Mensesneg Prasetyo Hadi memberikan pembekalan kepada ratusan siswa SMA Taruna Nusantara (SMA TN). Prasetyo mengungkap siswa yang hadir adalah pilihan terbaik dari ribuan calon di seluruh Indonesia.

Pembekalan itu dilakukan di Gedung Krida Bhakti, Jakarta Pusat, Senin (28/4/2025). Mengawali pembekalannya, Prasetyo menekankan betapa besar harapan bangsa terhadap generasi muda, khususnya para pelajar Taruna Nusantara.

"Ketika kami menyeleksi adik-adik sekalian, harapan kami begitu tinggi. Kalian adalah pilihan dari ribuan anak-anak terbaik bangsa," kata Prasetyo dalam keterangan tertulisnya.

Para siswa tidak hanya dibekali kemampuan intelektual. Tetapi juga diharapkan memiliki mental yang kuat, semangat juang yang tinggi, serta kecintaan mendalam terhadap bangsa dan negara.

"Tugas kalian adalah meyakinkan diri sendiri. Setelah lulus dari sini, kalian harus belajar lebih keras lagi, lebih giat lagi. Waktu tiga tahun di SMA Taruna Nusantara terasa cepat berlalu, manfaatkan setiap detiknya," ujar Prasetyo

Prasetyo juga mengingatkan para siswa untuk tidak cepat berpuas diri. Menurutnya, pembelajaran sejati justru dimulai saat mereka meninggalkan bangku sekolah, saat harus menghadapi berbagai tantangan nyata di tengah masyarakat.

"Kalian harus memiliki kemampuan intelektual, mental yang tangguh, semangat juang yang tinggi, dan yang terpenting, cinta tanah air serta kecintaan kepada bangsa dan negara," ungkapnya.

Di akhir pembekalannya, Prasetyo kembali menegaskan pentingnya kesadaran diri untuk terus belajar dan berkembang. Ia mengingatkan perjalanan tidak dimulai saat pendidikan, melainkan setelah lulus nanti.

"Yakinkan diri kalian, setelah lulus dari sini, bahwa perjalanan kalian baru saja dimulai. Terus belajar, terus berjuang untuk bangsa, bukan hanya untuk diri sendiri," tutupnya.

Selain Prasetyo, pembekalan juga diberikan oleh Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. Keduanya memberikan gambaran nyata mengenai dinamika kerja pemerintahan di lingkungan Istana Kepresidenan. Para siswa aktif berdialog, memperkaya pemahaman mereka tentang peran vital Kementerian Sekretariat Negara dan Sekretariat Kabinet dalam mendukung jalannya pemerintahan.

Terdapat kepada 370 siswa dari angkatan 34 SMA Taruna Nusantara yang hadir. Para siswa juga berkesempatan berkeliling kompleks Istana Kepresidenan Jakarta.

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Yayasan mitra program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kalibata, Jakarta Selatan, yakni Yayasan Media Berkat Nusantara, berjanji mencairkan dana mitra dapur milik Ibu Ira Mesra Destiawati (59). Pihak mitra dapur itu mengaku belum dihubungi terkait niat tersebut.

"Terakhir kirim surat mau ketemu. Belum (dihubungi), saya nunggu proposalnya. Saya udah minta proposal tapi nggak dikasih," kata kuasa hukum mitra dapur MBG di Kalbata, Danna Harly, kepada wartawan, Minggu (27/4/2025).

Danna juga merespons soal bantahan yayasan yang ditudingnya menggelapkan dana. Dia menyerahkan hal itu sepenuhnya ke kepolisian.

"Kita lihat aja nanti di kepolisian. Selain dari polisi ini bakal ada lagi yang nyikat," katanya.

Kemudian, Danna menegaskan proses hukum akan tetap berjalan meskipun nanti tunggakan hampir Rp 1 miliar itu dibayarkan.

"Lanjut sebagai pelajaran, perintah dari atas," tegasnya.

Sebelumnya, yayasan mitra program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kalibata, Jakarta Selatan, yakni Yayasan Media Berkat Nusantara, berjanji mencairkan dana mitra dapur milik Ibu Ira Mesra Destiawati (59). Diketahui tunggakan itu hampir mencapai Rp 1 miliar.

"Kami akan cairkan, dari yayasan akan mencairkan langsung ke rekening Ibu Ira," kata perwakilan yayasan, Mei Imaniar, dalam konferensi pers di Jakarta, dilansir Antara, Jumat (26/4).

Terkait ketentuan tentang transparansi pengeluaran yang uang negara, Mei menyerahkan kepada pihak lain mengikuti arahan dari Badan Gizi Nasional (BGN). Namun pihaknya enggan menyebutkan besaran anggaran terkait Program MBG yang dikelolanya.

Dia menegaskan klaim niat jahat kepada yayasannya adalah sebuah tuduhan.

"Terkait niat jahat atau nggak, itu menurut kami tuh tuduhan yang nggak berdasar dan memang harus dilengkapi lagi," katanya.

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Tidak boleh ada lagi praktik-praktik lama seperti jalur rekomendasi atau titipan. Semua peserta harus bersaing secara adil

Jakarta (ANTARA) - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, saat meninjau langsung pelaksanaan seleksi akademik SMA Taruna Nusantara di Jakarta, Jumat, menegaskan bahwa seluruh proses seleksi harus terbebas dari praktik jalur titipan atau rekomendasi.

"Tidak boleh ada lagi praktik-praktik lama seperti jalur rekomendasi atau titipan. Semua peserta harus bersaing secara adil, berdasarkan kompetensi yang dimiliki,” kata Prasetyo dalam keterangannya di Jakarta.

Prasetyo, yang juga Wakil Kepala Lembaga Perguruan Taman Taruna Nusantara (LPTTN) menyatakan hal itu setelah meninjau langsung pelaksanaan tes seleksi akademik masuk SMA Taruna Nusantara tahun ajaran 2025–2026 yang dilaksanakan di Universitas Terbuka, Rawamangun, Jakarta.

“Ini merupakan rangkaian tahapan seleksi. Hari ini adalah seleksi offline, setelah sebelumnya dilakukan seleksi secara online," katanya.

Seleksi akademik tersebut juga dilaksanakan secara serentak di 39 Unit Layanan Universitas Terbuka di seluruh Indonesia. Selain tes akademik, juga akan dilakukan psikotest dan test kesehatan jasmani.

Menurut Prasetyo hal ini sebagai wujud penggabungan kemampuan akademik, kemampuan mental serta kemampuan kesehatan, karena SMA Taruna Nusantara diharapkan dapat mendidik generasi penerus bangsa yang unggul secara intelektual, mental kepribadian dan kesehatan.

Ia menambahkan pemilihan Universitas Terbuka sebagai lokasi seleksi didasarkan pada jangkauan luas dan kesiapan teknis lembaga tersebut.

Hal ini, kata Prasetyo, sejalan dengan arahan dari Presiden Prabowo Subianto, saat masih menjabat sebagai Menteri Pertahanan RI, mengenai pentingnya penyederhanaan proses seleksi serta pemberian akses yang merata bagi seluruh putra-putri terbaik bangsa di berbagai daerah.

“Salah satu pesan Bapak Prabowo yang kami pegang teguh adalah pelaksanaan seleksi ini harus bebas biaya," katanya.

Sebagai informasi SMA Taruna Nusantara adalah sekolah menengah atas berasrama penuh, SMA Taruna Nusantara kini telah memiliki tiga kampus, yakni di Magelang, Cimahi dan Malang.

Pewarta: Andi Firdaus
Editor: Indra Gultom
Copyright © ANTARA 2025

NUSANTARA, KOMPAS.com – Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) terus menunjukkan progres signifikan, tidak hanya dalam pembangunan infrastruktur fisik, namun juga dalam penyiapan tata kelola pemerintahan.

Pemerintah melalui Otorita IKN, dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tengah berkolaborasi intensif untuk mewujudkan pembentukan Pemerintahan Daerah Khusus (Pemdasus) IKN.

Langkah ini menjadi krusial dalam mewujudkan visi IKN sebagai ibu kota politik Indonesia pada tahun 2028.

Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono menjelaskan, pembentukan Pemdasus IKN merupakan amanat dari Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara.

Pemdasus ini akan memberikan otonomi khusus kepada IKN sebagai pusat pemerintahan, dengan status hukum yang berbeda dari daerah otonom lainnya.

“Kami sudah mulai persiapan untuk pembentukan pemerintahan baru ini, bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri,” ungkap Basuki kepada Kompas.com, Rabu (23/4/2025).

Persiapan yang tengah berjalan meliputi inisiasi wilayah, pengendalian pembangunan di kawasan IKN, hingga pengkodean wilayah (WT).

Proses ini ditargetkan untuk mendukung deklarasi IKN sebagai ibu kota politik pada tahun 2028 mendatang.

Pembentukan Pemdasus IKN dipandang sebagai langkah strategis untuk memastikan IKN dapat berfungsi secara penuh sebagai pusat pemerintahan yang menaungi fungsi eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

Dengan adanya Pemdasus, diharapkan tata kelola pemerintahan di IKN akan lebih efektif dan efisien dalam mendukung visi Indonesia 2045 untuk menciptakan kota dunia yang inklusif.

Paralel dengan Pembangunan Fisik yang Terus Berjalan

Persiapan pembentukan Pemdasus IKN berjalan beriringan dengan masifnya pembangunan infrastruktur fisik di kawasan tersebut.

Basuki menuturkan bahwa saat ini pembangunan tahap II melibatkan tiga instansi utama: Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), dan Otorita IKN.

Kementerian PU fokus menuntaskan proyek multiyears senilai Rp 10,1 triliun yang dimulai sejak 2022, termasuk jalan tol, Istana Wakil Presiden, masjid, pengolahan air limbah, serta jalan di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP).

