JAKARTA - Kementerian Hak Asasi Manusia ( HAM ) menyampaikan sejumlah rekomendasi yang ditujukan kepada sejumlah kementerian dan lembaga untuk menindaklanjuti temuannya terkait kasus mantan pemain Oriental Circus Indonesia (OCI). Rekomendasi yang pertama ditujukan kepada Komnas HAM dalam rangka untuk menelusuri apakah ada pelanggaran HAM berat masa lalu di kasus ini.

"Apakah ada Pelanggaran HAM yang berat masa lalu dan apakah entitas korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban atas kasus ini," kata Dirjen Pelayanan dan Kepatuhan HAM Munafrizal Manan dalam jumpa pers di KemenHAM, Rasuna Said, Jakarta Selatan, Rabu (7/5/2025).

Kedua, ada rekomendasi bagi Bareskrim Polri untuk melakukan pemeriksaan atas dugaan tindak pidana dalam kasus ini. Polisi diminta menelusuri untuk memastikan kapan pastinya OCI berhenti beroperasi hingga melakukan ekpose perkara yang hasilnya diumumkan ke publik.



"Melakukan pemeriksaan atas adanya dugaan tindak pidana atas kasus ini dengan bertitik tolak pengungkapan pada apa yang dialami oleh mantan pemain sirkus OCI generasi-generasi akhir," ujarnya.

Selanjutnya, ada rekomendasi untuk Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) untuk memberikan terapi psikologis kepada eks pemain sirkus OCI. Rekomendasi terakhir yaitu, perlu adanya pembentukan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) dengan dasar permintaan resmi dari DPR.

Namun, rekomendasi ini hanya bersifat mengikat kepasda kementerian atau lembaga pemerintah. Namun tidak mengikat Komnas HAM karena lembaga tersebut bukan pemerintah.

"(KemenPPA) memfasilitasi trauma healing terhadap mantan pemain sirkus OCI sebagai bentuk pelaksanaan penanganan perlindungan hak perempuan dan perlindungan anak," tuturnya.

KemenHAM juga memberikan sejumlah opsi penyelesaian kasus ini. Pertama yaitu melalui pendekatan pelanggaran HAM berat masa lalu, yang perlu adanya pembuktian dari Komnas HAM terlebih dahulu.

Opsi kedua yaitu pendekatan hukum pidana hingga perdata. Namun keduanya memiliki sejumlah tantangan seperti kasus yang terjadi sudah lama.

"Kementerian Hak Asasi Manusia bersedia membersamai para pengadu menyampaikan laporan ke Polri," tuturnya.

Kemudian, ada pendekatan penyelesaian melalui restorative justice, hingga mediasi. KemenHAM, kata dia, bersedia menjadi pihak ketiga untuk mediasi.

"Perlu ada regulasi yang mengatur tata kelola bisnis hiburan, khususnya bisnis hiburan sirkus guna mencegah terulangnya kasus semacam ini pada masa mendatang," pungkasnya.

JAKARTA - Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) membeberkan laporan hasil tindak lanjut atas laporan kasus mantan pemain sirkus Oriental Circus Indonesia (OCI). Dalam hasil temuannya, Kemenham menduga adanya dugaan pelanggaran hukum dan HAM dalam kasus ini.

Hal ini disampaikan Direktur Jenderal Pelayanan dan Kepatuhan HAM (Dirjen PDK HAM) Kementerian HAM Munafrizal Manan dalam jumpa pers di Kementerian HAM, Rabu (7/5/2025). Munafrizal mengatakan bahwa laporan ini disampaikan setelah Kemenham menggali sejumlah informasi ke pelapor, terlapor, hingga sejumlah lembaga lain.

"Berdasarkan kronologis yang disampaikan oleh pengadu dan rekomendasi yang dikeluarkan Komnas HAM pada tahun 1997, Kementerian HAM berpendapat adanya dugaan pelanggaran hukum dan hak asasi manusia dalam kasus ini," kata Munafrizal.



"Adanya dugaan pelanggaran hukum dan hak asasi manusia berdasarkan fakta peristiwa yang disampaikan oleh pengadu dan rekomendasi yang dikeluarkan Komnas HAM pada tahun 1997," ujarnya.

Lebih lanjut, temuan dari Kementerian HAM ini, OCI menerima penyerahan anak untuk ditipkan dan dibesarkan. Namun informasi ini perlu pencarian fakta lebih lanjut terkait kebenarannya.

"Sejak tahun 1970 OCI menampung anak-anak yang berusia 2 sampai 6 tahun yang ditempatkan di beberapa rumah milik HM yang selanjutnya dilatih dan diarahkan menjadi pemain sirkus di OCI," tuturnya.

