Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi mengecam keras aksi kelompok yang melakukan tindakan anarkis saat aksi damai Hari Buruh atau May Day 2025. Luthfi menyebut tindakan kelompok yang diduga terafiliasi jaringan Anarko itu menondai perjuangan buruh saat May Day.

"Kami sangat mengecam aksi kelompok anarko ini. Tindakan anarkis ini menodai perjuangan teman-teman buruh yang tengah memperingati May Day," kata Luthfi seperti dilansir detikJateng, Jumat (2/5/2025).

Luthfi menyebut, pihaknya didukung aparat Kepolisian dan TNI, telah melakukan sederet persiapan demi kelancaran May Day. Namun provokasi dan tindak kekerasan yang dilakukan kelompok itu merusak May Day yang seharusnya menjadi harinya para buruh.

"Kami sangat memahami bahwa aksi unjuk rasa dan penyampaian pendapat menjadi bagian penting dalam demokrasi. Untuk itulah aparat telah mempersiapkan sebaik-baiknya, agar May Day ini bisa digunakan sebaik-baiknya para buruh untuk menyuarakan aspirasinya," ujar Luthfi.

"Namun tiba-tiba muncul kelompok anarko yang melakukan aksi anarkis, bahkan menyerang dan melukai petugas, saya kira itu bukan cara berdemokrasi yang baik," imbuhnya.

Luthfi juga menyoroti rusaknya fasilitas umum di Semarang, akibat aksi anarkis kelompok tersebut.

"Fasilitas umum dirusak. Untuk memperbaiki juga menggunakan dana yang berasal dari rakyat. Artinya aksi anarkis itu juga merugikan masyarakat luas," terangnya.

Pihaknya meminta kelompok-kelompok yang terbukti melakukan perusakan agar diproses secara hukum.

"Hukum harus ditegakkan. Jika memang terbukti melakukan hal-hal yang melanggar hukum, kami mendorong pihak terkait untuk melakukan proses hukum," pungkasnya.

Untuk diketahui, Polda Jawa Tengah (Jateng) membubarkan kelompok diduga anarko yang mengganggu jalannya aksi damai Hari Buruh atau May Day 2025 di depan kantor Gubernur Jawa Tengah kemarin. Polda Jateng bertindak cepat untuk melindungi massa buruh dan mengendalikan situasi secara terukur.

Massa buruh dari aliansi KASBI, KSPIP, FSPMI dan KSPN telah menggelar aksi secara damai sejak pukul 14.30 WIB, Kamis (1/5) dengan menyampaikan sejumlah tuntutan melalui orasi dan sholawatan. Namun sekitar pukul 15.15 WIB, muncul kelompok berpakaian serba hitam mengganggu jalannya aksi.

Petugas polisi di lapangan lalu mengimbau para buruh dan mobil komando aliansi buruh untuk masuk ke halaman Kantor Gubernur Jawa Tengah. Polisi juga melalui pengeras suara meminta pembubaran massa dengan tertib.

Setelah memastikan posisi aman bagi para buruh, pasukan Dalmas awal membentuk barisan di depan gerbang dan menyampaikan imbauan pembubaran massa secara tertib.

Kendati demikian imbauan tersebut tidak diindahkan. Sekelompok massa diduga anarko mengganggu aksi damai dengan merusak pagar pembatas jalan, melakukan vandalisme di aspal Jalan Pahlawan, dan terus melempari petugas dengan botol, batu, serta benda-benda berbahaya lainnya.

Petugas bertameng kemudian mengambil tindakan tegas dan terukur dengan menyemprotkan water canon untuk membubarkan massa. Namun, aksi tersebut dibalas dengan lemparan petasan dari arah kerumunan.

Untuk mengurai dan mengendalikan situasi, polisi melakukan pergantian pasukan dengan lintas ganti PHH Brimob Polda Jateng yang menghalau massa menggunakan gas air mata ke arah kerumunan. Imbauan untuk membubarkan diri terus disampaikan melalui pengeras suara.

Kabid Humas Polda Jateng Kombes Artanto menyayangkan tindakan anarkis yang dilakukan oleh kelompok diduga anarko yang mengganggu aksi peringatan Hari Buruh tersebut. Dia menegaskan pembubaran yang dilakukan polisi merupakan upaya melindungi keamanan dan keselamatan bagi rekan-rekan buruh yang melaksanakan aksi damai serta masyarakat dan pengguna jalan di sekitar lokasi.

"Polri mendukung penuh kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum, namun harus dilakukan dengan tertib dan damai. Tindakan anarkis yang merusak fasilitas umum serta membahayakan orang lain adalah pelanggaran hukum dan tidak dapat ditoleransi," kata Kombes Artanto dalam keterangan pers tertulisnya.

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Propam Polda Jawa Tengah (Jateng) mengusut dugaan pungutan liar di tahanan Polda Jateng. Ada tiga oknum polisi yang diperiksa dalam pengusutan ini. Ketiganya kini menjalani penempatan khusus (Patsus) selama 30 hari.

