SEMARANG, KOMPAS.com - Brigadir Ade Kurniawan (AK) resmi mengajukan banding setelah dijatuhi hukuman Pemberhentian Dengan Tidak Hormat (PTDH) oleh Komisi Kode Etik Polri (KKEP) pada Kamis (10/4/2025).

Kepala Bidang Humas Polda Jawa Tengah, Kombes Pol Artanto, mengungkapkan bahwa pihaknya telah menerima memori banding yang diajukan oleh Brigadir AK.

"Memori banding Brigadir AK sudah kami terima," kata Artanto saat dikonfirmasi pada Kamis (17/4/2025).

Artanto menambahkan bahwa dalam waktu dekat, surat keputusan untuk sidang banding akan segera disusun setelah memori banding diterima.

"Nanti ditandatangani Kapolda Jateng," tambahnya.

Kuasa hukum Brigadir AK, Moh Harir, menyatakan bahwa kliennya tetap bertekad untuk mengabdi sebagai anggota Polri.

"Klien kami masih ingin jadi anggota Polri, jadi kami harap seperti itu (tidak dipecat)," ujar Harir.

Berharap memenangkan banding

KOMPAS.COM/Muchamad Dafi Yusuf Brigadir Ade Kurniawan saat mengikuti Sidang Etik di Mapolda Jawa Tengah, Kamis (10/4/2025).

Tim kuasa hukum Brigadir AK, yang terdiri dari empat pengacara, meyakini bahwa masih ada ruang hukum untuk membatalkan keputusan pemecatan tersebut.

"Hasil putusan sidang ini masih bisa kita perjuangkan dan harapannya kami akan memenangkan banding ini," ungkap dia.

Lebih lanjut, Harir menyatakan bahwa timnya akan mengkaji kembali pasal-pasal yang menjadi dasar pemberhentian Brigadir AK.

"Kami perlu uji pasal-pasal itu, apakah sudah terpenuhi atau belum," jelasnya.

Diberitakan sebelumnya, kasus ini bermula pada Minggu (2/3/2025), ketika ibu korban, DJ, menitipkan bayinya kepada Brigadir AK di dalam mobil saat pergi berbelanja.

Namun, saat kembali, DJ mendapati anaknya dalam kondisi tidak wajar.

Dalam keadaan panik, ia segera membawa bayinya ke rumah sakit, tetapi sayangnya, nyawa sang bayi tidak tertolong dan dinyatakan meninggal dunia.

Merasa ada kejanggalan dalam kematian anaknya, DJ melaporkan Brigadir AK ke Polda Jawa Tengah pada 5 Maret 2025.

SEMARANG, iNEWSJOGLOSEMAR.ID – Polda Jawa Tengah menunjukkan komitmen dalam menangani kasus dugaan penganiayaan bayi berusia dua bulan berinisial NA dengan profesional dan transparan. Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Jateng menggandeng Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) guna memastikan keamanan saksi dan keluarga korban dari potensi intimidasi selama proses penyidikan berlangsung.

Kabid Humas Polda Jateng, Kombes Pol Artanto, dalam keterangannya pada Kamis (13/3/2025), menegaskan bahwa keterlibatan LPSK bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada keluarga korban agar mereka dapat memberikan keterangan tanpa tekanan dari pihak mana pun.

"Kami telah berkoordinasi dengan LPSK untuk menjamin keselamatan para saksi dan keluarga korban. Ini adalah langkah konkret dalam memastikan proses hukum dapat berjalan secara transparan dan tanpa intimidasi," ungkapnya.

Sementara itu, Dirreskrimum Polda Jateng, Kombes Pol Dwi Subagio, menjelaskan bahwa penyidik terus berupaya menyelesaikan perkara ini dengan profesional dan berkeadilan, termasuk memastikan keluarga bayi mendapatkan perlindungan yang diperlukan.

"Kami memastikan saksi dan keluarga korban dapat memberikan keterangan secara aman dan nyaman. Oleh karena itu, kami bekerja sama dengan LPSK agar tidak ada tekanan dari pihak mana pun," jelasnya.