Sementara itu, Kementerian PKP tengah membangun lima tower rumah susun (rusun) tambahan untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Kementerian Pertahanan, melengkapi 27 tower rusun yang telah siap diresmikan untuk mendukung perpindahan ASN secara bertahap mulai tahun 2025.

Otorita IKN sendiri bertanggung jawab atas proyek-proyek baru senilai Rp 5,3 triliun, termasuk pembangunan jalan di KIPP (1A, 1B, 1C), penataan kawasan Sepaku, serta infrastruktur pendukung lainnya.

"Lelang untuk proyek-proyek ini telah dimulai dan ditargetkan penandatanganan kontrak pada pertengahan Mei 2025," cetus Basuki.

Lebih lanjut, Basuki menjelaskan bahwa Otorita IKN juga akan menangani pembangunan ekosistem legislatif (DPR, MPR, DPD) dan yudikatif (Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial), termasuk kantor dan huniannya.

Proses tender untuk proyek-proyek ini akan dimulai setelah kontrak proyek awal selesai.

Pembangunan IKN tidak hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), namun juga didukung oleh skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) senilai Rp 132 triliun serta investasi swasta murni yang terus mengalir.

Total investasi yang telah terealisasi hingga tahun 2024 mencapai Rp 58,4 triliun dari delapan tahap groundbreaking.

Untuk mendukung operasional pemerintahan di IKN, pemerintah menargetkan pemindahan ASN secara bertahap.

Sejak 1 Maret 2025, sekitar 500 ASN Otorita IKN telah berada di IKN, dan 582 ASN lainnya dijadwalkan tiba pada Juni 2025.

Otorita IKN memastikan ketersediaan hunian, kantor, serta fasilitas pendukung lainnya untuk menunjang kehidupan para ASN.

Dengan progres pembangunan fisik yang signifikan dan persiapan pembentukan Pemdasus yang terus berjalan, target deklarasi IKN sebagai ibu kota politik pada tahun 2028 semakin mendekati kenyataan.

Pembentukan Pemdasus menjadi pilar penting dalam mewujudkan visi IKN sebagai pusat pemerintahan yang lengkap dengan infrastruktur dan tata kelola yang matang.

Basuki optimistis dengan penyelesaian IKN, meskipun menyadari adanya tantangan dalam hal pengawasan dan koordinasi antar-instansi.

Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI melalui Perwakilan RI di Amerika Serikat (AS) menyampaikan keprihatinan kepada otoritas AS atas pencabutan visa warga negara Indonesia (WNI) di sana. Kemlu mengungkap sejauh ini sudah ada 20 WNI yang visanya dicabut oleh pemerintah AS.

Awalnya, Kemlu menghargai kedaulatan AS. Namun, Indonesia meminta pencabutan visa dilakukan sesuai hukum yang berlaku.

"Kami ingin sampaikan, kami (Indonesia) menghargai kedaulatan Amerika Serikat dalam menegakkan hukum imigrasi. Yang kami minta adalah agar hal itu dilakukan melalui due process of law, sesuai dengan hukum yang berlaku di Amerika Serikat," kata Direktur Pelindungan WNI (PWNI) dan Badan Hukum Indonesia (BHI) Kemlu RI Judha Nugraha dilansir Antara, Kamis (24/4/2025).

Dia meyakini hukum yang berlaku di AS dapat memberikan pelindungan kepada siapapun. Perlindungan ini bisa didapatkan selama dilakukan dalam proses hukum yang wajar.

Kemlu RI menyampaikan, hingga 24 April 2025, sudah ada 20 WNI yang terkena dampak kebijakan imigrasi yang dilaksanakan oleh Presiden AS Donald Trump.

"Dari 20 WNI tersebut, lima WNI sudah dideportasi dan enam mahasiswa yang awalnya masuk ke AS dengan visa F-1, di mana visa tersebut merupakan visa pelajar yang memungkinkan mahasiswa internasional masuk ke AS untuk studi," ujarnya.

Dia menyebutkan bahwa WNI yang terdampak kebijakan imigrasi Trump telah mendapat akses kekonsuleran untuk memastikan agar para WNI mendapatkan perlakuan yang baik, dan mendapatkan pendampingan hukum.

Judha mengatakan bahwa Kemlu RI sudah berkoordinasi dengan enam Perwakilan RI di AS, yaitu Kedutaan Besar RI (KBRI) Washington, Konsulat Jenderal RI (KJRI) San Fransisco, KJRI Los Angeles, KJRI Chicago, KJRI Houston dan KJRI New York untuk menangani dampak kebijakan imigrasi Trump tersebut.

Direktur PWNI itu juga menyebutkan bahwa pihaknya juga berkomunikasi dan berkoordinasi dengan komunitas masyarakat Indonesia yang berada di AS, termasuk melakukan diseminasi melalui berbagai macam platform mengenai hak-hak WNI.

