Setelah lebih dari dua dekade dan 37 kali menjalani operasi, Chusnul Chotimah (55) masih belum pulih dari semua derita fisik yang didapat dari ledakan serangan bom Bali. Aksi teror pada tahun 2002 itu menewaskan 202 orang.

Chusnul yang penuh dengan sisa luka bakar itu kini khawatir kehilangan akses terhadap pengobatan yang dapat menyelamatkan nyawanya setelah Presiden RI Prabowo Subianto mengeluarkan inpres efisiensi atau pemotongan anggaran diduga untuk mendanai janji-janji pemilunya seperti Makan Bergizi Gratis (MBG). 

Mengutip dari Reuters, langkah itu diduga dapat mengganggu layanan publik di negara terluas Asia Tenggara, dan menghambat pertumbuhan ekonominya.

Saat Chusnul melanjutkan masa pemulihannya yang menyakitkan dan berjuang untuk tetap membuka kedai makanan ringannya di Sidoarjo, Jawa Timur, dia bergantung pada dana dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)  untuk pengobatan dan bantuan psikiatris.

"Saya menghubungi Bu Susi, Wakil Ketua LPSK [Susilaningtias], dan bertanya, 'Bu Susi, apakah benar ada pemotongan anggaran ke LPSK dari pemerintah?' Dia bilang iya. Saya tanya, apa pengaruhnya terhadap bantuan medis para korban? Dia bilang, 'Sepertinya bantuanmu tidak aman'," kenang Chusnul mengutip dari Reuters, Sabtu (22/2).

Ketua LPSK Achmadi mengatakan lembaganya mendukung pemotongan anggaran yang dilakukan Prabowo, namun tetap akan mengakomodasi hak-hak saksi dan korban sambil melakukan upaya untuk menjadi lebih efisien.

Dia memaparkan anggaran LPSK dipangkas lebih dari setengahnya jadi sekitar Rp108 miliar.

Sementara itu, pemerintahan Prabowo beberapa waktu lalu menegaskan efisiensi anggaran hanya berlaku untuk pengeluaran yang tidak diperlukan, bukan untuk layanan publik yang diperlukan.

Kritik atas efisiensi atau pemotongan anggaran yang diduga bermasalah itu pun menjadi salah satu tuntutan dalam aksi maraton dan serentak bertajuk 'Indonesia Gelap ' di sejumlah wilayah Indonesia, termasuk dekat Istana Kepresidenan, selama sepekan terakhir.

Chusnul yang kini menanggung hidup dari kedai makanannya mengaku akan sulit bila bantuan bagi dirinya kena potong imbas efisiensi anggaran.

Dia bukan hanya harus membayar tagihan medisnya sendiri imbas bom Bali, tetapi juga biaya pengobatan mahal putranya yang menderita kelainan pembekuan darah nan langka.

Korban selamat bom Bali lainnya mengatakan mereka telah mengirim surat ke DPR dan Prabowo untuk menuntut LPSK dikecualikan dari pemotongan tersebut.

"Saya bisa mencari uang dengan bekerja, saya akan berjuang untuk makan dan sekolah untuk anak-anak saya, tapi pengobatan saya tidak mungkin bisa berjalan tanpa bantuan LPSK," kata Chusnul. "Saya tidak akan lagi menjalani kehidupan normal.

JAKARTA, KOMPAS.com - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) berharap tidak ada pengurangan hak pegawai imbas kebijakan efisiensi anggaran.

"Harapannya tidak ada pengurangan terhadap hak-hak kepegawaian para staf LPSK," kata Wakil Ketua LPSK, Susilaningtyas saat dikonfirmasi, Kamis (13/2/2025).

Sementara itu, LPSK belum menentukan nasib 40 pegawai honorer yang terancam diberhentikan imbas efisiensi anggaran.

"Intinya bahwa kami sedang membahas soal efisiensi anggaran yang terbaru (secara lebih teknis ya)," kata dia.

Sebelumnya, Sebanyak 40 pegawai honorer Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) terancam diberhentikan imbas efisiensi anggaran.

"Dari 60 (pegawai honorer), 40 akan hilang, ya karena itu dampak dari efisiensi, dampak dari pemotongan anggaran terhadap LPSK sebesar 62 persen," kata Ketua Ikatan Pegawai LPSK Tomy Permana saat dikonfirmasi Kompas.com, Rabu (12/2/2025).

Pegawai honorer yang terancam terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) merupakan tenaga profesional yang sedang menjalankan program perlindungan berbasis komunitas.

"Sudah tiga tahun berjalan. Nah sekarang ini sebenarnya masuk pada tahap transisi yang mana nanti di program itu akan dilebur pada Biro AKH atau Hukum, Kerja Sama, dan Humas," ungkap Tomy.

Kendati demikian, LPSK masih berdiskusi terkait pegawai honorer yang terancam di PHK akibat efisiensi anggaran.

"Masih dalam diskusi ya karena kan kita sekarang juga mengupayakan, setidaknya jangan 62 persenlah pemotongannya (anggaran)," kata dia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) akan menerapkan work from anywhere (WFA) dua hari dalam seminggu usai adanya efisiensi anggaran yang diperintahkan Presiden Prabowo Subianto melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025.

"Kemarin kami diskusi ya dengan pimpinan dan akhirnya setelah itu mereka langsung rapat, diputuskan bahwa LPSK akan menerapkan tiga hari work from office (WFO) dan dua hari WFA," kata Ketua Ikatan Pegawai LPSK Tomy Permana saat dikonfirmasi, Rabu (12/2/2025).

Tomy menjelaskan, seluruh pegawai menyambut baik keputusan terkait WFA dua hari tersebut.

"Ya dengan kebijakan WFA itu ya kita semua sepakatlah, akhirnya kan bisa apa yang menjadi aspirasi dan usulan kami diterima pimpinan," tutur Tomy.

Menurut Tomy, WFA akan mengurangi beban anggaran dalam rangka efisiensi.

"Sehingga kan juga bisa mengurangi beban anggaran yang bisa dialokasikan untuk program-program perlindungan," ujar Tomy.

Tomy juga mendorong pimpinan LPSK untuk melakukan moratorium perlindungan jika anggaran yang terkait fungsi tersebut dipangkas.

"Tetap dengan anggaran sekian, ya kita sih mendesak juga agar pimpinan juga berani mengeluarkan statement untuk melakukan moratorium perlindungan karena dampaknya itu kan juga terhadap perlindungan," ungkap Tomy Permana.

Sebelumnya diberitakan, ribuan saksi dan korban kejahatan terancam kehilangan perlindungan setelah adanya efisiensi anggaran LPSK yang dipangkas 62 persen, dari Rp 229 miliar menjadi Rp 85 miliar.

Wakil Ketua LPSK, Susilaningtyas, mengatakan, efisiensi anggaran tersebut membuat lembaganya kesulitan menjalankan tugas utama dalam melindungi saksi dan korban.

"Pada prinsipnya sih kami mendukung upaya efisiensi dan penghematan ini. Cuma memang Rp 85 miliar ini enggak mencukupi operasional kami. Maksudnya adalah berkaitan dengan layanan perlindungan terhadap saksi dan korban," ujar Susilaningtyas saat dihubungi Kompas.com, Jumat (7/2/2025).

Salah satu dampak terbesar yang nantinya akan dirasakan saksi dan korban, yaitu penghentian beberapa jenis bantuan, seperti layanan medis, psikologis, hingga perlindungan fisik bagi korban.

"Untuk yang hari-hari medis, psikologis, perlindungan fisik, psikososial dan pendampingan itu akan sangat berdampak. Pasti akan dihentikan program perlindungannya, baik itu bantuan atau perlindungannya," kata dia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) akan menerapkan work from anywhere (WFA) dua hari dalam seminggu usai adanya efisiensi anggaran yang diperintahkan Presiden Prabowo Subianto melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025.

"Kemarin kami diskusi ya dengan pimpinan dan akhirnya setelah itu mereka langsung rapat, diputuskan bahwa LPSK akan menerapkan tiga hari work from office (WFO) dan dua hari WFA," kata Ketua Ikatan Pegawai LPSK Tomy Permana saat dikonfirmasi, Rabu (12/2/2025).

Tomy menjelaskan, seluruh pegawai menyambut baik keputusan terkait WFA dua hari tersebut.

"Ya dengan kebijakan WFA itu ya kita semua sepakatlah, akhirnya kan bisa apa yang menjadi aspirasi dan usulan kami diterima pimpinan," tutur Tomy.

Menurut Tomy, WFA akan mengurangi beban anggaran dalam rangka efisiensi.