Sebelumnya, Polda Jateng telah melakukan sejumlah langkah dalam penanganan perkara ini. Proses ekshumasi terhadap jenazah korban telah dilakukan sebagai bagian dari pengumpulan alat bukti. Selain itu, status kasus telah resmi dinaikkan ke tahap penyidikan setelah ditemukan bukti permulaan yang cukup. Sementara itu, terlapor, Brigadir AK, telah ditempatkan di ruang khusus (patsus) selama 30 hari guna kepentingan penyidikan lebih lanjut.

Dengan melibatkan LPSK dalam proses penanganan perkara, Kabid Humas Polda Jateng, Kombes Pol Artanto kembali menegaskan komitmen Polda Jateng untuk menangani kasus ini secara profesional, transparan, dan berkeadilan.

"Kami memastikan seluruh proses hukum berjalan sesuai ketentuan yang berlaku. Dengan keterlibatan LPSK, diharapkan keluarga korban dapat memberikan keterangan dengan aman sehingga perkara ini dapat dituntaskan secara objektif," tandasnya.

Editor : Enih Nurhaeni

Keberlanjutan operasional perusahaan prioritas utama, dengan jajaran direksi dan manajemen tetap fokus memberikan layanan terbaik

Bandung (ANTARA) - PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (BJB) menjamin akan menghormati proses hukum kasus dugaan korupsi iklan di lembaga keuangan daerah tersebut.

"Bank BJB senantiasa menghormati proses hukum yang sedang berlangsung dan berkomitmen untuk menjalankan manajemen dengan prinsip tata kelola yang baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku," kata Sekretaris Perusahaan BJB Ayi Subarna dalam keterangan di Bandung, Jawa Barat, Kamis.

Ayi menegaskan bahwa perusahaan berkomitmen terhadap prinsip tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance/GCG), transparansi, dan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku.

Dalam menjalankan operasionalnya, kata dia, BJB memastikan bahwa seluruh kegiatan bisnis tetap berjalan dengan normal di tengah situasi hukum yang terjadi saat ini

"Keberlanjutan operasional perusahaan menjadi prioritas utama, dengan jajaran direksi dan manajemen yang tetap fokus memberikan layanan terbaik kepada nasabah, mitra bisnis, serta pemegang saham," ujarnya

Bank BJB, lanjut dia, terus mengupayakan pertumbuhan bisnis yang sehat dan bertanggung jawab demi memenuhi kewajibannya kepada seluruh pemangku kepentingan.

Dia menambahkan BJB mengapresiasi kepercayaan yang terus diberikan oleh para pemegang saham, mitra bisnis, nasabah dan masyarakat luas. Serta berkomitmen untuk menjaga profesionalisme, transparansi, serta kepercayaan publik dalam setiap aspek operasionalnya.

"Dengan semangat ini, Kami akan terus menjalankan bisnis secara bertanggung jawab dan berkontribusi bagi pertumbuhan ekonomi," tuturnya.

Sebelumnya, penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Direktur Utama PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (BJB) Yuddy Renaldi dan empat orang lainnya sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek pengadaan iklan.

"Tersangka ini dua orang dari pejabat Bank Jabar Banten, kemudian tiga orang dari swasta. Dua orang tersebut adalah Saudara YR jabatannya selaku Direktur Utama Bank Jabar Banten, kemudian yang kedua adalah Saudara WH pimpinan Divisi Corsec Bank Jabar Banten," kata pelaksana harian (Plh) Direktur Penyidikan KPK Budi Sokmo Wibowo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis.

Menurut informasi keempat tersangka lainnya dalam kasus tersebut yakni Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sekaligus Kepala Divisi Corsec BJB Widi Hartoto, dan tiga pihak swasta yakni Asikin Dulmanan, Suhendrik, dan Sophan Jaya Kusuma.

