Jakarta (ANTARA) - Anggota Komnas HAM Atnike Nova Sigiro mengatakan bahwa Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) harus menjawab persoalan mendasar dalam praktik peradilan pidana di Indonesia.

“Pembaruan ini harus menjawab persoalan mendasar dalam praktik peradilan pidana Indonesia yang selama ini rentan mengabaikan prinsip due process of law (proses hukum yang adil), presumption of innocence (praduga tak bersalah), dan perlindungan hak-hak kelompok rentan,” kata Atnike dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

Ia menjelaskan salah satu rekomendasi Komnas HAM dalam kajian RUU KUHAP pada tahun 2023, yaitu perlunya kajian lebih mendalam untuk memperbaiki muatan RUU KUHAP. Pada tahun ini, Komnas HAM kembali melanjutkan kajian RUU tersebut dan berfokus pada perkembangan peraturan pidana.

Dalam kajian yang tengah disusun, kata Atnike, terdapat sejumlah pokok pengaturan peradilan pidana yang menjadi atensi dan diusulkan untuk diubah, yakni penyelidikan, penyidikan, upaya paksa, dan praperadilan.

Kemudian, keadilan restoratif, hak-hak tersangka, terdakwa, saksi, ahli, dan korban, hak-hak kelompok disabilitas, perempuan, dan lansia, bantuan hukum, upaya hukum serta pembuktian dan konektivitas.

“Melalui kajian ini diharapkan dapat menjadi rujukan oleh DPR RI untuk mengidentifikasi berbagai tantangan serta merumuskan rekomendasi yang konstruktif dalam pembaruan hukum acara pidana berbasis HAM,” ucap Atnike.

Komnas HAM menyambut baik langkah DPR RI untuk membahas KUHAP baru secara tidak tergesa-gesa. Langkah ini dinilai sejalan dengan prinsip negara hukum demokratis, sekaligus menjadi bagian penting dari upaya demokratisasi hukum dan penguatan sistem peradilan pidana yang menjunjung tinggi prinsip HAM.

KUHAP Tahun 1981 yang berlaku saat ini masih berlandaskan pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) lama. Penyesuaian dinilai perlu dilakukan mengingat telah disahkannya KUHP baru pada 2023, yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

“Diperlukan penyesuaian agar aturan prosedural dalam KUHAP selaras dengan substansi dalam KUHP baru. Terlebih, KUHAP 1981 dirasa tidak dapat lagi mengikuti perkembangan masyarakat yang dinamis karena perkembangan dan pengaruh teknologi,” kata Atnike.

Komnas HAM juga menilai pembaruan KUHAP merupakan momentum untuk membangun sistem peradilan pidana yang lebih adil, akuntabel, transparan, dan humanis, sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 dan instrumen HAM internasional yang telah diratifikasi Indonesia.

“Hukum acara pidana yang baru harus dapat menjamin hak semua pihak dalam proses pidana, baik tersangka, terdakwa, korban, saksi, maupun kelompok rentan seperti perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan lansia,” katanya.

Oleh sebab itu, Komnas HAM berkomitmen memberikan kontribusi berbasis data, analisis hukum, dan prinsip-prinsip HAM agar RUU KUHAP dapat menjadi instrumen hukum yang tidak hanya prosedural, tetapi juga transformatif.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA - Anis Hidayah kini menjabat Ketua Komnas HAM menggantikan Atnike Nova Sigiro. Atnike kemudian menjadi Koordinator Subkomisi Pemajuan HAM.

Pergantian posisi ini setelah digelarnya sidang paripurna terkait pemilihan pimpinan dan subkomisi untuk paruh kedua periode 2022-2027.

"Pada 7 Mei 2025 telah diselenggarakan Sidang Paripurna Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dalam rangka pemilihan Pimpinan dan Subkomisi Komnas HAM untuk masa jabatan 2,5 tahun paruh kedua periode 2022-2027," ujar Sekjen Komnas HAM Henry Silka Innah, Selasa (13/5/2025).

Hasil Sidang Paripurna tersebut tertuang dalam Keputusan Nomor: 07/PS.00/04/V/2025 tanggal 7 Mei 2025.

Berikut susunan pimpinan dan subkomisi paruh kedua Komnas HAM periode 2022-2027:

1. Ketua: Anis Hidayah

2. Wakil Ketua Eksternal: Putu Elvina

3. Wakil Ketua Internal: Prabianto Mukti Wibowo

4. Koordinator Subkomisi Pemajuan HAM: Atnike Nova Sigiro

a. Pendidikan dan Penyuluhan: Abdul Haris Semendawai

b. Pengkajian dan Penelitian: Uli Parulian Sihombing

5. Koordinator Subkomisi Penegakan HAM: Pramono Ubaid Tanthowi

a. Pemantauan: Saurlin Pandapotan Siagian

b. Mediasi: Pramono Ubaid Tanthowi

c. Pengaduan: Prabianto Mukti Wibowo

Jakarta (ANTARA) - Anis Hidayah resmi menjabat sebagai Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) RI menggantikan pejabat sebelumnya, Atnike Nova Sigiro.

Adapun Atnike Nova Sigiro kini menjabat sebagai Koordinator Subkomisi Pemajuan HAM Komnas HAM yang sebelumnya dijabat oleh Anis Hidayah.

Berdasarkan keterangan resmi diterima di Jakarta, Jumat, rotasi jabatan ini merupakan hasil Sidang Paripurna Komnas HAM pada Rabu (7/5) yang tertuang dalam Keputusan Nomor: 07/PS.00/04/V/2025.

"Pada 7 Mei 2025 telah diselenggarakan Sidang Paripurna Komnas HAM dalam rangka pemilihan pimpinan dan subkomisi Komnas HAM untuk masa jabatan 2,5 tahun paruh kedua periode 2022–2027," kata Sekretaris Jenderal Komnas HAM Henry Silka Innah.

Dia menjelaskan rotasi dilakukan sebagai implementasi Pasal 22 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Komnas HAM Nomor 2 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Komnas HAM.

Merujuk pasal dimaksud, kata dia, masa jabatan ketua dan wakil ketua Komnas HAM ialah dua tahun enam bulan dan sesudahnya dapat dipilih kembali melalui sidang paripurna.

Sementara itu, posisi Wakil Ketua Eksternal kini dijabat oleh Putu Elvina menggantikan Abdul Haris Semendawai, sementara Wakil Ketua Internal diampu oleh Prabianto Mukti Wibowo menggantikan Pramono Ubaid Tanthowi.

Berikut susunan pimpinan dan subkomisi Komnas HAM saat ini.

Ketua: Anis Hidayah
Wakil Ketua Eksternal: Putu Elvina
Wakil Ketua Internal sekaligus Komisioner Pengaduan: Prabianto Mukti Wibowo

Koordinator Subkomisi Pemajuan HAM: Atnike Nova Sigiro
Komisioner Pendidikan dan Penyuluhan: Abdul Haris Semendawai
Komisioner Pengkajian dan Penelitian: Uli Parulian Sihombing

Koordinator Subkomisi Penegakan HAM sekaligus Komisioner Mediasi: Pramono Ubaid Tanthowi
Komisioner Pemantauan: Saurlin Pandapotan Siagian

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) merilis susunan baru komisioner untuk periode 2022-2027.

Dikutip dari akun Instagram-nya, @komnas.ham, posisi ketua Komnas HAM kini dijabat oleh Anis Hidayah yang menggantikan ketua sebelumnya, Atnike Nova Sigiro.

Sementara itu, Atnike kini menjabat sebagai Koordinator Subkomisi Pemajuan HAM, posisi yang dahulu diisi oleh Anis.

Wakil Ketua Eksternal yang sebelumnya dijabat oleh Pramono Ubaid Tanthowi kini dijabat oleh Putu Elvina.

Kemudian, Wakil Ketua Internal dan Komisioner Pengaduan diampu Prabianto Mukti Wibowo, menggantikan Abdul Haris Semendawai yang kini mengampu bagian pendidikan dan penyuluhan.

Dua komisioner lainnya, Uli Parulian Sihombing menjabat sebagai Komisioner Pengkajian dan Penelitian, sedangkan Saurlin Siagian mengampu bidang Pemantauan.

Anis Hidayah mengatakan, rotasi kepemimpinan ini dilakukan sebagai bentuk implementasi Peraturan Komnas HAM Nomor 2 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Komnas HAM.

"Masa jabatan pimpinan dan subkomisi berlaku selama 2,5 tahun, jadi bisa dipilih kembali," kata Anis saat dihubungi Kompas.com, Jumat (9/5/2025).

KOMPAS.com - Pendidikan militer bagi siswa yang dianggap bermasalah yang digagas Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, di wilayahnya menuai pro dan kontra.

Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menyatakan dukungannya terhadap program tersebut dan berencana mengusulkan penerapannya secara lebih luas kepada Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti.

"Ya, kami meminta Menteri Dikdasmen untuk mengeluarkan sebuah peraturan supaya ini bisa dijalankan secara masif di seluruh Indonesia, kalau bagus," ujar Pigai di Kantor Kementerian HAM, Jakarta, Selasa (6/5/2025).

Menurut Pigai, program ini dapat menjadi sarana pembentukan karakter, kedisiplinan, serta tanggung jawab siswa yang dinilai memiliki perilaku menyimpang.

Ia menegaskan bahwa pendekatan militer bukanlah bentuk pelanggaran HAM, melainkan bagian dari proses pendidikan.

"Mereka mau dididik mental, karakter, dan disiplin, serta tanggung jawab. Kebijakan Gubernur Jawa Barat yang mau, bukan mengirim, ya, mau mendidik anak-anak nakal di barak tentara, dalam perspektif HAM, saya pertegaskan tidak melanggar HAM," katanya.

Apa Kata Komnas HAM Soal Pendidikan Militer untuk Siswa?

Namun, tidak semua pihak sependapat dengan pendekatan ini. Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menilai bahwa pelibatan lembaga militer dalam pendidikan untuk masyarakat sipil sebaiknya dievaluasi kembali.

"Sebetulnya itu bukan kewenangan TNI untuk melakukan civil education. Mungkin perlu ditinjau kembali rencana itu," ujar Atnike saat ditemui di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Jumat (2/5/2025).

Atnike menambahkan, keterlibatan TNI dan Polri dalam dunia pendidikan sebaiknya sebatas pada edukasi karier, seperti memperkenalkan peran dan tugas TNI kepada siswa, bukan sebagai institusi pelatihan disipliner bagi anak-anak yang dianggap bermasalah.

Bagaimana Penerapan Program Ini di Jawa Barat?

Program pendidikan karakter ala militer yang digagas Gubernur Dedi Mulyadi telah berjalan di dua lokasi, yakni Purwakarta dan Bandung. Pada Jumat (2/5/2025), sebanyak 39 siswa SMP yang dinilai “sulit diatur” oleh sekolah dan keluarganya, dikirim untuk mengikuti pelatihan di Resimen Artileri Medan 1 Sthira Yudha, Batalyon Armed 9, Purwakarta.

Di Bandung, 30 pelajar yang dianggap memiliki perilaku menyimpang menjalani program serupa di Rindam III Siliwangi.

Program ini melibatkan TNI dan Polri dalam pelaksanaan pelatihan selama 14 hari, dengan fokus pada pembentukan karakter dan penanaman nilai bela negara.

Dedi Mulyadi menjelaskan bahwa tujuan utama dari program ini adalah memberikan alternatif pembinaan kepada siswa yang rentan terseret pergaulan bebas atau terindikasi melakukan tindakan kriminal.

Ia menekankan bahwa pendekatan militer dianggap mampu membentuk karakter dan meningkatkan kedisiplinan siswa.

Efektifkah Pendidikan Militer dalam Membentuk Karakter Siswa?

Hingga saat ini, efektivitas program pendidikan militer dalam konteks pembinaan siswa bermasalah masih menjadi perdebatan.

Pendukung kebijakan ini melihat pendekatan disipliner ala militer sebagai solusi jangka pendek yang efektif dalam membentuk karakter dan kedisiplinan anak-anak.

Namun, para pengkritik mempertanyakan apakah metode ini benar-benar menyasar akar permasalahan perilaku siswa atau justru berisiko menimbulkan tekanan psikologis yang lebih besar.

Program ini juga menuai sorotan dari kalangan pendidik dan pemerhati anak yang menganggap pendekatan ini terlalu represif dan kurang memperhatikan pendekatan psikologis, sosial, dan pedagogis yang seharusnya menjadi bagian dari dunia pendidikan.

Pendidikan adalah proses jangka panjang yang membutuhkan pendekatan holistik, termasuk peran guru, orang tua, dan lingkungan sosial.

Penerapan pendidikan militer bagi siswa bermasalah dinilai bisa menjadi salah satu alternatif, tapi pelaksanaannya harus tetap dalam kerangka hukum, pendidikan, dan hak asasi manusia yang mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak.

Sebagian artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Beda Natalius Pigai dan Komnas HAM Sikapi Pendidikan Militer di Jabar".

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Atnike Nova Sigiro menilai, kebijakan Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi perihal siswa yang bermasalah dididik oleh TNI perlu ditinjau ulang. Dia kurang setuju dengan metode mereka dibawa ke barak militer.

"Sebetulnya itu bukan kewenangan TNI untuk melakukan civic education (pendidikan kewarganegaraan). Mungkin perlu ditinjau kembali rencana itu maksudnya apa," ucap Atnike saat ditemui di Kantor Komnas HAM RI, Jakarta Pusat, Jumat (2/5/2025).

Menurut dia, mengajak siswa untuk mengunjungi instansi atau lembaga tertentu dalam rangka mengajarkan cara kerja, tugas, dan fungsi instansi maupun lembaga tersebut sejatinya tidak menjadi masalah. "Sebagai pendidikan karier untuk anak-anak siswa mengetahui apa tugas TNI, apa tugas polisi, apa tugas Komnas HAM itu boleh saja," kata Atnike.

Namun, apabila siswa diminta mengikuti pendidikan tertentu, termasuk yang berhubungan dengan kemiliteran, sambung dia, kebijakan tersebut menjadi tidak tepat dan keliru. Apalagi, kata Atnike, pendidikan itu dilakukan sebagai sebuah bentuk hukuman.

"Oh, iya, dong (keliru). Itu proses di luar hukum kalau tidak berdasarkan hukum pidana bagi anak di bawah umur," ucapnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) meluncurkan dokumen Standar Norma dan Pengaturan (SNP) tentang Hak Atas Pekerjaan yang Layak.

Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro mengatakan, SNP ini dibentuk agar warga negara Indonesia tidak sekadar mendapat pekerjaan, tetapi bekerja dengan kelayakan, dan bukan mengalami perbudakan.

"Kalau bekerja (saja), perbudakan itu juga pekerjaan, tetapi tidak layak. Perdagangan manusia, itu juga diberi kerja, tapi eksploitatif," ucap Atnike dalam pidatonya di Kantor Komnas HAM, Jakarta Pusat, Jumat (2/5/2025).

Dia menjelaskan, dokumen SNP bertujuan untuk mendorong kesadaran bahwa pekerjaan yang layak adalah hak yang harus dijamin bagi setiap orang tanpa diskriminasi, tanpa kekerasan, dan tanpa eksploitasi.

"Ini agak mirip dengan konsep decent work itu ya, fair, safety, security, dan seterusnya. Secara internasional, hak atas pekerjaan yang layak sudah diakui di dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia tahun 1948," ujar Atnike.

Menurut Atnike, pekerjaan yang layak adalah pekerjaan yang adil dan bisa mencukupi hidup seseorang secara sejahtera.

Selain itu, SNP juga membahas tanggung jawab sektor pendidikan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang lebih baik di masa depan.

"Ada tanggung jawab sektor pendidikan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang lebih baik lagi. Sektor industri dan perdagangan untuk membangun praktik bisnis yang menghormati hak asasi manusia," imbuh dia.

Atnike menjelaskan, ke depan, Komnas HAM akan lebih banyak berperan mengawasi pelaksanaan penggunaan SNP tersebut.

"Apakah pemenuhan dan pelindungan HAM sudah dilakukan oleh negara dengan maksimal. Dalam konsep hak asasi, khususnya hak ekonomi, sosial, dan budaya, itu ada yang namanya progressive realization," ucap Atnike.

"Artinya, negara tentu tidak bisa menghadirkan seketika. Tadi misalnya soal outsourcing. Tapi negara harus punya agenda," kata dia melanjutkan.

Jakarta (ANTARA) - Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Atnike Nova Sigiro mengatakan bahwa hak atas pekerjaan layak bagi setiap warga negara merupakan tanggung jawab lintas sektor yang mesti dilakukan secara kolaboratif.

“Hak atas pekerjaan yang layak itu adalah bagian dari HAM. Berarti, bukan hanya milik orang yang bekerja, melainkan setiap warga negara; dan itu menjadi tanggung jawab lintas kementerian, bukan hanya Kementerian Ketenagakerjaan,” ucap Atnike di Kantor Komnas HAM RI, Jakarta, Jumat.

Pihak di sektor pendidikan, imbuh dia, dibutuhkan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang lebih berkualitas. Sementara itu, pelaku sektor industri dan perdagangan dibutuhkan untuk membangun praktik bisnis yang menghormati HAM.

Komnas HAM termasuk ke dalam pihak yang bertanggung jawab atas terpenuhinya hak atas pekerjaan layak tersebut. Dalam konteks ini, Atnike menyebut pihaknya akan lebih banyak berperan dalam sisi pengawasan.

“Komnas HAM itu lebih banyak perannya mengawasi, apakah pemenuhan dan pelindungan HAM sudah dilakukan oleh negara dengan maksimal?” ucapnya.

Lebih lanjut Atnike mendorong pemerintah untuk terus memperkuat upaya memenuhi kewajibannya dalam menghormati, melindungi, dan memenuhi hak atas pekerjaan yang layak, baik sebagai hak ekonomi, sosial, budaya, maupun hak sipil dan politik.

Komnas HAM juga mendorong sektor bisnis untuk menghormati martabat manusia sebagai fondasi dalam relasi kerja dan hubungan industrial, sekaligus mendorong pekerja dan serikat buruh untuk memperjuangkan haknya secara terorganisasi, kolektif, dan damai.

Komnas HAM pada Jumat ini meluncurkan Standar Norma dan Pengaturan (SNP) Nomor 14 tentang Hak atas Pekerjaan yang Layak sebagai pedoman bagi pemerintah maupun pemberi kerja.

Dia menjelaskan bahwa Komnas HAM, melalui SNP Nomor 14 itu, menggali dan merumuskan interpretasi, baik terhadap norma-norma HAM internasional maupun regulasi di tingkat nasional.

Atnike mengajak semua pihak untuk menggunakan SNP dimaksud sebagai alat transformasi dan landasan untuk memperbaiki kebijakan, mendorong reformasi ketenagakerjaan, serta memulihkan martabat buruh di Indonesia.

“Hak atas pekerjaan bukan hanya hak untuk mendapatkan pekerjaan, tetapi hak untuk mendapatkan pekerjaan yang layak,” demikian Ketua Komnas HAM.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta -

Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menilai wacana Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengirim siswa nakal ke barak TNI tidaklah tepat. Atnike menilai TNI tidak memiliki kewenangan untuk melakukan civic education atau pendidikan kewarganegaraan terhadap siswa.

"Sebetulnya itu bukan kewenangan TNI untuk melakukan edukasi-edukasi civic education. Mungkin perlu ditinjau kembali, rencana itu maksudnya apa," tutur Atnike saat ditemui wartawan di kantor Komnas HAM, Jakarta Pusat, Jumat (2/5/2025).

Menurut Atnike, mengirim siswa nakal ke barak TNI sebagai bentuk penghukuman atas kenakalannya tidaklah tepat. Dia mengatakan mengirim siswa untuk dihukum ke barak TNI berada di luar proses hukum.

"Itu proses di luar hukum kalau tidak berdasarkan hukum pidana bagi anak di bawah umur," kata Atnike.

Atnike menjelaskan, pembelajaran di barak militer bisa dilakukan apabila itu menjadi bagian dari pendidikan karier. Misalnya, siswa dikenalkan mengenai tugas TNI, bukan untuk menjalani pendidikan militer.

"Kalau dalam arti, misalnya nih, pendidikan karier, ya, itu biasa. Anak sekolah diajak ke rumah sakit, diajak ke perkebunan, diajak ke restoran, atau apa. Tapi kalau sebagai pendidikan militer, itu mungkin tidak tepat, ya. Cuma, sebagai pendidikan karier untuk anak-anak siswa mengetahui apa tugas TNI, apa tugas Polisi, apa tugas Komnas HAM-itu boleh saja," ujar Atnike.

Sebelumnya, Dedi Mulyadi menyampaikan keinginannya agar ada pendidikan karakter bagi siswa yang dianggap sulit dibina atau terindikasi terlibat dalam pergaulan bebas maupun tindakan kriminal. Pendidikan karakter ini akan melibatkan unsur TNI dan Polri.

"Yang sudah mengarah pada tindakan-tindakan kriminal dan orang tuanya tidak punya kesanggupan untuk mendidik. Artinya, yang diserahkan itu adalah siswa yang oleh orang tuanya di rumah sudah tidak mau lagi, tidak mampu lagi untuk mendidik," kata Dedi usai menjadi pembina upacara Hari Pendidikan Nasional di Rindam III/Siliwangi, Kota Bandung, Jumat (2/5).

Dedi menyebut, siswa nakal yang dikirim ke barak TNI harus mendapat persetujuan dari orang tua. Menurutnya, kebijakan ini telah diterapkan di Kabupaten Purwakarta, di mana ada 39 siswa yang telah mengikuti pendidikan karakter di markas TNI.

"Purwakarta sudah memulai kemarin. Itu kan orang tuanya datang ke Dinas Pendidikan, kemudian ke Bupati, kemudian berkumpul di Kodim kemarin, langsung dimasukkan ke Barak Resimen 1 Sthira Yudha," ucapnya.

(idn/idn)

Jakarta -

Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Atnike Nova Sigiro, menyatakan tak boleh ada pemaksaan dalam program vasektomi. Menurut Atnike, vasektomi adalah bagian dari otoritas atas tubuh seseorang yang tidak bisa dipertukarkan dengan bantuan sosial (bansos).

"Itu juga menyangkut privasi ya, vasektomi atau apa pun yang dilakukan terhadap tubuh merupakan bagian dari hak asasi. Jadi sebaiknya tidak dipertukarkan dengan bantuan sosial atau hal-hal lain," ujar Atnike di kantor Komnas HAM, Jumat (2/5/2025).

Atnike menegaskan pemaksaan vasektomi merupakan bentuk penghukuman terhadap tubuh. "Penghukuman saja tidak boleh. Pemidanaan dengan penghukuman badan seperti itu sebenarnya ditentang dalam diskursus hak asasi manusia," tuturnya.

Ia menambahkan pemaksaan terhadap seseorang untuk menjalani tindakan kontrasepsi merupakan pelanggaran HAM, apalagi jika tindakan seperti vasektomi dijadikan syarat untuk menerima bantuan sosial.

"Apalagi jika itu dipertukarkan dengan bantuan sosial. Itu kan menyangkut otoritas atas tubuh. Pemaksaan KB saja sudah termasuk pelanggaran HAM," tegas Atnike.

Diketahui, Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, berencana memperketat syarat penerima bantuan sosial di wilayahnya. Salah satu syarat yang ditekankan Dedi adalah kewajiban mengikuti program Keluarga Berencana (KB), khususnya bagi laki-laki melalui prosedur vasektomi.

"Boleh dipasang listrik, tapi harus KB dulu. Anaknya nanti bisa dapat beasiswa, boleh, tapi ibunya harus KB dulu. Rutilahu juga begitu, boleh menerima, tapi KB dulu," ujar Dedi, Selasa (29/4/2025).

"Saya selalu menuntut orang yang saya bantu untuk KB dulu. Tapi hari ini, yang saya kejar adalah KB bagi laki-laki," sambungnya.

Simak Video 'Mensos Pastikan Dana Bansos Tak Kena Efisiensi Anggaran':

(isa/isa)

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyatakan, Ketua Kantor Perwakilan Komnas HAM Papua Fritz Ramandey berada dalam kondisi baik-baik saja meski sempat terjebak dalam adu tembak antara aparat dan Organisasi Papua Merdeka (OPM).

Atnike mengatakan, Fritz tidak mengalami luka meski adu tembak antara aparat dan OPM yang terjadi saat pencarian Iptu Tomi Marbun itu berlangsung mencekam.

"Kalau kondisi beliau tidak ada apa-apa, tidak ada luka, dan itu terjadi ketika beliau itu kan memantau tim SAR untuk menemukan Tomi Marbun yang hilang beberapa waktu yang lalu," kata Atnike di Kantor Komnas HAM, Jumat (2/5/2025).

Dia menjelaskan, Fritz ikut dalam rombongan Search and Rescue (SAR) untuk memantau pencarian Tomi Marbun.

Pemantauan itu dilakukan karena pencarian merupakan rekomendasi dari Komnas HAM setelah keluarga Tomi Marbun mengadukan kasus tersebut.

"Maka kemudian kepolisian menindaklanjuti rekomendasi Komnas HAM dengan melakukan pencarian lebih lanjut. Nah, Komnas HAM diminta melakukan pemantauan proses itu," imbuhnya.

Namun, pencarian itu kembali ditutup karena kontak tembak yang terjadi dan membahayakan tim dari Komnas HAM hingga SAR.

"Kami belum mendapatkan laporan lebih lanjut. Kemarin Pak Fritz masih perjalanan juga ke Jayapura, mungkin sekarang sudah tiba," kata Atnike.

Diberitakan, Fritz dan empat anggota kepolisian selamat dari serangan tembakan yang dilakukan OPM.

Serangan ini terjadi saat mereka melakukan mandi cuci kakus (MCK) di Sungai Rawara, Distrik Moskona, Kabupaten Teluk Bintuni, Papua Barat, Minggu (27/4/2025).

Di lokasi pencarian hilangnya Iptu Tomi Marbun, Kasat Reskrim Polres Bintuni, yang berada di pinggiran Sungai Rawara, juga hadir Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Papua Barat, Irjen Pol Jhonny Isir.

Kapolda langsung memimpin pencarian dan rekonstruksi hilangnya Iptu Tomi Marbun di daerah tersebut.

Saat penembakan terjadi dari seberang Sungai Rawara, Kapolda berada di salah satu camp yang ada di lokasi.

“Tidak hanya ada saya, ada juga Kapolda Papua Barat, Irjen Pol Jhonny Isir di sekitar lokasi camp. Saya yang keluar ke pinggir Sungai Rawara untuk MCK,” kata Fritz dalam keterangan yang diterima Kompas.com, Senin (28/4/2025).

Setelah penembakan oleh KKB, Fritz segera berlari menuju tenda kamp untuk berlindung.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Atnike Nova Sigiro mengingatkan bahwa gelar pahlawan nasional semestinya diberikan kepada sosok yang dapat menjadi contoh baik bagi warga negara, salah satunya dalam menghormati HAM.

Hal ini disampaikan Atnike merespons wacana untuk menjadikan Presiden kedua Republik Indonesia Soeharto menjadi pahlawan nasional.

"Mungkin itu yang perlu menjadi pertimbangan. Apakah seseorang bisa menjadi role model yang cukup komprehensif sebagai warga negara yang baik, yang menghormati HAM salah satunya," kata Atnike di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Jumat (2/5/2025).

Atinke menyebutkan, pemberian gelar pahlawan juga harus didasari oleh pertimbangan yang jelas dan komprehensif.

Menurut dia, keberhasilan seseorang pada satu aspek tidak cukup dijadikan alasan untuk menetapkan orang tersebut sebagai pahlawan nasional, tetapi harus melihat banyak aspek.

"Harus jelas, kan? Kita juga undang-undang mengenai kepahlawanan itu perlu dilihat kembali mungkin, apakah kepahlawanan itu hanya melihat satu aspek saja, misalnya, aspek pembangunannya saja atau harus komprehensif," ucap Atnike.

Dalam pemberitaan sebelumnya, Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf menyebut, Presiden ke-2 RI Soeharto berpeluang mendapatkan gelar Pahlawan Nasional pada tahun ini, setelah sempat dua kali diajukan tetapi kandas.

Sebab, menurut Mensos, keputusan mengenai pemberian gelar Pahlawan Nasional akan diumumkan pada November 2025.

"Jadi, itu nanti akan diputus bulan November lah, akhir Oktober atau bulan November itu oleh Presiden. Kalau dari kami, tentu targetnya sebelum Agustus sudah bisa naik ke Dewan Gelar," kata Mensos di Kompleks Istana, Jakarta, Rabu (30/4/2025).

Namun, pria yang karib disapa Gus Ipul ini menjelaskan bahwa tim dari Kementerian Sosial (Kemensos) masih dalam proses pengkajian.

Sebab, ada syarat yang harus dipenuhi sebelum diajukan kepada Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan.