Jakarta (ANTARA) - Direktur Jenderal Imigrasi Kerajaan Arab Saudi Saleh Saad Almirba mengunjungi Jakarta pada Senin malam (22/4) untuk memastikan kesiapan layanan haji di Indonesia.

"Hari ini kami ke Indonesia hanya untuk memastikan kesiapan dan semua tempat operasional di Indonesia, insya Allah, berjalan dengan baik," kata Almirba pada Selasa dini hari (22/4) di Bandara Soekarno Hatta, Tangerang.

Kunjungan tersebut merupakan bagian dari upaya untuk memastikan kelanjutan Makkah Route Initiative, sebuah pelayanan keimigrasian Arab Saudi yang dilakukan di bandara Indonesia.

Inisiatif tersebut dilakukan dalam rangka memberikan pelayanan kepada para calon jemaah yang akan menjalankan ibadah haji di seluruh negara.

"Ini upaya pemerintah kami, Raja Salman bin Abdulaziz Al Saud dan Putra Mahkota Muhammad bin Salman Al Saud, untuk melayani jemaah di semua negara Islam," katanya.

Almirba memastikan inisiatif tersebut akan terus berlanjut, bahkan akan diperluas di seluruh negara.

Indonesia sendiri, menurut dia, merupakan salah satu negara dengan jumlah masyarakat Muslim terbesar.

Untuk itu, Kerajaan Arab Saudi menaruh perhatian khusus dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan ibadah haji secara umum.

Selain memastikan kesiapan layanan, kunjungan tersebut juga dilakukan untuk mendengarkan beberapa permintaan dan kebutuhan jamaah haji Indonesia.

"Ada kebutuhan dan permintaan dari beberapa negara. Inisiatif ini dibuat untuk melayani para tamu Raja Salman dan para tamu Yang Maha Penyayang Allah SWT yang datang selama musim haji, yang merupakan rukun Islam kelima," demikian katanya.

Pewarta: Katriana
Editor: Arie Novarina
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kumham Imipas) RI Yusril Ihza Mahendra menerima kunjungan Imam Besar Arab Saudi Syeikh Abdurrahman Al Ausy di Jakarta, Rabu, dalam rangka memperkuat hubungan keagamaan Indonesia dan Arab Saudi.

Pada kesempatan tersebut, Menko menyampaikan apresiasi atas kedatangan Imam Besar Arab Saudi yang dinilainya sebagai bentuk persahabatan erat antara kedua negara.

"Hari ini kita bersyukur bisa menunaikan ibadah salat zuhur bersama, khususnya di bulan Ramadhan yang penuh berkah ini. Semoga ibadah ini membawa manfaat dan kebaikan bagi kita semua," ujar Yusril, saat dikonfirmasi.

Ia juga menegaskan bahwa kehadiran ulama besar dari Arab Saudi merupakan suatu kehormatan sekaligus wujud nyata dari hubungan keagamaan yang semakin erat antara Indonesia dan Arab Saudi.

Sementara itu, Imam Besar Arab Saudi Syeikh Abdurrahman Al Ausy menyampaikan rasa terima kasih atas sambutan yang diberikan dan menekankan pentingnya mendoakan para pemimpin agar selalu diberi kebijaksanaan dalam menjalankan tugasnya.

Dia mengaku, dalam setiap kunjungan yang dilakukan, dirinya selalu mendoakan para pemimpin, termasuk pemimpin di Indonesia.

“Apabila doa kita untuk kemaslahatan pemimpin yang baik diterima, hal itu tentunya juga akan membawa kebaikan bagi diri kita sendiri,” tutur Syeikh Abdurrahman dalam kesempatan yang sama.

Selain salat zuhur bersama, kunjungan Syeikh Abdurrahman ke Indonesia dirangkaikan dengan tausiah yang dihadiri oleh berbagai kalangan di lingkungan Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Kumham Imipas.

Pertemuan yang berlangsung di Masjid Husnul Khatimah, Kuningan, tersebut menjadi ajang silaturahim keagamaan yang penuh makna, terlebih di tengah bulan suci Ramadhan yang menjadi momentum peningkatan spiritualitas umat Islam.

Lebih dari sekadar kunjungan keagamaan, pertemuan itu juga menjadi simbol kuatnya hubungan bilateral antara Indonesia dan Arab Saudi, terutama dalam bidang keislaman.

Kedua negara selama ini memiliki hubungan yang erat, tidak hanya dalam aspek diplomasi, tetapi juga dalam kerja sama keagamaan, pendidikan Islam, serta penyelenggaraan ibadah haji.

Dengan adanya kunjungan tersebut, diharapkan semakin banyak kerja sama positif yang dapat terjalin antara Indonesia dan Arab Saudi, khususnya dalam memperkuat nilai-nilai keislaman dan meningkatkan kualitas kehidupan beragama di kedua negara.

Selain itu, kegiatan juga mengingatkan akan pentingnya kebersamaan dan doa bersama dalam menjaga kedamaian serta kesejahteraan bangsa.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta -

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menjelaskan bahwa rencana pemulangan Reynhard Sinaga hingga Hambali tak jadi prioritas pemerintah. Dia mengatakan ada kasus lain yang perlu ditangani, seperti penanganan 54 WNI yang akan dihukum mati.

Hal itu dikatakan Yusril dalam rapat bersama Komisi I DPR RI, di kompleks parlemen, Senayan, Selasa (11/2/2025). Yusril menjawab pertanyaan anggota Komisi I DPR, Sarifah Ainun Jariyah.

"Terkait kasus RG. Saya harap nanti kasus RG ini. Saya sudah mendengar bahwa ini tidak menjadi prioritas dari pemerintah dan semoga itu benar. Reynhard Sinaga, jadi saya harap kasus ini tidak, saya harap kasus ini tidak usah menjadi prioritas pemerintah," kata Sarifah.

Yusril pun menjawab memang ada banyak kasus lain yang perlu ditangani, salah satunya WNI yang akan dipidana mati di Malaysia hingga Arab Saudi. Dia juga mengatakan telah membahas hal tersebut dengan Arab Saudi.

"Jadi lebih banyak kasus lain yang perlu ditangani seperti ada sekitar 54 WNI yang dipidana mati di Malaysia juga di Arab Saudi dan kami mulai membahas masalah ini dengan Arab Saudi," kata Yusril.

"Pembicaraan sudah dimulai dan juga terkait kementerian lain yang menangani pekerja migran juga Kemenlu yang concern terhadap perlindungan WNI," tambahnya.

Yusril menegaskan kasus keduanya tidak jadi prioritas karena masalahnya cukup rumit. Selain itu, dia mempertimbangkan pandangan masyarakat.

"Kita mempertimbangkan pandangan masyarakat terhadap kedua orang ini, kami sampai pada kesimpulan, kami pelajari, kami concern soal itu, karena menjadi tanggung jawab negara," tuturnya.

Sebelumnya, Yusril mengatakan pemulangan pelaku bom Bali 2002, Hambali, dan kasus predator seksual, Reynhard Sinaga, bukan prioritas. Dia mengatakan pemerintah memprioritaskan membantu para tenaga kerja Indonesia (TKI) yang dijatuhi hukuman mati.

Yusril mengatakan Reynhard baru bisa mengajukan keluar dari penjara setelah menjalani hukuman sekitar 40 tahun. Dia mengatakan hal itu membuat pemulangan Reynhard bukan prioritas.

"Jadi tidak menjadi suatu prioritas yang perlu kita selesaikan. Seperti halnya kasus-kasus yang lain yang mungkin perlu kita selesaikan ya," ujar Yusril.

(ial/maa)

Bogor -

Seorang warga negara (WN) Arab Saudi yang sempat viral akibat konflik dengan pengurus masjid atau marbut di kawasan Puncak, Bogor, kini ditahan oleh Kantor Imigrasi Kelas I Non-TPI Bogor. Kepala Kantor Imigrasi, Ruhiyat M. Tolib, mengungkapkan pihaknya bekerja sama dengan Polsek Cisarua untuk menemukan pria berinisial AMM tersebut.

"WNA yang diviralkan berkonflik dengan warga di Cisarua, Puncak, kemarin sudah kami dapatkan. Sampai saat ini, WNA tersebut masih dalam pemeriksaan dan dimintai keterangan. WNA ini kita dapatkan atas kerja sama dengan Polsek Cisarua, alhamdulillah bisa kita temukan," kata Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Non-TPI Bogor Ruhiyat M Tolib, Rabu (15/1/2025).

"Jadi orangnya memang sudah ditangkap, sudah didetensi, dan sekarang masih proses dimintai keterangan dan pemeriksaan," imbuhnya.

Pria tersebut diketahui telah berada di Indonesia selama 30 hari menggunakan visa kunjungan wisata dan menetap di sebuah vila di kawasan Puncak. Hasil pemeriksaan resmi akan diumumkan oleh pihak imigrasi.

"Yang bersangkutan WN Arab Saudi. Datang menggunakan visa kunjungan, ya berkunjung lah, wisata. Yang bersangkutan sudah 30 hari menetap di Puncak, di vila," kata Tolib.

"Kita masih melakukan pemeriksaan, terkait izin dan kegiatan. Nanti hasilnya itu akan dirilis di direktorat hari Jumat," imbuhnya.

Viral karena Konflik di Masjid Al Muqsit

Keributan bermula saat WN Arab Saudi itu masuk ke teras Masjid Al Muqsit tanpa melepas alas kakinya, meskipun sudah ada tulisan peringatan "Batas Suci." Petugas kebersihan masjid atau marbut, R alias Jenggot, yang sedang mengepel lantai saat itu menegur WNA tersebut.

Kapolsek Cisarua, Kompol Eddy Santosa, menjelaskan teguran tersebut memicu cekcok hingga WNA tersebut mendorong petugas kebersihan. Insiden yang terjadi pada Minggu (12/1) pukul 17.50 WIB ini kemudian menjadi viral setelah videonya tersebar di media sosial.

"Pada hari Minggu (12/1), sekitar jam 17.50 WIB, telah terjadi keributan antara petugas kebersihan Masjid Al Muqsit dengan warga negara asing, yang mana video keributan tersebut tersebar di media sosial," kata Eddy, Senin (13/1).

(iqk/iqk)

BERLIN - Taleb Jawad Al Abdulmohsen (50), tersangka serangan mobil terhadap pasar Natal di Magdeburg, Jerman, merupakan pria murtad dan ateis asal Arab Saudi. Latar belakangnya ini justru membuat pakar terorisme Jerman kebingungan menentukan motif serangan.

Lima orang tewas dan lebih dari 200 lainnya terluka setelah Taleb menabraki kerumunan orang di pasar Natal dengan mobil BMW hitam sewaan pada Jumat malam. Dia telah ditangkap dan ditahan polisi.

Pihak berwenang Jerman enggan menyebutkan identitas lengkapnya, dan hanya mengatakan bahwa dia adalah seorang dokter Arab Saudi yang telah tinggal di Jerman selama hampir dua dekade dan dia bertindak sendiri dalam serangan Jumat malam.

Media lokal melaporkan Taleb merupakan seorang dokter spesialis psikiatri dan psikoterapi.

Akun X Taleb menggambarkan dirinya sebagai orang yang keluar dari Islam atau murtad dan menyatakan dirinya ateis.

Akun itu dipenuhi dengan tweet yang berfokus pada tema-tema anti-Islam dan kritik terhadap agama tersebut, sambil membagikan ucapan selamat kepada para Muslim yang meninggalkan agama Islam.

Jejak digitalnya juga menunjukkan simpati pada Israel dengan me-retweet juru bicara militer Israel yang berbahasa Arab.

Taleb telah mengkritik otoritas Jerman, dengan mengatakan bahwa mereka telah gagal melakukan cukup banyak hal untuk memerangi "Islamisme Eropa?.

Dia juga menyuarakan dukungannya untuk Partai Alternatif untuk Jerman (AfD) yang berhaluan kanan ekstrem dan anti-imigran.

Beberapa orang menggambarkan Taleb sebagai seorang aktivis yang membantu para wanita ateis Saudi melarikan diri dari tanah air mereka. Baru-baru ini, dia tampak fokus pada teorinya bahwa otoritas Jerman telah menargetkan para pencari suaka Saudi.

Pakar terorisme terkemuka Jerman, Peter Neumann, mengaku bingung dengan motif serangan oleh tersangka. Dia belum pernah bertemu sosok tersangka dalam aksi kekerasan massal dengan profil yang seperti itu.

?Setelah 25 tahun berkecimpung dalam ?urusan? ini, Anda pikir tidak ada yang bisa mengejutkan Anda lagi. Namun, seorang mantan Muslim Saudi berusia 50 tahun yang tinggal di Jerman Timur, mencintai AfD, dan ingin menghukum Jerman atas toleransinya terhadap kaum Islamis?itu benar-benar tidak ada dalam radar saya,? tulisnya, seperti dikutip AP, Minggu (22/12/2024).

Pada hari Sabtu, Menteri Dalam Negeri Jerman Nancy Faeser mengatakan kepada wartawan: ?Pada titik ini, kami hanya dapat mengatakan dengan pasti bahwa pelakunya jelas-jelas Islamofobia?kami dapat mengonfirmasinya. Segala hal lainnya adalah masalah untuk penyelidikan lebih lanjut dan kami harus menunggu.?

Sebuah organisasi berbasis di Jerman bernama Atheist Refugee Relief mengatakan bahwa tersangka penyerang itu bukan bagian dari kelompok tersebut dan mengklaim bahwa dia membuat ?banyak tuduhan dan klaim? terhadapnya dan mantan anggota, yang menurutnya salah.

Awalnya, kata organisasi tersebut, ada rencana untuk bekerja sama mengoordinasikan bantuan bagi para pengungsi ateis dari Arab Saudi. Namun, kerja sama ini gagal.

"Kami menjauhkan diri darinya dengan tegas," kata kelompok itu dalam sebuah pernyataan di situs webnya, seraya menambahkan bahwa anggota Atheist Refugee Relief mengajukan tuntutan pidana terhadapnya pada tahun 2019 menyusul "fitnah dan serangan verbal yang paling keji."

Jakarta -

Wakil Ketua MPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) menyerukan agar negara-negara Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) dapat memperkuat persatuannya. Itu karena Islam mencintai kedamaian dan kesejahteraan.

Ia menegaskan bahwa segala bentuk konflik yang merenggut hak-hak asasi kemanusiaan harus berakhir. Pengeboman, pembunuhan, dan jangan sampai ada tangisan lebih banyak lagi di dunia. Hal tersebut disampaikan Ibas dalam pertemuan Pimpinan MPR RI dengan Sekretariat Jenderal Organisasi Kerja Sama (OKI) Islam di Jeddah, Arab Saudi (18/12).

"Terima kasih banyak atas kesempatan untuk berbicara dengan kami hari ini. Nama saya Edhie Baskoro. Saya dari Indonesia," kata Ibas ketika mengawali penyampainnya, dalam keterangannya, Kamis (19/12/2024).

Menurut Ibas, Indonesia dan OKI memiliki semangat yang sama dalam kepedulian, khususnya semangat ukhuwah islamiyah.

"Kita adalah satu. Indonesia dan negara-negara OKI berbagi kepedulian terhadap banyak hal yang serupa. Dalam semangat ukhuwah Islamiyah, bersatu dalam persaudaraan nilai-nilai Islam," ungkapnya.

"Kita telah melakukan banyak diskusi dan merumuskan berbagai solusi. Kini, saatnya melanjutkan langkah bersama dengan memperkuat upaya politik, komitmen, dan kebersamaan kita demi menghadapi berbagai tantangan, seperti keamanan, konflik, serta isu kemanusiaan seperti yang telah kita sebutkan sebelumnya" lanjut Ibas.

Selain itu, Ibas juga menegaskan bahwa konflik-konflik yang merenggut hak-hak asasi kemanusiaan harus berakhir.

"Kita tidak ingin melihat lebih banyak pengeboman. Kita tidak ingin melihat lebih banyak pembunuhan. Kita tidak ingin melihat banyak pertempuran. Kita tidak ingin melihat lebih banyak tangisan," kata Ibas.

"Hal ini terutama bagi saudara-saudara kita Palestina, Sudan, Suriah, Yaman, dan negara anggota OKI lainnya yang masih dilanda konflik atau pertikaian," imbuhnya.

Tak hanya tentang konflik, Ibas juga mengajak seluruh pihak untuk melawan segala bentuk islamofobia.

"Saya juga ingin menyampaikan dukungan untuk meningkatkan pemahaman tentang Islam dan melawan segala bentuk Islamofobia," ujarnya.

Menurut Ibas, perlunya perubahan nyata dalam diskusi global mengenai hal ini.

"Sehingga Islam dapat dipahami sebagai agama yang menawarkan kehidupan, harapan, dan persaudaraan," ungkapnya.

"Islam adalah kehidupan, pemuda, dan keluarga. Islam adalah cinta. Islam adalah kedamaian. Islam adalah keramahan. Islam senang dalam kemajuan; dan Islam juga bersahabat dalam produktifitas," lanjut Ibas.

Ibas juga mengajak seluruh pihak untuk melanjutkan dukungan kita pada berbagai agenda penting, termasuk keamanan, kesehatan, ekonomi, sosial, sains, teknologi, kemanusiaan, pelestarian budaya, dan pendidikan. Hal tersebut salah satunya dengan meningkatkan kerja sama dan kolaborasi melalui bantuan nyata, dialog terbuka, dan tindakan kuat.

"Semua ini demi menyelamatkan dunia, menciptakan perdamaian, keadilan, dan kesejahteraan, tidak hanya dalam Islam tetapi juga untuk seluruh umat manusia," katanya.

Di akhir pemaparannya, Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRI ini menjelaskan tiga point utama yang perlu diperjuangkan bersama.

"Pertama mendukung kemerdekaan Palestina. Kemudian, mendorong genjatan senjata, dan memberikan bantuan kemanusiaan khusus. Terakhir menyukseskan solusi dua negara sebagai jalan damai," tuturnya.

Ibas menutup dengan semangat optimisme untuk mewujudkan masa depan yang lebih cerah.

"Dengan semangat persaudaraan dan kerja sama ini, saya yakin kita dapat mewujudkan masa depan yang lebih baik bagi dunia Islam dan umat manusia secara keseluruhan," pungkasnya.

Sebagai informasi, Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) atau Organisation of Islamic Cooperation (OIC) adalah sebuah organisasi antar pemerintah dengan 57 negara anggota yang memiliki seorang perwakilan tetap di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Uni Eropa.

OKI bertujuan untuk melindungi dan memperjuangkan hak-hak muslim di seluruh dunia. Memajukan perdamaian dan stabilitas internasional, serta mengatasi masalah yang dihadapi oleh negara-negara muslim. Berfokus juga pada isu global seperti perdamaian, HAM, kemiskinan, hingga pendidikan.

Lebih lanjut, pada pertemuan ini hadir pula Ketua MPR RI Ahmad Muzani; Wakil Ketua MPR dari PKS, Hidayat Nur Wahid; Wakil Ketua MPR dari PAN Eddy Soeparno; dan Wakil Ketua MPR dari DPD Abcandra Muhammad Akbar Supratman.

(prf/ega)

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kumham Imipas) RI Yusril Ihza Mahendra mendalami permintaan Arab Saudi terkait dukungan kemudahan dalam kerja sama ekonomi dan investasi antarkedua negara.

Saat menerima kunjungan Duta Besar (Dubes) Arab Saudi di Jakarta, Rabu, dia menjelaskan salah satu hal yang perlu didalami, yakni terkait alasan visa yang sebelumnya bebas biaya menjadi berbayar untuk Arab Saudi.

"Namun sebetulnya sudah ada kebijakan Golden Visa yang diluncurkan pada masa Presiden Ke-7 RI Joko Widodo dan sangat didukung oleh Presiden RI Prabowo Subianto, yang saya rasa sudah sangat memudahkan bagi para investor untuk bisa datang ke Indonesia,” ujar Yusril seperti dikonfirmasi di Jakarta, Rabu.

Adapun dalam kunjungan tersebut, Dubes Arab Saudi Faisal bin Abdullah Al-Amudi menilai masih ada hambatan bagi Arab Saudi untuk masuk sebagai investor maupun wisatawan dari Indonesia, yang merupakan salah satu negara Muslim dengan peran dan pengaruh, memiliki ekonomi yang kuat di Kawasan Asia Tenggara, serta aktif di G20.

"Padahal pergerakan orang per orang ini sangat penting untuk mendukung kerja sama antarkedua negara,” ucap Faisal.

Dirinya juga menyoroti terkait Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke Arab Saudi yang menurun drastis. Sebelumnya pernah tercatat PMI di Arab Saudi mencapai dua juta orang, namun kini sesuai catatan Kedutaan Besar Indonesia di Arab Saudi hanya sekitar 100 ribu orang.

Menurut Faisal, hal itu kemungkinan terjadi karena imbas moratorium yang sudah berjalan sekitar 10 tahun. Dia pun berharap Indonesia bisa kembali mengirimkan PMI ke Arab Saudi.

Saat ini, kata dia, pekerja migran terbanyak di Arab Saudi justru bukan dari negara Muslim, yaitu India, Thailand, dan Filipina.

“Akan lebih baik jika tenaga kerja yang masuk ke Arab Saudi juga berasal dari mitra negara-negara Muslim,” tuturnya.

Menanggapi pernyataan tersebut, Menko Kumham Imipas RI merasa sudah saatnya kedua negara berunding untuk menghasilkan sebuah kesepakatan yang komprehensif, tidak hanya permasalahan hambatan di bidang investasi maupun ekonomi, tetapi juga terkait tenaga kerja.

"Kami tentunya butuh perlindungan hukum bagi PMI yang berada di Arab Saudi,” kata Menko Yusril.

Kendati demikian, Yusril menekankan bahwa kerja sama yang selama ini sudah berjalan dengan baik antara Indonesia dengan Arab Saudi harus dilanjutkan dan dikembangkan.

“Saya sudah rangkum semua permintaan Arab Saudi dan akan kami koordinasikan secara internal serta antarkementerian, baik dengan kementerian teknis di bawah koordinasi kami maupun kementerian dan lembaga lainnya,” ucap dia.

Saat menerima kunjungan Dubes Arab Saudi, Menko didampingi Staf Khusus Menteri Bidang Hubungan Internasional Ahmad Kaffah dan Pelaksana tugas (Plt.) Deputi Bidang Koordinasi Keimigrasian dan Pemasyarakatan I Nyoman Gede Surya Mataram.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2024

Paling tidak di dua negara ini yang cukup lumayan jumlah WNI yang dipenjara.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menyebutkan narapidana (napi) warga negara Indonesia yang dipenjara di luar negeri paling banyak terdapat di Malaysia dan Arab Saudi.

"Paling tidak di dua negara ini yang cukup lumayan jumlah WNI yang dipenjara," ucap Yusril dalam acara media gathering di Jakarta, Kamis.

Kendati demikian, Menko Kumham Imipas mengaku belum mengetahui jumlah pasti napi WNI di kedua negara tersebut sehingga pihaknya akan mendata lebih lanjut jumlah WNI yang menjadi napi di negara lain.

Pasalnya, kata dia, Kementerian Koordinator Bidang Kumham Imipas saat ini belum memiliki data jumlah WNI yang dipenjara di negara lain.

Dengan demikian, kata Yusril, pembahasan permintaan pemindahan napi WNA dengan beberapa negara, seperti Filipina, Australia, hingga Prancis, akan menjadi momentum untuk mendata para napi WNI di negara-negara tersebut.

"Jadi, ini kami juga sambil mendata karena data narapidana asing di sini kami sudah punya. Berapa yang dihukum 20 tahun, berapa dihukum seumur hidup, berapa dihukum mati, kami sudah tahu, hanya WNI di sana kami belum ada datanya," ungkapnya.

Menurut dia, terdapat pula WNI yang dipenjara di Australia. Akan tetapi, di Filipina belum mengetahui apakah ada WNI yang dipenjara di negara tersebut.

Sejauh pengetahuannya, dia menyebutkan hanya mengetahui terdapat WNI dalam daftar pencarian orang (DPO) yang melarikan diri ke Filipina, bukan napi.

Yusril menegaskan bahwa status DPO berbeda dengan napi karena DPO merupakan tersangka dan napi merupakan terpidana yang sudah diputus hukumannya.

Selain itu, sambung dia, DPO merupakan tanggung jawab Kejaksaan Agung serta kepolisian, sedangkan napi berada di bawah tanggung jawab Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

"Ini dua hal yang berbeda," kata Yusril menegaskan.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024