Tak semua pengabdian jaksa berhenti di meja persidangan. Di balik toga dan tugas hukum, ada jaksa-jaksa yang hadir sebagai penggerak masyarakat. Untuk itu, Adhyaksa Awards 2025 kembali menghadirkan nominasi untuk Jaksa Inspiratif Pemberdaya Masyarakat.

Nominasi Jaksa Inspiratif Pemberdaya Masyarakat ini ditujukan untuk sosok jaksa yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Bukan hanya menegakkan hukum, tetapi juga mendorong pemberdayaan sosial di wilayah tugasnya.

Jaksa Febrow Adhyaksa Soeseno menjadi penerima Jaksa Inspiratif Pemberdaya Masyarakat pada gelaran tahun lalu. Peran Febrow dinilai sangat penting dalam memberdayakan Suku Anak Dalam di wilayah Tebo, Jambi. Aksinya dianggap berhasil membuka akses masyarakat adat terhadap pendidikan, kesehatan, dan perlindungan hukum.

Ketua MPR RI periode 2019-2024, Bambang Soesatyo (Bamsoet) yang turut hadir dalam malam puncak Adhyaksa Awards 2024 mengapresiasi penyelenggaraan acara ini dan berharap agar tradisi apresiasi semacam ini terus dilanjutkan.

"Acara luar biasa dan sambutan Pak Jaksa Agung juga menurut saya dahsyat. (Adhyaksa Awards) Harus dilanjutkan," ujar Bamsoet kepada wartawan di The Westin Hotel, Jakarta, Jumat (5/7/2024).

Selain Jaksa Inspiratif Pemberdaya Masyarakat, Adhyaksa Awards 2025 juga menghadirkan total tujuh nominasi. Berikut nominasinya:

1. Jaksa Penegak Keadilan Restoratif

Penghargaan untuk sosok jaksa yang berhasil mengimplementasikan gagasan jaksa Agung tentang keadilan restoratif dengan baik dan tepat dalam menangani perkara hukum.

2. Jaksa Tangguh dalam Pemberantasan Korupsi

Penghargaan untuk sosok jaksa yang mempunyai kinerja dan rekam jejak yang luar biasa dalam bidang pemberantasan korupsi.

3. Jaksa Teladan dalam Integritas

Penghargaan untuk sosok jaksa yang mempunyai integritas tinggi, jujur, profesional, selalu menjaga moral, etika, serta harkat-martabat diri berikut lembaga.

4. Jaksa Inspiratif Pemberdaya Masyarakat

Penghargaan untuk jaksa-jaksa yang berbuat lebih dari sekedar tupoksinya. Jaksa yang memberdayakan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

5. Jaksa Inovatif dalam Penegakan Hukum

Penghargaan untuk sosok jaksa yang menciptakan inovasi untuk kemajuan penegakan hukum di Indonesia. Jaksa yang menemukan cara-cara baru untuk menyelesaikan perkara baik pidana maupun perdata

6. Jaksa Kreatif dalam Edukasi Hukum

Nominasi ini ditujukan kepada jaksa yang gencar dalam memberi edukasi hukum kepada masyarakat baik karena tugasnya maupun karena kesadaran sendiri melalui berbagai sarana komunikasi yang tersedia.

7. Jaksa Pengawal Daerah Tertinggal

Nominasi ini spesifik ditujukan kepada jaksa yang bertugas di daerah 3T (daerah tertinggal, terluar, dan terdepan). Jaksa yang bertugas di daerah tersebut memiliki tantangan tidak hanya secara geografis namun juga psikologis karena diharuskan berpisah dengan keluarga.

Melalui kerja sama antara detikcom dan Kejaksaan Agung RI, masyarakat kembali diajak berpartisipasi untuk mengusulkan nama-nama jaksa yang dinilai pantas menerima penghargaan. Pengusulan harus disertai informasi yang jelas, runut, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Masyarakat dapat mengisi form di sini

Adhyaksa Awards 2025

Usulkan jaksa teladan di sekitarmu

USULKAN DI SINI

Anggota Komisi III DPR RI sekaligus penerima Brevet dan Warga Kehormatan Badan Intelijen Negara (BIN) Bambang Soesatyo (Bamsoet) menuturkan di tengah era disrupsi teknologi, BIN yang genap berusia 79 tahun pada tanggal 7 Mei 2025, tidak bisa lagi mengandalkan metode konvensional semata dalam menjaga keamanan dan kedaulatan bangsa Indonesia.

