan praktik internasional," kata kementerian luar negeri.

Media pemerintah China mengatakan kelompok tersebut telah 'disihir' oleh organisasi kriminal dan terdampar di Thailand setelah meninggalkan China tersebut secara ilegal.

AS pun merespons langkah Thailand. Kedutaan Besar AS di Bangkok mengeluarkan peringatan keamanan bagi warga negara AS di Thailand sehari setelah deportasi rahasia 40 warga Uighur ke China.

"Deportasi serupa telah memicu serangan balasan yang brutal di masa lalu," demikian peringatan keamanan yang diunggah di situs web kedutaan.

Para diplomat dan analis keamanan mengatakan langkah Thailand melakukan deportasi 100 warga Uighur ke China pada bulan Juli 2015 telah menyebabkan pengeboman mematikan sebulan kemudian di sebuah kuil di Bangkok yang menewaskan 20 orang dalam serangan terburuk di Thailand.

Pihak berwenang Thailand saat itu menyimpulkan serangan itu terkait dengan tindakan keras mereka terhadap jaringan perdagangan manusia, tanpa secara khusus menghubungkan kelompok itu dengan orang Uighur. Dua orang etnis Uighur ditangkap terkait dengan insiden itu dan persidangan mereka terus berlanjut meski mengalami penundaan berulang kali.

Kedutaan Besar Jepang di Thailand juga mengirim email peringatan kepada warganya setelah deportasi itu.

"Ini bukan perubahan dalam penilaian risiko tentang Thailand," demikian isi email tersebut.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Tiga Warga Negara (WN) Pakistan berinisial SZ, TS, dan MZ yang mencoba memasuki wilayah Indonesia dengan menggunakan dokumen perjalanan palsu dan berhasil digagalkan oleh petugas imigrasi Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Ketiga WN Pakistan tersebut menggunakan paspor Perancis dan ID Card palsu pada Rabu(12/02) sekitar pukul 16.30 WIB di Terminal 3 Bandar Udara Internasional Soekarno Hatta, Tangerang, Banten.

"Mereka bertiga tiba di Bandara Soekarno Hatta menggunakan pesawat Thai Airways dari Bangkok. Karena pakai paspor Perancis, mereka sempat mengurus Visa On Arrival dan mencoba melewati pemeriksaan imigrasi melalui mesin autogate. Namun, paspor yang mereka gunakan tidak terdeteksi oleh mesin autogate," jelas Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian, Yuldi Yusman dikutip dari siaran persnya, Kamis (20/2/2025).

Petugas imigrasi yang curiga kemudian melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Dari hasil pemeriksaan, diketahui bahwa ketiga pelaku adalah Orang Asing yang menggunakan paspor Pakistan saat terbang dari Bangkok menuju Indonesia.

Petugas juga menemukan tiga paspor Pakistan milik ketiga pelaku. Mereka baru menggunakan paspor Perancis ketika hendak masuk ke Indonesia.

Berdasarkan bukti awal tersebut, petugas imigrasi kemudian menyerahkan penanganan perkara ini kepada penyidik pada Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Soekarno Hatta.

"Kami sedang melakukan pendalaman apakah ada pihak-pihak lain yang terlibat baik itu di dalam negeri maupun di luar negeri. Para WNA ini menjadikan Indonesia sebagai negara transit sebelum melanjutkan perjalanan ke negara tujuan mereka di Eropa. Sejauh ini indikasinya adalah motif ekonomi, untuk mencari kehidupan yang lebih layak di negara lain," sambung Yuldi.

Dari hasil penyelidikan lebih lanjut, diketahui bahwa SZ, TS, dan MZ bertujuan ke Eropa untuk mencari penghidupan yang lebih layak. Mereka memperoleh paspor Perancis palsu dari seorang WN Sri Lanka berinisial WJ yang mereka kenal melalui media sosial Facebook.

Mereka sepakat untuk membayar sejumlah uang kepada WJ sebagai imbalan atas pembuatan paspor palsu tersebut. WJ menyarankan agar mereka melakukan perjalanan ke Indonesia terlebih dahulu sebelum berangkat ke Eropa. Mereka juga disarankan untuk menggunakan dokumen Paspor Pakistan saat berangkat dari Thailand dan diganti menggunakan dokumen perjalanan Prancis saat tiba di Indonesia

Saat ini, SZ, TS, dan MZ sedang dalam proses pemeriksaan atas dugaan tindak pidana keimigrasian. Mereka dijerat dengan Pasal 119 ayat (2) Undang-undang Nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian karena sengaja menggunakan dokumen perjalanan palsu dengan ancaman pidana penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).

Video Menteri AHY Targetkan Bandara Soetta Masuk 10 Besar Terbaik versi Skytrax

Video Menteri AHY Targetkan Bandara Soetta Masuk 10 Besar Terbaik versi Skytrax