Pewarta: Ricky Prayoga
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025

bank bjb angkat bicara untuk menanggapi pemberitaan yang berkembang. bank bjb pun menegaskan akan menghormati proses hukum yang sedang berlangsung dan berkomitmen untuk menjalankannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam menjalankan operasionalnya, bank bjb memastikan seluruh kegiatan bisnis tetap berjalan dengan normal.

Corporate Secretary bank bjb Ayi Subarna mengatakan keberlanjutan operasional perusahaan menjadi prioritas utama, dengan jajaran direksi dan manajemen yang tetap fokus memberikan layanan terbaik kepada nasabah, mitra bisnis, serta pemegang saham.

"bank bjb terus mengupayakan pertumbuhan bisnis yang sehat dan bertanggung jawab demi memenuhi kewajibannya kepada seluruh pemangku kepentingan," ujar Ayi dalam keterangannya, Kamis (13/3/2025).

Selain itu, Ayi mengungkapkan pihaknya juga mengapresiasi kepercayaan yang terus diberikan oleh para pemegang saham, mitra bisnis, nasabah, dan masyarakat luas.

"bank bjb berkomitmen untuk menjaga profesionalisme, transparansi, serta kepercayaan publik dalam setiap aspek operasionalnya," ungkapnya.

Lebih lanjut, Ayi juga memastikan bank bjb terus menjalankan bisnis dengan tanggung jawab penuh dan berkontribusi terhadap perekonomian.

"Dengan semangat ini, kami akan terus menjalankan bisnis secara bertanggung jawab dan berkontribusi bagi pertumbuhan ekonomi," pungkasnya.

Lihat juga Video 'Jokowi Respons Rumah Ridwan Kamil Digeledah KPK: Sangat Kaget':

BLITAR, KOMPAS.com – Seorang narapidana (napi) perempuan bernama inisial IM (32) melahirkan dua bayi kembar di tengah masa hukumannya atas kasus pencurian di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Blitar, Jawa Timur, pekan lalu.

IM harus menjalani operasi sesar di RSUD Mardi Waluyo, Kota Blitar, pada Jumat, 7 Maret 2025, karena sejumlah persoalan yang dialami di usia kehamilan yang baru sekitar 7 bulan tersebut.

Kepala Sub Seksi Perawatan Lapas Kelas IIB Blitar, Yoffi Elviska, mengatakan bahwa IM melahirkan dua bayi laki-laki prematur dengan berat masing-masing satu kilogram dan kurang dari satu kilogram.

“Iya. Bayinya prematur karena usia kehamilan memang baru 7 bulan,” ujar Yoffi saat dikonfirmasi Kompas.com melalui sambungan telepon, Senin (10/3/2025).

Menurutnya, saat ini dua bayi tersebut masih berada dalam inkubator di ruang intensive care unit (ICU) RSUD Mardi Waluyo.

Yoffi berharap kondisi kedua bayi kembar itu terus membaik selama melewati fase krisis karena usia prematurnya saat dilahirkan.

“Kami sementara ini tidak diperbolehkan menjenguk bayi karena memang benar-benar ruang perawatan harus steril. Kami berharap bayi dalam keadaan baik-baik saja. Kalau ada apa-apa, pihak rumah sakit akan memberitahu kami,” tuturnya.

Sedangkan IM, kata Yoffi, saat ini pun masih dirawat di rumah sakit yang sama meskipun kondisi kesehatannya sudah membaik.

Yoffi mengatakan, IM akan segera dipindahkan ke bangsal Lapas Blitar begitu kesehatannya pulih.

“Kalau tidak sore ini, ya besok warga binaan kami akan kami kembalikan ke Lapas Blitar,” ungkapnya.

Menurut Yoffi, ayah biologis dari bayi kembar yang dilahirkan IM hingga saat ini tidak diketahui keberadaannya.

IM hamil di luar nikah. Meski demikian, lanjutnya, telah ada pasangan suami istri (pasutri) asal Blitar yang akan mengadopsi kedua bayi kembar tersebut.

