Presiden ke-7, Joko Widodo (Jokowi) mengaku menawarkan bantuan hukum kepada Kasmudjo, mantan dosen Universitas Gadjah Mada yang kini ikut terseret dalam gugatan ijazah palsu.

Kasmudjo merupakan dosen pembimbing akademik semasa Jokowi kuliah di UGM. Ia menjadi salah satu pihak tergugat dalam laporan kegaduhan ijazah Jokowi.

"Saya ke sana untuk mengonfirmasi apakah mungkin saya bisa bantu dari sisi tim hukumnya," kata Jokowi ditemui di salah satu rumah makan di Laweyan, Rabu (14/5).

Kendati demikian, Kasmudjo, kata Jokowi, udah mendapat bantuan hukum dari Fakultas Kehutanan UGM.

"Ya, saya ke sana karena saya membaca beliau, Pak Ir Kasmudjo, kemudian Dekan Fakultas Kehutanan, Rektor UGM digugat. Beliau ini kan sudah sudah tua, sudah sepuh. Tapi ternyata sudah dibantu dari Fakultas Kehutanan UGM," ujarnya.

Mantan Wali Kota Solo itu mengaku sempat bernostalgia dengan Ir Kasmudjo mengenai kuliah, saat bertemu. Apalagi, Ir Kasmudjo dulunya mengampu soal struktur dan sifat kayu.

"Ya, bicara mengenai pelajaran-pelajaran dulu. Karena beliau ini yang memegang penuh di lab-nya sama di teorinya mengenai struktur dan sifat kayu. Ngecek kayu satu persatu," terangnya.

"Ini kayu apa, kayu jati. ini kayu apa, kayu mahoni. Baunya seperti apa. Beliau, Pak Kasmudjo itu jagonya," lanjutnya.

Jokowi menyebut tak ada respons khusus dari Kasmudjo terkait ijazah yang dipersoalkan. Menurut Jokowi, persoalan ijazah palsu merupakan hal yang ringan namun harus segera diselesaikan

"Beliau ya biasa saja. Ya, memang ini sebetulnya hal yang ringan tetapi ya memang harus diselesaikan di ranah hukum karena kalau enggak berkepanjangan terus," katanya.

Sebelumnya, Joko Widodo mengunjungi dosen pembimbing akademik semasa dirinya kuliah di Universitas Gadjah Mada (UGM). Jokowi mengatakan datang untuk bersilaturahmi.

"Hari ini, saya berkunjung untuk bersilaturahmi dengan dosen pembimbing akademik saat kuliah di Fakultas Kehutanan UGM, Bapak Ir. Kasmudjo," kata Jokowi dalam unggahan di Instagram @jokowi, Selasa (13/5).

Dalam video yang diunggah, Jokowi tampak bertemu dengan Kasmudjo, yang menyambut bersama istrinya. Jokowi terlihat sempat mencium tangan Kasmudjo.

Baca selengkapnya di sini.

Presiden RI ke-7 Joko Widodo (Jokowi) menawarkan bantuan hukum ke dosen pembimbing akademik semasa dia kuliah di Universitas Gadjah Mada (UGM), Ir Kasmudjo. Ia menawarkan itu ketika bertemu dengan Kasmudjo.

"Saya ke sana untuk mengonfirmasi apakah mungkin saya bisa bantu dari sisi tim hukumnya," kata Jokowi, dilansir detikJateng, Rabu (14/5/2025).

Jokowi menawarkan bantuan hukum untuk Kasmudjo lantaran usianya yang tidak lagi muda. Namun, Kasmudjo, kata Jokowi, sudah mendapat bantuan hukum dari Fakultas Kehutanan UGM.

"Ya, saya ke sana karena saya membaca beliau, Pak Ir Kasmudjo, kemudian Dekan Fakultas Kehutanan, Rektor UGM, digugat. Beliau ini kan sudah sudah tua, sudah sepuh. Tapi ternyata sudah dibantu dari Fakultas Kehutanan UGM," ujarnya.

Mantan Wali Kota Solo itu mengaku sempat bernostalgia dengan Ir Kasmudjo mengenai kuliah. Apalagi Ir Kasmudjo dulunya mengampu soal struktur dan sifat kayu.

"Ya, bicara mengenai pelajaran-pelajaran dulu. Karena beliau ini yang memegang penuh di lab-nya sama di teorinya mengenai struktur dan sifat kayu. Ngecek kayu satu persatu, ini kayu apa, kayu jati. ini kayu apa, kayu mahoni. Baunya seperti apa. Beliau, Pak Kasmudjo itu jagonya," ucap dia.

Jokowi menyebutkan tak ada respons khusus dari Kasmudjo terkait ijazah yang dipersoalkan. "Beliau ya biasa saja. Ya, memang ini sebetulnya hal yang ringan tetapi ya memang harus diselesaikan di ranah hukum karena kalau enggak berkepanjangan terus," imbuh dia.

Baca berita lengkapnya di sini.

Simak Video 'Obrolan Ringan Jokowi dengan Dosen Pembimbingnya di UGM':

Saksikan Live DetikSore:

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Polisi menangguhkan penahanan mahasiswi ITB berinisial SSS yang mengunggah meme Presiden Prabowo Subianto dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi). Polisi memastikan proses hukum dijalankan sesuai prosedur.

"Melakukan pemeriksaan terhadap 3 orang saksi, 5 orang untuk diminta keterangan sebagai pendapat ahli serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti, baik dari para saksi dan tersangka dan telah dilakukan pemeriksaan digital forensic, sehingga penyidik sudah menganggap cukup dan lengkap proses ini untuk dilakukan proses penyidikan," ujar Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko dalam konferensi pers, Minggu (11/5/2025).

Trunoyudo menyebut saat ini SSS dalam kondisi sehat. Tim kuasa hukum, jelasnya, turut mendampingi seluruh proses hukum sebagai bentuk transparansi.

"Kami yakini proses ini dilandasi dengan proses secara prosedural, proporsional dan profesional dan tentu juga dari tim kuasa hukum selalu mendampingi dalam hal ini juga untuk memberikan akutabilitas, objektifitas dan transparansi," lanjutnya.

Terkait penangguhan penahanan ini ITB telah bersuara. ITB akan melanjutkan proses pembinaan akademik dan karakter terhadap yang bersangkutan.

"ITB berkomitmen untuk mendidik, mendampingi dan membina mahasiswi tersebut untuk dapat menjadi pribadi dewasa yang bertanggung jawab, menjunjung tinggi adab dan etika dalam menyampaikan pendapat dan berekspresi, dengan dilandasi nilai-nilai kebangsaan," kata Direktur Komunikasi dan Hubungan Masyarakat Institut Teknologi Bandung Nurlaela Arief dalam keterangannya.

Simak juga video "Istana Usul Mahasiswi Pembuat Meme Jokowi-Prabowo Dibina" di sini:

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Malang (Unisma), Dr Arfan Kaimudin, SH, MH menyerukan pentingnya reformasi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dia berharap KUHAP mampu memperkuat pembagian fungsi dan kewenangan lembaga penegak hukum.

Menurut Dr Arfan, sistem peradilan pidana Indonesia akan jauh lebih efektif jika masing-masing aparat penegak hukum menjalankan peran secara proporsional sesuai mandat konstitusional dan undang-undang.

"Polri harus konsisten pada fungsi penyelidikan dan penyidikan, kejaksaan fokus pada penuntutan, dan lembaga peradilan menjalankan fungsi pengadilan. Jangan sampai ada tumpang tindih kewenangan, karena itu justru melemahkan proses penegakan hukum," tegasnya, Jumat (9/5/2025).

Poin utama yang disampaikan Dr. Arfan adalah pentingnya rekonstruksi peran kelembagaan dalam tahap pra-ajudikasi, yakni fase awal dalam proses peradilan pidana. Tahap ini meliputi penyelidikan dan penyidikan oleh Kepolisian, serta penuntutan oleh Kejaksaan.

Menurutnya, jika kewenangan tidak dijalankan secara konsisten dan sesuai batas fungsi, akan berdampak langsung pada kerancuan hukum dan potensi pelanggaran terhadap hak-hak tersangka maupun korban.

Dr Arfan menekankan bahwa reformasi KUHAP harus tidak hanya sebatas revisi norma, tetapi menyentuh akar praktik institusional agar terbentuk mekanisme peradilan yang adil, transparan, dan menghargai nilai-nilai HAM. Ia menilai bahwa salah satu kelemahan selama ini adalah kaburnya batas antar lembaga penegak hukum dalam praktik di lapangan.

"Prinsip keadilan akan tercapai jika tidak ada superioritas lembaga tertentu dalam proses pidana. Yang diperlukan adalah keseimbangan fungsi dan penghormatan atas ranah kewenangan masing-masing," ujar akademisi sekaligus praktisi hukum ini.

Pernyataan ini disampaikan Dr. Arfan dalam forum akademik yang membahas arah pembaruan sistem peradilan pidana nasional, seiring dengan pembahasan reformasi KUHAP yang tengah digodok oleh pemangku kebijakan.

Selain akademisi hukum, forum tersebut juga melibatkan perwakilan dari institusi Kepolisian, Kejaksaan, advokat, dan lembaga perlindungan HAM. Mereka menyoroti pentingnya penegakan hukum berbasis nilai keadilan substantif, bukan hanya pada aspek prosedural semata.

Dr. Arfan mengusulkan agar dalam pembaruan KUHAP nanti, terdapat klausul yang memperjelas batas kewenangan institusi penegak hukum di tahap pra-ajudikasi. Dengan demikian, fungsi penyelidikan dan penyidikan Polri bisa dijalankan secara profesional tanpa intervensi kewenangan pihak lain.

Ia menutup pernyataannya dengan menekankan bahwa peradilan pidana yang ideal adalah yang mampu menjamin keadilan sejak awal, bukan sekadar menghukum.

"Kejelasan fungsi dan pembagian peran adalah kunci. Jika tahap pra-ajudikasi sudah keliru, maka keadilan pada akhirnya hanya menjadi jargon tanpa makna nyata," pungkas Dr. Arfan.

Video: Menteri Yusril Janji Perbaiki Indeks Persepsi Korupsi Indonesia

Video: Menteri Yusril Janji Perbaiki Indeks Persepsi Korupsi Indonesia

KOMPAS.com - Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti menegaskan ujian nasional (UN) versi baru atau Tes Kemampuan Akademik (TKA) tidak wajib diikuti siswa.

Mu'ti mengatakan, berdasarkan hasil mendengarkan suara masyarakat ada beberapa yang menilai mewajibkan TKA telah melanggar HAM.

"Kenapa TKA tidak wajib? Itu ketika kami melakukan hearing, public hearing, itu memang ada yang menyoal. Kalau wajib itu melanggar HAM," kata Mu'ti di Kantor Kemendikdasmen, Jakarta, Jumat (11/4/2025).

Selain itu, lanjut Mu'ti, banyak juga masyarakat yang menilai UN akan membuat siswa menjadi stres.

TKA pengganti UN tidak wajib bagi siswa

Oleh karena itu, pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) membuat kebijakan TKA sebagai pengganti UN tidak wajib diikuti siswa.

"Supaya tidak melanggar HAM, dan tidak stres. Maka itu kita buat kebijakan, ya sudah, yang siap ikut, silahkan ikut. Yang tidak siap, ya sudah, tidak apa-apa. Tidak ada konsekuensi apa-apa," ujarnya.

Mu'ti juga mengingatkan siswa yang tidak ikut TKA tidak akan mendapat konsekuensi apapun dan akan tetap bisa lulus sekolah.

Meski demikian, tambah Mu'ti, TKA akan menjadi penentu banyak hal salah satunya untuk bisa masuk perguruan tinggi lewat jalur prestasi atau Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP).

"Jadi nanti TKA itu akan menjadi pertimbangan yang sangat menentukan seseorang diterima atau tidak di Perguruan Tinggi," ungkapnya.

"Tahun depan, setelah kami jajaki, TKA itu nanti akan menjadi bagian dari tes masuk perguruan tinggi," lanjutnya.

Mu'ti menjelaskan, siswa yang hasil TKA-nya bagus memiliki kesempatan masuk perguruan tinggi utamanya perguruan tinggi negeri tanpa tes.

Pelaksanaan rencana ini ditargetkan berlaku mulai Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB) tahun depan.

"Tapi setelah kita jajaki, tahun ini tidak mungkin (dilaksanakan jadi syarat masuk perguruan tinggi) karena jaraknya terlalu dekat (dengan SNPMB). Itulah kenapa kemudian TKA kita selenggarakan untuk kelas 12 di bulan November. Karena pada bulan November, Perguruan Tinggi mulai melakukan penerimaan untuk mereka yang masuk tanpa melalui tes," papar Mu'ti.

KOMPAS.com - Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti menegaskan ujian nasional (UN) versi baru atau Tes Kemampuan Akademik (TKA) tidak wajib diikuti siswa.

Mu'ti mengatakan, berdasarkan hasil mendengarkan suara masyarakat ada beberapa yang menilai mewajibkan TKA telah melanggar HAM.

"Kenapa TKA tidak wajib? Itu ketika kami melakukan hearing, public hearing, itu memang ada yang menyoal. Kalau wajib itu melanggar HAM," kata Mu'ti di Kantor Kemendikdasmen, Jakarta, Jumat (11/4/2025).

Selain itu, lanjut Mu'ti, banyak juga masyarakat yang menilai UN akan membuat siswa menjadi stres.

TKA pengganti UN tidak wajib bagi siswa

Oleh karena itu, pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) membuat kebijakan TKA sebagai pengganti UN tidak wajib diikuti siswa.

"Supaya tidak melanggar HAM, dan tidak stres. Maka itu kita buat kebijakan, ya sudah, yang siap ikut, silahkan ikut. Yang tidak siap, ya sudah, tidak apa-apa. Tidak ada konsekuensi apa-apa," ujarnya.

Mu'ti juga mengingatkan siswa yang tidak ikut TKA tidak akan mendapat konsekuensi apapun dan akan tetap bisa lulus sekolah.

Meski demikian, tambah Mu'ti, TKA akan menjadi penentu banyak hal salah satunya untuk bisa masuk perguruan tinggi lewat jalur prestasi atau Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP).

"Jadi nanti TKA itu akan menjadi pertimbangan yang sangat menentukan seseorang diterima atau tidak di Perguruan Tinggi," ungkapnya.

"Tahun depan, setelah kami jajaki, TKA itu nanti akan menjadi bagian dari tes masuk perguruan tinggi," lanjutnya.

Mu'ti menjelaskan, siswa yang hasil TKA-nya bagus memiliki kesempatan masuk perguruan tinggi utamanya perguruan tinggi negeri tanpa tes.

Pelaksanaan rencana ini ditargetkan berlaku mulai Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB) tahun depan.

"Tapi setelah kita jajaki, tahun ini tidak mungkin (dilaksanakan jadi syarat masuk perguruan tinggi) karena jaraknya terlalu dekat (dengan SNPMB). Itulah kenapa kemudian TKA kita selenggarakan untuk kelas 12 di bulan November. Karena pada bulan November, Perguruan Tinggi mulai melakukan penerimaan untuk mereka yang masuk tanpa melalui tes," papar Mu'ti.

Universitas Negeri Jakarta (UNJ) membuka program studi baru yakni S1 Ilmu Hukum. Prodi ini termasuk ke dalam rumpun Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum.

"Keputusan ini bukan hanya sebagai langkah pengembangan akademik, tetapi juga untuk memenuhi kebutuhan program studi hukum yang semakin berkembang serta kebutuhan lulusan di bidang kerja yang terkait dengan hukum itu sendiri," tulis keterangan UNJ dalam laman resminya, dikutip Selasa (18/2/2025).

Peluncuran prodi ini sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Rektor UNJ Nomor: 1865/UN39/HK.02/2024. Prodi S1 Ilmu Hukum UNJ sudah bisa dipilih calon mahasiswa lewat Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB) 2025.

Siswa bisa memilikinya lewat Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP), Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBP) maupun jalur Seleksi Mandiri. Adapun kuota S1 Ilmu Hukum UNJ tahun ini sebanyak 100 mahasiswa.

Sekilas Tentang Prodi S1 Ilmu Hukum UNJ

Keunggulan Prodi S1 llmu Hukum UNJ

Mengutip unggahan Instagram @unj_official, berikut keunggulan prodi Ilmu Hukum UNJ:

• Fokus pada legal drafting sehingga lulusan akan dibekali keterampilan merancang regulasi hukum yang berkualitas.
• Dosen berpengalaman dan profesional. Mahasiswa akan diajarkan langsung oleh para ahli hukum di berbagai bidang, seperti hukum tata negara, hukum perundang-undangan, hukum
• Islam, hukum pidana, hukum perdata, dan lainnya.
• Kurikulum inovatif dan berorientasi profesi dengan tujuan menghasilkan lulusan yang siap bersaing di dunia hukum.

Visi dan Misi Ilmu Hukum UNJ

Visi: Menjadi institusi Pendidikan Tinggi Hukum berkelas dunia yang unggul, cerdas dan bermanfaat, yang mengabdi pada kepentingan bangsa.

Misi:

- Menyelenggarakan pendidikan tinggi hukum yang unggul dan berdaya saing internasional dalam memajukan perkembangan intelektual dan kesejahteraan masyarakat.
- Melaksanakan penelitian hukum yang berguna bagi bangsa dan negara serta melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang berdampak kepada masyarakat lokal, nasional, regional dan global.
- Mengembangkan dan menerapkan tata kelola institusi prodi Ilmu Hukum yang baik dan mampu beradaptasi dan bersinergi dengan institusi nasional dan internasional secara berkelanjutan.
- Melaksanakan kerja sama untuk pengembangan prodi Ilmu Hukum baik nasional maupun internasional yang berguna dan memberi manfaat bagi masyarakat dunia
- Mempersiapkan lulusan yang memiliki kompetensi bidang hukum terutama dalam perancangan dokumen hukum (legal drafter) yang beretika, tepat, dan sesuai dengan kebutuhan hukum yang dinamis di sektor publik maupun swasta.
- Membangun kolaborasi strategis dengan berbagai lembaga hukum, pemerintah, dan swasta untuk mengaplikasikan keahlian legal drafting dalam penyusunan kebijakan publik, regulasi maupun kontrak.

Akreditasi Jurusan S1 Ilmu Hukum UNJ

Prodi S1 Ilmu Hukum UNJ mempunyai akreditasi sementara. Hal ini seperti tertuang dalam Surat Keputusan Direktur Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor: 143/Sk/BAN-PT/Ak.P/I/2025 tentang Status Terakreditasi Sementara Program Studi Ilmu Hukum UNJ. Masa berlakunya akreditasi ini hingga 21 Januari 2030.

Prospek Karier Lulusan Ilmu Hukum

• Perancang peraturan perundang-undangan
• Analis hukum
• Praktisi hukum
• Jurnalis hukum
• Hakim
• Jaksa
• Konsultan hukum
• Dosen
• Staf legal
• Arbiter
• Mediator
• Pegawai negeri sipil (PNS)
• Pengusaha jasa konsultasi hukum
• Notaris

Cara Cek Kuota S1 Ilmu Hukum UNJ di SNPMB 2025

1. Buka laman SNPMB yakni https://snpmb.bppp.kmedikbud.go.id/snbp/daftar-ptn-snbp atau https://snpmb.bppp.kmedikbud.go.id/snbt/daftar-ptn-snbt
2. Pilih "PTN Akademik"
3. Setelah daftar PTN akademik muncul, scroll ke bawah hingga menemukan Universitas Negeri Jakarta
4. Klik pada tulisan Universitas Negeri Jakarta
5. Laman kemudian akan menampilkan data pilihan jurusan beserta daya tampung di SNBP/SNBT 2025 dan jumlah peminatnya pada SNBP/SNBT 2024.

Demikian informasi seputar prodi baru UNJ yakni S1 Ilmu Hukum. Detikers tertarik memilihnya di SNPMB 2025?

Kedubes Australia Ajak Mahasiswa UNJ Main Bareng Rugby Kursi Roda

Kedubes Australia Ajak Mahasiswa UNJ Main Bareng Rugby Kursi Roda

Kaprodi Magister Kajian Ilmu Kepolisian Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga, Prawitra Thalib, memberi masukan untuk rancangan Undang-Undang (RUU) Hukum Acara Pidana (KUHAP). Salah satunya terkait wewenang penyidikan.

"Dalam ikhtiar rancangan pembaruan hukum acara pidana, harus ada penegasan bahwa wewenang penyidikan seharusnya berada sepenuhnya pada kepolisian dan ini adalah kebijakan yang sudah tepat, strategis serta sesuai dengan prinsip tata kelola penegakan hukum yang baik," kata Prawitra melalui keterangan tertulis, Kamis (23/1/2025).

"Kepolisian, sebagai institusi yang secara konstitusional ditugaskan untuk menjaga keamanan dan menegakkan hukum, merupakan lembaga yang paling tepat untuk menjalankan fungsi penyidikan secara terpusat," sambungnya.

Prawitra menuturkan, dalam praktik hukum pidana, pembagian wewenang di banyak institusi bisa menimbulkan tumpang tindih hingga konflik antar-institusi. Dia berpandangan hal tersebut juga bertentangan dengan prinsip diferensiasi fungsional.

"Lebih detail lagi persoalan ini bukan lah kewenangan yang lahir dari norma, namun lebih di ranah implementasinya, terlebih lagi pada poin koordinasi dalam proses penyidikan tersebut, dengan menetapkan kepolisian sebagai satu-satunya penyidik, proses penyidikan sepantasnya dapat dilakukan dengan lebih efisien, terarah, dan terkoordinasi tanpa hambatan birokrasi yang berlebihan," terangnya.

Menurutnya, Polri memiliki sumber daya hingga teknologi yang mendukung penyidikan. Selain itu, dia meyakini seluruh proses akan dijalankan sesuai ketentuan berlaku.

"Kepolisian Republik Indonesia (Polri) memiliki sumber daya manusia, teknologi, dan sistem pelatihan yang dirancang untuk mendukung fungsi penyidikan, karena memang di desain untuk menjalankan hal tersebut, tidak hanya itu kepolisian dapat memastikan bahwa proses pengumpulan bukti, penanganan saksi, dan rekonstruksi perkara dilakukan sesuai standar hukum yang berlaku," ucapnya.

Prawitra juga meyakini jika kewenangan penyidikan diserahkan ke polisi dan penuntutan kepada institusi lain, seperti Kejaksaan. Dia mengatakan hal itu akan lebih baik bagi proses penegakan hukum.

"Dengan demikian, kejaksaan dapat sepenuhnya fokus pada tugasnya sebagai penuntut umum, tanpa dibebani oleh tugas-tugas penyidikan. Yang mana pada intinya jangan sampai suatu institusi dalam penegakan hukum menjadi lebih 'super' dari institusi lain karena ada kewenangan lebih yang diberikan padanya," ujarnya.

Prawitra mencontohkan, jika kejaksaan memiliki kewenangan untuk menyidik, batasan peran antara penyidik (polisi) dan penuntut umum (kejaksaan) menjadi kabur. Tumpang tindih ini, kata dia, dapat memperlambat proses penanganan perkara, memicu konflik antar lembaga, dan menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para pencari keadilan.

"Oleh sebab itu sudah seharusnya wewenang penyidikan sudahlah tepat ketika berada pada instansi Kepolisian saja sebagaimana hal hanya Kejaksaan dengan fungsi penuntutan, adapun apabila ada ketidakpuasan dari publik terhadap dua Lembaga tersebut ketika menjalankan fungsinya masing-masing, maka harusnya mekanisme supervisi mesti dilakukan dengan ketat dengan mekanisme reward and punishment, bukan menambah atau mengubah kewenangan dasar dari masing-masing institusi tersebut," terangnya.

Sebelumnya, Komisi III DPR mengagendakan penyusunan RUU KUHAP dilakukan pada masa sidang ini. Ketua Komisi III DPR Habiburokhman mengatakan penyusunan ditargetkan selesai pada masa sidang ini yang berakhir pada 21 Maret mendatang.

"Komisi III DPR RI akan segera menyusun dan membahas RUU Hukum Acara Pidana atau KUHAP pada masa sidang ini. Kami targetkan proses penyusunan draf dan naskah akademik selesai pada masa sidang ini," kata Habiburokhman kepada wartawan, Rabu (22/1).

Waketum Gerindra ini menyebut RUU KUHAP akan disetujui menjadi RUU inisiatif DPR dahulu. Kemudian, akan dilakukan proses pembahasan pada masa sidang berikutnya untuk disahkan menjadi UU.

"Masa sidang berikutnya akan segera dibahas sebagai RUU inisiatif DPR," ujarnya.

Habiburokhman menargetkan KUHAP yang baru dapat berlaku bersama dengan berlakunya KUHP pada tanggal 1 Januari 2026. "Pentingnya pengesahan KUHAP ini karena KUHAP adalah hukum formil yang mengoperasikan pemberlakuan KUHP sebagai hukum materiil. Semangat politik hukum KUHAP haruslah sama dengan politik semangat politik hukum yang terkandung dalam KUHP," kata dia.

Lihat juga Video: IJTI Ajak Jurnalis Kawal RUU Penyiaran

[Gambas:Video 20detik]

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Billy, tersangka yang membayar eksekutor untuk menyiramkan air keras ke mahasiswi APMD Yogya, merupakan mahasiswa Universitas Atma Jaya Yogyakarta (UAJY). Billy terdaftar sebagai mahasiswa semester awal di magister hukum.

"Kalau dari database yang ada, yang bersangkutan terdaftar sebagai mahasiswa S-2 magister hukum Atma Jaya," kata Rektor Universitas Atma Jaya Yogyakarta (UAJY), G Sri Nurhartanto, saat dihubungi wartawan, dilansir detikJogja, Jumat (27/12/2024).

Terkait kasus ini, pihak UAJY akan mengambil langkah-langkah tegas. Sri Nurhartanto mengatakan Billy terancam dikenai sanksi drop out (DO) dari kampus.

"Pasti, dong, yang namanya kampus kami punya kode etik mahasiswa, peraturan akademik. Kalau sampai mahasiswa terlibat dalam kasus-kasus kriminal tentu akan ada tingkatan pemberian sanksinya, bahkan kalau perlu sampai dikeluarkan dari Universitas Atma Jaya Yogyakarta," ujar dia.

Meski demikian, proses pemberian sanksi dari kampus akan menunggu proses persidangan selesai. Putusan pengadilan itu menjadi dasar bagi kampus dalam menjatuhkan sanksi.

Selaku rektor, Sri Nurhartanto meminta wakilnya, dekan, dan Kaprodi S-2, terus memantau perkembangan kasus ini.

"Karena ini sangat memalukan kalau betul-betul si otak dari tindak kekerasan penyiraman air keras ini mahasiswa kami. Tentu kami sangat kaget juga dengan hal ini. Tapi tentu kami akan ambil langkah-langkah yang semestinya untuk menegakkan aturan yang di tempat kami," tutur dia.

Baca selengkapnya di sini.

Billy, tersangka yang membayar eksekutor untuk menyiramkan air keras ke mahasiswi APMD Yogya, merupakan mahasiswa Universitas Atma Jaya Yogyakarta (UAJY). Billy terdaftar sebagai mahasiswa semester awal di magister hukum.

"Kalau dari database yang ada, yang bersangkutan terdaftar sebagai mahasiswa S-2 magister hukum Atma Jaya," kata Rektor Universitas Atma Jaya Yogyakarta (UAJY), G Sri Nurhartanto, saat dihubungi wartawan, dilansir detikJogja, Jumat (27/12/2024).

Terkait kasus ini, pihak UAJY akan mengambil langkah-langkah tegas. Sri Nurhartanto mengatakan Billy terancam dikenai sanksi drop out (DO) dari kampus.

"Pasti, dong, yang namanya kampus kami punya kode etik mahasiswa, peraturan akademik. Kalau sampai mahasiswa terlibat dalam kasus-kasus kriminal tentu akan ada tingkatan pemberian sanksinya, bahkan kalau perlu sampai dikeluarkan dari Universitas Atma Jaya Yogyakarta," ujar dia.

Meski demikian, proses pemberian sanksi dari kampus akan menunggu proses persidangan selesai. Putusan pengadilan itu menjadi dasar bagi kampus dalam menjatuhkan sanksi.

Selaku rektor, Sri Nurhartanto meminta wakilnya, dekan, dan Kaprodi S-2, terus memantau perkembangan kasus ini.

"Karena ini sangat memalukan kalau betul-betul si otak dari tindak kekerasan penyiraman air keras ini mahasiswa kami. Tentu kami sangat kaget juga dengan hal ini. Tapi tentu kami akan ambil langkah-langkah yang semestinya untuk menegakkan aturan yang di tempat kami," tutur dia.

Baca selengkapnya di sini.