Transformasi digital di tubuh BIN, penguatan analisis prediktif, dan investasi pada teknologi intelijen terkini adalah sebuah keniscayaan. Menjaga integritas dan profesionalisme personel intelijen di tengah kompleksitas tugas juga menjadi pondasi utama. Selain itu, sinergi antar lembaga dengan TNI, Polri, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) serta lembaga terkait lainnya, menjadi elemen penting dalam efektivitas kerja BIN. Hal tersebut diungkapkan olehnya saat di Jakarta, hari ini.

"Di usianya yang ke-79, BIN tidak hanya merayakan sejarah panjang pengabdiannya, tetapi juga merefleksikan tantangan berat di masa depan. Menjadi 'mata dan telinga' negara yang tajam dan terpercaya di tengah pusaran ancaman siber dan terorisme global membutuhkan bukan hanya kecakapan, tetapi juga komitmen tanpa batas untuk bangsa dan negara Indonesia. Perjalanan senyap BIN dalam menjaga negeri harus terus berlanjut, memastikan setiap warga negara dapat merasa aman dan terlindungi," kata Bamsoet dalam keterangan tertulis, Kamis (8/5/25).

Bamsoet memaparkan ancaman siber bukan lagi sekadar peretasan situs web biasa. Kini, ancaman berubah menjadi spionase siber canggih, serangan terhadap infrastruktur kritis nasional, pencurian data sensitif berskala besar, hingga operasi disinformasi dan misinformasi yang bertujuan mengganggu stabilitas politik dan sosial.

Berbagai insiden kebocoran data di lembaga pemerintah maupun swasta dalam beberapa waktu terakhir menjadi contoh nyata. BIN dituntut tidak hanya reaktif, tetapi proaktif dalam memetakan aktor-aktor ancaman siber.

Upaya ini mencakup peningkatan kapabilitas intelijen sinyal, intelijen siber dan kolaborasi erat dengan BSSN, Kementerian Kominfo, serta penyedia layanan internet. Penguatan sumber daya manusia intelijen yang ahli teknologi siber dan penguasaan big data analytics serta kecerdasan buatan (AI) mutlak diperlukan.

"Indonesia dengan populasi pengguna internet di tahun 2024 mencapai 221,56 juta orang, menjadi target yang potensial. Data dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) di tahun 2023, telah terjadi lebih dari 400 juta upaya serangan siber dan anomali trafik di Indonesia. Meskipun detail operasi BIN bersifat rahasia, perannya dalam memberikan peringatan dini dan analisis intelijen mendalam terkait potensi serangan siber terhadap target-target strategis nasional menjadi sangat krusial," ujar Bamsoet.

Dia menambahkan, dalam dua tahun terakhir, Indonesia mencatatkan nol serangan terorisme. Sebuah pencapaian signifikan dalam upaya penanggulangan terorisme. Laporan Global Terrorism Index terbaru menempatkan Indonesia pada peringkat ke-30 dengan kategori 'medium impact of terrorism'. Menunjukkan penurunan signifikan dalam aktivitas kelompok ekstrimis dan teroris.

"Keberhasilan ini tidak terlepas dari peran aktif BIN dalam koordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan Detasemen Khusus 88 Polri dalam melakukan pencegahan, penindakan, dan deradikalisasi. Langkah-langkah seperti pemantauan aktivitas online, penangkapan pelaku terorisme, dan program deradikalisasi telah memberikan dampak positif dalam menekan aktivitas terorisme di Indonesia," tutup

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Anggota Komisi III DPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengingatkan demokrasi dan hukum adalah dua pilar fundamental yang saling melengkapi dalam menjamin kebebasan dan keadilan masyarakat. Keseimbangan antara keduanya sangat penting untuk memastikan bahwa kebebasan rakyat tidak disalahgunakan dan hukum tidak dijadikan alat penindasan.

Di Indonesia, tantangan ini semakin nyata, mengingat kedinamisan politik dan hukum yang sering kali berada dalam tarik menarik kepentingan. Hal itu diungkapkan olehnya saat mengajar mata kuliah 'Pembaharuan Hukum Nasional', Program Doktor Ilmu Hukum di Kampus Universitas Borobudur di Jakarta, Sabtu (3/5/2025).

"Keseimbangan antara demokrasi dan hukum sangat penting untuk memastikan bahwa kebebasan rakyat tidak disalahgunakan dan hukum tidak menjadi alat penindasan," kata Bamsoet dalam keterangannya, Minggu (4/5/2025).

"Negara harus memastikan bahwa hukum ditegakkan secara adil dan independen, serta bahwa kebebasan berpendapat dan partisipasi rakyat dalam pemerintahan dijamin. Hanya dengan keseimbangan ini, Indonesia dapat menjadi negara yang benar-benar demokratis dan berkeadilan," sambungnya.

Dia memaparkan demokrasi tanpa hukum dapat dengan cepat berubah menjadi anarki. Ketika kebebasan berpendapat, berkumpul, dan menyatakan diri tanpa batasan hukum, ruang publik bisa dipenuhi dengan suara yang saling bertentangan sehingga pada akhirnya berpotensi menciptakan konflik.

"Demokrasi memberikan ruang bagi partisipasi rakyat dalam pengambilan keputusan. Namun, tanpa penegakan hukum yang kuat, demokrasi dapat disalahgunakan oleh kelompok tertentu untuk kepentingan pribadi atau golongan, yang pada akhirnya menimbulkan kekacauan," ujar Bamsoet.

Dia menjelaskan, di sisi lain, hukum tanpa demokrasi bisa menjadi alat penindasan yang kejam. Negara dapat memberlakukan undang-undang yang mengekang kebebasan sipil dengan dalih menjaga keamanan nasional atau ketertiban umum.

Dalam sistem semacam ini, hukum tidak lagi melindungi hak-hak individu, melainkan digunakan untuk mempertahankan kekuasaan dan membungkam oposisi.

Berdasarkan laporan World Population Review 2023, beberapa negara dengan indeks demokrasi terendah, seperti Korea Utara, Suriah, dan Myanmar, menunjukkan bagaimana hukum digunakan untuk menindas rakyat.

Di negara-negara ini, hukum tidak berfungsi untuk melindungi hak asasi manusia, melainkan untuk memperkuat kekuasaan rezim yang berkuasa.

"Untuk mencapai keseimbangan antara demokrasi dan hukum, Indonesia harus memastikan bahwa penegakan hukum dilakukan secara adil dan independen. Artinya, lembaga-lembaga penegak hukum, seperti kepolisian, kejaksaan, KPK dan pengadilan, harus bebas dari campur tangan politik dan ekonomi. Selain itu, pengawasan terhadap lembaga penegak hukum perlu diperkuat oleh lembaga-lembaga independen untuk memastikan bahwa tidak ada penyalahgunaan kekuasaan," tutup Bamsoet.

'Simak juga Video: Pantun Bamsoet di Sidang Akhir MPR: Pohon Beringin di Persimpangan Jalan'

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Anggota DPR RI sekaligus Dosen Pascasarjana Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Borobudur, Universitas Jayabaya dan Universitas Pertahanan (UNHAN) Bambang Soesatyo menyoroti obesitas regulasi yang menjadi persoalan serius dalam kompleksitas sistem hukum di Indonesia. Menurutnya, obesitas regulasi terjadi karena banyaknya peraturan yang tumpang tindih, desentralisasi pembentukan regulasi, dan kurangnya koordinasi antar instansi.

"Untuk mengatasi hal ini, diperlukan reformasi regulasi yang komprehensif dengan pendekatan penyederhanaan regulasi, penguatan kelembagaan, dan peningkatan partisipasi publik dalam proses legislasi. Upaya terkoordinasi dari seluruh pemangku kepentingan akan menjadi kunci untuk mewujudkan sistem hukum nasional yang lebih efisien, terintegrasi, dan mendukung pembangunan nasional secara menyeluruh," ujar Bamsoet dalam keterangannya, Sabtu (12/4/2025).

Hal ini disampaikannya saat mengajar mata kuliah 'Pembaharuan Hukum Nasional', Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Borobudur di Jakarta, Sabtu (12/4).

Fenomena ini terjadi di berbagai tingkatan, mulai dari undang-undang (UU) di tingkat pusat hingga peraturan daerah (Perda) di tingkat lokal. Dampaknya tidak hanya menghambat efisiensi pelayanan publik dan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum.

Diketahui, total jumlah regulasi di Indonesia ada 42.161. Terdiri dari 131 undang-undang, 526 Peraturan Pemerintah, 839 Peraturan Presiden, 8.684 Peraturan Menteri, 15.982 Peraturan Daerah dan 4.711 Peraturan Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK).

Bamsoet menjelaskan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, struktur regulasi di Indonesia terdiri dari berbagai tingkatan mulai dari UUD hingga peraturan daerah.

Saat ini terdapat lebih dari 43.800 regulasi aktif di Indonesia terdiri dari peraturan pusat, peraturan menteri, dan peraturan daerah. Dengan jumlah terbesar diantaranya peraturan menteri dan peraturan daerah.

