Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyatakan pemerintah siap membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset bersama DPR RI. Aturan itu dipandang perlu untuk kepastian hukum soal merampas aset hasil korupsi.

"Pemerintah kapan saja siap sedia membahas RUU Perampasan Aset yang inisiatifnya telah diajukan DPR sejak 2003," kata Yusril melalui keterangan tertulis, dikutip Sabtu (3/5/2025).

Yusril menyebut pemerintah memandang perampasan aset hasil korupsi perlu diatur dengan undang-undang. Tujuannya, agar hakim memiliki dasar hukum yang kuat dalam mengambil keputusan.

"Kapan aset yang diduga sebagai hasil korupsi itu dapat disita dan kapan harus dirampas untuk negara, semua harus diatur dengan undang-undang agar tercipta keadilan dan kepastian hukum serta penghormatan terhadap HAM," jelas Yusril.

Dia juga menekankan UU Perampasan Aset penting untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan, termasuk tindakan sewenang-wenang oleh aparat penegak hukum (APH).

"Penegakan hukum dalam perampasan aset ini harus dilakukan secara tegas, namun tetap menghormati asas keadilan, kepastian hukum, serta hak asasi manusia," tegas dia.

Yusril kemudian menyinggung pengalaman serupa saat pembahasan RUU KUHAP yang diajukan DPR pada masa Presiden Joko Widodo. Saat itu, lanjutnya, DPR melakukan revisi dan penyempurnaan naskah akademik terlebih dahulu sebelum membahasnya bersama pemerintah.

"Ada kemungkinan DPR akan melakukan hal yang sama dengan RUU Perampasan Aset yang telah diajukan di era Presiden Jokowi dan baru akan dibahas pada masa Presiden Prabowo Subianto sekarang," tuturnya.

Di sisi lain, Yusril menegaskan komitmen Presiden Prabowo dalam pemberantasan korupsi sangat kuat, termasuk saat peringatan Hari Buruh di Monas beberapa waktu lalu.

"Aset hasil korupsi memang harus dirampas untuk mengembalikan kerugian negara dan mengembalikan uang rakyat," ujar dia.

Terakhir, Yusril menyatakan RUU Perampasan Aset juga sejalan dengan Konvensi PBB tentang Pemberantasan Korupsi (United Nations Convention Against Corruption) yang telah diratifikasi oleh Indonesia pada 2006.

"Perampasan itu tidak hanya dapat dilakukan terhadap aset hasil korupsi di dalam negeri, tetapi juga terhadap aset-aset yang ada di luar negeri," pungkasnya.

Prabowo Dukung RUU Perampasan Aset

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya memberantas korupsi hingga ke akar-akarnya. Dia juga heran jika ada demonstrasi mendukung koruptor.

"Saya mendukung Undang-Undang Perampasan Aset. Enak aja, udah nyolong, nggak mau kembalikan aset. Gue tarik ajalah itu," ujar Prabowo disambut sorak-sorai para buruh saat perayaan May Day di Monas, Kamis (1/5).

Ia juga menyoroti fenomena yang menurutnya aneh, yakni adanya demonstrasi yang mendukung koruptor. "Gue heran, di Indonesia ada demo mendukung koruptor, tuh, gue heran," katanya.

Simak Video: Prabowo Dukung UU Perampasan Aset: Udah Nyolong Nggak Mau Kembalikan

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, menekankan kelayakan suatu pekerjaan tidak bisa semata-mata dinilai dari sudut pandang pemberi kerja. Menurutnya, pekerjaan yang layak harus dipandang secara menyeluruh, mencakup kondisi kerja, jam kerja yang manusiawi, serta perlindungan sosial bagi pekerja.

"Suatu pekerjaan tidak otomatis dikatakan layak hanya karena dianggap demikian oleh pemberi kerja. Penilaian kelayakan harus mencakup berbagai aspek yang menjamin martabat dan kesejahteraan pekerja," ujar Yassierli dalam keterangan tertulis, Sabtu (3/5/2025).

Hal itu disampaikan Yassierli ketika memberikan sambutan pada Diskusi Publik Standar Norma dan Pengaturan tentang Hak atas Pekerjaan yang Layak, yang diselenggarakan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), di Jakarta, Jumat (2/5).

Yassierli mengatakan jika merujuk pada rancangan Strategi, Mekanisme, dan Pelaksanaan (SMP) dari Komnas HAM yang menjadi panduan komprehensif untuk memastikan perlindungan dan promosi hak asasi manusia di lingkungan kerja, telah menjadi acuan penting bagi Kementerian Ketenagakerjaan dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Lebih lanjut, ia menyebut bahwa tantangan berikutnya adalah mengedukasi seluruh pemangku kepentingan, baik pekerja maupun pengusaha, agar memahami pentingnya budaya kerja yang menghormati hak asasi manusia.

"PR kita sekarang adalah membangun budaya yang mendukung kesadaran bahwa pekerjaan layak adalah bagian penting dari hak asasi manusia. Diperlukan edukasi agar kedua belah pihak memiliki pemahaman yang sama," ucapnya.

Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Atnike Nova Sigiro, turut menegaskan bahwa pekerjaan layak merupakan bagian integral dari hak asasi manusia. Menurutnya, hak atas pekerjaan yang layak bukan hanya milik mereka yang telah bekerja, melainkan hak setiap warga negara.

"Pekerjaan yang layak adalah bagian dari hak asasi manusia. Ini bukan hanya hak mereka yang sudah bekerja, tetapi hak setiap warga negara untuk memperoleh pekerjaan yang layak," ujar Atnike.

Atnike juga menekankan bahwa pemenuhan hak atas pekerjaan layak bukan semata-mata tanggung jawab Kementerian Ketenagakerjaan. Hal tersebut, katanya, merupakan tanggung jawab lintas sektor dan lintas kementerian.

"Ada peran besar dari sektor pendidikan untuk mencetak sumber daya manusia yang lebih baik. Sektor industri dan perdagangan juga perlu membangun praktik bisnis yang menghormati hak asasi manusia. Selain itu, kementerian dan lembaga lainnya, termasuk Komnas HAM, juga ikut bertanggung jawab," jelas Atnike.

