JAKARTA - Koordinator Nasional Kawan Indonesia Darmawan mendesak aparat penegak hukum segera mengusut tuntas pihak-pihak yang mencoba menodai program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Badan Gizi Nasional (BGN). Diketahui, MBG merupakan program prioritas nasional Kabinet Merah Putih Presiden Prabowo Subianto.

"Program MBG adalah bagian langsung dari Asta Cita Presiden Prabowo yang bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia sejak dini. Karena itu, setiap upaya sabotase atau permainan kotor dalam pelaksanaannya harus ditindak tegas tanpa pandang bulu, karena program ini menggunakan uang rakyat, ujar Darmawan, Senin (28/4/2025).

Desakan ini muncul setelah ditemukan indikasi penyimpangan dalam implementasi MBG di Kabupaten Sumedang, di mana sejumlah dapur operasional MBG diberhentikan secara sepihak.

Salah satu dapur yang dikelola Event Organizer (EO) sempat beroperasi setelah melalui verifikasi awal, namun tiba-tiba dihentikan dengan alasan tidak memenuhi standar sarana dan prasarana.

"Padahal, pihak EO telah melakukan perbaikan sesuai permintaan dan menyerahkan bukti perbaikan lengkap, tetapi tetap tidak diberikan izin beroperasi kembali tanpa alasan jelas", katanya.

Lebih memprihatinkan lagi, muncul dugaan dalam proses verifikasi ulang, pihak EO diminta melakukan setoran tambahan di luar ketentuan resmi.

Darmawan menuturkan dugaan permainan kotor ini tidak hanya merugikan penyedia jasa MBG secara finansial, tetapi juga menghambat distribusi manfaat bagi masyarakat, khususnya anak-anak yang seharusnya menerima makanan bergizi setiap hari.

"Kejadian ini bukan semata-mata soal kerugian material. Ini tentang kehormatan negara dan kredibilitas Presiden Prabowo dalam merealisasikan janji-janji besarnya kepada rakyat," ujarnya.

Dia juga menyoroti masalah tata kelola internal BGN yang terkesan tidak transparan. Pergantian koordinator SPPI di lapangan yang dilakukan tanpa surat resmi dan hanya melalui pemberitahuan lisan menunjukkan indikasi kekacauan administrasi yang harus segera dibenahi.

"Jika tidak, ketidakjelasan ini bisa menjadi celah besar bagi oknum-oknum tidak bertanggung jawab untuk mempermainkan nasib rakyat dengan mendompleng program prioritas Presiden Prabowo," ucapnya.

Kawan Indonesia mendesak aparat penegak hukum, khususnya KPK, Polri, dan Kejaksaan Agung bergerak cepat mengungkap siapa saja para Sengkuni yang bermain di balik program MBG.

"Presiden Prabowo telah mengamanatkan program ini untuk kepentingan bangsa, bukan untuk dimanfaatkan oleh segelintir orang tamak. Tidak boleh ada yang berani mengkhianati amanah ini," tegasnya.

JAKARTA - Pakar Hukum Suparji Ahmad menganggap bahwa dengan konsep KUHAP (UU Nomor 8 Tahun 1981) yang menganut prinsip deferensial fungsional, setelah 43 tahun berlaku baru terasa saat ini Aparat Penegak Hukum (APH) terkotak-kotak dalam kinerjanya. Hal itu, kata Suparji, tidak mencerminkan sistem peradilan pidana terpadu (integrated criminal justice system) yang diharapkan.

Akibatnya, lanjut dia, tidak tercapai apa yang diharapkan karena terganggunya sinkronisasi dan harmonisasi kinerja APH. ?Contohnya, dan ini hanya contoh teoris saja, apabila terjadi rekayasa berkas perkara dalam proses penyidikan, maka Jaksa tidak bakal tahu karena menurut KUHAP, Jaksa hanya membaca apa yang ada di berkas perkara. Seandainya itu benar-benar terjadi maka yang dirugikan adalah para pencari keadilan,? ujar Suparji, Rabu (12/2/2025).