Kabid Humas Polda Jateng, Kombes Artanto, mengatakan tiga oknum tersebut adalah Aiptu P, Bripka W, dan Bripka SU. Mereka menjadi terduga pelanggaran standar operasional prosedur (SOP) jaga tahanan.

"Dari hasil penyelidikan sampai dengan hari ini, Bid Propam telah menetapkan tiga petugas jaga tahanan selaku terduga pelanggar yang melakukan pelanggaran SOP jaga tahanan.

Jadi yang bersangkutan tiga orang ini melakukan kegiatan transaksional layanan jaga tahanan di Polda Jateng," kata Artanto di kantornya, Senin (14/4/2025).

Ketiga oknum yang tadinya bertugas di Direktorat Tahanan dan Barang Bukti itu kini ditempatkan khusus di bagian Pelayanan Markas (Yanma). Hal itu dalam rangka pemeriksaan oleh Propam.

"Saat ini ketiga terduga pelanggar tersebut menjalani Patsus selama 30 hari ke depan dan dalam waktu dekat akan menjalani sidang disiplin, yang bersangkutan juga sudah dimutasi ke Yanma dalam rangka pemeriksaan," ujar Artanto.

Terkait bukti, Artanto menjelaskan saat ini masih didalami. Meski tidak menyebutkan buktinya, namun Artanto menegaskan sudah ada bukti awal yang cukup dari pengakuan seseorang berinisial Z.

"Saat ini kita masih melakukan pendalaman terhadap kasus tersebut. Namun hasil pemeriksaan awal dan konfirmasi dengan yang bersangkutan, yang menyampaikan di video, atau si Z, memang sudah ada bukti awal yang cukup bagi penyidik Propam untuk melakukan penindakan terhadap ketiga penjaga tahanan tersebut," terang Artanto.

Sementara itu diketahui pungli tersebut terjadi sekitar setahun lalu. Artanto tidak membantah soal besaran pungli atau fasilitas yang didapat tahanan setelah membayar ke oknum.

"Yang bersangkutan (Z) ingin pindah kamar dan kemudian hal itu terjadi transaksi, karena yang bersangkutan sudah diploting dalam kamar-kamar tertentu, sehingga terjadi transaksi di sini," kata Artanto.

"(Sewa handphone) Betul, di dalam itu transaksionalnya yaitu pindah ke kamar satu ke kamar lain. Kedua, adanya layanan fasilitas handphone sehingga terjadi transaksional dengan anggota jaga tersebut," sambungnya.

Motif dalam kasus ini belum diketahui, namun Artanto menegaskan uang yang diperoleh dipakai sendiri. Pendalaman masih terus dilakukan oleh Bid Propam Polda Jateng.

"Kalau motif belum 86, tapi mereka sendiri yang memahami, karena uang itu mereka sendiri yang gunakan," ujar Artanto.

Untuk diketahui, Pungli tersebut viral setelah ada video yang diunggah sejumlah akun media sosial, di antaranya akun TikTok @feedgramindo4 dan akun X @masBRO_back. Video itu menampilkan seorang pria bertopi yang mengaku pernah ditahan di Rutan Polda Jateng pada Agustus 2024. Ia membeberkan adanya dugaan pungli, intimidasi, hingga pemukulan di dalam tahanan.

Video Pantai Caruban Rembang Kena Abrasi, Tergerus 10 Meter dalam 3 Tahun

Video Pantai Caruban Rembang Kena Abrasi, Tergerus 10 Meter dalam 3 Tahun

Semarang (ANTARA) - Polda Jawa Tengah menangani kasus dugaan pungutan liar (pungli) terhadap tahanan di rutan markas kepolisian tersebut yang diduga melibatkan tiga oknum polisi.

Kabid Humas Polda Jawa Tengah Kombes Pol. Artanto di Semarang, Senin, mengatakan, tiga oknum polisi, masing-masing Aiptu P, Bripka W dan Bripka SU, yang diduga terlibat dalam kasus telah dilakukan penempatan khusus (patsus).

Ia mengatakan penyelidikan perkara tersebut telah dilakukan oleh Bidang Profesi dan Pengamanan Polda Jawa Tengah.

"Tiga oknum anggora tersebut diduga melanggar prosedur standar saat menjaga tahanan," katanya.

Menurut dia, ketiga oknum tersebut diduga melakukan kegiatan transaksional dengan para tahanan.

Dalam penanganan perkara tersebut, kata dia, kepolisian juga telah meminta keterangan Z, mantan tahanan Polda Jawa Tengah yang memberi pernyataan tentang adanya pungli tersebut.

Ia menambahkan terdapat bukti awal yang cukup terhadap perbuatan para oknum polisi yang sudah berlangsung sekitar 1 tahun itu.

Ketiga oknum polisi tersebut, lanjut dia, akan menjalani proses disiplin etik kepolisian untuk menentukan sanksi yang dijatuhkan.

Pewarta: Immanuel Citra Senjaya
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2025

Polda Jawa Tengah (Jateng) memeriksa sejumlah petugas rumah tahanan (Rutan) Polda Jateng terkait dugaan jual beli kamar sel penjara dan sejumlah pungli.

"Perkembangannya kita masih melakukan pendalaman. Kita saat ini sedang mengambil keterangan dari petugas jaga yang ada di tahanan," kata Kabid Humas Polda Jateng, Kombes Artanto dikutip detik, Senin (14/4).

Dugaan jual beli kamar sel penjara terungkap usai video wawancara pengakuan pria eks tahanan Rutan Polda Jawa Tengah viral di media sosial. Ia mengungkap adanya dugaan pungutan liar hingga kekerasan di Rutan Polda Jateng.

Polis juga memeriksa pelapor juga pembuat konten video tersebut.

"Kemudian, kita berkomunikasi dengan yang meng-upload konten tersebut dan yang menyampaikan informasi di konten tersebut," lanjutnya.

Artanto menegaskan jika ditemukan bukti-bukti pelanggaran petugas tahanan Rutan Polda Jateng, pihak kepolisian akan memberikan sanksi tegas. Ia belum bisa menjelaskan kemungkinan sanksi, karena hal itu tergantung jenis pelanggaran dan pasal yang digunakan.

"Apabila ditemukan, kalau ada anggota tersebut salah atau terbukti melakukan pelanggaran, kita akan melakukan tindakan tegas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku," jelasnya.

Polda Jateng juga telah menerima laporan resmi dari pembuat konten yang mengungkap adanya dugaan pungli, intimidasi, serta kekerasan yang ada di Rutan Polda Jateng. Pihak kepolisian juga langsung jemput bola dengan mendatangi pria dalam video yang sebelumnya ditahan 20 hari atas kasus judi.

"Sudah (laporan), prinsipnya sudah ketemu (dengan pelapor) dan prinsipnya kita akan memproses laporan yang bersangkutan," paparnya.

"Yang bersangkutan pernah ditahan di Rutan Polda Jateng. Kurang lebih 20 hari ya. Kasusnya judi, (Pasal) 303 (KUHP)," lanjutnya.

Terkait tudingan bahwa CCTV sempat dimatikan agar aktivitas ilegal itu tidak terekam, Artanto menyatakan, hal itu sedang didalami Propam Polda Jateng bersama jajaran Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) dan Direktorat Tahanan dan Barang Bukti (Dirtahti).

"Ya, ini kan SOP ya. SOP dari proses pelayanan jaga tahanan ya. Apabila ada SOP yang dilanggar itu menjadi menjadi temuan juga bagi penyidik," tegasnya.

"Kita akan mengevaluasi apa yang telah menjadi penyampaian masyarakat tersebut dan itu akan menjadi pembenahan ke depan apabila memang betul-betul terjadi kesalahan terhadap anggota," imbuh dia.

Ia menjelaskan, Polri tak anti kritik dan mengapresiasi keberanian pelapor dalam membuat konten tersebut. Jika pelapor membutuhkan perlindungan, pihak kepolisian disebut akan siap memberi perlindungan.

"Pada prinsipnya kita memberikan pelayanan terbaik kepada yang bersangkutan, kita hargai penyampaian tersebut. Manakala yang bersangkutan membutuhkan perlindungan, akan kita lindungi," jelasnya.

Sebelumnya, seorang pria yang mengaku sebagai eks tahanan Rutan Polda Jawa Tengah mengungkap dugaan jual beli kamar, pungutan liar dan kekerasan di Rutan Polda Jateng. Pengakuan itu diunggah akun TikTok @feedgramindo4 dan akun X @masBRO_back.

"(Pengalamannya di Rutan Polda Jateng) Pahit, harus bayar semua. Ketika masuk pertama harus masuk kamar Rp 1 juta. Terus mau keluar (sementara) dari sel harus bayar Rp 25 ribu untuk dari jam 4 sore sampai 7 malam. 'Namanya untuk angin-angin'," kata pria tersebut dikutip detik, Kamis (10/4).

"Satu regu bisa Rp 5 juta lebih karena dapat dari tahanan, sewa hp. Sewa hp Rp150 ribu per jam. Malam Rp350 ribu dari jam 1-6 pagi. Kamera CCTV dimatikan dan di pojok tahanan biar tidak kelihatan. Kamar atensi Rp2 juta sudah bebas," lanjutnya.

Selain itu, ia juga mengungkap dugaan kekerasan di dalam Rutan Polda Jateng yang dilakukan kepolisian. Ia pun mengaku akan melaporkan tindakan itu ke pihak kepolisian.

"(Ada intimidasi?) Ada. Saya sudah bayar sel atensi kamar Rp2 juta. Tapi ketika saya disuruh bagikan nasi saya menolak saya langsung dipindah di sel," jelasnya.

Baca selengkapnya di sini.

Polda Jawa Tengah (Jateng) melakukan pendalaman terhadap kasus dugaan pungutan liar (pungli) di rumah tahanan (Rutan) Polda Jateng. Petugas dan pelapor telah diperiksa Propam Polda Jateng.

"Perkembangannya kita masih melakukan pendalaman. Kita saat ini sedang mengambil keterangan dari petugas jaga yang ada di tahanan," kata Kabid Humas Polda Jateng, Kombes Artanto saat dihubungi awak media, Jumat (11/4/2025).

