Bisnis.com, JAKARTA — Partai Golongan Karya (Golkar) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) memandang penunjukan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi sebagai Juru Bicara (Jubir) Presiden Prabowo Subianto merupakan hal yang baik.

Sekretaris Jenderal Golkar Sarmuji menuturkan Pras, sapaan akrab Prasetyo Hadi, adalah sosok yang tepat menjadi jubir lantaran sehari-harinya selalu berada di samping Prabowo.

“Mensesneg tahu persis kebijakan yang diambil oleh Presiden dan dasar mengapa kebijakan diambil,” tuturnya kepada Bisnis, Jumat (18/4/2025).

Dengan demikian, lanjutnya, dia yakin bahwa Pras bisa lebih memahami apa yang ada dalam pikiran Prabowo hingga hal-hal apa saja yang pantas untuk dipublikasikan ke masyarakat.

“Orang yang mendampingi Presiden pasti lebih bisa membaca alam pikir presiden dan apa yang perlu dipublikasikan kepada publik,” ujar Sarmuji.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid menekankan bahwa pihaknya mendukung penunjukan Pras sebagai Jubir Prabowo sebagai bagian upaya untuk memperbaiki gaya komunikasi Istana Kepresidenan.

“Pak Hasan Nasbi [Kepala Komunikasi Kepresidenan] sudah baik. Namun Pak Prasetyo gayanya lebih kalem dan lebih lama mendampingi Pak Prabowo. Hal ini menjadi tanda istana memberikan respons kepada publik terkait strategi komunikasi selama ini. Ya, semacam evaluasi,” ungkapnya kepada Bisnis, Jumat (18/4/2025).

Diberitakan sebelumnya, Mensesneg Prasetyo menanggapi isu terkait dirinya yang disebut akan menjadi Jubir Presiden Prabowo.

Dia menjelaskan bahwa orang nomor satu di Indonesia itu meminta seluruh jajaran, termasuk dirinya, untuk aktif dalam menyampaikan komunikasi kepada publik sehingga tak perlu adanya pelantikan lagi untuk menjadi jubir.

“Siapa? Nggak. Nggak perlu dilantik [soal jadi jubir]. Kami semua diharapkan menjadi juru bicara ya, terutama kalau saya posisi sebagai Mensesneg diminta juga untuk ikut aktif,” ujarnya kepada wartawan melalui pesan teks, Kamis (17/4/2025).

Meskipun diminta aktif berbicara kepada publik, Prasetyo menegaskan bahwa peran tersebut tidak akan mengambil alih fungsi Kantor Komunikasi Kepresidenan atau Presidential Communication Office (PCO) yang dipimpin oleh Hasan Nasbi.

Bahkan, dia juga membantah bahwa permintaan tersebut berkaitan dengan evaluasi terhadap kinerja PCO. Menurutnya, pemerintah hanya berupaya memperkuat komunikasi publik apabila masih ditemukan kekurangan.

SURABAYA, KOMPAS.com - Wali Kita Surabaya, Eri Cahyadi menjanjikan, pihaknya akan terus mengawal kasus penahanan ijazah, yang sudah dilaporkan kepada aparat kepolisian.

Eri mengatakan, telah meminta Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disperinaker), untuk menemani korban penahanan ijazah, Nila Handiani, saat lapor ke Polres Pelabuhan Tanjung Perak, Senin (14/4/2025).

"Sejak kemarin, saya meminta Kepala Disperinaker mendampingi langsung karyawan tersebut melapor ke kepolisian terkait dugaan penahanan ijazah," kata Eri, di Balai Kota Surabaya, Selasa (15/4/2025).

Eri menyebut, pendampingan hukum itu dilakukan agar kasus penahanan ijazah tersebut bisa selesai sampai tuntas.

Dengan harapan, hal ini bisa menemukan kepastian bagi korban.

“Sehingga kasusnya (penahanan ijazah Nila) segera selesai dan tuntas, tidak mengambang tanpa solusi," ujarnya.

Lebih lanjut, Eri berharap, perkara penahanan ijazah milik karyawan oleh perusahaan tidak terjadi lagi di masa mendatang.

Dengan demikian, lanjut Eri, tidak ada lagi pihak yang merasa dirugikan.

"Semua masalah harus diselesaikan dengan pendekatan hukum dan kemanusiaan. Surabaya guyub. Hak pekerja terlindungi sekaligus iklim investasi dapat berkembang dengan baik," kata dia.

Diberitakan sebelumnya, Nila sendiri telah melaporkan, pemilik usaha UD Sentoso Seal perihal ijazahnya yang ditahan ketika keluar dari perusahaan, ke SPKT Polres Pelabuhan Tanjung Perak, Senin (14/4/2025).

"(Pelaporan perihal) tahan ijazah, saya hanya meminta ijazah saya dikembalikan, itu saja," kata Nila, setelah menyelesaikan laporannya di Polres Pelabuhan Tanjung Perak, Senin (14/4/2025).

"(Yang dilaporkan) sudah sesuai yang ada di videonya (Wakil Wali Kota Surabaya) Bapak Armuji (Jan Hwa Diana), nggeh sampun (iya sudah), matur suwun (terima kasih)," tambahnya.

Diketahui, Nila terlebih dahulu mendatangi Polrestabes Surabaya untuk melaporkan, Jan Hwa Diana.

Namun, polisi menyarankan agar laporan itu dilayangkan sesuai dengan lokasi tempat kerjanya.

"(Terkait pelaporan) sesuai suratnya, sudah ada laporan polisi nggeh (ya), sudah selesai (prosesnya). Sudah mau pulang dulu," ujarnya.

Surabaya -

Perseteruan antara Wakil Wali Kota Surabaya Armuji dan pengusaha Jan Hwa Diana terus bergulir. Setelah Diana melaporkan Armuji ke Polda Jatim atas dugaan pencemaran nama baik, kini Armuji bersiap untuk melaporkan balik Diana yang sebelumnya menuduhnya sebagai penipu.

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyatakan siap memberikan pendampingan hukum kepada Armuji. Mengingat, persoalan ini telah memasuki ranah hukum, Eri menegaskan dukungan dari Pemkot Surabaya untuk wakilnya.

"Kita pasti dampingi, karena yang dilaporkan ini berbeda hal. Ini berbeda, terkait dengan ijazah ambek terkait dengan kalimat kasar. Ini dua hal yang berbeda. Nanti kita akan dampingi lah," ujar Eri saat ditemui di Gedung Siola Surabaya, Senin (14/4/2025).

Eri juga menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat atas ucapan Armuji yang dinilai kasar saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) terkait kasus penahanan ijazah. Ia memahami bahwa pernyataan itu muncul karena emosi sesaat.

"Tapi saya pasti akan dampingi (hukum Armuji), karena Pak Armuji, mohon maaf lah, karena Pak Armuji ini kan emosi, meski tidak pantas mengucapkan kalimat itu. Karena yang dilaporkan ini bukan karena ijazahnya, yang dilaporkan karena kalimat (Armuji), bisa didengar sendiri lah," jelasnya.

"Saya minta maaf untuk seluruh warga, saya pastikan ini bukan dari hatinya Pak Armuji, karena mungkin dia emosi, panas, akhirnya keluar kalimat itu," tambah Eri.

Sebelumnya, Diana melaporkan Armuji sebagai pemilik akun Instagram @cakj1 ke Polda Jatim pada Kamis (10/4) atas dugaan pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

"Pak Armuji (yang dilaporkan). Melanggar UU ITE Pasal 25 dan 47," kata Diana saat ditemui di kawasan Surabaya Barat, Jumat (11/4/2025).

Dalam laporannya, Diana menyebut Armuji mengunggah video di media sosial yang memuat foto dirinya dan suaminya tanpa izin, sehingga menimbulkan kerugian secara pribadi, keluarga, maupun usaha yang dijalankannya.

"Karena memasang foto saya dan suami tanpa izin. Menggiring opini publik yang menyebabkan kerugian materiil dan imateriil," ucap Diana.

Sementara itu, Armuji juga menyatakan akan melaporkan balik Diana dalam waktu dekat. Ia mengaku tersinggung setelah disebut sebagai penipu.

"Iya, pasti (lapor balik). Sek koordinasi sama lawyer (tanggal berapa lapor ke polisi). Ya nanti lah kita koordinasi, sekalian bagian hukum (pemkot membantu) juga lah,"* pungkasnya.

(hil/iwd)

Surabaya -

Pemkot Surabaya melalui Wali Kota Eri Cahyadi memberikan jaminan pendampingan hukum kepada korban penahanan ijazah oleh perusahaan. Bahkan, pada hari ini, Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Surabaya diminta untuk mendampingi korban membuat laporan ke kepolisian.

Wali Kota Eri mengungkapkan korban merupakan warga Pare, Kediri, namun bekerja di Surabaya. Karena itu, ia merasa bertanggung jawab untuk turut membantu penyelesaian kasus tersebut.

"Saya meminta dan mengajak si (korban) ijazah ditahan untuk lapor ke polisi. Insyaallah jam 10.00 WIB dikawal sendiri oleh Disnaker untuk membuatkan laporan ke Polrestabes. Karena apa? Ini yang salah kudu seleh (bertanggung jawab) nang (di) Surabaya," ujarnya kepada wartawan di Gedung Siola, Senin (14/4/2025).

Dalam kasus ini, korban mengaku pernah bekerja di perusahaan yang diduga bernama UD Sentoso Seal. Namun, saat mengundurkan diri (resign), ijazahnya ditahan. Sementara itu, Jan Hwa Diana, yang diduga pemilik perusahaan, membantah bahwa korban pernah menjadi pegawainya.

"Apakah perusahaan ini yang dia tidak mengakui tapi sudah menahan ijazahnya? Ataukah ini yang sudah ijazahnya diberikan nggak mengakui. Ini tidak bisa kalau kita yang turun akhirnya gaduh Surabaya ini. Karena dua-duanya ini nggak ngomong mana yang benar. Benar dan tidak yang menentukan tidak bisa kita," jelas Eri.

Lantaran kedua belah pihak memiliki versi masing-masing dan merasa berada di pihak yang benar, Eri menilai bahwa pelaporan kepada polisi adalah langkah terbaik untuk menyelesaikan perkara ini secara adil.

"Periksa saja sekalian. Yang salah kudu seleh, sehingga jam 10.00 WIB saya minta ini diberikan di Polrestabes, dikawal sendiri oleh Kadisnaker," tegasnya.

Ia menambahkan, langkah ini juga bertujuan untuk menjaga agar perusahaan lain tidak terkena dampak negatif dari permasalahan tersebut. Pemkot Surabaya berkomitmen menjembatani persoalan ini agar dapat diselesaikan melalui jalur hukum.

Sebagai bentuk keseriusan, Pemkot turut menggandeng Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) untuk memberikan pendampingan hukum kepada korban dalam proses pelaporan.

"Kita akan dampingi terus. Engko cek ngerti seng bener (korban) ijazah, opo seng bener pengusaha, seng salah seleh," ujarnya.

Pendampingan ini tidak hanya diberikan untuk korban dari perusahaan yang diduga UD Sentoso Seal, tetapi juga kepada korban lainnya yang mengalami kasus serupa.

"Makanya kalau ada lainnya, korban lain dari perusahaan, monggo, wabil khusus wong (khususnya orang ) Suroboyo. Iki seng duduk wong Suroboyo tak belani, ndahniyo wong Suroboyo (Ini yang bukan orang Surabaya saya belain, apalagi yang orang Surabaya)," pungkasnya.

Sebelumnya, polemik penahanan ijazah oleh sebuah perusahaan di Surabaya memanas usai Wakil Wali Kota Surabaya, Armuji, melakukan sidak ke lokasi yang diduga menahan dokumen milik karyawan. Dalam video yang diunggah ke akun Instagram pribadinya, Armuji menyoroti dugaan pelanggaran hak pekerja dan mengklaim menerima banyak laporan serupa dari korban.

Namun, perempuan bernama Jan Hwa Diana yang disebut sebagai pemilik usaha, membantah tuduhan tersebut dan justru melaporkan Armuji ke Polda Jatim dengan tuduhan pencemaran nama baik serta pelanggaran UU ITE, lantaran videonya dianggap merugikan nama baik pribadi, keluarga, dan perusahaannya.

(hil/iwd)

Partai Golkar siap memberikan pendampingan hukum apabila diperlukan kadernya yang merupakan mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, terkait kasus dugaan korupsi penempatan dana iklan oleh Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (Bank BJB).

Ridwan Kamil diduga mengetahui kasus tersebut sehingga rumah kediamannya digeledah tim penyidik KPK beberapa waktu lalu.

"Kalau membutuhkan bantuan dari Golkar, kami siap untuk membantu," ujar Sekretaris Jenderal Golkar M. Sarmuji di DPP Golkar, Jakarta Barat, Minggu (16/3) malam.

Sarmuji mengatakan Ridwan Kamil bersikap kooperatif membantu KPK dalam mengusut kasus tersebut. Ia menegaskan hubungan Ridwan Kamil dengan Golkar masih baik-baik saja.

"Ya kita hormati proses hukum, saya yakin pak Ridwan Kamil juga menghormati proses hukum dan bersedia membantu KPK untuk melaksanakan tugasnya," imbuhnya.

"DPD Jawa Barat sudah berkomunikasi ke pak Ridwan Kamil, mungkin juga Pak Ridwan kamil berkomunikasi dengan yang lainnya juga," lanjut Sarmuji.

Rumah kediaman Ridwan Kamil berikut 11 tempat lainnya, termasuk Kantor Bank BJB di Bandung, sudah digeledah tim penyidik KPK. Dari sana, ditemukan berbagai barang bukti diduga terkait perkara, di antaranya dokumen dan deposito Rp70 miliar.

Lembaga antirasuah menetapkan lima orang tersangka dalam kasus itu. Mereka ialah mantan Direktur Utama Bank BJB Yuddy Renaldi; Pimpinan Divisi Corporate Secretary Bank BJB Widi Hartoto; dan Pengendali Agensi Antedja Muliatama dan Cakrawala Kreasi Mandiri Kin Asikin Dulmanan.

Kemudian, Pengendali Agensi BSC Advertising dan PT Wahana Semesta Bandung Ekspres (WSBE) Suhendrik; dan Pengendali PT Cipta Karya Sukses Bersama (CKSB) dan PT Cipta Karya Mandiri Bersama (CKMB) Raden Sophan Jaya Kusuma.

KPK menduga ada perbuatan melawan hukum dalam pengadaan penempatan iklan ke sejumlah media massa yang mengakibatkan negara merugi hingga Rp222 miliar.

Yudhi dkk disangkakan melanggar Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). Mereka belum dilakukan penahanan tetapi sudah dicegah bepergian ke luar negeri selama enam bulan.

Jakarta -

KPK menggeledah rumah eks Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (RK) terkait kasus dugaan korupsi pengadaan iklan di Bank Pembangunan Daerah Jabar dan Banten (Bank BJB). Partai Golkar siap memberikan pendampingan hukum ke RK bila diperlukan.

"Kan Pak Ridwan kamil belum berstatus apa-apa ya, untuk saat ini belum diperlukan. Tapi kalau diperlukan suatu saat, dan Pak Ridwan Kamil meminta, Insyaallah kita ikut membantu sebagaimana masyarakat juga kalau membutuhkan bantuan dari Golkar kita juga siap untuk membantu," kata Sekjen Golkar M Sarmuji di DPP Golkar, Jakarta Barat, Minggu (16/3/2025).

Sarmuji mengatakan hubungan RK dengan Golkar masih terjalin baik. Sarmuji mengatakan Golkar dan RK akan menghormati proses hukum yang berlaku terkait pengusutan kasus tersebut.

"Ya kita hormati proses hukum, saya yakin Pak Ridwan Kamil juga menghormati proses hukum dan bersedia membantu KPK untuk melaksanakan tugasnya," ujarnya.

Lebih lanjut, Sarmuji yakin RK sudah berkomunikasi dengan DPD Golkar Jawa Barat terkait penggeledahan tersebut. Sarmuji yakin RK akan membantu KPK mengusut kasus tersebut.

"Ya sudah, DPD Jawa Barat sudah berkomunikasi ke Pak Ridwan Kamil, mungkin juga Pak Ridwan kamil berkomunikasi dengan yang lainnya juga," ujarnya.

Tim penyidik KPK diketahui menggeledah rumah RK di Bandung, Jawa Barat, pada Senin (10/3). KPK menyebut ada sejumlah dokumen hingga barang yang disita dari penggeledahan tersebut.

"Pastinya, kalau soal disita atau tidak, pasti ada ya, beberapa dokumen, kemudian beberapa barang. Itu ada prosesnya, sedang dikaji, sedang diteliti oleh para penyidik," kata Ketua KPK Setyo Budiyanto di gedung ACLC KPK, Jakarta, Rabu (12/3).

"Memang tidak banyak, tapi setidaknya itu hal-hal yang relevan dengan penanganan perkara yang sekarang ditangani," tambahnya.

(mib/rfs)

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golongan Karya (Golkar) M Sarmuji menghormati proses hukum yang dilakukan terhadap Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ridwan Kamil.

Hal ini disampaikan Sarmuji merespons rencana KPK yang bakal memanggil Ridwan Kamil terkait kasus korupsi pengadaan iklan di Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk atau Bank BJB.

“Ya, kita hormati proses hukum,” kata Sarmuji, saat ditemui di Kantor DPP Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Minggu (16/3/2025) malam.

Sarmuji meyakini Ridwan Kamil akan menghormati KPK yang tengah melakukan proses penegakan hukum atas dugaan korupsi yang tengah didalami.

Ia menilai eks Gubernur Jawa Barat itu juga bakal membantu Komisi Antirasuah dalam proses hukum tersebut.

“Saya yakin Pak Ridwan Kamil juga menghormati proses hukum dan bersedia membantu KPK untuk melaksanakan tugasnya,” kata Sarmuji.

Diberitakan, penyidik KPK dipastikan bakal melakukan pemanggilan terhadap Ridwan Kamil dalam kasus dugaan korupsi pengadaan iklan di Bank BJB.

Pelaksana Tugas Harian (Plh) Direktur Penyidikan KPK Budi Sokmo menyebut keterangan Ridwan Kamil dibutuhkan untuk melakukan klarifikasi terkait barang bukti yang disita dari penggeledahan rumahnya.

"Kapan akan dipanggil? Nanti pasti akan kita panggil (Ridwan Kamil) karena di rumah yang bersangkutan, kita laksanakan penggeledahan dan ada beberapa barang bukti yang kita sita, tentunya harus kita klarifikasi kepada yang bersangkutan," kata Budi Sokmo, di Gedung Merah Putih, Jakarta, Kamis (13/3/2025).

Budi mengatakan, penyidik juga akan memanggil sejumlah saksi lain terkait hasil penggeledahan di Bandung, tidak hanya Ridwan Kamil.

"Untuk mengklarifikasi terhadap barang bukti yang kami ambil maupun kami sita dari tempat yang bersangkutan," ujar dia.

Sebelumnya, KPK menggeledah rumah Ridwan Kamil di Bandung, Jawa Barat, terkait kasus Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten atau Bank BJB pada Senin (10/3/2025).

Penggeledahan tersebut dilakukan setelah penyidik mendapatkan keterangan saksi terkait perkara Bank BJB.

"Didasari keterangan saksi, maka perlu geledah untuk memastikan ada tidaknya kaitan dengan perkara dan juga membuat terang perkara BJB," kata Ketua KPK Setyo Budiyanto, dalam keterangannya, Selasa (11/3/2025).

Dua hari berselang, KPK menggeledah kantor pusat Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten atau Bank BJB di Bandung, Jawa Barat, pada Rabu (12/3/2025).

KPK telah menetapkan lima orang tersangka dalam kasus ini, yakni Direktur Utama Bank BJB Yuddy Renaldi, Pimpinan Divisi Corporate Secretary Bank BJB Widi Hartoto, Pengendali Agensi Antedja Muliatama dan Cakrawala Kreasi Mandiri Kin Asikin Dulmanan.

Kemudian, Pengendali Agensi BSC Advertising dan PT Wahana Semesta Bandung Ekspres (WSBE) Suhendrik, serta Pengendali PT Cipta Karya Sukses Bersama (CKSB) dan PT Cipta Karya Mandiri Bersama (CKMB) Raden Sophan Jaya Kusuma.

Dalam kasus ini, KPK menduga pengadaan iklan di Bank BJB dikorupsi dan menyebabkan kerugian negara sebesar Rp 222 miliar.

JAKARTA - Sekretaris Jenderal Partai Golkar Muhammad Sarmuji merespons langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah rumah mantan Gubernur Jawa Barat yang merupakan rekan separtainya, Ridwan Kamil (RK). Golkar, kata Sarmuji, menghormati proses hukum yang dialami RK atau Kang Emil.

"Kami menghormati proses hukum," ujar Sarmuji saat dihubungi, Senin (10/3/2025).

Kendati demikian, Sarmuji menyerahkan sepenuhnya proses hukum yang mendera RK kepada KPK. ?Biar aparat hukum bekerja sesuai kaidah-kaidah hukum," pungkasnya.

Diketahui, KPK menggeledah rumah Ridwan Kamil di Bandung, Jawa Barat, Senin (10/3/2025). Penggeledahan itu terkait kasus dugaan korupsi di Bank Jawa Barat dan Banten (BJB).

"Betul, terkait perkara BJB," ujar Ketua KPK Setyo Budiyanto kepada wartawan, Senin (10/3/2025).

Hal senada juga disampaikan Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto. Namun, dia belum bisa menjelaskan lebih detail terkait giat tersebut.

"Betul hari ini ada giat geledah penyidik perkara BJB," ujar Tessa.

Jakarta (ANTARA) - Partai Golkar memastikan taat kepada hukum terkait kadernya yakni Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah yang terkena operasi tangkap tangan (OTT) KPK dalam perkara dugaan korupsi berupa pemerasan dan gratifikasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar Adies Kadir mengatakan partai berlambang pohon beringin itu meminta kepada Rohidin agar mengikuti seluruh proses hukum yang sedang berjalan. Adapun Rohidin juga merupakan calon Gubernur Bengkulu untuk Pilkada 2024, sebagai petahana.

"Tentunya kami sangat prihatin terhadap kasus yang menimpa beliau di saat berkontestasi di Pilkada," kata Adies saat dihubungi di Jakarta, Senin.

Dia mengatakan Partai Golkar akan mempelajari dan mengkaji peristiwa hukum yang menimpa kader Calon Gubernur Bengkulu tersebut. Dia pun masih berkoordinasi dengan Badan Hukum Partai Golkar terkait pemberian bantuan hukum.

"Terkait apakah akan memberikan bantuan hukum, masih di koordinasikan dengan teman-teman Bakumham Partai Golkar dan keluarga yang bersangkutan," kata Sarmuji.

Sebelumnya, Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah (RM) dan dua orang lainnya sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi berupa pemerasan dan gratifikasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu.

Dua tersangka lainnya, yakni Sekretaris Daerah (Sekda) Bengkulu Isnan Fajri (IF) dan ajudan (Adc) Gubernur Bengkulu Evrianshah (EV) alias Anca.

Ketiga tersangka disangkakan melanggar Pasal 12 huruf e dan Pasal 12B dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 KUHP.

Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024