CEO Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) Rosan Roeslani mengatakan aset negara di bawah Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) seperti kawasan Gelora Bung Karno (GBK) juga akan dikelola oleh lembaga tersebut.Artinya, Danantara tak hanya mengelola aset BUMN.

"Jadi GBK dan seluruh lokasi yang ada di sini, pesan beliau (Prabowo) akan dimasukkan ke dalam Danantara," kata Rosan usai ditemui di Town Hall Meeting di JCC Senayan Jakarta, Senin (28/4).

"Jadi yang tadinya berada di bawah Setneg akan berada di bawah Danantara," katanya.

Rosan mengatakan nilai aset negara di bawah Kemensetneg mencapai U$25 miliar pada tahun lalu atau setara Rp420 triliun (kurs Rp16.812 per dolar AS). Nilai aset tersebut akan menambah nilai aset BUMN yang akan dikelola atau assets under manajement (AUM) senilai US$980 miliar atau Rp16,4 ribu triliun.

Dengan begitu, total nilai aset yang akan dikelola Danantara akan mencapai US$1 triliun atau sekitar Rp16,8 ribu triliun (asumsi kurs Rp16.810), sesuai dengan yang ditargetkan Presiden Prabowo.

Presiden Prabowo Subianto sebelumnya mengklaim kekayaan yang akan dikelola oleh Danantara akan mencapai U$1 triliunan.

"Kita hitung aset-aset kita, ternyata kita ini kaya. Mungkin sebentar lagi kekayaan Danantara akan tembus US$1 triliun," ujarny.

Prabowo meyakini apabila dana tersebut dapat dikelola dengan baik maka nantinya akan memberikan hasil yang lebih besar lagi untuk negara dan masyarakat.

Oleh sebab itu, dalam arahannya Prabowo mengaku telah memerintahkan agar dana tersebut dikelola serta dijaga dengan baik dan secara transparan. Ia meminta agar investasi juga dilakukan secara ketat.

"Karena ini adalah kekayaan yang luar biasa dan bisa mendorong kebangkitan kita. Kita kelola dengan baik," tuturnya.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bima akan menempuh jalur hukum buntut pengadangan dan perusakan mobil dinas Wakil Bupati (Wabup) Irfan Zubaidy oleh sejumlah mahasiswa. Kabag Prokopim Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Bima, Suryadin, mengatakan insiden tersebut tergolong tindakan kriminal yang mengancam keselamatan.

"Akan ada upaya tempuh jalur hukum. Tujuannya memberikan efek jera sehingga tindakan-tindakan seperti ini tak terulang lagi," tegas Suryadin, Senin (21/4/2025).

Suryatin mengatakan Pemkab Bima prihatin dan menyayangkan peristiwa itu. Sebab, mobil dinas adalah aset negara.

"Seharusnya aset negara yang dibeli dari uang rakyat ini dijaga bersama-sama," ucap Suryadin.

Menurut Suryadin, Pemkab Bima menghormati dan menghargai kebebasan pendapat serta aspirasi yang disampaikan oleh elemen mahasiswa maupun masyarakat. Namun, dia berharap penyampaian aspirasi ditempuh dengan cara-cara dialogis, bukan anarkistis.

"Kami imbau aspirasi yang disampaikan bukan dengan cara anarkistis yang berdampak buruk dan membawa citra kurang baik bagi daerah," kata pejabat yang akrab disapa Yan itu.

Suryadin mengungkapkan Wabup Irfan saat ini dalam kondisi baik, meski mobil dinas yang ditumpanginya mengalami kerusakan.

"Wakil Bupati baik-baik saja, mobil dinasnya alami kerusakan bagian depan," ungkao Suryadin.

Suryadin mengatakan mobil dinas jenis Fortuner dengan pelat nomor merah EA 2 Y itu ditumpangi oleh Wabup Bima bersama ajudannya. Namun, saat melintas di ruas jalan negara lintas Bima-Sumbawa, tepatnya di depan kampus STKIP Taman Siswa Padolo, Kecamatan Palibelo, tiba-tiba diadang oleh sejumlah mahasiswa.

