Yayasan mitra program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kalibata, Jakarta Selatan, yakni Yayasan Media Berkat Nusantara, berjanji mencairkan dana mitra dapur milik Ibu Ira Mesra Destiawati (59). Pihak mitra dapur itu mengaku belum dihubungi terkait niat tersebut.

"Terakhir kirim surat mau ketemu. Belum (dihubungi), saya nunggu proposalnya. Saya udah minta proposal tapi nggak dikasih," kata kuasa hukum mitra dapur MBG di Kalbata, Danna Harly, kepada wartawan, Minggu (27/4/2025).

Danna juga merespons soal bantahan yayasan yang ditudingnya menggelapkan dana. Dia menyerahkan hal itu sepenuhnya ke kepolisian.

"Kita lihat aja nanti di kepolisian. Selain dari polisi ini bakal ada lagi yang nyikat," katanya.

Kemudian, Danna menegaskan proses hukum akan tetap berjalan meskipun nanti tunggakan hampir Rp 1 miliar itu dibayarkan.

"Lanjut sebagai pelajaran, perintah dari atas," tegasnya.

Sebelumnya, yayasan mitra program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kalibata, Jakarta Selatan, yakni Yayasan Media Berkat Nusantara, berjanji mencairkan dana mitra dapur milik Ibu Ira Mesra Destiawati (59). Diketahui tunggakan itu hampir mencapai Rp 1 miliar.

"Kami akan cairkan, dari yayasan akan mencairkan langsung ke rekening Ibu Ira," kata perwakilan yayasan, Mei Imaniar, dalam konferensi pers di Jakarta, dilansir Antara, Jumat (26/4).

Terkait ketentuan tentang transparansi pengeluaran yang uang negara, Mei menyerahkan kepada pihak lain mengikuti arahan dari Badan Gizi Nasional (BGN). Namun pihaknya enggan menyebutkan besaran anggaran terkait Program MBG yang dikelolanya.

Dia menegaskan klaim niat jahat kepada yayasannya adalah sebuah tuduhan.

"Terkait niat jahat atau nggak, itu menurut kami tuh tuduhan yang nggak berdasar dan memang harus dilengkapi lagi," katanya.

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi) Angga Raka Prabowo dan Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg) Juri Ardiantoro diusulkan menjadi juru bicara (jubir) Presiden Prabowo Subianto. Keduanya diusulkan menjadi 'corong' Presiden karena pengalamannya.

"Tadi saya juga mengusulkan Pak Wamen (Komdigi), Pak Juri, karena pengalaman beliau, nanti bisa jadi kita akan minta beliau juga untuk menjadi salah satu juru bicara," kata Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi kepada wartawan, Senin (21/4/2025).

Hal itu disampaikan Prasetyo berkaitan dengan dirinya yang baru-baru ini diminta aktif menjadi jubir Presiden. Di sisi lain, Prasetyo membantah penunjukan dirinya sebagai jubir Presiden untuk menggantikan Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi.

"Kantor Komunikasi Kepresidenan tetap ada, tetap menjalankan tugas seperti biasa," kata Prasetyo.

Prasetyo menjelaskan dia diminta Prabowo aktif membantu menyampaikan program-program pemerintah. Program yang disampaikan mulai dari rencana hingga capaian yang didapat.

"Saya selaku Mensesneg, diminta oleh Bapak Presiden untuk ikut aktif membantu, itu termasuk menteri-menteri teknis lainnya, untuk menyampaikan program-program pemerintah, apa yang sedang dikerjakan oleh pemerintah, sedang direncanakan oleh pemerintah, termasuk keberhasilan-keberhasilan dari program-program tersebut," katanya.

Prasetyo menegaskan pihaknya akan berkoordinasi dengan PCO dalam penyampaian informasi media dan publik. Politikus Gerindra itu juga akan berbagi tugas dengan PCO terkait isu-isu yang akan disampaikan.

