JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) mengecam keras keberadaan grup Facebook bernama "Fantasi Sedarah" yang diduga mengandung unsur eksploitasi seksual dan menormalisasi tindakan hubungan sedarah atau inses.

Grup tersebut telah menimbulkan keresahan di masyarakat dan memicu kekhawatiran akan keselamatan perempuan dan anak-anak di ruang digital.

"Kemen PPPA sangat prihatin dan mengecam keras keberadaan grup Facebook yang menormalisasi tindakan inses yang sangat membahayakan terutama bagi perempuan dan anak," kata Sekretaris Kemen PPPA, Titi Eko Rahayu dalam keterangan yang diterima, Minggu (18/5/2025).

Titi mendesak para pelaku yang terlibat di grup tersebut diproses hukum jika ada bukti pelanggaran pidana.

Adanya proses hukum, menurutnya demi memberi efek jera dan melindungi masyarakat, khususnya anak-anak dari dampak buruk konten menyimpang.

Saat ini, Kemen PPA telah berkoordinasi dengan Direktorat Tindak Pidana Perempuan dan Anak serta Tindak Pidana Perdagangan Orang (PPA-PPO) Bareskrim Polri untuk menindaklanjuti keberadaan grup tersebut.

“Kami sangat berharap laporan kami dapat ditindaklanjuti oleh Direktorat Tindak Pidana Siber agar dapat segera diselidiki pembuat, pengelola, dan anggota aktif grup tersebut," ungkapnya.

"Jika ada bukti pelanggaran, proses hukum harus ditegakkan," tambah dia.

Menurut Titi, diskusi dan konten yang tersebar dalam grup tersebut dapat dikategorikan sebagai tindakan kriminal, karena mengandung penyebaran konten seksual yang melibatkan inses dan eksploitasi seksual anak.

Hal itu berpotensi melanggar sejumlah regulasi, termasuk Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

“Keberadaan grup semacam ini jelas bertentangan dengan nilai-nilai moral sekaligus mengancam keselamatan dan masa depan anak-anak Indonesia. Fantasi seksual yang melibatkan inses bukan hanya tidak pantas, akan tetapi juga dapat merusak persepsi publik terhadap hubungan keluarga yang sehat," jelas dia.

Kemen PPPA juga mendesak Facebook sebagai penyedia platform digital untuk segera menindak tegas konten-konten yang mengandung eksploitasi seksual dan membahayakan perempuan serta anak-anak.

Menurut Titi, platform digital memiliki tanggung jawab etis dan hukum dalam menjaga ruang siber yang aman.

“Ada tanggung jawab etis dan hukum dari penyedia platform untuk menjaga ruang digital tetap aman dan bersih," katanya.

Lebih lanjut, Kemen PPPA menyoroti pentingnya penguatan literasi digital serta edukasi mengenai seksualitas yang sehat, khususnya di tingkat keluarga.

Menurut Titi, peran orang tua sangat krusial dalam membentuk karakter dan nilai moral anak di tengah kemajuan teknologi.

“Kemen PPPA dengan menggandeng pihak lain seperti lembaga swadaya masyarakat, Dinas PPPA di daerah dan para relawan sering melakukan kampanye literasi digital bagi anak dan orang tua agar lebih bijak dan waspada dalam penggunaan media sosial," tutur Titi.

"Untuk itu, tidak henti-hentinya kami mendorong dan mengedukasi orang tua tentang pentingnya mendiskusikan aturan penggunaan internet dan mengenalkan anak pada cara melaporkan konten yang tidak sesuai," sambungnya.

Sebagai bagian dari upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak, Kemen PPPA juga mengembangkan Ruang Bersama Indonesia (RBI) di tingkat desa dan kelurahan.

RBI berfungsi sebagai forum kolaboratif antara keluarga, aparat, tokoh masyarakat, dan unsur lokal lainnya dalam menangani anak dengan perilaku menyimpang secara terpadu.

Selain itu, Kemen PPPA juga membuka saluran pengaduan bagi masyarakat yang menemukan indikasi eksploitasi seksual, kekerasan terhadap anak perempuan dan anak, atau aktivitas mencurigakan di ruang digital.

Layanan dapat diakses melalui call center SAPA 129 dan WhatsApp: 08111-129-129.

Masyarakat diimbau aktif melaporkan agar penanganan terhadap kasus-kasus seperti ini bisa dilakukan secara cepat dan tepat.

Jakarta (ANTARA) - Berbagai kabar di ranah hukum telah diwartakan Kantor Berita ANTARA pada sepekan terakhir, mulai dari eksekusi hukuman Syahrul Yasin Limpo (SYL) hingga status warga negara Indonesia (WNI) Satria Arta Kumbara, eks anggota TNI yang bergabung dengan militer Rusia.

Berikut berita hukum sepekan terakhir yang dapat kembali Anda simak.

1. KPK jebloskan SYL ke Lapas Sukamiskin

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjebloskan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Sukamiskin, Kota Bandung, Jawa Barat.

“Pada 25 Maret lalu, KPK melakukan eksekusi pidana badan terhadap terpidana SYL di Sukamiskin,” ungkap Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (14/5).

Baca selengkapnya di sini.

2. Seorang pengantin pria di Palembang diserang dan dibacok jelang akad nikah

Seorang pengantin pria di Palembang, Sumatera Selatan, nyaris meregang nyawa setelah dibacok dan diancam ditembak oleh orang tak dikenal sesaat menjelang acara akad nikahnya pada Minggu (11/5).

Informasi yang dihimpun, kejadian berawal saat pengantin pria bernama Ahmad Anda (31) bersama keluarganya tiba di lokasi akad nikah dan resepsi pernikahannya dengan calon pengantin perempuan Parida menggunakan mobil di Jalan Panca Usaha, Palembang.

Baca selengkapnya di sini.

3. TNI AL gagalkan penyelundupan 1,2 ton kokain dan 750 kilogram sabu

TNI Angkatan Laut menggagalkan penyelundupan narkoba berupa 1.200 kilogram (1,2 ton) kokain dan 705 kilogram sabu menggunakan kapal ikan asing berbendera Thailand di perairan Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau.

Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Laut Laksamana TNI I Made Wira Hady Arsanta dikonfirmasi di Batam, Jumat (16/5), membenarkan pengungkapan penyelundupan narkoba tersebut dilakukan Tim Fleet One Quick Response (F1QR) Pangkalan TNI AL Tanjung Balai Karimun.

Baca selengkapnya di sini.

4. Pemain Tangerang Hawks ditangkap polisi

Pemain asing Tangerang Hawks Basketball, Jarred Dwayne Shaw (JDW) ditangkap aparat Kepolisian Resor Kota (Polresta) Bandara Soekarno-Hatta (Soetta), Polda Metro Jaya, karena terlibat dalam peredaran narkoba jenis ganja seberat 8,69 gram.

Wakapolresta Bandara Soetta AKPB Joko Sulistiono dalam konferensi pers di Tangerang, Rabu (14/5) mengatakan penangkapan Jarred Shaw yang masih tercatat sebagai atlet bola basket profesional ini dilakukan setelah mendapat laporan kecurigaan petugas Bea dan Cukai terkait penemuan barang berupa permen yang mengandung zat narkoba jenis ganja.

Baca selengkapnya di sini.

5. Menkum sebut eks anggota TNI ikut militer Rusia tak lagi berstatus WNI

Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas mengatakan bahwa Satria Arta Kumbara, mantan anggota Inspektorat Korps Marinir TNI Angkatan Laut, tidak lagi berstatus sebagai warga negara Indonesia usai mengikuti operasi militer di Rusia.

Supratman saat ditemui di Kantor Kemenkum, Jakarta, Rabu (14/5), mengatakan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kemenkum telah berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri terkait gugurnya status WNI Satria tersebut.

Baca selengkapnya di sini.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2025

Aekkanopan (ANTARA) - Wakil Menteri Hak Azasi Manusia (HAM) RI Mugiyanto melakukan kunjungan kerja di Labuhanbatu Utara, Sabtu (17/5). Lokasinya bertempat di Perkebunan Padanghalaban Kecamatan Aekkuo.

Pada pertemuan itu masalah yang diperbincangkan adalah terkait persoalan antara pihak perusahaan dengan masyarakat yang tergabung dalam Kelompok Tani Padanghalaban dan Sekitarnya (KTPHS).

Mugiyanto mengatakan akan berkoordinasi dengan pihak terkait tentang Persoalan yang ada di Padang Halaban tersebut.

“Kami akan mencari jalan terbaik bagaimana masalah ini kedepannya bisa selesai dengan sebaik-baiknya. Kami berupaya dan sebisa mungkin dalam persoalan HGU ini, kita juga harus patuh pada aturan hukum dan menunggu hasil dari pengadilan," ujarnya.

Sementara Wakil Bupati Labura Dr H Samsul Tanjung ST MH dalam sambutannya berharap kunjungan Wamen tersebut dapat memperkuat kolaborasi strategis antara Pemerintah Daerah dan Kementerian HAM RI, khususnya dalam pelaksanaan program-program yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat di bidang keadilan, dan pemajuan HAM.

“Kami menyambut baik kehadiran Bapak Wakil Menteri di Bumi Basimpul Kuat Babontuk Elok. Semoga kunjungan ini akan memberikan kontribusi positif bagi penguatan layanan hukum dan perlindungan HAM di Kabupaten Labuhanbatu Utara.” ujar Wabup.

Kegiatan tersebut dihadiri Sekdakab Labura, Dandim 0209 Labuhanbatu, Kapolres Labuhanbatu serta para penggiat Hak Asasi Manusia (HAM) dari berbagai elemen masyarakat Labuhanbatu Utara dan Kelompok KTPHS Padang Halaban

Ternate (ANTARA) - Kepala Kanwil Kementerian Hukum (Kemenkum) Maluku Utara Budi Argap Situngkir bersama Gubernur Sherly Tjoanda Laos menjajaki kerja sama dalam implementasi pembentukan dan pemberian bantuan hukum bagi masyarakat Malut.

"Pemberian bantuan hukum kepada masyarakat dilaksanakan melalui kerja sama dengan OBH, serta pembentukan posbankum pada desa/kelurahan di Maluku Utara. Selain itu, para kades dan lurah juga dapat berperan dalam juru damai di wilayahnya, dan ikut berkompetisi dalam ajang paralegal justice award," kata Kakanwil Kemenkum Malut, Budi Argap Situngkir di Ternate, Sabtu.

Dalam kesempatan itu, Kakanwil Kemenkum didampingi Kadiv Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P3H) Zulfahmi, Kadiv Yankum Chusni Thamrin, dan jajaran.

Implementasi program strategis tersebut, ungkap dia dilaksanakan melalui pembentukan pos bantuan hukum (posbankum), pemberian bantuan hukum oleh Organisasi Bantuan Hukum (OBH), maupun suksesi Paralegal Justice Award (PJA) yang diikuti para kepala desa dan lurah di Malut.

Dalam ajang PJA, sebanyak 102 kades/lurah di Malut ikut mendaftar di platform Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN). Meski hanya 60 kades/lurah yang lolos saat seleksi tingkat kabupaten/kota. Pendirian posbankum menjadi salah satu syarat dalam penilaian.

"Untuk itu, dukungan dari Gubernur Malut, Sherly dalam mendorong keterlibatan pemda dan kepala desa maupun lurah dalam pelaksanaan pembinaan melalui bantuan hukum tersebut menjadi sangat penting," ujar dia,

Gubernur Malut Sherly antusias atas program bantuan hukum bagi masyarakat. Hal itu sejalan dengan program strategis Pemprov Malut dalam memberikan keadilan hukum yang inklusif bagi masyarakat.

"Kita bisa buat PKS (perjanjian kerja sama) dengan Pemprov Malut. Dari kerja sama tersebut, kita dapat menyurat kepada 10 kepala daerah untuk diteruskan kepada para kepala desa dan lurah di wilayah masing-masing," ungkap Sherly.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Samsuddin Abdul Kadir mengungkapkan kerja sama ini sangat penting guna implementasi bantuan hukum bagi masyarakat.

Sedangkan, Kadiv P3H Zulfahmi mengatakan bahwa dalam pemberian bantuan hukum, saat ini terdapat 13 OBH di Malut yang telah menjalin kerja sama. Untuk PJA dan posbankum pihaknya terus menjalin koordinasi dengan pemda, dan mendorong para kades/lurah di Malut dapat berperan aktif guna menunjang kegiatan tersebut.

Polda Sumatera Utara (Sumut) membantah adanya tindakan pelecehan atau pencabulan yang dilakukan AKP SS selaku Kasat Tahti Polres Asahan dan IPDA S selaku Kanit Satres Narkoba Polres Asahan terhadap tahanan wanita kasus narkoba.

Kepala Bidang Propam Polda Sumut Kombes Pol Julihan Muntaha mengatakan dari hasil pemeriksaan internal yang dilakukan pihaknya tidak ditemukan perbuatan pelecehan maupun pencabulan oleh dua perwira Polres Asahan itu.

"Pemeriksaan dilakukan secara internal termasuk pemeriksaan terhadap handphone dan rekaman CCTV," kata Julihan, Sabtu (17/5).

Ia menambahkan meski tidak ditemukan unsur pidana asusila, Propam masih terus melakukan pendalaman untuk menelusuri kemungkinan pelanggaran lainnya.

"Saat ini kami sedang mendalami lebih lanjut, termasuk dugaan pelanggaran prosedur seperti peminjaman handphone kepada tahanan. Jika ditemukan pelanggaran, tentu akan kami proses sesuai aturan yang berlaku, termasuk sanksi etik," ujarnya.

Julihan menjelaskan pelapor dalam kasus ini berinisial L, istri seorang DPO berinisial C, mantan personel TNI Angkatan Laut yang telah diberhentikan tidak dengan hormat.

"Yang bersangkutan merupakan istri dari DPO kami, inisial C, yang merupakan pecatan dari TNI. Jadi konteks laporan ini perlu didalami secara menyeluruh," tegasnya.

Polda Sumut memastikan proses klarifikasi dan investigasi dilakukan secara objektif dan transparan, serta meminta publik tidak mudah percaya pada informasi yang belum terverifikasi.

"Tentunya Investigasi yang kami lakukan secara objektif dan transparan," ucapnya.

Laporan pelecehan

Dua perwira Polres Asahan dilaporkan ke Propam Polda Sumut karena diduga melecehkan tahanan kasus narkoba berinisial L (21).

"Kami membuat laporan pengaduan atas terjadinya dugaan perbuatan asusila dan atau pelecehan yang dialami oleh klien kami yang terjadi pada saat klien kami masih ditahan pada RTP Polres Asahan," kata Alamsyah, kuasa hukum L pada Kamis (15/5).

Alamsyah mengatakan kejadian bermula saat L ditangkap Satres Narkoba Polres Asahan pada 18 Februari 2025 dalam kasus narkotika sebagaimana Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP-Kap/98/11/2025/Narkoba.

"Satres Narkoba Asahan melakukan penahanan terhadap klien kami di Rumah Tahanan Polisi (RTP) Polres Asahan. Namun klien kami yang berstatus sebagai tersangka mendapatkan perlakuan yang tidak bermoral yang diduga dilakukan oleh AKP SS dan IPDA S," ujarnya.

Menurut dia AKP SS memberikan izin kepada L untuk menggunakan handphone selama ditahan. Namun AKP SS secara langsung mendatangi L agar bisa dibawa ke ruangannya untuk melayani nafsunya namun L menolaknya.

"AKP SS mengizinkan klien kami untuk memegang handphone dengan alasan untuk membantunya agar bisa berkomunikasi. Ternyata ada maksud lain, AKP SS mengajak L ke ruangannya, dan klien kami menolak," ucapnya.

Tak sampai di situ, AKP SS juga melakukan chat whatsApp dengan bahasa-bahasa yang tidak sopan dan tidak pantas dilakukan oleh seorang perwira Polri. Dia kembali merayu L untuk melakukan hubungan tak senonoh.

"Setelah klien kami menolak, AKP SS malah mengirim pesan WhatsApp yang tidak sopan. Kami memiliki bukti percakapan yang dikirimkan AKP SS kepada klien kami," ungkapnya.

Sementara IPDA S juga melakukan perbuatan tak senonoh terhadap L. IPDA S menjanjikan akan membantu perkara L. Lalu selanjutnya berulang kali sering membawa L ke ruangannya. Di sana L malah mendapatkan perlakuan tak pantas.

"IPDA S berulang kali sering mengebon klien kami dari ruangan RTP Polres Asahan untuk dibawa ke ruangannya. Dan setibanya di ruangannya IPDA S dua kali mencium klien kami pada hari dan jam yang berbeda," urainya.

JAKARTA, KOMPAS.com – Presiden Prabowo Subianto mengetahui, ada aparat penegak hukum yang mendapat ancaman ketika memberantas korupsi di Indonesia.

"Saya dapat laporan. Ada yang rumahnya didatangi. Ada yang mobilnya diikuti. Ada yang rumahnya difoto. Kita paham itu," kata Prabowo saat penutupan Kongres IV Tunas Indonesia Raya (TIDAR) di Jakarta, Sabtu (17/5/2025).

Meski demikian, Prabowo menegaskan bahwa dirinya tidak akan mundur dari perjuangan menegakkan keadilan dan hukum di Tanah Air.

“Tapi saya hanya ingin sampaikan, kita tidak gentar. Saya tidak gentar,” tegasnya di hadapan para kader Tidar.

Prabowo menambahkan bahwa di sisa hidupnya, ia hanya ingin meninggalkan nama baik dan warisan kepemimpinan yang adil bagi bangsa Indonesia.

“Usia saya 73 tahun. Saya hanya ingin meninggalkan nama baik,” kata dia.

“Saya akan melaksanakan tugas saya. Saya akan tegakkan keadilan. Saya akan melawan segala bentuk korupsi di republik ini. Tanpa pandang bulu,” tegasnya.

Ia pun meminta dukungan masyarakat agar bersama-sama menjaga integritas dan tidak gentar menghadapi tekanan pihak-pihak yang ingin menghambat upaya pemberantasan korupsi.

“Dengan waktu yang singkat, kita buktikan,” tegas Ketua Umum Partai Gerindra itu.

Batam -

Direktorat Jenderal Imigrasi bersama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Riau (Kepri) menggelar layanan paspor massal bertajuk Eazy 1000 Passport. Layanan paspor di hari libur ini ditujukan untuk mempermudah masyarakat yang tidak bisa mengurus paspor di hari kerja.

Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Kepri, Ujo Sujoto, mengatakan layanan Eazy 1000 Passport ini dibuka selama dua hari, yakni Sabtu (17/5) dan Minggu (18/5). Setiap harinya, Imigrasi membuka kuota untuk 500 orang yang akan mengurus paspor.

"Kami melihat banyak masyarakat kesulitan mengurus paspor di hari kerja. Maka akhir pekan menjadi waktu yang tepat. Inilah mengapa kami beri nama Eazy Passport, agar masyarakat mudah mendapat layanan," kata Ujo usai meninjau pelayanan Eazy Passport, Sabtu (17/5/2025).

Ujo menjelaskan bahwa kemudahan pelayanan paspor ini merupakan implementasi dari arahan Presiden RI dan kebijakan Kemenpan-RB terkait pelayanan publik yang adaptif dan menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Ia menekankan bahwa layanan imigrasi kini bergerak menuju sistem digital dan transparan.

"Kami terbuka terhadap masukan dari masyarakat. Pelayanan ke depan tidak lagi bergantung pada kuota manual," ujarnya.

Ujo mengungkapkan, ke depannya Imigrasi Batam tengah merencanakan perluasan pelayanan paspor di beberapa lokasi di Batam. Saat ini unit pelayanan paspor baru tersedia di dua lokasi, yakni Batam Center dan Harbour Bay.

"Akan memperluas Unit Layanan Paspor ke lima lokasi di Batam, yakni Sagulung, Bengkong, Batam Center, Harbour Bay, dan Batuaji. Warga di Barelang atau Batuaji cukup ke ULP Sagulung. Tidak perlu lagi ke Batam Center. Ini bentuk nyata kehadiran negara," ujarnya.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam, Hajar Aswad, mengatakan dalam pelayanan Eazy 1000 Passport ini pihaknya melibatkan kelompok disabilitas. Hal itu dilakukan untuk memberikan kesempatan kepada kelompok disabilitas agar dapat berkarya di tengah masyarakat.

"Kami dalam pelayanan Eazy 1000 Passport ini melibatkan penyandang disabilitas. Karena pada kegiatan sebelumnya kami juga melibatkan mereka. Kali ini kami kembali menyertakan teman-teman disabilitas. Kami berdayakan agar masyarakat juga tahu bahwa mereka setara dengan kita, tidak ada perbedaan," ujarnya.

Pada pelayanan paspor yang dibuka selama dua hari itu, Hajar menyebut pihaknya melibatkan tujuh orang penyandang disabilitas. Mereka diberdayakan di bagian layanan pelanggan hingga penginputan data pemohon paspor.

"Ada tujuh orang yang bertugas di bagian layanan pelanggan untuk entri data. Sebelum pelayanan paspor hari ini, mereka sudah mendapatkan pelatihan dan pengarahan. Mudah-mudahan, suatu saat ada kebijakan khusus yang memungkinkan mereka dapat lebih berkarya," ujarnya.

(dhm/dhm)

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto mengaku mendapat laporan adanya penegak-penegak hukum yang diancam. Hal itu tidak lepas dari maraknya pembongkaran kasus korupsi selama kepemimpinannya.

"Saya tahu ada penegak-penegak hukum yang diancam, saya tahu, saya dapat laporan. Ada yang rumahnya didatangi, ada yang mobilnya diikuti, ada yang rumahnya difoto. Kita paham itu," kata Prabowo dalam sambutannya Kongres IV organisasi sayap Partai Gerindra, Tunas Indonesia Raya ( Tidar ) di Hotel Borobudur Jakarta, Sabtu (17/5/2025).

"Tapi saya hanya ingin sampaikan, kita tidak gentar, saya tidak gentar. Usia saya 73 tahun, saya hanya ingin meninggalkan nama baik," sambungnya.



Prabowo pun menyatakan tidak akan pandang bulu bagi yang melanggar hukum. Terutama tindak pidana yang merugikan keuangan negara.

"Kekayaan negara harus dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat," ucapnya.

Dalam kesempatan tersebut, Prabowo menyatakan periode kepemimpinannya sudah menyelamatkan uang ratusan triliun. "Dan saya percaya dan saya sudah buktikan dalam enam bulan pemerintahan yang saya pimpin kita sudah selamatkan ratusan triliun uang rakyat kita sudah selamatkan," ujarnya.

NEW ORLEANS, KOMPAS.com - Sebanyak 10 narapidana (napi) melarikan diri dari Penjara Orleans Parish di New Orleans, Amerika Serikat (AS), pada Jumat (16/5/2025) dini hari.

Beberapa di antaranya menghadapi dakwaan berat seperti pembunuhan. Satu orang berhasil ditangkap kembali, sementara sembilan lainnya masih buron dan dianggap bersenjata serta berbahaya.

Aksi pelarian diketahui saat petugas melakukan penghitungan narapidana pada pukul 08.30 waktu setempat. Para tahanan diduga kabur sekitar pukul 00.23 waktu setempat, dengan cara menjebol sel mereka dan memanfaatkan lubang pipa untuk meloloskan diri.

“Tidak ada cara bagi siapa pun untuk keluar dari fasilitas ini tanpa bantuan,” ujar Sheriff Orleans Parish, Susan Huston, dalam konferensi pers terkait napi kabur dari penjara New Orleans.

Bongkar toilet dan panjat dinding

Menurut keterangan kantor sheriff, para narapidana awalnya merusak pintu geser sel hingga terlepas dari rel.

Mereka kemudian mencopot toilet dari dinding dan mematahkan jeruji besi di sekeliling lubang pipa. Setelah keluar dari sel, mereka memanjat dinding dan melintasi jalan raya di dekat penjara.

Foto-foto dari dalam penjara menunjukkan lubang di dinding dengan potongan jeruji yang bersih, memudahkan akses keluar.

Beberapa pesan juga ditemukan ditinggalkan oleh para tahanan, termasuk tulisan “To Easy LoL” disertai gambar wajah tersenyum menjulurkan lidah dan tanda panah mengarah ke lubang pelarian.

Dapat bantuan dari dalam?

Pihak berwenang menduga para pelaku mendapat bantuan dari dalam penjara. Kepala Kepolisian New Orleans, Anne Kirkpatrick, menyebut pelarian ini sebagai situasi serius dan meminta warga melaporkan aktivitas mencurigakan.

“Para narapidana mungkin mendapat bantuan. Mereka kemungkinan tidak lagi mengenakan seragam penjara,” ujarnya, dikutip dari BBC pada Sabtu (17/5/2025).

Ia juga menegaskan bahwa siapa pun yang terbukti membantu pelarian akan dikenai tuntutan hukum.

Tersangka ditangkap sembunyi di bawah mobil

Satu narapidana yang berhasil ditangkap adalah Kendall Myles. Ia ditemukan di pusat kota New Orleans setelah terekam kamera pengawas dan dikenali melalui teknologi pengenalan wajah. Polisi menangkapnya saat ia bersembunyi di bawah sebuah mobil di garasi parkir.

“Ia dibawa kembali ke Penjara Orleans Parish, dan ditahan kembali di fasilitas itu untuk dakwaan baru Simple Escape,” kata pernyataan resmi Kepolisian Negara Bagian Louisiana.

Sementara itu, sembilan narapidana lainnya masih dalam pencarian. FBI dan US Marshals turut dilibatkan dalam perburuan.

Nama dan foto disebarkan

Polisi New Orleans telah merilis nama-nama dan foto para buronan melalui media sosial X. Penjara Orleans Parish sendiri berada sekitar 3 kilometer dari kawasan wisata French Quarter, pusat kota New Orleans.

Sheriff Huston sebelumnya menyebutkan jumlah tahanan yang kabur mencapai 11 orang. Namun, angka tersebut kemudian dikoreksi menjadi 10.

Beberapa korban dari para tahanan yang melarikan diri telah diberi informasi mengenai perkembangan situasi.

Sejumlah narapidana tersebut diketahui menghadapi dakwaan kekerasan berat termasuk pembunuhan.

Presiden Prabowo Subianto mengaku telah menyelamatkan ratusan triliun uang rakyat dari kasus korupsi selama enam bulan pemerintahannya.

Prabowo menyebut lembaga penegak hukum hampir setiap hari membongkar berbagai kasus korupsi. Dia juga menegaskan tak akan berhenti melakukan itu.

"Saya percaya dan saya sudah buktikan dalam enam bulan pemerintahan yang saya pimpin, kita sudah selamatkan ratusan triliun uang rakyat, kita sudah selamatkan," kata Prabowo di acara Kongres IV Tidar, Jakarta, Sabtu (17/5).

Prabowo mengaku banyak menerima laporan soal upaya penegakan hukum tersebut. Bahkan, dia bilang ada penegak hukum yang diancam dengan didatangi rumahnya dan diikuti mobilnya.

Dia mengaku memahami kondisi tersebut. Meski begitu, Prabowo menegaskan pemerintahannya tak akan gentar.

"Dan saya tahu ada penegak-penegak hukum yang diancam, saya tahu, saya dapat laporan. Ada yang rumahnya didatangi, ada yang mobilnya diikuti, ada yang rumahnya difoto. Kita paham itu. Tapi saya hanya ingin sampaikan, kita tidak gentar, saya tidak gentar," katanya.

Prabowo menyerukan kepada anak buah dan seluruh kader Gerindra untuk tidak menyerah kepada pihak yang ingin agar pemimpin Indonesia lemah.

Ketua Umum Partai Gerindra itu mengaku telah disumpah sebagai Presiden. Dia telah disumpah untuk menjalankan Undang-Undang Dasar.

"Untuk kesekian kali lagi saya tegaskan, ini sumpah saya, ini tekad saya," ucap Prabowo.

JAKARTA, KOMPAS.com – Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan, aparat penegak hukum kerap menghadapi ancaman ketika membongkar kasus-kasus korupsi.

“Hampir tiap hari kita membongkar kasus-kasus korupsi dan tidak akan berhenti. Dan saya tahu ada penegak hukum yang diancam, ada yang rumahnya didatangi, ada yang mobilnya diikuti, ada yang rumahnya difoto, kita paham itu,” ungkap Prabowo saat menutup Kongres IV Tunas Indonesia Raya (TIDAR) di Jakarta, Sabtu (17/5/2025).

“Tapi saya hanya ingin sampaikan, kita tidak gentar. Saya tidak gentar,” tegasnya.

Ketika disumpah di depan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagai Presiden RI pada 20 Oktober 2024 lalu, ia berjanji akan menegakkan seluruh aturan perundang-undangan dan Undang-Undang Dasar 1945.

“Dan saya akan melaksanakan. Siapa yang melanggar hukum, siapa yang mau mempertahankan praktik-praktik yang mengakibatkan kerugian kekayaan negara (akan saya tindak),” ucapnya.

Prabowo menegaskan bahwa seluruh kekayaan negara yang dimiliki Indonesia harus dipergunakan untuk kemakmuran rakyat yang sebesar-besarnya.

“Untuk kesekian kali lagi saya tegaskan, ini sumpah saya, ini tekat saya, dan saya percaya dan saya sudah buktikan kita sudah selamatkan ratusan triliun uang rakyat,” pungkasnya.

JAKARTA - Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengkritisi langkah Kejaksaan yang meminta pengawalan dari TNI . Secara hukum, kata Mahfud, Kejaksaan tidak boleh dikawal oleh TNI.

"Nggak boleh, menurut hukum yang normal. Oleh sebab itu nanti saya harus bicara politik," kata Mahfud MD dalam Program Bikin Terang berjudul Mahfud MD Blak-blakan Pemakzulan Gibran, Jaksa vs Polisi, hingga TNI Jaga Kejaksaan yang dikutip dari kanal YouTube Official iNews, Sabtu (17/5/2025).

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MKI) itu menjelaskan, Undang-Undang Kejaksaan Pasal 8a mengatur bahwa setiap jaksa dan keluarganya berhak mendapat perlindungan dari ancaman. Pada pasal berikutnya, permintaan perlindungan dimintakan kepada Polri. Ketentuan permintaan perlindungan kepada Polri itu diatur melalui Peraturan Pemerintah.



"Nah, pertanyaannya kenapa kok mintanya ke TNI? Ini kan pertanyaan politis. Karena Peraturan Pemerintahnya belum ada. Kenapa Peraturan Pemerintahnya belum ada? Karena sudah dicoba diproses tidak selesai-selesai. Nah, Kejaksaan sudah merasa tidak aman. Jadi dia bikin konon MOU pada bulan April tahun 2023 bahwa akan mulai ada MOU untuk keamanan," ungkap Mahfud MD.

Sesuai Pasal 7 UU TNI yang baru, kata Mahfud, Tentara Nasional Indonesia juga memiliki tugas selain operasi militer, salah satunya adalah mengamankan objek vital nasional. Daftar tempat yang disebut objek vital nasional tercantum dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 63 Tahun 2024.

"Nah, kejaksaan nggak ada di situ. Objek vital nasional itu ada perkebunan, laut, pertambangan. Kejaksaan tidak ada," kata Mahfud.

Mahfud menduga kuat ada sesuatu di balik permintaan pengamanan TNI oleh Kejaksaan. Ia melihat hubungan Kejaksaan dan Kepolisian tidak harmonis sejak lama. Ketika menjabat Menko Polhukam, kata Mahfud, dirinya tidak bisa bertemu Kejaksaan dan Polri bersama-sama.

Lalu apa penyebab hubungan tidak harmonis antara keduanya? Mahfud menjelaskan, sesuai KUHAP, polisi bertugas menyelidiki dan menyidik, sementara Kejaksaan yang melakukan penuntutan. Namun dalam kenyataannya, ketika polisi melimpahkan hasil pemeriksaan, sering kali ditolak oleh Kejaksaan.

"Ini main-main dua-dua lembaga ini, sehingga kok tidak sinergis. Kejaksaan mungkin merasa sering dikerjai oleh polisi. Polisi juga mungkin tidak puas dengan kerja kejaksaan," ujar Mahfud.



Mahfud MD menyoroti alasan Kejaksaan menyatakan diri sebagai objek vital padahal di dalam undang-undang tidak mengaturnya. Namun yang perlu dipahami adalah sesuatu yang bisa dikatakan sebagai objek vital hanya diputuskan oleh presiden.

"Berarti presiden sudah menyetujui bahwa dia objek vital. Mungkin ya. Kalau tidak, kan tidak boleh," ujarnya.