Banyaknya instansi yang berwenang dalam merumuskan regulasi, baik di tingkat pusat maupun daerah, turut menyebabkan terjadinya ketidakteraturan dan konflik antar peraturan. Hal ini diperparah oleh perbedaan interpretasi dan kurangnya koordinasi antara produk hukum dari berbagai instansi, sehingga menciptakan duplikasi dan inkonsistensi.

"Obesitas regulasi akan memberikan dampak luas. Diantara, menghambat investasi dan pertumbuhan ekonomi, menghambat pelayanan publik serta menimbulkan ketidakpastian hukum dan litigasi. Banyak investor enggan menanam modal di Indonesia karena ketidakpastian regulasi yang kompleks," ungkapnya.

Ia juga menambahkan tumpang tindih peraturan membuat birokrasi tidak efisien, mempersulit implementasi kebijakan dan memperlambat respon pemerintah terhadap permasalahan di masyarakat.

Bamsoet menjelaskan untuk mengatasi obesitas regulasi perlu dilakukan penyederhanaan dan harmonisasi regulasi. Konsep omnibus law merupakan salah satu terobosan hukum untuk mengintegrasikan berbagai peraturan sektoral menjadi satu undang-undang yang komprehensif, sederhana, dan terintegrasi.

Penerapan omnibus law dapat mengurangi jumlah regulasi yang bertumpang tindih dan menyederhanakan mekanisme perizinan serta tata kelola hukum secara keseluruhan.

"UU No. 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja merupakan upaya pemerintah dalam mengatasi obesitas regulasi, terutama di sektor ekonomi dan investasi. Data realisasi investasi pasca UU Cipta Kerja menunjukkan tren positif, meskipun banyak faktor lain yang mempengaruhi. Namun, tantangan implementasi peraturan turunannya, baik berupa PP, Perpres dan Permen, masih perlu menjadi perhatian. Termasuk memastikan sinkronisasi dengan Perda," kata Bamsoet.

Dosen tetap Universitas Pertahanan dan Universitas Jayabaya ini menguraikan, pemerintah perlu melakukan simplifikasi melalui evaluasi menyeluruh terhadap peraturan yang ada dan pencabutan regulasi yang tidak perlu. Harus dilakukan inventarisasi dan evaluasi regulasi secara berkala untuk mencabut atau merevisi peraturan yang sudah tidak relevan, tumpang tindih, atau kontraproduktif.

"Peningkatan koordinasi di antara kementerian dan lembaga pemerintah merupakan langkah strategis untuk menghindari tumpang tindih dan memastikan penyusunan regulasi yang harmonis," pungkasnya.

Ia juga menegaskan perlu juga dibentuk lembaga tunggal (single centered body) yang mengurusi peraturan perundang-undangan dan berada di bawah pengawasan langsung presiden untuk memastikan integrasi, konsistensi, serta efektivitas regulasi.

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi III DPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar dan dosen tetap Pascasarjana Universitas Pertahanan Bambang Soesatyo mengatakan bahwa Pancasila memiliki landasan filosofi yang dapat mempersatukan bangsa.

"Pancasila sebagai ideologi bangsa juga memiliki peran yang sangat fundamental dalam menjaga keutuhan, identitas, dan kemajuan negara," kata Bamsoet, sapaan akrabnya, dalam keterangan tertulis yang diterima ANTARA di Jakarta, Jumat.

Menurut Bamsoet, Pancasila sangat tepat menjadi ideologi dasar negara karena menyisipkan semangat persatuan dan kesatuan bangsa. Hal tersebut sangat dibutuhkan bangsa mengingat masyarakat Indonesia terdiri atas beragam etnis suku, budaya dan agama.

Selain itu, masyarakat Indonesia tinggal di ribuan pulau yang berbeda-beda sehingga membuat latar belakang dan kebudayaan setiap individu menjadi beragam.

Dengan menerapkan prinsip-prinsip yang ada pada lima sila Pancasila, Bamsoet yakin seluruh masyarakat akan bersatu di tengah ragam perbedaan yang ada.

"Pancasila, dengan lima silanya, menekankan nilai-nilai universal, seperti ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial. Nilai-nilai ini menjadi panduan yang memungkinkan semua kelompok masyarakat merasa diakui dan dilindungi," katanya.

Tidak hanya soal persatuan, Bamsoet menambahkan Pancasila juga dianggap sebagai pondasi pembangunan ekonomi sosial. Hal itu terlihat dari beberapa kebijakan yang digulirkan pemerintah, seperti program kartu prakerja dan dana desa yang bertujuan mengurangi kesenjangan ekonomi antara daerah perkotaan dan perdesaan.