"Pasti kita saling berkoordinasi. Dengan PCO kami berkoordinasi, kemudian dengan kementerian-kementerian teknis terkait isu atau bidang atau program, itu pasti kita berkoordinasi. Nggak ada masalah itu. Kita lihat isunya. Kita lihat masing-masing nanti dimana harus menyampaikan. Kita bagi-bagi aja tugasnya, nggak apa-apa," ujarnya.

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Kejaksaan Negeri (Kejari) Buleleng akhirnya menahan dua terpidana penistaan agama saat Nyepi di Desa Sumberkelampok, Kecamatan Gerokgak, Buleleng, Bali, Senin (14/4/2025). Ahmad Zaini dan Muhammad Rasad ditahan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II B Singaraja.

Kasi Intelijen Kejari Buleleng I Dewa Gede Baskara Haryana membenarkan hal tersebut. Ia menyebut Kejari Buleleng sebelumnya melakukan rapat bersama dengan Polres Buleleng pada Minggu (13/4/2025).

"Dalam rapat itu membahas strategi dan cara yang digunakan eksekusi," kata Baskara, Senin.

Ahmad Zaini dan Muhammad Rasad terbukti melakukan penistaan agama saat Hari Raya Nyepi 2023 karena membuka portal masuk menuju Taman Nasional Bali Barat.

Baskara mengatakan eksekusi dilakukan berdasarkan Surat Perintah Pelaksanaan Putusan Pengadilan Nomor: PRINT-23A/N.1.11/Eku.3/01/2025 yang dikeluarkan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Buleleng tanggal 06 Januari 2025 perihal Pelaksanaan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1664 K/Pid/2024 tanggal 16 Desember 2024 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 55/PID/2024/PT. Dps tanggal 31 Juli 2024 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 2/Pid.B/2024/PN. Sgr tanggal 13 Juni 2024.

Saat ini Ahmad Zaini dan Muhammad Rasad ditahan di Lapas Kelas II B Singaraja untuk menjalani hukuman penjara masing-masing selama 4 bulan.

Sebelumnya, Ahmad Zaini dan Muhammad Rasyad, dijatuhi hukuman percobaan. Keduanya divonis pidana selama enam bulan penjara dengan masa percobaan selama satu tahun.

Vonis hukuman percobaan terhadap Ahmad Zaini dan Muhammad Rasyad dijatuhkan majelis hakim dalam persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Singaraja. Kedua terdakwa diputus bersalah karena telah ngotot rekreasi ke Pantai Prapat Agung, Taman Nasional Bali Barat (TNBB) saat Nyepi.

"Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali jika di kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena para terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan masing-masing selama satu tahun berakhir," kata majelis hakim pimpinan I Made Bagiarta di PN Singaraja, Kamis (13/6/2024).

Video: Isa Zega Kembali Dilaporkan ke Polisi Terkait Penistaan Agama

Video: Isa Zega Kembali Dilaporkan ke Polisi Terkait Penistaan Agama

Kasus langka terjadi di Thailand. Seorang warga negara asing, yang berprofesi sebagai dosen, didakwa menghina raja dan terancam hukuman berat sesuai hukum lese majeste yang berlaku.

Adalah akademisi terkemuka Amerika Serikat (AS) di Thailand Paul Chambers yang menghadapi tuntutan. Dia dinilai menghina Raja Maha Vajiralongkorn.

Itu merupakan kasus langka hukum lese majeste menyasar warga negara asing. Polisi kerajaan mengajukan pengaduan terhadap Chamber yang merupakan pengajar di Universitas Naresuan karena komentar dia saat diskusi online.

"Chambers dituduh menghindar atau menunjukkan kebencian terhadap raja, ratu, pewaris takhta, atau wali kerajaan," demikian surat panggilan polisi Thailand dilansir AFP, Sabtu (5/4/2025).

Dia juga dianggap menyebarkan data palsu yang bisa mengancam keamanan nasional.

Chambers mengatakan tuduhan itu bermula dari pernyataan yang dibuat saat webinar pada 2024. Ketika itu, dia membahas hubungan militer Thailand dan monarki selama sesi tanya jawab.

"Saya yakin saya orang non-Thailand pertama dalam beberapa tahun terakhir yang menghadapi tuduhan ini," kata dia.

Meski merasa terintimidasi, Chambers merasa mendapat banyak dukungan dari rekan-rekan dia di universitas dan kedutaan AS.

Raja Thailand selama ini memang anti-kritik. Bagi siapa saja yang dianggap menghina atau bahkan mengkritik bisa dihukum hingga 15 tahun penjara.

Pengkritik bisa dikenai pasal 112 dalam undang-undang pencemaran nama baik kerajaan. Para pengamat menilai cara ini sebagai upaya kerajaan membungkam perbedaan pendapat.

Tentang Lese Majeste

Dikutip dari BBC, lese majeste adalah istilah hukum yang berasal dari bahasa Prancis, yang secara harfiah berarti kejahatan terhadap yang berdaulat. Secara umum, lese majeste merujuk pada tindakan atau ucapan yang dianggap menghina atau merendahkan kepala negara, penguasa, atau simbol-simbol negara.

Lese majeste mencakup berbagai tindakan, mulai dari penghinaan langsung hingga kritik yang dianggap merusak martabat penguasa atau negara. Interpretasi dan penerapan hukum lese majeste bervariasi di setiap negara, tergantung pada sistem hukum dan budaya politiknya.

Konsep lese majeste memiliki akar sejarah yang panjang, terutama di negara-negara monarki. Pada masa lalu, tindakan lese majeste sering kali dihukum dengan sangat berat, bahkan hukuman mati.

Nah, di Thailand lese majeste adalah pasal yang melindungi anggota senior keluarga kerajaan Thailand dari hinaan atau ancaman. Berdasarkan pasal 112 hukum pidana Thailand, seseorang yang "merusak nama baik, menghina, atau mengancam raja, ratu, putra mahkota, atau bangsawan" akan dihukum penjara hingga 15 tahun.

Aturan itu tidak berubah sejak pemberlakuan hukum pidana pertama Thailand pada 1908, kecuali ketika sanksi dalam pasal lese majeste diperkuat pada 1976.

Lese majeste juga muncul saat konstitusi Thailand diamendemen. Bunyinya, "Raja harus ditempatkan di singgasana dalam posisi yang disanjung dan tidak boleh dicemari. Tiada seorang pun boleh menyampaikan tuduhan atau aksi dalam bentuk apapun terhadap Raja."

Akan tetapi, tidak definisi yang jelas tentang hinaan terhadap kerajaan. Delik aduan lese majeste bisa disampaikan siapa saja dan terhadap siapa saja. Setiap delik aduan itu harus diselidiki secara formal oleh kepolisian.

Meski demikian, rincian tentang aduan kasus lese majeste jarang diungkap ke publik lantaran aparat khawatir pelanggaran yang sama bisa diulang khalayak umum.

Para pengkritik menilai pemaknaan lese majeste terlalu luas dan hukumannya terlalu keras.

Mencicipi Durian Khas Medan yang Lezat, Sumatera Utara

Mencicipi Durian Khas Medan yang Lezat, Sumatera Utara

Komnas HAM meminta Kementerian Komdigi mengevaluasi dan mengawasi ketat penggunaan aplikasi pertemanan dan kencan online di Indonesia.

Hal ini disampaikan menyusul kasus dugaan pencabulan terhadap anak di bawah umur oleh eks Kapolres Ngada Fajar Widyadharma.

"Melakukan evaluasi secara menyeluruh dan pengawasan ketat terhadap penggunaan aplikasi pertemanan dan kencan online (aplikasi MiChat dan sejenisnya)," kata Koordinator Subkomisi Penegakan HAM, Uli Parulian Sihombing dalam keterangannya, Minggu (30/3).

