Hampir tiap hari, kita membongkar kasus korupsi dan tidak akan berhenti!

Jakarta (ANTARA) - Presiden Prabowo Subianto mengaku mengetahui ada penegak hukum yang menerima ancaman dan intimidasi dari mereka-mereka yang ingin menghindar dari jeratan hukum.

Presiden pun meminta seluruh aparat penegak hukum untuk tidak pernah gentar melawan ancaman dan intimidasi yang dialamatkan kepada mereka.

"Saya tahu ada penegak-penegak hukum yang diancam. Saya tahu. Saya dapat laporan. Ada yang rumahnya didatangi, ada yang mobilnya diikuti, ada yang rumahnya difoto. Kita paham itu," kata Presiden Prabowo saat berpidato dalam acara Kongres IV PP Tidar di Jakarta, Sabtu.

Presiden menegaskan ingin mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akan terus memberantas segala bentuk praktik rasuah tanpa pandang bulu.

"Saya hanya ingin sampaikan, kita tidak gentar. Saya tidak gentar. Usia saya 73 tahun, saya hanya ingin meninggalkan nama baik. Saya akan melaksanakan tugas saya. Saya akan tegakkan keadilan. Saya akan melawan segala bentuk korupsi di republik ini tanpa pandang bulu," kata Prabowo.

Presiden juga menekankan beberapa kasus korupsi besar mulai terungkap dalam periode enam bulan pertama pemerintahannya.

"Hampir tiap hari, kita membongkar kasus korupsi dan tidak akan berhenti! Tidak kita akan berhenti!" ujar Prabowo.

Prabowo kemudian mengatakan sejak menerima mandat dari rakyat Indonesia sebagai Presiden, dirinya bertekad untuk menyelamatkan uang-uang rakyat dari tangan-tangan koruptor.

"Untuk kesekian kali lagi, saya tegaskan, ini sumpah saya, ini tekad saya, dan saya percaya, dan saya sudah buktikan dalam enam bulan pemerintahan yang saya pimpin, kita sudah selamatkan ratusan triliun uang rakyat," kata Presiden.

Pada kesempatan sama, Presiden mengingatkan rakyat Indonesia menghadapi tantangan yang berat karena selalu ada kekuatan-kekuatan besar yang ingin Indonesia tidak dapat mandiri dan tidak berdaya.

"(Mereka) takut Indonesia bisa berdiri di atas kaki kita sendiri. Dari sejak (masa) Proklamator kita Bung Karno sampai dengan sekarang, mereka tidak ingin Indonesia berdiri di atas kaki kita sendiri. Mereka selalu ingin mencuri dan merampok kekayaan bangsa kita," kata Presiden Prabowo.

Kekuatan-kekuatan besar itu, Presiden melanjutkan, melakukan berbagai cara dan upaya untuk melemahkan bangsa dan negara.

"Dengan segala dalih dan teknik, mereka ingin rusak sendi-sendi kehidupan kita. Mereka mau menyogok hakim-hakim kita, membeli pejabat-pejabat kita di semua eselon, di semua institusi," kata Prabowo.

Oleh karena itu, Presiden pun menegaskan komitmennya untuk terus berpedoman kepada konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 45) dan undang-undang, untuk menindak siapa pun yang melanggar hukum, dan merugikan negara.

Pewarta: Genta Tenri Mawangi/Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2025

Medan -

Polda Sumut menyampaikan hasil pendalaman soal tahanan narkoba berinisial L (23) mengaku dilecehkan oleh dua perwira Polres Asahan. Polda menyebut tidak ada perbuatan pelecehan maupun pencabulan tersebut.

"Mengenai adanya isu dua oknum perwira Polres Asahan melakukan pelecehan maupun pencabulan. Hasil pendalaman dari Bid Propam Polda Sumut, berita itu tidak benar. Jadi, tidak ada perbuatan pelecehan maupun pencabulan yang dilakukan oleh pejabat maupun perwira kami di Polres Asahan," kata Kabid Humas Polda Sumut Kombes Ferry Walintukan, Sabtu (17/5/2025).

Ferry menyebut Propam telah memeriksa Kasat Tahti Polres Asahan AKP S dan Kanit Satresnarkoba Polres Asahan Ipda S selaku yang dituding melakukan pelecehan tersebut. Selain itu, pihaknya juga mengecek Hp kedua personel tersebut, rekaman CCTV, serta juga sedang mendalami motif L melaporkan soal dugaan pelecehan itu.

"Jadi, saat ini Propam Polda Sumut sedang melakukan pendalaman untuk motif lainnya. Kami sudah melakukan pemeriksaan terhadap handphone maupun CCTV dari personel kami," sebutnya.

Terkait AKP S yang diduga meminjamkan Hp kepada L saat di tahanan, Ferry mengatakan pihaknya masih mendalaminya. Jika ditemukan pelanggaran, Polda Sumut akan memberikan sanksi yang tegas.

"Itu sedang didalami ada pelanggaran atau tidak. Jika itu terbukti pelanggaran, maka kami akan melakukan tindakan sesuai aturan kode etik profesi," ujar Ferry.

Kabid Propam Polda Sumut Kombes Julihan menyebut Ipda S telah diperiksa dan dipastikan tidak terlibat dalam dugaan pelecehan itu. Sementara AKP S saat ini masih menjalani pemeriksaan terkait dengan dugaan pemberian Hp ke L.

"Kanit sudah diperiksa, dipastikan tidak terlibat. Kasat Tahti masih kita didalami karena dugaan memberikan handphone, itu yang masih didalami," kata Julihan.

Sebelumnya diberitakan, dua perwira Polres Asahan dilaporkan ke Bid Propam Polda Sumut atas dugaan pelecehan terhadap seorang tahanan kasus narkoba berinisial L. Kuasa Hukum L, Alamsyah menjelaskan pihaknya melaporkan dua perwira tersebut dalam bentuk pengaduan masyarakat (Dumas).

"Sudah resmi kita laporkan, bentuk laporannya, karena kita kuasa, laporannya dumas ke Yanduan. Jadi, dugaan pelecehan dan perbuatan asusila itu menurut klien kami dilakukan oleh Kasat Tahti Polres Asahan AKP S dan kemudian kanit narkoba inisial Ipda S," kata Alamsyah di Polda Sumut, Kamis (15/5).

Alamsyah menjelaskan kliennya diduga dilecehkan saat menjadi tahanan di Polres Asahan dalam kasus dugaan narkoba. Tak dijelaskan kapan L ditangkap Polres Asahan.

Namun dugaan pelecehan itu baru berani diungkap L saat telah dipindahkan ke Lapas Labuhan Ruku. Hal itu dikarenakan L ketakutan saat masih menjadi tahanan.

"Klien kami ini seorang ibu rumah tangga yang saat ini disangkakan melanggar pasal 112 Jo 131 UU narkotika. Klien kami ini saat ini dalam proses penyidikan sebagai tersangka di Satresnarkoba Polres Asahan. Selama klien kami menjalani masa penahan di Satresnarkoba Polres Asahan, ternyata menurut keterangan klien kami mengaku dilecehkan," ujarnya.

Menurut Alamsyah, terduga pelaku AKP S dan Ipda S melakukan pelecehan pada waktu yang berbeda. AKP S diduga sering mengirimkan chat tak senonoh kepada L.

Sementara untuk Ipda S, dia mengatakan dugaan pelecehan itu dilakukan di ruangan Ipda S. Caranya, Ipda S membawa L ke ruangannya dengan modus ingin memeriksanya. Di ruangan tersebut, kata Alamsyah, Ipda S diduga menciumi L.

Alamsyah mengaku tidak mempunyai bukti yang spesifik terkait dugaan pelecehan yang dilakukan Ipda S karena dilakukan di dalam ruangan S.

Belakangan terungkap bahwa L adalah istri bandar narkoba bernama Chandra yang juga merupakan pecatan TNI AL dan sempat viral menembaki petugas kepolisian.

"Iya, istri Chandra, betul (mantan anggota TNI AL)," kata Kasat Narkoba Polres Asahan AKP Mulyoto saat dikonfirmasi detikSumut, Kamis.

Mulyoto menjelaskan L ditangkap saat pihak kepolisian hendak menangkap suaminya di Kisaran, Selasa (18/2). Belum diperinci apa peran L dalam jaringan narkoba tersebut.

(dhm/dhm)

Jakarta -

Presiden Prabowo Subianto menegaskan akan terus membongkar kasus-kasus korupsi di Indonesia. Prabowo mengatakan selama 6 bulan kepemimpinannya, ratusan triliun kekayaan negara berhasil diselamatkan.

Hal itu disampaikan Prabowo dalam sambutannya di acara Kongres IV Tidar, di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Sabtu (17/5/2025). Prabowo mengatakan dirinya telah disumpah untuk menjalankan amanat UUD 1945.

"Saya disumpah untuk menjalankan UUD 1945, dan semua UU yang berlaku, dan saya akan laksanakan, siapa yang melanggar hukum, siapa yang mau mempertahankan praktik-praktik yang mengakibatkan kerugian kekayaan negara, kekayaan negara harus dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat," ujarnya.

Prabowo mengatakan kekayaan negara harus diperuntukkan untuk kesejahteraan rakyat. Dia bertekad akan terus menyelamatkan kekayaan negara.

"Untuk kesekian kali lagi saya tegaskan ini sumpah saya, ini tekad saya dan saya percaya dan saya sudah buktikan dalam 6 bulan pemerintahan yang saya pimpin, kita sudah selamatkan ratusan triliun uang rakyat, kita sudah selamatkan," kata Prabowo.

"Hampir tiap hari kita membongkar kasus korupsi, dan tidak akan berhenti," sambungnya.

Prabowo mengaku mendapat laporan adanya ancaman-ancaman yang diterima oleh penegak hukum. Namun, Prabowo kembali menegaskan untuk terus memberantas korupsi.

"Saya tau ada penegak-penegak hukum yang diancam, saya tahu, saya dapat laporan, ada yang rumahnya didatangi, ada yang mopbilnya diikuti, ada yang rumahnya difoto, kita paham itu. Tapi saya hanya ingin sampaikan kita tidak gentar, saya tidak gentar," tuturnya.

"Usia saya 73 tahun, saya hanya ingin meninggalkan nama baik, saya akan melaksanakan tugas saya, saya akan tegakkan keadilan, saya akan melawan segala bentuk korupsi di Republik ini tanpa pandang bulu," imbuh dia.

Tonton juga "Prabowo Sebut Banyak Kekuatan Ingin Indonesia Terpecah Belah" di sini:

(amw/dhn)

MEDAN, KOMPAS.com - Polda Sumatera Utara membantah bahwa dua pejabat di Polres Asahan diduga melecehkan tahanan narkoba inisial LS (23).

Dua pejabat yang dimaksud adalah Kepala Tahanan dan Barang Bukti (Kasat Tahti) AKP S dan Kanit Satres Narkoba Ipda S.

"Hasil pendalaman dari Bid Propam Polda Sumut, berita (dugaan pelecehan) tersebut tidak benar," kata Kabid Humas Polda Sumut Kombes Ferry Walintukan saat diwawancarai di Komplek Tasbih, Kota Medan pada Sabtu (17/5/2025).

"Jadi, tidak ada perbuatan pelecehan maupun pencabulan yang dilakukan oleh pejabat maupun perwira kami di Polres Asahan," tambahnya.

Dia menyampaikan bahwa Propam Polda Sumut telah memeriksa AKP S dan Ipda S.

Selain itu, petugas juga telah memeriksa CCTV dan ponsel yang berkaitan.

Sementara itu, pihaknya masih mendalami apakah benar AKP S memberikan LS ponsel untuk berkomunikasi.

Jika terbukti benar, maka akan diproses sesuai ketentuan yang berlaku.

"Itu sedang didalami ada pelanggaran atau tidak. Jika terbukti, kami akan melakukan tindakan sesuai kode etik profesi," ujarnya.

Sebelumnya diberitakan, LS melaporkan AKP S dan Ipda S ke Polda Sumut atas dugaan pelecehan seksual pada Kamis (15/5/2025).

Kuasa hukum korban, Alamsyah, mengatakan dugaan pelecehan terjadi sejak LS menjadi tahanan kasus narkoba pada Februari 2025.

"Awalnya, Kasat Tahti meminjamkan handphone kepada klien kami. Setelah itu, dia terus menghubungi dan mengajak video call saat klien kami sedang mandi," ujar Alamsyah kepada wartawan usai membuat laporan di Polda Sumut.

Menurut Alamsyah, dalam komunikasi itu AKP S diduga menggunakan bahasa yang tidak sopan, meskipun LS telah menjelaskan bahwa dirinya merupakan istri sah dari seorang pria bernama Chandra.

"(Ternyata) Ada niat yang tidak baik yang dilakukannya. Dia melakukan chatting atau video call dengan bahasa yang tidak sopan, padahal berulang kali klien kami menjelaskan bahwa dia berstatus seorang istri sah orang. Tapi ternyata juga Kasat Tahti tetap menjalankan aksinya melakukan perbuatan tidak bermoral," kata Alamsyah.

Sementara itu, dugaan pelecehan oleh Kanit Satres Narkoba, Ipda S, disebut dilakukan dengan modus pemeriksaan.

Ipda S diduga membawa LS ke ruangannya, tetapi bukan untuk pemeriksaan resmi.

"Setibanya di ruangan kanit, bukan diperiksa, melainka, dalam dua kejadian berbeda, klien kami diciumi. Itulah menurut keterangan klien kami," kata Alamsyah.

Saat ditanya soal bukti, Alamsyah mengaku telah melampirkan bukti berupa percakapan chat dari AKP S.

Namun, untuk dugaan pelecehan oleh Ipda S, tidak ada saksi lain.

"Kalau bukti, saya lampirkan chat-chat-an dari AKP S. Kalau untuk Ipda S, yang mana perbuatannya itu dilakukan di ruangannya, tidak ada yang bisa melihat, hanya klien kami dengan terduga pelaku bersama Tuhan," ujarnya.

Meski begitu, LS tetap memutuskan untuk melaporkan kejadian tersebut karena takut akan terjadi pada tahanan lain.

"Dengan keyakinan dan rasa ketakutan, klien kami juga berpesan perbuatan ini harus dilaporkan agar tidak terjadi kepada tahanan lain," tutur Alamsyah.

Menanggapi laporan ini, Kasubbid Penmas Polda Sumut Kompol Siti Rohani Tampubolon menyatakan pihaknya masih akan mengecek informasi tersebut ke Divisi Propam.

"Saya cek dulu ke Propam ya," ujar Siti saat dihubungi melalui telepon, Kamis (15/5/2025) malam.

JAKARTA, KOMPAS.com – Ketua Umum Forum Betawi Rempug (FBR), Lutfi Hakim menyatakan, organisasi akan memberikan bantuan hukum kepada anggota yang ditangkap polisi dalam Operasi Berantas Jaya.

“Sebagai anggota, mereka punya hak untuk mendapatkan pembelaan hukum,” ujar Lutfi saat dihubungi Kompas.com, Sabtu (17/5/2025).

Namun, Lutfi menegaskan, pemberian bantuan hukum bukan berarti membenarkan aksi premanisme yang diduga dilakukan anggota FBR.

“Tapi setidaknya kami bisa memberikan hak-hak mereka selaku yang diduga melakukan tindakan melawan hukum,” tegas dia.

Kejadian penangkapan anggota FBR dalam operasi ini juga menjadi momen bagi organisasi untuk bercermin dan memperbaiki diri.

“Peristiwa ini membuat kami harus bercermin agar bisa menata diri menjadi lebih baik,” ucap Lutfi.

Diberitakan sebelumnya, tim Subdit Kejahatan dan Kekerasan Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya menangkap empat pria dalam kasus dugaan pemerasan di Bojongsari, Depok, Jawa Barat, Jumat (16/5/2025).

Empat pelaku tersebut adalah Ketua Umum FBR Cabang Bojongsari berinisial M, Sekretaris Jenderal AK alias W, serta dua anggota ormas, NN dan RS.

Satu anggota lain berinisial IM alias P masih buron dan masuk dalam daftar pencarian orang (DPO).

Polisi mengamankan sejumlah barang bukti, antara lain tiga kuitansi pemberian uang dari korban, dua bundel kuitansi dari tangan M, dua stempel ormas, lima unit ponsel milik pelaku, serta satu bundel catatan dan proposal milik ormas.

Saat ini, para pelaku menjalani pemeriksaan intensif di Subdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya untuk pengembangan penyelidikan.

Mereka dijerat Pasal 368 dan atau Pasal 335 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Pekanbaru: Kantor Wilayah Ditjenpas Riau bertekad memerangi narkoba di lingkungan Pemasyarakatan, terkhusus lapas dan rutan di wilayah Riau.

Kepala Kantor Wilayah Ditjenpas Riau, Maizar, mengatakan tak ada toleransi untuk peredaran barang haram tersebut.

"Seperti yang sudah ditegaskan Bapak Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan bahwa Zero Narkoba dan HP adalah harga mati," kata Maizar menanggapi adanya dugaan keterlibatan salah satu warga binaan di wilayah Riau dalam peredaran narkoba, Sabtu, 17 Mei 2025.
Maizar menjelaskan pihaknya telah berkoordinasi dengan Polda Riau untuk melakukan pendalaman. Menurut dia Kanwil Ditjenpas Riau selalu siap bekerjasama dengan pihak kepolisian dan akan melakukan langkah-langkah responsif.

"Terbukti terlibat maka sanksi tegas akan diterapkan sesuai dengan peraturan yang berlaku," jelasnya.

Maizar menyebut apabila terbukti ada keterlibatan narapidana Riau dalam peredaran narkoba maka sanksi yang akan diberikan antara lain pencabutan hak-hak bersyarat seperti Remisi dan Pembebasan Bersyarat. Untuk kemungkinan adanya sanksi pidana akan diserahkan kepada pihak kepolisian

"Kami sangat terbuka segala informasi yang dapat mendukung lapas rutan kami bersih dari narkoba dan HP. Silahkan masyarakat apabila ada aduan terkait, kami akan segera tindak lanjuti. Kami ucapkan terimakasih atas dukungannya bagi perjuangan kami zero narkoba dan HP," ungkap Maizar.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(DEN)

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG — Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) mengungkapkan terdapat 8.000 eks anggota Jamaah Islamiyah yang harus dibina pascapembubaran organisasi pada pertengahan tahun 2024. Pembinaan dilakukan mulai wawasan kebangsaan, keagamaan dan kewirausahaan.

Kepala BNPT Komjen Pol Eddy Hartono mengatakan organisasi terus melakukan pembinaan kepada para narapidana terorisme dan eks anggota Jemaah Islamiyah tentang wawasan kebangsaan, keagamaan dan kewirausahaan. Pihaknya berkolaborasi dengan kementerian BUMN dan lembaga lain untuk menyelenggarakan pelatihan.

Ia mengatakan salah salah satu pelatihan yang dilakukan yaitu pelatihan memperbaiki AC untuk eks anggota Jamaah Islamiyah di Jawa Barat dan Makassar. Eddy menyebut berdasarkan hasil penelitian faktor utama pencetus orang menjadi radikal salah satunya faktor ekonomi.

"Ada 8.000 mantan JI tanggung jawab negara untuk pembinaan," ucap dia saat bedah buku perjalanan kisah Jamaah Islamiyah yang ditulis Kepala Densus 88 Irjen Pol Sentot Prasetyo di kampus Universitas Muhammadiyah Bandung belum lama ini.

Ia menyebut bekal keterampilan tersebut diharapkan dapat membantu eks anggota Jemaah Islamiyah dari sisi perekonomian. Selain itu, Eddy mengajak Muhammadiyah untuk terlibat dalam upaya pembinaan eks anggota Jamaah Islamiyah.

"Kami berharap Muhammadiyah bisa ikut berperan," kata dia.

KOMPAS.com - Sebuah unggahan di media sosial menampilkan mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, Roy Suryo memakai rompi tahanan.

Dengan demikian, muncul kesan bahwa Roy Suryo saat ini sedang terjerat kasus hukum. Sebagai konteks, nama Roy Suryo memang dalam perbincangan terkait tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).

Namun, setelah ditelusuri unggahan itu perlu diluruskan karena informasinya keliru.

Narasi yang beredar

Unggahan yang menampilkan Roy Suryo mengenakan rompi tahanan dibagikan akun Facebook ini pada 30 April 2025.

Berikut keterangan teks yang disampaikan:

Selamat Siang Indonesia

Selamat siang semuanya..

Kecuali Roy Suro 'selamat kembali'

Penelusuran Kompas.com

Penelusuran menggunakan Google Lens menemukan foto itu identik dengan yang ada di laman Kompas.comini.

Foto itu adalah momen Roy Suryo meninggalkan Kantor Kejaksaan Negeri Jakarta Barat menuju Rutan Salemba pada 29 September 2022.

Saat itu, Roy Suryo divonis 9 bulan penjara dalam kasus meme stupa Candi Borobudur yang diubah mirip Jokowi.

Roy Suryo dinyatakan bersalah telah menyebarkan informasi yang mengarah pada kebencian atau permusuhan individu berdasarkan suku, ras, agama, dan antar-golongan (SARA).

Diberitakan Kompas.comsebelumnya, pada 30 April 2025 Jokowi mendatangi Mapolda Metro Jaya untuk melaporkan sejumlah pihak terkait tuduhan ijazah palsu.

Salah satu terlapor yang diadukan Jokowi adalah Roy Suryo. Namun hingga kini tidak ada informasi valid Roy Suryo ditahan.

Unggahan itu tidak memberikan konteks peristiwa yang utuh sehingga berpotensi menjadi gangguan informasi.

Kesimpulan

Foto yang menampilkan Roy Suryo memakai rompi tahanan dibagikan dengan narasi keliru.

Adapun foto itu diambil pada 2022 ketika Roy Suryo divonis 9 bulan penjara dalam kasus meme stupa Candi Borobudur yang diubah mirip Jokowi. Hingga artikel itu dibuat, tidak ada informasi valid Roy Suryo ditahan aparat pada 2025.

Pekanbaru -

Kepala Kantor Wilayah Ditjenpas Riau, Maizar menegaskan tidak main-main perangi narkoba di lingkungan Lapas dan Rutan di wilayah Riau. Sebagai komitmen, Maizart mengajak masyarakat terlibat aktif.

"Seperti yang ditegaskan Bapak Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan bahwa di lingkungan pemasyarakatan baik Lapas maupun rutan itu Zero Narkoba dan HP adalah harga mati," tegas Maizar, Sabtu (17/5/2025).

Ketegasan ini disampaikan menanggapi adanya dugaan keterlibatan salah satu warga binaan dalam peredaran narkoba. Khususnya lingkungan Pemasyarakatan di bawah komando Kanwil Ditjenpas Riau.

Sebagai komitmen, Maizar mengaku telah berkomunikasi dan berkoordinasi dengan Polda Riau untuk melakukan pendalaman. Ditjenpas, dipastikan siap bekerjasama dan berkolaborasi memberantas narkoba hingga masuknya barang terlarang ke sel.

"Kami selalu siap bekerjasama dengan pihak kepolisian dan akan melakukan langkah-langkah responsif. Terbukti terlibat, maka sanksi tegas akan diterapkan sesuai dengan peraturan yang berlaku," katanya.

Maizar menyebut bila terbukti keterlibatan narapidana dalam peredaran narkoba, dia akan memberikan sanksi tegas. Salah satunya pencabutan hak-hak bersyarat seperti remisi dan pembebasan bersyarat.

Langkah tegas ini diambil untuk memberi efek jera bagi para pelaku. Termasuk soal kemungkinan adanya sanksi pidana yang akan diserahkan kepada pihak kepolisian.

"Kami sangat terbuka segala informasi yang dapat mendukung agar Lapas dan Rutan kami bersih dari narkoba dan HP. Silakan masyarakat apabila ada aduan terkait, kami akan segera tindak lanjuti. Kami ucapkan terima kasih atas dukungan dalam perjuangan kami zero narkoba dan HP," tegas Maizar.

Langkah tegas diberikan tidak hanya bagi para tahanan atau narapidana, bagi para pegawai yang terlibat juga akan diberikan sanksi tegas. Hal ini disampaikan agar tak ada pegawai 'main mata' dalam melakukan tugas-tugas di Rutan dan Lapas.

(ras/nkm)

LAMPUNG, KOMPAS.com - Kantor Staf Ahli Presiden bakal memanggil PT KAI Divre IV Tanjung Karang untuk mengklarifikasi isu calo tiket KA Kuala Stabas.

Isu calo tiket ini berhembus setelah calon penumpang mengalami kesulitan mendapatkan tiket perjalanan kereta rute Tanjung Karang (Lampung) - Baturaja (Sumatera Selatan) tersebut.

Tenaga Ahli Madya Bidang Infrastruktur dan Perencanaan Wilayah di Kedeputian IV Kantor Staf Presiden (KSP) Ilham Malik menginformasi ada sejumlah laporan yang masuk terkait hal tersebut.

"Ada keluhan ini di jalur KA penumpang Tanjung Karang - Baturaja," kata Ilham melalui pesan WhatsApp, Kamis (15/5/2025).

Laporan dari warga itu menyebutkan bahwa ada semacam fenomena calon penumpang harus "war ticket" pada pukul 00.00 WIB H-7 keberangkatan.

Para calon penumpang tersebut mengaku fenomena itu telah terjadi selama beberapa bulan terakhir. Sehingga, muncul kecurigaan ada permainan calo tiket.

Kecurigaan ini muncul karena ketika membeli secara daring selalu kehabisan, tetapi saat membeli offline melalui oknum calo, tiket tersedia.

"Laporan ini sudah masuk ke Kantor Staf Presiden. Dan ini akan dibahas saat PT KAI dipanggil, bukan hanya isu ini, tetapi akan menjadi salah satu yang akan ditanyakan," kata dia.

Terkait isu calo tiket dan pemanggilan dari Kantor Staf Presiden ini, Executive Vice President PT KAI Divre IV Tanjung Karang, Mohamad Ramdany mengatakan akan mempelajari terlebih dahulu.

"Kami pelajari seperti apa mekanismenya, nanti kami kabari," kata Ramdany saat dikonfirmasi, Sabtu (17/5/2025).

Isu calo tiket ini sendiri ramai di media sosial oleh warganet yang membagikan pengalaman mereka saat kesulitan mendapatkan tiket KA Kuala Stabas.

Salah seorang warganet, Monika Damayanti mengatakan saat "war ticket" pukul 00.00 WIB pada H-7 keberangkatan, tiket habis dalam waktu 5 menit.

"Kalau sudah lewat 5 menit aja tiket sold out alias habis, tapi kalau kita tanya ke calo, mau berangkat 1 RT juga bisa menyediakan atas nama masing-masing KTP penumpang," katanya.

Warganet lain, Pongky mengatakan traffic pemesanan KA Kuala Stabas sangat tidak normal, khususnya keberangkatan pada Jumat dan Minggu sore.

"Pesan H-7 jam 00.00 WIB, jam 00.01 udah sold out 4 gerbong. Percuma pakai KAI Access kalau calo masih punya akses," kata dia.

Diberitakan sebelumnya, isu adanya permainan calo tiket menghembus dari sejumlah calon penumpang dan warganet pengguna jasa kereta api rute Tanjung Karang (Lampung) - Baturaja (Sumatera Selatan).

Isu ini mencuat setelah seorang konten kreator menggugah video di akun Instagram-nya, @emak_jiehh.

Dalam video tersebut, sang konten kreator menyebut ada keanehan saat dia hendak membeli tiket KA Kuala Stabas dari Stasiun Martapura pada tanggal 22 April 2025.

Saat memesan tiket secara online di situs perjalanan, tiket kereta tersebut sudah habis terpesan.

"Di Traveloka nggak ada pemberangkatan. Tapi secara offline ada tiket," kata Adli Irawan, sang pemilik akun saat dihubungi, Kamis (15/5/2025).

LAMPUNG, KOMPAS.com - Kantor Staf Ahli Presiden bakal memanggil PT KAI Divre IV Tanjung Karang untuk mengklarifikasi isu calo tiket KA Kuala Stabas.

Isu calo tiket ini berhembus setelah calon penumpang mengalami kesulitan mendapatkan tiket perjalanan kereta rute Tanjung Karang (Lampung) - Baturaja (Sumatera Selatan) tersebut.

Tenaga Ahli Madya Bidang Infrastruktur dan Perencanaan Wilayah di Kedeputian IV Kantor Staf Presiden (KSP) Ilham Malik menginformasi ada sejumlah laporan yang masuk terkait hal tersebut.

"Ada keluhan ini di jalur KA penumpang Tanjung Karang - Baturaja," kata Ilham melalui pesan WhatsApp, Kamis (15/5/2025).

Laporan dari warga itu menyebutkan bahwa ada semacam fenomena calon penumpang harus "war ticket" pada pukul 00.00 WIB H-7 keberangkatan.

Para calon penumpang tersebut mengaku fenomena itu telah terjadi selama beberapa bulan terakhir. Sehingga, muncul kecurigaan ada permainan calo tiket.

Kecurigaan ini muncul karena ketika membeli secara daring selalu kehabisan, tetapi saat membeli offline melalui oknum calo, tiket tersedia.

"Laporan ini sudah masuk ke Kantor Staf Presiden. Dan ini akan dibahas saat PT KAI dipanggil, bukan hanya isu ini, tetapi akan menjadi salah satu yang akan ditanyakan," kata dia.

Terkait isu calo tiket dan pemanggilan dari Kantor Staf Presiden ini, Executive Vice President PT KAI Divre IV Tanjung Karang, Mohamad Ramdany mengatakan akan mempelajari terlebih dahulu.

"Kami pelajari seperti apa mekanismenya, nanti kami kabari," kata Ramdany saat dikonfirmasi, Sabtu (17/5/2025).

Isu calo tiket ini sendiri ramai di media sosial oleh warganet yang membagikan pengalaman mereka saat kesulitan mendapatkan tiket KA Kuala Stabas.

Salah seorang warganet, Monika Damayanti mengatakan saat "war ticket" pukul 00.00 WIB pada H-7 keberangkatan, tiket habis dalam waktu 5 menit.

"Kalau sudah lewat 5 menit aja tiket sold out alias habis, tapi kalau kita tanya ke calo, mau berangkat 1 RT juga bisa menyediakan atas nama masing-masing KTP penumpang," katanya.

Warganet lain, Pongky mengatakan traffic pemesanan KA Kuala Stabas sangat tidak normal, khususnya keberangkatan pada Jumat dan Minggu sore.

"Pesan H-7 jam 00.00 WIB, jam 00.01 udah sold out 4 gerbong. Percuma pakai KAI Access kalau calo masih punya akses," kata dia.

RIAU - Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Riau Maizar menegaskan pihaknya tidak main-main dalam memerangi narkoba di lingkungan pemasyarakatan khususnya di lapas dan rutan di wilayah Riau. Hal ini menanggapi adanya dugaan keterlibatan salah satu warga binaan di wilayah Riau dalam peredaran narkoba .

"Seperti yang sudah ditegaskan Bapak Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan bahwa zero narkoba dan ponsel adalah harga mati," tegas Maizar dalam keterangannya, Sabtu (17/5/2025).

Ia mengatakan, pihaknya telah berkomunikasi dan berkoordinasi dengan Polda Riau untuk melakukan pendalaman. "Kami selalu siap bekerja sama dengan pihak kepolisian dan akan melakukan langkah-langkah responsif. Terbukti terlibat maka sanksi tegas akan diterapkan sesuai dengan peraturan yang berlaku," ujarnya.

Maizar menyebutkan, apabila terbukti ada keterlibatan narapidana Riau tersebut dalam peredaran narkoba, sanksi yang akan diberikan antara lain pencabutan hak-hak bersyarat seperti remisi dan pembebasan bersyarat.

Soal kemungkinan adanya sanksi pidana, akan diserahkan kepada pihak kepolisian. "Kami sangat terbuka segala informasi yang dapat mendukung lapas rutan kami bersih dari narkoba dan HP. Silahkan masyarakat apabila ada aduan terkait, kami akan segera tindak lanjuti. Kami ucapkan terima kasih atas dukungannya bagi perjuangan kami zero narkoba dan HP," pungkasnya.