JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas mengungkap sejumlah alasan pemerintah meminta DPR RI segera menuntaskan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengelolaan Ruang Udara.

Menurutnya, pemerintah melihat banyak urgensi untuk menuntaskan pembahasan dan mengesahkan RUU tersebut menjadi UU.

Di antaranya adalah belum adanya payung hukum mengenai pengelolaan ruang udara, hingga kerap ditemukannya pelanggaran oleh pesawat asing.

“Pimpinan dan Anggota Pansus yang terhormat, adapun urgensi RUU Pengelolaan Ruang Udara antara lain belum adanya payung hukum pengelolaan ruang udara,” ujar Supratman di Gedung DPR RI, Selasa (29/4/2025).

“Kemudian pelanggaran wilayah udara yang dilakukan oleh pesawat udara atau wahana udara asing, termasuk pelanggaran kawasan udara terlarang dan terbatas,” sambungnya.

Selain itu, lanjut Supratman, pemerintah merasa perlu adanya aturan yang terkait pelarangan wilayah udara dan pemidanaan terhadap pelanggar.

Supratman menambahkan, RUU Pengelolaan Ruang Udara juga diharapkan dapat mengatur secara komprehensif penggunaan drone oleh masyarakat sipil.

“Belum adanya ketentuan atau pengaturan tentang pelarangan wilayah udara dalam hukum positif Indonesia. Kemudian, belum adanya ketentuan pemidanaan pelanggaran wilayah udara yang selama ini hanya bersifat administratif,” tutur Supratman.

“Belum ada pengaturan kegiatan penggunaan wahana udara dan pesawat udara tanpa awak seperti drone, baik oleh masyarakat maupun instansi pemerintah dengan tujuan yang beragam,” pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, pemerintah melalui Supratman menyerahkan daftar inventarisasi masalah (DIM) untuk RUU Pengelolaan Ruang Udara dari pemerintah, Selasa (29/4/2025).

Penyerahan dilakukan dalam rapat Panitia Khusus (Pansus) Pembahasan RUU Pengelolaan Ruang Udara yang dipimpin oleh Endipat Wijaya.

Dalam rapat itu, Supratman menegaskan bahwa RUU tersebut sudah pernah dibahas oleh DPR RI 2019-2024, tetapi di-carry over ke periode saat ini.

Politikus Gerindra itu pun berharap pembahasan RUU Pengelolaan Ruang Udara ini bisa dituntaskan dan disahkan menjadi UU oleh DPR RI periode saat ini.

“Oleh sebab itu, pada kesempatan ini kami mewakili Presiden menyampaikan urgensi perlunya Rancangan Undang-Undang tentang Pengelolaan Ruang Udara untuk disetujui sesegera mungkin menjadi Undang-Undang,” jelas Supratman.

Ketua Pansus Pengelolaan Udara, Endipat Wijaya menjelaskan, terdapat kurang lebih 300 DIM yang diserahkan pemerintah.

Sebanyak 29 di antaranya berkaitan dengan substansi.

Selain itu, lanjut Endipat, terdapat 11 DIM yang tidak berkaitan substansi dan ada 40 di antaranya adalah DIM Tambahan.

“Kami sudah sepakat karena kami juga sudah ditugaskan dalam fraksi kami masing-masing untuk melanjutkan pembahasan RUU ini. Semua dari fraksi pada intinya menyetujui pembahasan yang tadi Bapak Menteri sampaikan,” kata Endipat.

JAKARTA, KOMPAS.com - Di DPR, Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas menyerahkan daftar inventarisasi masalah (DIM) untuk Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengelolaan Ruang Udara agar RUU ini segera dijadikan UU.

"Pada kesempatan ini kami mewakili Presiden menyampaikan urgensi perlunya Rancangan Undang-Undang tentang Pengelolaan Ruang Udara untuk disetujui sesegera mungkin menjadi Undang-Undang,” jelas Supratman di Gedung DPR, Jakarat, Selasa (29/4/2025).

Penyerahan DIM RUU Pengelolaan Ruang Udara dilakukan dalam rapat Panitia Khusus (Pansus) Pembahasan RUU Pengelolaan Ruang Udara yang dipimpin oleh Endipat Wijaya.

Dalam rapat itu, Supratman menegaskan bahwa RUU tersebut sudah pernah dibahas oleh DPR RI 2019-2024, tetapi di-carry over ke periode saat ini.

“Pada 25 September 2024 RUU ini telah dibahas dalam Rapat Kerja Pansus DPR, yang menetapkan RUU ini dalam hal ini adalah RUU Pengelolaan Ruang Udara, di-carry over ke periode DPR RI tahun 2024-2029,” ujar Supratman di Gedung DPR RI, Selasa (29/4/2025).

Supratman menekankan bahwa pemerintah memandang penting pembahasan dan penyelesaian RUU Pengelolaan Ruang Udara pada periode saat ini.

Keberadaan RUU tersebut dianggap penting agar ruang udara yang dimiliki Indonesia bisa dikelola secara maksimal untuk kepentingan bangsa dan negara.

“Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia memiliki posisi dan nilai strategis, sehingga ruang udara di atas wilayah negara perlu dikelola secara tepat guna, berhasil guna, dan berkelanjutan,” kata Supratman.

Politikus Gerindra itu pun berharap pembahasan RUU Pengelolaan Ruang Udara ini bisa dituntaskan dan disahkan menjadi UU oleh DPR RI periode saat ini.

Ketua Pansus Pengelolaan Udara, Endipat Wijaya, menjelaskan terdapat kurang lebih 300 DIM yang diserahkan pemerintah.

Sebanyak 29 di antaranya berkaitan dengan substansi.

Selain itu, lanjut Endipat, terdapat 11 DIM yang tidak berkaitan substansi dan ada 40 di antaranya adalah DIM Tambahan.

“Kami sudah sepakat karena kami juga sudah ditugaskan dalam fraksi kami masing-masing untuk melanjutkan pembahasan RUU ini. Semua dari fraksi pada intinya menyetujui pembahasan yang tadi Bapak Menteri sampaikan,” kata Endipat.

Adapun anggota Pansus DPR RI untuk RUU Pengelolaan Ruang Udara ini diisi oleh Junico Siahaan, I Wayan Sudirta, Hasanuddin Wahid, TB Hasanuddin, Amelia Anggraini, dan Nurul Arifin.

Sementara dari pihak pemerintah, Presiden Prabowo Subianto menugaskan Menteri Pertahanan, Menteri Perhubungan, dan Menteri Hukum untuk menjadi perwakilan dalam pembahasan RUU ini.

Diberitakan sebelumnya, DPR RI resmi membentuk Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengelolaan Ruang Udara.

Pembentukan ini ditetapkan Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir dalam Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (6/3/2025).

Menurut Adies, keputusan ini diambil berdasarkan hasil Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Badan Musyawarah DPR RI tanggal 5 Maret 2025.

“Sesuai dengan hasil Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Badan Musyawarah DPR RI, antara pimpinan DPR dan pimpinan fraksi-fraksi tanggal 5 Maret 2025, memutuskan bahwa telah dibentuk Pansus Rancangan Undang-Undang tentang Pengelolaan Ruang Udara,” ucap Adies.

JAKARTA - Mudir 'Ali Jam'iyyah Ahlith Thariqah Al-Mu'tabarah An-Nahdliyah (JATMAN) 2024-2029 Prof KH Ali Masykur Musa telah menemui Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Atgas di Kantor Kementerian Hukum (Kemenkum), Jalan Rasuna Said Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (22/4/2025).

Usai menemui Menkum Supratman, Ali Masykur mengumumkan keabsahan JATMAN sebagai satu-satunya badan otonom (banom) yang fokus pada pengamalan dan pengembangan ajaran tarekat di bawah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama ( PBNU ).

?(Kedatangan kami) melaporkan hasil Kongres dan setelah mendapatkan SK dari PBNU tertanggal 21 Januari yang lalu, dari pembicaraan yang ada beliau menyambut baik banom di lingkungan NU, namanya JATMAN,? kata Kiai Ali.

Kiai Ali mengatakan, JATMAN ini adalah organisasi yang tidak ada masalah dari segi hukum. ?Jadi dengan demikian, JATMAN sejak 1957 adalah sekarang tegak lurus di bawah kepemimpinan dan organisasi di bawah PBNU," tuturnya.

Dia pun meminta para pengurus dan ahli tarekat di lingkungan JATMAN agar tetap membina umat dengan pengamalannya masing-masing. ?Kami mohon semuanya tetap mengemban amanah membina umatnya dalam hal ini pengamal thariqah masing-masing di lingkungan NU. Jadi kita harus istikamah di jalan khidmah Nahdlatul Ulama melalui banom Jam'iyyah Ahlith Thariqah Al-Mu'tabarah An-Nahdliyyah," ujarnya.

Dia membeberkan, Menkum mengajak JATMAN untuk mengupayakan kesadaran hukum melalui penguatan spiritualitas. Nantinya, bakal ada kerja sama lebih lanjut soal itu.

"Pak Menteri tadi mengajak JATMAN nanti ada program-program yang bersifat penyadaran hukum, budaya hukum untuk melahirkan spiritualitas hukum. JATMAN akan diajak, menjadi partner dari Kementerian Hukum untuk menyadarkan masyarakat luas kesadaran spiritualitas hukum itu sangat penting," kata Andi.

Adapun mengenai organisasi tarekat yang bermunculan, Kiai Ali menegaskan bahwa berdasarkan pertemuan dengan Menkum maka tidak ada yang lebih absah dibanding JATMAN. Namun, ia tidak melarang siapa pun mendirikan organisasi thariqah karena itu hak pribadi.

"Tadi kami juga laporkan dengan kementerian bahwa memang ada lahir dua mukhtabar ini, JATMA Aswaja dan beliau mengatakan tidak ada hubungan antara JATMA Aswaja dan JATMAN. Kalau yang NU menjadi banom NU tegak lurus namanya JATMAN tapi kalau menyangkut hak individu, hak organisasi, selama orang mendirikan memenuhi syarat ya itu hak beliau," katanya.

"Jadi dengan demikian kami bersyukur beliau menyatakan yang banom di lingkungan Nahdlatul Ulama adalah JATMAN sedangkan yang JATMA Aswaja tidak ada hubungannya dengan Nahdlatul Ulama," sambungnya.

Lebih lanjut Kiai Ali mengatakan, di NU tidak ada faksi-faksi, termasuk dalam dunia tarekat karena yang berlabel resmi PBNU hanyalah JATMAN. Maka dengan demikian, kata dia, sesungguhnya tidak ada lagi permasalahan di lingkungan organisasi thariqah Nahdlatul Ulama.

?Kalau urusan organisasi thariqah yang tidak ada labelnya JATMAN kan banyak, tidak hanya JATMA Aswaja, dan itu hak dari warga negara untuk berorganisasi. Kami mohon yang di Nahdlatul Ulama kami mohon istiqamah, berkhidmah menjalankan tugas-tugas spiritualitas di dalam JATMAN, dan kaifiyat serta thariqah yang dipahami dijalankan masing-masing seluruh thariqah yang bernaung di dalam JATMAN," pungkasnya.

KOMPAS.com - Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) mendesak Menteri Hukum (Menkum) RI Supratman Andi Agtas untuk segera menindaklanjuti putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta Nomor 217 Tahun 2024.

Putusan tersebut menetapkan pemulihan status badan hukum PSHT di bawah kepemimpinan Muhammad Taufiq, yang sebelumnya pernah diterbitkan Kemenkumham namun kemudian ditarik.

"Kita sangat mengharapkan kepada Menteri Hukum untuk menindaklanjuti putusan tersebut dengan memulihkan kembali badan hukum PSHT yang pernah diterbitkan oleh Kemenkumham tetapi kemudian di-takedown (dihapus)," ujar Ketua Umum PSHT Muhammad Taufiq saat acara Halal Bihalal Pengurus Pusat PSHT di Museum Purna Bhakti Pertiwi, TMII, Jakarta Timur, Minggu (20/4/2025).

Apa Dasar Hukum Tuntutan PSHT?

Taufiq menjelaskan, selain putusan PTUN, terdapat pula dasar hukum kuat dari putusan Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung (MA) Nomor 68 Tahun 2022 yang memperkuat posisinya sebagai pihak yang sah mendaftarkan badan hukum PSHT.

PTUN Jakarta bahkan telah mengirimkan surat Nomor 614 tertanggal 11 Februari 2025 kepada Menkumham, yang juga ditembuskan kepada Presiden Prabowo Subianto dan Ketua DPR RI Puan Maharani.

Surat tersebut berisi permohonan pemulihan objek sengketa kepengurusan PSHT agar dikabulkan.

"Kami minta Menkum segera mematuhi dan melaksanakan perintah PTUN tersebut untuk mewujudkan kepastian hukum," tegas Taufiq.

Mengapa Dualisme Kepengurusan PSHT Merugikan?

Taufiq menuturkan, dualisme kepengurusan PSHT menimbulkan dampak signifikan, terutama dalam pengembangan karier atlet pencak silat dari PSHT.

Ia menyampaikan, banyak atlet dari PSHT yang terhambat untuk berpartisipasi dalam berbagai kejuaraan karena konflik legalitas organisasi.

"Adanya dualisme kepengurusan menyebabkan kedua pengurus tidak boleh ikut dalam aktivitas Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI), terutama yang terkait dengan organisasi," paparnya.

Bahkan, di sejumlah daerah, atlet PSHT dilarang mengikuti kompetisi pencak silat.

"Ini kan mengganggu kita untuk memberi kontribusi pada kemajuan pencak silat di Indonesia," tambahnya.

Ia juga menyebut bahwa pihaknya telah menempuh berbagai jalur untuk menyelesaikan masalah ini secara damai.

Adapun upaya audiensi telah difasilitasi oleh Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), tapi belum membuahkan hasil.

"Kami sekuat tenaga menjaga saudara-saudara kita untuk tidak ramai-ramai datang ke sana (kantor Menkumham) dulu. Karena kita ingin melalui jalur-jalur yang lebih soft (lunak), karena bagaimanapun juga PSHT juga turut andil dalam mendirikan Indonesia," ujarnya.

Bagaimana Pandangan IPSI terhadap Masalah Ini?

Ketua Harian Pengurus Besar Ikatan Pencak Silat Indonesia (PB IPSI), Benny Sumarsono, yang turut hadir dalam acara Halal Bihalal, menyatakan bahwa dualisme kepengurusan PSHT sangat memengaruhi perkembangan pencak silat nasional.

Ia berharap permasalahan hukum ini segera selesai agar Indonesia dapat mengirimkan atlet terbaiknya dalam ajang Sea Games dan kompetisi internasional lainnya.

"Kenapa harus segera diselesaikan? Karena kami ingin mengirim atlet pencak silat dalam kejuaraan di Sea Games di tahun ini," kata Benny.

Ia menambahkan, penyelesaian masalah dualisme ini akan menjadi langkah penting untuk mengembalikan kejayaan pencak silat Indonesia.

Jakarta -

Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas mengapresiasi capaian Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) Kementerian Hukum (Kemenkum) yang menyelesaikan 2,9 juta permohonan di triwulan I 2025. Menurutnya, capaian itu bukti nyata transformasi digital.

"Di tiga bulan pertama ini, Ditjen AHU berhasil menyelesaikan 2.900.948 permohonan dari target yang dibebankan sebanyak 2.913.595 permohonan atau telah diselesaikan sebanyak 99,57 persen atau hampir mendekati ekspektasi. Sementara 12.647 permohonan di antaranya sedang dalam proses penyelesaian atau capaian semester I ini meningkat 5,73 persen dari raihan triwulan I tahun 2024, yaitu 93,84 persen," kata Supratman dalam keterangan tertulisnya, Selasa (15/4/2025).

Supratman menilai capaian itu dampak dari transformasi digital. Dalam 3 bulan terakhir, Ditjen AHU sudah melakukan percepatan 95 layanan hukum online dari sebelumnya 79 layanan.

Ditjen AHU menargetkan 52 layanan digital lainnya rampung pada Juni 2025, sehingga keseluruhan 147 layanan Ditjen AHU akan terintegrasi pada akhir 2025.

"Capaian ini menunjukkan bahwa transformasi digital yang kita dorong telah memberikan dampak nyata dalam meningkatkan efisiensi dan transparansi layanan hukum kepada masyarakat," ujarnya.

Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (Dirjen AHU) Widodo mengatakan pihaknya akan menargetkan seluruh layanan di Ditjen AHU berbasis digital pada tahun 2025. Dengan begitu, masyarakat dapat mengakses layanan dengan lebih mudah dan cepat.

"Kami sudah menargetkan pada tahun 2025 ini seluruh layanan di Ditjen AHU akan berbasis digital ini sekaligus sebagai bukti, bahwa kami akan terus menyajikan layanan yang cepat dan berkualitas kepada masyarakat," ujarnya.

Selain itu Widodo juga membeberkan realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Januari-Maret 2025 mencapai Rp 311.313.889.586 atau sebesar 118,37% dari target triwulan 1 tahun 2025 yang sebesar Rp263.000.000.000. Angka ini pun melampaui capaian pada periode tahun 2024.

"Data penerimaan PNBP tahun 2024 pada tanggal dan bulan yang sama, realisasi PNBP Ditjen AHU tercatat sebesar Rp287.434.822.871. Berarti terjadi peningkatan PNBP sebesar 5,30 persen dibandingkan tahun 2024," ujar Widodo.

Untuk memperkuat integrasi data dan penegakan hukum, Ditjen AHU telah melakukan penguatan kerja sama lintas kementerian/lembaga. Di antaranya, penandatanganan kerja sama dengan berbagai instansi, seperti Kejaksaan Agung, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan cq. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, dan Otoritas Jasa Keuangan.

"Melalui perumusan regulasi strategis dan kerja sama lintas instansi, Ditjen AHU terus memperkuat fondasi hukum nasional demi transparansi, perlindungan WNI, dan penegakan hukum yang berintegritas," ucap Widodo.

Sementara itu, dalam dunia olahraga, Ditjen AHU berperan dalam proses fasilitasi naturalisasi atlet keturunan Indonesia. Di triwulan I ini, Ditjen AHU telah menyelesaikan proses naturalisasi enam orang atlet sepak bola untuk membantu Tim Nasional Indonesia dalam kualifikasi Piala Dunia Tahun 2026.

Keenamnya yaitu Ole Lennard Ter Haar, Dion Markx, Tim Geypens, Dean James, Emil Audero, dan Joey Pelupessy.

"Kami mendukung perkembangan sepak bola nasional dengan memberikan naturalisasi atlet sepak bola keturunan Indonesia, untuk membawa sepak bola nasional ke kancah dunia," ujar Widodo.

(eva/ygs)

Jakarta -

Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, mengungkapkan ada 8 rancangan undang-undang yang akan masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2025. Selain itu, akan ada 3 rancangan peraturan pemerintah (RPP).

"Pada 2025 terdapat 8 RUU dan 3 Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang masuk Program Legislasi Nasional, yang harus segera diselesaikan," kata Supratman saat menyampaikan pencapaian Kemenkum triwulan pertama, di kantor Kemenkum, Jakarta, Selasa (15/4/2025).

Supratman mengungkapkan salah satu RUU yang akan diajukan adalah tentang narkotika dan psikotropika. Ia menyebut perubahan aturan ini telah dibahas antarkementerian.

"UU Narkotika dan Psikotropika akan segera kita ajukan setelah rapat antar kementerian dilakukan dan tercapai kesepakatan di antara semua lembaga dan kementerian untuk kita ajukan. Untuk memaksimalkan upaya pemberantasan ataupun penindakan kejahatan di bidang narkotika," jelas dia.

Supratman memerinci ada pula 3 RPP yang merupakan pelaksanaan dari UU No.1/2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang masuk Prolegnas untuk diselesaikan. Dia telah menunjuk tim untuk mengurus hal tersebut.

"Timnya saya sudah meminta kepada Bapak Wamen (Eddy Hiariej) untuk memimpin langsung, menyangkut ketiga RPP yang sementara akan segera disusun dan juga beberapa undang-undang yang merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang No.1/2023," sebutnya.

Berikut daftar 8 RUU yang akan masuk Prolegnas:

• RUU Narkotika dan Psikotropika
• RUU Hukum Acara Perdata
• RUU Keamanan dan Ketahanan Siber
• RUU Perubahan UU 37/2004 (Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang)
• RUU Jaminan Benda Bergerak
• RUU Grasi, Amnesti, Abolisi, dan Rehabilitasi
• RUU Pelaksanaan Pidana Mati
• RUU Penyesuaian Ketentuan Pidana dalam UU dan Perda

Simak juga Video: DPR Sahkan 41 RUU Prolegnas Prioritas 2025

(ial/isa)

JAKARTA - Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas mengatakan, bahwa saat ini pemerintah Indonesia tengah melengkapi dokumen tambahan terkait ekstradisi buronan Paulus Tannos.

Supratman menjelaskan, permintaan dokumen tambahan itu dilakukan oleh Pemerintah Singapura untuk buronan kasus korupsi proyek KTP elektronik (E-KTP) tersebut.

Adapun dokumen tambahan itu, kata Supratman, tengah diurus oleh Direktorat Otoritas Pusat dan Hukum Internasional (OPHI) pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.

"Saat ini, direktur OPHI di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum itu sementara ada dokumen yang lagi diminta oleh otoritas Singapura, dan Insya Allah sebelum 30 April ini dokumen tersebut akan segera dikirim," kata Supratman usai menyampaikan capaian kinerja triwulan 2025 di Jakarta Selatan, Selasa (15/4/2025).



Direktorat OPHI, kata dia, juga berkomunikasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk sesegera mungkin menyiapkan dokumen tersebut.

"Benar-benar setelah 30 April dokumen yang diminta, dokumennya seperti apa? Nanti teman-teman boleh tanyakan ke pendidik ya di KPK," ungkapnya.

JAKARTA - Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas mengatakan, bahwa draf Revisi Undang-Undang (RUU) Tentara Nasional Indonesia (TNI) sudah berada di meja Presiden Prabowo Subianto setelah disahkan oleh DPR RI.

"Berita yang saya terima bahwa RUU itu sekarang drafnya sudah di meja Presiden," kata Supratman usai menyampaikan capaian kinerja triwulan 2025 di Jakarta Selatan, Selasa (15/4/2025).

Namun, kata Supratman, hingga saat ini Prabowo belum menandatangani RUU TNI tersebut. Terlebih presiden punya banyak dokumen lain yang mesti ditandatangani.

"Kan bukan hanya satu, itu kan banyak undang-undang semua yang mau ditandatangani Presiden, itu kan banyak ya. Bukan hanya satu, jadi ya tentu berdasarkan, nanti ditanyakan ke Setneg ya," ucapnya.



Supratman menjelaskan, setelah disahkan DPR RI, maka RUU TNI bukan lagi menjadi ranah Kementerian Hukum (Kemenkum), melainkan Kementerian Sekretariat Negara.

"Sejak Revisi UU tentang peraturan perundang-undangan yang terakhir untuk undang-undang itu sudah bukan di kemenkum. Perundang-undangan ada di Kementerian Sekretariat Negara," katanya.

"Nanti kalau perundangannya nanti silakan tanyakan ke Kemensesneg. Karena bukan di kami lagi," tandasnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengatakan, Kementerian Hukum tengah menyusun daftar inventarisasi masalah (DIM) atas revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) untuk dibahas bersama DPR kelak.

Supratman mengatakan, Kementerian Hukum akan meminta masukan dari Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, dan Polri dalam penyusunan DIM revisi KUHAP.

"Kami lagi menyusun Daftar Inventarisasi Masalah (DIM)-nya dulu. Jadi DIM-nya lagi, itu di Kementerian Hukum. Kami akan melakukan rapat koordinasi dengan Mahkamah Agung, kemudian Mensesneg, kemudian Kejaksaan Agung, Kepolisian untuk meminta masukan dalam rangka penyusunan," kata Supratman di kantornya, Jakarta, Selasa (15/4/2025).

Supratman memastikan, revisi KUHAP tak akan mengubah tugas pokok dan fungsi (tupoksi) dari Kejaksaan dan Polri.

"Terkait dengan tupoksi di antara Kepolisian, Kejaksaan, dan juga Pengadilan, saya rasa tidak banyak berubah, hampir enggak ada," kata politikus Partai Gerindra tersebut

Menurut Supratman, revisi KUHAP akan mengatur soal perlindungan hak asasi manusia (HAM) terhadap para pelanggar hukum, termasuk mekanisme restorative justice.

"Kalau saya lihat ya, dari aturan yang, draft yang dari DPR terkait KUHAP, itu lebih banyak terkait dengan perlindungan kepada orang yang diduga melakukan. Dalam hal ini adalah tersangka. Ini menyangkut soal perlindungan hak asasi manusia yang lebih banyak," ujar dia.

Sebelumnya, Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan bahwa DPR belum memulai secara resmi pembahasan revisi KUHAP karena DPR masih melakukan reses.

Puan menyebutkan, DPR juga belum menunjuk dan menetapkan alat kelengkapan dewan yang bakal membahas revisi KUHAP bersama pemerintah.

“Ya sekarang belum ada. Kami baru akan masuk dalam sidang yang akan datang nanti 17 April. Jadi sidangnya belum mulai, belum masuk masa sidang, semuanya masih dalam rangka libur, Lebaran, dan masa reses,” ujar Puan saat ditemui di Gedung DPR RI, Senin (14/4/2025).

“Dan sampai saat ini kita belum melakukan apapun terkait dengan Revisi Undang-Undang KUHAP,” imbuh dia.

Politikus PDI Perjuangan ini juga memastikan, pertemuan antara Komisi III DPR dan sejumlah pihak terkait RUU KUHAP tak berarti proses revisi sudah berjalan.

Puan mengeklaim, pertemuan itu adalah bagian dari upaya DPR dalam menghimpun aspirasi publik.

“Kalaupun ada pertemuan itu dalam rangka untuk menerima masukan dari masyarakat. Jadi di Komisi III ataupun di AKD yang lain belum ada tindak lanjut dari apapun untuk merevisi hal tersebut,” kata dia.

Sementara itu, pimpinan DPR RI telah menerima Surat Presiden (Surpres) soal RUU KUHAP, tetapi belum menunjuk AKD yang akan membahas revisi UU tersebut.

Puan menyampaikan bahwa AKD yang ditugaskan membahas RUU KUHAP bakal diputuskan pada masa sidang berikutnya karena DPR RI memasuki masa reses mulai 26 Maret 2025 hingga 16 April 2025.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengatakan, Kementerian Hukum tengah menyusun daftar inventarisasi masalah (DIM) atas revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) untuk dibahas bersama DPR kelak.

Supratman mengatakan, Kementerian Hukum akan meminta masukan dari Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, dan Polri dalam penyusunan DIM revisi KUHAP.

"Kami lagi menyusun Daftar Inventarisasi Masalah (DIM)-nya dulu. Jadi DIM-nya lagi, itu di Kementerian Hukum. Kami akan melakukan rapat koordinasi dengan Mahkamah Agung, kemudian Mensesneg, kemudian Kejaksaan Agung, Kepolisian untuk meminta masukan dalam rangka penyusunan," kata Supratman di kantornya, Jakarta, Selasa (15/4/2025).

Supratman memastikan, revisi KUHAP tak akan mengubah tugas pokok dan fungsi (tupoksi) dari Kejaksaan dan Polri.

"Terkait dengan tupoksi di antara Kepolisian, Kejaksaan, dan juga Pengadilan, saya rasa tidak banyak berubah, hampir enggak ada," kata politikus Partai Gerindra tersebut

Menurut Supratman, revisi KUHAP akan mengatur soal perlindungan hak asasi manusia (HAM) terhadap para pelanggar hukum, termasuk mekanisme restorative justice.

"Kalau saya lihat ya, dari aturan yang, draft yang dari DPR terkait KUHAP, itu lebih banyak terkait dengan perlindungan kepada orang yang diduga melakukan. Dalam hal ini adalah tersangka. Ini menyangkut soal perlindungan hak asasi manusia yang lebih banyak," ujar dia.

Sebelumnya, Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan bahwa DPR belum memulai secara resmi pembahasan revisi KUHAP karena DPR masih melakukan reses.

Puan menyebutkan, DPR juga belum menunjuk dan menetapkan alat kelengkapan dewan yang bakal membahas revisi KUHAP bersama pemerintah.

“Ya sekarang belum ada. Kami baru akan masuk dalam sidang yang akan datang nanti 17 April. Jadi sidangnya belum mulai, belum masuk masa sidang, semuanya masih dalam rangka libur, Lebaran, dan masa reses,” ujar Puan saat ditemui di Gedung DPR RI, Senin (14/4/2025).

“Dan sampai saat ini kita belum melakukan apapun terkait dengan Revisi Undang-Undang KUHAP,” imbuh dia.

Politikus PDI Perjuangan ini juga memastikan, pertemuan antara Komisi III DPR dan sejumlah pihak terkait RUU KUHAP tak berarti proses revisi sudah berjalan.

Puan mengeklaim, pertemuan itu adalah bagian dari upaya DPR dalam menghimpun aspirasi publik.

“Kalaupun ada pertemuan itu dalam rangka untuk menerima masukan dari masyarakat. Jadi di Komisi III ataupun di AKD yang lain belum ada tindak lanjut dari apapun untuk merevisi hal tersebut,” kata dia.

Sementara itu, pimpinan DPR RI telah menerima Surat Presiden (Surpres) soal RUU KUHAP, tetapi belum menunjuk AKD yang akan membahas revisi UU tersebut.

Puan menyampaikan bahwa AKD yang ditugaskan membahas RUU KUHAP bakal diputuskan pada masa sidang berikutnya karena DPR RI memasuki masa reses mulai 26 Maret 2025 hingga 16 April 2025.

JAKARTA - Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas mengatakan Indonesia menjadi negara tertinggi yang mengajukan hak paten di dunia. Jumlahnya melebihi dua negara besar Amerika Serikat dan China.

"Saat ini kita di Indonesia untuk merek maupun permohonan paten, berdasarkan data karena kita menggunakan data dari WIPO (Organisasi Hak Kekayaan Intelektual Dunia), kita adalah negara yang tertinggi permintaan untuk pendaftaran baik itu paten maupun merek," kata Supratman saat menyampaikan capaian kinerja triwulan 2025 di Jakarta Selatan, Selasa (15/4/2025).

Bahkan, kata Supratman, Indonesia mengalahkan negara-negara besar industri seperti Amerika Serikat, China, hingga Korea, dan menunjukkan tingginya kesadaran warga negara Indonesia terkait hak paten.

"Mengalahkan negara-negara besar, termasuk Amerika, China, Korea, negara-negara industri. Itu artinya bahwa ada kesadaran yang luar biasa bagi pelaku industri kita," katanya.

Supratman menilai bahwa tingginya kesadaran pelaku usaha terhadap hak paten mereka merupakan berita yang sangat baik.

"Termasuk di dalamnya adalah patent maupun merek untuk bisa melakukan pendaftaran. Dan ini berita yang sangat baik. Dan itu bisa diakses, teman-teman bisa mengakses untuk mendapatkan bukti bahwa Indonesia mengalahkan yang lain," ucapnya.

Jakarta -

Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas menyebut pihaknya masih menyusun daftar inventaris masalah (DIM) terkait revisi KUHAP. Supratman mengatakan akan melakukan rapat dengan Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, hingga kepolisian membahas DIM tersebut.

"Kami lagi akan melakukan rapat koordinasi dengan Mahkamah Agung, kemudian Mensesneg, kemudian Kejaksaan Agung, Kepolisian untuk meminta masukkan dalam rangka penyusunan," kata Supratman di kantor Kemenkum, Selasa (15/4/2025).

Supratman menyebut revisi tersebut tidak mengubah tugas pokok dan fungsi (tupoksi) dari Kejaksaan dan Polri. "Terkait dengan tupoksi di antara Kepolisian, Kejaksaan dan juga Pengadilan, saya rasa tidak banyak berubah, hampir nggak ada," sebutnya.

Dia menjelaskan, dalam revisi itu, banyak diatur soal perlindungan hak asasi manusia (HAM) terhadap para pelanggar hukum. Termasuk soal mekanisme restorative justice.

"Kalau saya lihat ya, dari aturan yang, draf yang dari DPR terkait KUHAP, itu lebih banyak terkait dengan perlindungan kepada orang yang diduga melakukan. Dalam hal ini adalah tersangka. Ini menyangkut soal perlindungan hak asasi manusia yang lebih banyak," sebutnya.

Simak juga Video 'DPR Terima Surpres Penunjukan Wakil Pemerintah di RUU KUHAP':

(ial/ygs)