"Komnas HAM berkomitmen untuk terus mendorong sinergi lintas sektor dalam memastikan pemenuhan hak atas pekerjaan yang layak bagi seluruh masyarakat Indonesia," tambahnya.

Simak juga Video: Menaker Ungkap Pengangguran Lulusan SMA dan SMK Capai 3 Juta

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Atnike Nova Sigiro, menyatakan tak boleh ada pemaksaan dalam program vasektomi. Menurut Atnike, vasektomi adalah bagian dari otoritas atas tubuh seseorang yang tidak bisa dipertukarkan dengan bantuan sosial (bansos).

"Itu juga menyangkut privasi ya, vasektomi atau apa pun yang dilakukan terhadap tubuh merupakan bagian dari hak asasi. Jadi sebaiknya tidak dipertukarkan dengan bantuan sosial atau hal-hal lain," ujar Atnike di kantor Komnas HAM, Jumat (2/5/2025).

Atnike menegaskan pemaksaan vasektomi merupakan bentuk penghukuman terhadap tubuh. "Penghukuman saja tidak boleh. Pemidanaan dengan penghukuman badan seperti itu sebenarnya ditentang dalam diskursus hak asasi manusia," tuturnya.

Ia menambahkan pemaksaan terhadap seseorang untuk menjalani tindakan kontrasepsi merupakan pelanggaran HAM, apalagi jika tindakan seperti vasektomi dijadikan syarat untuk menerima bantuan sosial.

"Apalagi jika itu dipertukarkan dengan bantuan sosial. Itu kan menyangkut otoritas atas tubuh. Pemaksaan KB saja sudah termasuk pelanggaran HAM," tegas Atnike.

Diketahui, Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, berencana memperketat syarat penerima bantuan sosial di wilayahnya. Salah satu syarat yang ditekankan Dedi adalah kewajiban mengikuti program Keluarga Berencana (KB), khususnya bagi laki-laki melalui prosedur vasektomi.

"Boleh dipasang listrik, tapi harus KB dulu. Anaknya nanti bisa dapat beasiswa, boleh, tapi ibunya harus KB dulu. Rutilahu juga begitu, boleh menerima, tapi KB dulu," ujar Dedi, Selasa (29/4/2025).

"Saya selalu menuntut orang yang saya bantu untuk KB dulu. Tapi hari ini, yang saya kejar adalah KB bagi laki-laki," sambungnya.

Simak Video 'Mensos Pastikan Dana Bansos Tak Kena Efisiensi Anggaran':

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Beberapa waktu terakhir, publik kembali dikejutkan oleh mutasi besar-besaran di salah satu institusi penegak hukum. Langkah cepat itu dilakukan setelah muncul temuan uang tunai dalam jumlah fantastis di lingkungan internal lembaga tersebut. Respons organisasi memang tampak tegas. Namun dalam situasi seperti ini, kita perlu jujur bertanya: apakah cukup hanya dengan mengganti orang, atau kah sesungguhnya sedang menghadapi persoalan sistemik yang jauh lebih dalam?

Sebagai bangsa yang menjunjung prinsip negara hukum, kita menaruh harapan besar pada lembaga penegak hukum sebagai tiang utama keadilan. Harapan itu tentu tidak akan bisa diwujudkan jika proses pembinaan dan promosi di dalamnya masih berjalan di luar prinsip meritokrasi. Padahal, semestinya setiap jabatan diberikan kepada mereka yang memiliki rekam jejak bersih, kompetensi baik, serta integritas. Namun yang terjadi, kita masih sering melihat praktik di mana jabatan strategis didistribusikan bukan karena kualitas, tetapi karena kedekatan ataupun kepentingan. Inilah pangkal masalah yang perlu kiranya dipertimbangkan untuk didiskusikan secara terbuka.

Lebih jauh, banyak pihak memandang pengaruh biaya politik yang tinggi. Biaya pilkada yang tinggi dapat menjadi "potensi" kandidat kepala daerah untuk mencari dukungan finansial. Setelah terpilih, hubungan kekuasaan yang terbentuk di masa kampanye dapat berlanjut dalam bentuk kompromi dan balas jasa, meskipun tidak semuanya. Namun apabila hal ini terjadi, maka jabatan publik dapat menjadi alat tukar dan posisi sehingga dapat rentan terseret dalam berbagai kepentingan yang tidak netral, sehingga oleh karenanya diatur lebih lanjut dalam UU ASN sebagai langkah solutif yang disebutkan sebagai Asas Netralitas.

Letak persoalan paling fundamental, jika jabatan tidak lagi diberikan kepada mereka yang paling layak secara merit berdasarkan kualifikasi etika integritas, kompetensi dan kinerja, maka kita sedang merusak sendi paling dasar dari negara hukum. Lebih jauh lagi, dapat dianggap sedang mengingkari jati diri ASN sebagai pelayan publik.

Potensi persoalan lain yang dapat terjadi adalah pihak dekat dengan kekuasaan tertentu dapat diberi keistimewaan namun mereka yang menjaga prinsip integritas justru dapat tersingkir pelan-pelan, maka sebagai penjebatan untuk memberikan perlindungan dan keadilan negara terhadap proses mutasi rotasi, perlu sistem mutasi promosi yang adil/tidak diskriminasi sesuai Meritokrasi Asas Keadilan dan Kesetaraan dalam UU ASN. Salah satu indikator tidak berjalannya sistem Meritokrasi adalah ditandai adanya diskriminasi perlakuan dan perlindungan bagi para ASN nya. Tidak diberikan perlindungannya oleh negara dalam hal ini, akan dapat membuat dampak para ASN antipati atau mencari perlidungan kerja ke tempat lain demi alasan kenyamanan dan kepastian kesinambungan jenjang karir.