"Diadang saat Wakil Bupati dari kediamannya menuju kantor untuk dinas (bekerja)," tandas dia.

Video: Dedi Mulyadi Panggil Walkot Depok soal Izinkan ASN Mudik Pakai Mobil Dinas

Video: Dedi Mulyadi Panggil Walkot Depok soal Izinkan ASN Mudik Pakai Mobil Dinas

Jakarta (ANTARA) - PT Produksi Film Negara (Persero) atau PFN menegaskan komitmennya dalam mendukung penegakan hukum terkait kasus dugaan penyerobotan tanah milik negara di Jalan Kapten Piere Tendean Nomor 41, Jakarta Selatan.

Acting Head of Corporate Secretary PFN Ihsan Chairdiansyah menjelaskan tanah tersebut telah menjadi bagian dari aset PFN sejak tahun 1960. Namun, sejak awal 1990-an, muncul berbagai klaim oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

“Sejak tahun 2012, tanah tersebut secara fisik diduduki oleh oknum TNI AD yang mengatasnamakan ahli waris almarhum M. Musa bin Muhidin alias Bek Musa, meskipun gugatan mereka telah kalah di pengadilan tata usaha negara dan pengadilan perdata,” ucap Ihsan dalam keterangan yang dikonfirmasi di Jakarta, Kamis.

ebagai langkah hukum dan administratif lanjutan, PFN telah berkoordinasi dengan berbagai instansi terkait. PFN juga telah melaporkan kasus tersebut ke Pusat Polisi Militer Angkatan Darat (Puspomad) pada 22 Mei 2023.

Menurut Ihsan, berkas perkara telah dinyatakan lengkap dan dilimpahkan ke Oditurat Militer Jakarta II, sebagaimana surat Danpuspomad Nomor R/671/X/2024 tanggal 23 Oktober 2024.

Selanjutnya, oknum TNI AD tersebut telah ditetapkan sebagai tersangka dan pada hari ini, Kamis, dilakukan pembacaan surat dakwaan terhadap yang bersangkutan di Pengadilan Militer II-08 Jakarta pukul 09.00 WIB.

Di sisi lain, oknum TNI AD tersebut sempat melaporkan PFN melalui Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polda Metro Jaya dengan tuduhan dugaan tindak pidana pengaduan palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 317 KUHP.

Laporan tersebut ditujukan kepada Manajer Hukum dan Direktur Utama PFN. Namun, setelah dilakukan penyelidikan, Polda Metro Jaya menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) Nomor S.Tap/45/II/2025/Ditreskrimum pada 13 Februari 2025.

“Surat ini menegaskan bahwa tidak ditemukan adanya peristiwa pidana dalam laporan tersebut sehingga penyidikan terhadap Direktur Utama dan Manajer Hukum PFN resmi dihentikan,” tutur Ihsan.

Selain aspek hukum, kata dia, PFN juga telah memperoleh surat pencabutan blokir dan penghapusan catatan perkara atas buku tanah Hak Pakai Nomor 75/Kuningan Barat dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Jakarta Selatan.

Keputusan tersebut tertuang dalam surat nomor B/HP.020.01/1074-31.74.300/V/2024 tanggal 31 Mei 2024, yang dikeluarkan sebagai tanggapan atas permohonan pencabutan blokir yang diajukan oleh PFN pada 31 Oktober 2023.

“Dengan keputusan ini, tanah tersebut telah dinyatakan tidak dalam sengketa atau clear and clean, yang semakin menegaskan status kepemilikan PFN atas aset tersebut,” ujarnya.

Dikatakan Ihsan, tanah di Jalan Kapten Piere Tendean No. 41, Jakarta Selatan telah menjadi aset PFN sejak tahun 1960. Pada saat itu, PFN yang masih berstatus sebagai unit pelaksana teknis di bawah Kementerian Penerangan memperoleh tanah tersebut dari Bank Pembangunan Indonesia.

