Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi VIII DPR RI Selly Andriany Gantina mengapresiasi Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan yang berhasil menekan jumlah kasus jamaah calon haji asal Indonesia yang berangkat tanpa visa resmi.

"Saya menyampaikan apresiasi karena di pelaksanaan ibadah haji tahun ini Ditjen Keimigrasian sudah berhasil menghalau, meskipun masih ada yang bocor, jamaah yang berangkat tanpa visa haji," kata Selly dalam Rapat Panitia Kerja (Panja) Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah dengan sejumlah pihak, seperti Ditjen Imigrasi di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu.

Meskipun tidak menyebutkan secara detail penurunan jumlah kasus pemberangkatan haji tanpa visa resmi, Selly menilai Ditjen Imigrasi telah berhasil memberikan kinerja yang lebih baik dari musim haji yang lalu.

"Kejadian di beberapa tahun sebelumnya bisa kita minimalisasi," kata dia.

Ke depannya, Selly berharap pihak Imigrasi dapat mengusulkan norma untuk dicantumkan dalam Rancangan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, yang mengatur mengenai keimigrasian, seperti mencegah kasus pemberangkatan haji tanpa visa resmi.

"Kalau tidak masuk, kejadian itu akan berulang terus," kata dia.

Sebelumnya, Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar telah mengingatkan umat Islam Indonesia untuk menggunakan visa haji resmi di Arab Saudi karena makin ketatnya peraturan dari Tanah Suci tersebut.

"Saya mengimbau kepada calon jamaah haji yang nonreguler, tidak formal, lebih baik berpikir, ya, karena Arab Saudi tahun ini super ketat. Jadi, keluar dari hotel tanpa ada visa haji, itu juga enggak boleh masuk di Masjidil Haram sekarang," ujar Nasaruddin.

Menag juga telah meminta masyarakat untuk tidak tergiur janji manis dari pihak yang mengaku bisa memberangkatkan haji tanpa visa resmi. Semua pihak, ujarnya, harus mematuhi aturan agar tidak terlantar dan mendapat hukuman di Arab Saudi.

Pemerintah Arab Saudi telah menetapkan bahwa jamaah calon haji yang ditemukan menggunakan visa non-haji akan dikenakan denda sebesar 100 ribu riyal Arab Saudi (SAR) atau setara dengan Rp400 juta. Selain itu, jamaah calon haji terkait juga akan diberi sanksi tidak boleh memasuki Arab Saudi selama 10 tahun.*

Pewarta: Tri Meilani Ameliya
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA - Wakil Ketua Komisi XIII DPR Dewi Asmara dari Fraksi Partai Golkar merespons kerusuhan yang terjadi di Lapas Narkotika Kelas IIA Muara Beliti, Sumatera Selatan pada Kamis (8/5/2025) pagi. Dia mendorong agar sistem pemasyarakatan harus direformasi secara total.

Menurut dia, kejadian itu tidak berdiri sendiri. ?Ini adalah bagian dari pola kegagalan struktural sistem pemasyarakatan kita. Situasinya sudah darurat, dan butuh langkah luar biasa,? tegasnya dalam keterangannya dikutip Jumat (9/5/2025).

Dia pun membeberkan sejumlah insiden serius yang menyejutkan publik dalam tiga bulan terakhir. Antara lain, 49 narapidana kabur dari Lapas Kutacane, Aceh Tenggara dengan menjebol atap menjelang waktu berbuka puasa pada ?Maret 2025.



Kemudian, di ??Pekanbaru, video viral dari Rutan Sialang Bungkuk memperlihatkan napi pesta miras dan dugaan peredaran narkoba. Selanjutnya, di ??Polres Lahat, Sumatera Selatan, delapan tahanan melarikan diri dengan menjebol dinding menggunakan obeng modifikasi.

Selanjutnya, di ??Lapas Kedungpane, Semarang, seorang narapidana korupsi tertangkap makan di luar lapas tanpa izin, menandakan kelonggaran kontrol luar biasa. Lalu, di ??Lapas Sampit, Kalimantan Tengah, dugaan pungli, jual beli kamar, dan peredaran narkoba diungkap oleh petugas internal.

Setelah itu, di ??Lapas Bukittinggi, Sumatera Barat, dua narapidana meninggal dunia akibat miras oplosan yang beredar di dalam penjara, empat lainnya kritis. Komisi XIII DPR menilai bahwa ini bukan sekadar kelalaian operasional, melainkan kegagalan sistemik.

Oleh karena itu, Komisi XIII DPR mendesak audit menyeluruh terhadap tata kelola semua lapas dan rutan. Selain itu, mendesak e?Evaluasi menyeluruh terhadap pimpinan pemasyarakatan di pusat dan daerah.

Komisi XIII DPR juga mendesak p?Pemberhentian tidak hormat bagi petugas yang terbukti lalai atau terlibat pelanggaran. Keempat, mendesak pembentukan tim pengawas independen untuk menilai ulang fungsi pengawasan internal di Ditjen Pemasyarakatan.