"Sejak ditampung oleh OCI, sebagian besar pemain sirkus tidak mengetahui kejelasan asal-usul keluarganya, siapa orang tuanya, dan hubungan kekeluargaannya," pungkasnya.

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto melontarkan pernyataan yang mengundang tawa dan kekaguman saat menyambut kedatangan pendiri Gates Foundation Bill Gates di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (7/5/2025). Prabowo menyebut bahwa pendekatan filantropis Bill Gates mencerminkan nilai-nilai Pancasila secara mendalam, bahkan mungkin lebih daripada sebagian warga Indonesia sendiri.

"Suatu kehormatan kedatangan saudara Bill Gates, pendiri Gates Foundation, filantropi terbesar di dunia. Inilah pendekatan tokoh-tokoh seperti Bill Gates, mungkin lebih Pancasila dari pada kita," kata Prabowo disambut tawa para menteri Kabinet Merah Putih hingga pengusaha kelas kakap yang hadir.

Pernyataan itu muncul setelah Prabowo menjelaskan secara rinci kontribusi Gates Foundation terhadap Indonesia, terutama dalam bidang kesehatan, pertanian, teknologi, dan bantuan sosial lintas sektor.



"Jadi ini sesuatu yang menarik, tadi saya bicara dengan beliau. Beliau telah memberi hibah ke Indonesia sebanyak lebih USD 159 juta. Di kesehatan USD119 juta, pertanian USD5 juta, teknologi USD5 juta, bantuan sosial lainnya lintas sektor totalnya lebih dari USD28 juta," jelas Prabowo.

Prabowo pun mengungkapkan rencana menganugerahkan Bintang Kehormatan kepada Bill Gates yang juga pendiri Microsoft itu. Penghargaan ini diberikan atas dedikasi dan kontribusinya yang luar biasa dalam bidang kemanusiaan, khususnya di sektor kesehatan Indonesia dan berbagai belahan dunia.

Dia juga mengungkapkan bahwa melalui dukungan Gates, Indonesia berhasil mengembangkan kapasitas produksi vaksin secara signifikan. Salah satu pencapaian penting adalah keberhasilan Bio Farma menjadi salah satu produsen vaksin terbesar di dunia, dengan produksi hingga 2 miliar dosis per tahun yang digunakan di 42 negara dan menjangkau lebih dari 902 juta jiwa.

Bill Gates juga mendorong pengembangan vaksin TBC dan malaria, dua penyakit yang masih menelan banyak korban di Indonesia. Menurut data, TBC menyebabkan hampir 100.000 kematian per tahun di Tanah Air.

Sehingga, dukungan Bill Gates terhadap uji coba vaksin TBC di Indonesia menjadi harapan besar dalam mengurangi angka kematian akibat penyakit tersebut secara signifikan.

"Saya akan menggelar rapat dewan tanda kehormatan karena saya ingin, atas nama bangsa Indonesia, memberi bintang tertinggi untuk salah satu warga negara asing atas jasa-jasanya membantu rakyat Indonesia dan dunia," lanjut Prabowo.

Lebih dari sekadar penghargaan negara, Prabowo menegaskan bahwa penganugerahan ini merupakan simbol penghormatan seluruh rakyat Indonesia terhadap sosok Bill Gates, seorang tokoh dunia yang mendedikasikan sumber daya dan kekayaannya untuk kemanusiaan.

"Dan kami sepakat bahwa kami akan menyerahkannya pada bulan September di New York, selama musim Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Kita semua pasti setuju bahwa Anda benar-benar pantas menerima ini atas kontribusi Anda terhadap kemanusiaan," pungkasnya.

TEL AVIV - Seorang warga Israel mantan sandera Hamas, Mia Schem, mengakui dia merasa lebih aman dan terlindungi di Gaza daripada di Israel.

Surat kabar Hebrew Maariv melaporkan hal itu pada Senin (5/5/2025).

Mia Schem, 23 tahun, dibebaskan sebagai bagian dari kesepakatan pertukaran tahanan pada November 2023.

Awal bulan ini, Schem mengidentifikasi dirinya sebagai penggugat dalam kasus pemerkosaan yang dilaporkan sebelumnya terhadap seorang pelatih pribadi terkenal di Tel Aviv, yang merupakan tokoh terkemuka di media sosial dan memiliki beberapa klien selebriti, termasuk mantan perdana menteri.

Menurut surat kabar tersebut, Schem menuduh pemerkosaan itu terjadi di rumahnya, menggunakan obat bius, dan dia tidak ingat banyak detailnya.

Media Israel melaporkan tersangka dalam kasus Schem telah berbohong dalam tes poligraf, tetapi dia dibebaskan dari tahanan karena kurangnya bukti.

Mereka juga menuduh Schem berbohong untuk mencari perhatian.

Pengadilan mengeluarkan perintah penyekapan lengkap atas penyelidikan tersebut termasuk identitas pihak-pihak yang terlibat.

Menurut laporan resmi, meskipun ribuan kasus pelecehan dan penyerangan seksual dilaporkan setiap tahun, hampir sembilan dari sepuluh kasus pemerkosaan ditutup tanpa tuntutan.

Laporan oleh Asosiasi Pusat Krisis Pemerkosaan, Kepolisian Israel membuka 6.405 penyelidikan atas kasus pemerkosaan pada tahun 2023, namun, 81% di antaranya ditutup tanpa dakwaan sementara tuntutan diajukan hanya pada 16% kasus.

2% dari kasus yang tersisa berakhir dengan penyelesaian bersyarat.

JAKARTA - Wakil Ketua Komisi III DPR dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Moh Rano Alfath menyampaikan pandangannya mengenai urgensi revisi KUHAP . Pembaruan ini bukan sekadar pembaruan teknis peraturan, tapi tonggak penting dalam upaya menghadirkan sistem hukum pidana yang lebih adil, humanis, dan kontekstual dengan perkembangan masyarakat Indonesia saat ini.

Berbicara dalam forum rapat kerja Komisi III DPR bersama Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly, Rano mengatakan, pembaruan KUHAP dan Undang-Undang Pemasyarakatan perlu segera dilakukan.

Menurut dia, kedua regulasi tersebut telah lama mengalami ketertinggalan dan tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi sosial-politik serta semangat hukum modern di Indonesia.

?Saya rasa revisi atas kedua regulasi ini sudah mendesak,? ujar Rano, Selasa (6/5/2025).

Selain itu, dia menyoroti secara spesifik salah satu poin krusial dalam Rancangan KUHAP yakni Pasal 100 yang mengatur mengenai pidana mati. Dalam pasal tersebut sebelumnya terdapat frasa ?dapat? yang membuka kemungkinan pemberian pidana mati bersifat opsional atau alternatif.

Rano bersama sejumlah anggota Komisi III DPR dari fraksi lain mendorong agar frasa tersebut dihapus demi mempertegas substansi pasal dan menghindari multitafsir.

Menurut dia, penghapusan frasa tersebut merupakan bagian dari upaya legislatif untuk membangun fondasi hukum pidana yang tegas namun tetap mempertimbangkan keadilan substantif.

Dia menilai proses perumusan dan revisi KUHAP telah melewati jalur panjang dengan melibatkan banyak diskusi, dialog publik, serta masukan dari berbagai unsur masyarakat.

?Jadi kalau sekarang ribut-ribut kita memang memahami, karena tidak semua masyarakat puas,? ucap Rano.

Dia menyadari perbedaan pandangan terhadap beberapa pasal merupakan hal yang wajar dalam demokrasi.

Namun, dia berharap bahwa hasil akhir revisi KUHAP ini dapat menjadi instrumen hukum yang lebih mencerminkan nilai-nilai keadilan sosial sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum nasional.

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sumatera Barat (Kanwil Ditjenpas Sumbar) terus berjuang secara berkelanjutan untuk mengubah image penjara dari yang suram jadi lembaga pemasyarakatan yang aktif dan produktif.

Kepala Kanwil Ditjenimpas Sumbar Marselina Budiningsih menyatakan, perubahan image yang dilakukan tersebut untuk mendukung program Akselerasi Kementerian Imipas yang wajib dilaksanakan oleh seluruh UPT Pemasyarakatan, khususnya di Sumatera Barat.

?Perubahan yang telah kami lakukan lewat berbagai program pembinaan, baik berupa keterampilan ataupun kepribadian yang sudah dijalankan di seluruh UPT Pemasyarakatan yang ada di Sumbar berupa penguatan dan pendayagunaan warga binaan untuk menghasilkan produk UMKM dan ketahanan pangan, khususnya di wilayah Sumbar," ujar Marselina, Selasa (6/5/2025).



Hal tersebut, lanjut mantan Kadivpas Kanwil DKI Jakarta ini, membuktikan bahwa produk hasil karya warga binaan (UMKM) diakui oleh masyarakat.

"Terkait dengan ketahanan pangan, kami juga menjadikan Lapas Terbuka Kelas IIB Pasaman jadi Proyek Unggulan dengan hasil panen berupa 70 ton Ubi Kayu yang di tanam di lahan 7 hektare yang dilaksanakan panen secara bertahap sesuai dengan pesanan," katanya.