Selain membiayai biaya persalinan, lanjutnya, pasutri tersebut bahkan sudah secara reguler memberikan bantuan makanan bergizi kepada IM sebelum IM melahirkan.

“IM juga sudah merelakan jika dua bayi kembarnya itu diadopsi karena memang yang bersangkutan ini kurang mampu secara ekonomi,” tuturnya.

Yoffi membenarkan bahwa IM mendapatkan vonis penjara 9 bulan atas kasus pencurian dengan pemberatan.

Ketika IM mulai menjalani hukumannya pada November 2024 lalu, usia kandungannya sudah 3 bulan.

Seorang ibu muda berinisial VUS (21) di Kolaka, Sulawesi Tenggara (Sultra), kembali ditahan setelah baru saja bebas dari penjara. Wanita tersebut kini terpaksa membawa bayinya yang masih berusia 7 bulan ikut masuk ke tahanan.

Momen VUS ditahan lagi terjadi di Rutan Kelas IIB Kolaka pada Minggu (19/1) sekitar pukul 11.00 Wita. Momen VUS diamankan polisi dan diseret kembali ke rutan viral di media sosial.

"Baru lima langkah dia (VUS) keluar dari rutan langsung dipegang tangannya, ditahan kembali," ungkap ibu VUS inisial YN kepada detikcom, Senin (20/1/2025).

YN menjelaskan, kejadian itu bermula saat dirinya hendak menjemput anaknya di rutan. VUS sebelumnya divonis hukuman penjara atas dugaan penganiayaan terhadap suaminya sendiri inisial SU (42).

"Tapi dia (VUS) itu sudah bebas dari (kasus) penganiayaan (terhadap) suaminya," tuturnya.

Informasi yang diterima YN, anaknya dinyatakan bebas setelah masa pidananya berakhir pada 19 Januari. Namun saat tiba di rutan, dia heran mendapati sejumlah aparat kepolisian sudah siaga di rutan.

"Nah di situ memang saya lihat ada pak kanit, polwan, dan intel sedang di depan, saya anggapnya ada yang mau disergap," ujarnya.

Saat keluar dari rutan, VUS langsung dicegat oleh polisi. Dua anggota polwan masing-masing memegang tangan VUS yang melakukan perlawanan saat mau diseret masuk kembali ke rutan.

YN mengatakan, anaknya kembali ditahan usai ditetapkan sebagai tersangka. VUS menjadi tersangka dugaan penganiayaan terhadap istri lain dari suaminya berinisial M.

"Dia dipaksa lagi masuk (rutan) karena katanya sudah ditetapkan tersangka soal pelaporannya M, istri lain dari SU," ungkap YN.

VUS pun kembali masuk Rutan Kelas IIB Kolaka setelah baru saja keluar dari tahanan. Kali ini, VUS terpaksa mengikutkan bayinya menjalani masa penahanan karena buah hatinya masih menyusui.

"Iya, (bayi VUS) masih usia 7 bulan. Jadi VUS di rutan (menjalani penahanan) sama anaknya," imbuhnya.

Suami-Istri Saling Lapor Penganiayaan

Kasi Humas Polres Kolaka Iptu Dwi Arif menjelaskan, wanita inisial VUS sempat saling lapor dengan suaminya inisial SU. VUS lebih dulu melaporkan suaminya atas dugaan penganiayaan pada 15 Juni 2024.

Belakangan, SU melaporkan balik istrinya untuk perkara yang sama pada 21 Juni 2024. Namun kasus keduanya sudah diproses hingga VUS dan SU sama-sama ditetapkan tersangka.

"Terkait kasus tersebut saudara VUS dan SU saling melapor," kata Arif kepada wartawan, Senin (20/1).

Kasus itu pun bergulir di persidangan hingga Pengadilan Negeri (PN) Kolaka memutuskan keduanya bersalah. VUS dijatuhi vonis pidana penjara selama 3 bulan, sedangkan SU divonis penjara 4 bulan 10 hari.

"VUS dan SU sama-sama menjalani putusan PN," ungkap Arif.