Sebagai mantan bagian dari lembaga independen pengawas ASN, melihat pentingnya mengembalikan marwah ASN sebagai pelayan publik. ASN bukan alat kekuasaan. Mereka digaji oleh negara untuk melayani publik, bukan untuk mencari keuntungan pribadi atau mempertahankan kelompok politik tertentu. Pasal demi pasal dalam Undang-Undang ASN sebenarnya sudah sangat jelas mengatur "netralitas" dan akuntabilitas aparatur. Namun implementasinya kerap masih jauh dari ideal, terlebih dengan dibubarkannya lembaga independen Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) yang dalam tugasnya menjaga, mengawal, dan mengawasi marwah meritokrasi.

Tentu tak bisa terus-menerus menyalahkan individu. Yang perlu dibenahi adalah sistemnya. Khusus terhadap instansi penegak hukum, sudah waktunya asesmen jabatan tidak hanya mengukur kecakapan teknis, tetapi juga menempatkan "integritas" sebagai indikator penilaian utama. Penilaian terhadap moralitas, keterbukaan terhadap pengawasan, serta rekam jejak integritas dalam bekerja harus diberi bobot yang lebih besar dibanding nilai angka-angka lain, bahkan dapat menjadi penentu lolos tidaknya promosi. Dan setiap proses seharusnya tidak lagi dilakukan secara tertutup. Instrumen pengawas harus diberi ruang yang lebih nyata dalam pengambilan keputusan, bukan sekadar menjadi stempel atau tamu undangan atau pelengkap.

Seperti yang kita tahu, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka membawa visi besar "Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045." Visi ini dijabarkan ke dalam delapan misi strategis yang dikenal dengan nama Asta Cita. Dua di antaranya secara langsung menyentuh isu penting soal reformasi birokrasi dan penegakan hukum, yaitu: pertama, memperkuat reformasi di bidang politik, hukum, dan birokrasi serta mendorong pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba; kedua, memperkuat nilai-nilai Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia.

Misi-misi ini menunjukkan bahwa pemerintah punya komitmen serius untuk membangun birokrasi dan sistem penegakan hukum yang bersih, terbuka, dan berintegritas. Dalam konteks ini, reformasi aparatur sipil negara (ASN) tak cukup hanya dengan mengganti atau memutasi pejabat. Perubahan yang dibutuhkan adalah reformasi menyeluruh, mulai dari penerapan sistem meritokrasi dalam rekrutmen dan promosi, pengawasan yang kuat dari dalam dan luar, sampai pembentukan budaya kerja yang menjunjung tinggi etika dan integritas.

Dengan menjadikan Asta Cita sebagai landasan strategi reformasi ASN dan penegakan hukum, harapannya bisa terbentuk birokrasi yang profesional dan lembaga hukum yang benar-benar dipercaya oleh masyarakat.

ASN, termasuk di dalamnya para penegak hukum, memegang amanah untuk melayani seluruh rakyat Indonesia. Dalam kerangka inilah, ASN bukan hanya pelaksana tugas administratif, melainkan juga penjaga moral bangsa. Mereka adalah garda terdepan dalam memastikan bahwa keadilan sosial benar-benar hadir dalam kehidupan sehari-hari rakyat, bukan hanya sebagai jargon dalam konstitusi. Ketika masyarakat kecil diperlakukan adil, ketika hukum tidak tumpul ke atas, maka itulah saat kehadiran negara benar-benar dirasakan oleh rakyat.

Di sisi lain, perubahan besar selalu dimulai dari contoh kecil. Pemimpin-pemimpin khususnya di lembaga penegak hukum harus mampu menjadi teladan. Dalam budaya kita, pepatah lama masih sangat relevan: "Ing ngarso sung tulodo." Ketika yang di atas bekerja jujur, dan menjunjung tinggi integritas dan etika, maka semangat itu akan turun ke bawah. Namun jika yang di atas permisif terhadap pelanggaran, maka ke bawah pun akan ikut longgar. Itulah mengapa keteladanan pemimpin tidak bisa digantikan dengan aturan tertulis seketat apa pun.

Sudah waktunya menanamkan kembali mindset ASN sebagai pelayan publik dalam arti yang utuh. Bekerja sebagai ASN adalah bentuk pengabdian, bukan tempat mencari keuntungan pribadi. Etika, integritas, empati, dan pelayanan dengan tulus kepada rakyat harus menjadi napas dari setiap tindakan, bukan sekadar catatan dalam kode etik. Dan hal ini tidak cukup diajarkan lewat pelatihan, tapi harus dicontohkan dari atas oleh mereka yang memimpin lembaga-lembaga strategis.

Pengawasan berjenjang dan pembinaan yang aktif juga tidak kalah penting. Banyak pelanggaran yang sebenarnya bisa dicegah jika ada sistem peringatan dini (early warning system) yang berjalan. Atasan langsung harus berani bersikap secara obyektif sesuai praturan perundang-undangan, tidak tipis kuping semata, penyimpangan yang faktual jangan menunggu sampai kasus mencuat ke publik. Dan dalam banyak kasus, pelanggaran besar akan mempengaruhi sistem dan biasanya berawal dari pembiaran terhadap pelanggaran-pelanggaran kecil yang terus menerus dalam kata lain pola pembinaan yang diharapkan tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Perlu diingat kembali tujuan dasar bernegara, sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945, yaitu untuk "melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan...". Maka, keberadaan ASN dan lembaga penegak hukum bukanlah untuk melindungi kepentingan kelompok, melainkan untuk menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Karena itu, dalam pelayanan penegakan hukum, yang dibutuhkan bukan sekadar pengetahuan prosedural, melainkan pikiran positif dan hati nurani yang bersih. Keputusan-keputusan yang menyangkut nasib orang lain harus lahir dari kesadaran untuk menegakkan kebenaran secara hakiki, bukan karena tekanan jabatan, iming-iming kekuasaan dan jabatan, atau kepentingan uang. Selama penegakan hukum masih ditentukan hanya oleh kepentingan subyektif tanpa mempertimbangkan kejujuran dari hati nurani yang bersih akan kebenaran dan keadilan, maka penegakan hukum tidak akan pernah benar-benar hadir di tengah masyarakat.