"Kemudian, kita berkomunikasi dengan yang meng-upload konten tersebut dan yang menyampaikan informasi di konten tersebut," lanjutnya.

Artanto menegaskan, jika nantinya ditemukan bukti-bukti pelanggaran yang dilakukan petugas tahanan Rutan Polda Jateng, pihak kepolisian akan langsung memberikan sanksi tegas. Ia belum bisa menjelaskan kemungkinan sanksi, karena hal itu tergantung dengan jenis pelanggaran dan pasal yang digunakan.

"Apabila ditemukan, kalau ada anggota tersebut salah atau terbukti melakukan pelanggaran, kita akan melakukan tindakan tegas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku," jelasnya.

Polda Jateng juga telah menerima laporan resmi dari pembuat konten yang mengungkap adanya dugaan pungli, intimidasi, serta kekerasan yang ada di Rutan Polda Jateng. Pihak kepolisian juga langsung jemput bola dengan mendatangi pria dalam video yang sebelumnya ditahan 20 hari atas kasus judi.

"Sudah (laporan), prinsipnya sudah ketemu (dengan pelapor) dan prinsipnya kita akan memproses laporan yang bersangkutan," paparnya.

"Yang bersangkutan pernah ditahan di Rutan Polda Jateng. Kurang lebih 20 hari ya. Kasusnya judi, (Pasal) 303 (KUHP)," lanjutnya.

Terkait tudingan bahwa CCTV sempat dimatikan agar aktivitas ilegal itu tidak terekam, Artanto menyatakan, hal itu sedang didalami Propam Polda Jateng bersama jajaran Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) dan Direktorat Tahanan dan Barang Bukti (Dirtahti).

"Ya, ini kan SOP ya. SOP dari proses pelayanan jaga tahanan ya. Apabila ada SOP yang dilanggar itu menjadi menjadi temuan juga bagi penyidik," tegasnya.

"Kita akan mengevaluasi apa yang telah menjadi penyampaian masyarakat tersebut dan itu akan menjadi pembenahan ke depan apabila memang betul-betul terjadi kesalahan terhadap anggota," imbuh dia.

Ia menjelaskan, Polri tak anti kritik dan mengapresiasi keberanian pelapor dalam membuat konten tersebut. Jika pelapor membutuhkan perlindungan, pihak kepolisian disebut akan siap memberi perlindungan.

"Pada prinsipnya kita memberikan pelayanan terbaik kepada yang bersangkutan, kita hargai penyampaian tersebut. Manakala yang bersangkutan membutuhkan perlindungan, akan kita lindungi," jelasnya.

Sebelumnya diberitakan, video wawancara yang memperlihatkan pengakuan seorang pria yang mengaku sebagai eks tahanan Rutan Polda Jawa Tengah viral di media sosial usai diunggah akun TikTok @feedgramindo4 dan akun X @masBRO_back. Ia mengungkapkan adanya dugaan pungutan liar dan kekerasan di Rutan Polda Jateng.

"(Pengalamannya di Rutan Polda Jateng) Pahit, harus bayar semua. Ketika masuk pertama harus masuk kamar Rp 1 juta. Terus mau keluar (sementara) dari sel harus bayar Rp 25 ribu untuk dari jam 4 sore sampai 7 malam. 'Namanya untuk angin-angin'," kata pria tersebut, dilihat detikJateng, Kamis (10/4).

"Satu regu bisa Rp 5 juta lebih karena dapat dari tahanan, sewa hp. Sewa hp Rp 150 ribu per jam. Malam Rp 350 ribu dari jam 1-6 pagi. Kamera cctv dimatikan dan di pojok tahanan biar tidak kelihatan. Kamar atensi Rp 2 juta sudah bebas," lanjutnya.

Selain itu, ia juga mengungkapkan adanya dugaan kekerasan di dalam Rutan Polda Jateng yang dilakukan pihak kepolisian. Ia pun mengaku akan melaporkan tindakan itu ke pihak kepolisian.

"(Ada intimidasi?) Ada. Saya sudah bayar sel atensi kamar Rp 2 juta. Tapi ketika saya disuruh bagikan nasi saya menolak saya langsung dipindah di sel," jelasnya.

Video Pantai Caruban Rembang Kena Abrasi, Tergerus 10 Meter dalam 3 Tahun

Video Pantai Caruban Rembang Kena Abrasi, Tergerus 10 Meter dalam 3 Tahun

Semarang (ANTARA) - Polda Jawa Tengah menggandeng Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dalam penanganan kasus dugaan penganiayaan yang menewaskan seorang bayi oleh seorang oknum polisi berinisial Brigadir AK.

"Untuk memastikan keamanan saksi dan keluarga korban selama proses penyidikan," kata Kabid Humas Polda Jawa Tengah Kombes Pol. Artanto di Semarang, Kamis.

Menurut dia, pelibatan LPSK bertujuan agar tidak ada tekanan terhadap saksi saat memberikan keterangan dalam perkara ini.

Ia menuturkan keberadaan LPSK merupakan upaya agar penanganan perkara tersebut berjalan transparan dan tanpa intimidasi.

Ia juga memastikan kepolisian profesional dalam menuntaskan perkara yang menewaskan bayi berusia 2 bulan tersebut.

Kepolisian sendiri telah melakukan ekshumasi terhadap jenazah bayi NA untuk kepentingan penyidikan.

Kepolisian juga telah menahan Brigadir AK selama 30 hari guna kepentingan penyidikan.

Sebelumnya, peristiwa kematian NA bermula ketika DJ, ibu korban, menitipkan anaknya kepada AK di dalam mobil saat akan berbelanja pada 2 Maret 2025

Saat kembali, DJ melihat anaknya dalam kondisi tidak wajar dan segera dibawa ke rumah sakit.

Korban meninggal dunia setelah sempat dirawat di rumah sakit.

Pewarta: Immanuel Citra Senjaya
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2025

Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK) Lembaga Pendidikan dan Pelatihan (Lemdiklat) Polri Irjen Dadang Hartanto berbicara tentang implementasi konsep 'Civilian Police' atau Polisi Sipil. Dia menekankan bahwa Korps Bhayangkara harus bertindak dengan misi utama melindungi masyarakat.

Hal itu disampaikan Dadang pada acara pembukaan pendidikan mahasiswa STIK angkatan 83. Total, ada 256 perwira Polri akan menjalani pendidikan sarjana di lembaga pendidikan itu.

"Saya ingin mengingatkan kepada seluruh adik-adik mahasiswa sekalian. Saya mengingatkan bahwa kita adalah civilian police, polisi sipil," kata Dadang kepada para mahasiswa di Lapangan Stadion STIK, Jakarta Selatan, Rabu (5/3/2025).

Dia mengatakan, hal paling mendasar yang harus dimiliki polisi sipil adalah adab. Dia menilai, adab sangat penting, lalu disusul oleh sifat taat akan hukum.

"Adab disini itu adalah lebih tinggi daripada patuh hukum. Jadi ketika orang patuh hukum dia hanya memperhatikan aturan-aturan, tetapi ketika dia beradab dia akan memperhatikan etika, memperhatikan norma, itu akan memiliki nilai yang lebih tinggi," jelas Dadang.

Kemudiam, Dadang mengklaim dirinya merupakan akademisi sekaligus praktisi. Karena itu dia akan selalu memperhatikam segala dinamika yang ada di sekitarnya. Termasuk setiap proses upacara yang dilakukan. Dadang menyoroti adanya beberapa mahasiswa yang menurutnya kurang serius memaknai upacara penting pembukaan pendidikan.

"Fenomena yang berkembang di lingkungan saya pasti akan saya perhatikan. Termasuk ketika tadi lingkaran pedang pora, ada pasukan pedang pora itu tertawa-tawa, itu saya perhatikan," ucapnya menyoroti.

Pembukaan pendidikan mahasiswa STIK Lemdiklat Polri angkatan 83. (Dok Istimewa Polri)

"Termasuk gerakan-gerakan adik-adik mahasiswa semuanya ini saya perhatikan satu persatu. Kenapa? Saya ingin melihat bagaimana sih adik-adik saya, generasi penerus saya, bagaimana sih organisasi secara keseluruhan, bagaimana sih karakternya," lanjut dia.

Dadang menuturkan bahwa segala aktivitas akan mencerminkan karakter seseorang. Hal itu, kata dia, akam turut berpengaruh pada karakter organisasi.

"Jadi jangan dilihat sebagai sesuatu hal yang kecil, ringan, tetapi itu menunjukkan fenomena gunung es terhadap karakter organisasi kita," tegas Dadang.

"Kalau yang berbicara di sini saja, pimpinan Ketua STIK, tertinggi, apalagi disini yang berbicara masyarakat, didengar pun tidak," singungnya.

Pembukaan pendidikan mahasiswa STIK Lemdiklat Polri angkatan 83. (Dok Istimewa Polri)

Karena itu, dia kembali mengatakan bahwa beradab menjadi hal penting yang harus dimiliki personel Polri.

"Polisi yang patuh terhadap nilai-nilai, norma-norma, aturan-aturan yang berkembang di lingkungan masyarakat, definisi polisi sipil," tekannya.

"Lebih fleksibel, tetapi dia mengakomodasi nilai-nilai yang berkembang, yang hidup di dalam masyarakat. Sehingga dia empati, memiliki keterlibatan, memiliki keterikatan kepada masyarakat itu," sambung Dadang.

Eks Wakapolda Sumut itu berharap lulusan STIK Lemdiklat Polri nantinya dapat menjadi polisi yang patuh terhadap nilai-nilai. Lebuh dari itu, harus berorientasi terhadap kepentingan masyarakat.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Seorang petugas Lapas Kelas IIB Sampit di Kotawaringin Timur (Kotim), Kalimantan Tengah (Kalteng) inisial FZ dilaporkan dugaan penipuan terhadap tahanan inisial J modus pindah ke lapas lain di Pontianak. Polres Kotim kini tengah menyelidiki kasus tersebut.

"Korban statusnya tahanan di Lapas Kelas IIB Sampit," ujar Kasat Reskrim Polres Kotim AKP Iyudi Hartanto kepada detikcom, Senin (17/2/2025).

Dugaan penipuan itu terjadi di Lapas Kelas IIB Sampit pada 11 November 2024. Saat itu FZ diketahui meminta uang Rp 150 juta dengan janji memindahkan J ke lapas lain.

"Uang disetor di tahun 2024, tetapi kami belum bisa memastikan uang Rp 150 juta sesuai keterangan pelapor," kata dia.

Yudi mengatakan saat transaksi terjadi pelapor memang ingin pindah lapas ke Pontianak. Ketika itu pelaku meyakinkan bisa memindahkan korban.

"Terlapor menawarkan bisa pindahkan tahanannya ke Pontianak, tetapi tidak terealisasi," terangnya.

Karena merasa ditipu, korban kemudian memberikan kuasa kepada pria inisial S untuk melaporkan kasus ini. Laporan kemudian diterima Polres Kotim pada 16 November 2024 dan hingga kini sudah memeriksa 7 saksi.

"Dilaporkan 16 November 2024, dan sudah ada tujuh saksi kami periksa, termasuk dari Lapas," pungkasnya.

Video: Oknum Bhayangkari di Jambi Tipu Puluhan Warga Sampai Rp 4,8 M

Video: Oknum Bhayangkari di Jambi Tipu Puluhan Warga Sampai Rp 4,8 M

Keluarga salah satu korban penembakan oleh Aipda Robig Zaenudin mengaku dapat intimidasi dari pihak kepolisian. Hal itu membuat mereka mengajukan pendampingan ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Diketahui, tersangka Robig telah melepas tembakan yang mengenai beberapa siswa SMKN 4 Semarang pada 24 Desember 2024 silam. Tembakan itu menewaskan satu siswa, Gamma (17), dan melukai dua korban lainnya yakni A (18) dan S (17).

Rupanya, beberapa hari setelah penembakan, beberapa orang tak dikenal mengintai dan memotret aktivitas di rumah para korban. Orang-orang yang berlalu-lalang di sekitar rumah para korban itu sempat mengaku dirinya merupakan polisi.

Pengacara keluarga korban dari LBH Semarang, Fajar Muhammad Andhika, menyebut hal itu dikeluhkan oleh keluarga. Menurutnya, tindakan tersebut membuat pihak korban tidak nyaman.

"Itu terkonfirmasi dari pernyataan keluarga korban bahwa beberapa hari itu di sekitar rumah korban yang di Semarang, beberapa kali keluarga melihat beberapa orang tak dikenal lalu lalang," kata Dhika saat dihubungi awak media, Rabu (8/1/2025) malam.

"Dugaan itu dari aparat kepolisian, kami sangat menyayangkan karena hak atas kenyamanan adalah hak asasi manusia yang mana tidak diperbolehkan aparat kepolisian di luar prosedur hukum, melakukan tindakan-tindakan lain yang membuat keluarga korban merasa tidak nyaman," tutur Dhika.

Informasi mengenai itu didapat pihaknya usai terus berkomunikasi dengan keluarga korban. Dhika mengatakan, dugaan intimidasi itu menjadi salah satu faktor yang membuat keluarga korban mengajukan permohonan pendampingan kepada LPSK.

"Pelaporan ke LPSK sudah sejak dua mingguan yang lalu. Selain karena intimidasi, keluarga korban masih gigih untuk mendorong pelaku dihukum berat," tuturnya.

"Perjuangan inilah yang dikhawatirkan oleh keluarga menjadi salah satu potensi munculnya dugaan tindakan-tindakan tekanan yang mengganggu hak atas rasa aman," pungkasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua LPSK, Susilaningtyas mengatakan, ada salah satu korban dalam kasus penembakan Gamma yang meminta pendampingan kepada LPSK. Pihaknya telah menghubungi saksi dan korban lainnya, tetapi mereka belum bersedia mengajukan permohonan pendampingan.

"Kami sudah berkali-kali menelpon dan mencoba bertemu tapi mereka ini belum menyatakan mau mengajukan permohonan ke LPSK," kata Susi saat dihubungi awak media, Rabu (8/1/2025).

"(Apakah karena intervensi polisi?) Ya bisa jadi seperti itu, karena keluarga ragu-ragu terus ketika mau mengajukan permohonan. Kami tidak tahu persisnya seperti apa karena memang kan mereka tidak menyampaikan ke LPSK. Belum diketahui apakah ada intervensi," lanjutnya.

Kasus penembakan Gamma oleh anggota Satresnarkoba Polrestabes Semarang ini disebut telah mendapat perhatian khusus, sehingga sudah ada tim yang diterjunkan ke Semarang untuk melakukan pendampingan. Jika benar ditemukan adanya ancaman, kasus itu akan mendapat atensi berat.

"Kalau memang ada ancaman nyata terhadap para korban atau para saksinya, maka ini menurut saya atensi berat, kalau ada ancamannya," tegasnya.

Selain itu, kasus bisa mendapat atensi berat jika ada perlawanan dari pihak pelaku. Hal itu menjadi satu tantangan tersendiri dalam pemberian perlindungan.

"Perlawanan hukum misalnya tidak mengakui atau kemudian ada obstruction of juctice. Itu kita juga harus aware. Karena bisa jadi karena pelakunya mengetahui sebelum penyidikan, kemudian menghilangkan barang bukti, merubah TKP," paparnya.

"Ada lagi perlawanan misal malah saksi atau korban dilaporkan balik ke polisi atas pencemaran nama baik. Cuma kasus ini kami belum mendalami apakah ada perlawanan atau tidak sejauh ini. kalau dari yang nampak sih belum ada," lanjutnya.

Dimintai konfirmasi, Kabid Humas Polda Jateng Kombes Artanto mengaku belum mengetahui adanya orang tak dikenal yang mengaku polisi mengintai rumah keluarga korban.

"Harus diselidiki dahulu, siapa orang dimaksud tersebut," kata Artanto melalui pesan singkat kepada detikJateng, Kamis (9/1/2025).

Ia juga mempersilakan keluarga korban yang mendapat intimidasi untuk melaporkan peristiwa tersebut ke pihak kepolisian. Dengan melakukan pelaporan, kata Artanto, baru bisa dipastikan siapa yang melakukan intimidasi.

"Silakan melapor ke pihak kepolisian bila merasa ada yang mengganggu. Sebagai dasar dilakukan penyelidikan siapa yang dimaksud," tuturnya.

Video Aipda Robig Jadi Tersangka, Legislator: Evaluasi Penggunaan Senjata

Video Aipda Robig Jadi Tersangka, Legislator: Evaluasi Penggunaan Senjata

Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Jawa Tengah (Jateng) menggelar rekonstruksi kasus penembakan Gamma (17) oleh tersangka Aipda Robig Zaenudin. Kuasa hukum Robig protes soal jarak penembakan dan senjata tajam (sajam) yang dibawa korban.

Rekonstruksi penembakan Gamma oleh Robig digelar di Alfamart Candi Penataran, Kelurahan Kalipancur, Kecamatan Ngaliyan. Hadir dalam rekonstruksi di 6 lokasi dengan 43 adegan tersebut, 11 saksi, 1 tersangka, kuasa hukum korban, kuasa hukum tersangka, dan 2 saksi digantikan polisi.

Kuasa Hukum Robig, Herry Darman mengatakan, ada beberapa hal yang tak sesuai menurut versi Robig. Robig yakin melepas tembakan pertama sejauh 10 meter, sementara saksi yakin jarak tembakan Robig 8,3 meter.

"Sesuai berita acara klien saya, jaraknya itu 10 meter makanya tadi saya protes. Karena menurut apa yang di BAP oleh klien saya tidak sesuai," kata Herry kepada awak media di Alfamart Candi Penataran, Kecamatan Ngaliyan, Senin (30/12/2024).

Ia juga melayangkan protes lantaran Robig mempercayai bahwa para saksi yang tengah mengendarai motor itu mengacungkan senjata. Salah satunya D yang menunggangi motor Vario merah bersama Gamma dan M.

"Iya itu memang ada perbedaan, klien saya mengatakan D itu mengacungkan sajam, tapi di dalam pernyataan tadi dia (sajamnya) di bawah. Nanti akan kita sesuaikan dengan beberapa saksi yang sudah dimintai keterangan, saksi-saksi inilah yang akan kita pertanyakan di pengadilan," ujarnya.

"Karena kami ingin perkara tadi kita buka, tidak ada yang ditutup-tutupi. Biar masyarakat paham bahwa perkara ini ada atau tidak sebetulnya," sambungnya.

Ditanya soal tembakan peringatan yang sempat disebut tak ada itu, Herry tak bisa memastikan. Menurut Berita Acara Perkara (BAP), Robig meyakini melakukan peringatan secara lisan dengan mengatakan dirinya polisi dan melepas tembakan peringatan.

"Saya tidak tahu ya, tapi sesuai BAP dia tetap melakukan peringatan secara lisan dan baru melakukan penembakan," terangnya.

Suasana rekonstruksi penembakan Gamma dan temannya oleh tersangka Aipda Robig Zaenudin di depan Alfamart Candi Penataran, Kelurahan Kalipancur, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang, Senin (30/12/2024). Foto: Arina Zulfa Ul Haq/detikJateng

Ia membela Robig yang menurutnya tak mungkin melepas tembakan tanpa ada alasan pasti. Sajam yang dibawa para saksi, kata Herry, menjadi salah satu hal yang memicu Robig untuk melepas tembakan.

"Kita lihat kronologis, sebelumnya kan ada yang mengatakan tidak ada tawuran, tapi kan kronologi kejadian ini kan ada kejadian (tawuran), tidak ada namanya ujug-ujug (tiba-tiba) klien saya melakukan penembakan," ungkapnya.

"Tetapi ada yang terjadi sebelum ini, membawa sajam. Membawa sajam itu adalah diancam hukuman 15 tahun, undang-undang darurat No. 2 ayat (1), menyalahgunakan, membawa sajam, 15 tahun ancamannya," lanjutnya.

Menurutnya, harus jelas apakah anak-anak yang membawa sajam telah dihukum atau tidak agar kasus tersebut bisa lebih terbuka tampa ada yang ditutup-tutupi.

"Jangan berat sebelah, membingungkan. Kalau ingin lebih jelas, kita buka di pengadilan siapa yang benar," pintanya.

Respons kuasa hukum keluarga Gamma bisa dibaca di halaman berikut

Sementara itu, kuasa hukum keluarga Gamma dan korban, Zainal Abidin 'Petir' menegaskan, dalam kasus penembakan Gamma sudah seharusnya lebih fokus pada penembakan. Terlebih, Robig tak dalam posisi terancam sehingga tembakannya masuk dalam tindakan berlebihan.

"Urus dirinya sendiri lah ya, jangan memojokkan anak-anak. Mari kita tanggung jawab bersama-sama," tegasnya.

Ia juga mengomentari adu pendapat antara Robig dan para saksi yang beberapa kali melibatkan kuasa hukum Robig. Ia memprotes tindakan Herry yang menurutnya mengintervensi rekonstruksi petang itu.

"Kalau pengacara tersangka maunya ngatur-ngatur terus, saksi pun tadi diatur jaraknya. Saya sampaikan, jangan mau diatur siapapun. Nggak boleh. Harus sesuai dengan apa yang diketahui, dilihat, dan dirasakan oleh saksi," kata Zainal.

"Alhamdulillah terkuak di situ bahwa tidak ada penyerangan yang menyebabkan nyawa tersangka terancam. Dan tidak ada penyerangan, Gamma itu di tengah nggak bawa apa-apa, tidak menyerang, dan tidak bawa senjata waktu ditembak," sambungnya.

Ia juga protes lantaran rekonstruksi tersebut hanya mengulik aktivitas Gamma dan teman-temannya, tanpa mengulik aktivitas Robig. Hal tersebut menjadi tak adil bagi para saksi.

"Ini kan saksi korban disuruh cerita dari awal mulai ketemu di mana, dari tempat satu ke tempat yang lain. Cuma Aipda Robig itu ketika saya tanya kepada penyidiknya dia dari mana, kok bisa sampai ketemu anak-anak, muter-muter jawabannya," tegasnya.

Sebelumnya diberitakan, Polda Jateng telah menggelar rekonstruksi kasus penembakan Gamma dengan 43 adegan, 6 tempat, 11 saksi, 1 tersangka, dan 2 saksi digantikan polisi. Terdapat beberapa perbedaan antara saksi dan tersangka.

"Itu dinamika lapangan rekontruksi, ada pendapat dari masing-masing saksi dan tersangka. Itu dicatat sebagai bagian rekontruksi. Nanti di pengadilan ada kejadian sebenarnya," kata Artanto di Alfamart Candi Penataran, Senin (30/12).

Video: Ini Sosok 3 Tersangka Kasus Kematian dr Aulia Mahasiswi PPDS Undip

Video: Ini Sosok 3 Tersangka Kasus Kematian dr Aulia Mahasiswi PPDS Undip

Seorang petugas SPBU perempuan di Kelurahan Padasuka, Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi, menjadi korban dugaan pelecehan seksual. Kejadian ini melibatkan seorang sopir angkutan kota dan terekam CCTV, Rabu (25/12/2024) dan videonya viral di media sosial.

Dalam rekaman CCTV, sopir angkot itu awalnya turun dari kendaraan untuk mengisi bahan bakar sambil menelepon. Tak lama kemudian, ia terlihat mondar-mandir di sekitar petugas SPBU. Saat melintas di belakang korban, pelaku menempelkan kemaluannya ke tubuh korban.

Meski terkesan seperti tidak disengaja, tindakan tersebut membuat korban merasa terganggu hingga menjauh dari pelaku. Insiden ini kemudian dilaporkan ke pihak kepolisian.

"Betul, pada 25 Desember kemarin ada beredar video kendaraan yang mengisi BBM di SPBU Kota Cimahi. Kemudian ada tindakan kurang etis dari sopirnya terhadap pelayan SPBU tersebut," kata Kapolres Cimahi AKBP Tri Suhartanto saat ditemui, Sabtu (28/12/2024).

Usai menerima laporan dari korban atas tindakan tak senonoh pelaku, personel Satreskrim Polres Cimahi langsung melakukan penyelidikan. Dalam kurun waktu 4 jam, terduga pelaku langsung diamankan.

"Kami memeriksa 5 saksi, sampai akhirnya terduga pelaku diamankan. Dari hasil pemeriksaan, memang aksi itu dilakukan secara spontan seolah-olah tidak disengaja. Memang niatnya iseng," kata Tri.

Tri mengatakan pihak korban akhirnya memutuskan mencabut laporan tersebut dengan pertimbangan kemanusiaan dan pihak terduga pelaku sudah meminta maaf secara langsung pada korban dan keluarganya.

"Jadi keluarga korban dan pelaku sudah bertemu, akhirnya pihak korban memutuskan berdamai dan mencabut laporan tersebut. Karena ini delik aduan, maka penyelesaiannya diserahkan pada pihak korban," ujar Tri.