Jakarta -

Yayasan mitra program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kalibata, Jakarta Selatan, yakni Yayasan Media Berkat Nusantara, berjanji mencairkan dana mitra dapur milik Ibu Ira Mesra Destiawati (59). Pihak mitra dapur itu mengaku belum dihubungi terkait niat tersebut.

"Terakhir kirim surat mau ketemu. Belum (dihubungi), saya nunggu proposalnya. Saya udah minta proposal tapi nggak dikasih," kata kuasa hukum mitra dapur MBG di Kalbata, Danna Harly, kepada wartawan, Minggu (27/4/2025).

Danna juga merespons soal bantahan yayasan yang ditudingnya menggelapkan dana. Dia menyerahkan hal itu sepenuhnya ke kepolisian.

"Kita lihat aja nanti di kepolisian. Selain dari polisi ini bakal ada lagi yang nyikat," katanya.

Kemudian, Danna menegaskan proses hukum akan tetap berjalan meskipun nanti tunggakan hampir Rp 1 miliar itu dibayarkan.

"Lanjut sebagai pelajaran, perintah dari atas," tegasnya.

Sebelumnya, yayasan mitra program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kalibata, Jakarta Selatan, yakni Yayasan Media Berkat Nusantara, berjanji mencairkan dana mitra dapur milik Ibu Ira Mesra Destiawati (59). Diketahui tunggakan itu hampir mencapai Rp 1 miliar.

"Kami akan cairkan, dari yayasan akan mencairkan langsung ke rekening Ibu Ira," kata perwakilan yayasan, Mei Imaniar, dalam konferensi pers di Jakarta, dilansir Antara, Jumat (26/4).

Terkait ketentuan tentang transparansi pengeluaran yang uang negara, Mei menyerahkan kepada pihak lain mengikuti arahan dari Badan Gizi Nasional (BGN). Namun pihaknya enggan menyebutkan besaran anggaran terkait Program MBG yang dikelolanya.

Dia menegaskan klaim niat jahat kepada yayasannya adalah sebuah tuduhan.

"Terkait niat jahat atau nggak, itu menurut kami tuh tuduhan yang nggak berdasar dan memang harus dilengkapi lagi," katanya.

(azh/azh)

Jakarta -

Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI melalui Perwakilan RI di Amerika Serikat (AS) menyampaikan keprihatinan kepada otoritas AS atas pencabutan visa warga negara Indonesia (WNI) di sana. Kemlu mengungkap sejauh ini sudah ada 20 WNI yang visanya dicabut oleh pemerintah AS.

Awalnya, Kemlu menghargai kedaulatan AS. Namun, Indonesia meminta pencabutan visa dilakukan sesuai hukum yang berlaku.

"Kami ingin sampaikan, kami (Indonesia) menghargai kedaulatan Amerika Serikat dalam menegakkan hukum imigrasi. Yang kami minta adalah agar hal itu dilakukan melalui due process of law, sesuai dengan hukum yang berlaku di Amerika Serikat," kata Direktur Pelindungan WNI (PWNI) dan Badan Hukum Indonesia (BHI) Kemlu RI Judha Nugraha dilansir Antara, Kamis (24/4/2025).

Dia meyakini hukum yang berlaku di AS dapat memberikan pelindungan kepada siapapun. Perlindungan ini bisa didapatkan selama dilakukan dalam proses hukum yang wajar.

Kemlu RI menyampaikan, hingga 24 April 2025, sudah ada 20 WNI yang terkena dampak kebijakan imigrasi yang dilaksanakan oleh Presiden AS Donald Trump.

"Dari 20 WNI tersebut, lima WNI sudah dideportasi dan enam mahasiswa yang awalnya masuk ke AS dengan visa F-1, di mana visa tersebut merupakan visa pelajar yang memungkinkan mahasiswa internasional masuk ke AS untuk studi," ujarnya.

Dia menyebutkan bahwa WNI yang terdampak kebijakan imigrasi Trump telah mendapat akses kekonsuleran untuk memastikan agar para WNI mendapatkan perlakuan yang baik, dan mendapatkan pendampingan hukum.

Judha mengatakan bahwa Kemlu RI sudah berkoordinasi dengan enam Perwakilan RI di AS, yaitu Kedutaan Besar RI (KBRI) Washington, Konsulat Jenderal RI (KJRI) San Fransisco, KJRI Los Angeles, KJRI Chicago, KJRI Houston dan KJRI New York untuk menangani dampak kebijakan imigrasi Trump tersebut.

Direktur PWNI itu juga menyebutkan bahwa pihaknya juga berkomunikasi dan berkoordinasi dengan komunitas masyarakat Indonesia yang berada di AS, termasuk melakukan diseminasi melalui berbagai macam platform mengenai hak-hak WNI.

