Jakarta -

Upacara Hari Lahir Pancasila 2024 akan diselenggarakan pada tanggal 1 Juni 2024, bersamaan dengan tanggal peringatannya. Salah satu bagian dalam upacara Hari Lahir Pancasila 2024 adalah pembacaan pidato oleh Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia.

Berikut bunyi teks pidato upacara Hari Lahir Pancasila 2024.

Pidato Upacara Hari Lahir Pancasila 2024

Naskah pidato upacara Hari Lahir Pancasila 2024 tercantum dalam Surat Edaran Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Peringatan Hari Lahir Pancasila Tahun 2024. Berikut bunyinya.

PIDATO
KEPALA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA REPUBLIK INDONESIA
PADA UPACARA PERINGATAN HARI LAHIR PANCASILA
1 JUNI 2024

Bismillahirrahmanirrahim,
Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Salam sejahtera untuk kita semua,
SALAM PANCASILA!

Saudara dan saudariku sebangsa dan setanah air,

Pada hari ini, (tanggal) 1 Juni 2024, kita memperingati Hari Lahir Pancasila. Hari ketika Bung Karno, sebagai Proklamator Kemerdekaan, Bapak Pendiri Bangsa, pertama kali memperkenalkan Pancasila melalui pidatonya pada tahun 1945 di depan sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan
Kemerdekaan (BPUPK). Peringatan Hari Lahir Pancasila Tahun 2024 ini mengambil tema "Pancasila Jiwa Pemersatu Bangsa Menuju Indonesia Emas 2045". Tema ini mengandung maksud bahwa Pancasila menyatukan kita dengan segala perbedaan suku, agama, budaya, dan bahasa dalam menyongsong 100 tahun Indonesia Emas yang maju, mandiri dan berdaulat.

Patut kita syukuri sebagai sebuah bangsa yang majemuk, Pancasila dan nilainilai yang dikandungnya menjadi bintang yang memandu kehidupan bangsa agar sesuai dengan cita-cita pendirian negara. Keberadaan Pancasila merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa untuk bangsa Indonesia. Di dalam Pancasila terkandung nilai-nilai luhur yang menjunjung tinggi nilainilai inklusivitas, toleransi, dan gotong royong. Keberagaman yang ada merupakan berkat yang dirajut dalam identitas nasional "Bhinneka Tunggal Ika".

Dalam momentum yang sangat bersejarah ini, saya mengajak komponen bangsa di mana pun berada untuk bahu membahu membumikan nilai-nilai Pancasila ke dalam setiap aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sebagai meja statis, Pancasila terbukti mampu mempersatukan kita dalam menghadapi beragam gelombang tantangan dan ujian sejarah, sehingga sampai dengan saat ini Indonesia tetap berdiri kokoh dan tangguh sebagai bangsa yang besar. Sedangkan sebagai leitstar dinamis, Pancasila merupakan bintang penuntun yang membawa Indonesia pada gerbang kemajuan dan kemakmuran di era globalisasi teknologi dan informasi sekarang ini.

Pancasila harus senantiasa kita jiwai dan pedomani agar menjadi ideologi yang bekerja, yang dirasakan kehadiran dan manfaatnya oleh seluruh tumpah darah Indonesia. Selain regulasi yang berlandaskan pada semangat dan jiwa Pancasila, kita juga perlu keteladanan yang tercermin dari etika, integritas, dan karakter para pemimpin dan rakyat Indonesia.

Perkembangan situasi global yang ditandai kemajuan teknologi komunikasi yang begitu pesat menjadi tantangan tersendiri bagi bangsa Indonesia. Pancasila diharapkan menjadi filter agar bangsa Indonesia tidak mengalami disorientasi di masa depan. Pesatnya kemajuan teknologi informasi saat ini yang ditandai dengan masifnya penggunaan teknologi dan ponsel pintar (smartphone) dalam mengakses informasi melalui beragam media harus dapat dimanfaatkan secara bijaksana untuk menyiarkan konten-konten dan narasi positif yang mencerminkan aktualisasi nilai-nilai Pancasila di tengah kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Lebih dari itu, saya mengajak kepada seluruh komponen bangsa untuk mengarusutamakan Pancasila dengan metode dan cara-cara kekinian dalam menyongsong bonus demografi yang akan menempatkan kaum milenial dan Gen-Z sebagai pelaku utama pembangunan bangsa.

Dengan semangat Pancasila yang kuat, saya yakin seluruh tantangan yang akan dihadapi bangsa Indonesia akan dapat diatasi. Terlebih, di tengah krisis global yang terjadi, Indonesia berhasil menjaga stabilitas ekonomi, sosial, dan politik. Keberhasilan tersebut tentu merupakan sumbangsih gotong royong seluruh anak bangsa dengan ideologi Pancasila sebagai fondasi dasarnya.

Kita juga patut bersyukur dan bangga bahwa bangsa Indonesia telah terbukti menjadi bangsa yang dewasa, dewasa dalam berdemokrasi, berbangsa, dan bernegara. Kita harus bersyukur dan berbangga telah melewati Pemilihan Umum yang demokratis secara aman dan damai demi tegaknya kedaulatan rakyat, konstitusi serta persatuan dan kesatuan bangsa.

Mengakhiri pidato ini, kami mengajak seluruh komponen bangsa untuk bersama-sama bergotong royong merawat anugerah Pancasila melalui peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni. Kita harus bekerja sama dan berkolaborasi menjaga kerukunan dan keutuhan sebagai wujud pengamalan nilai-nilai Pancasila. Semoga peringatan Hari Lahir Pancasila ini dapat memompa semangat kita semua untuk terus mengamalkan Pancasila demi Indonesia yang maju, adil, makmur, dan berwibawa di kancah dunia. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan perlindungan dan petunjuk kepada kita semua untuk kejayaan bangsa dan negara Indonesia.

Selamat Hari Lahir Pancasila!
Terima kasih,
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
SALAM PANCASILA!

Riau, 1 Juni 2024
Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia
ttd.
YUDIAN WAHYUDI

(kny/imk)

JAKARTA, KOMPAS.com - Dua saksi dalam sidang perkara dugaan pemerasan dan gratifikasi yang menjerat mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL) didampingi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Hal ini diketahui setelah majelis hakim memeriksa identitas sembilan saksi yang dihadirkan jaksa penuntut umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam sidang lanjutan kasus korupsi SYL, Senin (27/5/2024).

Dua saksi yang dilindungi LPSK adalah ajudan SYL, Panji Harjanto, dan pegawai honorer Sekretariat Jenderal (Setjen) Kementan, Ubaidah Nabhan.

“Kami menghadirkan Saudara Panji karena di persidangan ada fakta lain, yang menyebut nama Saudara, sehingga kami melalu penuntut umum menghadirkan Saudara di rungan ini untuk meng-crosscheck, dan Saudara masih dalam perlindungan LPSK,” kata Ketua Majelis Hakim Rianto Adam Pontoh dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin.

Namun, hakim rupanya tidak tahu bahwa saksi Ubaidah Nabhan turut dilindungi oleh LPSK. Hakim pun menanyakan alasan LPSK turut melindungi pegawai Honorer Setjen Kementan itu.

“Untuk Saudara Ubaidah, apakah Saudara ada permintaan khusus untuk dilindungi LPSK atau gimana?” tanya hakim Rianto.

“Betul Yang Mulia,” kata Ubaidilah.

“Kenapa?” tanya hakim mendalami.

Kepada majelis hakim, Ubaidilah mengaku takut mendapatkan intimidasi lantaran akan bersaksi untuk perkara SYL.

“Takut ada ancaman dan intimidasi dari pihak-pihak lain yang mulia,” ucap dia.

Dalam sidang hari ini, jaksa KPK menghadirkan keluarga SYL, yakni istri SYL, Ayun Sri Harahap; anak SYL, Kemal Redindo Syahrul Putra; dan cucu SYL, Andi Tentri Bilang.

Selain keluarga, jaksa juga bakal menghadirkan Wakil Bendahara Umum Partai Nasdem yang juga Staf Khusus SYL saat menjabat sebagai Mentan, Joice Triatman dan accounting pada Nasdem Tower, Lena Janti Susilo.

Kemudian, staf Biro Umum Kementan Yuli Eti Ningsih dan pengurus rumah pribadi SYL, Ali Andri turut dihadirkan sebagai saksi.

Dalam perkara ini, jaksa KPK menduakwa SYL menerima uang sebesar Rp 44,5 miliar hasil memeras anak buah dan Direktorat di Kementan untuk kepentingan pribadi dan keluarga.

Pemerasan ini disebut dilakukan SYL dengan memerintahkan eks Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementan, Muhammad Hatta; dan eks Sekjen Kementan, Kasdi Subagyono; Staf Khusus Bidang Kebijakan, Imam Mujahidin Fahmid, dan ajudannya, Panji Harjanto.

“(Kegiatan ini) untuk mengingatkan kembali kepada anak bangsa bahwa kita punya Pancasila yang sudah terbukti membebaskan kita dari penjajahan dan mempersatukan kita dalam NKRI. Di situ, kita sederajat di mata hukum. Oleh karena itu, kalau kita pakai

Jakarta (ANTARA) - Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) RI menggelar “Kirab Pancasila” bertepatan dengan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) di Jalan M. H. Thamrin, Jakarta, Minggu.

Kepala BPIP RI Yudian Wahyudi menjelaskan bahwa kegiatan tersebut sebagai bentuk ungkapan rasa syukur terhadap Pancasila sebagai anugerah bagi bangsa Indonesia. Selain itu, ia menyebut acara tersebut sebagai pengingat untuk anak bangsa.

“(Kegiatan ini) untuk mengingatkan kembali kepada anak bangsa bahwa kita punya Pancasila yang sudah terbukti membebaskan kita dari penjajahan dan mempersatukan kita dalam NKRI. Di situ, kita sederajat di mata hukum. Oleh karena itu, kalau kita pakai bahasa agama, kita ini perlu bersyukur”, kata Yudian dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Minggu.

Sementara itu, Wakil Kepala BPIP RI Rima Agristina menjelaskan bahwa pelaksanaan “Kirab Pancasila” tahun ini sebagai upaya BPIP RI untuk mengajak masyarakat agar tetap harmonis dalam perbedaan bangsa Indonesia.

“Hari ini, BPIP melaksanakan Kirab Pancasila, menyampaikan juga pesan kepada masyarakat bahwa tema Peringatan Hari Lahir Pancasila tahun ini adalah ‘Pancasila Jiwa Pemersatu Bangsa menuju Indonesia Emas 2045’. Oleh karena itu, kami mengajak masyarakat untuk menjaga kerukunan, kekompakan, gotong royong dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika”, kata Rima.

“Kirab Pancasila” tahun ini dimeriahkan oleh Paskibraka Pusat 2023 yang berbaris rapi dan membawa bendera Merah Putih sepanjang 300 meter.

Mereka juga akan bertugas mengibarkan Sang Merah Putih dalam Upacara Kenegaraan Peringatan Hari Lahir Pancasila 2024 yang akan digelar di Blok Rokan, Dumai, Provinsi Riau, 1 Juni 2024 mendatang.

Selain mereka, pelaksanaan “Kirab Pancasila” dimeriahkan oleh Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), seniman tanjidor khas Betawi.

Adapun “Kirab Pancasila” tahun ini bertajuk “Dari Jakarta ke Nusantara” diadakan oleh BPIP RI dalam rangka menyambut Peringatan Hari Lahir Pancasila pada 1 Juni 2024 mendatang.

Sementara itu, Pemerintah RI mengimbau masyarakat untuk dapat mengikuti Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2024 melalui stasiun televisi nasional, kanal YouTube BPIP dan BPMI Setpres, maupun mengikuti upacara di instansi masing-masing.

Pewarta: Rio Feisal
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2024

Produk hukum daerah yang dicanangkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Klaten terkait pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan menarik perhatian Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).

BPIP menilai, produk hukum berupa Peraturan Daerah (Perda) tersebut dapat dijadikan mercusuar nasional terkait implementasi pembinaan ideologi Pancasila dan penguatan wawasan kebangsaan di daerah. Hal itu disampaikan Plt. Deputi Bidang Hukum, Advokasi dan Pengawasan Regulasi BPIP, Adhianti saat membuka Sosialisasi Produk Hukum dan Pembinaan Ideologi Pancasila Bagi Camat dan Kepala Desa/Lurah se-Kabupaten Klaten di Pendapa Ageng Kabupaten Klaten, Selasa (21/5).

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Klaten, Jajang Prihono selaku perwakilan Bupati Klaten, Sri Mulyani menyampaikan, produk hukum yang solid dan pemahaman yang mendalam terhadap nilai-nilai Pancasila adalah kunci dalam membangun masyarakat yang adil dan beradab. Produk hukum yang baik juga dapat menciptakan tata kelola pemerintahan yang transparan dan efektif.

"Kita perlu memastikan setiap aturan yang dibuat dapat kita pahami bersama. Selain itu, pemahaman yang mendalam terhadap ideologi Pancasila juga merupakan hal yang sangat penting. Pancasila bukan hanya sekedar semboyan, tapi merupakan landasa filosofis bangsa Indonesia," kata Jajang.

Sementara, Plt. Deputi Bidang Hukum, Advokasi dan Pengawasan Regulasi BPIP, Adhianti menyatakan bahwa Perda Kabupaten Klaten Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan merupakan wujud perhatian Pemkab Klaten terhadap pentingnya penanaman ideologi Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat dalam semua lini.

Adhianti lalu mengajak Pemkab Klaten terlibat dalam upaya pengimplementasian perda ke daerah lainnya.

"Ada beberapa hal penting yang menggugah BPIP untuk hadir ke sini (Klaten), salah satu yang utama karena adanya Perda Kabupaten tentang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan. Saya dan BPIP menyampaikan apresiasi atas produk hukum tersebut, kami ingin berkolaborasi dengan Pemkab Klaten dalam implementasi perda tersebut, dan jika diberi kesempatan mari kita sama-sama bawa perda ini ke seluruh Indonesia sebagai mercusuar pertama," kata Adhianti.

Dia berharap, kegiatan yang diinisiasi Biro Hukum dan Organisasi BPIP melalui Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) BPIP bekerja sama dengan Pemkab Klaten ini dapat memberikan gambaran terkait penerapan indikator nilai Pancasila dalam proses pembentukan berbagai produk hukum yang disusun oleh camat hingga lurah/kepala desa.

"Kegiatan ini juga diharapkan dapat mendorong camat, lurah, dan kepala desa dapat melaksanakan pembinaan ideologi Pancasila kepada masyarakat," ujar Adhianti.

Jakarta (ANTARA) - Staf Khusus Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Antonius Benny Susetyo mengatakan kedaulatan negara dapat tercapai apabila suatu bangsa mampu mengelola sumber daya-nya untuk kemaslahatan bersama.

"Kemerdekaan sejati tercapai ketika individu dan masyarakat di suatu negara mampu mengelola sumber daya alam serta manusianya untuk kepentingan dan kesejahteraan bersama," kata Romo Benny, sapaan akrabnya, dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Jumat.

Ia mengatakan, jika masyarakat suatu negara mampu berinovasi untuk mengembangkan potensi diri dan mengembangkannya di tingkat nasional, maka manfaat yang akan didapatkan adalah perbaikan ekonomi.

Ia pun mengingatkan para pemangku kepentingan dalam hal pengelolaan sumber daya alam, yaitu pemerintah dan pihak terkait, untuk mewujudkan kemandirian bangsa agar Indonesia tidak lagi bergantung pada pihak asing.

"Kemandirian dalam bidang politik dan kebijakan publik harus menjadi prioritas. Ini semua bisa dicapai dengan mengupayakan pemenuhan kebutuhan sandang, pangan, dan papan dari dalam negeri. Elite politik harus mendorong kebijakan yang bisa mengembangkan potensi sumber daya alam dan manusia dalam negeri," ujarnya.

Ia menilai, dengan menjalankan nilai keimanan dan ketakwaan, seseorang akan semakin giat bekerja demi mengejar makna dan tujuan hidup itu sendiri.

"Karena agama menjadi semangat untuk kerja keras itulah yang akhirnya membuat seseorang yang beriman itu merasa memiliki kewajiban. Nah, kewajiban orang beriman itu apa? Yaitu berbagi kepada sesama-nya," kata dia.

Selain menyangkut soal keimanan, ia berpendapat bahwa kemandirian suatu bangsa juga bisa ditunjukkan dari kedewasaan dalam berpikir, bernalar, dan menjalin hubungan sesama manusia.

Terakhir, ia menyampaikan harapannya agar generasi muda Indonesia dapat memberikan kontribusi terbaiknya bagi bangsa dan negara.

Pewarta: Nadia Putri Rahmani
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

JAKARTA - Lembaga Perlidungan Saksi dan Korban ( LPSK ) menerima permohonan perlindungan saksi terkait kasus pembunuhan Vina Dewi Arsita dan pacarnya, Muhammad Rizky atau Eki di Cirebon, Jawa Barat. Permohonan saat ini sedang ditelaah LPSK.

"Belum diberikan perlindungan oleh LPSK, masih kami telaah (pengajuan itu)," kata Wakil Ketua LPSK Susilaningtias saat dikonfirmasi melalui pesan singkat, Kamis (23/5/2024).

Susilaningtias tidak bisa menjelaskan secara detail identitas saksi yang mengajukan perlindungan tersebut. Namun, karena masih mendalami keterangan dari saksi tersebut. Meski demikian, Susilaningtias memastikan bahwa saksi tersebug bukan dari pihak keluarga korban Vina maupun Eky.



"Ini saksi fakta bukan dari kedua keluarga korban," ujarnya.

Saksi fakta yang dimaksudkannya adalah, saksi yang mengetahui fakta atau kejadian tindak pidana dimaksud.

"Intinya saksi yang tau fakta atau kejadiannya," kata Susi.

Kasus Vina Cirebon kembali ramai diperbincangkan masyarakat setelah film berjudul Vina: Sebelum 7 Hari yang didasarkan kisah nyata kasus pembunuhan tersebut diputar di bioskop. Pembunuhan dan pemerkosaan terhadap Vina terjadi Agustus 2016. Remaja Cirebon itu dibunuh bersama kekasihnya, Muhammad Rizky.

Total ada 11 pelaku yang terlibat dalam peristiwa tragis tersebut. Delapan orang telah ditangkap tak lama setelah kejadian, satu orang bernama Pegi alias Perong ditangkap, Rabu (22/5/2024) kemarin, dan dua orang yakni Andi dan Dani masih buron.

JAKARTA, KOMPAS.com - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mengatakan, belum memberikan perlidungan terhadap satu saksi kasus pembunuhan Vina dan teman lelakinya, Muhammad Rizky atau Eki di Cirebon.

Menurut Wakil Ketua LPSK Susilaningtias, lembaganya menerima permohonan perlindungan dari satu saksi kasus pembunuhan Vina tersebut. Tetapi, masih dalam proses telaah.

"Belum diberikan perlindungan oleh LPSK, (karena) masih kami telaah," kata Susilaningtias dilansir dari Antaranews, Kamis (23/5/2024).

Namun, dia tidak bisa mengungkap identitas saksi yang mengajukan perlindungan itu karena masih dalam proses telaah oleh LPSK.

Susilaningtias hanya menyebut, satu saksi tersebut bukan dari pihak keluarga korban Vina maupun Eki. Melainkan saksi fakta.

"Ini saksi fakta, bukan dari kedua keluarga korban. Intinya saksi yang tau fakta atau kejadiannya," ujarnya.

Kasus pembunuhan Vina mencuat kembali setelah film berjudul Vina: Sebelum 7 Hari mendapat perhatian publik. Sebab, masih ada tiga tersangka yang belum tertangkap.

Ketiga pelaku yang masuk daftar pencarian orang (DPO) dengan perkiraan usianya saat ini, yakni Pegi alias Perong (30), Andi (31), dan Dani (28).

Kemudian, pada 21 Mei 2024, salah satu buron kasus pembunuhan Vina dan Eki berhasil ditangkap yakni Pegi Setiawan alias Egi alias Perong.

Pegi yang diduga sebagai otak pembunuhan Vina ini ditangkap di wilayah Bandung, Jawa Barat setelah delapan tahun menjadi buron.

Sebagai informasi, Vina dan Eki tewas karena kebrutalan geng motor di Cirebon delapan tahun silam. Saat itu, Vina masih berusia 16 tahun.

Peristiwa maut itu terjadi di Jalan Raya Talun, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, pada 27 Agustus 2016.

Selepas membunuh korban, geng motor tersebut merekayasa kematian korban seolah-olah Vina dan pacarnya tewas karena kecelakaan.

Kala itu, polisi menyatakan 11 orang terlibat dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Tetapi, tiga di antaranya masih buron.

Dari delapan orang yang sudah divonis, tujuh di antaranya berusia dewasa. Mereka divonis hukuman seumur hidup karena melakukan pembunuhan berencana.

Adapun satu pelaku lainnya divonis delapan tahun penjara karena masih di bawah umur dan masuk dalam perlindungan anak.

Delapan orang terdakwa pemerkosa dan pembunuh Vina telah divonis Pengadilan Negeri Cianjur pada Mei 2017 lalu.

Berikut link berita Antaranews, https://www.antaranews.com/berita/4118664/lpsk-telaah-permohonan-perlindungan-saksi-fakta-kasus-vina-cirebon

Jakarta -

Hari Lahir Pancasila akan segera diperingati pada tanggal 1 Juni 2024. Dalam rangka menyambut dan memperingati Hari Lahir Pancasila, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) telah merilis informasi pedoman peringatannya.

Pedoman peringatan Hari Lahir Pancasila 2024 itu termuat dalam Surat Edaran (SE) Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Peringatan Hari Lahir Pancasila Tahun 2024. Berikut informasi lengkapnya:

Isi Pedoman Peringatan Hari Lahir Pancasila 2024

Dalam SE Kepala BPIP Nomor 1 Tahun 2024 tersebut berisi informasi yang memuat pedoman pelaksanaan upacara bendera peringatan Hari Lahir Pancasila tanggal 1 Juni 2024 di tingkat, di daerah, di luar negeri, dan di tingkat instansi.

Berikut isi pedomannya:

• Upacara di tingkat pusat dilaksanakan pada Sabtu, 1 Juni 2024. Dihadiri oleh Presiden, Wakil Presiden, pimpinan lembaga negara, pimpinan kementerian/lembaga, pimpinan Tentara Nasional Indonesia (TNI), pimpinan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri), para Gubernur, pimpinan Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta, pimpinan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), para tokoh, tamu undangan serta perwakilan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berasal dari lembaga negara dan kementerian/lembaga di tingkat pusat dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
• Kemudian untuk pelaksanaan upacara oleh pemerintahan daerah dan kantor perwakilan Republik Indonesia di luar negeri dapat melaksanakan upacara secara luring di lingkungan instansi masing-masing pada Sabtu, 1 Juni 2024 yang paling lambat dimulai:
  - Pukul 07.00 WIB untuk yang berada di wilayah Indonesia bagian barat, kecuali Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta.
  - Pukul 07.00 WITA untuk yang berada di wilayah Indonesia bagian tengah.
  - Pukul 07.00 WIT untuk yang berada di wilayah Indonesia bagian timur.
  - Sesuai dengan waktu setempat untuk kantor perwakilan RI di luar negeri.
• Selanjutnya untuk pelaksanaan upacara oleh seluruh instansi pemerintah/kementerian/lembaga dan satuan pendidikan formal untuk setiap jenjang dan jenis pendidikan melaksanakan upacara secara luring di lingkungan masing-masing, yang paling lambat dilaksanakan pada:
  - Pukul 07.00 WIB untuk yang berada di wilayah Indonesia bagian barat.
  - Pukul 07.00 WITA untuk yang berada di wilayah Indonesia bagian tengah.
  - Pukul 07.00 WIT untuk yang berada di wilayah Indonesia bagian timur.
  - Menggunakan pakaian yang ditetapkan oleh pimpinan instansi masing-masing.

Berikut link downloadnya:

• Link Pedoman Peringatan Hari Lahir Pancasila 2024 PDF

Susunan Upacara Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2024

Berikut susunan acara upacara bendera peringatan Hari Lahir Pancasila pada Sabtu, 1 Juni 2024 untuk instansi pemerintah/kementerian/lembaga dan satuan pendidikan formal:

1. Persiapan Upacara
2. Pasukan Upacara memasuki tempat upacara
3. Komandan Upacara memasuki tempat upacara
4. Laporan
5. Inspektur Upacara memasuki tempat upacara
6. Penghormatan kepada Inspektur Upacara
7. Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara
8. Pengibaran Sang Merah Putih
9. Mengheningkan Cipta
10. Pembacaan teks Pancasila
11. Pembacaan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
12. Amanat Inspektur Upacara
13. Pembacaan doa
14. Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara
15. Penghormatan kepada Inspektur Upacara
16. Inspektur Upacara meninggalkan tempat upacara
17. Laporan Perwira Upacara kepada Inspektur Upacara
18. Upacara selesai.

Berikut salinann lampirannya:

Tema Peringatan Hari Lahir Pancasila Tahun 2024

Dalam pedoman tersebut juga disampaikan bahwa Tema Peringatan Hari Lahir Pancasila Tahun 2024 adalah "Pancasila Jiwa Pemersatu Bangsa Menuju Indonesia Emas Tahun 2045."

Lihat juga Video: 27 Hari Libur Nasional-Cuti Bersama Tahun 2024

[Gambas:Video 20detik]

(wia/imk)

KOMPAS.com - Fondasi ideologiPancasila di kalangan generasi muda Indonesia tampak mulai goyah. Hasil penelitian Iskandar, promovendus Universitas Sahid Jakarta, menunjukkan 83,3 persen pelajar SMA beranggapan Pancasila bukan ideologi permanen dan bisa diganti ideologi lain.

Temuan ini diungkapkan Iskandar saat mempertahankan disertasinya dalam bidang Komunikasi Sekolah Pascasarjana Universitas Sahid Jakarta pada Rabu (21/5/2024) dengan judul "Analisis Diseminasi dan Resepsi Ideologi Pancasila Melalui Media Sosial (Studi Kasus YouTube BPIP RI)".

Iskandar memaparkan bahwa fenomena degradasi pemahaman dan penghayatan ideologi Pancasila ini dapat diatasi melalui desiminasi yang masif melalui media sosial.

"Diperlukan upaya keras untuk membendung krisis ideologi Pancasila ini. Salah satu caranya adalah melalui desiminasi Pancasila yang masif dan kreatif melalui media sosial," ujar Iskandar.

Penelitian Iskandar menunjukkan bahwa YouTube BPIP RI, kanal media sosial milik Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), memiliki potensi besar untuk menjangkau generasi muda.

Namun, konten-konten yang disajikan BPIP RI di YouTube dinilai masih kurang menarik dan interaktif bagi generasi muda.

"Dengan fakus pada desiminasi melalui media sosial, akan membuka peluang untuk meningkatkan kesadaran masyarakt terhadap nilai-nilai Pancasila dan memperkuat fondasi kebangsaan," ungkap Iskandar.

Iskandar menegaskan, tujuan penelitian ini adalah menganalisis bagaimana proses komunikasi BPIP dalam mendiseminasikan idiologi Pancasila melalui YouTube serta untuk menjelaskan bagaimana posisi audiens dalam merespon konten yang disampaikan BPIP melalui YouTube.

Penelitian ini, kata dia, menggunakan analisis dengan mengintegrasikan dua teori komunikasi yaitu teori resepsi Stuart Hall dan model komunikasi Lasswell. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif.

Metode penelitian adalah studi kasus untuk menganalisis lebih terperinci dan mengamati bagaimana pesan idiologi Pancasila disebarkan, diterima, dan diproses oleh audien YouTube, serta faktor-faktor apa yang mempengaruhi proses tersebut.

Menurut Iskandar, hasil penelitian menunjukkan bahwa resepsi khalayak penonton kanal YouTube BPIP mayoritas pada posisi negosiasi.

"Untuk mengubah resepsi khalayak dari posisi negosiasi menjadi posisi dominan, maka dibutuhkan gimik simbolik," katanya.

Saran-saran diberikan untuk meningkatkan efektivitas desiminasi idiologi Pancasila, jelas Iskandar, termasuk penelitian yang lebih mendalam tentang respon audien, peningkatan kualitas konten, memperkuat keterlibatan audien, dan teruma memantau danpak desiminasi idiologi Pancasila melalui media sosial.

Selain itu, jelas Iskandar, saran juga mencakup pemberian hadiah atau beasiswa sekolah dan kuliah dari BPIP.

Diharapkan bahwa penerapan saran-saran tersebut dapat meningkatkan keberhasilan diseminasi idiologi Pancasila dalam memperkuat kesadaran dan komitmen terhadap nilai-nilai Pancasila di kalangan masyarakat Indonesia.

"Ini saksi fakta bukan dari kedua keluarga korban,"

Jakarta (ANTARA) - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) tengah menelaah permohonan perlindungan dari saksi dalam kasus pembunuhan Vina dan teman lelakinya, Muhammad Rizky atau Eky di Cirebon.

Wakil Ketua LPSK Susilaningtias dikonfirmasi di Jakarta, Kamis, mengatakan pihak belum memberikan perlindungan terhadap satu saksi kasus Vina yang meminta perlindungan dari LPSK.

"Belum diberikan perlindungan oleh LPSK, (karena) masih kami telaah," kata Susi.

Susi tidak bisa mengungkap identitas saksi yang mengajukan perlindungan. Karena masih mendalami keterangan dari saksi tersebut.

Namun, dipastikan saksi dimaksud bukan dari pihak keluarga korban Vina maupun Eky. Melainkan saksi fakta.

"Ini saksi fakta bukan dari kedua keluarga korban," ujarnya.

Saksi fakta yang dimaksudkannya adalah, saksi yang mengetahui fakta atau kejadian tindak pidana dimaksud.

"Intinya saksi yang tau fakta atau kejadiannya," kata Susi.

Total ada 11 pelaku yang terlibat dalam peristiwa tragis tersebut. Namun, baru delapan tersangka yang ditangkap dan diproses hukum, hingga dipidana. Tiga tersangka lainnya, masih buron sampai saat ini.

Ketiga pelaku yang masuk daftar pencarian orang (DPO) dengan perkiraan usianya saat ini, yakni Pegi alias Perong (30), Andi (31), dan Dani (28).

Kasus ini kembali mencuat setelah film berjudul “Vina: Sebelum 7 Hari” mendapat perhatian publik, dikarenakan kasus tersebut masih menyisakan tiga tersangka yang belum tertangkap.

Pelaku yang berhasil ditangkap berinisial Pegi Setiawan alias Perong, yang diduga merupakan otak dari pembunuhan dan pemerkosaan Vina.

Pewarta: Laily Rahmawaty
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2024

KOMPAS.com - Fondasi ideologiPancasila di kalangan generasi muda Indonesia tampak mulai goyah. Hasil penelitian Iskandar, promovendus Universitas Sahid Jakarta, menunjukkan 83,3 persen pelajar SMA beranggapan Pancasila bukan ideologi permanen dan bisa diganti ideologi lain.

Temuan ini diungkapkan Iskandar saat mempertahankan disertasinya dalam bidang Komunikasi Sekolah Pascasarjana Universitas Sahid Jakarta pada Rabu (21/5/2024) dengan judul "Analisis Diseminasi dan Resepsi Ideologi Pancasila Melalui Media Sosial (Studi Kasus YouTube BPIP RI)".

Iskandar memaparkan bahwa fenomena degradasi pemahaman dan penghayatan ideologi Pancasila ini dapat diatasi melalui desiminasi yang masif melalui media sosial.

"Diperlukan upaya keras untuk membendung krisis ideologi Pancasila ini. Salah satu caranya adalah melalui desiminasi Pancasila yang masif dan kreatif melalui media sosial," ujar Iskandar.

Penelitian Iskandar menunjukkan bahwa YouTube BPIP RI, kanal media sosial milik Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), memiliki potensi besar untuk menjangkau generasi muda.

Namun, konten-konten yang disajikan BPIP RI di YouTube dinilai masih kurang menarik dan interaktif bagi generasi muda.

"Dengan fakus pada desiminasi melalui media sosial, akan membuka peluang untuk meningkatkan kesadaran masyarakt terhadap nilai-nilai Pancasila dan memperkuat fondasi kebangsaan," ungkap Iskandar.

Iskandar menegaskan, tujuan penelitian ini adalah menganalisis bagaimana proses komunikasi BPIP dalam mendiseminasikan idiologi Pancasila melalui YouTube serta untuk menjelaskan bagaimana posisi audiens dalam merespon konten yang disampaikan BPIP melalui YouTube.

Penelitian ini, kata dia, menggunakan analisis dengan mengintegrasikan dua teori komunikasi yaitu teori resepsi Stuart Hall dan model komunikasi Lasswell. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif.

Metode penelitian adalah studi kasus untuk menganalisis lebih terperinci dan mengamati bagaimana pesan idiologi Pancasila disebarkan, diterima, dan diproses oleh audien YouTube, serta faktor-faktor apa yang mempengaruhi proses tersebut.

Menurut Iskandar, hasil penelitian menunjukkan bahwa resepsi khalayak penonton kanal YouTube BPIP mayoritas pada posisi negosiasi.

"Untuk mengubah resepsi khalayak dari posisi negosiasi menjadi posisi dominan, maka dibutuhkan gimik simbolik," katanya.

Saran-saran diberikan untuk meningkatkan efektivitas desiminasi idiologi Pancasila, jelas Iskandar, termasuk penelitian yang lebih mendalam tentang respon audien, peningkatan kualitas konten, memperkuat keterlibatan audien, dan teruma memantau danpak desiminasi idiologi Pancasila melalui media sosial.

Selain itu, jelas Iskandar, saran juga mencakup pemberian hadiah atau beasiswa sekolah dan kuliah dari BPIP.

Diharapkan bahwa penerapan saran-saran tersebut dapat meningkatkan keberhasilan diseminasi idiologi Pancasila dalam memperkuat kesadaran dan komitmen terhadap nilai-nilai Pancasila di kalangan masyarakat Indonesia.

Iskandar memulai jenjang pendidikan Strata 1 di Universitas Halu Oleo Kendari, lulus pada tahun 1993. Kemudian pada tahun 1995, melanjutkan studi S2 Jurusan Ekofisiologi Tanaman di Univ. Padjadjaran, Bandung.

Selanjutnya, pada tahun 2001, melanjutkan Studi S3 di ITB Bandung Jurusan Mikrobiologi Tanah.

Dan Pada tahun 2008, Kembali studi S2 pada Program Studi Magister Manajemen di Univ. Jayabaya, Jakarta kemudian, pada tahun 2017, melanjutkan studi di Program Doktor Ilmu Komunikasi Universitas Sahid Jakarta.

Sebagai akademisi dan profesional, Iskandar memiliki pengalaman sebagai dosen dan pernah menduduki jabatan Wakil Dekan I Fakultas Pertanian di Univ. Islam 45 Bekasi pada 1997 hingga 2000.

Iskandar kemudian diangkat menjadi Staf Khusus Menteri Agama RI, periode 2001-2004.

Selain sebagai Akademisi dan Birokrasi, Doktor Iskandar, juga, aktif diberbagai organisasi kemasyarakatan, antara lain sebagai salah satu Wakil Ketua Komisi Kerukunan Antar Umat Beragama Dewan Pimpinan Pusat Majelis Ulama Indonesia periode 2003-2028.

Dia sempat menjabat sebagai Bendahara Umum di Majelis Lingkungan Hidup Pimpinan Pusat Muhammadiyah (2003-2008), Ketua Pimpinan Pusat Baitul Muslimin Indonesia (PP BAMUSI), sayap Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) periode 2004-2029.

Iskandar juga juga menjadi Bendahara Masjid At-Taufiq Lenteng Agung, Jakarta Selatan (Masjid Milik Keluarga Alm. Muh. Taufik Kiemas) serta Dewan Pakar “Beyond Borders Indonesia”, dan Pendiri “Terang Hijau”.

Selain itu, Iskandar juga pernah diangkat sebagai Direktur Utama PT. Mega Indo Energi yang bergerak dalam bidang energy baru terbarukan dan saat ini menjabat sebagai Direktur Utama PT. Energi Baru Nawasena sejak tahun 2003.

Jakarta (ANTARA) -

Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: LPSK telaah permohonan perlindungan saksi fakta kasus Vina Cirebon