?Penjara bukan tempat memperparah kriminalitas. Jika napi justru makin liar di balik jeruji, maka kita sedang membiarkan bom waktu yang bisa meledak kapan saja,? kata Dewi.

Komisi XIII DPR akan terus menjalankan fungsi pengawasan secara maksimal untuk memastikan pembenahan dilakukan secara serius, menyeluruh, dan tidak berhenti pada pencopotan semata.

JAKARTA - Wakil Ketua Komisi III DPR dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Moh Rano Alfath menyampaikan pandangannya mengenai urgensi revisi KUHAP . Pembaruan ini bukan sekadar pembaruan teknis peraturan, tapi tonggak penting dalam upaya menghadirkan sistem hukum pidana yang lebih adil, humanis, dan kontekstual dengan perkembangan masyarakat Indonesia saat ini.

Berbicara dalam forum rapat kerja Komisi III DPR bersama Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly, Rano mengatakan, pembaruan KUHAP dan Undang-Undang Pemasyarakatan perlu segera dilakukan.

Menurut dia, kedua regulasi tersebut telah lama mengalami ketertinggalan dan tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi sosial-politik serta semangat hukum modern di Indonesia.

?Saya rasa revisi atas kedua regulasi ini sudah mendesak,? ujar Rano, Selasa (6/5/2025).

Selain itu, dia menyoroti secara spesifik salah satu poin krusial dalam Rancangan KUHAP yakni Pasal 100 yang mengatur mengenai pidana mati. Dalam pasal tersebut sebelumnya terdapat frasa ?dapat? yang membuka kemungkinan pemberian pidana mati bersifat opsional atau alternatif.

Rano bersama sejumlah anggota Komisi III DPR dari fraksi lain mendorong agar frasa tersebut dihapus demi mempertegas substansi pasal dan menghindari multitafsir.

Menurut dia, penghapusan frasa tersebut merupakan bagian dari upaya legislatif untuk membangun fondasi hukum pidana yang tegas namun tetap mempertimbangkan keadilan substantif.

Dia menilai proses perumusan dan revisi KUHAP telah melewati jalur panjang dengan melibatkan banyak diskusi, dialog publik, serta masukan dari berbagai unsur masyarakat.

?Jadi kalau sekarang ribut-ribut kita memang memahami, karena tidak semua masyarakat puas,? ucap Rano.

Dia menyadari perbedaan pandangan terhadap beberapa pasal merupakan hal yang wajar dalam demokrasi.

Namun, dia berharap bahwa hasil akhir revisi KUHAP ini dapat menjadi instrumen hukum yang lebih mencerminkan nilai-nilai keadilan sosial sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum nasional.

Jakarta -

Anggota Komisi XIII DPR RI, Pangeran Khairul Saleh, menyoroti usulan prosedur vasektomi untuk syarat penerima bantuan sosial (Bansos) di Jawa Barat. Pangeran menilai kebijakan itu bertentangan dengan prinsip Hak Asasi Manusia (HAM).

"Bansos adalah hak konstitusional warga negara yang tidak boleh dikaitkan dengan prosedur medis yang bersifat pribadi dan permanen. Usulan tersebut tidak hanya cacat secara etika, tetapi juga menabrak prinsip-prinsip hukum dan kemanusiaan," kata Pangeran Khairul Saleh dalam keterangannya, Selasa (6/5/2025).

Pangeran menilai meski vasektomi secara medis dapat mengendalikan angka kelahiran, tetapi hal tersebut haruslah pilihan pribadi yang tidak bisa dipaksakan. Ia menyebut usulan itu bertentangan dengan prinsip HAM.

"Terlebih jika vasektomi dikaitkan dengan pemenuhan hak dasar seperti bansos. Usulan seperti ini jelas melanggar HAM, karena memaksa seseorang untuk menjalani prosedur medis yang bersifat pribadi sebagai prasyarat memperoleh hak dasar," katanya.

Pangeran mengingatkan pada masa Orde Baru, program KB pernah dijalankan dengan tekanan administratif dan minim partisipasi publik. Pada akhirnya, katanya, kebijakan tersebut hanya menimbulkan trauma sosial jangka panjang.

"Saya khawatir hal serupa bisa terulang jika pendekatan seperti ini kembali digunakan tanpa memperhatikan konteks sosial dan hak individu. Menjadikan kepesertaan KB sebagai syarat bagi masyarakat miskin mendapat bantuan dari Pemerintah juga terkesan diskriminatif," ucap Pangeran.

Politikus PAN ini juga mengkritisi program-program kedisiplinan berbasis militer yang mulai dijalankan di wilayah Jabar. Ia mengatakan langkah tersebut bertentangan dengan Konvensi Hak Anak dan prinsip pendidikan yang humanis.

"Anak-anak harus tumbuh dalam lingkungan yang mendukung perkembangan mental dan fisik secara utuh, bukan ditanamkan doktrin kekerasan atau kedisiplinan ekstrem," tutur Pangeran.

"Kebijakan militerisasi siswa sekolah melanggar hak-hak anak sebagai bagian dari hak asasi manusia. Artinya mengirimkan siswa ke barak militer itu juga melanggar HAM," sambungnya.

Pangeran mendorong kebijakan daerah yang menyangkut moral dan masa depan masyarakat dikaji ulang dengan melibatkan sejumlah tokoh hingga anggota legislatif. Pangeran meminta Pemda tak hanya menitikberatkan pada unsur populis semata.

"Negara tidak boleh memperlakukan rakyatnya sebagai objek eksperimen kebijakan," kata Pangeran.

"Semestinya Pemda membina karakter generasi muda melalui pendekatan pendidikan humanis, bukan dengan model yang cenderung represif dan mengarah pada militerisme. Anak-anak bukan objek eksperimen kebijakan yang tidak berbasis kajian," imbuhnya.

(dwr/gbr)

Medan -

Dua anggota DPRD dari Partai Golkar di Sumut tersandung kasus hukum. Kasus hukum itu terkait dengan dugaan penganiayaan pramugari dan judi sabung ayam.

Keduanya adalah Megawati Zebua yang merupakan anggota DPRD Sumut di kasus dugaan penganiayaan. Kemudian Pajar Prianto yang merupakan anggota DPRD Kabupaten Asahan di kasus judi sabung ayam.

Megawati Zebua Tersandung Kasus Penganiayaan

Peristiwa dugaan penganiayaan itu terjadi saat boarding sebelum keberangkatan penerbangan IW-1267 rute Gunungsitoli (GNS) menuju Medan Kualanamu (KNO) pada 13 April 2025. Megawati dipolisikan karena diduga mencekik pramugari Wings Air, Lidya Christine Kabrahanubun (28).

Dalam video yang dilihat, Senin (14/4/2025), seorang pramugari berseragam merah terlihat adu mulut wanita berbaju putih. Terlihat seorang pria berbaju hitam berdiri juga di sekitar kedua wanita ini.

"Awaslah kau aku mau duduk, udah selesai, kau yang memperpanjang," kata wanita berbaju putih itu di dalam video.

Setelah itu, wanita berbaju putih itu terlihat mencekik pramugari itu. Cekikan itu juga terlihat terdorong setelahnya.

Pria berbaju hitam yang diduga bagian dari bandara mencoba melerai. Pria itu kemudian terlihat mencoba menghubungi seseorang melalui handy talkie.

"Anggota DPRD Sumut tersebut mencekik pramugari karena tidak bersedia kopernya diletak di belakang," tertulis di dalam unggahan.

Anggota DPRD Sumut itu disebut Megawati Zebua dari Fraksi Golkar. Megawati merupakan anggota DPRD Sumut dapil 8 yang mencakup Kepulauan Nias.

"Seorang pelanggan dengan nomor kursi 19F berinisial MZ membawa koper yang telah berlabel bagasi tercatat ke dalam kabin pesawat. Sesuai prosedur keselamatan dan standar operasional, awak kabin (pramugari) mengarahkan koper tersebut untuk dimasukkan ke bagasi kargo bagian belakang," ungkap Corporate Communications Strategic of Wings Air Danang Mandala Prihantoro, Selasa (15/4/2025).

Danang menyebutkan Megawati dinilai bersikap tidak kooperatif dan tidak menaati instruksi. Saat awak pesawat hendak menegur, Megawati justru mendorong dan mencekik pramugari. Terkait hal ini, Megawati akhirnya diturunkan dari pesawat untuk ditangani lebih lanjut.

"Namun, pelanggan menunjukkan sikap tidak kooperatif, menolak instruksi, berusaha melepas label bagasi, dan tidak mengikuti arahan awak kabin meski telah dijelaskan secara persuasif. Saat dilakukan pendekatan lanjutan, pelanggan justru melakukan tindakan fisik berupa dorongan dan cekikan terhadap salah satu pramugari," ujarnya.

Megawati kemudian membantah mencekik pramugari itu. Megawati mengatakan jika saat itu dia menunggu pramugari bergeser agar penumpang lain masuk.

"Mungkin video viral yang mengatakan saya mencekik itu tidak ada sama sekali. Tidak pernah saya mau mencekik, saya hanya menunggu pramugari untuk bergeser supaya penumpang lain bisa masuk," ungkap Megawati saat hadiri Rapat Paripurna DPRD Sumut, Selasa (15/4).

Lebih lanjut, Megawati menyebutkan bahwa saat itu dirinya ingin menolong penumpang tua yang tak ingin barangnya dimasukkan ke bagasi. Namun, ia mengklaim pramugari di maskapai tersebut bersitegas tak ingin membuka label tersebut.

"Saya saat itu hanya mau membantu seorang bapak tua yang tidak ingin barangnya dibagasikan, karena dia akan transit ke Padang. Dalam soal menunggu barang di bagasi itu kan satu jam, bisa lah dia enggak dapat pesawat, hanguslah nanti tiketnya," ujarnya.

"Makanya saya ingin membantu, saya minta tolong sama pramugarinya, tapi pramugarinya bertahan sekali dengan mengatakan itu sudah dilabel dan tak bisa diletakkan di kabin," lanjutnya.

Kemudian, ia juga menyebutkan pengambilan video yang menjadi viral di sosial media tersebut hanya sebuah kesalahpahaman.

Pramugari Wings Air itu kemudian membuat laporan ke Polres Nias. Megawati dilaporkan dengan kasus dugaan penganiayaan.

"Sudah membuat laporan resmi, pelapornya yang merasa dirugikan sendiri, pramugarinya. (Buat laporan) sekira pukul 11.30 WIB tadi," kata Kasi Humas Polres Nias Aipda M Motivasi Gea saat dikonfirmasi detikSumut, Kamis (17/4).

Motivasi menyebut terlapor dalam kasus itu adalah MZ. Pramugari itu melaporkan soal dugaan penganiayaan.

"Terlapornya inisial MZ. Untuk saat ini yang kita terima terkait penganiayaan yang terjadi pada dirinya (korban) pada hari Minggu, 13 April 2025," jelasnya.

Kasubbid Penmas Polda Sumut Kompol Siti Rohani Tampubolon mengatakan laporan itu dilayangkan Megawati pada 16 April 2025. Adapun akun yang dilaporkan Megawati adalah akun TikTok @polostakberdosa karena merasa pemilik akun mencantumkan narasi yang tidak sesuai fakta sehingga mencemarkan nama baiknya.

"Benar, membuat laporan terkait video itu, yang dilaporkan pengguna akun TikTok @polostakberdosa, satu terlapornya di sini (laporan)," kata Siti saat dikonfirmasi detikSumut, Jumat (18/4).

Baca selengkapnya di halaman berikut...

Pajar Prianto Tersandung Kasus Judi Sabung Ayam

Satu video yang menarasikan rumah anggota DPRD Asahan Pajar Prianto digerebek oleh petugas kepolisian viral di media sosial. Penggerebekan itu diduga terkait judi sabung ayam.

Berdasarkan video yang dilihat detikSumut, Senin (21/4), tampak warga ramai berada di lokasi. Perekam mengarahkan kameranya ke salah satu rumah yang diduga milik wakil rakyat tersebut.

Di depan rumah itu tampak ada beberapa truk. Selain itu, ada juga petugas kepolisian di lokasi. Menurut informasi, penggerebekan itu terjadi di Desa Punggulan, Kecamatan Air Joman.

Kasat Reskrim Polres Asahan AKP Ghulam Yanuar membenarkan rumah P digerebek terkait dugaan judi sabung ayam. Ghulam menyebut penggerebekan dilakukan, Minggu (20/4).

"Iya, (rumah P digerebek diduga soal sabung ayam), hari Minggu," kata Ghulam saat dikonfirmasi detikSumut.

Usai melakukan serangkaian penyelidikan, polisi menetapkan Pajar menjadi tersangka. Selain Pajar, polisi juga menetapkan dua tersangka lainnya.

Keduanya, yakni Supilar alias SR (50) dan Suparmin alias SN (46). Mereka berdua ikut bermain taruhan dalam judi tersebut.

"Dari hasil penyelidikan dan penyidikan, ditetapkan sebanyak tiga orang sebagai tersangka, yaitu tersangka PP, SR dan SN," kata Kapolres Asahan AKBP Afdhal Junaidi saat konferensi pers, Selasa (22/4).

Sementara lima orang lainnya yang sebelumnya turut diamankan dari lokasi, kata Afdhal, belum terbukti terlibat dalam judi sabung ayam itu. Alhasil, kelimanya belum bisa ditetapkan menjadi tersangka.

Afdhal belum memerinci soal omzet judi sabung ayam itu. Dia mengatakan pihaknya masih memburu empat pelaku lainnya untuk mengungkap hal tersebut.

Keempat pelaku itu adalah J, DO, A, dan DE. D berperan sebagai bandar, penyelenggara kegiatan dan wasit. Sementara DO dan A sebagai pemain judi, sedangkan DE lawan taruhan tersangka Supilar.

Pajar dijerat Pasal 303 Ayat 1 ke-2e KUHPidana dengan ancaman hukuman maksimal 10 tahun penjara. Sementara dua tersangka lainnya dijerat Pasal 303 bis KUHPidana dengan ancaman hukuman maksimal empat tahun penjara.

"Kalau dia (Pajar) memang penyedia tempat," katanya.

Saat ini, polisi menangguhkan penahanan terhadap Pajar Prianto dengan beberapa pertimbangan.

"Iya, ditangguhkan (penahanan)," kata Kasat Reskrim Polres Asahan AKP Ghulam Yanuar Lutfi saat dikonfirmasi detikSumut, Jumat (25/4).

Ghulam belum memerinci sejak kapan penahanan Pajar itu ditangguhkan. Namun, dia memastikan proses hukum yang menjerat Pajar itu tetap akan berproses.

Mantan Kasat Reskrim Polres Simalungun itu menyebut ada beberapa pertimbangan, sehingga mereka menangguhkan penahanan Pajar.

"Tapi kasus tetap lanjut. Pertimbangan kami sudah terpenuhi, penilaian subjektif sesuai Pasal 21 KUHAP bahwa tersangka tidak akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti serta tidak mengulangi tindak pidana," jelasnya.

(dhm/dhm)

BALIKPAPAN - Wakil Ketua DPR Adies Kadir kunjungan kerja ke Kalimantan Timur. Di sana, politikus Partai Golkar ini memantau langsung kondisi dan kinerja Kantor Imigrasi di wilayah tersebut.

Kunjungan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mengoptimalkan kinerja lembaga imigrasi. Adies mengunjungi Kantor Imigrasi Kelas I TPI Balikpapan dan Kantor Imigrasi Kelas I Samarinda.

Berdasarkan hasil pengamatan dan diskusi dengan petugas imigrasi, Adies Kadir merekomendasikan peningkatan status Kantor Imigrasi Kelas I TPI Balikpapan menjadi Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Balikpapan.

"Kantor Imigrasi Balikpapan memiliki fasilitas yang sangat bagus dan sudah memenuhi standar untuk naik kelas menjadi Kantor Imigrasi Kelas I Khusus," kata Adies Kadir dalam keterangannya, Sabtu (26/4/2025).

"Dengan peningkatan status ini, kita dapat meningkatkan kapasitas dan kualitas pelayanan imigrasi di wilayah Balikpapan, sehingga masyarakat dapat merasakan pelayanan yang lebih baik dan efektif," tambahnya.

Dia juga merekomendasikan pemindahan Kantor Imigrasi Kelas I Samarinda ke lokasi yang lebih strategis dan aman dari banjir. "Kantor imigrasi harus memiliki sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung kinerja petugas imigrasi dan memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat," katanya.

Dia meminta Gubernur Kalimantan Timur untuk membantu pengadaan lahan pembangunan Kantor Imigrasi Samarinda yang baru. "Kami berharap Gubernur Kalimantan Timur dapat membantu menyediakan lahan yang strategis dan layak untuk pembangunan kantor imigrasi yang baru, sehingga proses pemindahan dapat berjalan lancar dan efektif," tuturnya.

Adies berharap rekomendasi ini dapat ditindaklanjuti oleh pemerintah dan Direktorat Jenderal Imigrasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan imigrasi di Kalimantan Timur. Dengan demikian, masyarakat dapat merasakan manfaat dari pelayanan imigrasi yang lebih baik dan efektif.

Medan -

Pihak Wings Air menempuh jalur hukum terkait kasus dugaan pencekikan pramugari yang dilakukan anggota DPRD Sumut Megawati Zebua. Megawati mengaku tidak mengetahui sikap maskapai tersebut dan siap melakukan klarifikasi.

"Saya tidak tahu, yang penting saya akan ceritakan sesungguhnya apa yang sedang terjadi pada saat itu. Mungkin kejadiannya pada hari itu sekitar jam 3 atau jam 4 sore," ungkap Megawati saat hadiri Rapat Paripurna DPRD Sumut, Selasa (15/4/2025).

Sementara itu, ia mengklaim bahwa kedua pihak juga sudah berdamai terkait peristiwa tersebut.

"Sudah (komunikasi) dan saling memaafkan, biarlah ini jadi pembelajaran untuk kita juga biar para penumpang dan pramugari. Saya enggak tahu (tindakan hukum), baru dengar juga. Belum ada komunikasi dengan pihak pramugari karena saya anggap sudah selesai dan memaafkan, biarlah ini jadi pembelajaran," ujarnya.

Ia menyebutkan bahwa perdamaian dilakukan saat masih di Bandara Binaka, usai dirinya diturunkan dari Pesawat Wings Air tujuan Bandara Kualanamu.

"Pas masih di bandara (saling meminta maaf), saya mau pulang karena sudah ketinggalan pesawat. Saat itu juga saya telpon direktur bandara pak Zulkifli, saya jelaskan permasalahannya dan dia bilang "sabar-sabar", saya bilang "saya pun sabarnya pak, ini jadi pembelajaran buat kita"," ucapnya.

Sementara itu, dirinya harus melakukan perjalanan pada Senin (14/4/2025) keesokan harinya. Hal ini terjadi lantaran dirinya ketinggalan pesawat untuk memberikan klarifikasi tersebut.

"Akhirnya naik penerbangan berikutnya, hari Senin pagi," pungkasnya.

(mjy/mjy)

Solo -

Pihak maskapai Wings Air sedang menempuh jalur hukum sebagai upaya perlindungan terhadap awak pesawatnya. Hal ini terkait video viral bernarasi anggota DPRD Sumut diduga mencekik leher pramugari di dalam pesawat.

Dilansir detikSumut, insiden itu terjadi saat boarding sebelum keberangkatan penerbangan IW-1267 rute Gunungsitoli (GNS) menuju Medan Kualanamu (KNO) pada Minggu (13/4) lalu.

"Seorang pelanggan dengan nomor kursi 19F berinisial MZ membawa koper yang telah berlabel bagasi tercatat ke dalam kabin pesawat. Sesuai prosedur keselamatan dan standar operasional, awak kabin (pramugari) mengarahkan koper tersebut untuk dimasukkan ke bagasi kargo bagian belakang," kata Corporate Communications Strategic of Wings Air, Danang Mandala Prihantoro, Selasa (15/4/2025), dikutip dari detikSumut.

Danang mengatakan MZ bersikap tidak kooperatif dan tidak menaati instruksi.

"Namun, pelanggan menunjukkan sikap tidak kooperatif, menolak instruksi, berusaha melepas label bagasi, dan tidak mengikuti arahan awak kabin meski telah dijelaskan secara persuasif. Saat dilakukan pendekatan lanjutan, pelanggan justru melakukan tindakan fisik berupa dorongan dan cekikan terhadap salah satu pramugari," ujar Danang.

MZ akhirnya diturunkan dari pesawat untuk ditangani lebih lanjut.

"Tindakan ini segera dilaporkan kepada Pilot in Command (PIC) dan selanjutnya kepada petugas ramp-tim operasional darat yang menangani kesiapan pesawat dan keselamatan penumpang di bandar udara," kata Danang.

"Pihak ramp segera berkoordinasi dengan AVSEC (Aviation Security), dan pelanggan tersebut diturunkan dari pesawat untuk penanganan lebih lanjut," sambung dia.

Tempuh Jalur Hukum

Sebagai upaya perlindungan terhadap awak pesawat, pihak Wings Air kini sedang menempuh jalur hukum

"Wings Air saat ini sedang menempuh langkah hukum sebagai bagian dari komitmen untuk melindungi awak pesawat dan menciptakan penerbangan yang aman dan profesional bagi semua pihak. Wings Air menegaskan bahwa keselamatan, keamanan, dan kenyamanan seluruh pelanggan serta awak pesawat merupakan prioritas utama," kata Danang.

"Kami mengimbau dan mewajibkan seluruh pelanggan untuk mematuhi ketentuan yang berlaku selama berada di area bandar udara dan di dalam kabin pesawat, termasuk aturan bagasi, keselamatan, dan instruksi dari awak kabin. Setiap bentuk pelanggaran dan tindakan yang mengganggu keselamatan penerbangan akan ditindak sesuai hukum yang berlaku," imbuh dia.

(dil/aku)

Medan -

Video bernarasi diduga anggota DPRD Sumut mencekik leher pramugari di dalam pesawat viral di media sosial. Pihak maskapai Wings Air memberikan klarifikasi terkait insiden tersebut.

Peristiwa ini terjadi saat boarding sebelum keberangkatan penerbangan IW-1267 rute Gunungsitoli (GNS) menuju Medan Kualanamu (KNO) pada 13 April 2025.

"Seorang pelanggan dengan nomor kursi 19F berinisial MZ membawa koper yang telah berlabel bagasi tercatat ke dalam kabin pesawat. Sesuai prosedur keselamatan dan standar operasional, awak kabin (pramugari) mengarahkan koper tersebut untuk dimasukkan ke bagasi kargo bagian belakang," ungkap Corporate Communications Strategic of Wings Air Danang Mandala Prihantoro, Selasa (15/4/2025).

Danang menyebutkan MZ dinilai bersikap tidak kooperatif dan tidak menaati instruksi. Saat awak pesawat hendak menegur, MZ justru mendorong dan mencekik pramugari.

"Namun, pelanggan menunjukkan sikap tidak kooperatif, menolak instruksi, berusaha melepas label bagasi, dan tidak mengikuti arahan awak kabin meski telah dijelaskan secara persuasif. Saat dilakukan pendekatan lanjutan, pelanggan justru melakukan tindakan fisik berupa dorongan dan cekikan terhadap salah satu pramugari," ujarnya.

Terkait hal ini, MZ akhirnya diturunkan dari pesawat untuk ditangani lebih lanjut.

"Tindakan ini segera dilaporkan kepada Pilot in Command (PIC) dan selanjutnya kepada petugas ramp-tim operasional darat yang menangani kesiapan pesawat dan keselamatan penumpang di bandar udara," kata Danang.

"Pihak ramp segera berkoordinasi dengan AVSEC (Aviation Security), dan pelanggan tersebut diturunkan dari pesawat untuk penanganan lebih lanjut," lanjutnya.

Lebih lanjut, Danang menegaskan jika pihak Wings Air juga sedang menempuh jalur hukum sebagai upaya perlindungan terhadap awak pesawat.

"Wings Air saat ini sedang menempuh langkah hukum sebagai bagian dari komitmen untuk melindungi awak pesawat dan menciptakan penerbangan yang aman dan profesional bagi semua pihak. Wings Air menegaskan bahwa keselamatan, keamanan, dan kenyamanan seluruh pelanggan serta awak pesawat merupakan prioritas utama," ucap Danang.

"Kami mengimbau dan mewajibkan seluruh pelanggan untuk mematuhi ketentuan yang berlaku selama berada di area bandar udara dan di dalam kabin pesawat, termasuk aturan bagasi, keselamatan, dan instruksi dari awak kabin. Setiap bentuk pelanggaran dan tindakan yang mengganggu keselamatan penerbangan akan ditindak sesuai hukum yang berlaku," pungkasnya.

(mjy/mjy)

Dengan profesinya sebagai penegak hukum, saya rasa hukuman seumur hidup saja belum cukup

Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi VIII DPR RI Selly Andriany Gantina mendorong adanya reformasi mentalitas di tubuh Polri, khususnya guna menekan kasus kekerasan terhadap anak yang melibatkan oknum kepolisian.

Menurut Selly, komitmen menjaga mentalitas itu harus dimiliki oleh setiap anggota kepolisian agar marwah institusi Polri tetap terjaga dan persoalan rendahnya kepercayaan publik saat ini dapat dipulihkan.

“Dengan profesinya sebagai penegak hukum, saya rasa hukuman seumur hidup saja belum cukup. Bagaimana bisa penegak hukum malah menjadi pelanggar, bahkan pelaku?” ujar Selly dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis.

Lebih lanjut, ia menyoroti bahwa fenomena keterlibatan oknum kepolisian dalam kasus kekerasan terhadap anak seperti gunung es atau kasus yang terungkap diyakini hanya sebagian kecil dari permasalahan sebenarnya.

Dia lalu menyampaikan sejumlah kasus mencuat ke publik itu di antaranya adalah keterlibatan eks Kapolres Ngada AKBP Fajar Widyadharma dalam kasus pencabulan dan pornografi serta Brigadir Ade Kurniawan (AK) dari Ditintelkam Polda Jateng yang diduga membunuh anak kandungnya sendiri.

Selaras dengan itu, ujarnya melanjutkan, Komisi Yudisial juga menyoroti vonis bebas Hakim PN Jayapura terhadap terdakwa Brigadir Alfian Fauzan Hartanto (AFH), anggota Polres Keerom Polda Papua yang melakukan pencabulan anak.

Menurut Selly, merujuk pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS), Undang-Undang Nomor Nomor 2 Tahun 2022 tentang Kepolisian, serta sumpah Tribrata bagi setiap anggota Polri, kekerasan terhadap anak oleh oknum kepolisian itu semestinya tidak terjadi.

Oleh karena itu, Selly yang juga merupakan Ketua Kelompok Fraksi Komisi VIII PDI Perjuangan DPR RI itu menyarankan agar komitmen menjaga mentalitas harus dimiliki setiap anggotanya agar bisa tetap menjaga marwah institusi Polri. Penegakan hukum dengan menjatuhkan hukuman seberat-berat demi efek jera, kata dia menambahkan, harus pula dilakukan oleh pihak kepolisian.

Berkaca pada data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) hingga 14 Maret, mantan Bupati Cirebon itu menyoroti tingginya tingkat tindak kekerasan terhadap anak. Dari 5.118 kasus terhadap anak yang terjadi di sepanjang 2025, sebanyak 2.163 diantaranya atau 42 persen merupakan kekerasan seksual.

Menurutnya, data tersebut menunjukkan bahwa upaya mewujudkan Astacita kedua Presiden Prabowo Subianto, yang terkait dengan menciptakan sumber daya manusia berkualitas, dihadapkan pada tantangan besar yang perlu segera diselesaikan.

“Jadi, saya pikir kita jangan pernah mimpi menciptakan generasi emas kalau supremasi hukum saja masih belum tercipta di institusi penegak hukumnya,” ujar dia.

Pewarta: Tri Meilani Ameliya
Editor: Indra Gultom
Copyright © ANTARA 2025

Buleleng -

Bupati Buleleng I Nyoman Sutjidra menyampaikan pendapat akhirnya atas tiga rancangan peraturan daerah (Ranperda) saat rapat paripurna bersama DPRD Buleleng. Ia berharap disepakatinya ketiga ranperda tersebut dapat memberikan kepastian hukum serta rasa adil bagi masyarakat.

Ketiga ranperda yang dimaksud Sutjidra, yakni Ranperda tentang Pencabutan Perda Nomor 1 Tahun 2017 tentang Kerja Sama Daerah; Ranpera tentang Penyertaan Modal Daerah kepada Perusahaan Umum Daerah (Perusda) Pasar Argha Nayottama, Perumda Tirta Hita Buleleng, Perusahaan Umum Daerah Swatantra, dan PT BPR Bank Buleleng 45 (Perseroda); serta Ranperda tentang Penanggulangan Bencana Daerah.

"Dengan disepakatinya ranperda tersebut, maka ketiga perda diharapkan mampu memberikan kepastian hukum, memberikan manfaat, dan juga memberikan rasa keadilan bagi masyarakat," ujar Sutjidra di ruang sidang utama Gedung DPRD Buleleng, Senin (24/3/2025).

Sutjidra menghormati pandangan serta masukan konstruktif dari anggota dewan. Ia menilai berbagai masukan tersebut demi perbaikan dalam rangka mewujudkan sistem tata kelola pemerintahan dan peningkatan pelayanan publik.

"Semua ini berkat adanya jalinan kerja sama yang baik serta saling dukung antara eksekutif dan legislatif yang dilandasi semangat untuk membangun Kabupaten Buleleng yang kita cintai," imbuh politikus PDIP itu.

Sutjidra lantas mengapresiasi kerja keras seluruh anggota DPRD Buleleng yang telah membahas ketiga ranperda tersebut. "Selanjutnya ketiga ranperda ini akan dikirim ke Pemerintah Provinsi Bali untuk mendapatkan nomor register sebelum ditetapkan menjadi perda," pungkasnya

Foto : Made Wijaya Kusuma

Ket : Bupati I Nyoman Sutjidra saat menyampaikan pendapat akhir atas Ranperda tentang pencabutan perda nomor 1 tahun 2017 tentang kerjasama daerah; Ranpera tentang Penyertaan Modal Daerahkepada Perusahaan Umum Daerah (Perusda) Pasar Argha Nayottama, Perumda TirtaHita Buleleng, Perusahaan Umum Daerah Swatantra, dan PT.BPR Bank Buleleng 45 (Perseroda);dan Ranperda tentang Penanggulangan Bencana Daerah di ruang sidang utama GedungDPRD Buleleng, Senin (24/3/2025).

(iws/iws)

Jakarta -

Komisi XIII DPR meninjau Lapas Kutacane, Aceh, usai puluhan narapidana (napi) kabur beberapa waktu lalu. Dalam kunjungannya, Komisi XIII DPR menyoroti overkapasitas.

"Jadi, sekarang Anggota Komisi XIII sudah di lapangan bersama Dirjen PAS itu memang overload-nya sudah ampun-ampunanlah kan untuk kapasitasnya di bawah 100, sekitar 80 something. Nah itu dihuni oleh 280-an itu ya, udah nggak masuk akal itu," kata Ketua Komisi XIII DPR Willy Aditya kepada wartawan, Rabu (12/3/2025).

Willy menganggap fenomena overkapasitas di Lapas Kutacane hingga para napi kabur seperti bom waktu. Kondisi tersebut beberapa kali masuk ke dalam laporan reses Anggota DPR dapil setempat.

"Ini bom waktu saja. laporannya sudah cukup lama di dalam kunjungan reses dari anggota selalu menyampaikan ini. Jadi ini bom waktu yang meledak gitu," jelasnya.

Politikus NasDem itu mengungkap rencana membangun lapas baru di Aceh. Lapas baru itu akan dibangun di tanah yang dihibahkan dari pemerintah daerah.

"Nah, itu emang sudah masuk list juga. Pemda sudah hibah untuk bangun lapas baru," terangnya.

Willy merespons tuntutan bilik asmara di Lapas Kutacane. Menurutnya, tuntutan tersebut harus dipertimbangkan.

Diketahui, aksi pelarian para napi itu terjadi pada Senin (10/3) sekitar pukul 18.20 WIB. Mereka kabur ke arah penjual takjil yang berjualan di depan lapas.

Tercatat ada 49 orang tahanan yang sempat kabur, beberapa di antaranya telah tertangkap. Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas), Agus Andrianto, mengatakan jumlah penjaga di lapas tersebut hanya enam orang.

"Ya, kan tentunya kita yang jaga cuma enam orang," kata Agus di Kementerian Imipas, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (11/3).

Agus menjelaskan bahwa kapasitas lapas itu adalah 100 orang. Namun belakangan diketahui bahwa lapas diisi mencapai 368 orang.

"Bahwa kapasitasnya sebenarnya cuma 100, sekarang ada 368 (napi)," katanya.

(taa/haf)