Saling Lapor dengan Istri Lain dari Suami

Saat VUS dan SU menjalani masa pidana di rutan, ternyata ada perkara lain yang sedang berproses pihak kepolisian. VUS sempat melaporkan istri lain dari suaminya inisial M atas dugaan pengeroyokan.

Tidak sampai di situ, VUS juga dilaporkan balik oleh M terkait dugaan penganiayaan. Pelaporan VUS dan M sempat dimediasi oleh aparat kepolisian di Rutan Kelas IIB Kolaka, namun upaya tersebut gagal.

"Waktu itu (saat mediasi) VUS menyampaikan, 'keluar dari sini (rutan) saya bunuh'. Perkataan VUS berpotensi mengancam keselamatan orang," imbuh Arif.

Belakangan, VUS ditetapkan sebagai tersangka kasus penganiayaan dan dijerat Pasal 351 KUHP. Namun VUS baru ditahan setelah masa penahanannya berakhir atau tepatnya pada 19 Januari 2025.

"Dilakukan penangkapan dan penahanan karena adanya potensi yang mengancam keselamatan," ungkap Arif.

Potensi ancaman yang dimaksud terkait perkataan VUS saat mediasi sebelumnya. Arif berdalih Polres Kolaka sudah melakukan penanganan sesuai prosedur.

"Ibu VUS ini pernah mau menyerang ibu M saat dimediasi di rutan," tuturnya.

Arif turut menanggapi soal laporan VUS terhadap M yang dinilai tidak diproses oleh penyidik. Arif menegaskan, laporan VUS sudah naik tahap penyidikan dan masih melengkapi bukti untuk penetapan tersangka.

"Kami tekankan bahwa Polres Kolaka akan bersikap profesional dalam penyelesaian kasus tersebut," ujar Arif.

Rutan Kolaka Siapkan Sel Khusus

Kepala Pelayanan Tahanan Rutan Kelas IIB Kolaka, Agus Rahman membenarkan wanita VUS kembali ditahan setelah baru saja dinyatakan bebas. VUS berstatus sebagai tahanan titipan Polres Kolaka.

"Iya, masih tahanan titipan Polres Kolaka," kata Agus Rahman kepada detikcom, Minggu (19/1).

Agus menyebut VUS ditahan kembali usai menjadi tersangka kasus penganiayaan. Dia mengaku proses penahanan terhadap VUS dilakukan atas koordinasi penyidik kepolisian.

"Kalau untuk persisnya (kronologi dugaan penganiayaan) mungkin ditanya kepada penyidiknya. Kami rutan menahan berdasarkan surat penahanan dari penyidik," tegasnya.

Agus memastikan penahanan terhadap VUS sesuai prosedur. Pihak rutan menyediakan sel khusus bagi VUS dan bayinya selama masa penahanan.

"Karena bayinya tidak bisa ditinggal sama neneknya. Jadi kami di rutan menempatkan VUS dan bayinya di sel khusus bagi ibu menyusui," jelasnya.

BERITA tentang dua bidan di Yogyakarta yang menjual 66 bayi selama 14 tahun bukan sekadar tragedi kriminal. Ini adalah gambaran rapuhnya moralitas, lemahnya pengawasan hukum, dan ketimpangan sosial yang tak kunjung tuntas.

Publik dikejutkan, tapi pertanyaan lebih dalam muncul: Mengapa praktik seperti ini bisa terjadi begitu lama tanpa terdeteksi?

Modus yang digunakan terkesan sederhana, tapi dampaknya begitu dalam. Orangtua yang terdesak keadaan menitipkan bayi mereka dengan harapan dirawat, tapi bayi itu justru diperjualbelikan.

Harga nyawa manusia dipatok antara Rp 55 juta hingga Rp 85 juta, seolah-olah kehidupan bisa dikalkulasi dalam angka.

Tragedi ini adalah tamparan keras bagi kita semua, khususnya bagi sistem hukum yang longgar, bagi masyarakat yang abai, dan bagi institusi kesehatan yang seharusnya menjadi penjaga kehidupan.

Angka 66 bukan hanya data, itu adalah 66 nyawa, 66 kisah yang dimulai dengan pengkhianatan terhadap kemanusiaan.

Bayi-bayi ini dijual kepada pihak yang “mampu membayar”, sementara orangtua kandungnya mungkin tenggelam dalam keputusasaan ekonomi dan keterbatasan pilihan.

Bidan JE (44) dan DM (77), yang kini dijerat dengan UU Perlindungan Anak, menunjukkan bagaimana sosok yang dipercaya dalam sistem kesehatan justru menodai profesi mereka.

Lebih dari itu, fakta bahwa praktik ini berjalan sejak 2010 tanpa terdeteksi menandakan adanya kelengahan sistemik.

Dalam teori Etika Kewajiban Immanuel Kant, manusia tidak boleh diperlakukan sebagai alat, melainkan sebagai tujuan. Namun, bayi-bayi tak berdosa diperdagangkan seperti komoditas.

Ini bukan hanya soal kriminalitas, tetapi juga terkikisnya nilai moral. Ketika ekonomi menekan, hukum longgar, dan pengawasan minim, moralitas individu diuji.

Sayangnya, dalam kasus ini, kita menyaksikan nilai-nilai kemanusiaan kalah oleh pragmatisme ekonomi.

Pengawasan yang absen, hukum yang berjalan di tempat

Mengapa butuh waktu 14 tahun untuk mengungkap praktik ini? Undang-Undang Perlindungan Anak (UU No. 17 Tahun 2016) dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara sudah ada. Namun, hukum tanpa pengawasan adalah janji kosong.

Sistem pengawasan rumah bersalin dan praktik tenaga kesehatan perlu dievaluasi secara menyeluruh.

Kasus ini harus menjadi momentum bagi pemerintah untuk memperketat pengawasan izin praktik rumah bersalin.

Selain itu, melakukan audit berkala terhadap layanan kesehatan, khususnya yang beroperasi secara independen. Lalu membangun sistem pelaporan publik yang mudah diakses untuk mencegah praktik ilegal serupa.

Jangan lupa, di balik kasus ini ada orangtua yang menyerahkan bayinya, bukan karena ingin, tapi karena merasa tidak punya pilihan lain. Ini menjadi refleksi ketimpangan sosial yang akut.

Kemiskinan, kurangnya edukasi, dan minimnya akses dukungan bagi keluarga rentan menjadikan situasi ini lahan subur bagi praktik-praktik ilegal.

Pemerintah dan masyarakat perlu bergerak bersama memberikan edukasi tentang perencanaan keluarga dan dukungan psikososial bagi orangtua yang membutuhkan.

Selain itu, perlu membangun mekanisme adopsi legal yang mudah, aman, dan transparan.
Perlu juga menawarkan program ekonomi inklusif yang mengangkat keluarga dari keputusasaan.

Pertanyaan yang tidak kalah penting adalah: Ke mana bayi-bayi ini sekarang? Apa jaminan mereka tumbuh dalam lingkungan yang aman, terlindungi, dan penuh kasih sayang?

Negara memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk menelusuri keberadaan mereka serta memastikan hak-hak mereka sebagai manusia tidak diabaikan.

Bayi-bayi ini mungkin tak pernah tahu asal-usul mereka, tapi kita tahu betul bahwa kehidupan mereka dimulai dengan sebuah transaksi. Kejadian ini menjadi tanggung jawab kita semua.

Kasus ini bukan sekadar berita, melainkan refleksi kegagalan bersama dalam menjaga moralitas, hukum, dan keadilan sosial. Ke depan, kita tidak boleh hanya bereaksi, tetapi bergerak memastikan hal ini tidak terulang kembali.

Perdagangan bayi di Yogyakarta bukan hanya ujian bagi hukum, tapi juga bagi kemanusiaan kita: Sejauh mana kita mampu menjaga nilai moralitas di tengah ketimpangan?