Dia menegaskan bahwa, ketika WNI ditahan oleh otoritas imigrasi AS, WNI tetap memiliki hak untuk menghubungi Perwakilan RI dan berhak mendapatkan akses kekonsuleran, serta berhak untuk tidak memberikan keterangan apapun tanpa pendampingan.

Simak juga Video: Khawatir Tarif Trump, WNI di AS Mulai Stok Mie Instan

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Kantor Imigrasi Jakarta Selatan mengamankan warga negara asing (WNA) yang mengamuk dan menghancurkan barang-barang di supermarket Kalibata City. Kini, WNA tersebut tengah menjalani pemeriksaan.

"Kantor Imigrasi Jakarta Selatan gerak cepat menindaklanjuti atas laporan WNA yang membuat onar di Supermarket Kalibata City," tulis akun Instagram @kanimjaksel, Selasa (22/4/2025).

"Bekerja sama dengan Polres Jakarta Selatan. Saat ini, WNA tersebut telah diamankan untuk dimintai keterangan lebih lanjut," lanjutnya.

Proses pemeriksaan masih berlangsung saat ini. Nantinya, pihak imigrasi akan menindak WNA tersebut sesuai dengan aturan yang berlaku.

Sebagai langkah pencegahan dan pengawasan, Kanim Jaksel melakukan patroli keimigrasian di area Kalibata City untuk memastikan situasi tetap aman dan kondusif. Ia mengimbau masyarakat untuk segera lapor jika menemukan WNA mencurigakan.

"Kanim Jaksel mengimbau masyarakat untuk aktif melaporkan keberadaan dan aktivitas mencurigakan WNA di sekitar kita. Bersama, kita jaga Jakarta Selatan tetap tertib dan aman," ujarnya.

Sebelumnya, seorang pria warga negara asing (WNA) mengamuk di kawasan Kalibata City, Pancoran, Jakarta Selatan (Jaksel), Senin (21/4) malam. Pria tersebut diduga mengamuk karena dipicu masalah keluarga.

"Ya, itu ada masalah keluarga. Kita tak tahu seperti apa penyebab pastinya," kata Kapolsek Pancoran Kompol Mansur, dilansir Antara, Selasa (22/4).

Mansur mengatakan saat itu posisi pria WNA yang mengamuk sedang mabuk ketika datang ke lokasi pada Senin (21/4) siang kemarin.

Sejak siang itu pula, WNA yang sudah lama tinggal di apartemen tersebut berteriak-teriak. Ulah WNA ngamuk itu juga terjadi beberapa waktu lalu.

"Itu pemicunya masalah keluarga karena sudah kejadian dua kali, kemarin juga menjelang Lebaran juga sama. Marah-marah, istrinya minta perlindungan kita," katanya.

Lihat juga Video: Polisi Ungkap Dugaan Penyebab WNA Ngamuk di Kalibata City

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Biro Hukum Setda Pemprov Jabar mengatakan kemungkinan pihaknya banding atas putusan PTUN Bandung yang mengabulkan gugatan perkumpulan Lyceum Kristen terhadap lahan SMAN 1 Bandung yang berada di Jalan Ir H Juanda (Dago), Kota Bandung.

Mengutip dari laman https://sipp.ptun-bandung.go.id/detil_perkara dalam putusan dengan nomor perkara 164/G/2024/PTUN.Bdg tertanggal 17 April 2025, menyatakan mengabulkan gugatan penggugat yaitu Perkumpulan Lyceum Kristen (PLK).

Analis Hukum Ahli Madya, Biro Hukum Setda Pemprov Jabar Arief Nadjemudin mengatakan banding akan diajukan setelah pihaknya mempelajari naskah lengkap putusan tersebut. Menurutnya, selama proses di PTUN pihaknya dan juga kantor tanah atau BPN Kota Bandung telah menunjukan bukti penerbitan sertifikat secara sah.

"Upayanya sudah pasti kami akan banding, itu hak kita. Kami sudah mengajukan bukti-bukti yang jelas, dari pihak BPN juga sudah jelas sertifikat itu diterbitkan secara sah, tidak ada masalah," katanya saat dikonfirmasi, Jumat (18/4).

Menurutnya, putusan PTUN itu tak adil. Namun, pihaknya akan mempelajari naskah lengkap putusan sebelum akhirnya mengajukan banding ke PTTUN.

"Kalau dilihat dari putusannya, menurut kami itu putusan yang tidak adil. Pasti ada sesuatu hal-hal yang kita pertimbangkan juga, ini kaitan dengan kepentingan umum, sekolah kemudian juga kalau kita lihat di ketentuan hukum dan fakta yang ada, kan harus seimbang, jadi nantinya kita pelajari dulu," katanya.

Lebih lanjut, pihaknya mengaku heran pengadilan mengabulkan gugatan PLK atas lahan SMAN 1 Bandung itu. Menurut pihaknya kedudukan hukum (legal standing) penggugat tidak kuat.

"Malah kalau dilihat dari legal standing penggugat ini sebelumnya, mengklaim sebagai terusan dari HCL, HCL itu kan sudah dibubarkan, tapi kok ada penerusnya, secara logika saja, kalau suatu perkumpulan dibubarkan masa ada yang meneruskan, apalagi perkumpulan ini sudah lama dibubarkan," katanya.

Arief menilai saat persidangan juga tidak dilakukan peninjauan kembali. Arief menyampaikan perkumpulan Lyceum Kristen pun pernah tercatat melakukan tindak pidana pemalsuan akta perkumpulannya.

"Dan yang paling penting kami juga menyampaikan juga di fakta persidangan bahwa si PLK ini ini pernah melakukan tindak pidana pemalsuan akta perkumpulannya dan pernah di pidana, ada salah satu pengurusnya," terang dia.'

Sebelumnya, Perkumpulan Lyceum Kristen menggugat kepemilikan SMAN 1 Kota Bandung (Smansa) atas lahan di Jalan Ir H Juanda atau Jalan Dago Nomor 93.

Gugatan diserahkan ke PTUN dan teregister melalui perkara nomor 164/G/2024/PTUN.BDG sejak 4 November 2024.

"Menyatakan batal Sertipikat Hak Pakai Nomor : 11/Kel. Lebak Siliwangi, terbit tanggal 19 Agustus 1999, Surat Ukur tanggal 12-4-1999 No.12/Lebak Siliwangi/1999, luas 8.450 M2, atas nama Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Cq. Kantor Wilayah Provinsi Jawa Barat," isi putusan yang diakses dari laman pengadilan pada Jumat ini.

Dalam putusannya, PTUN pun meminta tergugat yakni Kepala Kantor Pertanahan/BPN Kota Bandung dan tergugat intervensi Kepala Disdik Jabar untuk mencabut Sertifikat Hak Pakai Nomor : 11/Kel. Lebak Siliwangi terbit tanggal 19 Agustus 1999, Surat Ukur tanggal 12-4-1999 No.12/Lebak Siliwangi/1999 dengan luas 8.450 meter persegi atas nama Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Cq. Kantor Wilayah Provinsi Jawa Barat;.

Selain itu, tergugat juga wajib memproses perpanjangan dan menerbitkan sertifikat Hak Guna Bangunan atas nama penggugat, sebagaimana dimuat dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 1228/Kel. Lebak Siliwangi, Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor1229/Kel. Lebak Siliwangi, dan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1232/Kel. Lebak Siliwangi.

Tergugat juga diputuskan membayar biaya perkara secara tanggung-renteng sejumlah Rp440.000.

CNNIndonesia.com belum mendapatkan pernyataan resmi dari pihak penggugat atas putusan PTUN Bandung tersebut.

Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyatakan pemprov telah menyiapkan tim hukum untuk mendampingi SMAN 1 Bandung yang tengah digugat oleh Perkumpulan Lyceum Kristen soal lahan sekolah.

"SMA 1 Bandung kami siapkan tim hukumnya untuk mendampingi," kata Dedi di Lanud Husein Sastranegara Bandung, Selasa (11/3) lalu seperti dikutip dari Antara.

Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai bertemu dengan Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Marthinus Hukom. Keduanya membahas perihal isu legalisasi ganja dan kratom di Indonesia.

"Prinsipnya, penegakan hukum, khususnya yang dilakukan oleh BNN terhadap para pengedar, kemudian pengguna, dan pendekatan-pendekatan lain yang kami lakukan, pasti atau membawa konsekuensi logis berhubungan dengan isu-isu HAM," kata Hukom di Kementerian HAM, Jakarta, dilansir kantor berita Antara, Selasa (15/4/2025).

Hukom menerangkan isu legalisasi ganja dan kratom saat ini hangat dibicarakan. Terlebih, kata Hukom, negara-negara di luar sudah melegalisasi dua tanaman tersebut.

"Contohnya yang krusial hari ini seperti legalisasi ganja dan kratom. Ini juga ada beberapa elemen yang menghubungkan isu-isu dengan hak asasi, terutama dilihat bagaimana negara-negara di luar melegalisasi dua tanaman tersebut," kata Hukom.

Hukom menerangkan pihaknya sengaja datang ke Kementerian HAM. BNN berkonsultasi dengan Menteri HAM terkait penegakan hukum terhadap pelanggaran atau tindak pidana narkotika agar tetap menghormati HAM.

"Sebagai seorang penegak hukum, kami menghormati HAM, maka kami datang kepada Menteri HAM sebagai salah satu aparat negara. Kementerian di bawah Presiden yang berhubungan dengan HAM melakukan pembinaan terhadap hak asasi manusia," ujar Hukom.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri HAM Pigai menjelaskan HAM telah menjadi spirit penting dalam tata kelola pemberantasan narkotika di Indonesia. Di mana HAM ini, kata Pigai, tujuannya adalah membangun peradaban bangsa.

"Kebetulan dalam Astacita, baik itu nomor satu menyangkut tentang HAM maupun nomor tujuh menyangkut tentang narkotika, sudah menjadi concern (perhatian) Presiden (Prabowo Subianto). Tujuannya adalah membangun peradaban bangsa," kata Pigai.

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Jakarta (ANTARA) - Beragam berita hukum telah diwartakan Kantor Berita ANTARA, berikut kami rangkum berita terpopuler kemarin yang masih layak dibaca kembali sebagai sumber informasi serta referensi untuk menemani pagi Anda.

1. KPK geledah rumah senator DPD La Nyalla Mahmud Mattalitti di Surabaya

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah rumah senator DPD RI La Nyalla Mahmud Mattalitti di Kota Surabaya, Jawa Timur.

"Penyidik sedang melakukan kegiatan penggeledahan di Kota Surabaya," ujar Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto kepada jurnalis di Jakarta, Senin.

Tessa menjelaskan bahwa penggeledahan tersebut terkait penyidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan dana hibah kelompok masyarakat (pokmas) di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur pada 2021-2022.

Selengkapnya klik di sini.

2. Ketua KPK tegaskan takkan ambil honor usai jadi pengurus BPI Danantara

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto menegaskan tidak akan mengambil honor atau gaji usai menjadi pengurus Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara).

"Kami juga tidak akan menerima honor, pembayaran, dalam bentuk apa pun," kata Setyo di Gedung KPK, Jakarta, Senin.

Ia menjelaskan bahwa keputusan tersebut diambil sesuai dengan aturan yang berlaku di internal KPK.

Selain itu, dia mengatakan bahwa KPK akan bersifat profesional usai bergabung dalam kepengurusan Danantara.

Selengkapnya klik di sini.

3. Pengacara Ronald Tannur disebut kirim uang Rp2 miliar ke adiknya

Adik kandung penasihat hukum Lisa Rachmat, David Rachmat, mengungkapkan bahwa kakaknya pernah mengirimkan uang kepada dirinya sebanyak Rp2 miliar melalui transfer rekening pada rentang waktu bulan Mei 2024.

David mengungkapkan uang tersebut dikirimkan oleh sang kakak, yang merupakan pengacara terpidana pembunuhan, Ronald Tannur itu, untuk berinvestasi.

"Bu Lisa tertarik untuk melakukan investasi saham melalui saya agar mendapatkan dividen. Setelah dapat, dividennya saya kembalikan," ujar David saat menjadi saksi dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin.

Selengkapnya klik di sini.

4. Febri Diansyah sebut ditanya penyidik soal menjadi kuasa hukum Hasto

Mantan Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah mengemukakan bahwa dirinya ditanya penyidik KPK mengenai proses menjadi kuasa hukum Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto.

Hasto merupakan tersangka dalam kasus dugaan pengurusan pengganti antarwaktu (PAW) anggota DPR RI 2019–2024, dan perintangan penyidikan.

“Tadi pertanyaan-pertanyaannya terkait dengan sejak kapan saya masuk di tim penasihat hukum, dan bagaimana prosesnya,” ujar Febri usai menjalani pemeriksaan sebagai saksi, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin.

Selengkapnya klik di sini.

5. KY telusuri pelanggaran kode etik hakim soal putusan lepas kasus CPO

Komisi Yudisial berinisiatif menerjunkan tim untuk menelusuri dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) terhadap hakim yang menjatuhkan putusan lepas pada kasus korupsi ekspor minyak kelapa sawit mentah (CPO) di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Juru Bicara KY Mukti Fajar Nur Dewata menyampaikan hal itu merespons penetapan tersangka terhadap Ketua PN Jakarta Selatan Muhammad Arif Nuryanta dan tiga orang hakim lainnya karena diduga menerima suap dan/atau gratifikasi atas putusan lepas dimaksud.

"KY sangat menyayangkan dan prihatin sekali terhadap peristiwa itu. Oleh karena itu, KY menggunakan hak inisiatifnya untuk menerjunkan tim dalam menelusuri dugaan pelanggaran KEPPH," ucap Mukti dalam keterangan video yang diterima di Jakarta, Senin.

Selengkapnya klik di sini.

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2025

Seorang pria berjaket ojek online (ojol) ditangkap saat menyelundupkan narkoba jenis sabu ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Cipinang, Jakarta Timur. Petugas pun mengamankan barang bukti sabu seberat 535,25 gram.

Kepala Lapas Kelas I Cipinang, Wachid Wibowo mengatakan, petugas lapas menggagalkan upaya penyelundupan sabu ini pada Minggu (6/4) sekitar pukul 23.00 WIB. Awalnya, petugas merasa curiga dengan gelagat pelaku di area parkir.

"Keberhasilan tersebut bermula dari kejelian dua petugas jaga yang mencurigai gelagat seorang pria berjaket ojek online di area parkir," kata Wachid dilansir Antara, Jumat (11/4/2025).

Pria bejaket ojol tersebut berusaha melarikan diri saat dihampiri petugas. Petugas jaga pun mengamankan dan membawa pria tersebut ke Pos Pengawasan dan Pemeriksaan (Wasrik) untuk diperiksa lebih lanjut.

Wachid menyebutkan, upaya menggagalkan penyelundupan sabu oleh seorang pria itu merupakan komitmen Lapas Cipinang dalam menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan pemasyarakatan.

Dia menegaskan pentingnya kewaspadaan, terutama pada jam-jam rawan. Pihak Lapas Cipinang juga terus memperkuat sistem deteksi dini, menerapkan pengawasan berlapis serta menjalin sinergi dengan aparat penegak hukum.

Langkah ini selaras dengan 13 program akselerasi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto dalam memberantas peredaran narkoba dan segala bentuk kejahatan yang melibatkan narapidana.

Sementara itu, Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas (KPLP), Sumaryo mengatakan, pihaknya langsung berkoordinasi dengan Polres Metro Jakarta Timur untuk proses hukum lebih lanjut.

Barang bukti telah diserahkan kepada Kepolisian dan pelaku langsung diamankan untuk proses penyidikan.

"Penemuan ini menjadi bukti bahwa sistem pengamanan kami berjalan optimal dan responsif terhadap setiap potensi ancaman," kata Sumaryo.

Wakil Kepala Satuan (Wakasat) Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Timur, AKP Suminto menyebutkan, pelaku dijerat dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

"Ancaman hukuman yang dikenakan adalah pidana mati, penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 6 tahun dan paling lama 20 tahun," katanya.

Lihat Video 'Viral Gedung Sekolah TK di Pelalawan Riau Jadi Lokasi Pesta Sabu dan Miras':

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah ikut menyertakan sejumlah lembaga untuk masuk ke dalam Komite Pengawas dan Akuntabilitas pada Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau BPI Danantara. Dua dari lima lembaga yang diikutsertakan adalah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) serta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Untuk diketahui, terdapat lima lembaga yang diikutsertakan sebagai Komite Pengawas dan Akuntabilitas Danantara yaitu Ketua KPK, Kepala PPATK, Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Kapolri serta Jaksa Agung.

Juru Bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto menjelaskan, penunjukan Ketua KPK dalam komite tersebut bukan merujuk pada kapasitas personal melainkan institusi. Dia memastikan setiap evaluasi, saran dan masukan yang nantinya disampaikan KPK adalah suatu keputusan organisasi.

"Melalui kolaborasi dengan tim Komite Pengawasan dan Akuntabilitas lainnya, yang terdiri atas Ketua PPATK, Ketua BPK, Kepala BPKP, Kapolri dan Jaksa Agung, KPK berkomitmen untuk terus mendukung upaya-upaya perbaikan dan pembangunan negara, dengan melaksanakan pengawasan kepada BPI Danantara secara profesional dengan mengedepankan tata kelola yang baik," ujarnya kepada wartawan, dikutip Kamis (10/4/2025).

Lembaga antirasuah, terang Tessa, menyampaikan bahwa tidak akan ada konflik kepentingan kepengurusan KPK di dalam Danantara. Dia menyebut lembaganya akan memastikan setiap keputusan yang diambil tidak akan memengaruhi objektivitas KPK.

Tessa juga memastikan independensi KPK dalam penegakan uhkum akan tetap terjaga. Dia menjamin apabila ada kasus yang menjerat Danantara, maka KPK akan tetap bersifat objektif dan profesional.

"Dalam hal terjadi permasalahan hukum yang melibatkan Danantara, KPK akan bertindak secara profesional dan objektif, mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas tanpa adanya intervensi dari pihak mana pun, termasuk dalam kepengurusan tersebut," ujarnya.

Di sisi lain, Kepala PPATK Ivan Yustiavandana mengatakan bahwa lembaganya juga memiliki independensi dalam melaksanakan tugas dan fungsi organisasi. Hal itu termasuk dalam menjalankan fungsi pengawasan dan akuntabilitas Danantara.

"Menjadi bagian dari Danantara dalam rangka memenuhi harapan Bapak Presiden serta publik agar akuntabilitas dapat dijaga sedini mungkin dalam setiap proses bisnis/organisasi yang dilakukan oleh Danantara," ujar Ivan kepada wartawan, Kamis (10/4/2025).

Menurut Ivan, keberadaan komite tersebut di mana PPATK menjadi salah satu bagian darinya merupakan bukti pemerintah memegang prinsip zero tolerance terhadap segala bentuk penyimpangan.

Sebagaimana disampaikan KPK, Ivan menyebut lembaganya juga akan tetap menjalankan fungsinya apabila ditemukan permasalahan hukum di Danantara.

"Dalam hal terjadi permasalahan hukum, rezim APU-PPT-PSPM yang menjadi lingkup tugas dan kewenangan PPATK akan menjalankan fungsinya secara independen untuk melakukan penegakkan hukum sesuai aturan yang berlaku," jelasnya.

Untuk diketahui, Danantara resmi diluncurkan pada 24 Februari lalu. Sovereign wealth fund (SWF) baru RI itu mengelola aset-aset BUMN ratusan triliun rupiah. Danantara baru saja resmi menggenggam portofolio aset saham 13 emiten BUMN senilai total Rp761,8 triliun melalui perusahaan Holding Operasional PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) atau BKI, melalui proses inbreng.

CEO Danantara, yang juga Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani berharap agar seluruh proses yang akan dijalankan setelah proses pengalihan saham tersebut lancar dan memicu sentimen positif dari pasar.

"Kita akan selalu menjaga itu sehingga sentimen positif ini bisa terus terjaga. Ini bisa kami buktikan dengan mengutamakan tata kelola usaha yang benar, transparansi, akuntabilitas dan juga integrita," kata Rosan saat ditemui pada sela acara gelar griya di rumah dinasnya, Kompleks Widya Chandra, Jakarta, Selasa (1/4/2025).

Berdasarkan pemberitaan Bisnis sebelumnya, pada 22 Maret 2025, pemerintah resmi mengalihkan saham mayoritas di 13 BUMN berstatus perusahaan terbuka dari Negara RI ke PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) atau BKI sebagai bagian dari pembentukan Holding Operasional Danantara.

Pengalihan itu merujuk pada Peraturan Pemerintah (PP) No. 15/2025 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Biro Klasifikasi Indonesiauntuk pendirian Holding Operasional.

PP tersebut merupakan turunan dari Undang-Undang No. 1/2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang- Undang No. 19/2003 tentang Badan Usaha Milik Negara yang seluruh sahamnya dimiliki oleh Negara RI melalui Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara).

Pengalihan saham dengan skema inbreng kepada BKI dilaporkan manajemen 13 emiten BUMN melalui keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia pada Senin (24/3/2025).

Adapun, 13 BUMN itu termasuk 4 emiten bank BUMN dan 4 emiten kontraktor BUMN. Empat anggota bank pelat merah ialah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI), PT Bank Rakyat Indonesia(Persero) Tbk. (BBRI), PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI), dan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN).

Selanjutnya, empat emiten BUMN karya, yaitu PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. (WIKA), PT Waskita Karya (Persero) Tbk. (WSKT), PT Adhi Karya (Persero) Tbk. (ADHI), dan PT PP (Persero) Tbk. (PTPP).

Ditambah dengan lima BUMN di sektor lainnya, yaitu PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. (SMGR), PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. (TLKM), PT Jasa Marga (Persero) Tbk. (JSMR), PT Garuda Indonesia(Persero) Tbk. (GIAA), dan PT Krakatau Steel (Persero) Tbk. (KRAS).

Tujuh narapidana di Lembaga Permasyarakatan (Lapas) Kelas II B Sorong, Papua Barat Daya, kabur pada Selasa (1/4) atau saat hari kedua Hari Raya Lebaran.

Ketujuh napi itu berinisial AR, AO, AA, EL, YW, JJ, dan TW. Mereka kabur dengan cara membobol tembok lapas.

Dilansir Antara, Selasa (8/4), Polresta Sorong Kota telah menangkap salah satu napi bernama Akmal Ohorela (24) di area Komplek Yapis Kampung Baru, Kota Sorong.

"Berdasarkan informasi ada dua tahanan yang bersembunyi di lokasi itu, tapi ternyata hanya satu dan kita langsung tangkap," kata Kapolresta Sorong Kota Kombes Happy Perdana Yudianto di Kampung Baru, Kota Sorong.

Dia menuturkan saat proses penangkapan itu, pemilik rumah sempat mengelabui tim dengan menyangkal bahwa Akmal tidak berada di dalam rumah. Namun, ternyata Akmal sedang bersembunyi di kamar.

"Ketika tim masuk dan menggeledah ruangan ternyata yang bersangkutan tengah bersembunyi di kamar," ucap Happy.

Akmal akhirnya dibawa tim ke Lapas Kelas II B Sorong untuk menjalani pemeriksaan dan sekaligus melanjutkan masa hukuman di lapas itu. Selanjutnya, enam napi lainnya masih dikejar polisi.

"Sisa enam orang narapidana yang masih dalam pengejaran," kata dia.

Happy menjelaskan Polresta Sorong bekerja sama dengan polres yang ada di wilayah Polda Papua Barat Daya untuk memantau dan memperkecil ruang gerak enam narapidana itu.

Sebelumnya, ketujuh narapidana itu masing-masing berinisial AR, AO, AA, EL, YW, JJ, dan TW melarikan diri dari Lapas Kelas II B Sorong dengan membobol tembok lapas menggunakan sendok pada 1 April 2025 pukul 04.54 WIT.