Komnas HAM mengingatkan penggunaan aplikasi pertemanan dan kencan online itu menimbulkan dampak serius terhadap peristiwa prostitusi dan tindak pidana perdagangan orang.

Mereka juga meminta Komdigi memerhatikan penggunaan aplikasi itu serta dampaknya bagi tumbuh kembang dan gaya hidup anak remaja.

Dalam kasus yang menjerat Kapolres Ngada ini, Komnas HAM juga meminta kepolisian, Pemda NTT, dan Pemkot Kupang melakukan pemeriksaan kesehatan secara menyeluruh terhadap ketiga korban anak dalam kasus ini.

Komnas HAM menyatakan langkah itu diambil untuk memastikan ketiga korban anak dalam kondisi yang sehat dan tidak mendapatkan transmisi penyakit apapun sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual dan eksploitasi.

"Mengingat hasil pemeriksaan kesehatan terhadap salah satu korban anak positif terinfeksi penyakit menular seksual," ucap Uli.

Komisi Nasional (Komnas) Hak Asasi Manusia (HAM) mengungkapkan motif eks Kapolres Ngada, AKBP Fajar Widyadharma Lukman Sumaatmaja, merekam dan menyebarluaskan video asusila terhadap I (6) seorang anak di bawah umur di Hotel Kristal, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT). Komnas HAM menemukan Fajar melakukan untuk sekadar bersenang-senang.

"Video yang direkam dan disebarluaskan oleh saudara Fajar dilakukan tanpa concern korban anak 6 tahun dan dilakukan sebagai bentuk kesenangan karena berhasil mencabuli anak di bawah umur," ujar Koordinator Sub Komisi Penegakan HAM Komnas HAM, Uli Parulian Sihombing, dalam siaran pers, dikutip detikBali, Sabtu (29/3/2025).

Komnas HAM menegaskan telah terjadi pelanggaran HAM yang dilakukan oleh AKBP Fajar terhadap I. Menurut Komnas HAM, Fajar selaku aparat penegak hukum menggunakan relasi kuasa untuk melakukan pencabulan terhadap I yang merupakan anak perempuan di bawah umur.

Kemudian, merekam aktivitas pencabulan tersebut dan menyebarluaskan hasil rekaman tersebut. Bentuk perbuatan lainnya adalah tindakan asusila yang dilakukan Fajar terhadap anak perempuan berusia 13 dan 16 tahun.

"Tindak pidana kekerasan seksual dan eksploitasi yang dilakukan oleh saudara Fajar patut diduga terlaksana secara sistematis dan melibatkan
perantara yang harus diungkap keberadaan dan peran sertanya oleh Polda NTT dalam terjadinya tindak pidana kekerasan seksual dan eksploitasi terhadap anak oleh Saudara Fajar," tegas Uli.

Komnas HAM juga menilai Fajar telah melakukan pelanggaran berat terhadap hak anak untuk mendapatkan rasa aman dan bebas dari tindak kekerasan. Termasuk kekerasan seksual dan eksploitasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dan UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Video: Eks Kapolres Ngada Pakai Baju Tahanan, Resmi Jadi Tersangka

Video: Eks Kapolres Ngada Pakai Baju Tahanan, Resmi Jadi Tersangka

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengungkap sosok seorang perempuan berinisial V dalam pusaran kasus pencabulan anak yang diduga dilakukan eks Kapolres Ngada AKBP Fajar Widyadharma Lukman Sumaatmaja.

Sosok perempuan berinisial V tersebut diduga berperan sebagai perantara untuk mencari anak di bawah umur atas permintaan dari AKBP Fajar.

Perempuan berinisial V kemudian membawa perempuan F (yang kini menjadi tersangka) kepada AKBP Fajar. Perempuan V juga meminta kepada F untuk mengaku sebagai anak SMP.

Sosok perempuan V ini terungkap dari temuan dan rekomendasi Komnas HAM dalam kasus tindak pidana kekerasan seksual dan eksploitasi anak oleh AKBP Fajar.