“Kepemilikan ini kemudian diperkuat dengan penerbitan Sertifikat Hak Pakai Nomor 75/Kuningan Barat atas nama Departemen Penerangan pada tahun 1987,” tuturnya.

Seiring perubahan bentuk badan hukum PFN menjadi perusahaan umum berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1988, status kepemilikan tanah tersebut dikukuhkan kembali melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 781/KMK.016/1993 tanggal 6 Agustus 1993.

Sejak awal 1990-an, muncul berbagai klaim kepemilikan. Padahal, kata Ihsan, sejak tahun 1954, tanah tersebut telah dimiliki dan digunakan oleh Perusahaan Film Nasional Indonesia dan akhirnya secara resmi dikuasai oleh PFN sejak tahun 1960 tanpa adanya gugatan atau sengketa hingga dekade 1990-an.

“Dalam berbagai proses peradilan, baik di pengadilan tata usaha negara maupun dalam perkara perdata, PFN telah memperoleh putusan hukum yang menguatkan kepemilikannya,” ujar dia.

Lebih lanjut, Ihsan menyebut PFN akan terus menempuh langkah hukum yang diperlukan guna melindungi kepentingan negara serta memastikan setiap aset yang dikelola tetap berada dalam penguasaan yang sah.

“Langkah ini sejalan dengan upaya PFN guna mendukung pengembangan industri perfilman nasional secara berkelanjutan,” demikian Ihsan.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala BPI Danantara Muliaman Darmansyah Hadad mengatakan, penyelesaian aturan terkait Badan Pengelola BP Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) akan selesai pada pertengahan bulan depan.

"Lagi dipersiapkan, doain saja mudah-mudahan pertengahan bulan lah lihat saja (penyelesaian aturannya)," ucap dia ketika ditemui usai acara Launching BSI Gold, Kamis (28/11/2024) malam.

Muliaman berharap, BPI Danantara bisa sesuai dengan harapan dari Presiden RI Prabowo Subianto dan masyarakat. Salah satunya adalah adanya pengelolaan yang profesional, transparan, dan mengedepankan prinsip tata kelola yang baik.

"Sehingga jadi partner investor luar dan dalam yang kredibel, kalau tidak gitu kan tidak jalan," imbuh dia.

Muliaman menerangkan, BPI Danantara itu adalah lembaga yang nantinya akan mengkonsolidasi aset-aset negara yang dipisahkan.

Aset tersebut kemudian di-leverage untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang lebih tinggi. Adapun, leverage tersebut dapat berwujud berbagai macam.

Sebagai gambaran, ia mencontohkan, ketika terjadi penggabungan akan tercipta skala ekonomi yang lebih besar.

Dalam ukuran tertentu, entitas yang memiliki skala ekonomi lebih besar bisa mengeluarkan surat utang dengan bunga yang lebih murah.

Muliaman menjelaskan, salah satu alasan pembentukan BPI Danantara sendiri adalah bagaimana potensi ekonomi dari aset terpisah ini dapat dioptimalkan.

"Akan jadi engine kedua setelah APBN, jadi ada gerakan ekonomi karena APBN dan gerakan ekonomi dari konsolidasi dan leverage dari ini," ujar dia.

Harapannya, BPI Danantara dapat membantu mencapai tujuan untuk mencetak pertumbuhan ekonomi Indonesia yang lebih tinggi.

Sebagai informasi, pembentukan BPI Danantara membutuhkan landasan hukum yang solid, dengan revisi pada Undang-Undang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menjadi bagian dari agenda utama.

Aturan tersebut akan berbentuk Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden.

Langkah ini diperlukan untuk mendukung kewenangan Danantara dalam mengelola investasi pemerintah secara mandiri dan profesional. Dengan demikian, pemerintah akan mendiskusikan lebih lanjut perihal undang-undang tersebut dengan berbagai kementerian terkait agar dapat diselesaikan secara bertahap.