LAMPUNG SELATAN - Ditreskrimsus Polda Lampung resmi melimpahkan dua tersangka kasus dugaan penerbitan ijazah palsu , yakni Akhmad Sahrudin dan Supriyati, ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Lampung Selatan. Berkas perkara dugaan ijazah palsu keduanya telah dinyatakan lengkap.

Supriyati menjadi tersangka pertama yang memasuki ruang tahap dua. Tidak berselang lama, Akhmad Sahrudin dengan mengenakan kemeja bermotif garis dan memakai masker juga hadir dan memasuki ruang yang sama.

Untuk diketahui, Supriyadi merupakan Anggota DPRD Lampung Selatan, yang menjadi tersangka dalam kasus penggunaan ijazah palsu saat pencalegan Pemilu 2024. Sementara Akhmad Sarudin (62) ditetapkan sebagai tersangka karena menerbitkan ijazah palsu.



Kepala Seksi Pidana Umum (Kasi Pidum) Kejari Lampung Selatan, Gunawan Wibisono mengatakan, pihaknya telah menerima dua tersangka kasus dugaan ijazah palsu atas nama Akhmad Sahrudin dan Supriyati. Akhmad Sahrudin bin Akhmad Saju disangka Pasal 67 ayat 1 UU RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) danSupriyati disangka melanggar Pasal 69 ayat 1 dan 2 UU Sisdiknas.

"Hari ini telah selesai dilakukan tahap 2 ke Kejaksaan Negeri Lampung Selatan," kata Gunawan Wibisono, Kamis (1/5/2025) malam.

Gunawan menjelaskan, kedua tersangka tidak ditahan karena kondisi kesehatannya menurun drastis. Terhadap keduanya dilakukan penahanan kota.

"Tersangka ini kondisinya ngedrop, secara psikologis juga ngedrop, dan tadi Kejati dan petugas kesehatan kita panggil dan tidak fit. Para tersangka mengajukan permohonan tidak dilakukan penahanan, tapi kami tetap melakukan penahanan, yakni penahanan kota, tersangka tidak boleh keluar kota dan dilengkapi alat APE namanya dan wajib lapor setiap hari Senin," katanya.

Sementara itu, kuasa hukum Akhmad Sahrudin, Januri M Nasir mengaku telah mengajukan permohonan agar kliennya tidak ditahan beberapa hari sebelumnya.

"Kan ditahan itu kalimatnya dapat, boleh juga tidak ditahan. Kalau dia dikhawatirkan melarikan diri dan menghilangkah barang bukti, dapat ditahan. Kebetulan klien itu kena sakit, jadi permohonan dikabulkan," katanya.

JAKARTA - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) akan mengambil langkah koordinatif dengan Direktorat Jenderal Imigrasi mengenai upaya deportasi terhadap seorang Warga Negara Asing (WNA) asal China Chen Shen (CS) yang diduga menganiaya seorang perempuan muda di Batam.

Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer menegaskan bahwa pemerintah tidak akan mentolerir segala bentuk kekerasan, terutama terhadap perempuan. Pria yang akrap disapa Noel ini mengecam segala bentuk kekerasan.

?Saya mengecam segala bentuk kekerasan. Itu tidak dibenarkan, apalagi terhadap perempuan. Kami akan berkoordinasi dengan pihak imigrasi untuk mendorong agar WNA tersebut dideportasi. Langkah ini penting agar masyarakat tidak menyamaratakan perilaku seluruh WNA,? kata Noel, Rabu (30/4/2025).

Diketahui, korban berinisial IRS (20), warga Jodoh, Kota Batam, hingga kini masih mengalami trauma berat dan belum bisa menjalani aktivitas normal pasca penganiayaan yang diduga dilakukan oleh CS. ?Korban sangat takut dan belum mau keluar rumah. Apalagi pelaku masih bebas dan bekerja seperti biasa di Batam,? ujar salah satu anggota keluarga korban, Butong.

Walaupun sempat dikabarkan telah dideportasi, CS ternyata kembali ditemukan di Batam dengan status legal sebagai pemegang Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS). Fakta ini membuat pihak keluarga merasa dibohongi oleh otoritas imigrasi.

?Kami dulu diberi informasi bahwa izin tinggal pelaku sudah dicabut dan dia telah dideportasi. Tapi kenyataannya, dia masih bekerja dan tinggal di sini,? kata Butong.

IRS telah menjalani visum dan menyerahkan bukti medis kepada pihak berwenang. Keluarga menilai tindakan CS tidak hanya merupakan kekerasan fisik, tetapi juga pelanggaran terhadap ketertiban umum, yang seharusnya cukup untuk memicu tindakan administratif berupa deportasi dan pencekalan.

Nama CS alias Chen Shen sempat disebut secara terbuka dalam konferensi pers Direktorat Jenderal Imigrasi saat merilis hasil Operasi Wira Waspada di Bandara Internasional Hang Nadim, Kamis (13/3/2025). Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian Yuldi Yusman menyebut CS sebagai salah satu dari sejumlah WNA yang diamankan dalam operasi tersebut.

"Yang diamankan dalam operasi ini antara lain inisial DB dari Austria, ZH, MN, LH, LZ, GM, CC, CK, dan CS dari Tiongkok, serta S dan FS dari Bangladesh, dan FK dari India," kata Yuldi kepada awak media.

Namun hingga kini, tidak ada tindakan lanjutan terhadap CS meskipun ia telah diamankan dalam operasi tersebut. Kekecewaan terhadap lambannya penanganan kasus ini memicu aksi protes dari masyarakat.

Pada Kamis (27/3/2025), kelompok yang mengatasnamakan diri sebagai Aliansi Indonesia Youth Congress Kepulauan Riau menggelar aksi di Kantor Imigrasi Batam. Mereka menuntut agar pelaku segera dideportasi dan Kepala Kantor Imigrasi Batam dicopot dari jabatannya.

Salah satu perwakilan massa menjelaskan bahwa keluarga korban sebelumnya telah menerima ajakan dari pihak Imigrasi untuk menyelesaikan perkara melalui pendekatan Restorative Justice (RJ). Namun, dalam surat perjanjian damai, korban dengan tegas tidak meminta imbalan apa pun selain permintaan agar pelaku segera dideportasi.

Sementara itu, Kepala Seksi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian Kantor Imigrasi Batam, Kharisma Rukmana menjelaskan bahwa tidak ada pelanggaran keimigrasian dari pihak CS. Ia menuturkan bahwa pihaknya telah melakukan mediasi dan menjelaskan kepada perwakilan demonstran bahwa kasus CS telah memperoleh SP3.

?Kami sudah jelaskan bahwa tidak ada pelanggaran administratif keimigrasian dari yang bersangkutan,? tutur Kharisma.

Pernyataan tersebut memperbesar rasa kecewa dari pihak keluarga korban dan masyarakat. Kuasa hukum IRS, Dr. Rolas Sitinjak, menilai langkah Imigrasi tidak mencerminkan keadilan.

?Korban masih hidup dalam ketakutan, sementara pelaku bebas bekerja. Ini jelas mencederai rasa keadilan,? katanya.

Keluarga korban bersama kuasa hukum tetap mendesak agar pemerintah segera mendeportasi dan mencekal CS demi menjamin keamanan korban dan mencegah kejadian serupa terulang di masa depan.

JAKARTA - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Pasukan Bawah Tanah (Pasbata) Budi Kuntoro secara tegas meminta Roy Suryo menghentikan pernyataan yang dinilai menyesatkan publik dan memicu kegaduhan nasional. Pakar telematika itu tengah disorot terkait kasus ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) .

Menurut Budi, sejumlah pernyataan yang dilontarkan Roy Suryo dan pihak-pihak terkait telah menimbulkan keresahan luas di tengah masyarakat serta mencoreng citra Indonesia di mata dunia internasional.

"Roy Suryo tidak usah banyak bicara. Siapkan semua barang bukti yang dimiliki. Jangan membodohi rakyat Indonesia dengan berita-berita yang menyesatkan," ujar Budi, Kamis (1/5/2025).



Budi menegaskan, ucapan-ucapan yang dilontarkan Roy Suryo dan rekan-rekannya bukan hanya memicu kegaduhan di dalam negeri, tetapi juga berpotensi merusak martabat bangsa di hadapan komunitas global. Karena itu, ia mengingatkan pentingnya setiap tokoh publik untuk bertanggung jawab atas pernyataan yang disampaikan, terutama yang berpotensi memecah belah persatuan.

"Ini menyangkut harga diri bangsa. Berita yang disebarkan sudah menyesatkan dan membahayakan. Maka dari itu, kami minta Roy Suryo berhenti bicara di media. Buktikan di meja hijau, buktikan secara hukum. Jangan menggiring opini publik," katanya.

Pasbata menegaskan komitmennya untuk tidak terpancing melakukan tindakan reaktif. Menurut Budi, sikap ini diambil sebagai bentuk kepatuhan terhadap hukum dan komitmen menjaga persatuan bangsa.

"Kami sabar karena kami patuh pada hukum. Kami tidak ingin negara ini terpecah belah. Karena itu, kami tidak melakukan gerakan apa pun. Tapi kami minta, Roy Suryo dan kawan-kawan jangan terus menyulut kemarahan rakyat," katanya.

Budi menyinggung beberapa tokoh lain yang dianggap turut menyebarkan provokasi, seperti Dr. Tifa. Budi menilai tindakan mereka sebagai bentuk kebencian dan dendam akibat kepentingan politik. Ia menyerukan agar semua pihak lebih bijak dalam menyampaikan kritik.

"Saatnya kita bersatu. Kritik itu sah, tapi bukan untuk menghancurkan. Kritik harus membangun, bukan menjadi alat pecah belah," katanya.

Budi menambahkan, Pasbata mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk tetap tenang, tidak terpancing oleh narasi provokatif, dan senantiasa mengedepankan semangat persatuan dalam menyikapi berbagai dinamika yang berkembang. Bangsa Indonesia memerlukan kontribusi seluruh elemen masyarakat untuk menjaga stabilitas dan martabatnya.

MOSKOW - Negara-negara Barat menargetkan kapal-kapal Rusia dengan semakin banyak aksi sabotase dan terorisme sebagai bagian dari dorongan yang lebih luas untuk memberlakukan blokade maritim di Rusia.

Peringatan itu diungkap Penasihat Keamanan Nasional Presiden Vladimir Putin, Nikolay Patrushev.

Ajudan presiden, yang mengepalai Dewan Maritim Rusia, membuat pernyataan tersebut selama pertemuan badan tersebut pada hari Minggu (27/5/2025).

"Ada peningkatan yang konsisten dalam aktivitas militer NATO di Laut Baltik dan Laut Utara, di Atlantik Utara, dan kawasan Asia-Pasifik," ungkap Patrushev.

"Negara-negara Barat telah memperluas praktik mengambil langkah-langkah yang disengaja untuk membangun blokade laut, termasuk upaya untuk memeriksa kapal-kapal di perairan internasional dan melakukan sabotase dan aksi teroris," papar dia.

Patrushev sebelumnya telah memperingatkan setiap upaya oleh Uni Eropa (UE) dan Inggris untuk mengusir kapal-kapal Rusia dari laut akan ditanggapi dengan pembalasan yang "proporsional".

?Jika hukum dan diplomasi gagal, keamanan pelayaran Rusia akan dijamin oleh angkatan laut kita. Para pemarah di London atau Brussels perlu memahami hal ini dengan jelas,? tegas kepada pers pekan lalu.

Negara-negara Barat memperketat pembatasan maritim terhadap Rusia menyusul eskalasi konflik Ukraina pada tahun 2022, dengan memberikan sanksi kepada sejumlah kapal dan membatasi akses mereka ke asuransi angkatan laut, lembaga keuangan, dan infrastruktur pelabuhan.

Selama satu setengah tahun terakhir, setelah serangkaian insiden yang melibatkan kerusakan jaringan listrik dan komunikasi bawah laut, pejabat Barat menuduh Moskow melakukan ?sabotase? dan melancarkan ?perang hibrida.?

Meskipun ada klaim tentang dugaan keterlibatan kapal-kapal Rusia yang melintasi infrastruktur tersebut, tidak ada bukti konklusif yang diajukan.

Negara-negara NATO secara bertahap meningkatkan kehadiran militer mereka di Laut Baltik setelah adanya tuduhan tersebut.

Menurut Patrushev, blok militer pimpinan AS telah berlatih menerapkan blokade laut di Laut Baltik dan Laut Hitam selama latihan militernya, serta merebut wilayah kantong Rusia di Kaliningrad, setelah melakukan serangan pendahuluan terhadap pasukan pencegah nuklir Moskow.

JAKARTA - Mohsen Mahdawi , seorang mahasiswa kelahiran Palestina ditangkap oleh petugas imigrasi Amerika Serikat (AS) sejak 14 April 2025. Mohsen Mahdawi ditahan saat menghadiri apa yang seharusnya menjadi wawancara naturalisasi rutin di Vermont.

Kuasa hukum pria berusia 34 tahun itu pun telah mengajukan petisi habeas corpus di Distrik Vermont dan telah meminta perintah penahanan sementara yang melarang pemerintah mengeluarkannya dari yurisdiksi atau dari Amerika.

Mohsen Mahdawi pemegang green card dan telah tinggal di AS selama satu dekade itu bukan mahasiswa Palestina pertama dari Columbia University yang ditahan di bawah tindakan keras imigrasi pemerintahan Trump.

Bulan lalu, agen imigrasi federal menahan Mahmoud Khalil (30), penduduk sah AS lainnya yang berasal dari Palestina, karena memimpin protes kampus terhadap perang brutal Israel di Gaza.

Dalam perkembangannya, New York Times menulis, Mohsen Mahdawi telah dibebaskan dari tahanan federal, lebih dari dua minggu setelah petugas imigrasi menahannya dan berusaha mencabut kartu hijaunya sebagai bagian dari tindakan keras yang meluas terhadap pengunjuk rasa mahasiswa.

Mahdawi memberikan nada menantang setelah dibebaskan.

?Saya katakan dengan jelas dan lantang, kepada Presiden Trump dan kabinetnya: Saya tidak takut kepada Anda,? katanya, dikutip dari New York Times.

Mengenakan setelan kotak-kotak dan kacamata berbingkai kawat emas, Mahdawi melilitkan kaffiyeh di bahunya. Saat ia keluar dari gedung pengadilan menuju kerumunan yang menunggunya, ia mengangkat tangannya membentuk tanda perdamaian.

?Mereka menangkap saya. Apa alasannya? Karena saya meninggikan suara, dan saya berkata tidak untuk perang, ya untuk perdamaian,? kata Mahdawi. ?Karena saya berkata, ?Sudah cukup. Membunuh lebih dari 50.000 warga Palestina sudah lebih dari cukup.??

Profil Mohsen Mahdawi

Dikutip dari Guardian, Mahdawi lahir dan dibesarkan di kamp pengungsi di Tepi Barat, tempat ia tinggal hingga pindah ke Negeri Paman Sam pada 2014. Ia menjadi penduduk tetap sah AS pada 2015.

Mahdawi adalah mahasiswa Columbia University, dengan perkiraan tanggal kelulusan Mei 2025. Mahdawi berencana untuk kembali ke sekolah tersebut karena ia telah diterima di program magister di Sekolah Hubungan Internasional dan Publik Columbia, yang akan dimulai musim gugur ini, menurut dokumen pengadilan.

Mohsen Mahdawi adalah bagian dari sekelompok mahasiswa di kampus-kampus yang memiliki visa pelajar ataugreen card yang ditahan pemerintah sebagai bagian dari apa yang diklaim pemerintahan Trump sebagai upaya untuk menindak antisemitisme dan protes pro-Palestina.

Tak lama setelah pembebasan Mahdawi, pengacaranya mengatakan bahwa ia akan diizinkan untuk menyelesaikan program akademiknya di Columbia.

BUKITTINGGI - Sebanyak 22 narapidana dari Lapas Biaro Bukittinggi, Sumatera Barat (Sumbar) keracunan dan saat ini tengah mejalani perawatan dirawat di RSUD dr. Achmad Mochtar Bukittinggi. Dalam peristiwa itu, satu napi tewas dan dua lainnya kritis dan dirawat di ICU.

Direktur RSUD dr. Achmad Mochtar, Busril membenarkan kejadian tersebut, para pasien tersebut telah dibawa ke Rumah Sakit Bukittinggi itu sejak sore tadi.

"Benar dua orang kritis dirawat di ruang ICU memakai ventilator dan 11 orang dalam kondisi gawat namun masih stabil, rencana ada dua orang lagi yang akan dimasukkan dalam ruang ICU," kata Busril, Rabu (30/3/2025).

Para napi tersebut diduga minuman sejenis zat parfum, namun dia tidak mau berspekulasi lebih jauh. "Itu informasi yang didapat dari para pasien," katanya.

Sementata dari informasi yang dirangkum satu pasien napi tersebut meninggal dunia setelah mengeluhkan sakit perut dan sempat menjalani perawatan di RSUD Bukittinggi.

Humas Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bukittinggi, Nugrahadi mengatakan korban ini masuk ke rumah sakit pada pukul 14.00 WIB dan meninggal pukul 16.30 WIB.

"Dari analisa pasien Intoksikasi Alkohol (mabuk) yang menyebabkan terjadi kerusakan pada ginjal yang berdampak gagal ginjal dan meninggal dunia," ucapnya.

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto mengundang Duta Besar (Dubes) India untuk Indonesia, Sandeep Chakravorty ke Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (30/4/2025).

Dalam kesempatan itu, Sandeep mengungkap Prabowo menyampaikan duka cita atas serangan terorisme yang terjadi. Di mana dalam serangan tersebut telah menewaskan puluhan warga sipil.

?Saya diundang Pak Presiden untuk menyampaikan belasungkawa secara langsung dan rasa prihatin, serta pandangannya atas serangan teroris di India,? kata Sandeep.

Sandeep juga turut menjelaskan kejadian sebenarnya dari kasus terorisme ini kepada Prabowo. Diakuinya, Prabowo terkejut dengan apa yang dia sampaikan.

?Dia sangat terkejut atas serangan mengerikan tersebut, betapa turis tak bersalah tewas secara kejam hanya karena agama mereka,? ujarnya.

Selain membahas soal aksi terorisme di Kashmir, Sandeep juga menyebut pertemuan ini membahas mengenai tindak lanjut dari kunjungan kerja Prabowo ke India pada Januari lalu. Dalam kunker tersebut, Prabowo bertemu sejumlah pengusaha di India untuk mengajak berinvestasi di Indonesia.

?Kami melakukan tindak lanjuti mengenai kunjungannya ke India, banyak area yang terpengaruh oleh kunjungannya. Ada minat yang lebih besar terhadap kerja sama India-Indonesia,? tuturnya. ?Kami membicarakan isu perdagangan, kami membicarakan Danantara, berbagai topik dibahas. Tadi pertemuan yang cukup detail,? jelas Sandeep.

Universitas Pancasila resmi melantik Prof. Dr. Adnan Hamid, S.H., M.H., M.M. sebagai Pejabat Sementara (Pjs) Rektor dalam sebuah acara yang berlangsung singkat di Gedung Rektorat Universitas Pancasila, Jakarta pada Rabu, (30/4/2025)

Pelantikan ini dilaksanakan seiring berakhirnya masa jabatan Rektor sebelumnya dan bertujuan menjaga kesinambungan kepemimpinan serta memastikan stabilitas operasional kampus menjelang masa transisi menuju rektor definitif.

Prof. Dr. Adnan Hamid sebelumnya menjabat sebagai Ketua Senat Universitas Pancasila dan dikenal luas sebagai sosok akademisi senior yang memahami dinamika internal kampus. Penunjukannya sebagai Pjs Rektor diharapkan mampu melanjutkan roda kepemimpinan dengan penuh tanggung jawab.

Dalam sambutannya, Ketua Pembina YPP-UP, Dr. (HC). Ir. Siswono Yudho Husodo menyampaikan apresiasi atas dedikasi rektor sebelumnya serta harapan besar kepada pejabat baru. ?Kami yakin Prof. Adnan dapat menjalankan amanah ini dengan baik, melanjutkan kinerja yang bagus dan menyempurnakan kinerja yang kurang hingga menjadi baik,? ujar Siswono.

Prof. Adnan Hamid dalam pernyataan perdananya menyampaikan kesiapannya untuk bekerja maksimal di masa tugasnya yang relatif singkat. ?Saya akan berupaya menjalankan amanah ini sebaik-baiknya, terlebih dalam waktu dekat kita harus mempersiapkan wisuda sarjana serta penerimaan mahasiswa baru,? ungkapnya.

Penunjukan Pjs Rektor ini akan berlaku hingga terpilihnya rektor definitif melalui mekanisme sesuai statuta Universitas Pancasila.

JAKARTA - Profesor Marsudi Wahyu Kisworo dicopot sepihak dari jabatan Rektor Universitas Pancasila (UP) oleh Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila (YPP-UP) melalui SK tertanggal 24 April 2025. Pencopotan tersebut efektif pada 30 April 2025.

Marsudi menduga pencopotan dirinya terkait kasus kekerasan seksual oleh mantan Rektor UP berinisial ETH yang sempat dia tolak aktifkan kembali sebagai dosen.

Marsudi mendapat tekanan saat membela korban dan menyebut keputusan yayasan diambil tanpa komunikasi dengan dirinya maupun internal kampus.

Melihat situasi tersebut, Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni menaruh perhatian tajam. Politikus NasDem ini meminta polisi segera menyelesaikan dugaan kekerasan seksual yang terjadi.

?Saya mendesak polisi, khususnya Polda Metro Jaya dan Bareskrim Polri segera selesaikan kasus dugaan kekerasan seksual oleh mantan Rektor UP," ujar Sahroni, Rabu (30/4/2025).

"Kasusnya sudah terlalu berlarut-larut sejak setahun lalu dan memakan korban yakni rektor saat ini yang sampai dipecat karena diduga menolak untuk mempekerjakan kembali terduga pelaku. Jika itu benar terjadi, maka ini preseden pendidikan yang buruk sekali di mana seorang rektor yang mau melindungi korban kekerasan seksual justru dipecat,? ungkapnya.

Sahroni meminta setiap kasus kekerasan seksual diselesaikan secara tegas dan berkeadilan, tanpa memandang gelar dan jabatan pelakunya.

?Perlu diingat bahwa kasus kekerasan seksual tak bisa diselesaikan hanya dengan cara-cara kekeluargaan atau sebatas kebijakan institusi seperti pemecatan," katanya.

"Pidananya harus diproses dengan cepat. Karena dalam kasus seperti ini, khususnya yang dilakukan oleh orang high profile akan banyak kepentingan di sana. Jadi polisi harus cepat bergerak agar dinamikanya tidak berubah dan objektivitas bisa tetap terjaga,? tambah Sahroni.

JAKARTA - Ketua Umum Ormas Mathla?ul Anwar, KH Embay Mulya Syarif menegaskan pentingnya menjaga eksistensi organisasi kemasyarakatan (ormas) sebagai instrumen demokrasi yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945. Menurutnya, ormas merupakan wadah ekspresi warga negara yang memiliki kesamaan gagasan dan harus tetap berada dalam koridor hukum serta nilai-nilai kebangsaan.

Menanggapi munculnya stigma negatif terhadap sejumlah ormas, Kiai Embay menekankan tidak semua ormas patut disamaratakan. Fungsi utama ormas, khususnya ormas keagamaan, adalah memperkuat kesatuan masyarakat dan menjadi agen perdamaian. Ia juga mendorong kaderisasi dalam tubuh ormas agar anggotanya menjadi motor penggerak persatuan bangsa.

"Ormas di Indonesia harus berlandaskan Pancasila. Kalau ada ormas yang melanggar nilai-nilai Pancasila, pemerintah harus berani bertindak tegas, termasuk membubarkannya," kata ulama senior asal Banten itu, Rabu (30/4/2025).



Kiai Embay juga mengapresiasi langkah pemerintah yang telah membubarkan ormas-ormas yang dinilai bertentangan dengan dasar negara, seperti HTI dan FPI. Namun, ia mengingatkan pembubaran semata tidak cukup. Pemerintah juga harus membatasi ruang gerak mantan anggotanya, terutama yang masih aktif menyebarkan ideologi radikal melalui media sosial dan kegiatan keagamaan.

"Kalau perlu, tokoh-tokoh eks HTI itu ditangkap, media mereka diblokir. Jangan sampai mereka tetap bebas menyebarkan paham yang bertentangan dengan Pancasila," ujarnya.

Kiai Embay mengungkapkan bahwa Mathla'ul Anwar telah menerima beberapa mantan anggota kelompok radikal yang telah menjalani hukuman dan berikrar setia kepada NKRI. Dengan pendekatan tegas namun membina, mereka kini aktif dalam kegiatan positif ormas.

"Di Mathla'ul Anwar, kalau ada anggota yang melanggar dasar negara, langsung kami pecat. Tidak ada kompromi soal hukum dan konstitusi," ujarnya.

Dalam pandangannya, Pancasila dan UUD 1945 merupakan hasil kompromi para pendiri bangsa yang harus dihormati oleh seluruh elemen masyarakat. Ia juga mengecam pihak-pihak yang masih berupaya merusak kesepakatan tersebut dengan dalih agama atau ideologi tertentu.

"Islam mengajarkan untuk menepati janji. Kalau ada yang mengaku membawa nama Islam tapi justru melanggar kesepakatan berbangsa, itu justru bertentangan dengan nilai-nilai Islam itu sendiri," ujarnya.

Kiai Embay berharap pemerintah terus menjaga nilai-nilai kebangsaan, termasuk Bhinneka Tunggal Ika, dengan ketegasan dan tanpa tebang pilih. Menurutnya, supremasi hukum harus ditegakkan demi menjaga keutuhan dan stabilitas nasional.

Jakarta, 29 April 2025 ? Dalam rangka peringatan Hari Bakti Pemasyarakatan (HBP) Ke-61, Second Chance Foundation menyerahkan simbol penghargaan berupa Koin Scholas yang telah diberkati oleh Mendiang Paus Fransiskus kepada Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia. Penyerahan ini merupakan bentuk apresiasi tertinggi atas karya Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) Indonesia yang dipersembahkan kepada pemimpin tertinggi umat Katolik dunia saat kunjungan bersejarah Paus Fransiskus ke Indonesia pada 3-6 September 2024.

Koin tersebut diserahkan langsung oleh Ibu Evy Amir Syamsudin, Founder Second Chance Foundation, kepada Bapak Agus Andrianto, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia. Acara ini disaksikan secara daring melalui Zoom di berbagai Kantor Wilayah, Lapas, Rutan, Bapas, LPKA, dan Rubasan di seluruh Indonesia. Selain itu, hadir pula tamu undangan dari Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, termasuk Kepala Daerah, Kejaksaan, TNI, dan Kepolisian dari berbagai wilayah. Penyerahan simbolik ini menjadi puncak dari kolaborasi antara Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Second Chance Foundation, dan organisasi global Scholas Occurrentes.

?Kami sangat bangga dengan karya Warga Binaan yang diberikan kepada Paus Fransiskus. Penghargaan ini adalah bukti bahwa Warga Binaan memiliki potensi besar yang dapat memberikan kontribusi positif, tidak hanya untuk diri mereka sendiri, tetapi juga untuk dunia luar,? ujar Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia, Agus Andrianto, melalui sambutan resmi yang dibacakan dalam acara.

Program kolaborasi ini memungkinkan Warga Binaan dari berbagai Lapas untuk menyampaikan pesan tentang keberagaman, kedamaian, dan kemanusiaan melalui karya seni yang dipersembahkan dan ditampilkan langsung saat kunjungan Mendiang Paus Fransiskus ke Indonesia. Karya-karya yang dihasilkan meliputi miniatur Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral dari koran bekas, stola batik bertema ?Unity in Diversity?, sketsa dan lukisan, serta struktur Polyhedra dari workshop seni komunitas.

Sebagai bentuk apresiasi, Scholas Occurrentes menyerahkan Koin Scholas yang telah diberkati Mendiang Paus Fransiskus melalui Second Chance Foundation sebagai penghargaan atas kontribusi para Warga Binaan. Momen ini menegaskan bahwa setiap manusia berhak atas kesempatan kedua, dan bahwa penebusan dapat lahir melalui ekspresi, refleksi, dan karya. Second Chance Foundation juga mengucapkan terima kasih kepada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan Scholas Occurrentes atas kepercayaan dan kolaborasi strategis yang bermakna ini.

JAKARTA - Mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menilai tudingan ijazah palsu masalah ringan. Meski demikian, hal tersebut perlu dibawa ke ranah hukum agar jelas dan gamblang.

Mantan Gubernur Jakarta itu melaporkan sejumlah pihak ke Polda Metro Jaya terkait tudingan ijazah palsu pada hari ini, Rabu (30/4/2025).

?Ya ini sebetulnya masalah ringan, urusan tuduhan ijazah palsu. Tetapi perlu dibawa ke ranah hukum agar semua jelas dan gamblang,? ujar Jokowi di Polda Metro Jaya, Rabu (30/4/2025).

Jokowi juga memberikan penjelasan mengapa dirinya secara langsung membuat laporan ke polisi terkait tudingan ijazah palsu. Dia menegaskan supaya lebih jelas dan gamblang.

?Kan dulu masih menjabat (presiden), tak pikir sudah selesai. Ternyata masih berlarut-larut, jadi lebih baik sekali lagi biar menjadi jelas dan gamblang,? katanya.

Sudah ada dua laporan polisi terkait tudingan ijazah palsu Jokowi. Pertama, laporan dibuat di Polres Metro Jakarta Selatan dan Polres Metro Jakarta Pusat.

Laporan yang dibuat Pemuda Patriot Nusantara ke Polres Metro Jakarta Pusat teregister dengan Nomor LP/B/978/IV/2025/SPKT/POLRES METRO JAKPUS/POLDA METRO JAYA.

Sementara itu, laporan yang dibuat Peradi Bersatu ke Polres Metro Jakarta Selatan teregister dengan Nomor LP/B/1387/IV/2025/SPKT/POLRES METRO JAKARTA SELATAN/POLDA METRO JAYA pada 26 April 2025.