Dia menegaskan bahwa, ketika WNI ditahan oleh otoritas imigrasi AS, WNI tetap memiliki hak untuk menghubungi Perwakilan RI dan berhak mendapatkan akses kekonsuleran, serta berhak untuk tidak memberikan keterangan apapun tanpa pendampingan.

Simak juga Video: Khawatir Tarif Trump, WNI di AS Mulai Stok Mie Instan

(rdp/imk)

Jakarta -

Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro mengatakan Oriental Circus Indonesia (OCI) tercatat pernah dimiliki oleh TNI Angkatan Udara (AU). Atnike mengatakan pihaknya akan menindaklanjuti terkait temuan tersebut.

Hal itu disampaikan Atnike dalam rapat bersama Komisi XIII, di kompleks parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (23/4/2025). Atnike mengatakan temuan itu berdasarkan penelusuran yang dilakukan tim Komnas HAM pada 1997 saat kasus pelanggaran HAM tersebut mulai terungkap.

"Komnas HAM juga menerima SK Nomor SKep/20/VII/1997 tentang Pokok-pokok Organisasi dan Prosedur Pusat Koperasi Pangkalan TNI AU Halim Perdana Kusuma yang pada pasal 10 huruf (a) terkait Unit Usaha Jasa Niaga Umum milik Puskopau salah satunya Sirkus," kata Atnike.

Ditemui terpisah usai rapat, Atnike membenarkan jika terdapat dokumen yang menyatakan OCI pernah berada di bawah Pusat Koperasi Pangkalan Udara (Puskopau) TNI AU Halim Perdana Kusuma.

"Itu ada surat keterangan yang ditemukan oleh Komnas HAM terkait keterkaitan badan hukum Puskopau salah satunya kepemilikan atas sirkus," kata Atnike.

Atnike mengatakan saat ini pihaknya akan kembali melakukan penelusuran terhadap temuan-temuan Komnas HAM pada 1997. Termasuk, kata dia, berkaitan dengan dokumen yang menyatakan OCI pernah berada di bawah Puskopau.

"Maka kita perlu melakukan penelusuran kembali atas informasi yang sudah pernah diperoleh oleh Komnas HAM di periode yang lalu, dan itu periode Komnas HAM yang masih sangat awal ya 1997," tuturnya.

Sebelumnya, pihak OCI membantah adanya dugaan eksploitasi mantan pemain sirkus. Pihak OCI menyatakan akan menyelesaikan dugaan eksploitasi secara kekeluargaan.

"Jadi menurut Pak Jansen ya, apapun yang terjadi beliau tetap mengutamakan penyelesaian kekeluargaan karena mereka seperti adik-adiknya itu, itu kan (yang) angkat dulu almarhum bapaknya, Pak Hadi," kata kuasa hukum OCI Ricardo Kumontas kepada wartawan di Jakarta Selatan, Senin (21/4/2025).

Ricardo mengatakan jalur hukum jadi pilihan terakhir pihak OCI dalam penyelesaian masalah ini. Pendiri OCI Jansen Manansang, terang Ricardo, sedih dengan cerita yang muncul di publik terkait dugaan eksploitasi mantan pemain sirkus.

'Lihat juga Video: Eks Pemain Sirkus Taman Safari Minta Komnas HAM Buka Berkas 1997'

(amw/idn)

Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra memastikan pemerintah bakal memberikan perlindungan kepada mahasiswa yang ditangkap oleh aparat di Amerika Serikat (AS).

Yusril menegaskan perlindungan itu akan diberikan tanpa syarat terhadap seluruh Warga Negara Indonesia (WNI) yang berhadapan dengan hukum di negara lain.

"Iya, pasti warga negara kita di luar negeri, walaupun salah pun kita lindungi. Apalagi yang enggak salah," ujarnya kepada wartawan di Istana Negara, Kamis (17/4).

Sebelumnya mahasiswa asal Indonesia Aditya Harsono mengikuti aksi protes atas pembunuhan George Floyd dan ditangkap atas tuduhan berkumpul secara tidak sah atas gerakan Black Lives Matter.

Namun, kasus tersebut akhirnya dibatalkan oleh jaksa penuntut atas dasar "kepentingan keadilan." Kasus Aditya juga kembali disidangkan di persidangan imigrasi pada Kamis pekan lalu dengan agenda penetapan jaminan yang hanya berlangsung beberapa jam.

Sementara itu Kementerian Luar Negeri (Kemlu RI) telah melakukan pendampingan secara hukum terhadap warga negara Indonesia (WNI) di Amerika Serikat yang ditangkap otoritas setempat, Aditya Harsono.

Direktur Perlindungan warga negara Indonesia (WNI) dan Badan Hukum Kemlu RI Judha Nugraha memastikan pendampingan untuk Aditya.

"Kemlu dan KJRI Chicago akan terus melakukan pendampingan hukum untuk memastikan terpenuhinya hak-hak AWH dalam proses hukum di AS," kata Judha dalam rilis resmi, Selasa (14/5).

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Komisi XII DPR RI mendorong revisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi guna memberi kepastian hukum, sebab terdapat sejumlah pasal yang dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi.

“Dengan undang-undang itu adalah memberi kepastian hukum sekaligus kepastian usaha,” ujar Wakil Ketua Komisi XII (membidangi energi dan sumber daya mineral, Lingkungan hidup serta Investasi) DPR RI Sugeng Suparwoto dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Kamis.

Menurut Sugeng bahwa revisi UU Migas dapat memberi kepastian hukum sekaligus kepastian usaha.

Kedua hal tersebut sangat diperlukan dalam sektor migas yang padat modal dan padat teknologi.

Ketidakpastian hukum itu bersumber dari sejumlah pasal UU Migas yang dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 36/PUU-X/2012.

Putusan itu menyatakan bahwa beberapa ketentuan dalam UU Migas bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 33 yang mengatur tentang penguasaan negara atas sumber daya alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.​

Salah satu implikasi utama dari putusan ini adalah pembubaran Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas), yang dinilai tidak sesuai dengan prinsip penguasaan negara atas sumber daya alam.

Setelah BP Migas dibubarkan, pemerintah membentuk Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) melalui Perpres No. 95 Tahun 2012 sebagai lembaga sementara di bawah Kementerian ESDM.

Akan tetapi, terbentuknya SKK Migas dinilai belum sepenuhnya melaksanakan putusan MK.

“Kelembagaan Regulatory Sektor Hulu yang ada sekarang adalah SKK Migas, itu disarankan untuk diubah nantinya dalam bentuk, kalau istilahnya Mahkamah Konstitusi, adalah Badan Usaha Khusus," ucapnya.

Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa pembahasan mengenai Badan Usaha Khusus ini sedang dirumuskan untuk menentukan apakah bentuknya akan tetap seperti SKK Migas saat ini, yang berdiri hanya berdasarkan peraturan presiden (perpres), atau akan diatur dalam undang-undang.

Revisi UU Migas, imbuh dia sangat penting untuk memastikan kelancaran dan keberlanjutan industri migas di Indonesia.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Iskandar Zulkarnaen
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta -

Menteri Koordinator (Menko) Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menegaskan pemerintah memberikan perlindungan kepada seorang WNI, Aditya Wahyu Harsono, yang ditangkap aparat Amerika Serikat (AS). Yusril mengatakan perlindungan itu pasti diberikan kepada WNI tanpa syarat.

"Iya, pasti warga negara kita di luar negeri, walaupun salah pun kita lindungi. Apalagi yang nggak salah," kata Yusril kepada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (17/4/2025).

Diketahui, Aditya Wahyu Harsono, WNI berusia 33 tahun yang tinggal di Marshall, Minnesota, ditangkap oleh sejumlah agen Badan Imigrasi dan Bea Cukai AS (ICE) di tempat kerjanya pada 27 Maret lalu seperti dilansir CBS News dan media lokal The Minnesota Star Tribune, Senin (14/4).

Aditya pertama kali datang ke AS satu dekade lalu dan tinggal secara legal di negara itu dengan visa mahasiswa. Dia mendapatkan gelar master dalam bidang bisnis di Southwest Minnesota State University pada 2023. Ia kini bekerja sebagai manajer supply-chain di Marshall melalui Pelatihan Praktik Opsional--program yang memungkinkan mahasiswa internasional untuk mendapatkan masa tinggal resmi setelah lulus untuk bekerja di bidang studi mereka.

Di Minnesota, Aditya menikah dengan seorang wanita warga negara AS bernama Peyton Harsono. Pasangan muda ini dikaruniai seorang putri berusia 8 bulan. Aditya sedang dalam proses pengajuan green card melalui istrinya yang merupakan warga AS, yang akan memberikannya status penduduk tetap sah di AS.

Pengacaranya, Sarah Gad, menuturkan Aditya ditangkap oleh para agen ICE hanya beberapa hari setelah visa mahasiswanya dicabut secara tiba-tiba. Pencabutan visa mahasiswa itu, menurut Gad, sama sekali tidak diberitahukan kepada kliennya sebelumnya.

Lihat juga Video KBRI Washington Rilis 14 Imbauan untuk Mahasiswa Indonesia di AS, Ada Apa?

(fca/dek)

"Seleksi secara daring di Sleman dilaksanakan selama dua hari, mulai Sabtu (12/5) dan hari ini diikuti 149 siswa yang terdiri dari 91 siswa putra dan 58 siswa putri,"

Sleman (ANTARA) - Sebanyak 149 siswa tingkat SMA sederajat di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta mengikuti seleksi Calon Paskibraka Kabupaten Sleman secara daring (online) yang diselenggarakan langsung dari Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) pusat.

"Seleksi secara daring di Sleman dilaksanakan selama dua hari, mulai Sabtu (12/5) dan hari ini diikuti 149 siswa yang terdiri dari 91 siswa putra dan 58 siswa putri," kata Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Sleman Indra Darmawan di Sleman, Minggu.

Menurut dia, seleksi online yang diselenggarakan pada hari pertama, meliputi tes wawasan kebangsaan dan tes intelegensi umum.

"Setelah dilaksanakan test, hasilnya terdapat lima peserta yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan dan empat peserta tidak lolos tes intelegensi umum," katanya.

Ia mengatakan, untuk hari ini dilaksanakan tes kesehatan dan tes parade. Tahapan selanjutnya Selasa 15 April sampai Kamis 17 April di Stadion Tridadi Sleman akan dilaksanakan test kesamaptaan, peraturan baris berbaris (PBB) dan tes kepribadian.

"Dari hasil tes akan diambil sejumlah 82 siswa, dimana 74 diantaranya akan menjadi Calon Paskibraka Kabupaten Sleman dan delapan siswa lainnya menjadi Calon Paskibraka Provinsi DIY," katanya.

Indra mengatakan, hasil tes seleksi ini direncanakan akan diumumkan pada pada 26 Juni 2025.

Ia mengatakan, Paskibraka sejak 2023 juga diberi tugas tambahan mengibarkan bendera Merah Putih pada Peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni dan setelah itu akan dikukuhkan menjadi Duta Pancasila dengan melalui uji kompetensi yang dilaksanakan oleh BPIP Pusat.

"Dengan demikian saat ini tugas Paskibraka menjadi semakin berat akan menjadi Duta Pancasila yang tentu akan menjadi suri tauladan dan panutan dalam bagaimana pengamalan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat," katanya.

Pewarta: Victorianus Sat Pranyoto
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2025

Karangasem -

Petugas gabungan dari Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Karangasem bersama tentara, polisi, dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Karangasem menggeledah sel tahanan para narapidana, Kamis (20/3/2025). Petugas menyita senjata tajam (sajam) hingga peralatan elektronik dalam penggeledahan itu.

Kalapas Kelas IIB Karangasem, I Wayan Bondan Wahyu Kusuma Dusak, mengatakan penggeledahan bersama tim gabungan dilakukan untuk meningkatkan kewaspadaan serta menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan lapas. Harapannya supaya tidak ada barang-barang yang berbahaya masuk ke lapas.

"Penggeledahan kali ini sebenarnya kami fokus terhadap barang-barang terlarang, seperti narkoba dan alat komunikasi. Tetapi, dari hasil penggeledahan kami tidak ada menemukan barang tersebut," kata Bondan, Kamis (20/3/2025).

Meskipun tidak menemukan narkoba maupun alat komunikasi, petugas masih banyak mendapatkan benda-benda terlarang, seperti pisau, paku, alat cukur, kaca, besi, gelas hingga barang elektronik berupa kipas angin, charger, serta powerbank. Petugas masih menelusuri terkait penemuan charger dan power bank.

Bondan menegaskan akan menggeledah sel narapidana secara berkala. Hal tersebut dilakukan supaya tidak ada barang-barang terlarang masuk ke dalam lapas. Bondan akan menyelidiki lebih lanjut bersama instansi lain jika ditemukan barang terlarang di sel narapidana.

"Untuk barang-barang yang kami amankan hari ini, baik sajam maupun peralatan elektronik, rencananya akan segera dimusnahkan semuanya," ucap Bondan.

Sebagai informasi, Lapas Kelas IIB Karangasem kini dihuni sebanyak 241 narapidana dari berbagai kasus kejahatan, baik pencurian, pembunuhan, pemerkosaan, narkoba dan sebagainya.

(iws/iws)

Jakarta -

Ketua Fraksi Gerindra DPR RI Budisatrio Djiwandono menegaskan revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (RUU TNI) berlandaskan prinsip supremasi sipil dan semangat reformasi. Budi memastikan revisi ini tidak bertentangan dengan demokrasi.

"Revisi ini bukan langkah mundur dalam reformasi TNI, tetapi merupakan bentuk adaptasi terhadap dinamika pertahanan modern. Kami memastikan bahwa supremasi sipil tetap terjaga, dan tidak ada upaya untuk mendominasi ranah sipil dan politik dengan militer. Selain itu, fungsi pengawasan tetap dilakukan oleh DPR RI, sesuai dengan kewenangannya," ujar Budisatrio dalam keterangannya, Kamis (20/3/2025).

Wakil Ketua Komisi I DPR ini mengatakan substansi revisi UU TNI jauh dari apa yang dikhawatirkan masyarakat. Budisatrio membantah isu revisi UU TNI menghidupkan dwifungsi militer.

"Tidak ada upaya mengembalikan dwifungsi TNI dalam revisi UU TNI. Fraksi Gerindra menjamin revisi UU ini sejalan dengan semangat reformasi," katanya.

Lebih lanjut, Budisatrio membeberkan penjelasan lengkap mengenai pasal demi pasal yang diubah dalam revisi UU TNI.

Pasal 3: Kedudukan TNI dalam Sistem Pertahanan Negara

Revisi UU TNI menegaskan TNI berada di dalam Kementerian Pertahanan (Kemhan), bukan di bawahnya, untuk memastikan bahwa TNI tetap memiliki otoritas dalam aspek pertahanan tanpa mengubah mekanisme komando yang ada.

Budisatrio menegaskan koordinasi antara TNI dan Kemhan hanya mencakup kebijakan, strategi pertahanan, serta dukungan administrasi dalam perencanaan strategis, sementara operasional tetap menjadi ranah TNI.

"Koordinasi ini bertujuan agar kebijakan pertahanan selaras dengan kebutuhan strategis di lapangan. Poin ini hanya mempertegas amanat Pasal 10 UUD 1945 bahwa Presiden merupakan panglima tertinggi yang memegang komando atas TNI," ujarnya.

Pasal 7: Penambahan Tugas Pokok TNI dalam Operasi Militer Selain Perang (OMSP)

Revisi UU TNI memperluas cakupan Operasi Militer Selain Perang (OMSP), khususnya dalam menghadapi ancaman siber dan perlindungan WNI di luar negeri. TNI kini memiliki peran dalam membantu pemerintah menanggulangi serangan siber, yang akan berfokus pada pertahanan terhadap ancaman digital yang semakin kompleks. Selain itu, TNI diberi mandat untuk melindungi dan menyelamatkan WNI serta kepentingan nasional di luar negeri, terutama dalam situasi darurat atau konflik bersenjata.

"Ancaman pertahanan kini bukan hanya fisik, tetapi juga digital dan transnasional. Revisi ini memastikan TNI siap menghadapi tantangan zaman," ujar Budisatrio.

Dalam revisi ini, kata Budi, operasi OMSP yang melibatkan pertempuran, seperti penanganan separatisme, harus diatur dalam peraturan pemerintah (PP) dan wajib dilaporkan ke DPR sebelum dilaksanakan. Jika DPR tidak menyetujui, operasi tersebut harus dihentikan.

Budisatrio menegaskan, revisi ini bukan untuk mengambil alih tugas Polri ataupun institusi penegak hukum lainnya, melainkan untuk memperkuat pertahanan negara terhadap ancaman baru yang dapat mengganggu kedaulatan NKRI.

"TNI tidak akan masuk ke ranah yang tidak berkaitan dengan pertahanan negara. Ini murni untuk memastikan negara memiliki kesiapan menghadapi ancaman pertahanan modern," tegasnya.

Pasal 47: Perluasan Penempatan Prajurit Aktif di K/L

Sebagaimana diatur dalam UU sebelumnya, saat ini prajurit aktif hanya dapat tergabung dalam 10 kementerian/lembaga (K/L), di antaranya Kemenko Polkam, Kementerian Pertahanan, Sekretariat Militer Presiden, Badan Intelijen Negara, Badan Siber dan Sandi Negara, Lemhanas, Dewan Pertahanan Nasional, Badan SAR Nasional, Badan Narkotika Nasional, serta Mahkamah Agung.

Revisi UU TNI menambah jumlah kementerian/lembaga (K/L) yang dapat ditempati prajurit aktif, dari 10 menjadi 15. Adapun K/L yang ditambahkan yaitu; Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Badan Keamanan Laut (Bakamla), Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), Kejaksaan Agung, dan Sekretariat Presiden. Untuk Sekretariat Presiden tidak dihitung sebagai penambahan K/L baru, karena berada di bawah Kementerian Sekretariat Negara yang sebelumnya memang sudah diakomodasi di dalam UU TNI melalui Setmilpres.

"Selain 15 K/L yang diatur dalam revisi UU, tidak ada penempatan prajurit aktif di mana pun, termasuk di BUMN. Adapun aturan mengenai prajurit aktif TNI tidak boleh berbisnis, itu masih sama dengan aturan sebelumnya, tidak ada yang berubah," tegas Budisatrio.

"Jika ada prajurit aktif yang bergabung di luar dari 15 K/L yang telah ditentukan, mereka wajib pensiun," tambahnya.

Budisatrio menegaskan bahwa penempatan ini memiliki keterkaitan langsung dengan sektor pertahanan dan keamanan nasional serta bertujuan memberikan payung hukum yang jelas.

"Selama ini prajurit aktif sudah ada di K/L tersebut, namun tanpa regulasi yang mengaturnya di tingkat UU. Revisi ini memastikan tugas-tugas kritis pertahanan berjalan lebih efektif dan profesional," ujarnya.

Bakamla, misalnya, berperan dalam pengamanan maritim, termasuk pemberantasan penyelundupan, illegal fishing, maupun kejahatan transnasional, sehingga wajar jika prajurit TNI turut berperan. Begitu pula BNPB dan BNPP yang memerlukan kesiapsiagaan militer dalam menangani bencana dan menjaga stabilitas perbatasan. Sementara itu, BNPT membutuhkan personel dengan pengalaman militer untuk menangani ancaman terorisme yang semakin kompleks, dan Kejaksaan Agung memerlukan unsur militer untuk menangani perkara pidana militer melalui posisi Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Militer (Jampidmil).

"Dalam situasi darurat, kehadiran prajurit TNI sangat penting untuk respons cepat dan efektif," tambah Budisatrio. "Ini bukan militerisasi, tetapi penguatan sinergi dalam menghadapi ancaman pertahanan nasional," tegasnya.

Pasal 53: Perpanjangan Usia Prajurit

Salah satu poin utama revisi adalah peningkatan batas usia pensiun prajurit.

Budisatrio mencontohkan, di banyak negara, usia pensiun militer rata-rata mencapai 58-65 tahun. Menurutnya, saat ini tamtama dan bintara harus pensiun pada usia 53 tahun, padahal kondisi fisik dan mental mereka masih prima. Begitu pula dengan tingkatan perwira, di mana mereka saat ini harus pensiun di usia 58 tahun. Padahal keahlian dan pengalaman para perwira masih sangat dibutuhkan untuk kepentingan pertahanan negara.

"Kami menemukan realitas banyak dari prajurit kita yang sudah harus pensiun di tengah kondisi mereka yang masih prima, dan bahkan tidak sedikit yang masih harus menyekolahkan anak-anaknya. Jika mereka harus pensiun dalam kondisi tersebut, tentu hal ini akan memberatkan para prajurit ketika purna tugas," paparnya.

"Perpanjangan usia pensiun ini merupakan wujud kehadiran negara yang sudah sepantasnya diberikan kepada prajurit-prajurit kita yang sudah mempertaruhkan nyawa mereka demi bangsa dan negara," ujar Budisatrio.

Dengan sejumlah pertimbangan dan masukan dari berbagai pihak, serta perbandingan dengan praktik di negara lain, lanjut Budisatrio, revisi UU TNI memutuskan untuk menaikkan usia masa bakti prajurit setingkat tamtama dan bintara hingga 55 tahun. Perwira sampai dengan pangkat Kolonel 58 tahun. Sementara untuk perwira tinggi, usia pensiunnya berjenjang dari 60 hingga 62 tahun.

Kecuali untuk perwira tinggi bintang 4, dengan usia pensiun 63 tahun dan dapat diperpanjang maksimal dua kali hingga 65 tahun. Dia menyebutkan hal ini dilakukan tanpa mengorbankan proses regenerasi di tubuh TNI.

(fca/gbr)

JAKARTA - Badan Pembinaan Idelogi Pancasila ( BPIP ) bersama Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) berkomitmen memperkuat pemahaman masyarakat terhadap sejarah nasional berlandaskan Pancasila.

Tidak hanya memperkaya kajian sejarah serta memperkuat narasi kebangsaan yang berbasis fakta, melainkan pelestarian dan pembaruan narasi sejarah yang objektif, inklusif serta sesuai dengan perkembangan historiografi modern.

?Kami menyadari sejarah bukan hanya sekadar merekam masa lalu, tetapi juga menjadi pondasi bagi identitas dan arah perjalanan bangsa ke depan? ujar Kepala BPIP Yudian Wahyudi, Rabu (19/3/2025).

Bahkan pihaknya berharap untuk menyajikan sejarah secara komprehensif, berimbang, dan sesuai dengan kaidah akademik mutakhir merupakan suatu keharusan salah satunya melalui digitalisasi sehingga generasi muda dapat memahami warisan sejarah bangsa secara utuh dan mengambil pelajaran berharga.