Hasil dari olahan Ubi Kayu berupa Tepung Tapioka, Keripik, dan sebagainya kemudian dipasarkan di daerah Pekanbaru, Riau. "Dalam waktu dekat akan dilaksanakan kegiatan Panen Raya Kacang Tanah dan Ubi Kayu di Lapas Terbuka Kelas IIB Pasaman diperkirakan pada 14 Mei 2025," tuturnya

Selain itu, Kanwil Ditjenpas Sumatera Barat beserta 26 UPT telah memberikan Bantuan Sosial kepada keluarga Warga Binaan dan Masyarakat kurang mampu di sekitar Lapas/Rutan sebanyak 2.274 paket.

UPT Pemasyarakatan telah berusaha melakukan perubahan secara masif, menyelenggarakan berbagai program pembinaan mulai dari pertanian, peternakan, perkebunan, hingga yang berskala industri seperti sandal hotel dan lainnya.

JAKARTA - Anggota Komisi XIII DPR Pangeran Khairul Saleh menyoroti sejumlah kebijakan kontroversial Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang dinilai bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia (HAM) dan keadilan sosial. Salah satunya, vasektomi sebagai syarat menerima bantuan sosial (bansos).

Pangeran menyebut kebijakan mewajibkan vasektomi demi mendapatkan bansos tidak dapat dibenarkan dalam sistem demokrasi yang menjunjung tinggi HAM dan nilai-nilai Pancasila. Ia menegaskan bansos merupakan hak konstitusional yang dijamin negara.

"Bansos adalah hak konstitusional warga negara yang tidak boleh dikaitkan dengan prosedur medis yang bersifat pribadi dan permanen. Usulan tersebut tidak hanya cacat secara etika, tetapi juga menabrak prinsip-prinsip hukum dan kemanusiaan," kata Pangeran dalam keterangan tertulis, Selasa (6/5/2025).



Menurutnya, vasektomi merupakan pilihan pribadi yang tidak bisa dipaksakan meskipun secara medis dapat berperan dalam pengendalian kelahiran. Ia pun menilai, kebijakan itu melanggar prinsip HAM.

"Terlebih jika vasektomi dikaitkan dengan pemenuhan hak dasar seperti bansos. Usulan seperti ini jelas melanggar HAM, karena memaksa seseorang untuk menjalani prosedur medis yang bersifat pribadi sebagai prasyarat memperoleh hak dasar," katanya.

Untuk diketahui, vasektomi adalah prosedur kontrasepsi permanen pada pria yang dilakukan dengan memotong atau menyumbat saluran sperma (vas deferens) sehingga sperma tidak dapat mencapai air mani saat ejakulasi.

Kendati demikian, Pangeran berkata kebijakan serupa seperti pada masa Orde Baru, program KB pernah dijalankan dengan tekanan administratif dan minim partisipasi publik, yang akhirnya menimbulkan trauma sosial jangka panjang.

"Saya khawatir hal serupa bisa terulang jika pendekatan seperti ini kembali digunakan tanpa memperhatikan konteks sosial dan hak individu. Menjadikan kepesertaan KB sebagai syarat bagi masyarakat miskin mendapat bantuan dari Pemerintah juga terkesan diskriminatif," ucap Pangeran.

Selain persoalan vasektomi, Pangeran juga mengkritisi wacana militerisasi anak di sekolah melalui program-program kedisiplinan berbasis militer yang mulai dijalankan di wilayah Jabar. Ia mengatakan langkah tersebut bertentangan dengan Konvensi Hak Anak dan prinsip pendidikan yang humanis.



"Anak-anak harus tumbuh dalam lingkungan yang mendukung perkembangan mental dan fisik secara utuh, bukan ditanamkan doktrin kekerasan atau kedisiplinan ekstrem," kata legislator dari Dapil Kalimantan Selatan I itu.

"Kebijakan militerisasi siswa sekolah melanggar hak-hak anak sebagai bagian dari hak asasi manusia. Artinya mengirimkan siswa ke barak militer itu juga melanggar HAM," kata Pangeran.

Ia mendorong agar seluruh kebijakan daerah yang menyangkut moral, dan masa depan masyarakat dikaji secara terbuka melalui diskusi publik yang melibatkan tokoh agama, pakar medis, masyarakat sipil, dan lembaga legislatif. Dalam membuat kebijakan, Pangeran meminta Pemda tak hanya menitikberatkan pada unsur populis semata. "Negara tidak boleh memperlakukan rakyatnya sebagai objek eksperimen kebijakan," katanya.

WASHINGTON - Donald Trump mengatakan bahwa dia mengarahkan pemerintahnya untuk membuka kembali dan memperluas Alcatraz, bekas penjara terkenal di sebuah pulau di lepas pantai San Francisco yang telah ditutup selama lebih dari 60 tahun.

Dalam sebuah posting di situs Truth Social miliknya pada Minggu malam, Trump menulis: "Sudah terlalu lama, Amerika telah diganggu oleh Pelaku Kriminal yang kejam, kejam, dan berulang, sampah masyarakat, yang tidak akan pernah berkontribusi apa pun selain Kesengsaraan dan Penderitaan. Ketika kita menjadi Negara yang lebih serius, di masa lalu, kita tidak ragu untuk memenjarakan penjahat paling berbahaya, dan menjauhkan mereka dari siapa pun yang dapat mereka lukai. Begitulah seharusnya."

Ia menambahkan: ?Itulah sebabnya, hari ini, saya memerintahkan Biro Penjara, bersama dengan Departemen Kehakiman, FBI, dan Keamanan Dalam Negeri, untuk membuka kembali ALCATRAZ yang telah diperluas dan dibangun kembali secara substansial, untuk menampung para Pelanggar Hukum paling kejam dan kejam di Amerika.?

Perintah Trump untuk membangun kembali dan membuka kembali lembaga pemasyarakatan yang telah lama ditutup adalah serangan terbaru dalam upayanya untuk merombak cara dan tempat penahanan narapidana federal dan tahanan imigrasi.

Namun, langkah seperti itu kemungkinan akan mahal dan penuh tantangan. Penjara tersebut ditutup pada tahun 1963 karena infrastruktur yang rusak dan tingginya biaya perbaikan dan penyediaan fasilitas pulau tersebut, karena segala sesuatu mulai dari bahan bakar hingga makanan harus dibawa dengan perahu.

10 Fakta Mengerikan Penjara Alcatraz, Salah Satunya Tak Ada Harapan untuk Melarikan Diri

1. Al Capone memainkan banjo di band narapidana

Melansir History.com, gangster dan bos mafia yang terkenal itu termasuk di antara narapidana pertama yang menempati penjara federal Alcatraz yang baru pada bulan Agustus 1934.

Capone telah menyuap para penjaga untuk menerima perlakuan istimewa saat menjalani hukuman penggelapan pajak di Atlanta, tetapi itu berubah setelah pemindahannya ke penjara pulau. Kondisi itu menghancurkan Capone.

"Sepertinya Alcatraz telah mengalahkanku," katanya kepada sipirnya. Faktanya, Narapidana No. 85 menjadi sangat kooperatif sehingga ia diizinkan bermain banjo di band penjara Alcatraz, Rock Islanders, yang mengadakan konser Minggu rutin untuk narapidana lainnya.

2. Tidak ada narapidana yang berhasil melarikan diri dari Alcatraz.

Sebanyak 36 narapidana menguji Alcatraz yang konon "anti-pelarian". Dari narapidana tersebut, 23 ditangkap, enam ditembak mati, dan dua tenggelam. Lima lainnya hilang dan diduga tenggelam, termasuk Frank Morris dan saudara John dan Clarence Anglin, yang upaya pelariannya pada tahun 1962 menginspirasi film tahun 1979 "Escape from Alcatraz."

Trio yang cerdik itu menghancurkan dinding sel beton yang membusuk dengan sendok tajam dan kepala umpan yang dibuat lengkap dengan rambut bekas dari tempat pangkas rambut yang mereka taruh di tempat tidur untuk mengelabui para penjaga.

Barang-barang mereka ditemukan mengambang di Teluk San Francisco, tetapi tidak ada mayat yang pernah ditemukan, sehingga beberapa orang berspekulasi bahwa mereka mungkin telah merekayasa pelarian yang berhasil.

3. Alcatraz dinamai menurut burung laut

Sebelum penjahat menjadi penghuninya, pulau yang disapu angin itu adalah rumah bagi koloni besar burung pelikan cokelat.

Ketika Letnan Spanyol Juan Manuel de Ayala menjadi orang Eropa pertama yang diketahui berlayar melalui Golden Gate pada tahun 1775, ia menamai tonjolan batu itu "La Isla de los Alcatraces," yang berarti "Pulau Burung Pelikan."

Nama itu akhirnya dianglikan menjadi "Alcatraz." Setelah para narapidana pergi, burung camar dan burung kormoran kini menjadi penghuni Alcatraz yang paling banyak jumlahnya.

4. 'Manusia Burung Alcatraz' tidak memiliki burung di penjara.

Saat Robert Stroud menjalani hukuman pembunuhan karena membunuh seorang bartender dalam perkelahian, ia menikam seorang penjaga di Penjara Leavenworth hingga tewas pada tahun 1916. Setelah Presiden Woodrow Wilson mengubah hukuman matinya menjadi kurungan isolasi permanen seumur hidup, Stroud mulai mempelajari penyakit burung, menulis dan mengilustrasikan dua buku, serta memelihara burung kenari dan burung lainnya di selnya di Leavenworth.

Ia diperintahkan untuk menyerahkan burung-burungnya pada tahun 1931, dan ia dilarang memiliki teman satu sel burung selama 17 tahun di dalam Alcatraz, yang dimulai pada tahun 1942. Film tahun 1962 "Manusia Burung Alcatraz," yang membuat Burt Lancaster menerima nominasi Academy Award beberapa minggu sebelum "The Rock" ditutup, sebagian besar fiktif.

5. Setelah penjara itu tidak digunakan selama enam tahun, para aktivis penduduk asli Amerika menduduki Alcatraz.

Setelah dua pendudukan singkat sebelumnya, sekelompok hampir 100 aktivis penduduk asli Amerika, yang dipimpin oleh Mohawk Richard Oakes, mengambil alih pulau itu pada November 1969. Mengutip perjanjian tahun 1868 yang memberikan tanah federal yang tidak ditempati kepada penduduk asli Amerika, para pengunjuk rasa menuntut akta kepemilikan Alcatraz untuk membangun universitas dan pusat budaya.

Proklamasi mereka mencakup tawaran untuk membeli pulau itu seharga "USD24 dalam bentuk manik-manik kaca dan kain merah"?harga yang sama yang dilaporkan dibayarkan oleh para pemukim Belanda untuk Manhattan pada tahun 1626.

Polisi federal menyingkirkan pengunjuk rasa terakhir pada bulan Juni 1971, tetapi beberapa grafiti mereka masih ada. Ketika Dinas Taman Nasional baru-baru ini membangun kembali menara air Alcatraz, mereka memastikan untuk mengecat ulang grafiti merah yang bertuliskan "Perdamaian dan Kebebasan. Selamat Datang. Rumah bagi Tanah Indian yang Merdeka."

6. Tahanan militer adalah penghuni pertama Alcatraz

Setelah Demam Emas tahun 1840-an mengubah San Francisco menjadi kota yang berkembang pesat, Alcatraz didedikasikan untuk keperluan militer. Angkatan Darat AS mulai memenjarakan tahanan militer di dalam benteng baru tersebut pada akhir tahun 1850-an.

Selama Perang Saudara, tahanan tersebut termasuk pembelot Union dan simpatisan Konfederasi. Sel-sel tersebut juga digunakan untuk memenjarakan penduduk asli Amerika yang memiliki perselisihan tanah dengan pemerintah federal, tentara Amerika yang membelot ke pihak Filipina selama Perang Spanyol-Amerika, dan warga sipil Tiongkok yang melawan Angkatan Darat selama Pemberontakan Boxer.

7. Alcatraz adalah rumah bagi mercusuar pertama di Pantai Pasifik

Ketika sebuah mercusuar kecil di atas pulau berbatu itu diaktifkan pada tahun 1854, mercusuar itu menjadi yang pertama dari jenisnya di Pantai Barat Amerika Serikat. Mercusuar itu menjadi usang pada awal tahun 1900-an setelah Angkatan Darat AS membangun rumah sel yang menghalangi pandangannya ke Golden Gate. Sebuah mercusuar baru yang lebih tinggi menggantikannya pada tahun 1909.

8. Penjahat terburuk di negara itu tidak secara otomatis dikirim ke Alcatraz

Para narapidana yang ditempatkan di Alcatraz tidak selalu mereka yang telah melakukan kejahatan paling kejam atau keji, tetapi mereka adalah narapidana yang paling membutuhkan perubahan sikap?narapidana yang paling tidak dapat diperbaiki dan tidak patuh dalam sistem pidana federal.

Mereka telah menyuap para penjaga dan mencoba melarikan diri, dan perjalanan ke Alcatraz dimaksudkan untuk membuat mereka mematuhi peraturan sehingga mereka dapat kembali ke fasilitas federal lainnya.

9. Mereka dapat berenang ke tepian

Pejabat federal mungkin awalnya meragukan bahwa narapidana yang melarikan diri dapat selamat berenang ke daratan melalui perairan dingin dan deras Teluk San Francisco, tetapi itu benar-benar terjadi.

Pada tahun 1962, narapidana John Paul Scott membengkokkan jeruji jendela dapur dan berenang ke tepian. Ia sangat kelelahan saat mencapai kaki Jembatan Golden Gate sehingga polisi menemukannya tergeletak tak sadarkan diri karena syok hipotermia. Saat ini, ratusan orang menyelesaikan renang sejauh 1,5 mil setiap tahun selama Triatlon Escape from Alcatraz.

10. Narapidana meminta pemindahan ke Alcatraz

Meskipun Alcatraz jelas bukan Club Med, reputasinya yang tangguh merupakan ciptaan Hollywood. Kebijakan satu orang per sel di penjara menarik bagi beberapa narapidana karena membuat mereka tidak mudah diserang oleh sesama narapidana.

Kepala sipir pertama Alcatraz, James A. Johnston, tahu bahwa makanan yang buruk sering kali menjadi penyebab kerusuhan di penjara, jadi dia bangga karena bisa menyajikan makanan yang baik, dan para narapidana bisa kembali untuk menerima makanan sebanyak yang mereka mau.

Para narapidana yang berperilaku baik memiliki akses ke berbagai hak istimewa, termasuk film bulanan dan perpustakaan dengan 15.000 buku dan 75 langganan majalah populer. Secara keseluruhan, beberapa narapidana menganggap kondisi di dalam Alcatraz lebih menarik daripada di penjara federal lainnya, dan beberapa meminta untuk dipindahkan ke sana.

JAKARTA - Kementerian Dalam Negeri ( Kemendagri ) menginstruksikan kepada seluruh kepala daerah untuk memberikan sanksi yang tegas kepada organisasi masyarakat (ormas) yang melanggar aturan hukum.

"Kami sudah meminta agar kepala daerah itu betul-betul bersikap tegas terhadap ormas yang terindikasi melakukan pelanggaran, memberikan sanksi," kata Wamendagri Bima Arya Sugiarto di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (5/5/2025).

Bima menyampaikan sesuai kewenangannya setiap kepala daerah juga bisa melakukan langkah-langkah untuk menertibkan ormas. Pasalnya, ada landasan hukum yang telah diatur dalam peraturan daerah (Perda).

"Ada Perda tentang ketertiban umum di situ. Kami minta kepala daerah berkoordinasi dengan Forkopimda, dengan Kapolres, Dandim, Kajari semua untuk memastikan langkah-langkah hukum, tidak ada pembiaran bagi ormas-ormas yang melanggar hukum," ujarnya.

Saat disinggung apakah turut menyasar kepada Ormas Grib yang dipimpin oleh Hercules yang belakangan menjadi sorotan imbas perilaku anggotanya, Bima Arya memastikan pemberian sanksi itu harus tidak boleh pandang bulu.

"Siapa pun, siapa pun tentu ya tidak ada yang di atas hukum. Kita tidak berbicara satu dua ormas, tapi seluruh ormas yang terikat dalam hukum positif di Indonesia," tegasnya.

JAKARTA - Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Barat menangkap 4 Warga Negara Asing (WNA) asal Pakistan dalam kegiatan patroli keimigrasian di Taman Sari, Jakarta Barat, beberapa waktu lalu. Mereka diduga memberikan informasi tidak benar dalam proses pengajuan izin tinggal di Indonesia.

"Petugas kami menemukan 4 WNA menunjukkan gelagat mencurigakan di Taman Sari dan setelah dilakukan pengamatan lebih lanjut diketahui mereka tinggal di sebuah tempat daerah Maphar, Jakarta Barat," ujar Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Barat Nur Raisha Pujiastuti, Senin (5/5/2025).

"Dari hasil pemeriksaan, mereka diduga memberikan keterangan data dan informasi yang tidak sesuai saat pengajuan izin tinggal," tambahnya.

Empat WNA berinisial IHB, UAB, IH, dan AQ masing-masing mengaku tidak pernah melakukan kegiatan investasi sebagaimana tercantum dalam Izin Tinggal Terbatas (ITAS) mereka.

Bahkan beberapa di antaranya tidak mengetahui perusahaan yang menjadi sponsor izin tinggalnya dan tinggal di alamat berbeda dari yang tercatat dalam dokumen keimigrasian.

Salah satu di antaranya yakni AQ mengaku masuk ke Indonesia bukan untuk berinvestasi, tetapi untuk mengumpulkan cap paspor guna mempermudah perjalanan ke negara Eropa.

Dugaan pelanggaran yang dilakukan 4 WNA tersebut meliputi Pasal 123 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Saat ini, mereka telah dikenai Tindakan Administratif Keimigrasian berupa pendetensian dan sedang dalam proses penegakan hukum keimigrasian.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Daerah Khusus Jakarta Arief Munandar mengapresiasi langkah cepat dan profesional yang dilakukan jajaran Imigrasi Jakarta Barat.

"Kami mengapresiasi kinerja Kantor Imigrasi Jakarta Barat yang responsif dan sigap dalam melakukan pengawasan terhadap orang asing. Upaya seperti ini penting untuk memastikan keamanan dan ketertiban di wilayah Jakarta tetap terjaga," katanya.

Imigrasi Jakarta Barat menegaskan komitmennya dalam menjaga kedaulatan negara melalui pengawasan keimigrasian sekaligus mengimbau kepada masyarakat untuk segera melapor jika menemukan aktivitas mencurigakan yang melibatkan orang asing di lingkungannya.

JAKARTA - Dewan Pers dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) meneken nota kesepahaman atau MoU tentang Perlindungan Kerja Pers sebagai saksi dan atau korban tindak pidana dalam kerangka jaminan atas pelaksanaan Kemerdekaan Pers.

MoU itu dilakukan di Gedung Dewan Pers, Kebon Sirih, Jakarta Pusat pada Senin (5/5/2025).



Meski sejatinya, kata dia, masih ada sejumlah hal lagi yang ingin dilanjutkan penandatangan kerjasamanya.

"Bahkan, kita ingin tambahkan dari lembaga-lembaga yang selama ini sudah bekerjasama dengan baik," jelasnya.



Dia menambahkan, ada sejumlah harapan yang dititipkan Dewan Pers melalui penandatangan MoU tersebut. Misalnya, berkaitan kerentanan prosedur pengajuan yang kerap kurang mendapatkan respons cepat.

Lalu, persoalan pemulihan agar bisa difasilitasi dengan baik ke depannya, khususnya terhadap saksi dan korban. Baik itu pada insan pers independen maupun insan pers kampus.

"Pertama, tak berhenti sampai perjanjian kerjasama, tapi ditindaklanjuti dengan pembuatan PKS atau perjanjian kerja sama supaya lebih detil, siapa melakukan apa, dengan cara apa, kapan dan bagaimana evaluasinya," sebutnya.

JAKARTA - Dewan Pers dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mendatangani nota kesepahaman atau MoU tentang Perlindungan Kerja Pers sebagai saksi dan atau korban tindak pidana dalam kerangka jaminan atas pelaksanaan Kemerdekaan Pers. Dewan Pers menyebut lembaga pers rentan mengalami berbagai bentuk tindak kekerasan dalam menjalankan profesinya.

"Lembaga Pers ada dua entitas, ada medianya dan ada jurnalisnya, keduanya rentan mengalami berbagai bentuk tindak kekerasan di dalam menjalankan profesinya. Hampir dalam satu keping mata uang dengan Komnas Perempuan, Komnas HAM, LPSK, dan lembaga-lembaga independen yang bekerja untuk memenuhi hak konstitusional warga masyarakat," ujar Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu di Kebon Sirih, Jakarta Pusat pada Senin (5/5/2025).

Menurut Ninik, dalam konteks pers itu adalah hak untuk tahu sebagaimana dijamin dalam Pasal 28E. Maka, kerentanan sebagai institution defender, unwrite defender, seperti pekerja pers ini memang memerlukan dukungan penuh, baik dalam rangka mencari, mengolah, menyimpan, memproduksi, maupun menyebarkan berita.



"Dalam konteks inilah sebagai Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang memang secara mandat memberikan dukungan dan perlindungan pada pers, maka dua entitas ini sungguh akan mendapatkan bentuk perlindungan, tentu (dengan) standar operasional prosedur (yang berlaku)," jelasnya.

Ninik mengungkap, pihaknya berharap betul dengan upaya bersama, dalam hal ini MoU, ke depan bisa membuat satuan tugas nasional perlindungan pada jurnalis atau pers yang didalamnya ada Komnas Perempuan dan LPSK. Diharapkan, ada suatu model terbaru dalam upaya mitigasi dan penanganan, yaitu pencegahan lebih sistematis, terintegrasi dalam standar kegiatan masing-masing lembaga yang ikut dalam upaya perlindungan tersebut.

"Dan untuk penanganan adalah percepatan karena percepatan ini menjadi suatu hal, ada yang ditangani tapi mandek dan ada yang tak ditangani, dan jumlah yang sekarang bertambah adalah jumlah kekerasan yang dilaporkan, yang belum tentu ditangani. Jadi, ada yang ditangani sampai proses penyelidikan setelah itu menguap karena berbagai hal. Bisa jadi karena proses pembuktiannya tak mudah karena digital, bisa jadi," katanya.

Ninik berharap, LPSK bisa membantu pihaknya untuk memberikan perlindungan pada para pekerja pers tersebut. Bisa berbentuk perlindungan pada alat kerja, websitenya supaya tak dirusak, dilakukan doxing pada aktivitas pekerja pers, hingga isi handphone, seperti WhatsApp dan lain-lain.