Dengan terus berpedoman dengan nilai-nilai Pancasila, ia yakin Indonesia akan menjadi bangsa yang semakin kuat dan besar.

Pewarta: Walda Marison
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2025

Anggota Komisi III DPR RI sekaligus dosen tetap Pascasarjana Universitas Pertahanan (Unhan) Bambang Soesatyo (Bamsoet) memberikan kuliah 'Ideologi dan Isme-isme Modern', di Pascasarjana Program Studi Damai dan Resolusi Konflik, Fakultas Keamanan Nasional, Universitas Pertahanan, di Jakarta. Dia menekankan peran ideologi Pancasila sebagai benteng dalam melawan ancaman radikalisme dan intoleransi yang dapat memecah belah bangsa.

Bamsoet menegaskan ideologi Pancasila adalah rasionalitas bangsa. Apabila ingin menelaah Pancasila dalam kaitannya dengan 'isme-isme' modern, maka harus kembali kepada sejarah pemikiran. Dalam filsafat 'ideologi' berarti sebuah sistem 'ide', yang identik dengan rasionalitas itu sendiri.

Bamsoet menjelaskan menurut filsuf Plato, terminologi 'idea' dan 'logos' memiliki makna yang mendalam. 'Idea' bukanlah gambaran pengertian yang ada dalam akal budi. Demikian juga 'Logos' bukanlah sebuah ilmu seperti layaknya ilmu fisika atau matematika, karena Ideologi mencakup keseluruhan dari apa yang disebut rasionalitas.

Sementara, Descartes memiliki konsep yang mengaitkan rasionalitas dengan kesadaran. 'Aku berpikir (rasionalitas) berarti aku menyadari', artinya berpikir itu berarti memiliki kesadaran akan realitas, akan dunia, akan hidupnya, akan eksistensi dirinya.

"Jika kita kaitkan dengan pandangan Plato maupun Descartes, bukan tidak mungkin pikiran itulah yang memberikan inspirasi kepada Soekarno dalam menggali Pancasila dari konsep-konsep kesadaran batin, jiwa dari bangsa Indonesia. Rasionalitas Soekarnian berarti kesadaran akan realitas hidup bangsa, kedalaman kulturnya, dan sadar akan eksistensi siapa diri bangsa ini," kata Bamsoet dalam keterangannya, Jumat (14/3/2025).

"Sebab, Pancasila menjadi landasan filosofis yang mempersatukan keragaman suku, agama, ras, dan budaya di Indonesia. Pancasila sebagai ideologi bangsa juga memiliki peran yang sangat fundamental dalam menjaga keutuhan, identitas, dan kemajuan negara," imbuhnya.

Ketua MPR RI ke-15 ini menjelaskan Indonesia adalah negara dengan keragaman yang sangat tinggi. Terdapat lebih dari 1.300 suku bangsa dan 700 bahasa daerah yang tersebar di lebih dari 17.000 pulau.

Dengan perbedaan tersebut, menurutnya tanpa ideologi yang kuat maka bisa menimbulkan potensi perpecahan. Karena itu Pancasila dengan lima sila yang menekankan nilai universal memainkan peranan penting sebagai panduan yang memungkinkan semua kelompok masyarakat merasa diakui dan dilindungi.

"Di era globalisasi, ancaman radikalisme dan intoleransi semakin menguat. Berdasarkan data dari Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), terdapat peningkatan kasus radikalisme di kalangan muda Indonesia pada tahun 2023. Pancasila, dengan sila pertama 'Ketuhanan Yang Maha Esa' dan sila ketiga 'Persatuan Indonesia', menekankan pentingnya toleransi dan penghormatan terhadap semua suku, agama, dan golongan. Ini menjadi benteng utama dalam melawan paham-paham yang ingin memecah belah bangsa," kata Bamsoet.

Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia memaparkan Pancasila juga menjadi fondasi pembangunan ekonomi dan sosial. Sila kelima Pancasila yang berbunyi 'Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia', kata dia, menjadi landasan dalam pembangunan ekonomi yang inklusif.

Bamsoet mengatakan Pemerintah Indonesia melalui berbagai kebijakan seperti Program Kartu Prakerja dan Dana Desa, berupaya mengurangi kesenjangan ekonomi antara daerah perkotaan dan pedesaan.

"Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan di Indonesia turun menjadi 8,5% pada akhir 2024. Salah satu faktor pendorongnya adalah kebijakan yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila," jelasnya.

Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini menambahkan,Pancasila juga mendorong pembangunan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Sebagai contoh, komitmen Indonesia dalam mengurangi emisi karbon dan mengembangkan energi terbarukan, sejalan dengan nilai kemanusiaan dan keadilan sosial yang terkandung dalam Pancasila.

"Di tengah arus globalisasi dan revolusi industri 4.0, Pancasila menjadi panduan bagi Indonesia untuk tetap menjaga kedaulatan dan identitasnya. Nilai-nilai Pancasila seperti gotong royong dan musyawarah mufakat menjadi pembeda dari individualisme dan kapitalisme yang sering kali dibawa oleh globalisasi," pungkas Bamsoet.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Anggota Komisi III DPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) menuturkan Musyawarah Pimpinan Paripurna (MPP) Pemuda Pancasila se-Indonesia menandai langkah penting dalam konsolidasi organisasi yang menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila. Musyawarah itu dilaksanakan di Kota Medan, Sumatera Utara, pada tanggal 13-14 Januari 2025.

Tema yang diusung pada musyawarah kali ini, 'Memantapkan Konsolidasi Organisasi di Musyawarah Besar XI sebagai Mitra Pemerintah dengan Semangat Perjuangan Kembali kepada UUD 1945 dalam Menuju Indonesia Emas', tidak hanya mencerminkan jati diri Pemuda Pancasila, tetapi juga mengingatkan akan pentingnya komitmen terhadap konstitusi dan cita-cita kemerdekaan.

"Musyawarah Pimpinan Paripurna Pemuda Pancasila se-Indonesia merupakan langkah strategis dalam mengkonsolidasikan kekuatan organisasi dan meneguhkan posisinya sebagai mitra pemerintah. Semangat kembali kepada UUD 1945 dan tujuan bersama menuju Indonesia Emas, memberikan arah yang jelas bagi Pemuda Pancasila dalam agenda mendukung agenda nasional ke depan," ujar Bamsoet, dalam keterangannya, Selasa (14/1/2025).

Hal tersebut ia sampaikan seusai menghadiri pembukaan Musyawarah Pimpinan Paripurna (MPP) Pemuda Pancasila se-Indonesia di Medan, Senin (13/1). Hadir antara lain Ketua Umum Pemuda Pancasila Japto S Soerjosoemarno, Sekjen Pemuda Pancasila Arif Rahman, Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila Ahmad Ali, Ketua Pemuda Pancasila Sumatera Utara Musa Rajekshah, pimpinan MPW Pemuda Pancasila seluruh Indonesia, dan Badan dan Lembaga Pemuda Pancasila.

Hadir pula Pj Gubernur Sumatera Utara Agus Fatoni, Walikota Medan sekaligus Gubernur Sumut Terpilih Bobby Nasution serta Pangdam I/Bukit Barisan Mayjen TNI Rio Firdianto.

Bamsoet menjelaskan konsolidasi organisasi merupakan aspek krusial dalam upaya Pemuda Pancasila mengukuhkan perannya sebagai mitra pemerintah. Konsolidasi tidak hanya berarti penyatuan internal, tetapi juga pembentukan jaringan yang kuat dengan berbagai elemen masyarakat, termasuk pemerintah. Data statistik menunjukan bahwa organisasi dengan struktur konsolidasi yang kuat cenderung memiliki pengaruh yang lebih besar dalam kebijakan publik.

Mengacu pada data dari Badan Pusat Statistik (BPS), keterlibatan organisasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan telah meningkat hingga 35% dalam lima tahun terakhir, mencerminkan pentingnya peran kolaboratif antara ormas dan pemerintah. Menurut Bamsoet, Musyawarah Pimpinan Paripurna ini mengedepankan pentingnya sinergi antara Pemuda Pancasila dan pemerintah yang berlandaskan pada prinsip-prinsip UUD 1945.

"Dengan kembali kepada naskah asli UUD 1945, Pemuda Pancasila menunjukkan komitmennya untuk memperjuangkan nilai-nilai dasar yang mendasari kehidupan berbangsa dan bernegara, seperti keadilan, persatuan dan musyawarah," kata Ketua MPR RI ke-15 dan Ketua DPR RI ke-20 ini.

Bamsoet memaparkan tema kembali kepada UUD 1945 sesuai naskah asli 18 Agustus 1945, merupakan refleksi dari keinginan Pemuda Pancasila untuk mengembalikan esensi dan substansi yang terkandung dalam UUD 1945. Dalam beberapa tahun terakhir, banyak isu kritis yang muncul terkait dengan penegakan hukum, hak asasi manusia dan keadilan sosial yang kadang kala terasa jauh dari semangat asli UUD 1945.