?Kolaborasi ini semoga dapat terwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti digitalisasi arsip, riset sejarah serta penyebarluasan literasi kebangsaan melalui berbagai platform edukasi dan media digital,? paparnya.

ANRI sebagai pusat penyimpanan arsip nasional dapat mendukung BPIP dalam riset sejarah mengenai perkembangan ideologi Pancasila. Arsip sejarah tidak hanya untuk akademisi melainkan bagian dari Pendidikan dan pembudayaan Pancasila.

?Penelitian berbasis arsip ini, dapat memperkaya kurikulum Pendidikan Sejarah serta menjadi dasar dalam perumusan kebijakan yang berbasis nilai-nilai Pancasila dan pengembangan modul pembelajaran yang dapat digunakan di sekolah, pelatihan aparatur negara serta pembelajaran masyarakat,? jelasnya.

Yudian juga menegaskan kolaborasi ini merupakan langkah strategis karena BPIP memiliki tanggung jawab terhadap penyelenggaraan program Paskibraka yang merupakan program kaderisasi calon pemimpin bangsa yang berkarakter Pancasila.

Kepala ANRI Mego Pinandito mengapresiasi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, bahkan pihaknya menyebut ANRI tidak bisa jalan sendiri tanpa dukungan BPIP. "Tentunya dengan bangsa yang memiliki sejarah yang panjang, tentunya kami harus ada untuk menjaga arsip-arsip berbagai bentuk," ujarnya.

Pihaknya juga mengatakan dalam waktu dekat ini harus segera diupayakan dengan metode digitalisasi, sehingga masyarakat lebih mudah untuk mengakses arsip-arsip nasional.

"Kami memang bertanggung jawab menjaga dan mengelola arsip-arsip nasional, tapi kami tetap perlu memvalidasi sehingga arsip tersebut originalitas dan otentik,? ucapnya.

ANRI juga siap untuk berkontribusi dalam penyelenggaraan Program Paskibraka, sebagai bentuk penguatan sumber daya manusia, karena Paskibraka merupakan generasi penerus bangsa.

Seperti ucapan Bung Karno "Jangan sekali kali meninggalkan Sejarah" tentu ini relevan dengan generasi bangsa kita saat ini terutama anak-anak Paskibraka,? ujarnya.

Pinandito berharap, dengan adanya audiensi ini menjadi langkah nyata dalam penyelenggaraan program dan kegiatan BPIP dan ANRI untul memperkuat sejarah Indonesia yang otentik dan original.

Kegiatan tersebut dihadiri, Sekretaris Dewan Pengarah BPIP Mayjen TNI (Purn) Wisnu Bawa Tenaya dan Wakil Kepala BPIP Rima Agristina. Termasuk Sekretaris Utama BPIP Tonny Agung Arifianto, serta JPT Madya dan Pratama di lingkungan BPIP dan ANRI.

JAKARTA - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Pol Eddy Hartono mengungkapkan selama ini BNPT telah berperan dalam melindungi pekerja migran Indonesia (PMI) dari ideologi kekerasan melalui pembekalan yang diberikan. BNPT ikut meluncurkan Desk Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) di Gedung Utama Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam), Jakarta Pusat pada Kamis (13/3/2025).

Desk tersebut merupakan amanat Presiden Prabowo Subianto dan hasil kolaborasi Kemenko Polkam dengan kementerian/lembaga terkait. ?BNPT berperan dalam melindungi PMI dari ideologi kekerasan, kami memberikan pembekalan kepada PMI yang hendak berangkat. Kami berikan info-info seperti apa jaringan teroris itu dan bagaimana saja cara mereka mendapat anggota," ujarnya.

Dia menjelaskan, pembekalan ini penting mengingat PMI rentan menjadi target perekrutan karena beragam modus dan tipu daya yang digunakan jaringan tersebut. "PMI rentan menjadi target dengan berbagai modus. Salah satunya adalah modus nikah online untuk mendapatkan status suami istri yang sah sehingga lebih mudah direkrut," jelasnya.





Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Jenderal Polisi (Purn) Budi Gunawan mengungkapkan, Desk PPMI merupakan bentuk kolaborasi kementerian/lembaga yang akan bekerja secara lintas sektoral.

?Kemenko Polkam bersama dengan K/L terkait termasuk TNI, Polri, dan Kejaksaaan Agung telah melaksanakan rapat koordinasi dalam rangka pembentukan sekaligus meluncurkan desk koordinasi PPMI dengan leading sektor Menteri PPMI bersama Kapolri, Panglima TNI dan Menteri Luar Negeri. Tergabung dalam desk tersebut K/L yang berkolaborasi dan bekerjasama secara lintas sektoral diantaranya BNPT, Kemensesneg, Kemendagri, BIN, PPATK, dan Kementerian Komdigi," ungkapnya.