Suparji mengatakan, sebenarnya kejaksaan tidak akan pernah memperluas kewenangan atau bahkan mengambil kewenangan lembaga lain. Namun hal yang harus didorong adalah perubahan paradigma dalam mekanisme kerja antara Penyidik dan Jaksa.

?Jika dulunya antara penyidik dan jaksa bekerja secara terpisah, menjadi penyidik dan jaksa bekerja bersama-sama dalam menegakkan hukum pidana,? jelasnya.

Kondisi kerja yang kolaboratif antara Penyidik dan Jaksa inilah, menurut Suparji yang harus diatur secara jelas dalam KUHAP mendatang. Menurutnya, penyidik dan jaksa adalah lembaga yang ada dalam satu rumpun eksekutif, sehingga organ kelengkapan di dalamnya tidak boleh terkotak-kotak.

?Jadi dalam sistem peradilan pidana nantinya yang melakukan kontrol atas kerja penyidik dan jaksa adalah hakim (pengadilan) sebagai pemegang kekuasaan yudikatif,? kata Suparji.

Konsep mekanisme kerja yang kolaboratif, menurut Suparji, cocok bagi bangsa Indonesia. Hal ini karena Indonesia berpaham integralistik. Artinya, lanjut dia, bisa bekerja bersama-sama secara gotong royong.

?Konsep deferensiasi fungsional sebagaimana dianut KUHAP yang saat ini berlaku disusun berdasarkan paham individualistik ala barat, yang tidak cocok bagi kita sebenarnya,? tuturnya.

Bahkan, lanjut Suparji, yang menjadi ironi sistem peradilan di barat, contohnya Amerika Serikat atau Belanda atau bahkan Korea Selatan, mengusung konsep kebersamaan kerja antara penyidik dan jaksa.

?Jadi pada kenyataannya mereka yang berpaham individualistik malah lebih integral dalam membuat dan mengatur hubungan kerja antara penyidik dan jaksa dalam sistem peradilan pidana mereka,? pungkasnya.

Jakarta -

Wamenko Polkam Lodewijk Freidrich Paulus mengatakan ada 13 lembaga penegak hukum untuk mengurusi keamanan laut. Lodewijk mengusulkan dibentuknya satu aturan yang mengurusi keamanan laut.

"Kemudian banyak lembaga sebagai aparat penegak hukum di laut, ada 13 lembaga kalau kita lihat saat ini, 13 lembaga punya tugas masing-masing, punya wewenang masing-masing, dan dilindungi oleh UU dan, di antara 13 ini, 6 di antaranya punya armada, punya kapal," kata Lodewijk dalam rapat bersama Komisi I DPR di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (11/2/2025).

"Nah, di sinilah, dengan punya wewenang-aturan dilindungi oleh undang-undang, yang keluar adalah ego sektoral masing-masing," tambahnya.

Untuk itu, dirinya menyarankan agar dibuat coast guard yang bertugas sebagai koordinator. Politikus Golkar itu meyakini pimpinan coast guard nantinya mampu mengkoordinasi lembaga yang ada jika adanya peraturan yang mendasari.

"Kalau kita identifikasi persoalannya, sebenarnya kita harapkan ini kita harapkan artinya bagaimana koordinasi itu tegak. Pertanyaannya, kalau kita buat lembaga, ada 13 lembaga di situ yang berkaitan, apakah katakan kalau kita membuat coast guard, apakah ketua coast guard mampu mengkoordinir masalah itu?" ujar Lodewijk.

"Kalau kita sudah memberikan dia undang undang sebagai koordinator, seharusnya mampu," tambahnya.

Lodewijk juga menilai kurangnya tindakan tegas terhadap pelanggaran yang terjadi di laut. Mantan Danjen Kopassus itu pun mengatakan selanjutnya akan bertindak tegas.

"Kenapa kok di laut berat banget, nggak bisa seperti ini. Nah, ini ada dua kemenko yang berurusan itu. Percayalah, kami insyaallah kita tegas dengan yang terjadi saat ini," ungkapnya.

Selain itu, dirinya menyarankan dibentuknya satu regulasi khusus untuk mengatur penegakan hukum di laut, yakni rancangan Undang-Undang tentang Keamanan Laut.

"Diperlukan satu regulasi khusus yang bersifat tunggal dan integratif untuk mengatur tata kelola di laut, pertama, perlu dirumuskan rancangan Undang-Undang tentang Keamanan Laut," tuturnya.

(ial/rfs)

JAKARTA - Anggota Komisi IV DPR Johan Rosihan mendorong penegak hukum untuk menerapkan Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi dalam menangani kasus pagar laut di pesisir utara Kabupaten Tangerang. Dia meminta agar meniru apa yang digunakan Presiden Soekarno.

"Kepada penegak hukum saya ingin mengajukan satu alat uji terhadap pagar laut ini. Cobalah gunakan sebagaimana digunakan Presiden Soekarno dulu yaitu UU Nomor 7 Tahun 55, ini undang-undang darurat sebenarnya," kata Johan dikutip Jumat (7/2/2025).

Usulan ini dilayangkan setelah melihat adanya Instruksi Presiden Prabowo Subianto kepada TNI Angkatan Laut (AL) untuk mencabut langsung pagar laut tersebut. Dia menangkap pesan bahwa negara ingin melakukan perlawanan kepada pihak-pihak yang ingin memanfaatkan sumber daya alam (SDA) di Tanah Air.



"Karena itu saya buka-buka, kenapa kita tidak membantu polisi memberi satu alat uji, pakai Undang-Undang Darurat Negara, ada Nomor 7 Tahun 1955, apa itu? Tentang kejahatan ekonomi, tindak pidana ekonomi," ujarnya.

Menurut legislator PKS itu, terdapat tiga unsur yang dilanggar. Pertama, ada penyalahgunaan hak guna bangunan (HGB) di kawasan laut.

Kedua, adalah pemasangan pagar laut itu menghambat perekonomian nelayan. Ketiga, ada indikasi ada monopoli dan privatisasi wilayah publik.

"Saya sejak melihat awal itu, kenapa dia menjorok ke atas bukan menyamping, saya mengatakan bahwa ini adalah cara orang mengklaim wilayah. Karena itu, undang-undang ini sangat bisa kita pake kalau kita ingin cepat prosesnya," ujarnya.

"Apa sanksinya? Perampasan aset. Bisa dicabut aset-asetnya. Nah mudah-mudahan dengan menggunakan alat uji ini, kasus tentang Pagar Laut ini bisa kita selesaikan dengan cepat," pungkasnya.

JAKARTA - Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD meminta kepada kementerian yang terlibat dalam pembuatan izin dan sertifikat pagar laut di Kabupaten Tangerang untuk tidak menutup-nutupi kasus tersebut demi menjaga marwah institusi. Mahfud meminta agar menteri terkait tidak takut membongkar kasus pagar laut.

?Menteri2 yg kementeriannya terlibat dlm pembuatan izin dan HGU Laut tak hrs takut. Yg bertanggungjawab scr pidana adl aktor intelektual, pelaku, dan peserta yg ada niat,? tulis Mahfud di akun media sosial Twitter atau X @mohmahfudmd, Senin (27/1/2025).

Menurut Mahfud, yang bertanggung jawab secara pidana adalah pejabat yang langsung berkolusi. Mahfud meminta agar menteri yang menjabat di kementerian terkait untuk membongkar kasus tersebut.

?Yg bertanggungjawab scr pidana adl pejabat bawahan yg menerima delegasi wewenang. Jd, kalau merasa tak terlibat ya bongkar sj, Pak Menteri. Kan byk kasus yg dihukum hny dirjen atau pegawai bawahnya yg langsung berkolusi,? tulisnya.

Mahfud juga menyarankan agar menyerahkan mereka yang melanggar kepada aparat penegak hukum. ?Serahkan mereka yang melanggar hukum hukum bukti2nya ke aparat penegak hukum. Tak perlu menutupi kasus dgn alasan demi marwah institusi.?

Hingga saat ini, postingan Mahfud MD disukai oleh 3.373 warganet, dan mendapat komentar beragam dari warganet.

?Penegak hukum kita hampir tidak bisa dipercaya lagi prof. Yg ada nanti kongkalikong,? komentar pemilik akun@rudynapit

?Berdsrkn pengembngan penyidikn pasti juga oknum yg menerbitkan srtifikat pantas dijdikan tersangka. Krn sertifikat diterbitkn sebelum adanya rekomendasi atau apalah namanya dari KKP. Didukung pula dng pengembangan berdsrkn fakta persidangan,? tulis @wijayantogempar.

JAKARTA - Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto ditantang untuk melaporkan dugaan skandal korupsi para pejabat negara ke aparat penegak hukum. Ketua Umum Rampai Nusantara Mardiansyah Semar meminta Hasto tidak gertak sambal.

?Hasto Sekjen PDIP yang sudah menjadi tersangka jika memiliki bukti adanya pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pejabat negara harusnya tak perlu koar-koar, tapi silakan langsung disampaikan saja, bahkan laporkan segera ke penegak hukum,? kata Semar, Senin (30/12/2024).

?Kalau hanya membangun opini, besar mulut saja terkesan hanya untuk gertak sambal atau membangun bargaining agar tidak dilanjut proses hukumnya," sambung Semar.


Ketua Umum Rampai Nusantara Mardiansyah Semar



Menurut Semar, Hasto sebaiknya juga menunjukkan komitmennya dalam penegakan hukum dengan taat pada proses hukum yang saat ini menjeratnya. "PDI Perjuangan dan Hasto harus konsisten dengan komitmen untuk menjalani proses hukum jadi jangan juga cari celah untuk menghindar dari proses hukum saat ini," ujarnya.

Semar tak setuju dengan adanya anggapan bahwa proses hukum terhadap Hasto atau kader PDIP lainnya hanya untuk meredam lawan-lawan politiknya oleh pihak tertentu. Dia tidak setuju anggapan politisasi atau kriminalisasi.

?Mungkin saja selama ini ada yang melindungi, sehingga sulit untuk dijerat dan saat ini mungkin tidak ada lagi yang bisa menghalangi karena PDI Perjuangan tidak memiliki kekuasaan lagi untuk melindungi para kadernya," ujar aktivis 98 tersebut.

Semar juga mempertanyakan sindiran Hasto tentang tiga periode dalam sebuah video yang memuat responsnya usai ditetapkan tersangka oleh KPK. Semar mengatakan, Jokowi sudah berkali-kali menyampaikan secara tegas dan jelas bahwa tidak pernah meminta perpanjang jabatan presiden hingga tiga periode.

Semar juga meminta agar jangan membangun opini sesat atau framing jahat. ?Karena ini sama sekali tidak benar dan sudah ditepis juga oleh Mbak Puan Maharani," tuturnya.

Dia menegaskan pihaknya akan terus bersama Joko Widodo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk terus berkontribusi dalam membangun bangsa dan negara kedepan untuk lebih maju. ?Rampai Nusantara akan selalu bersama Jokowi dan Gibran untuk berkontribusi kepada bangsa negara, juga akan melawan setiap kebohongan yang sengaja diembuskan yang hanya untuk merusak nama baik Jokowi dan Gibran," pungkasnya.

