JAKARTA - Advokat/Praktisi Hukum sekaligus Managing Partners IND & Partners Law Firm M. Andrean Saefudin berpendapat bahwa praktik yang dilakukan Marcella Santoso dan Ariyanto Bakri mencederai profesi Advokat. Kejaksaan Agung (Kejagung) telah menetapkan dua advokat tersebut sebagai tersangka kasus dugaan suap vonis lepas perkara korupsi ekspor crude palm oil ( CPO ) di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus).

Keduanya menjadi tersangka pemberi suap kepada para hakim sekitar Rp22 miliar. Adapun suap tersebut diduga bertujuan agar tiga korporasi ekspor minyak goreng yakni Wilmar Group, Musim Mas Group, dan Permata Hijau Group divonis lepas dalam perkara ekspor CPO.

?Rekan-rekan itu telah mencidrai Profesi Advokat sebagai ?Officium Nobile? dan melanggar Kode Etik Profesi tentunya, ketika hanya mewakili keinginan Klien, jauh dari pada tugas dan tanggung jawab sebagai Profesi yaitu menegakkan Hukum dan Keadilan yang berpijak pada Kebenaran,? kata Andrean, Selasa (22/4/2025).


M. Andrean Saefudin



Dia menambahkan, praktik lancung tersebut membuktikan maraknya mafia peradilan dan kolusi sistemik. ?Serta memperburuk citra profesi advokat, hal mana Negara utamanya institusi peradilan tidak bisa menegakkan keadilan ketika dihadapkan dengan uang dan koruptor,? ujarnya.

Hasil penelusuran, Marcella dan Ary Bakri merupakan pasangan kekasih. Keduanya kerap menangani klien dengan kasus-kasus besar. Selain itu, gaya hidup yang diperlihatkan keduanya di luar pengadilan juga kerap menjadi topik yang cukup ramai diperbincangkan publik.

Keduanya kerap pamer kekayaan di media sosial. Marcella juga merupakan Partner/CEO dari Ariyanto Arnaldo Law Firm. Marcella disebut berpengalaman dalam aspek transaksional dan komersial perusahaan.

Marcella merupakan pengacara tiga terdakwa korporasi kasus korupsi pemberian fasilitas ekspor CPO dan turunannya periode Januari-April 2022, yakni PT Permata Hijau Group, PT Wilmar Group, dan PT Musim Mas Group.

Kejagung menduga ada uang suap senilai Rp60 milliar di balik putusan lepas terhadap ketiga korporasi tersebut.

Jakarta (ANTARA) - Sejumlah peristiwa hukum telah diwartakan oleh pewarta Kantor Berita ANTARA pada Rabu (16/4). Berikut beberapa berita pilihan yang masih menarik dibaca pagi ini.

1. Advokat Hotma Sitompul meninggal dunia

Advokat senior Hotma Sitompul meninggal dunia di Jakarta, Rabu.

Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Luhut Pangaribuan mengatakan Hotma tutup usia setelah menjalani perawatan akibat sakit yang dideritanya di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM) Kencana, Jakarta.

Baca selengkapnya di sini.

2. Jokowi pertimbangkan bawa persoalan ijazah ke ranah hukum

Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) mempertimbangkan akan membawa persoalan ijazah kuliahnya yang dipermasalahkan sejumlah pihak, ke ranah hukum.

"Saya mempertimbangkan karena ini sudah jadi fitnah di mana-mana," kata Jokowi.

Baca selengkapnya di sini.

3. Kejagung kembalikan berkas pagar laut Tangerang ke Polri

Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum (Jampidum) Kejaksaan Agung (Kejagung) mengembalikan lagi berkas kasus dugaan pemalsuan SHM dan SHGB di wilayah pagar laut Tangerang kepada Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri.

“Jaksa penuntut umum (JPU) pada Jampidum Kejagung telah mengembalikan berkas perkara atas nama Arsin bin Asip dan kawan-kawan yang disangka melanggar pasal-pasal pemalsuan, pada tanggal 14 April 2025,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Harli Siregar.

Baca selengkapnya di sini.

4. Polres Garut periksa dokter kasus dugaan asusila terhadap pasien

Kepolisian Resor Garut melakukan pendalaman pemeriksaan seorang dokter kandungan terkait kasus dugaan asusila terhadap pasiennya saat memeriksakan kehamilan di klinik kesehatan Kabupaten Garut, Jawa Barat.

Dokter kandungan inisial MSF ditangkap di wilayah Garut, Selasa (15/4) malam atau kurang dari 24 jam setelah video dugaan asusila itu ramai di media sosial, kemudian dilakukan pemeriksaan secara intensif oleh jajaran Polres Garut pada Rabu.

Baca selengkapnya di sini.

5. Jaksa Agung mutasi enam kepala kejaksaan tinggi

Jaksa Agung Sanitiar (St.) Burhanuddin melakukan mutasi terhadap enam kepala kejaksaan tinggi (kajati) sebagaimana tertuang dalam Surat Perintah Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Prin-23/A/JA/04/2025.

"Benar ada mutasi. Beberapa kepala kejaksaan tinggi itu sudah memasuki usia fungsional 60 tahun. Jadi, tentu harus ada pergantian," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung (Kejagung) Harli Siregar.

Baca selengkapnya di sini.

Pewarta: Nadia Putri Rahmani
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Berbagai peristiwa hukum kemarin (24/3) menjadi sorotan, mulai dari Komisi III setujui usulan advokat tak dapat dituntut pidana-perdata saat bela klien hingga Bareskrim tetapkan dua tersangka kasus SMS phishing melalui fake BTS.

Berikut rangkuman ANTARA untuk berita hukum kemarin yang menarik untuk kembali dibaca:

1. Komisi III: Advokat tak dapat dituntut pidana-perdata saat bela klien

Komisi III DPR RI menyetujui usulan agar pengacara atau advokat tidak dapat dituntut pidana maupun perdata dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan klien.

Usulan yang disampaikan oleh Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Suara Advokat Indonesia (SAI) itu disetujui menjadi penambahan satu ayat pada Pasal 140 draf Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP).

"Pasal 140, masukan dari Peradi SAI diterima karena sudah disetujui oleh seluruh fraksi di RDPU (rapat dengar pendapat umum), ya. Pasal 140 ditambahkan satu ayat," kata Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman yang memimpin jalannya rapat saat membacakan kesimpulan RDPU Komisi III DPR RI bersama sejumlah pakar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin.

Baca selengkapnya di sini

2. Bocah di Serang jadi korban penculikan dari game online

Dua bocah perempuan berinisial IT (12) dan saudara sepupunya DM (10) asal Kecamatan Kragilan, Kabupaten Serang, Provinsi Banten jadi korban penculikan saat berkenalan dengan orang asing melalui game online atau permainan daring.

Kapolres Serang AKBP Condro Sasongko, di Serang, Senin, mengatakan korban dan pelaku SH (20), saling mengenal sejak dua pekan yang lalu melalui gim Free Fire. Dari perkenalan itu, korban janjian untuk bertemu.

"Modusnya mereka berkenalan melalui aplikasi game online. Komunikasi disana secara intens, kemudian pelaku mengajak ketemuan namun korban minta ditemani saudara sepupunya," katanya.

Baca selengkapnya di sini

3. Tom Lembong sebut kebijakannya terkait impor gula untungkan petani

Menteri Perdagangan (Mendag) periode 2015–2016 Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong mengatakan bahwa kebijakan impor gula yang dikeluarkan selama menjabat sebagai mendag menguntungkan para petani, bukan merugikan mereka.

Hal tersebut menanggapi tuduhan yang menyebutkan bahwa dirinya telah melanggar Undang-Undang (UU) Perlindungan Petani.

"Petani dengan mudah bisa menjual gula atau tebunya di atas harga pembelian pemerintah (HPP), sampai PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI) itu nggak kebagian. Berarti petani happy saja, ya tidak ada masalah,” ujar Tom Lembong dalam sidang pemeriksaan saksi di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin.

Baca selengkapnya di sini

4. Polisi tangkap pria berseragam pemda minta THR ke pedagang

Kepolisian Resor Metropolitan Bekasi menangkap pria berseragam pemerintah daerah (pemda) yang meminta tunjangan hari raya atau THR kepada pedagang Pasar Induk Cibitung setelah aksinya viral di media sosial.

Kapolres Metro Bekasi Komisaris Besar Pol. Mustofa menjelaskan petugas langsung melakukan penyelidikan atas video viral permintaan THR mengatasnamakan pemerintah daerah kepada pedagang Pasar Induk Cibitung.

"Video itu terjadi pada Sabtu (22/3) pukul 04.00 WIB. Senin (24/3) pukul 02.00 WIB dini hari petugas berhasil menangkap dua pelaku bernama Sodri (30) dan Samsul (48). Dua pelaku lain yakni Agus dan Joko berstatus daftar pencarian orang," kata Mustofa di Mapolres Metro Bekasi, Senin.

Baca selengkapnya di sini

5. Bareskrim tetapkan dua tersangka kasus SMS phishing melalui fake BTS

Bareskrim Polri melalui Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) menetapkan dua orang tersangka dalam kasus penyebaran pesan singkat elektronik atau SMS phishing yang disebarkan melalui fake base tranceiver station (BTS) atau BTS palsu.

Kepala Bareskrim Polri Komisaris Jenderal Polisi Wahyu Widada di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Senin, mengatakan bahwa dua orang tersangka itu berinisial XY dan YCX. Keduanya merupakan warga negara China.

Penangkapan keduanya berawal ketika Bareskrim Polri dan Polda Metro Jaya menerima laporan dari 259 nasabah. Total kerugian yang tercatat telah mencapai Rp473 juta dari 12 orang korban.

Baca selengkapnya di sini

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA - Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia-Suara Advokat Indonesia (Peradi-SAI) Juniver Girsang meminta agar para advokat tidak dapat dituntut hukum ketika sedang membela kliennya. Ia berharap hal itu diatur dalam revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ( RUU KUHAP ).

"Kemudian (Pasal) 140 ya, kami juga mengusulkan related dengan apa yang diformulasikan," kata Juniver dalam rapat dengan Komisi III DPR di Ruang Rapat Komisi III DPR, Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (24/3/2025).

Bunyi Pasal 140 revisi KUHAP yaitu bahwa advokat menjalankan tugas dan fungsi untuk melakukan pembelaan dan mendampingi orang yang menjalani proses peradilan pidana, baik dalam pemeriksaan maupun di luar pemeriksaan, sesuai dengan etika profesi yang berlaku.



Kemudian, Juniver menyampaikan agar profesi advokat tak dapat dituntut secara perdata maupun pidana. Karena, kata dia, advokat dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik, untuk kepentingan pembelaan klien di dalam maupun luar pengadilan.

"Ini penting sekali dimasukkan karena ini bagian dari hukum acara," ujarnya.

Meski sudah diatur dalam UU Advokat, menurut Juniver, saat ini masih banyak advokat yang harus menjalani proses hukum. Mereka dituntut dan diminta pertanggungjawaban pada saat melakukan pembelaan profesi.

"Kita sedang menangani ada lima advokat (yang) dimainkan, bahasanya, nanti kan tidak enak, ada kepentingannya advokatnya yang dipojokkan supaya berkasnya tidak jalan, diproses," tuturnya.

Usulan itu ditanggapi oleh Ketua Komisi III DPR Habiburokhman. Dia mengatakan bahwa usulan itu dipastikan bakal disepakati seluruh fraksi di Komisi III DPR.

"Saya pikir kita semua sepakat nih kalau ketentuan ini, bisa disepakati enggak kawan-kawan? Sepakat ya, langsung bungkus. Jadi kemungkinan enggak akan berubah di pembahasan, kita langsung ikat di situ," kata Habiburokhman.

 

 

MANOKWARI, iNewsSorong.id – Advokat dan Pembela Hak Asasi Manusia (HAM) Papua, Yan Christian Warinussy, menjadi korban percobaan pembunuhan pada 17 Juni 2024. Insiden ini diduga kuat berkaitan dengan peran aktifnya dalam mengungkap dugaan korupsi Dana Alokasi Khusus (DAK) Kabupaten Manokwari tahun 2023.

Warinussy, yang dikenal sebagai pembela HAM dan advokat terkemuka di Papua Barat, telah melaporkan kasus ini ke pihak berwajib dengan Laporan Polisi Nomor: LP/B/354/VII/2024/SPKT/POLRESTA MANOKWARI/POLDA PAPUA BARAT. Namun, ia merasa penyelidikan atas kasus ini justru dipermudah tanpa mengungkap motif sesungguhnya.

“Saya tidak menerima pernyataan sepihak Kapolresta Manokwari, Kombes Pol RB Simangunsong, yang cenderung menyederhanakan motif para pelaku dalam kasus ini. Saya yakin, percobaan pembunuhan terhadap saya memiliki kaitan erat dengan aktivitas saya sebagai advokat dan pembela HAM yang vokal menyoroti dugaan penyalahgunaan DAK Manokwari,” tegas Warinussy, Sabtu (8/2/2025).

Ia mengungkapkan, tiga minggu sebelum insiden penembakan, dirinya sempat diundang untuk bertemu dengan seorang pejabat di Manokwari. Dalam pertemuan itu, Warinussy diminta menghentikan advokasinya terkait laporan masyarakat ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengenai dugaan korupsi DAK tahun 2023. Namun, ia menolak permintaan tersebut dan tetap konsisten menyuarakan dugaan penyimpangan dana publik.

“Saya tidak memiliki persoalan pribadi dengan para pelaku. Bahkan, saya sama sekali tidak mengenal mereka, termasuk seorang tersangka berinisial ZT yang saat ini telah ditangkap dan ditahan oleh Polresta Manokwari,” tambahnya.

Lebih lanjut, Warinussy mempertanyakan lambannya proses penangkapan para terduga pelaku. Ia menilai ada kejanggalan dalam proses hukum kasus ini, terutama karena baru satu tersangka yang diamankan setelah lebih dari enam bulan berlalu.

“Kenapa penangkapan pelaku baru dilakukan menjelang akhir sengketa Pemilukada di Mahkamah Konstitusi? Apakah ada pertimbangan politik dan keamanan dalam merilis kasus ini?” tanyanya.

Menyikapi hal ini, Warinussy mendesak Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo untuk segera mencopot Kombes Pol RB Simangunsong dari jabatannya serta melakukan pemeriksaan intensif terhadap dirinya terkait penanganan kasus ini.

“Saya meminta agar kasus ini diusut tuntas dan para pelaku segera ditangkap demi tegaknya keadilan. Ini bukan sekadar serangan terhadap saya sebagai individu, tetapi juga ancaman terhadap kebebasan berpendapat dan perjuangan melawan korupsi di Tanah Papua,” pungkasnya.

 

Editor : Hanny Wijaya

JAKARTA - Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR Abraham Sridjaja, menegaskan revisi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat harus segera dibahas dan diselesaikan. Hal itu mengingat kondisi dunia advokat di Indonesia yang semakin tidak berkualitas dan mengalami degradasi profesionalisme.

?Saat ini, kita melihat banyak advokat yang tidak memiliki kompetensi memadai, bahkan banyak lulusan sarjana hukum abal-abal yang langsung berpraktik sebagai advokat tanpa pemahaman yang kuat terhadap hukum dan etika profesi,? ujar Abraham, Minggu (9/2/2025).

?Lebih parah lagi, ada orang yang bukan advokat tetapi membuka firma hukum (law firm) dan menawarkan jasa hukum secara terbuka di media sosial, padahal sesuai prinsip officium nobile, advokat tidak diperbolehkan menawarkan diri atau melakukan promosi jasa hukum.?

Abraham juga menyoroti kelemahan dalam sistem organisasi advokat saat ini, di mana advokat yang terkena pelanggaran etik dengan mudah bisa pindah organisasi dan tetap berpraktik. ?Ini mengkhawatirkan, karena seharusnya ada standar etik dan mekanisme pengawasan yang lebih ketat untuk memastikan advokat yang berintegritas,? tambahnya.

Dalam Pasal 4 ayat (1) UU Advokat, advokat wajib menjalankan profesinya dengan menjunjung tinggi martabat dan kehormatan profesi serta mematuhi kode etik. Sementara itu, Pasal 5 ayat (1) huruf c UU Advokat secara tegas melarang advokat untuk melakukan iklan atau promosi jasa hukum secara terbuka, sebagaimana diatur juga dalam Kode Etik Advokat Indonesia. Namun, dengan semakin maraknya pelanggaran terhadap aturan ini, perlu ada penguatan regulasi dan mekanisme sanksi yang lebih efektif.

?Jika kita membiarkan kondisi ini terus berlanjut, kualitas advokat di Indonesia akan semakin menurun, kepercayaan masyarakat terhadap profesi ini akan hilang, dan akhirnya sistem hukum kita yang akan dirugikan. Oleh karena itu, revisi UU Advokat harus segera dibahas dalam Prolegnas agar kita bisa mengembalikan marwah profesi advokat sebagai sebuah officium nobile,? tegas Abraham.

Abraham Sridjaja menekankan Baleg DPR harus memberikan atensi penuh terhadap revisi UU Advokat ini, bukan hanya sebagai penyempurnaan regulasi, tetapi juga sebagai langkah strategis untuk memastikan bahwa hanya advokat yang benar-benar kompeten dan berintegritas yang dapat menjalankan profesi ini di Indonesia.

 

 

MANOKWARI, iNewsSorong.id – Kepolisian Resor Kota (Polresta) Manokwari akhirnya berhasil menangkap salah satu dari lima pelaku penembakan terhadap advokat sekaligus aktivis Hak Asasi Manusia (HAM), Yan Christian Warinussy. Penangkapan ini menjadi langkah awal dalam mengungkap dalang di balik aksi keji yang terjadi pada 17 Juli 2024 di Jalan Yos Sudarso, Sanggeng, Manokwari.

Kapolresta Manokwari, Kombes Pol Rivadin Benny Simangunsong, dalam konferensi pers pada Selasa (4/2/2025), mengungkapkan bahwa tersangka berinisial JT diamankan oleh tim Resmob saat hendak mengikuti rangkaian peringatan HUT Pekabaran Injil ke-170. JT diduga memiliki peran dalam membuntuti korban sebelum akhirnya insiden penembakan terjadi.

“Berdasarkan hasil pemeriksaan, JT mengaku dijemput di rumahnya di kawasan Rendani oleh empat pelaku lainnya. Mereka kemudian menaiki sebuah mobil untuk menunggu korban keluar dari Pengadilan Negeri Manokwari,” ujar Kapolresta.

Ia menjelaskan, para pelaku menggunakan mobil Daihatsu Terios berwarna putih dan membuntuti korban hingga tiba di depan Bank Mandiri Sanggeng. Di lokasi tersebut, aksi penembakan terjadi.

Selain itu, JT juga mengaku sempat melihat sebuah senapan angin di dalam mobil sesaat setelah ia bergabung dengan kelompok tersebut. Berdasarkan hasil penyelidikan, empat pelaku lainnya berinisial OU, JU, HU, serta seorang sopir yang merupakan sepupu dari OU, yang diduga sebagai aktor utama dalam penembakan ini.

Kapolresta Manokwari menegaskan bahwa pihaknya tengah memburu keempat pelaku lainnya dan meminta mereka untuk segera menyerahkan diri.

“Kami imbau para pelaku untuk segera menyerahkan diri. Saya pastikan, jika menyerahkan diri, tidak akan ada tindakan di luar prosedur. Namun, jika tetap melarikan diri, kami akan mengambil langkah tegas dan terukur,” tegasnya.

Selain terlibat dalam kasus penembakan, JT juga terseret dalam kasus kepemilikan senjata api ilegal. Dalam perkara ini, rekan JT sebelumnya telah dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Manokwari setelah berkas perkaranya dinyatakan lengkap (P21).

“JT menghadapi dua laporan polisi, yaitu kasus penembakan dan kepemilikan senjata api ilegal,” jelas Kapolresta.

Atas perbuatannya, JT terancam hukuman 15 tahun penjara berdasarkan Pasal 338 KUHP terkait kasus penembakan. Sementara itu, untuk kasus kepemilikan senjata api ilegal, ia dijerat dengan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 yang membawa ancaman hukuman hingga 20 tahun penjara.

Pihak kepolisian terus berupaya mengungkap seluruh jaringan pelaku dalam kasus ini dan memastikan bahwa seluruh pihak yang terlibat akan diproses sesuai hukum yang berlaku.

 

Editor : Hanny Wijaya

Kabupaten Bandung -

Di era saat ini, peran advokat tak hanya bertarung di arena pengadilan saja. Lebih dari itu, advokat juga dituntut untuk mampu memberikan dampak langsung terhadap masyarakat.

Hal itulah yang terus didorong Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi). Peradi mendorong agar advokat mau terjun langsung ke masyarakat bahkan menyentuh hingga ke desa-desa membantu masyarakat yang kurang mampu.

Ketua Harian DPN Peradi, R Dwiyanto Prihartono mengatakan, saat ini para advokat masih senang menangani kasus di kota besar. Di antaranya Bandung, Medan, Surabaya, Semarang, Denpasar, Jakarta, dan lain-lain.

"Harapan kita mereka mau menyebar ke kota-kota yang lebih kecil," ujar Dwiyanto dalam kegiatan pengangkatan advokat di Soreang, Senin (13/1/2024).

Dwiyanto menjelaskan para advokat harus bisa membagi waktunya untuk yang bersifat komersial dan non komersial. Sehingga bisa terus membantu seluruh elemen masyarakat.

"Karena di situlah tempat mereka bisa mengabdi meskipun itu bergunung. Jangan lupa lahirnya advokat itu awalnya dulu dari gunung makanya disebut dengan officium nobile," katanya.

Menurutnya para advokat harus mampu turun ke masyarakat bawah hingga tingkat pedesaan. Dia menginginkan DPC Jawa Barat, hingga DPC Bale Bandung telah mempunyai advokat di tingkat pedesaan.

"Advokat harus betul-betul mau terjun ke lapangan dan membantu orang memberikan bantuan hukum. Sehingga masyarakat yang tidak mampu, para pencari keadilan yang tidak mampu, juga mendapat pelayanan yang baik," jelasnya.

Dia menambahkan adanya advokat di pedesaan turut sejalan dengan keinginan Gubernur Jabar terpilih, Dedi Mulyadi. Salah satunya adalah ingin Peradi mendirikan tempat bantuan hukum di Jawa Barat.

"Saya kira itu adalah suatu kemauan yang mulia. Sehingga harapannya ke depan pelaksanaannya tidak mendapat hambatan yang serius dan DPC-DPC Peradi siap untuk melaksanakan itu. Bisa membantu masyarakat," pungkasnya.

Sementara itu, Ketua DPC Peradi Bale Bandung I Made Rediyudana mengungkapkan, saat ini DPC Peradi Bale Bandung telah memiliki program yang dinamakan 'Akang Desa' (aplikasi hukum menjangkau desa). Menurutnya, program tersebut selaras dengan tujuan agar advokat menyentuh masyarakat pedesaan.

"Jadi programnya satu desa, satu advokat. Programnya dalam bentuk aplikasi. Kita (advokat) juga akan ada dan hadir di desa-desa. Mereka bisa melakukan konsultasi, penyuluhan hukum, termasuk bantuan hukum," kata Made.

Menurutnya program tersebut akan dilaksanakan dalam waktu dekat. Sehingga program tersebut bisa langsung dilaksanakan.

"Dari tahun tahun lalu sudah ada. Cuma pelaksanaan masih menunggu pak bupati selesai dilantik. Pelaksanaannya mulai waktu dekat," bebernya.

Pengangkatan advokat Peradi di Bandung Foto: Yuga Hassani/detikJabar

Sementara itu terkait pengukuhan advokat, total ada 749 advokat seluruh Jabar yang dikukuhkan. Sedangkan untuk di DPC Peradi Bale Bandung, total ada 75 orang yang dikukuhkan.

"Terima kasih atas kepercayaan DPN Peradi kepada DPC Peradi Bale Bandung sebagai tuan rumah pengangkatan dan pembekalan advokat diwilayah hukum Pengadilan Negeri Bandung," kata dia.

(dir/dir)

Jakarta (ANTARA) - Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia Suara Advokat Indonesia (DPN Peradi SAI) berkomitmen untuk terus menegakkan hukum secara profesional, imparsial, dan berintegritas.

"Di awal tahun 2025 ini, mari kita meneguhkan komitmen untuk sama-sama menegakkan hukum secara profesional, imparsial, dan berintegritas," kata Ketua Umum DPN Perasi SAI Juniver Girsang melalui keterangan yang diterima di Jakarta, Sabtu.

Hal itu disampaikannya saat perayaan Natal 2024 yang diselenggarakan DPN Peradi SAI bertema "Marilah Sekarang Kita Pergi Ke Betlehem, Cinta Kasih dan Solidaritas yang Menggerakkan Persaudaraan dan Persatuan di Keluarga Besar Peradi SAI", di Jakarta, Jumat (10/1).

Dalam sambutannya, Juniver menyerukan salam damai kepada semua advokat di mana pun berada.

Ia mengharapkan perayaan Natal tersebut dapat menjadi ajang silaturahmi dan bisa membangkitkan semangat soliditas advokat Perasi SAI.

"Kami menyuarakan salam damai dan persatuan untuk seluruh advokat," ucap Juniver.

Dalam perayaan Natal itu, turut hadir sejumlah pejabat lembaga hukum serta tokoh dan pemuka lintas agama serta para pengurus dewan pimpinan cabang (DPC) hadir dari seluruh Indonesia.

Romo Yustinus Ardianto dalam renungan Natal menyampaikan seruan untuk hidup dalam kebaikan.

Romo Yustinus mengingatkan profesi advokat memiliki beban dan tugas yang berat karena harus menyandang empat sifat advocatus, yaitu pendamping, penolong, pembela, dan penasihat.

Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas dalam sambutan tertulisnya meminta Peradi SAI terus menjalin kebersamaan dan saling menghormati sesama penegak hukum lainnya.

"Semoga Peradi SAI semakin jaya untuk membina seluruh anggotanya menjadi advokat yang profesional dan berintegritas," kata dia.

Sementara itu, Ketua Panitia Perayaan Natal Peradi SAI Ana Sofa Yuking menyampaikan bahwa sebagai salah satu bentuk solidaritas dan komitmen, Peradi SAI telah mengadakan kegiatan bakti sosial pada tiga tempat, yakni Yayasan Panti Asuhan Pintu Elok, Yayasan Badan Sosial Dharma Kasih Gereja Kristen Pasundan, dan Panti Sosial Tresna Werdha Budi Mulia 3.

Dalam bhakti sosial tersebut, DPN Peradi SAI menyerahkan bantuan berupa barang dan uang tunai.

Sedangkan, Sekretaris Jenderal DPN Peradi SAI Patra M. Zen menyampaikan perayaan hari besar keagamaan merupakan wujud syukur sekaligus menguatkan tali persaudaraan sesama advokat.

Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2025

Badung, Bali (ANTARA) -

Badung -

Menteri Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Izha Mahendra meminta semua advokat solid tanpa ada perselisihan. Di hadapan para advokat, Yusril mencontohkan Presiden Prabowo Subianto yang mau merangkul semua lawannya. Hal itu dilontarkan saat pidato pembukaan Rakernas Peradi se-Indonesia di Bali.

"Semua advokat itu rekan kita sendiri. Bukan orang lain. Teman kita juga. Bukan lawan kita," kata Yusril saat pidato pembukaan Rakernas Peradi di Jimbaran, Badung, Bali, Kamis (5/12/2024).

Yusril lalu mencontohkan Prabowo yang sudah merangkul semua lawannya, bergabung ke pemerintahan. Menurutnya, banyak orang yang awalnya tidak suka dengan Prabowo.

Mulai dari atasan saat berdinas di militer hingga aktivis yang kerap menentang Prabowo. Kini, Yusril berujar, beberapa dari mereka justru diangkat Prabowo jadi wakil menteri atau pejabat setingkat deputi.

"Dan itu hanya dapat dilakukan oleh orang yang tidak pendendam, jiwa pemaaf, dan berjiwa besar. Kita ini advokat. Saya yakin kita juga berjiwa besar," kata Yusril.

Kemudian, Yusril menyebut banyak permasalahan keamanan dan integrasi bangsa di Indonesia dapat diselesaikan sepanjang kepemimpinan Prabowo. Dia mencontohkan keamanan di sejumlah wilayah seperti Aceh, dapat diselesaikan.

"Kecuali masih ada riak-riak di Papua. Aceh tuntas. Gangguan keamanan sudah tidak berarti lagi. Ancaman persatuan dan kesatuan bangsa hampir tidak ada. Konflik sosial dan agama seperti di Ambon dan Poso, sudah tidak ada," ujarnya.

Hanya beberapa masalah seperti ekonomi dan hukum yang menurutnya masih menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintahan Prabowo. Menurutnya, dua hal itu saling berkaitan.

(hsa/hsa)