Salah satu survei Lembaga Survei Indonesia pada tahun 2024, menunjukkan bahwa 60% responden merasa bahwa konstitusi tidak sepenuhnya dijalankan dalam praktiknya. Bamsoet menyebut hal ini menunjukkan perlunya penguatan pemahaman konstitusi kepada seluruh elemen bangsa.

"Pemuda Pancasila, sebagai salah satu organisasi pemuda terbesar di Indonesia, memiliki tanggung jawab moral untuk memperjuangkan kembali nilai-nilai UUD 1945 serta Pancasila sambil menjadikan dirinya sebagai garda terdepan dalam mengawal perjalanan bangsa menuju Indonesia Emas," pungkasnya.

Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi III DPR RI Bambang Soesatyo atau Bamsoet mengatakan bahwa permasalahan jumlah warga binaan yang melebihi kapasitas (overcapacity) di lembaga pemasyarakatan (lapas) memerlukan evaluasi kebijakan hingga penguatan rehabilitasi sosial.

“Pemerintah perlu mengevaluasi dan memperbaiki kebijakan pemasyarakatan di Indonesia, termasuk pendataan dan klasifikasi narapidana berdasarkan jenis kejahatan, dengan cara ini pengawasan dapat lebih efektif,” kata dia dalam keterangan diterima di Jakarta, Selasa.

Di sisi lain, dia mendorong penguatan rehabilitasi sosial dan program pendukung lainnya bagi narapidana sebelum mereka kembali ke masyarakat. Hal ini, kata dia, sebagai modal bagi narapidana untuk menyatu kembali dengan lingkungannya.

“Ini mencakup kerja sama dengan institusi sosial dan organisasi non-pemerintah untuk mendukung reintegrasi yang lebih halus,” tambah dia.

Selain itu, Bamsoet juga mempertimbangkan opsi pembangunan fasilitas lapas dan rumah tahanan (rutan), sekaligus penambahan jumlah sumber daya manusia petugas pemasyarakatan, untuk mengatasi masalah overcapacity tersebut.

“Pembangunan lapas baru dan renovasi pada lembaga yang sudah ada, harus menjadi prioritas, diikuti dengan peningkatan jumlah petugas dan pelatihan mereka untuk menangani dinamika lapas yang semakin kompleks,” katanya pula.

Ia menyebut, kapasitas ideal lapas berkisar antara 120-140 ribu, sementara jumlah narapidana mencapai 270 ribu orang. Menurut dia, permasalahan overcapacity menjadi salah satu penyebab utama penegakan hukum di dalam lapas menjadi sulit, sehingga diperlukan penyelesaian segera.

“Hal ini tidak hanya menyebabkan kondisi hidup yang tidak manusiawi, tetapi juga meningkatkan risiko konflik antarnarapidana. Selain, semakin mempersulit serta mengurangi kemampuan petugas dalam melakukan pengawasan yang efektif,” imbuhnya.

Bamsoet menyampaikan hal tersebut usai berdiskusi dengan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmy Karim di Jakarta, Selasa. Pada kesempatan itu, Bamsoet juga menyoroti jumlah napi narkoba yang menjadi mayoritas penghuni lapas.

Mantan Ketua MPR RI itu mengingatkan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan untuk memperkuat pengawasan agar napi kasus narkoba tidak lagi terlibat dalam aktivitas narkoba di dalam lapas.

“Banyak narapidana terlibat dalam pengaturan aktivitas narkoba meskipun mereka berada di dalam Lapas. Bahkan, beberapa narapidana yang divonis seumur hidup diketahui masih memiliki peran aktif dalam mengatur pasokan dan distribusi narkoba. Mereka menggunakan telepon seluler dan saluran komunikasi lainnya untuk berkomunikasi dengan jaringan di luar penjara,” katanya mengingatkan.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024

Bisnis.com, JAKARTA - Anggota Komisi III DPR sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo mengungkapkan masih ada terpidana mati dan terpidana seumur hidup yang mengendalikan jaringan narkotika (narkoba) dari dalam lembaga pemasyarakatan (lapas) atau rumah tahanan (rutan).

Bamsoet, sapaan akrabnya, mendesak Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan agar terpidana bermasalah tersebut segera diganjar hukuman.Menurutnya, para terpidana bermasalah itu kini masih berperan aktif mengatur pasokan dan distribusi narkoba di luar tahanan.

"Mereka menggunakan telepon seluler dan saluran komunikasi lain untuk komunikasi dengan jaringan di luar penjara," tuturnya di Jakarta, Selasa (17/12).

Politisi Partai Golkar itu mengatakan bahwa kontrol dari pihak lapas semakin lemah dan tidak berdaya menghadapi terpidana mati yang saat ini mengendalikan narkoba dari dalam lapas.

Berdasarkan data Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, tercatat saat ini sebanyak 271.385 orang mendekam di Lapas dan rumah tahanan negara (Rutan) di seluruh Indonesia.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 52,97% atau 135.823 di antaranya adalah narapidana dan tahanan kasus narkoba.

"Jadi ini menunjukkan bahwa kontrol yang seharusnya ada dari pihak Lapas ini masih lemah," katanya.

Anggota Komisi III DPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo mengingatkan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan masih dihadapkan pada berbagai tantangan yang signifikan dalam usaha menjaga keamanan dan ketertiban di Lembaga Pemasyarakatan (lapas). Salah satu masalah yang paling mencolok adalah kemampuan narapidana, khususnya mereka yang telah dijatuhi hukuman mati atau seumur hidup, untuk terus beroperasi dalam jaringan kejahatan dari dalam penjara.

Selain itu, masalah over kapasitas penghuni lapas memperburuk situasi keamanan dan ketertiban di dalam lembaga pemasyarakatan.

Data Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan RI mencatat saat ini sebanyak 271.385 orang mendekam di lapas dan rumah tahanan negara (rutan) di seluruh Indonesia. Dari jumlah tersebut, sebanyak 52,97% atau 135.823 orang merupakan merupakan narapidana dan tahanan kasus narkoba.

"Berdasarkan laporan dari Badan Narkotika Nasional (BNN), kasus penyalahgunaan narkoba di Indonesia terus meningkat, di mana banyak narapidana terlibat dalam pengaturan aktivitas narkoba meskipun mereka berada di dalam lapas. Bahkan, beberapa narapidana yang divonis seumur hidup diketahui masih memiliki peran aktif dalam mengatur pasokan dan distribusi narkoba. Mereka menggunakan telepon seluler dan saluran komunikasi lainnya untuk berkomunikasi dengan jaringan di luar penjara, menunjukkan bahwa kontrol yang seharusnya ada dari pihak lapas masih lemah," ujar Bamsoet dalam keterangannya, Selasa (17/12/2024).

Hal itu dikatakan Bamsoet usai bertemu Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmy Karim di Jakarta, hari ini.

Ketua MPR RI ke-15 dan Ketua DPR RI ke-20 ini menguraikan, over kapasitas penghuni lapas juga menjadi masalah yang signifikan. Kapasitas ideal lapas berkisar antara 120.000 hingga 140.000, sementara jumlah narapidana berjumlah 270.000 orang. Artinya, terjadi over kapasitas rutan di Indonesia sebesar 97%. Saat ini Indonesia memiliki 523 UPT Pemasyarakatan yang masih beroperasi. Terdiri dari 325 lapas, 33 lembaga pembinaan khusus, dan 165 rutan.

"Over kapasitas lapas ini menjadi salah satu penyebab utama mengapa penegakan hukum di dalam lapas menjadi sulit. Hal ini tidak hanya menyebabkan kondisi hidup yang tidak manusiawi, tetapi juga meningkatkan risiko konflik antar narapidana. Selain, semakin mempersulit serta mengurangi kemampuan petugas dalam melakukan pengawasan yang efektif," kata Bamsoet.

Bamsoet menjelaskan untuk mengatasi permasalahan tersebut diperlukan sejumlah perbaikan. Pertama, pemerintah perlu mengevaluasi dan memperbaiki kebijakan pemasyarakatan di Indonesia, termasuk pendataan dan klasifikasi narapidana berdasarkan jenis kejahatan. Dengan cara ini pengawasan dapat lebih efektif.

Kedua, pelaksanaan rehabilitasi sosial dan program pendukung bagi narapidana sebelum mereka kembali ke masyarakat harus diperkuat. Ini mencakup kerja sama dengan institusi sosial dan organisasi non-pemerintah untuk mendukung reintegrasi yang lebih halus.

"Ketiga, ada kebutuhan mendesak untuk membangun tambahan fasilitas lapas dan rutan guna mengatasi masalah over kapasitas. Pembangunan lapas baru dan renovasi pada lembaga yang sudah ada harus menjadi prioritas, diikuti dengan peningkatan jumlah petugas dan pelatihan mereka untuk menangani dinamika lapas yang semakin kompleks," pungkas Bamsoet.