Habiburokhman: Secara Garis Besar RUU KUHAP Tak Ubah Kewenangan Penegak Hukum
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengatakan pihaknya akan membahas Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). [369] url asal
#kuhap #ruu-kuhap #dpr #habiburokhman #aparat #penjatuhan #ruu #ubah-kewenangan-penegak-hukum #rancangan-undang-undang-kitab-undang-undang-hukum-acara-pidana #garis-besar-ruu-kuhap #penyiksaan #waketum-gerindra
Jakarta - Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengatakan pihaknya akan membahas Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Habiburokhman mengatakan KUHAP saat ini sudah berusia lebih dari 44 tahun.
"Pada masa sidang mendatang Komisi III akan membahas Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP). RUU KUHAP akan menggantikan KUHAP yang berlaku saat ini yang sudah berusia lebih 44 tahun," kata Habiburokhman kepada wartawan, Rabu (19/3/2025).
Habiburokhman menyebutkan fungsi aparat penegak hukum (APH) tak akan berubah. Dia berharap KUHAP baru yang akan dibahas oleh Komisi III DPR RI akan memberikan keadilan bagi setiap pihak.
"Secara garis besar KUHAP baru tidak mengubah kewenangan, tugas pokok, dan fungsi institusi aparat penegak hukum yang terlibat dalam proses acara pidana," ujar Waketum Gerindra ini.
"KUHAP baru adalah harapan keadilan baru, pengaturan dalam KUHAP baru memuat banyak perbaikan soal prosedur beracara yang intinya melindungi hak warga negara yang bermasalah dengan hukum, baik sebagai tersangka, saksi, maupun korban," sambungnya.
Habiburokhman mengatakan KUHAP yang dibahas pihaknya akan mencegah terjadinya kekerasan dalam pemeriksaan. Dia mengatakan kamera pengawas bakal ditempatkan dalam setiap pemeriksaan.
"KUHAP baru mencegah semaksimal mungkin terjadinya kekerasan atau penyiksaan dalam pemeriksaan. Hal tersebut dilakukan dengan pengaturan adanya kamera pengawas dalam setiap pemeriksaan," katanya.
Habiburokhman menyebutkan KUHAP baru juga memperkuat peran advokat. Dia mengatakan advokat tidak hanya mendampingi tersangka atau terdakwa, tapi juga saksi dan korban.
"Dalam KUHAP baru peran advokat juga diperkuat. Jika sebelumnya Advokat hanya bisa mendengar dan melihat pemeriksaan, di KUHAP baru advokat bisa melakukan keberatan jika terjadi intimidasi terhadap klien yang didampingi. Dalam KUHAP baru, advokat tak hanya bisa mendampingi tersangka atau terdakwa tetapi juga bisa mendampingi saksi dan korban," ujar Habiburokhman.
Dia mengatakan mekanisme keadilan restoratif atau restorative justice (RJ) menjadi bagian penting yang diatensi oleh Komisi III DPR. KUHAP baru akan mengatur metode restorative justice dalam BAB khusus.
"Hal terpenting dalam KUHAP baru adalah penyelesaian perkara dengan mekanisme restorative justice dimuat secara detail dalam satu BAB khusus. Dengan demikian, penyelesaian perkara tidak sekadar berorientasi penjatuhan hukuman semata, tetapi bagaimana memulihkan hak korban tindak pidana," ujarnya.
Simak juga video: Habiburokhman Bantah KUHP Baru soal Hukuman Mati Disiapkan untuk Sambo
Anggota DPR Sebut Jaksa Hanya Jadi Penyidik HAM di RUU KUHP Belum Final
Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Partai Demokrat, Benny K Harman, mengatakan draf RUU KUHAP belum bersifat final. Saat ini RUU KUHAP masih dalam pembahasan. [287] url asal
#ruu-kuhap #dpr #jaksa #penyidik #ppns #tni-al #kuhp #pendidikan #pelanggaran #rancangan-undang-undang-kitab-undang-undang-hukum-acara-pidana #draf-rancangan-undang-undang-kitab-undang-undang-hukum-acara-pidana
Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Partai Demokrat, Benny K Harman, mengatakan draf Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) belum bersifat final. Benny mengatakan saat ini RUU KUHAP masih dalam pembahasan.
"RUU itu masih draf, belum menjadi RUU final dari DPR. Jadi sangat terbuka untuk didiskusikan dan diperdebatkan," kata Benny saat dihubungi, Sabtu (15/3/2025).
Sebagai informasi, kewenangan jaksa dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) menjadi sorotan. Dalam RUU tersebut tertulis jaksa hanya menjadi penyidik kasus tindak pidana pelanggaran HAM berat.
Aturan itu tertuang dalam draf RUU KUHAP pasal 6 tentang penyidik. Pasal tersebut menjelaskan kategori penyidik, berikut bunyinya:
Pasal 6
(1) Penyidik terdiri atas:
a. Penyidik Polri;
b. PPNS; dan
c. Penyidik Tertentu.
(2) Penyidik Polri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan penyidik utama yang diberi kewenangan untuk melakukan Penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan ketentuan Undang-Undang.
(3) Ketentuan mengenai syarat kepangkatan, pendidikan dan pelatihan, serta sertifikasi bagi pejabat yang dapat melakukan Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dalam penjelasan lebih lengkap, dijelaskan beberapa kategori yang termasuk dalam penyidik tertentu. Di antaranya penyidik KPK, penyidik TNI AL yang melakukan penyelidikan sesuai peraturan perundang-undangan, dan penyidik jaksa dalam hal ini melakukan tindak pidana pelanggaran HAM berat.
"Yang dimaksud dengan 'Penyidik Tertentu' adalah penyidik Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, penyidik perwira Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut yang memiliki kewenangan melakukan penyidikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang perikanan, kelautan, dan pelayaran pada wilayah zona ekonomi eksklusif dan jaksa dalam tindak pidana pelanggaran hak asasi manusia berat," demikian bunyi penjelasan tersebut.
(amw/idh)
Di RUU KUHAP Jaksa Hanya Jadi Penyidik HAM, Bagaimana dengan Kasus Korupsi?
Kewenangan jaksa dalam RUU KUHAP menjadi sorotan. Dalam RUU tersebut tertulis jaksa hanya menjadi penyidik kasus HAM berat. Bagaimana dengan kasus korupsi? [420] url asal
#ruu-kuhp #komisi-iii-dpr #komisi-pemberantasan-tindak-pidana-korupsi #polri #ruu-hukum-acara-pidana #rancangan-undang-undang-kitab-undang-undang-hukum-acara-pidana #tindak-pidana #jadi-penyidik-ham #komisi-ii
Jakarta - Kewenangan jaksa dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) menjadi sorotan. Dalam RUU tersebut, tertulis jaksa hanya menjadi penyidik kasus tindak pidana pelanggaran HAM berat. Lantas bagaimana dengan kasus korupsi?
Aturan itu tertuang dalam draf RUU KUHAP pasal 6 tentang penyidik. Pasal tersebut menjelaskan kategori penyidik, berikut bunyinya:
Pasal 6
(1) Penyidik terdiri atas:
a. Penyidik Polri;
b. PPNS; dan
c. Penyidik Tertentu.
(2) Penyidik Polri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan penyidik utama yang diberi kewenangan untuk melakukan Penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan ketentuan Undang-Undang.
(3) Ketentuan mengenai syarat kepangkatan, pendidikan dan pelatihan, serta sertifikasi bagi pejabat yang dapat melakukan Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dalam penjelasan lebih lengkap, dijelaskan beberapa kategori yang termasuk dalam penyidik tertentu. Di antaranya penyidik KPK, penyidik TNI AL yang melakukan penyelidikan sesuai peraturan perundang-undangan, dan penyidik jaksa dalam hal ini melakukan tindak pidana pelanggaran HAM berat.
"Yang dimaksud dengan 'Penyidik Tertentu' adalah penyidik Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, penyidik perwira Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut yang memiliki kewenangan melakukan penyidikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang perikanan, kelautan, dan pelayaran pada wilayah zona ekonomi eksklusif dan Jaksa dalam tindak pidana pelanggaran hak asasi manusia berat," demikian bunyi penjelasan tersebut.
RUU KUHAP kini telah ditetapkan menjadi usul inisiatif DPR. Ketua Komisi III DPR Habiburokhman mengatakan penyusunan ditargetkan selesai pada masa sidang ini yang berakhir pada 21 Maret mendatang.
"Komisi III DPR RI akan segera menyusun dan membahas RUU Hukum Acara Pidana atau KUHAP pada masa sidang ini. Kami targetkan proses penyusunan draf dan naskah akademik selesai pada masa sidang ini," kata Habiburokhman kepada wartawan, Rabu (22/1/2025).
Habiburokhman menargetkan KUHAP yang baru dapat berlaku bersama dengan berlakunya KUHP pada tanggal 1 Januari 2026. "Pentingnya pengesahan KUHAP ini karena KUHAP adalah hukum formil yang mengoperasikan pemberlakuan KUHP sebagai hukum materiil. Semangat politik hukum KUHAP haruslah sama dengan politik semangat politik hukum yang terkandung dalam KUHP," kata dia.
Lebih lanjut, Habiburokhman menegaskan pihaknya menyerap aspirasi dari berbagai kelompok masyarakat dalam proses penyusunan RUU.
"Masukan yang paling banyak adalah agar institusi penahanan diperbaiki, jadi tidak gampang bagi penyidik untuk menahan orang. Diusulkan ada semacam mekanisme praperadilan aktif, di mana semua perkara harus diperiksa dahulu oleh hakim praperadilan untuk selanjutnya diputuskan apakah bisa dilakukan penahanan atau tidak," katanya.
"Kami akan melibatkan sebanyak mungkin elemen masyarakat dalam penyerapan aspirasi terkait penyusunan RUU KUHAP ini," lanjut dia.
(eva/idh)
Di Draf RUU KUHAP Jaksa Hanya Jadi Penyidik HAM, Bagaimana dengan Kasus Korupsi?
Beredar draf RUU KUHAP yang menyebut kewenangan jaksa hanya di kasus ham. [412] url asal
#ruu-kuhp #komisi-iii-dpr #komisi-pemberantasan-tindak-pidana-korupsi #penyusunan-ruu-kuhap #kuhap #tindak-pidana #tni-al #kpk #yasonna #acara-pidana #draf-ruu-kuhap-jaksa #habiburokhman #kuhp #ppns #pemberlakuan-ku
Jakarta - Beredar draf Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP). Dalam draf RUU itu, tertulis jaksa hanya menjadi penyidik kasus tindak pidana pelanggaran HAM berat.
Aturan itu tertuang dalam draf RUU KUHAP pasal 6 tentang penyidik. Pasal tersebut menjelaskan kategori penyidik, berikut bunyinya:
Pasal 6
(1) Penyidik terdiri atas:
a. Penyidik Polri;
b. PPNS; dan
c. Penyidik Tertentu.
(2) Penyidik Polri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan penyidik utama yang diberi kewenangan untuk melakukan Penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan ketentuan Undang-Undang.
(3) Ketentuan mengenai syarat kepangkatan, pendidikan dan pelatihan, serta sertifikasi bagi pejabat yang dapat melakukan Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dalam penjelasan lebih lengkap, dijelaskan beberapa kategori yang termasuk dalam penyidik tertentu. Di antaranya penyidik KPK, penyidik TNI AL yang melakukan penyelidikan sesuai peraturan perundang-undangan, dan penyidik jaksa dalam hal ini melakukan tindak pidana pelanggaran HAM berat.
"Yang dimaksud dengan 'Penyidik Tertentu' adalah penyidik Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, penyidik perwira Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut yang memiliki kewenangan melakukan penyidikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang perikanan, kelautan, dan pelayaran pada wilayah zona ekonomi eksklusif dan Jaksa dalam tindak pidana pelanggaran hak asasi manusia berat," demikian bunyi penjelasan tersebut.
Terbaru, Ketua Komisi III DPR Habiburokhman meluruskan kalau draf RUU KUHAP yang mengatur kewenangan jaksa hanya jadi penyidik kasus HAM bukan hasil akhir. Dia lantas memberikan draf hasil akhir terkait 'penyidik tertentu' yang tidak mengatur kewenangan jaksa.
"Saya melihat bahwa draf tersebut sepertinya bukan hasil yang terakhir. Draf terakhir yang seharusnya terakhir tertulis penyidik tertentu misalnya penyidik KPK, penyidik kejaksaan, atau Penyidik OJK sebagaimana diatur dalam undang-undang," kata Habiburokhman kepada wartawan, Sabtu (15/3/2025).
Habiburokhman menegaskan dalam RUU KUHAP tidak ada mengatur kewenangan institusi dalam memeriksa dan menyelidiki kasus. Ia menekankan KUHAP akan menjadi pedoman dalam proses pidana bukan mengatur tentang kewenangan terhadap tindak pidana tertentu yang diatur dalam undang-undang di luar KUHP atau KUHAP.
"Draf RUU KUHAP juga tidak mencabut undang-undang di luar atau materiil manapun sepanjang tidak mengatur acara pidana yang diatur dalam KUHAP," ujarnya.
Berikut penjelasan 'penyidik tertentu' berdasarkan draf terakhir:
"Yang dimaksud dengan 'Penyidik Tertentu' misalnya Penyidik Tertentu Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK), Penyidik Tertentu Kejaksaan dan Penyidik Tertentu Otoritas Jaksa Keuangan (OJK),".
Hasto Bakal Diadili Pekan Depan, Pengacara Tuding KPK Kejar Tayang
Tim hukum Hasto Kristiyanto menuding KPK kejar tayang karena Hasto segera diadili di Pengadilan Tipikor Jakarta. [341] url asal
#hasto-kristiyanto #sekjen-pdip-hasto-kristiyanto #kpk #harun-masiku #rutan-kpk #pidana #harun #penangguhan #kpu #penahanan #mas-hasto #maqdir-ismail #rutan #pengadilan-tipikor #acara-pidana #kpk-kejar #hak-tersangka
Jakarta - Sidang perdana kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan Harun Masiku yang menjerat Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto digelar pekan depan. Tim hukum Hasto siap melawan KPK dalam sidang tersebut.
"Tentu kami siap untuk membela perkara ini secara baik, menurut hukum untuk menegakkan keadilan, untuk kebenaran, dan kepastian hukum," kata kuasa hukum Hasto, Maqdir Ismail kepada wartawan, Sabtu (8/3/2025).
Maqdir menyebut KPK bersikap berlebihan menggunakan kewenangannya dan akal-akalan dalam mengebut pelimpahan berkas perkara Hasto. Menurutnya, KPK tidak menghormati hukum acara pidana.
"Hanya saja kami menganggap KPK sangat berlebihan dalam menggunakan kewenangan mereka. Bahkan penggunaan kewenangan ini bukan hanya berlebihan tetapi juga dilakukan dengan cara-cara primitif, dan dilakukan dengan akal-akalan dan melawan hukum," kata Maqdir.
"Tindakan KPK terkait Mas Hasto, bukan hanya tidak menghormati proses hukum acara pidana yang sudah diatur tetapi mereka juga secara sengaja melanggar hukum. Misalnya dalam penyerahan tahap 2, mereka secara sengaja mengabaikan hak tersangka berkenaan dengan permintaan pemeriksaan ahli. Alasannya tidak masuk diakal, karena penyidik belum menerima disposisi dari Direktur Penyidikan," tambahnya.
Dia menilai KPK kejar tayang dalam penyelesaian dan pelimpahan berkas perkara Hasto. Sebagai informasi, sidang perdana Hasto terkait kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan Harun Masiku digelar Jumat (14/3) di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat.
"Nampaknya mereka melakukan kegiatan karena ada kejar tayang," ujarnya.
Hasto Kristiyanto telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dengan dua jeratan pasal sekaligus. Dia dijerat dengan pasal suap. Hasto bersama Harun Masiku diduga menyuap mantan komisioner KPU Wahyu Setiawan.
KPK juga menjerat Hasto dengan pasal perintangan penyidikan. Sekjen PDIP itu diduga menghalangi upaya pencarian KPK terhadap Harun Masiku yang saat ini masih buron.
Dia sempat mengajukan gugatan praperadilan atas status tersangkanya, tapi gugatan itu tidak diterima hakim. Hasto lalu melakukan gugatan praperadilan jilid kedua. Gugatan keduanya itu masih berproses di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
Hasto Kristiyanto ditahan di rutan KPK sejak 20 Februari 2025. Kubu Hasto sempat mengajukan penangguhan penahanan, namun pihak KPK menyatakan akan fokus dalam memenuhi berkas perkara Hasto untuk segera disidangkan ke pengadilan.
(mib/zap)
Suara Pakar dari Sumedang soal RUU KUHAP: Masyarakat Perlu Kawal
Diskusi RUU KUHAP di Sumedang melibatkan pakar hukum. Mereka menekankan pentingnya pengawasan masyarakat RUU KUHAP. [553] url asal
#ruu-kuhap #hukum-acara-pidana #sumedang #pakar-hukum #diskusi-hukum #berita-jabar #jawa-barat #rkuhap #kuhap #hak-asasi #republik-indonesia #kabupaten-sumedang #aph #universitas-pendidikan-indonesia #perubahan #huku
Sumedang - Pembahasan Rancangan Undang-undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) yang baru mulai menghangat di daerah. Para pakar hingga akademisi bersuara terkait RUU KUHAP tersebut.
Di Kabupaten Sumedang para pakar berdiskusi mengenai RUU KUHAP ini. Diskusi dengan tema Aspek Krusial dalam RKUHAP: Perubahan, Dampak dan Implementasi, di Sumedang kali ini dibahas langsung oleh beberapa pakar yang di antaranya Asoc. Prof. Dr. Andika Dutha Bachari, S.Pd., S.H., M.Hum.CCD selaku Pakar Linguistik Hukum Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), serta Dr. Somawijaya, SH., MH dari Pakar Hukum Pidana Universitas Padjadjaran (Unpad).
Pembahasan sendiri dimulai dari Asoc. Prof. Dr. Andika Dutha Bachari. Andika menyampaikan RKUHAP ini harus dikawal oleh masyarakat. Sebab, ia menilai salah satu isi dalam RKUHAP berkaitan dengan kekuasaan tunggal pada level peradilan di Republik Indonesia.
"Ini sangat penting dan yang harus kita kawal itu kita harus menolak segala bentuk agenda yang ingin memposisikan salah satu sistem peradilan kita itu menjadi superior. Menjadi faktor determinasi yang menentukan di level peradilan," ujar Andika dalam seminar yang digagas Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Sumedang, pada Kamis (6/3/2025).
Tak hanya itu, Andika pun juga menganggap bahwa jika kekuasaan tunggal ditempatkan secara menonjol dalam sub sistem peradilan dapat mengancam demokrasi di Tanah Air.
"Kalau sampai ada salah satu sub sistem yang ditempatkan menonjol ini selain mengganggu disharmonisasi di antara sub sistem dalam peradilan kita ini akan mengancam demokrasi kita sebagai negara mengklaim negara hukum," ungkapnya.
"Semua masyarakat wajib untuk mengawal RKUHAP ini betul-betul tidak menjadi agenda terselubung bagi pihak-pihak yang ingin menempatkan salah satu subsistem dalam peradilan pidana kita menjadi faktor yang determinasi," sambungnya.
Sementara itu, pemateri kedua dalam pembahasan ini yakni Dr. Somawijaya, SH., MH. Somawijaya juga beranggapan bahwa RKUHAP ini perlu dikawal oleh berbagai elemen masyarakat. Sebab, dalam isi RKUHAP terdapat pembatasan kepentingan seperti kewenangan dari APH.
"Ini salah satu ikhtiar kepedulian dari masyarakat ini sangat penting bahwa rancangan KUHAP ada beberapa hal yang perlu kita kawal, meskipun itu secara norma sudah betul tapi kan dalam ini kan perlu ada beberapa hal yang dibatasi dalam beberapa kepentingan, termasuk kewenangan-kewenangan dari APH baik itu dari kepolisian, kejaksaan, sampai dengan hakim," kata Somawijaya.
"Meskipun ada beberapa hal yang baru tentu harus diimbangi dengan ketat dan harus ada pengawas. Harus ada pengawas itu menjadi kata kunci. Jadi intinya kalau meskipun rancangan KUHAP ini memang memberikan suatu kemajuan terutama perlindungan pada hak asasi," pungkasnya.
(dir/dir)
Peradi: Hati-hati Mengenai Restorative Justice dalam RUU KUHAP!
Dia mengingatkan, norma hukum publik dan privat berbeda. Jika hukum pidana publik tiba-tiba diputuskan restorative justice maka itu akan merusak fondasi hukum. [224] url asal
#ruu-kuhap #restorative-justice #peradi #komisi-iii-dpr #legislasi #kejagung #legislator #acara-pidana #pengaturan-mekanisme-restorative-justice #jakarta #rdpu #rapat-dengar-pendapat-umum #rancangan-undang-unda
Jakarta - Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia (DPN Peradi) Luhut Pangaribuan menyoroti proses mekanisme restorative justice. Luhut meminta agar legislator berhati hati menggarap pengaturan mekanisme restorative justice dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP).
Hal itu disampaikan Luhut dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan agenda masukan RUU KUHAP dengan Komisi III DPR di gedung parlemen, Jakarta, Rabu (5/3/2/2025).
"Yang berkaitan dengan ini mungkin harus hati-hati mengenai RJ, Restorative Justice. Ya, RJ. Memang restorasi itu bagus. Tapi kalau tiba-tiba ujug-ujug mekanisme yang diatur, mesinnya belum tahu mesinnya yang mana kok mekanisme sudah diatur," kata Luhut.
"Itu yang ada dalam RUU. Mudah-mudahan itu bukan belum resmi ya," sambungnya.
Dia mengingatkan bahwa norma hukum publik dan privat berbeda. Menurutnya, jika hukum pidana publik tiba-tiba diputuskan restorative justice, maka itu akan merusak fondasi hukum.
"Harus kita ingat, kita ini berbicara dalam ranah hukum pidana. Kita membedakan norma hukum publik dan privat. Kalau tiba-tiba yang publik itu pidana itu didamaikan, hancur kan fondasi hukum kita," jelasnya.
"Nah, sementara dalam RUU saya lihat itu sudah langsung mekanisme RJ di penyidikan, penuntutan gitu. Saya kira secara konsep itu keliru," lanjutnya.
Tonton juga Video: Kejagung Selesaikan 1.985 Perkara Restorative Justice Sepanjang 2024
(amw/dnu)
Ahli Hukum Harap Revisi KUHAP Penyempurnaan dari Aturan yang Sudah Ada
Ahli hukum berharap RUU KUHAP menyempurnakan aturan yang saat ini berlaku. [637] url asal
#ruu-kuhap #dpr-ri #ahli-hukum #pembahasan-revisi-kuhap #pasal-94-ayat-1 #kuhap #revisi-undang-undang-kitab-undang-undang-hukum-acara-pidana #perlakuan #ahli-hukum-harap-revisi-kuhap-penyempurnaan #draft-ruu-ku
Jakarta - Rapat paripurna DPR RI menetapkan Revisi Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) menjadi usul inisiatif DPR RI. Ahli hukum berharap revisi ini menyempurnakan aturan yang saat ini berlaku.
Pandangan mengenai RUU KUHAP ini disampaikan oleh sejumlah ahli hukum dalam seminar bertajuk 'RUU KUHAP dan Masa Depan Penegakan Hukum di Indonesia' yang digelar di Universitas Indonesia, Salemba, Jakarta Pusat, Kamis (20/2/2025). Harapan itu dicetuskan oleh mantan Kepala Badan Intelijen Strategis (Kabais), Laksda TNI (Purn) Soleman B Ponto.
Soleman mengingatkan pentingnya transparansi, penguatan pengawasan, serta penyempurnaan koneksitas dalam RUU KUHAP. Soleman menilai penegakan hukum di Indonesia itu rendah di bagian transparansi dan akuntabilitas.
"Masyarakat kerap tidak mendapatkan informasi mengenai perkembangan laporan yang mereka buat. Sistem informasi yang tidak terintegrasi dan minimnya akses publik terhadap proses hukum menghambat kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum," kata Soleman yang menghadiri diskusi secara daring.
 Diskusi RUU KUHAP dan Masa Depan Penegakan Hukum di Indonesia (dok. Istimewa) |
Selain masalah transparansi dan akuntabilitas, Soleman menyoroti masalah penyalahgunaan wewenang penyidik. Menurut dia, dalam aturan yang berlaku saat ini, tidak ada aturan yang bisa mengontrol kewenangan penyidik.
"Sayangnya, dalam pembahasan revisi KUHAP, muncul wacana penghapusan atau pengurangan mekanisme, koneksitas, yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan perlakuan yang tidak seimbang dalam sistem peradilan," ucapnya.
Dia pun berharap revisi KUHAP akan berfokus pada penyempurnaan aturan. Dia berharap tidak ada yang dikurangi dalam KUHAP baru nanti.
"Revisi KUHAP harus berfokus pada penyempurnaan aturan yang ada, bukan pengurangan elemen-elemen fundamental yang telah terbukti efektif, termasuk dalam aspek koneksitas. Dengan mempertahankan dan menambahkan aturan koneksitas. KUHAP baru dapat menjamin prinsip persamaan di hadapan hukum, menghindari dualisme peradilan yang tidak efektif, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam sistem peradilan pidana," katanya.
Hal senada disampaikan ahli hukum dari Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar, menilai pentingnya transparansi perkembangan kasus. Ia berpendapat seringkali ketika masuk proses penyidikan, pihak terkait, seperti tersangka ataupun terlapor tak mengetahui informasi apa pun mengenai proses perkara itu.
"Tahu-tahu SP3, tahu-tahu ada tindakan yang lain. Karena itu, bagaimana di tingkat penyidikan ini ada transparansi, salah satunya misalnya apakah perkembangan penyidikan itu harus dimasukkan ke website yang bisa diakses olah orang. Atau memberikan kewajiban pada kepolisian, di sisi lain hak bagi masyarakat, stakeholder, terutama tersangkanya, keluarganya untuk mengakses perkembangannya," ujar Fickar.
Sementara itu, Wakil Ketua STHI Jentera, Asfinawati, mengkritik sejumlah pasal tertera di draf RUU KUHAP yang beredar tertanggal 17 Februari 2025. Salah satu pasal yang dikritisi Asfinawati adalah Pasal 69 ayat 1, dengan substansi penyidik dapat menawarkan kepada tersangka atau terdakwa yang perananannya paling ringan untuk menjadi saksi mahkota dalam perkara yang sama. Ada pula Pasal 94 ayat 1, Pasal 92 ayat 1 dan ayat 2, serta Pasal 24 ayat 3.
Selain itu, dia keberatan dengan draf revisi Pasal 16 ayat 1. Dalam draf itu, disebutkan bahwa penyelidikan dapat dilakukan dengan cara olah TKP; pengamatan; wawancara; pembuntutan; penyamaran; pembelian terselubung; penyerahan di bawah pengawasan; pelacakan; dan/atau penelitian dan analisis dokumen.
"Terkait dengan draf KUHAP tertanggal 17 Februari, ada penyamaran, pembelian terselubung, penyerahan di bawah pengawasan, dan itu di penyelidikan. Artinya, tidak ada check and balances dari penuntut, ini berbahaya sekali. Ini kan bukan menemukan tindak pidana, itu kan bisa membuat tindak pidana," ucap Asfinawati.
Menurutnya, kondisi tersebut akan diperparah lagi bila kewenangan semua penyidikan diberikan kepada lembaga atau instansi tertentu. Dia juga menyoroti sejumlah masalah yang ada di penjara.
"Apa sih yang tidak ada di negeri ini? Dibunuh, dipaksa polisi, ditangkap tanpa ada alasan padahal dia korban, ada. Semua ada. Tahanan perempuan diperkosa oleh polisi, ada juga. Tapi masih akan lebih buruk, masif, menimpa semua korban, akan lebih banyak. Kalau kewenangan tunggal (semua penyidikan oleh instansi tertentu), dia akan lebih buas lagi," pungkas Asfinawati.
Simak juga Video 'MA Putuskan 30.908 Perkara Sepanjang Tahun 2024':
(zap/dhn)
KY Usul Bantuan Hukum untuk Terpidana Diatur di Revisi KUHAP
KY usul muatan aturan tentang pemberian bantuan hukum untuk terpidana di RUU KUHAP. KY menyebut sejauh ini bantuan hukum hanya ada buat tersangka atau terdakwa. [413] url asal
#komisi-yudisial #ruu-kuhap #komisi-iii-dpr #revisi-kuhap #komisi-iii-dpr-ri #dpr #pidana #perubahan #peruntukannya #undang-undang #bantuan-hukum #cirebon #vina #kuhap #hukum-acara-pidana #joko-sasmito #pasal-54
Jakarta - Komisi Yudisial (KY) mengusulkan adanya muatan aturan tentang pemberian bantuan hukum untuk terpidana di Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas UU No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP). KY mengatakan KUHAP saat ini baru mengatur adanya bantuan hukum untuk tersangka atau terdakwa.
"Penyediaan bantuan hukum di dalam persidangan sejauh ini peruntukannya masih sebatas untuk pendampingan dalam perkara di tingkat pertama, banding, dan kasasi. Dalam KUHAP disebutkan dalam pasal 54," kata anggota sekaligus Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi KY Joko Sasmito dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR RI, Senin (10/2/2025).
Joko menyebut terpidana masih memiliki hak untuk memperjuangkan keadilan lewat peninjauan kembali (PK). Ia menilai tak semua terpidana memiliki kemampuan untuk menghadirkan penasehat hukum sendiri.
"Sedangkan untuk terpidana tidak diatur. Padahal, terpidana masih memiliki hak untuk memperjuangkan keadilan melalui mekanismenya peninjauan kembali atau PK. jika pada tahap penyidikan, penyelidikan, atau penuntutan atau persidangan sampai pada tingkat kasasi telah dijamin adanya bantuan hukum berdasarkan KUHAP, hendaknya pada saat pengajuan PK juga perlu diberi jaminan tersebut," ujar Joko.
Joko lantas mencontohkan kasus upaya perlawanan dari para terpidana kasus Vina Cirebon. Ia menyebut negara perlu hadir untuk memberi bantuan bagi pihak yang tidak mampu.
"Kasus yang pernah viral pada tahun lalu di Cirebon menjadi salah satu contoh para terpidana merasa putusan pengadilan telah salah sehingga ia mengajukan PK untuk membuktikan dirinya tidak bersalah. Jika tidak ada penasihat hukumnya yang bersedia membantu, maka sebaiknya negara juga bisa menyediakan bantuan hukum bagi terpidana seperti mereka," imbuhnya.
(dwr/maa)
KY Usul Revisi KUHAP Atur Pengawasan terhadap Penegak Hukum
KUHAP belum mengatur pengawasan terhadap proses penegakkan hukum, hanya mengenai pelaksanaan putusan pengadilan Halaman all [492] url asal
#hukum-acara-pidana #revisi-kuhap #komisi-yudisial #amzulian-rifa-i
(Kompas.com) 10/02/25 11:42
v/72693/
JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi Yudisial (KY), Amzulian Rifa'i, merekomendasikan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) untuk mengatur pengawasan terhadap aparat penegak hukum (APH) hingga hakim pada semua tingkatan peradilan.
"Komisi Yudisial merekomendasikan kepada yang terhormat Komisi III DPR RI, kami berpandangan agar penegasan pengawasan terhadap aparat penegak hukum menjadi perhatian serius di dalam perubahan KUHAP, termasuk pengawasan terhadap hakim oleh Komisi Yudisial," kata Amzulian dalam rapat kerja (raker) dengan KY di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (10/2/2025).
Usulan itu disampaikan mengingat KUHAP tidak mengatur pengawasan terhadap proses penegakan hukum.
Saat ini, hanya ada pengawasan dan pengamatan pelaksanaan putusan pengadilan sebagaimana diatur dalam Bab 20 beleid tersebut.
Pengawasan terhadap putusan pengadilan itu berada di ujung proses penegakan hukum.
Padahal, menurut Amzulian, penyalahgunaan wewenang bisa terjadi sejak penyelidikan.
Selain itu, KY menerima ribuan pengaduan atau laporan terkait sikap dan perilaku hakim setiap tahun.
Pada 2024 saja, terdapat 2.274 laporan dan tembusan, serta 966 permohonan pemantauan persidangan untuk semua tingkatan pengadilan.
"Hal ini menunjukkan sikap kritis masyarakat terhadap proses hukum di pengadilan dan kesadaran akan haknya dalam memperjuangkan keadilan agar aparat penegak hukum tidak berbuat sekehendak hati dalam menjalankan tugas," kata dia.
Menurut Amzulian, memasukkan pengawasan di dalam KUHAP akan memberikan legitimasi kuat bagi lembaga-lembaga pengawas dalam menjalankan tugas dan fungsinya.
Bahkan, jika perlu, masalah ini diatur dalam bab tersendiri dalam KUHAP baru.
"Jika perlu, pengawasan terhadap aparat penegak hukum diatur di dalam bab tersendiri dalam perubahan KUHAP tersebut," jelas Rifa'i.
Sebagai informasi, DPR RI dalam proses penyusunan draf revisi KUHAP dan naskah akademik.
Komisi III DPR menargetkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru dapat berlaku pada 1 Januari 2026, bersamaan dengan mulai berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang direvisi pada 2022.
"Masa sidang berikutnya, akan segera dibahas sebagai RUU inisiatif DPR," kata Habiburokhman dalam keterangannya, Rabu (22/1/2025).
Politikus Partai Gerindra ini menilai pengesahan KUHAP penting karena merupakan hukum formal yang mengoperasikan pemberlakuan KUHP sebagai hukum materiil.
Ia menyatakan bahwa KUHP baru mengandung semangat perbaikan revolusioner yang mengedepankan asas restoratif dan keadilan substantif sebagaimana diatur dalam KUHP.
"Semangat politik hukum KUHAP haruslah sama dengan semangat politik hukum yang terkandung dalam KUHP," kata dia.
Pakar Hukum Pidana dan Tata Negara Unej Soroti Wacana RUU KUHAP
Pakar Hukum Pidana dan Tata Negara Unej menyoroti wacana revisi KUHAP oleh Komisi III DPR RI. Wacana itu memang menjadi perhatian bagi sejumlah pihak. [527] url asal
#revisi-kuhap #unej #pakar-hukum-pidana-dan-tata-negara #jember #komisi-iii-dewan-perwakilan-rakyat-republik-indonesia #akademisi #prapenuntutan #soroti-wacana-revisi-kitab-undang-undang-hukum-acara-pidana
Jember - Pakar Hukum Pidana dan Tata Negara Universitas Jember (UNEJ) soroti wacana revisi kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) oleh Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI). Wacana tersebut memang menjadi perhatian bagi sejumlah pihak, terutama para akademisi dan praktisi hukum.
Pakar Hukum Pidana UNEJ, Prof. M. Arief Amrullah dan Ahli Hukum Tata Negara, Eddy Mulyono juga turut berpendapat mengenai rancangan KUHAP baru yang masih dalam tahap penyusunan tersebut.
Arief menyatakan bahwa salah satu isu krusial dalam KUHAP yang lama adalah peran korban dalam sistem peradilan pidana. Hal itulah yang perlu mendapatkan perbaikan dalam revisi mendatang.
"Dalam KUHAP yang lama, perhatian lebih banyak diberikan kepada perilaku, sementara hak-hak korban sering kali terabaikan. Hal ini perlu mendapat perbaikan dalam revisi KUHP yang akan datang," katanya, Jumat (31/1/2025).
Lebih lanjut kata Arief, tahapan prapenuntutan yang cenderung memakan waktu lama perlu untuk disorot. Pasalnya akan menghambat keadilan dan memperlambat penanganan perkara. Menurutnya, ada solusi untuk memastikan agar asas peradilan bisa cepat dan benar-benar terpenuhi yakni dengan memanfaatkan tekhnologi dalam proses hukum.
"Pemangkasan atau bahkan penghilangan tahap penyelidikan juga menjadi isu yang perlu dicermati dengan hati-hati. Jika tidak diatur dengan baik, hal ini bisa berpotensi menghambat keadilan dan memperlambat penanganan perkara," ujarnya.
"Penyidik Polri dan jaksa penuntut umum bisa melakukan penyidikan bersama dan pra penuntutan secara bersamaan. Dengan sistem digital yang terintegrasi, setiap pertanyaan atau kekurangan dalam berkas dapat segera dilengkapi di waktu yang sama. Hal ini akan memangkas waktu dan meningkatkan efisiensi proses hukum," tambahnya.
Sementara itu, Eddy Mulyono meletakkan fokusnya pada pentingnya sinergi-kolaborasi antarlembaga penegak hukum dalam penerapan R-KUHAP. Sebab jika proses revisi ini menimbulkan kompetisi tidak sehat, maka harus dilakukan kajian ulang agar supaya hasilnya tidak berdampak negatif terhadap proses peradilan.
"Dalam sistem hukum yang ideal, sinergi-kolaborasi antara aparat penegak hukum menjadi kunci utama. Namun, jika revisi KUHAP justru menimbulkan persaingan tidak sehat, maka perlu dikaji ulang, agar revisi ini tidak berdampak negatif terhadap proses peradilan," ucapnya.
Eddy juga menyebut bahwa aspek hukum tata negara harus menjadi pedoman utama dalam pembentukan dan penerapan implementasi R-KUHAP. Tujuannya, agar dapat berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dan konstitusi.
"Sistem peradilan yang efektif harus didukung dengan peraturan yang jelas dan tegas. Namun, tetap memberikan ruang bagi kolaborasi antar lembaga hukum," tandasnya.
(abq/iwd)
Legislator NasDem Dorong RUU KUHAP Segera Dibahas, Tampung Masukan Ahli
Anggota Komisi III DPR Fraksi NasDem, Rudianto Lallo, mendorong RUU KUHAP segera dibahas. Rudianto menilai KUHAP seharusnya disesuaikan dengan kondisi saat ini. [363] url asal
#ruu-kuhap #kuhap #komisi-iii-dpr #hukum-acara-pidana #komisi-iii-dpr-ri
Jakarta - Anggota Komisi III DPR Fraksi NasDem, Rudianto Lallo, mendorong rancangan Undang-Undang (RUU) Hukum Acara Pidana (KUHAP) segera dibahas untuk dituntaskan. Rudianto menilai KUHAP saat ini sudah 44 tahun seharusnya disesuaikan dengan kondisi saat ini.
"Kita ketahui hukum acara kita sudah 44 tahun sejak tahun 1981 dan normanya sudah ada 12 norma yang dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Yang kedua, KUHP kita, hukum materil kita yang baru akan berlaku 2026 Januari. Sementara hukum acara kita belum berubah," kata Rudianto di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (31/1/2025).
Rudianto mendorong rancangan UU ini untuk segera dibahas oleh Komisi III DPR. Ia menyebut saat ini Fraksi NasDem sudah mulai menampung aspirasi dari sejumlah pihak terkait penyusunan RUU KUHAP.
"Inilah yang kemudian menjadi concern Fraksi NasDem agar pembahasan RUU hukum acara ini bisa dituntaskan tahun ini yang kebetulan menjadi concern kami di Komisi III," ujar Rudianto.
"Saya selaku Kapoksi Fraksi NasDem Komisi III saat ini juga Komisi III telah menjadwalkan untuk kemudian mengagendakan pemanggilan para ahli-ahli hukum, para akademisi kita, para profesor hukum kita untuk kita juga dengar keterangan, berkaitan dengan masukan-masukannya terhadap revisi RUU KUHAP ini," ujar Rudianto.
Rudianto menyoroti sejumlah hal dalam RUU KUHAP, di antaranya soal restorative justice setiap institusi yang berbeda pengertian. Rudianto juga menekankan kontrol penyidikan sampai penuntutan suatu kasus supaya tak semena-mena.
"Bagaimana konsep restorative justice ini lagi marak kita dengar, polisi punya konsep restorative justice, jaksa juga punya, hakim juga punya. Masing-masing saling mengkritisi kewenangan ini, nah ini tidak diatur dalam hukum acara kita ini yang penting," ujar Rudianto.
"Yang kedua, bagaimana alat bukti, bagaimana konsep peradilan, bagaimana mekanisme kontrol penyidikan, ke penuntutan. Ini semua yang menurut saya concern kita supaya hak-hak warga negara, apakah dia terperiksa, terlapor, bisa dilindungi tidak semena-mena," tambahnya.
Selain itu, Rudianto juga menyoroti soal posisi advokat dalam suatu kasus. Rudianto mempertanyakan apakah seseorang yang berstatus sebagai saksi bisa didampingi oleh penasihat hukum.
"Bagaimana posisi advokat. Orang kalau dipanggil jadi saksi, apakah sudah bisa didampingi oleh kuasa hukum, penasihat hukum atau tidak. Ini semua yang menjadi poin-poin penting dalam revisi RUU hukum acara kita," imbuhnya.
(dwr/rfs)