"Sdr. Fajar menggunakan perantara Sdri. V untuk mencari anak di bawah umur. Sdri. V kemudian meminta Sdri. F (tersangka usia 20 tahun) untuk mengaku sebagai anak Sekolah Menengah Pertama kepada Sdr. Fajar," kata Koordinator Subkomisi Penegakan HAM Uli Parulian Sihombing melalui keterangan tertulis yang diterima CNNIndonesia.com, Jumat (28/3).

Dalam rilis tertulis Komnas HAM, Uli menyebut Komnas HAM telah meminta keterangan dari dua korban anak berusia 13 tahun dan 16 tahun. Termasuk orangtua korban anak berusia enam tahun dan juga tersangka perempuan F yang membantu AKBP Fajar melakukan tindak pidana kekerasan seksual.

Selain itu kata Uli, Komnas HAM meminta keterangan dari Direktorat Tindak Pidana PPA dan PPO Bareskrim Polri dan Ditreskrimum Polda NTT terkait penyelidikan dan penyidikan kasus tersebut.

"Melakukan peninjauan lokasi dan permintaan keterangan saksi-saksi di tempat kejadian perkara," ujar Uli.

Dari hasil pemeriksaan dan penelusuran itulah, Komnas HAM mendapatkan temuan bahwa tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan AKBP Fajar telah melibatkan perantara dan atau melalui aplikasi pesan.

AKBP Fajar juga telah menggunakan perantara perempuan berinisial V untuk mencari anak dibawah umur. Sosok V kemudian meminta dan membawa perempuan F kepada AKBP Fajar.

Melalui F juga, AKBP mendapat anak atau perempuan yang lebih muda dengan alasan suka bermain dengan anak perempuan.

"Sdr. Fajar juga meminta Sdri. F untuk dibawakan anak perempuan yang lebih muda dengan alasan suka bermain dengan anak perempuan," jelas Uli.

Menurut Uli, Komnas HAM juga mendapat keterangan dari F bahwa dia tidak tahu jika anak berusia enam tahun yang dibawanya sesuai permintaan AKBP Fajar untuk dicabuli.

"Tanpa diketahui Sdri. F, Sdr. Fajar mencabuli dan merekam perbuatan asusila tersebut," katanya.

Disampaikan Uli, video yang direkam dan disebarluaskan oleh AKBP Fajar dilakukan tanpa konsen dari korban anak berusia enam tahun. 

Selain melakukan kekerasan seksual terhadap anak berusia enam tahun, Komnas HAM juga mendapatkan fakta jika AKBP Fajar juga telah melakukan tindakan asusila terhadap anak berusia 16 tahun dan 13 tahun. Untuk anak 16 tahun yang ditemukan melalui aplikasi MiChat.

Lalu melalui perantara dari anak 16 tahun itu juga, AKBP Fajar meminta agar dibawakan anak berusia 13 tahun lagi. Dan anak berusia 13 tahun tersebut juga mendapat tindakan asusila dari AKBP Fajar.

Uli juga membeberkan temuan dari hasil penelusuran, AKBP Fajar setidaknya telah melakukan tujuh kali pemesanan kamar atas nama dirinya di beberapa hotel di Kota Kupang.

Berdasarkan temuan tersebut Komnas HAM menegaskan bahwa telah terjadi pelanggan HAM yang dilakukan AKBP Fajar terhadap anak berusia enam tahun.

Sementara itu, Direktur Reserse Kriminal Umum Polda NTT, Kombes Pol. Patar Silalahi yang dimintai konfirmasi terkait sosok perempuan berinisial V yang diungkap Komnas HAM belum merespon permintaan konfirmasi dari CNNIndonesia.com.

Pengadilan Federal Malaysia membatalkan vonis hukum gantung terhadap enam remaja yang sebelumnya dihukum karena menyetrika teman hingga tewas.

Malay Mail melaporkan putusan itu ditetapkan Pengadilan Federal pada 28 Februari lalu, dengan alasan bahwa keenam remaja tidak dapat dihukum karena membunuh dan bersekongkol dalam pembunuhan remaja bernama Zulfarhan Osman Zulkarnain lantaran tak ada cukup bukti.

Pengadilan Federal pun memutuskan untuk menjatuhkan hukuman 18 tahun penjara kepada mereka karena menilai para remaja itu lebih terbukti melakukan persekongkolan dalam kejahatan yang lebih ringan berdasarkan Pasal 304 (a) KUHP.

Keenam remaja ini sendiri merupakan siswa Universiti Pertahanan Nasional Malaysia, dikutip dari Malay Mail. Mereka masing-masing bernama Muhammad Akmal Zuhairi Azmal (OKT1), Muhammad Azamuddin Mad Sofi (OKT2), Muhammad Najib Mohd Razi (OKT3), Muhammad Afif Najmudin Azahat (OKT4), Mohamad Shobirin Sabri (OKT5), dan Abdoul Hakeem Mohd Ali (OKT6).

Zulfarhan Osman Zulkarnain tewas pada 2017 usai dirundung dan disetrika hingga tewas oleh teman-teman satu sekolahnya.

Perundungan dan penyiksaan itu terjadi usai Zulfarhan dituduh mencuri laptop OKT1.

Zulfarhan kemudian disiksa di asrama mereka sebanyak tiga kali. Pertama, ia dikeroyok ramai-ramai pada 21 Mei dini hari. Kedua, ia dipukul lagi ramai-ramai pada 22 Mei dini hari.

Ketiga, pada 22 Mei pagi, tangan dan kakinya diikat dan OKT1 hingga OKT5 menempelkan setrika panas ke tubuhnya, termasuk alat vitalnya, atas instruksi OKT6.

Pada 2017, OKT1 hingga OKT5 pun didakwa membunuh Zulfarhan berdasarkan Pasal 302 dan Pasal 304 KUHP, sementara OKT6 didakwa bersekongkol dalam pembunuhan tersebut.

Pada 2 November 2021, Pengadilan Tinggi Malaysia menyatakan OKT1 hingga OKT5 bersalah berdasarkan Pasal 304 (a) KUHP, yang mengatur kejahatan yang lebih ringan. OKT6 sementara itu dinyatakan bersalah karena bersekongkol dengan kelima lainnya.

Pada 23 Juli 2024, panel tiga hakim kompak menyetujui bahwa OKT1 hingga OKT5 bersalah atas pembunuhan Zulfarhan berdasarkan Pasal 302 KUHP. OKT6 pada saat ini dinyatakan bersalah karena bersekongkol dengan mereka.

Dalam pengadilan banding itu, keenam terdakwa dijatuhi hukuman mati.

Putusan itu berbeda dengan putusan panel tiga hakim di pengadilan tertinggi Malaysia kali ini. Keenam remaja perundung itu hanya dijatuhi hukuman sesuai vonis Pengadilan Tinggi yang lebih ringan, yakni 18 tahun penjara.

Polri menetapkan eks Kapolres Ngada AKBP Fajar Widyadharma Lukman Sumaatmaja sebagai tersangka kasus narkoba dan asusila. Ini penampakannya saat dihadirkan dalam konferensi pers, hari ini.

"Hari ini statusnya adalah sudah menjadi tersangka dan ditahan di Bareskrim Polri," kata Karowabprof Divpropam Polri Brigjen Agus Wijayanto dalam konferensi pers di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis (13/3/2025) dilansir detikNews.

Mabes Polri pun menampilkan AKBP Fajar dalam jumpa pers hari ini, Kamis (13/3/2025). AKBP Fajar mengenakan baju tahanan dan bermasker hitam.

Fajar telah ditempatkan di pengamanan khusus (patsus) selama proses penyelidikan. Kasus ini ditangani cepat dan hati-hati karena melibatkan korban yang berusia anak-anak.

"Divpropam Polri terhadap perkara ini setelah ada informasi dari Divhubinter telah melakukan pengamanan khusus Divpropam dimulai tanggal 24 Februari sampai hari ini 13 Maret," ucapnya.

Fajar ditangkap pada Kamis (20/2) oleh Pengamanan Internal (Paminal) Polda NTT mendampingi Divisi Propam Mabes Polri. Sejak penangkapan hingga saat ini, Fajar masih ditahan di Mabes Polri untuk diperiksa.

Terjerat Narkoba dan Skandal Pedofilia

Sebelumnya diberitakan, Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri menangkap Kapolres Ngada, Nusa Tenggara Timur (NTT), AKBP Fajar Widyadharma Lukman Sumaatmaja. Dia ditangkap diduga karena kasus narkoba dan asusila.

Kabid Humas Polda NTT Kombes Henry Novika Chandra menjelaskan mantan Kapolres Sumba Timur itu ditangkap pada Kamis (20/2). Saat itu, Pengamanan Internal (Paminal) Polda NTT mendampingi Divisi Propam Mabes Polri untuk melakukan pengamanan. Sejak penangkapan hingga saat ini, Fajar masih ditahan di Mabes Polri untuk diperiksa.

"Yang bersangkutan tengah menjalani pemeriksaan di Propam Mabes Polri," jelas Kabid Humas Polda NTT Kombes Henry Novika Chandra, dalam keterangan tertulis, dilansir detikBali, Senin (3/3).

Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirreskrimum) Polda NTT, Kombes Patar Silalahi, menjelaskan, awalnya Divisi Hubungan Internasional (Divhubinter) Polri dikontak oleh Australian Federation Police (AFP) terkait adanya video dugaan kekerasan seksual pada anak yang terjadi di Kota Kupang.

Ditreskrimum Polda NTT pun segera melakukan penyelidikan dan klarifikasi terhadap pemilik hotel yang diduga menjadi lokasi pencabulan. Terungkap pula terduga pelaku, AKBP Fajar yang memesan kamar hotel dengan identitas berupa fotokopi SIM.

"Dalam pengecekannya, ternyata anggota Polri di Polda NTT. Untuk memastikan, maka kami mencari data di SDM Polda NTT," jelas Patar.

Terkuak bahwa Fajar memesan anak berusia 6 tahun untuk dicabuli di salah satu hotel di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT). Sudah satu korban berhasil diidentifikasi.

"Kalau untuk korban yang jelas di kami satu orang saja itu yang berinisial I. Itu pencabulan ya," ujar Patar.

Fajar pun kini dilakukan penempatan khusus (patsus) di Markas Besar (Mabes) Polri atas dugaan pencabulan anak di bawah umur.

"Ya, telah menjalani penempatan khusus (patsus) di Mabes Polri sejak akhir Februari 2025," ujar Patar.

Video: Eks Kapolres Ngada Pakai Baju Tahanan, Resmi Jadi Tersangka

Video: Eks Kapolres Ngada Pakai Baju Tahanan, Resmi Jadi Tersangka

AKBP Fajar Widyadharma Lukman Sumaatmaja ditangkap karena diduga terlibat kasus narkoba dan asusila. Dia juga sudah dicopot dari jabatan Kapolres Ngada.

Mabes Polri menampilkan AKBP Fajar dalam jumpa pers hari ini, Kamis (13/3/2025). AKBP Fajar mengenakan baju tahanan dan bermasker hitam. AKBP Fajar sudah ditetapkan sebagai tersangka.

Sebelumnya, Kabid Humas Polda NTT Kombes Henry Novika Chandra menjelaskan mantan Kapolres Sumba Timur itu ditangkap pada Kamis (20/2). Saat itu, Pengamanan Internal (Paminal) Polda NTT mendampingi Divisi Propam Mabes Polri untuk melakukan pengamanan. Sejak penangkapan hingga saat ini, Fajar masih ditahan di Mabes Polri untuk diperiksa.

"Yang bersangkutan tengah menjalani pemeriksaan di Propam Mabes Polri," jelas Henry.

Dia menegaskan Fajar akan dikenai tindakan tegas jika dalam pemeriksaan terbukti melakukan pelanggaran atau tindak pidana. Dia menambahkan, apabila seorang perwira menengah (pamen) yang menjabat suatu jabatan strategis di lingkungan Polri terbukti melakukan pelanggaran, kewenangan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan akan diambil alih oleh Divisi Propam Polri, sesuai dengan prosedur dan aturan yang berlaku.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Anggota Komisi III DPR RI, Nasir Djamil, mengapresiasi langkah Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mencopot dan memproses eks Kapolres Ngada AKBP Fajar Widyadharma Lukman Sumaatmaja yang terlibat kasus narkoba dan asusila. Nasir menanti proses hukum dan sidang etik terhadap AKBP Fajar.

"Sudah tepat Kapolri mencopot Kapolres Ngada. Langkah selanjutnya diproses secara etik dan hukum," ujar Nasir kepada wartawan, Kamis (13/3/2025).

Nasir mengungkit aspirasi masyarakat yang menginginkan AKBP Fajar dipecat secara tidak hormat jika terbukti melakukan tindakan tersebut. Dia juga menyatakan perbuatan AKBP Fajar keji jika terbukti.

"Sejumlah masyarakat menyampaikan agar Kapolres itu dipecat dengan tidak hormat jika terbukti melakukan perbuatan keji dan memalukan tersebut sebagaimana yang diberitakan di sejumlah media," kata Nasir Djamil.

Jabatan Kapolres Ngada kini diisi oleh AKBP Andrey Valentino. Ia sebelumnya menjabat Kapolres Nagakeo. AKBP Fajar sebelumnya ditangkap Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri diduga karena kasus narkoba dan asusila.

Komisioner Kompolnas, Choirul Anam, melihat proses kasus ini berjalan lama. Namun, kata Anam, ternyata hal itu terjadi karena penguraian konstruksi peristiwanya membutuhkan waktu yang tidak sedikit.

"Saat ini proses untuk etik dan pidana sedang berjalan dalam waktu dekat akan digelar sidangnya dan akan segera menetapkan tersangka, itu update yang kami peroleh," kata Anam.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Kapolri Jenderal Listyo Sigit mencopot AKBP Fajar Widyadharma Lukman Sumaatmaja dari jabatan Kapolres Ngada dan menyidang etik serta memproses pidana dalam kasus asusila dan narkoba. Anggota Komisi III DPR Nazaruddin Dek Gam mengapresiasi langkah yang ditempuh Kapolri.

"Tentu kita mengapresiasi Pak Kapolri yang sudah mencopot Kapolres Ngada dan kita minta Kapolri untuk menghukum Kapolres tersebut," kata Dek Gam kepada wartawan, Kamis (13/3/2025).

Dek Gam geram dengan kasus yang dilakukan eks Kapolres Ngada itu. Dia menyebutkan kelakuan eks Kapolres Ngada sudah mencoreng negara.

"Ini kan kurang ajar dia, masa dia anak-anak disikat sama dia, bikin malu Polri. Bukan hanya Polri, tapi negara yang malu," kata Dek Gam.

Jabatan Kapolres Ngada kini diisi oleh AKBP Andrey Valentino. Ia sebelumnya menjabat Kapolres Nagakeo. AKBP Fajar sebelumnya ditangkap Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri diduga karena kasus narkoba dan asusila.

Komisioner Kompolnas, Choirul Anam, melihat proses kasus ini berjalan lama. Namun, ternyata, kata Anam, hal itu karena penguraian konstruksi peristiwanya membutuhkan waktu yang tidak sedikit.

"Saat ini proses untuk etik dan pidana sedang berjalan dalam waktu dekat akan digelar sidangnya dan akan segera menetapkan tersangka, itu update yang kami peroleh," kata Anam.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini