Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Luar Negeri RI Arrmanatha Nasir menyatakan bahwa reformasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) serta lembaga multilateral menjadi prioritas diplomasi Indonesia di bawah Menlu RI Sugiono hingga 2029.

“Upaya Indonesia mendorong reformasi PBB dan lembaga multilateral lainnya akan menjadi prioritas lima tahun ke depan,” kata Wamenlu Dalam agenda diskusi “Dinamika dan Perkembangan Dunia Terkini: Geopolitik, Keamanan, dan Ekonomi Global” oleh The Yudhoyono Institute di Jakarta, Minggu.

Menurut dia, struktur institusi multilateral yang ada saat ini seperti PBB dan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) masih mencerminkan situasi pasca-Perang Dunia II, sehingga belum terlalu mewakili aspirasi dan kepentingan Negara-Negara Selatan (Global South) yang semakin maju.

“Kenyataannya, tata kelola global saat ini tidak mencerminkan keseimbangan, kekuatan, maupun realitas dunia. PBB misalnya, sudah tidak lagi fit for purpose (sesuai tujuannya),” ucap Arrmanatha.

Untuk itu, Indonesia senantiasa mendorong gerakan reformasi multilateral karena meyakini bahwa sistem multilateral yang efektif harus dibuat lebih inklusif, demokratis, representatif, serta adil.

“Dalam dunia yang semakin multipolar, organisasi internasional harus mampu membawa dunia kepada keseimbangan,” kata dia.

Terlebih lagi, upaya diplomasi Indonesia terancam melemah jika tidak diiringi dengan perubahan tata kelola di tingkat global, ucap Wamenlu.

Arrmanatha juga memandang pengesahan Pakta Masa Depan (Pact of the Future) pada Majelis Umum ke-79 PBB tahun 2024 sebagai langkah awal melakukan proses reformasi menyeluruh terhadap sistem multilateral.

Sesuai dengan komitmen nasional terhadap reformasi multilateral, Presiden RI Prabowo Subianto sebelumnya mengusulkan salah satu butir reformasi PBB dalam bentuk penambahan jumlah anggota tetap Dewan Keamanan.

Dalam pidatonya di Forum Diplomasi Antalya 2025 pada Jumat (11/4), Presiden Prabowo memandang DK PBB tak lagi mencerminkan realitas geopolitik dunia.

Pasalnya, negara-negara besar seperti India, Brasil, dan lainnya memiliki populasi dan peran signifikan, namun belum mendapat tempat yang setara dalam struktur tertinggi PBB, kata dia.

Pewarta: Nabil Ihsan
Editor: M Razi Rahman
Copyright © ANTARA 2025

Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) Arrmanatha Nasir membeberkan bahwa Indonesia mendorong adanya reformasi PBB dan lembaga multilateral lainnya dalam lima tahun ke depan.

Prioritas itu, katanya, dilakukan dalam upaya untuk memperkuat diplomasi Indonesia. Hal ini karena diplomasi Indonesia bisa melemah apabila tidak diiringi dengan perubahan tata kelola global.

Arrmanatha menegaskan organisasi internasional harus mampu membawa dunia kepada keseimbangan di dalam dunia yang semakin multipolar (beragam).

“Kenyataannya, tata kelola global saat ini tidak mencerminkan keseimbangan, kekuatan maupun realitas dunia. PBB misalnya sudah tidak lagifit for purpose,” ungkapnya dalam acara diskusi yang diselenggarakan The Yudhoyono Institute (TYI), di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat, Minggu (13/4/2025).

Selain PBB, imbuhnya, struktur institusi multilateral seperti Bretton Woods dan WTO yang merupakan refleksi pascaPerang Dunia ke-II nyatanya juga tidak banyak mewakili aspirasi dan kepentingan negaraglobal south.

“Indonesia percaya bahwa sistem multilateral yang efektif harus dibuat lebih inklusif, lebih demokratis, representatif, dan adil. Oleh karena itu, buat Indonesia mendorong reformasi PBB dan lembaga multilateral lainnya akan menjadi prioritas lima tahun ke depan,” tegas dia.

Dia melanjutkan disepakatinyaPack of the Future(Pakta untuk Masa Depan) oleh Kepala Negara pada Sidang Majelis Umum PBB ke-79 merupakan langkah awal untuk melakukan proses reformasi menyeluruh terhadap sistem multilateral.

“Di saat dunia yang sedang di tengah perubahan besar dan perubahan ini akan kita, perlu kita membuat pilihan terbaik untuk pembentukan masa depan bangsa. Indonesia memilih jalan kerjasama dan bukan konfrontasi. Serta jalan inklusivitas, bukan eksklusivitas,” pungkasnya.

Wakil Menteri Luar Negeri Arrmanatha Nasir mengatakan Indonesia akan mendorong reformasi di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan lembaga multilateral lain. Dia mengatakan lembaga seperti PBB tidak mewakili kepentingan semua negara.

"Buat Indonesia mendorong reformasi PBB dan lembaga multilateral lainnya akan menjadi prioritas 5 tahun ke depan," kata Arrmanatha dalam diskusi yang digelar The Yudhoyono Institute (TYI) di Grand Sahid, Jakarta, Mingggu (13/4/2025).

Arrmanatha mengatakan Indonesia meyakini lembaga multilateral harus inklusif dan adil. Namun, kata dia, tata kelola institusi global tidak menggambarkan keseimbangan.

"Kenyataannya, tata kelola global saat ini tidak mencerminkan keseimbangan, kekuatan maupun realitas dunia," ucapnya.

Dia mengatakan upaya diplomasi Indonesia akan melemah jika tidak ada perubahan global. Harusnya, organisasi multilateral membawa dunia lebih seimbang.

"Upaya diplomasi Indonesia yang akan melemah apabila tidak diiringi dengan perubahan tata kelola global. Dalam dunia yang semakin multipolar, organisasi internasional harus mampu membawa dunia kepada keseimbangan," sebutnya.

Dia menegaskan Indonesia selalu memilih jalan kerja sama. Dia mengatakan pemerintah akan melakukan yang terbaik untuk masa depan bangsa.

"Di saat dunia yang sedang di tengah perubahan besar dan perubahan ini akan kita, perlu kita membuat pilihan terbaik untuk pembentukan masa depan bangsa. Indonesia memilih jalan kerja sama dan bukan konfrontasi," ucapnya.

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Luar Negeri RI Arrmanatha Nasir menegaskan pentingnya negara-negara G20 mendorong reformasi tata kelola global dan mempertahankan komitmen menjunjung tinggi hukum internasional yang penegakannya melemah.

“Multilateralisme terus tergerus, sementara negara-negara yang membangun sistem ini semakin enggan mempertahankannya. Jika tren ini berlanjut, sistem global berisiko gagal,” ucap Arrmanatha di hadapan delegasi Pertemuan Menteri Luar Negeri (FMM) G20 di Johannesburg, Afrika Selatan, Kamis (20/2).

Menurut pernyataan Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI di Jakarta, Jumat, Wamenlu menyoroti gagalnya Liga-Bangsa-Bangsa sekitar 80 tahun yang lalu adalah karena lemahnya penegakan hukum internasional, gagalnya mencegah agresi oleh negara besar, dan kurangnya komitmen antara negara-negara anggota.

“Jika kondisi ini dibiarkan, kita berisiko mengalami kegagalan serupa,” kata dia, menegaskan.

Multilateralisme tak boleh menjadi sekadar retorika dan harus diwujudkan dalam aksi nyata, tutur Wamenlu. Harus dipastikan pula bahwa hukum internasional ditegakkan secara konsisten tanpa pandang bulu.

“Jika hukum internasional hanya digunakan ketika menguntungkan pihak tertentu, maka kredibilitasnya akan semakin melemah,” ucap Arrmanatha.

Untuk itu, Indonesia menegaskan bahwa G20 harus memainkan peran yang lebih aktif dalam mendukung reformasi multilateral yang sepatutnya berdasar pada prinsip inklusivitas, kesetaraan, solidaritas, dan kemitraan.

Wamenlu mendorong G20 berkoordinasi dengan institusi multilateral lain seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan sistem perdagangan multilateral supaya bekerja semakin selaras dan saling memperkuat.

Selain itu, Indonesia juga mendorong implementasi Pakta Masa Depan PBB sebagai langkah konkret dalam memperkuat tata kelola global serta menegaskan pentingnya Financing for Development Conference mendatang sebagai momentum mendorong reformasi yang lebih substansial, kata dia.

“Kita harus bergerak maju mendorong kemajuan reformasi sistem multilateralisme untuk menciptakan dunia yang lebih baik bagi semua,” tutur Arrmanatha.

Dalam G20 FMM yang dibuka oleh Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa pada Kamis, mayoritas negara anggota G20 dan negara undangan mengungkit soal konflik dan ketidakstabilan global, termasuk situasi di Ukraina, Gaza, dan kawasan lain.

Secara umum, negara-negara G20 menyoroti komitmen hukum internasional dalam menjaga stabilitas dan perdamaian dunia, peningkatan angka kemiskinan global, serta dampak dinamika geopolitik terhadap pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).

Pewarta: Nabil Ihsan
Editor: Aditya Eko Sigit Wicaksono
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Luar Negeri RI Arrmanatha Nasir menegaskan bahwa negara-negara MIKTA, yaitu Meksiko, Indonesia, Korea Selatan, Turki, dan Australia, harus menjadi ujung tombak dalam mewujudkan reformasi tata kelola global yang lebih inklusif dan responsif.

“Multilateralisme saat ini terlalu sering digunakan hanya ketika menguntungkan. MIKTA harus berada di garis depan dalam mendorong tata kelola global yang lebih adaptif dan efektif,” ucap Arrmanatha dalam Pertemuan Menteri Luar Negeri (FMM) MIKTA ke-27 di Johannesburg, Afrika Selatan, Kamis (20/2).

Menurut keterangan tertulis Kementerian Luar Negeri RI di Jakarta, Jumat, para menlu MIKTA menyepakati bahwa sistem multilateral saat ini masih belum efektif dalam merespons tantangan global.

Oleh karena itu, Wamenlu RI menyatakan supaya MIKTA terus mendorong implementasi Pakta Masa Depan PBB sebagai bagian dari upaya memperkuat sistem multilateral.

Ia pun memastikan bahwa MIKTA berkomitmen memperkuat koordinasi dalam memastikan agenda negara-negara berkembang supaya tetap berkesinambungan dalam berbagai forum internasional dan terus mendorong isu-isu utama negara berkembang.

Isu-isu tersebut, kata dia, di antaranya adalah ekonomi berkelanjutan, transformasi digital inklusif, dan hak pembangunan bagi semua negara.

Dalam pertemuan yang diadakan di sela-sela G20 FMM di Johannesburg tersebut, Wamenlu RI juga menekankan pentingnya diversifikasi kemitraan untuk memperkuat posisi MIKTA dalam menghadapi ketidakpastian global.

“Sebagai kelompok middle power lintas kawasan, MIKTA memiliki peran strategis dalam memastikan tatanan global yang lebih adil dan representatif,” ujar dia.

Menurut keterangan Kemlu RI, pertemuan MIKTA FMM menghasilkan komunike bersama yang menegaskan komitmen terhadap demokrasi, hukum internasional, dan multilateralisme, serta mendorong penyelesaian konflik dan masalah kemanusiaan di Palestina, khususnya Jalur Gaza.

Komunike turut menyatakan dukungan MIKTA terhadap penyelesaian damai atas konflik global, perlindungan HAM dan pekerja migran, serta penguatan partisipasi perempuan dalam pembangunan global.

Pertemuan MIKTA FMM tersebut juga menjadi momentum serah terima keketuaan MIKTA dari Meksiko kepada Korea Selatan. Untuk itu, Arrmanatha menyatakan apresiasinya terhadap kepemimpinan Meksiko di MIKTA selama setahun terakhir.

Pewarta: Nabil Ihsan
Editor: M Razi Rahman
Copyright © ANTARA 2025

Pemerintahan Presiden Donald Trump bakal memperketat imigrasi. Wamenlu Arrmanatha Nasir pun meminta WNI yang tinggal di AS untuk selalu membawa identitas.

Pria yang akrab disapa Tata itu mengatakan kebijakan Trump ditujukan untuk seluruh warga negara asing di Amerika Serikat, bukan hanya WNI saja.

Untuk itu, warga negara Indonesia (WNI) yang berada di Amerika Serikat diimbau untuk selalu membawa identitas diri saat bepergian ke luar rumah.

"Berbagai langkah antisipasi sudah dilakukan termasuk terus mengimbau para WNI di Amerika Serikat untuk selalu membawa kartu identitas," kata dia dalam konferensi pers capaian pelayanan dan pelindungan WNI tahun 2024 di Gedung Kemlu, Jakarta Pusat, Kamis (13/2).

Dia lalu berujar, "Jadi apabila ada razia, mereka bisa selalu menyampaikan status mereka apakah ilegal atau tidak."

Tata lalu menegaskan jika ada WNI yang diketahui terkena razia dengan status ilegal, perwakilan RI di AS akan meminta akses kekonsuleran sesegera mungkin untuk membantu mereka.

Sebelumnya, Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia Kemlu RI Judha Nugraha mengatakan ada dua WNI yang ditahan otoritas Amerika Serikat. Satu ditahan di Atlanta, Georgia, yang satu ditahan di New York.

WNI berinisial TRN ditangkap pada 29 Januari di Atlanta dan warga RI berinisial BK ditangkap di New York pada 28 Februari. Mereka, lanjut Judha, sudah masuk dalam daftar deportasi sejak 2009.

"Kemudian yang bersangkutan mengajukan asylum (suaka), tapi ditolak," ujar dia.

Menurut Judha, Konsulat Jenderal RI di Houston telah melakukan komunikasi dengan yang bersangkutan dan dipastikan sang WNI dalam kondisi sehat. Ia juga sudah mendapatkan akses kekonsuleran.

Di periode kedua menjadi presiden AS, Trump menerapkan kebijakan imigrasi secara ketat. Kurang dari sepekan setelah dilantik, Trump sudah menangkap ratusan imigran tak ilegal dan siap mendeportasi mereka.

-------

Artikel ini telah tayang di CNN Indonesia.

Video: Pedagang China Tak Takut dengan Kebijakan Tarif Impor 50% Trump

Video: Pedagang China Tak Takut dengan Kebijakan Tarif Impor 50% Trump

Wamenlu RI Arrmanatha Ch. Nasir menyampaikan strategi penanggulangan terorisme saat menghadiri sidang debat terbuka DK PBB. Wamenlu juga memberikan dukungannya kepada Afrika dalam penanggulangan terorisme yang menjadi ancaman global.

"Terorisme terus menjadi ancaman global yang berdampak pada situasi keamanan dan menghambat pembangunan, termasuk di Afrika", ujar Wamenlu RI pada Sidang Terbuka di Dewan Keamanan PBB, dalan keterangannya, Kamis (23/1/2025).

Sidang DK PBB digelar pada (21/1) yang membahas mengenai penanggulangan terorisme di Afrika. Wamenlu menyampaikan upaya pemerintah Indonesia menangani terorisme, seperti mengedepankan prinsip 'national ownership' dan strategi 'soft approach' yang sejalan dengan Piagam PBB dan hukum internasional.

"Pengalaman Indonesia juga menunjukkan pentingnya mengatasi akar permasalahan terorisme dan ekstremisme berbasis kekerasan", ujarnya.

Selain itu, salah satu faktor yang mendorong berkembangnya terorisme di era modern adalah akibat tingginya kesadaran masyarakat terhadap ketidakadilan dan kemanusiaan. Wamenlu lalu menyampaikan upaya mengatasi akar permasalahan terorisme di berbagai tingkatan, dari mulai tingkat nasional hingga tingkat global.

Di tingkat nasional, ia menyampaikan perlunya upaya mengedepankan dialog, toleransi, dan nilai-nilai moderasi. Ia juga menekankan pentingnya kebijakan terkait literasi digital, penyuluhan, serta kemampuan critical thinking untuk melindungi masyarakat dari ideologi berbahaya.

"Kebijakan nasional juga harus mencakup upaya menanggulangi aspek pendanaan dari terorisme dan ekstremisme berbasis kekerasan", ujar Arrmanatha.

Kemudian di tingkat kawasan, Wamenlu menegaskan perlunya mengedepankan mekanisme regional dalam upaya penanggulangan terorisme. Arrmanatha juga menyampaikan komitmen untuk mendukung inisiatif terkait di negara-negara Uni Afrika, diantaranya Nouackhott Process dan Accra Initiative.

Dukungan Indonesia kepada negara-negara Afrika selama ini dilakukan melalui program pembangunan kapasitas dalam kerangka Jakarta Center for Law Enforcement Cooperation (JCLEC). "Dukungan ini mencerminkan komitmen Indonesia sebagai mitra Afrika yang dapat diandalkan", ujarnya.

Pada tingkat global, ia menyampaikan perlunya pertukaran informasi dan praktik terbaik (best practices) untuk meningkatkan upaya penanggulangan terorisme diantara aparat penegak hukum.

"Terorisme tidak mengenal batas. Oleh karena itu, kerja sama di tingkat global menjadi sangat penting," ujar Wamenlu RI.

Ia juga mengajak masyarakat internasional untuk mendukung Afrika dalam mengembangkan solusi untuk mengatasi masalah keamanannya sendiri, termasuk mencegah terorisme dan kejahatan terorganisir lintas negara.

Mengakhiri pernyataannya, Wamenlu RI menekankan pentingnya implementasi efektif Agenda 2063 Uni Afrika untuk mendukung transformasi Afrika menjadi kekuatan global di masa depan.

"Reformasi Dewan Keamanan PBB untuk memastikan representasi yang adil bagi Afrika merupakan langkah krusial dalam meningkatkan partisipasi Afrika di panggung global," ujarnya.

Diketahui, sidang debat terbuka DK PBB dipimpin oleh Menteri Luar Negeri Aljazair, Ahmed Attaf. Selaku Presiden DK PBB bulan Januari, Aljazair menempatkan isu penanggulangan terorisme sebagai salah satu isu prioritasnya.

Pertemuan kali ini turut dihadiri oleh 10 (sepuluh) negara pada tingkat Menteri dan Wakil Menteri, antara lain Sierra Leone, Somalia, Panama, Rwanda, Angola dan Sudan Selatan.

Partisipasi Indonesia dalam Sidang Debat Terbuka DK PBB kali ini mencerminkan kesiapan Indonesia untuk berbagi pengalaman dalam bidang penanggulangan terorisme.

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) RI Arrmanatha Nasir menegaskan dukungan dan kesiapan Indonesia untuk terus membantu negara-negara Afrika dalam menanggulangi persoalan terorisme.

“Terorisme terus menjadi ancaman global yang berdampak pada situasi keamanan dan menghambat pembangunan, termasuk di Afrika” kata Wamenlu RI dalam sidang terbuka Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa Bangsa (DK PBB) terkait penanggulangan terorisme di kawasan Afrika, di New York, Selasa (21/1).

Sebagaimana pernyataan tertulis Kemlu RI di Jakarta, Arrmanatha menyatakan bahwa Indonesia, sebagai negara yang pernah mengalami serangan terorisme, memahami bahwa pencegahan terorisme haris dilakukan dengan pendekatan komprehensif.

Langkah-langkah sesuai prinsip pelaksanaan efektif wewenang pemerintah dan pendekatan halus yang sejalan dengan Piagam PBB dan hukum internasional harus jadi prioritas dalam menanggulangi terorisme, kata dia.

“Pengalaman Indonesia juga menunjukkan pentingnya mengatasi akar permasalahan terorisme dan ekstremisme berbasis kekerasan,” ucap Wamenlu RI.

Dalam rangka berbagi pengalaman Indonesia dalam mencegah terorisme, Arrmanatha menjelaskan bahwa Indonesia senantiasa mengedepankan dialog, toleransi, dan nilai-nilai moderasi, serta pembinaan literasi digital dan kemampuan berpikir kritis demi membentengi masyarakat dari gagasan-gagasan berbahaya seperti terorisme.

“Kebijakan nasional juga harus mencakup upaya menanggulangi aspek pendanaan dari terorisme dan ekstremisme berbasis kekerasan,” kata dia, menambahkan.

Wamenlu RI lebih lanjut menegaskan perlunya mekanisme regional dalam upaya penanggulangan terorisme. Ia pun menyampaikan komitmen RI mendukung sejumlah inisiatif terkait isu tersebut di negara-negara Uni Afrika.

Indonesia selama ini terus memberikan dukungan kepada negara-negara Afrika melalui program pembinaan dan pembangunan kapasitas dalam kerangka Jakarta Center for Law Enformcement Cooperation (JCLEC) untuk menanggulangi terorisme dan kejahatan lintas batas, kata dia.

Ia pun menyoroti pentingnya pertukaran informasi dan praktik terbaik di tingkat global sebagai kunci dalam penanggulangan terorisme di antara penegak hukum antarnegara.

Selain menegaskan kembali dukungan Indonesia, Arrmanatha mendorong masyarakat internasional untuk terus mendukung Afrika dalam mengembangkan solusi untuk mengatasi masalah keamanan, termasuk terorisme dan kejahatan lintas negara.

Wamenlu RI kemudian mengharapkan implementasi efektif "Agenda 2063" Uni Afrika untuk mendukung transformasi kontinen tersebut menjadi kekuatan global yang mumpuni di masa depan. Ia juga mendorong reformasi DK PBB demi memastikan representasi yang adil bagi Afrika di panggung global.

Pewarta: Nabil Ihsan
Editor: Arie Novarina
Copyright © ANTARA 2025