Dia berharap desk ini dapat memberikan perlindungan yang optimal kepada PMI sebagaimana arahan Presiden. "Bapak presiden sangat memberikan perhatian pada para pekerja migran yang telah berjuang dan memberikan yang terbaik untuk keluarga dan negara dalam bentuk devisa. Kita berharap desk ini dapat memberikan perlindungan yang maksimal," ujar dia.

Selain peluncuran Desk PPMI, pada kesempatan yang sama Menko Polkam juga meluncurkan Desk Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) bersama K/L terkait.

JAKARTA - Terdakwa kasus impor gula yang juga mantan Menteri Perdagangan (Mendag) 2015-2016, Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong , menagih salinan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang menjadi dasar dari proses hukum dalam kasus ini. Sebab, hingga persidangan dimulai, salinan laporan hasil audit BPKP tersebut tak kunjung diberikan.

Pakar Hukum Keuangan Negara dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI), Dian Puji Nugraha Simatupang, menilai tidak diserahkannya laporan hasil audit BPKP kepada pihak terkait adalah langkah keliru. Menurutnya, hasil audit tersebut sangat krusial karena menjadi dasar untuk menetapkan apakah seseorang dapat dianggap bertanggung jawab secara hukum atas kerugian keuangan negara.

"Apalagi unsur merugikan keuangan negara kan merupakan unsur penting dalam tindak pidana korupsi (tipikor)," ujarnya, Kamis (13/3/2025).

Dian menekankan pentingnya audit BPKP yang harus dihitung dan dinilai terlebih dahulu sebelum seseorang ditetapkan sebagai tersangka. "Jika hasil audit belum diserahkan, publik berhak mempertanyakan kualitas dan substansi audit tersebut," katanya.

Ia juga mengingatkan bahwa transparansi dan objektivitas harus menjadi prinsip utama dalam proses hukum. Dia mendesak Majelis Hakim memerintahkan agar hasil audit BPKP diserahkan kepada semua pihak yang terlibat, untuk memastikan keadilan.

"Tidak boleh juga mengadili seseorang tetapi hasil audit tidak diberikan karena justru agar terdapat objektivitas dan transparansi," tuturnya.

Senada dengan pendapat itu, Pakar Hukum Pidana, Romli Atmasasmita menganggap tidak disampaikannya laporan hasil audit BPKP sebagai bentuk "Contempt of Court" dan "Obstruction of Justice". Romli menekankan bahwa bukti audit BPKP adalah salah satu alat bukti utama dalam kasus tipikor yang menjerat Tom Lembong.

Menurutnya, kegagalan untuk menyampaikan hasil audit BPKP dapat menyebabkan proses hukum yang tidak adil dan berpotensi menjadi peradilan sesat.

"Jika dipaksa sidang dilanjutkan merupakan peradilan sesat (miscarriage of justice)," ucapnya.

Sementara itu, pengacara Tom Lembong, Ari Yusuf Amir, menegaskan bahwa pihaknya telah mengajukan permintaan agar salinan audit BPKP diserahkan kepada jaksa dan majelis hakim.

Menurutnya, ini merupakan hak terdakwa berdasarkan sejumlah pasal dalam hukum Indonesia, di antaranya Pasal 1 angka 9 KUHAP juncto Pasal 4 Ayat 1 UU Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 72 KUHAP yang menjamin hak terdakwa dan penasihat hukum untuk mengakses dokumen yang relevan dalam pembelaan.


Serta, Pasal 39 Ayat 2 UU BPK juncto putusan MK Nomor 31/2012 yang menyatakan hasil audit perhitungan keuangan negara harus dibuka kepada terdakwa agar dapat diuji dalam persidangan dan diakses oleh terdakwa atau penasihat hukumnya.

"Ini adalah hak terdakwa yang kami permasalahkan sejak awal sidang. Kami membutuhkan salinan audit BPKP untuk menguji apakah benar ada kerugian negara dan bagaimana perhitungannya," katanya usai sidang putusan sela, Kamis (13/3/2025).

Ari Yusuf juga mengungkapkan bahwa hasil audit BPKP baru muncul setelah Tom Lembong ditahan, meski penahanan tersebut terjadi pada Oktober, sedangkan klarifikasi BPKP baru dilakukan pada Januari. Permintaan ini, menurut Ari, juga berkaitan dengan keadilan yang harus dijunjung dalam sidang yang menarik perhatian publik ini.

"Jika dalam proses ini ada yang keliru, baik dari jaksa maupun hakim, maka akan dinilai oleh seluruh rakyat Indonesia dan berpengaruh pada penegakan hukum," ujarnya.