Jakarta (ANTARA) – Dalam rangka mendukung Asta Cita Presiden RI di bidang pencegahan dan pemberantasan narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya (narkoba), Bea Cukai bersinergi dengan aparat penegak hukum (APH) lainnya memusnahkan barang bukti tindak pidana narkotika yang dilaksanakan di Pontianak, Batam, dan Padang.

“Sebagai garda pengawasan di perbatasan, Bea Cukai menunjukkan komitmennya untuk memutus rantai gelap peredaran narkoba. Hal ini juga sejalan dengan upaya menciptakan lingkungan yang aman dan sehat melalui Program Asta Cita Presiden RI,” ujar Kepala Subdirektorat Humas dan Penyuluhan Bea Cukai, Budi Prasetiyo.

Sebagai upaya nyata dalam perang melawan peredaran narkoba di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia, Bea Cukai Nanga Badau bersama APH lainnya memusnahkan barang bukti narkotika berjenis sabu-sabu seberat 35 kilogram yang dilaksanakan di Polda Kalimantan Barat, Kota Pontianak, pada Senin (09/12).

Sabu-sabu tersebut merupakan hasil penindakan Bea Cukai Nanga Badau, Polres Kapuas Hulu, dan sejumlah APH lainnya. Hal ini menunjukkan upaya nyata Bea Cukai dalam menghadapi ancaman narkoba lintas negara (Indonesia-Malaysia), khususnya di Kabupaten Kapuas Hulu, yang menjadi salah satu jalur utama yang sering kali dimanfaatkan oleh jaringan narkoba internasional untuk menyusupi wilayah Indonesia.

Upaya pemberantasan narkoba juga terus digaungkan di jalur lintas Sumatra dan Kepulauan Riau melalui pemusanahan barang bukti tindak pidana narkotika di Batam dan Padang. Kantor Wilayah (Kanwil) Bea Cukai Khusus Kepulauan Riau (Kepri) hadir dalam kegiatan pemusnahan yang dilaksanakan oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Kepri di Kota Batam pada Rabu (11/12). Barang bukti yang dimusnahkan berupa sabu-sabu seberat 12.347,62 gram yang berasal dari empat penindakan narkoba di Kepri.

Sementara itu, di Padang, Bea Cukai Teluk Bayur turut menghadiri pemusnahan narkotika jenis ganja sebanyak 263 kilogram yang dilaksanakan oleh Polda Sumatera Barat (Sumbar) di Krematorium HBT Padang, pada Jumat (13/12). Bea Cukai Teluk Bayur turut berpartisipasi dalam rangkaian acara tersebut dengan melakukan identifikasi pendahuluan narkotika jenis ganja menggunakan Narcotics Identification System (NIK).

Budi mengungkapkan bahwa melalui kegiatan pemusnahan tersebut, Bea Cukai mengajak masyarakat untuk meningkatkan kepedulian mencegah peredaran narkoba. “Peredaran gelap narkoba dinilai sebagai musuh bersama yang harus diperangi seluruh komponen bangsa. Perang melawan narkoba bukan hanya tugas aparat, tetapi juga tanggung jawab bersama untuk melindungi generasi muda menuju cita-cita Indonesia Emas 2045,” pungkasnya.

Pewarta: PR Wire
Editor: PR Wire
Copyright © ANTARA 2024

JAKARTA - Kasus buronan Harun Masiku kembali menjadi perhatian publik setelah Maruarar Sirait mengumumkan sayembara senilai Rp8 miliar untuk menemukan keberadaannya.

Pengamat hukum dan aktivis antikorupsi Hardjuno Wiwoho, menilai langkah ini mencerminkan kebuntuan dalam penanganan kasus yang telah berlarut-larut sejak 2020.

"Kasus Harun Masiku tidak hanya soal seorang individu, tetapi telah menjadi simbol persoalan mendasar dalam sistem hukum kita," kata Hardjuno, KamIs (5/12/2024).

Hardjuno mengaku prihatin dengan lemahnya koordinasi antarlembaga penegak hukum. Kondisi ini menyebabkan ketidakmampuan menangkap Harun Masiku meskipun sudah ada informasi terkait keberadaannya.

Kandidat doktor bidang hukum dan pembangunan Universitas Airlangga (Unair) ini menegaskan, transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci untuk memulihkan kepercayaan publik.

"Sayembara ini menunjukkan keprihatinan masyarakat. Namun, keadilan tidak boleh hanya bergantung pada inisiatif individu. Aparat penegak hukum harus mempercepat penyelidikan dan mengevaluasi kendala yang ada," tegasnya.

Karena itu, Hardjuno menegaskan, momentum ini harus dimanfaatkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan lembaga terkait untuk meningkatkan upaya penegakan hukum. Selain itu, Hardjuno juga menyerukan agar pemerintah menunjukkan komitmen yang kuat dalam pemberantasan korupsi.

"Kasus ini adalah cerminan dari bagaimana kita memerangi korupsi, yang merupakan penyakit sistemik yang menggerogoti moralitas bangsa dan pembangunan nasional," lanjutnya.

Hardjuno menegaskan hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu. Karena itu, setiap individu yang terlibat dalam pelanggaran hukum harus bertanggung jawab di hadapan keadilan.

"Transparansi dan akuntabilitas harus menjadi prioritas utama dalam menyelesaikan kasus Harun Masiku dan buronan lainnya. Ini bukan hanya tentang keadilan dalam satu kasus, tetapi tentang memperkuat sistem hukum negara," pungkasnya.

Harun Masiku adalah mantan calon legislatif dari PDI Perjuangan.Dia kini menjadi buronan dalam kasus suap terkait pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR periode 2019-2024. Harun Masiku melarikan diri pada Januari 2020 dan hingga kini belum ditemukan.

Jangan sampai ada 'backing-backing'-an atau yang melindungi karena ini benar-benar cara baru menghancurkan suatu negara.

Jakarta (ANTARA) - Pakar hukum dari Universitas Borobudur Jakarta Prof. Dr. Faisal Santiago mengatakan aparat penegak hukum harus bekerja sama dengan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam memberantas judi online (judol).

"Terutama soal tidak boleh, ya, perbankan dan lembaga keuangan menjadi penampung dana deposit buat judi," ujar Faisal ketika dihubungi ANTARA dari Jakarta, Selasa.

Faisal berpandangan bahwa pemberantasan judi daring (online) harus dilakukan secara masif dan sampai pada akar masyarakat. Aparat penegak hukum harus menunjukkan keseriusan dalam memberantas judi daring.

"Judi online merupakan musuh dan penyakit sosial masyarakat yang harus benar-benar diberantas setelah narkotika," ucap dia.

Lebih lanjut Faisal juga menyoroti banyaknya korban dan pelaku yang datang dari masyarakat dengan kelas ekonomi rendah. Keterlibatan masyarakat dari kalangan ekonomi rendah disebabkan oleh ketertarikan untuk menjadi kaya dengan cara berjudi.

Adapun langkah strategis yang menurut Faisal dapat ditempuh oleh negara, yakni melakukan penindakan yang tegas terhadap para pelaku judi daring.

"Jangan sampai ada backing-backing-an atau yang melindungi karena ini benar-benar cara baru menghancurkan suatu negara, yakni dengan adanya judi online," ucap dia.

Selain itu, Faisal juga mengatakan bahwa kerja sama antara aparat penegak hukum dan masyarakat sangat perlu sebab memberantas judi daring memerlukan partisipasi dari berbagai kalangan, atau tidak hanya datang dari aparat penegak hukum.

Berdasarkan data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), total transaksi judi daring mencapai Rp283 triliun pada semester pertama 2024. Sebanyak 8,8 juta orang diperkirakan terlibat, sebagian besar dari ekonomi menengah ke bawah.

Sejak 2017 hingga 22 November 2024, Pemerintah telah memblokir 5.232.087 konten terkait dengan judol.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024

Kota Batu -

Potensi ketidaknetralan aparat penegak hukum (APH) baik polisi, TNI hingga kejaksaan sangat mungkin terjadi pada kontestasi Pilkada 2024. Kerawanan tersebut menjadi perhatian dari ormas Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Jaya.

Ketua DPD GRIB Jaya Jatim, Ahmad Miftachul Ulum mengingatkan APH baik di Kota Batu maupun di seluruh wilayah Jatim untuk tetap netral di Pilkada 2024. Di mana, dalam peraturan sudah diterangkan jelas bahwa APH dilarang berpihak atau mendukung paslon.

"GRIB Jaya Kota Batu dan Jatim mengingatkan kepada penyelenggara, APH khususnya polisi dan kejaksaan. Saya harap tidak ada keberpihakan APH di Kota Batu kepada calon tertentu," terang Ulum saat ditemui wartawan, Senin (18/11/2024).

Ulum menegaskan jika pelaksanaan Pilkada 2024 ditemukan ada APH yang tidak netral, GRIB Jaya akan bergerak mencari keadilan baik dengan mengirimkan surat ke Kapolri, Kejaksaan bahkan bila perlu ke Presiden RI Prabowo Subianto.

"Ketika ada APH yang terlibat membantu pemenangan salah satu calon, maka kita tidak segan-segan menyampaikan surat terbuka maupun pernyataan terbuka ke Kapolri, Kejaksaan maupun Presiden RI," tegasnya.

Pihaknya juga menginstruksikan seluruh anggota GRIB Jaya memantau dan mengawasi selama penyelenggaraan Pilkada 2024 berjalan. Dengan harapan, Pilkada 2024 bisa berlangsung dengan baik, aman dan adil.

"Temen-temen GRIB Jaya saya instruksikam untuk menjaga dan memantau pelaksanaan Pilkada 2024. Jadi semacam pengawas dari luar, supaya tidak ada APH yang bermain-main saat Pilkada 2024," tandasnya.

(abq/fat)

Tujuh orang tahanan dan narapidana terkait kasus narkoba melarikan diri dari Rumah Tahanan (Rutan) Salemba Kelas 1 Jakarta Pusat, pada Selasa (12/11) dini hari.

Kabar adanya tahanan dan narapidana yang melarikan diri itu juga turut dibenarkan oleh Kepala Rutan Kelas I Jakarta Pusat Agung Nurbani. Agung menyebut saat ini pihaknya bersama dengan kepolisian tengah melakukan pengejaran terhadap ketujuh tahanan yang melarikan diri.

"Rutan Jakarta Pusat bersama jajaran Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan kepolisian melakukan pengejaran terhadap tujuh Tahanan dan Narapidana yang melarikan diri," ujarnya dalam keterangan tertulis.

Agung menjelaskan ketujuh tahanan dan narapidana itu diduga melarikan diri dengan cara menjebol teralis besi kamar mandi.

Setelahnya para narapidana itu melompat ke area luar kamar mandi dan langsung masuk menuju gorong-gorong atau saluran air.

"Lalu masuk ke gorong-gorong dan kembali menjebol teralis gorong-gorong menuju arah timur Rutan," jelasnya.

Agung mengatakan saat ini pihaknya tengah melakukan pengecekan kamar dan penyisiran sekitar area Rutan. Selain itu, ia memastikan akan berkoordinasi penuh dengan Ditjenpas serta kepolisian guna memeriksa petugas yang berjaga di lokasi.

"Jajaran Rutan Jakarta Pusat bersama Ditjenpas siap bersinergi dengan Aparat Penegak Hukum lain untuk menginvestigasi kasus ini, termasuk meminta keterangan petugas," tuturnya.

Agung merinci ketujuh tahanan dan narapidana yang melarikan diri tersebut berinisial AAK, J, W, MJ, M, MAU, dan AS.