"Sehingga kan juga bisa mengurangi beban anggaran yang bisa dialokasikan untuk program-program perlindungan," ujar Tomy.

Tomy juga mendorong pimpinan LPSK untuk melakukan moratorium perlindungan jika anggaran yang terkait fungsi tersebut dipangkas.

"Tetap dengan anggaran sekian, ya kita sih mendesak juga agar pimpinan juga berani mengeluarkan statement untuk melakukan moratorium perlindungan karena dampaknya itu kan juga terhadap perlindungan," ungkap Tomy Permana.

Sebelumnya diberitakan, ribuan saksi dan korban kejahatan terancam kehilangan perlindungan setelah adanya efisiensi anggaran LPSK yang dipangkas 62 persen, dari Rp 229 miliar menjadi Rp 85 miliar.

Wakil Ketua LPSK, Susilaningtyas, mengatakan, efisiensi anggaran tersebut membuat lembaganya kesulitan menjalankan tugas utama dalam melindungi saksi dan korban.

"Pada prinsipnya sih kami mendukung upaya efisiensi dan penghematan ini. Cuma memang Rp 85 miliar ini enggak mencukupi operasional kami. Maksudnya adalah berkaitan dengan layanan perlindungan terhadap saksi dan korban," ujar Susilaningtyas saat dihubungi Kompas.com, Jumat (7/2/2025).

Salah satu dampak terbesar yang nantinya akan dirasakan saksi dan korban, yaitu penghentian beberapa jenis bantuan, seperti layanan medis, psikologis, hingga perlindungan fisik bagi korban.

"Untuk yang hari-hari medis, psikologis, perlindungan fisik, psikososial dan pendampingan itu akan sangat berdampak. Pasti akan dihentikan program perlindungannya, baik itu bantuan atau perlindungannya," kata dia.

IDXChannel – Presiden Prabowo Subianto tengah menjalankan efisiensi anggaran untuk kementerian dan lembaga, salah satunya terhadap Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Namun, kebijakan tersebut ternyata mengancam hak perlindungan terhadap saksi dan korban.

"Kemungkinan besar memang ada beberapa saksi dan korban yang akan kami hentikan perlindungannya dengan berbagai pertimbangan," kata Wakil Ketua LPSK Susilaningtyas kepada wartawan, Rabu (12/2/2025).

Meski demikian, Susi memastikan LPSK selektif dalam menyaring siapa-siapa saja yang tidak lagi membutuhkan perlindungan. Misalnya saja, mereka yang mendapatkan perlindungan fisik menjadi prioritas utama LPSK.

"Tapi itu kami selektif karena banyak kasus yang perlu perlindungan fisik yang enggak mungkin pihak lain, ada beberapa hal lain misalnya kasus yang terpaksa kami hentikkan karena engga ada anggarannya," tuturnya.

Susi menyebut efisiensi anggaran ini memang membuat perlindungan yang diberikan LPSK tidak maksimal. Misalnya saja, bantuan psikososial terhadap saksi dan korban dihilangkan selama adanya efisiensi anggaran.

Meski demikian LPSK dipastikan bakal melaksanakan tugas dan wewenang yang berlaku. LPSK juga menegaskan tidak akan menolak saksi dan korban yang memang datang untuk memohon perlindungan.

"Kami akan melakukan perlindungan melaksanakan tugas dan wewenang, sampai sejauh itu kami berharap ini bisa dipulihkan kondisi ini, supaya saksi dan korban bisa dilindungi secara maksimal," ujar dia.

Sebagai informasi, anggaran LPSK pada 2025 awalnya mencapai Rp229 miliar, lebih rendah dari 2024 sebesar Rp279 miliar. Meski begitu, anggaran lembaga tersebut tetap terkena efisiensi menjadi Rp88 miliar, atau dipangkas 62 persen dari anggaran semula.

(Febrina Ratna Iskana)

JAKARTA, KOMPAS.com -Efisiensi anggaran yang diterapkan di sejumlah kementerian dan lembaga berdampak signifikan terhadap Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Dengan minimnya anggaran pasca efisiensi, Ikatan Pegawai LPSK mengingatkan pimpinan untuk berani menyampaikan moratorium layanan perlindungan kepada publik.

"Mengingat, sisa anggaran yang sangat terbatas untuk melakukan layanan publik," kata Ketua Ikatan Pegawai LPSK, Tomy Permana, dalam keterangan resminya pada Senin (10/2/2025).

Awalnya, LPSK mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp 220 miliar. Namun, anggaran tersebut dipangkas hingga Rp 144 miliar atau 62 persen dari pagu semula.

Dengan demikian, anggaran yang tersisa hanya sebesar Rp88 miliar yang harus digunakan untuk belanja pegawai, operasional kantor, serta pelaksanaan perlindungan saksi dan korban.

Menurut Tomy Permana, dengan anggaran yang tersisa, LPSK akan mengalami kesulitan dalam memberikan pelayanan kepada saksi dan korban.

"Jika dipaksakan pun, dengan segala keterbatasan, dikhawatirkan dapat mengganggu bahkan mengurangi kualitas perlindungan," tuturnya.

Selain itu, pegawai LPSK juga meminta kepada pimpinan untuk menerapkan kebijakan kerja dari mana saja atau work from anywhere (WFA) bagi pegawai.

Permintaan ini muncul karena dampak dari efisiensi yang menyebabkan sejumlah fasilitas kerja di kantor, salah satunya listrik, dikurangi.

Selain itu, ffisiensi anggaran diminta jangan sampai menyentuh isu pengurangan pegawai maupun hak-hak mereka.

"Termasuk mereka yang merupakan pegawai kontrak dan outsourcing," ucap Tomy.

JAKARTA, KOMPAS.com - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) akan lebih selektif dalam memutuskan untuk memberikan perlindungan untuk saksi dan korban.

Hal tersebut lantaran adanya efisiensi anggaran di LPSK sebesar 62 persen, dari Rp 229 miliar menjadi Rp 85 miliar.

"Betul, nanti kami akan sangat selektif gitu ya, tapi kalau orang datang ke LPSK enggak akan kami tolak ya," kata Wakil Ketua LPSK, Susilaningtyas saat dikonfirmasi, Senin (11/2/2025).

Susilaningtyas menjelaskan, nantinya LPSK akan mempertimbangkan soal biaya dalam pemberiaan pendampingan kepada saksi dan korban.

"Kami dalam setiap keputusan akan mempertimbangkan biaya dan sebagainya seperti itu. Mempertimbangkan lebih detail lagi soal biaya gitu, kemarin juga mempertimbangkan tapi sekarang itu lebih detail lagi gitu," ungkapnya.

Sebelumnya, ribuan saksi dan korban kejahatan terancam kehilangan perlindungan setelah adanya efisiensi anggaran pada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) yang dipangkas 62 persen, dari Rp 229 miliar menjadi Rp 85 miliar.

Wakil Ketua LPSK, Susilaningtyas, mengatakan, efisiensi anggaran tersebut membuat lembaganya kesulitan menjalankan tugas utama dalam melindungi saksi dan korban.

"Pada prinsipnya sih kami mendukung upaya efisiensi dan penghematan ini. Cumanya memang Rp 85 miliar ini enggak mencukupi operasional kami. Maksudnya adalah berkaitan dengan layanan perlindungan terhadap saksi dan korban," ujar Susilaningtyas saat dihubungi Kompas.com, Jumat (7/2/2025).

Salah satu dampak terbesar yang nantinya akan dirasakan saksi dan korban, yaitu penghentian beberapa jenis bantuan, seperti layanan medis, psikologis, hingga perlindungan fisik bagi korban.

"Untuk yang hari-hari medis, psikologis, perlindungan fisik, psikososial dan pendampingan itu akan sangat berdampak. Pasti akan dihentikan program perlindungannya, baik itu bantuan atau perlindungannya," kata dia.

Selain itu, adanya efisiensi anggaran juga membuat LPSK harus lebih selektif dalam mengambil serta menangani kasus.

Pada 2024, tercatat LPSK telah menerima 10.217 permohonan perlindungan, tetapi dengan anggaran yang sekarang sudah terbatas, yaitu Rp 85 miliar, maka banyak permohonan yang terancam tidak dapat diproses.

"Kami enggak bisa menyetop orang untuk mengajukan permohonan, yang susahnya di situ. Makanya kami membatasi saja bahwa misalnya kalau selama ini mungkin dihubungi 24 jam, sekarang jam kerja, misalnya jam 16.00 WIB selesai, lebih dari itu, kami enggak bisa terima," jelas dia.

Dengan dengan adanya keterbatasan anggaran, maka LPSK berupaya melakukan efisiensi dengan memangkas pengeluaran operasional, seperti listrik, internet, dan penggunaan kendaraan dinas.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) turut terdampak pemangkasan anggaran imbas dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025. Akibatnya, upaya perlindungan terhadap korban dan saksi pun bakal terdampak.

LPSK semula punya pagu anggaran Rp 220 miliar. Tapi Kementerian Keuangan meminta LPSK melakukan efisiensi sebesar Rp 144 miliar atau 62 persen dari pagu semula. Sehingga tersisa Rp 88 miliar dari pagu anggaran yang dapat digunakan untuk belanja pegawai, operasional kantor dan pelaksanaan perlindungan saksi dan korban.

"Minimnya anggaran pascaefisiensi, kami mengingatkan pimpinan untuk berani menyampaikan moratorium layanan perlindungan kepada publik. Mengingat, sisa anggaran yang sangat terbatas untuk melakukan layanan publik," kata Ketua Ikatan Pegawai LPSK Tomy Permana pada Senin (10/2/2025).

Ikatan Pegawai LPSK sudah menemui pimpinan untuk membahas situasi terkini di area pelataran Gedung LPSK pada hari ini. Dalam pertemuan itu, Ikatan Pegawai LPSK menitipkan sejumlah pesan kepada jajaran Pimpinan LPSK. Salah satunya LPSK akan kesulitan memberikan perlindungan bagi saksi dan korban dengan anggaran yang tersisa.

"Jika dipaksakan pun, dengan segala keterbatasan, dikhawatirkan dapat mengganggu bahkan mengurangi kualitas perlindungan," ujar Tomy.

Tomy juga meminta pimpinan LPSK segera menerapkan work from anywhere (WFA) bagi pegawai. Karena dampak dari efisiensi membuat sejumlah fasilitas kerja di kantor dikurangi seperti listrik.

"Efisiensi anggaran ini jangan sampai menyentuh isu pengurangan pegawai maupun hak-hak mereka, termasuk mereka yang merupakan pegawai kontrak dan outsourcing," ujar Tomy.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ribuan saksi dan korban kejahatan terancam kehilangan perlindungan setelah adanya efisiensi anggaran pada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) yang dipangkas 62 persen, dari Rp 229 miliar menjadi Rp 85 miliar.

Wakil Ketua LPSK, Susilaningtyas, mengatakan, efisiensi anggaran tersebut membuat lembaganya kesulitan menjalankan tugas utama dalam melindungi saksi dan korban.

"Pada prinsipnya sih kami mendukung upaya efisiensi dan penghematan ini. Cumanya memang Rp 85 miliar ini enggak mencukupi operasional kami. Maksudnya adalah berkaitan dengan layanan perlindungan terhadap saksi dan korban," ujar Susilaningtyas saat dihubungi Kompas.com, Jumat (7/2/2025).

Salah satu dampak terbesar yang nantinya akan dirasakan saksi dan korban, yaitu penghentian beberapa jenis bantuan, seperti layanan medis, psikologis, hingga perlindungan fisik bagi korban.

"Untuk yang hari-hari medis, psikologis, perlindungan fisik, psikososial dan pendampingan itu akan sangat berdampak. Pasti akan dihentikan program perlindungannya, baik itu bantuan atau perlindungannya," kata dia.

Selain itu, adanya efisiensi anggaran juga membuat LPSK harus lebih selektif dalam mengambil serta menangani kasus.

Pada 2024, tercatat LPSK telah menerima 10.217 permohonan perlindungan, tetapi dengan anggaran yang sekarang sudah terbatas, yaitu Rp 85 miliar, maka banyak permohonan yang terancam tidak dapat diproses.

"Kami enggak bisa menyetop orang untuk mengajukan permohonan, yang susahnya di situ. Makanya kami membatasi saja bahwa misalnya kalau selama ini mungkin dihubungi 24 jam, sekarang jam kerja, misalnya jam 16.00 WIB selesai, lebih dari itu, kami enggak bisa terima," jelas dia.

Dengan dengan adanya keterbatasan anggaran, maka LPSK berupaya melakukan efisiensi dengan memangkas pengeluaran operasional, seperti listrik, internet, dan penggunaan kendaraan dinas.

"Kami melakukan penghematan listrik, kemudian penggunaan air, internet, itu akan dikurangi sekali. Jadi itu opsi yang akan kami lakukan," ucap dia.