Mindset pelayan publik harus ditanamkan kembali. ASN adalah instrumen negara untuk memenuhi mandat konstitusi dan nilai pelaksanaan kebijakan publik. Jika ASN kehilangan kepekaan terhadap nilai keadilan sosial yang diperjuangkan rakyat, maka kegagalan sistem reformasi birokrasi yang dicanangkan hanya tinggal menunggu waktu atau hanya sebatas simbol formalitas.

Disisi lain, "sumpah jabatan" yang diucapkan setiap ASN, pejabat, dan/atau penyelenggara negara bukanlah formalitas belaka. Sumpah itu disaksikan bukan hanya oleh atasan dan rekan kerja, tetapi juga oleh masyarakat, dan lebih dari itu oleh Tuhan Yang Maha Mengetahui. Ia adalah janji moral dan spiritual yang melekat selama seseorang menyandang amanah tugas negara. Bila sumpah itu dijalani dengan kesadaran penuh, maka setiap tindakan akan dipertimbangkan secara etis dan bijaksana, dalam makna akan melewati ujian dari Tuhan Yang Maha Kuasa atas kepentingan dan kemanfaatan sesama ciptaan Nya, namun jika sumpah dianggap simbol seremonial, maka tak akan ada lagi pembatas antara kehormatan dan penyimpangan.

Di ujung semua ini, yang diperjuangkan bukan sekadar bersih-bersih institusi. Tapi memulihkan kepercayaan rakyat bahwa hukum memang ditegakkan tanpa pandang bulu. Bahwa aparat penegak hukum memang layak dihormati, karena mereka bekerja bukan untuk kekuasaan, melainkan untuk keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum bagi para pencari keadilan yang benar-benar beritikad baik.

Mutasi yang terjadi mungkin bisa menjadi titik awal, namun seyogyanya tidak boleh berhenti sampai di sana. Perlu ada reformasi menyeluruh, mulai dari sistem rekrutmen, asesmen integritas, pengawasan, keteladanan hingga pembenahan budaya kerja. Dan untuk mewujudkan itu, kiranya semua harus sepakat: bahwa setiap penyimpangan yang rusak bukan hanya orang, tapi sistem secara menyeluruh. Dan membenahi sistem adalah tugas bersama karena reformasi membutuhkan dukungan politik dan segenap komponen bangsa, tanpanya cita-cita reformasi birokrasi mewujudkan SDM dan Pemerintahan yang berkualitas hanya menjadi lip service, Komitmen saja belum tentu terwujud tanpa adanya konsistensi dalam pelaksanaannnya.

Mantan Direktur Kebijakan Bakamla, Asisten Komisioner KASN, Mahasiswa S3 Kebijakan Publik,IGN Agung Y. Endrawan

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas menyebut pihaknya masih menyusun daftar inventaris masalah (DIM) terkait revisi KUHAP. Supratman mengatakan akan melakukan rapat dengan Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, hingga kepolisian membahas DIM tersebut.

"Kami lagi akan melakukan rapat koordinasi dengan Mahkamah Agung, kemudian Mensesneg, kemudian Kejaksaan Agung, Kepolisian untuk meminta masukkan dalam rangka penyusunan," kata Supratman di kantor Kemenkum, Selasa (15/4/2025).

Supratman menyebut revisi tersebut tidak mengubah tugas pokok dan fungsi (tupoksi) dari Kejaksaan dan Polri. "Terkait dengan tupoksi di antara Kepolisian, Kejaksaan dan juga Pengadilan, saya rasa tidak banyak berubah, hampir nggak ada," sebutnya.

Dia menjelaskan, dalam revisi itu, banyak diatur soal perlindungan hak asasi manusia (HAM) terhadap para pelanggar hukum. Termasuk soal mekanisme restorative justice.

"Kalau saya lihat ya, dari aturan yang, draf yang dari DPR terkait KUHAP, itu lebih banyak terkait dengan perlindungan kepada orang yang diduga melakukan. Dalam hal ini adalah tersangka. Ini menyangkut soal perlindungan hak asasi manusia yang lebih banyak," sebutnya.

Simak juga Video 'DPR Terima Surpres Penunjukan Wakil Pemerintah di RUU KUHAP':

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Republik Indonesia, Yusril Ihza Mahendra, bertemu dengan Menteri Kehakiman Prancis, Gérald Darmanin, di Paris, Kamis (27/3).

Kedua menteri membahas sejumlah hal, mulai dari kerja sama bilateral di bidang hukum hingga kasus penyitaan aset Indonesia oleh perusahaan Navayo Internasional.

Pengadilan Prancis telah menetapkan penyitaan terhadap aset-aset Pemerintah Republik Indonesia yang berada di Paris buntut sengketa dengan Navayo Internasional. Kasus ini berangkat dari mandeknya proyek Satelit Komunikasi Pertahanan (Satkomhan) pada 2015 di mana Kementerian Pertahanan (Kemhan) RI gagal memenuhi kewajiban kepada Navayo selaku salah satu perusahaan kontrak.

Pada pertemuan itu, Yusril menyampaikan bahwa pemerintah RI menghormati putusan Pengadilan Prancis. Kendati begitu, ia menekankan kekhawatiran terhadap prosedur yang telah diambil.

"Kami sangat memperhatikan keputusan ini karena pengadilan Prancis telah menetapkan penyitaan terhadap aset-aset diplomatik tanpa terlebih dahulu memanggil Pemerintah Indonesia sebagai pihak dalam persidangan," kata Yusril dalam keterangannya, Kamis (27/3).

Menurut Yusril, hal ini bertentangan dengan asas-asas praktik pengadilan internasional, di mana semua pihak yang terlibat dalam suatu perkara seharusnya diberikan kesempatan untuk memberikan keterangan sebelum putusan dijatuhkan.

"Kelalaian terhadap prinsip ini menimbulkan pertanyaan besar tentang kredibilitas pengadilan Prancis dalam menangani permohonan yang diajukan oleh Navayo Internasional," ujarnya.

Selain itu, Yusril juga menegaskan bahwa aset-aset yang disita merupakan objek diplomatik yang seharusnya dilindungi oleh Konvensi Wina.

"Aset diplomatik suatu negara di luar negeri tidak boleh disita oleh pihak swasta. Jika penyitaan ini tetap dikabulkan, maka akan menjadi preseden buruk bagi hubungan diplomatik internasional," tegasnya.

Menanggapi keberatan yang disampaikan oleh Pemerintah Indonesia, pihak Prancis menyatakan bahwa seluruh informasi terkait telah disampaikan kepada Pengadilan, termasuk konfirmasi dari Kementerian Luar Negeri Prancis bahwa aset yang disita adalah properti diplomatik Pemerintah Indonesia.

Pengadilan juga telah memberikan kesempatan bagi Pemerintah RI untuk mengajukan banding atas putusan tersebut, dengan sidang dijadwalkan pada Mei mendatang.

"Kami akan memanfaatkan kesempatan ini untuk menyampaikan keberatan, sanggahan, dan bantahan atas putusan pengadilan tersebut. Kami berharap pengadilan dapat mempertimbangkan fakta-fakta yang ada dan membatalkan keputusan yang telah diambil sebelumnya," kata Yusril.

Pemerintah RI saat ini telah menunjuk pengacara Prancis yang berpengalaman dalam menangani kasus penyitaan aset negara untuk menghadapi persidangan ke depan. Selain itu, Kemenko Kumham Imipas juga akan mengirimkan perwakilan untuk memberikan keterangan dalam persidangan.

Pada kesempatan yang sama, Yusril turut menyampaikan bahwa Pemerintah Indonesia telah mengambil langkah-langkah hukum di dalam negeri terkait kasus Navayo Internasional. Ia mengaku telah berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung untuk menangani dugaan fraud dalam perjanjian antara Navayo dengan Kemhan RI.

"Dugaan fraud ini telah dikemukakan dalam persidangan Arbitrase Singapura, namun langkah hukum pidana tetap diperlukan untuk menangani kasus ini lebih lanjut," jelasnya.

Selain membahas kasus sengketa Navayo, kedua menteri juga membahas sejumlah hal mulai dari perjanjian ekstradisi, pertukaran serta pemulangan narapidana (exchange and transfer of prisoner), serta perjanjian bantuan hukum timbal balik (Mutual Legal Assistance/MLA) antara kedua negara.

Komisi III DPR RI mendorong agar Komnas HAM dilibatkan dalam mengusut kasus hilangnya mantan Kasat Reskrim Polres Teluk Bintuni Iptu Tomi Samuel Marbun saat operasi penangkapan kelompok kriminal bersenjata (KKB). Komisi III DPR juga menyayangkan pencarian Iptu Tomi sempat dihentikan.

Anggota Komisi III DPR, Gilang Dhielafararez mendesak agar pencarian terhadap Iptu Tomi terus dilanjutkan hingga ditemukan. Menurutnya, penghentian pencarian tanpa hasil yang jelas adalah pelanggaran terhadap hak asasi manusia (HAM) dan hak warga negara yang dijamin oleh konstitusi.

"Negara tidak boleh tinggal diam ketika salah satu abdinya hilang dalam tugas. Setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan hukum, dan negara tidak boleh abai terhadap mereka yang hilang dalam tugas negara," kata Gilang Dhielafararez dalam keterangannya, Rabu (19/5/2025).

Gilang menilai penghentian pencarian Iptu Tomi tidak memberikan keadilan bagi pihak keluarga korban. Dia berharap Polri memberikan perlindungan bagi setiap anggota polisi dalam menjalankan tugas.

"Penghentian pencarian Iptu Tomi adalah ketidakadilan bagi keluarganya. Hak asasi manusia harus ditegakkan dan Polri wajib memberikan perlindungan bagi personelnya dalam setiap tugas yang mereka kerjakan," katanya.

Lebih lanjut, Gilang menyebut Polri juga bertanggung jawab memberikan kejelasan kepada pihak keluarga korban. Apalagi istri Iptu Tomi juga terus menaruh harapan bahwa suaminya masih dalam kondisi selamat dan khawatir tengah berjuang sendirian bertahan hidup di luar sana.

"Apalagi dari pernyataan istri yang bersangkutan, anaknya yang masih kecil terus menanyakan keberadaan Iptu Tomi. Setiap anggota Polri saya yakin pasti punya beban moral yang sama saat bertugas meninggalkan keluarga," papar Gilang.

Selain itu, Gilang meminta Komnas HAM agar dilibatkan dalam investigasi kasus hilangnya Iptu Tomi. Dia ingin memastikan tidak ada pelanggaran hak asasi dalam kasus ini.

"Aparat penegak hukum wajib memberikan informasi yang transparan dan terbuka kepada keluarga korban. Hak keluarga untuk mendapatkan kejelasan tentang nasib anggota keluarganya harus dihormati dan tidak boleh diabaikan oleh negara," urainya.

"Pemerintah juga harus memastikan bahwa keluarga dan saksi-saksi yang terlibat dalam kasus ini tidak mengalami tekanan atau ancaman. Negara tidak boleh meninggalkan atau abai terhadap nasib putra terbaik bangsa," tegas Gilang.

Diketahui, Iptu Tomi dilaporkan hanyut di Kali Rawara, Kampung Meyah Lama, Distrik Moskona Barat pada 18 Desember 2024. Iptu Tomi saat itu memimpin operasi penangkapan anggota KKB, Marthen Aikinggin yang merupakan DPO kasus pembunuhan.

Operasi penangkapan KKB saat itu masih berlanjut hingga pelaku tewas saat baku tembak dengan aparat. Sementara kabar keberadaan Iptu Tomi belum juga diketahui.

Sementara itu, Kapolda Polda Papua Barat Johnny Eddizon Isir mengaku pihaknya sudah berupaya maksimal melakukan pencarian. Dia turut membantah dugaan sabotase di balik hilangnya Iptu Tomi.

"Saya ingin menyampaikan bahwa kami menepis ada dibilang sabotase. Kami tepis dengan keras bahwa tidak ada terjadi sabotase terhadap Iptu Tomi Marbun," kata Johnny.

Video Komisi III DPR: Polri Paling Responsif Tindak Lanjuti Aduan Warga

Video Komisi III DPR: Polri Paling Responsif Tindak Lanjuti Aduan Warga

Baru-baru ini, isu dwifungsi TNI ramai dalam pembahasan RUU Nomor 24 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Berbagai pihak menolak RUU tersebut yang sudah masuk ke paripurna.

Menteri Hak Asasi Manusia, Natalius Pigai, menepis isu bahwa pemerintah mendukung perubahan besar dalam Revisi Undang-Undang (RUU) TNI. Menurutnya, anggapan tersebut hanyalah spekulasi tanpa dasar yang digaungkan oleh pihak-pihak yang tidak memiliki pekerjaan jelas.

"Nggak ada (potensi dwifungsi) tidak mungkin lah. Itu cuma khayalan, imajinasi belaka. Nggak ada, sangat tidak mungkin, mustahil. Itu orang yang hidupkan itu orang-orang yang nggak ada kerjaan," kata Pigai kepada wartawan di Kabupaten Sukabumi, Rabu (19/3/2025).

Pigai menegaskan bahwa pemerintah tetap berpegang pada prinsip demokrasi, supremasi sipil, dan hak asasi manusia. Ia meminta agar masyarakat tidak terpengaruh oleh isu yang menurutnya tidak berdasar.

Dalam pernyataannya, Pigai juga meminta publik untuk mengikuti pernyataan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad yang sebelumnya menyatakan bahwa tidak ada rencana perubahan besar dalam RUU TNI.

"Ikuti saja pernyataan Pak Dasco. Pak Dasco bilang nggak ada (dwifungsi), itu cuma khayalan oleh orang-orang yang tidak mau kami bangun rakyat. Kan kami bilang tahta untuk rakyat, harta negara untuk rakyat," ujarnya.

Pigai menegaskan bahwa pemerintah tidak dalam posisi mendorong atau menolak RUU TNI karena pembahasan regulasi merupakan ranah DPR. Namun, ia menekankan bahwa pemerintah tetap berkomitmen menjaga supremasi sipil dan demokrasi.

"(Mendukung RUU TNI?) Kan kami pemerintah. Itu urusan DPR. Karena itu kami lebih menjaga kedigdayaan sipil, demokrasi, dan HAM. Karena itu bagian dari pemerintah.

Lebih lanjut, Pigai menilai bahwa revisi RUU TNI yang tengah dibahas tidak memiliki dampak besar terhadap sistem ketatanegaraan. Ia menyebut hanya ada tiga pasal yang direvisi, sehingga anggapan bahwa perubahan ini akan mengubah negara adalah hal yang berlebihan.

"Kan itu hanya tiga pasal. Kok berubah negara? Ada nggak Fraksi ABRI di DPR? Fraksi ABRI di MPR ada nggak? Ya gimana bisa men-drive politik kebijakan dan regulasi di parlemen kalau tidak ada fraksi di MPR dan DPR?" kata Pigai.

Menurutnya, perubahan tata kelola negara dilakukan melalui fraksi-fraksi di parlemen. Karena tidak ada Fraksi ABRI di DPR dan MPR, maka Pigai menilai bahwa isu ini lebih banyak digerakkan oleh pihak-pihak tertentu di media sosial.

"Kalau nggak ada fraksi ya itu cuma buzzer. Sebenarnya mereka tahu," tambahnya.

Kata Pigai Soal Aktivis

Menanggapi persoalan sejumlah aktivis yang dilaporkan karena menggeruduk dan menginterupsi rapat pembahasan RUU yang dilaksanakan secara tertutup di Hotel Fairmont, Pigai menyarankan agar kepolisian menempuh jalur restoratif dalam menyelesaikan persoalan laporan tersebut. Menurutnya, tak perlu untuk menempuh jalur pidana.

"Polisi cari solusi mediasi saja, tidak usah proses hukum," katanya.

Para aktivis yang menyuarakan haknya, kata dia, merupakan bagian dari HAM yang harus dihargai. Alih-alih menempuh cara retributif dalam konteks hukum dan pemidanaan, kepolisian diminta menempuh cara bersifat restoratif dalam menangani laporan satpam Hotel Fairmont tersebut.

"Kalau enggak salah ada peraturan Kapolri yang lebih kepada restoratif daripada retributif," kata mantan komisioner Komnas HAM itu.

Sebelumnya diberitakan, proses legislasi revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (RUU TNI) masih terus bergulir. Terkini, bakal beleid itu telah disepakati DPR dan pemerintah untuk dibawa ke rapat paripurna, forum tempat pengesahan undang-undang.

Proses RUU TNI nyatanya terus bergerak usai belakangan ramai penolakan. Pun pimpinan DPR, Komisi I DPR, hingga pemerintah bergantian menjelaskan ke publik agar tak mengkhawatirkan RUU tersebut menciptakan kembali dwifungsi ABRI.

Setidaknya ada tiga pasal yang menjadi sorotan, yakni Pasal 3 terkait kedudukan TNI, Pasal 53 tentang seusai pensiun bagi prajurit hingga Pasal 47 terkait penempatan prajurit aktif di kementerian atau lembaga.

Pembahasan Rancangan Undang-undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) yang baru mulai menghangat di daerah. Para pakar hingga akademisi bersuara terkait RUU KUHAP tersebut.

Di Kabupaten Sumedang para pakar berdiskusi mengenai RUU KUHAP ini. Diskusi dengan tema Aspek Krusial dalam RKUHAP: Perubahan, Dampak dan Implementasi, di Sumedang kali ini dibahas langsung oleh beberapa pakar yang di antaranya Asoc. Prof. Dr. Andika Dutha Bachari, S.Pd., S.H., M.Hum.CCD selaku Pakar Linguistik Hukum Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), serta Dr. Somawijaya, SH., MH dari Pakar Hukum Pidana Universitas Padjadjaran (Unpad).

Pembahasan sendiri dimulai dari Asoc. Prof. Dr. Andika Dutha Bachari. Andika menyampaikan RKUHAP ini harus dikawal oleh masyarakat. Sebab, ia menilai salah satu isi dalam RKUHAP berkaitan dengan kekuasaan tunggal pada level peradilan di Republik Indonesia.

"Ini sangat penting dan yang harus kita kawal itu kita harus menolak segala bentuk agenda yang ingin memposisikan salah satu sistem peradilan kita itu menjadi superior. Menjadi faktor determinasi yang menentukan di level peradilan," ujar Andika dalam seminar yang digagas Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Sumedang, pada Kamis (6/3/2025).

Tak hanya itu, Andika pun juga menganggap bahwa jika kekuasaan tunggal ditempatkan secara menonjol dalam sub sistem peradilan dapat mengancam demokrasi di Tanah Air.

"Kalau sampai ada salah satu sub sistem yang ditempatkan menonjol ini selain mengganggu disharmonisasi di antara sub sistem dalam peradilan kita ini akan mengancam demokrasi kita sebagai negara mengklaim negara hukum," ungkapnya.

"Semua masyarakat wajib untuk mengawal RKUHAP ini betul-betul tidak menjadi agenda terselubung bagi pihak-pihak yang ingin menempatkan salah satu subsistem dalam peradilan pidana kita menjadi faktor yang determinasi," sambungnya.

Sementara itu, pemateri kedua dalam pembahasan ini yakni Dr. Somawijaya, SH., MH. Somawijaya juga beranggapan bahwa RKUHAP ini perlu dikawal oleh berbagai elemen masyarakat. Sebab, dalam isi RKUHAP terdapat pembatasan kepentingan seperti kewenangan dari APH.

"Ini salah satu ikhtiar kepedulian dari masyarakat ini sangat penting bahwa rancangan KUHAP ada beberapa hal yang perlu kita kawal, meskipun itu secara norma sudah betul tapi kan dalam ini kan perlu ada beberapa hal yang dibatasi dalam beberapa kepentingan, termasuk kewenangan-kewenangan dari APH baik itu dari kepolisian, kejaksaan, sampai dengan hakim," kata Somawijaya.

"Meskipun ada beberapa hal yang baru tentu harus diimbangi dengan ketat dan harus ada pengawas. Harus ada pengawas itu menjadi kata kunci. Jadi intinya kalau meskipun rancangan KUHAP ini memang memberikan suatu kemajuan terutama perlindungan pada hak asasi," pungkasnya.

Video: Ada Bangunan Terbengkalai Mirip Pesawat di Sumedang, Bakal Dijual Rp 3 M

Video: Ada Bangunan Terbengkalai Mirip Pesawat di Sumedang, Bakal Dijual Rp 3 M

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi buka suara soal pelaksanaan retret kepala daerah di Akademi Militer Magelang yang dilaporkan ke KPK. Prasetyo Hadi menegaskan retret kepala daerah sudah berjalan sesuai prosedur dan tak ada yang dilanggar.

Untuk diketahui, laporan itu dilayangkan oleh Koalisi Masyarakat Sipil ke KPK pada Jumat (28/2). Perwakilan Koalisi Masyarakat Sipil yang juga pakar hukum tata negara dari Universitas Andalas, Feri Amsari mengatakan kegiatan itu diduga melanggar aturan.

Pihaknya melakukan penelitian dan menemukan sejumlah kejanggalan. Salah satunya, penunjukan PT Lembah Tidar Indonesia yang menjadi pelaksana retret. Sebab, disebutnya, kalau PT tersebut memiliki korelasi dengan kekuasaan.

"Oleh teman-teman peneliti dilakukan penelusuran, penelitian yang memperlihatkan beberapa kejanggalan. Salah satunya penunjukan PT Lembah Tidar Indonesia yang merupakan perusahaan yang punya korelasi dengan kekuasaan," kata Feri di gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (28/2/2025).

"Di titik itu saja sebenarnya sudah ada konflik kepentingan dan proses pengadaan barang dan jasa pelatihan ini juga tidak mengikuti standar-standar tentu pengadaan barang dan jasa yang sebenarnya harus dilakukan secara terbuka," tambah dia.

Sementara, Peneliti Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia Annisa Azahra menyebut kegiatan retret itu dilaporkan karena adanya dugaan konflik kepentingan. Sebab petinggi dari PT Lembah Tidar Indonesia diduga adalah anggota partai.

"Sehingga menimbulkan kecurigaan dan juga dugaan terkait dengan konflik kepentingan," kata dia.

Annisa mengatakan ada ketidaktransparanan dalam proses pemilihan tender. Menurutnya hal itu telah melanggar terkait aturan pengadaan barang dan jasa.

"Sehingga ini melalui penunjukan yang juga tidak terbuka dan juga secara tidak transparan dimana ini melanggar peraturan terkait dengan pengadaan barang dan jasa," tuturnya.

Mensesneg Tegaskan Tak Ada yang Dilanggar

Prasetyo Hadi mempersilakan jika ada pihak yang melaporkan pelaksanaan retret kepala daerah ke KPK. Ia menekankan retret kepala daerah sudah sesuai prosedur dan tak ada yang dilanggar.

"Ya itu hak kalo melaporkan. Tapi saya pastikan semua berjalan sesuai dengan aturan. Sesuai dengan perundang-undangan. Tidak ada yang dilanggar. Semua bisa kita buka," kata Prasetyo kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (3/3/2025).

Prasetyo memastikan penunjukan pelaksana hingga pelaksanaan retret sudah sesuai prosedur. Ia menegaskan tahapan penunjukan pelaksana dilakukan secara terbuka.

"Ya itu kan prosesnya ya. Pengelolanya. Prosesnya seperti itu. Tapi semuanya saya jamin semuanya terbuka, semuanya sesuai dengan prosedur," ujarnya.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Menteri Luar Negeri RI, Sugiono menegaskan isu hak asasi manusia (HAM) menjadi prioritas pemerintahan Prabowo-Gibran. Sugiono menjelaskan komitmen Indonesia untuk berperan aktif dalam upaya pemajuan dan perlindungan HAM global.

"Pemerintah Indonesia menjadikan isu HAM sebagai salah satu isu prioritas," kata Menlu Sugiono dalam pertemuan High-Level Segment Dewan Hak Asasi Manusia (Dewan HAM) PBB Sesi ke-58 di Jenewa, Swiss (24/2/2025).

Sugiono mengatakan Indonesia teguh memajukan amanat konstitusi. Sugiono menegaskan pandangan Indonesia dalam menyampaikan agenda HAM di tengah berbagai persoalan, mulai dari kesenjangan pembangunan, meningkatnya diskriminasi dan Islamofobia, serta persoalan di Palestina.

"Setiap negara harus menempatkan HAM sebagai jantung kebijakan nasionalnya," ujarnya.

Sugiono juga menjabarkan berbagai kebijakan prioritas pemerintahan Presiden Prabowo dalam rangka pemenuhan HAM di Indonesia. Termasuk program Makan Bergizi Gratis, pembangunan perumahan rakyat, dan layanan pemeriksaan kesehatan gratis bagi masyarakat.

"Indonesia menggarisbawahi pentingnya hak atas pembangunan, memastikan negara mengelola sumber daya alamnya untuk kesejahteraan rakyatnya," tuturnya.

Sugiono menegaskan Dewan HAM PBB harus kembali pada mandatnya, yaitu melindungi HAM. Dia meminta Dewan HAM PBB tidak menjadi alat politik dalam hubungan antar negara.

"Kerja sama HAM harus didasarkan pada komitmen yang tulus dan kemitraan yang setara. Tidak ada satu negara pun yang memiliki otoritas moral untuk menghakimi negara lain," imbuhnya.

Lebih lanjut, Sugiono menegaskan pemerintah mendukung keadilan untuk negara Palestina. Dia meminta genosida dan peperangan di Palestina agar dihentikan.

"Kita tidak akan diam menghadapi pendudukan Israel di Palestina. Karenanya, Indonesia menyerukan, khususnya kepada mereka yang mengaku menjunjung tinggi hak asasi manusia, agar segera menghentikan genosida dan perang di Palestina. Hentikan penerapan double standard dalam penegakan HAM," jelasnya.

High-Level Segment (HLS) diselenggarakan pada minggu pertama sesi pertama Dewan HAM PBB setiap tahunnya. HLS kali ini diikuti lebih dari 128 oleh pejabat tinggi di tingkat Deputi Perdana Menteri, Menteri Luar Negeri dan lainnya.

Indonesia saat ini menjadi anggota Dewan HAM PBB untuk keenam kalinya, yaitu untuk periode 2024-2026. Indonesia aktif mengangkat sejumlah isu penting di Dewan HAM PBB, termasuk mengenai Palestina, Muslim Rohingya, intoleransi dan kebencian berbasis agama, hak atas pembangunan, dan pembangunan kapasitas di bidang HAM.

Simak juga Video: Mahfud MD Respons Yusril soal Tragedi 1998 Bukan Pelanggaran HAM Berat

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menjelaskan perkembangan kasus penembakan lima warga negara Indonesia (WNI) oleh Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM). Yusril menegaskan kasus itu telah ditangani sesuai ketentuan hukum oleh otoritas Malaysia.

"Ini suatu poin yang berkali-kali ada saya yang tanya mengenai kasus penembakan warga negara Indonesia di Malaysia, kasus ini sudah reda dan sudah ditangani juga oleh pemerintah Malaysia," kata Yusril setelah bertemu Menteri Dalam Negeri Malaysia Saifuddin Nasution Ismail di gedung Kemenko Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Jakarta Selatan, Selasa (25/2/2025).

Yusril mengatakan pelaku yang terlibat penembakan tersebut telah menjalani proses hukum di Malaysia. Namun ia tidak memerinci hukuman yang diterima oleh pelaku.

"Sudah ditangani juga oleh pemerintah Malaysia dan ada langkah hukum diambil baik terhadap mereka yang terlibat kesalahan ini maupun terhadap aparat keamanan Malaysia juga dilakukan pemeriksaan, apakah sesuai dengan SOP dalam melakukan tindakan pengamanan tersebut," jelas Yusril.

Yusril berharap kasus itu tidak merusak hubungan diplomasi yang telah terjalin antara Indonesia dan Malaysia. Dia mengatakan hak korban serta penegakan hukum terhadap pelaku telah dilakukan oleh kedua negara.

"Jadi tidak ada lagi hal yang perlu diragukan. Jadi permintaan kita, permintaan banyak pihak supaya diambil satu, satu langkah hukum terhadap baik korban maupun pelaku itu sudah diambil oleh pemerintah Malaysia. Kita menghormati tindakan hukum yang telah diambil oleh pemerintah Malaysia," jelas Yusril.

Dalam kasus ini, empat WNI mengalami luka, dua di antaranya kritis setelah menjalani operasi. Dua korban dalam kondisi stabil, yakni inisial HA dan MZ. Sementara satu WNI meninggal dunia.

Malaysia tengah melakukan penyelidikan kasus penembakan lima WNI di perairan Tanjung Rhu, Selangor. Aparat yang terlibat penembakan kini dibebastugaskan sambil menunggu hasil penyelidikan.

Dikutip Malaymail, Jumat (31/1), Kepolisian Kerajaan Malaysia (PDRM) melakukan penyelidikan bekerja sama dengan Badan Penegakan Maritim Malaysia (MMEA). Tidak dijelaskan secara rinci berapa jumlah aparat yang dibebastugaskan.

Pemerintah Indonesia meminta Malaysia secara serius menangani kasus penembakan lima WNI yang menewaskan satu orang. Direktur Asia Tenggara Kemlu Mirza Nurhidayat mengatakan Indonesia dan Malaysia memiliki panduan bersama dalam penindakan pergerakan manusia di perbatasan.

"Kita meminta kesediaan pemerintah Malaysia untuk betul-betul serius menangani hal ini dan saya rasa itu pun sudah disampaikan oleh Bapak Menteri Luar Negeri dalam pernyataannya kemarin," kata Mirza di kantor Kemlu, Jakarta Pusat, Kamis (30/1).

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini