JAKARTA - Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) siap beroperasi. Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Presiden (Perpres) ihwal pembentukan BP Investasi Danantara diserahkan kepada Menteri Sekretaris Negara ( Mensesneg ), Jumat pagi (29/11/2024).

Head of Communication Danantara, Anton Pripambudi mengatakan, kedua regulasi diserahkan langsung oleh Kepala BP Danantara Muliaman Darmansyah Hadad dan Wakil Kepala BP Danantara, Kaharuddin Djenod Daeng Manyambeang.

?Pagi ini Kepala dan Wakil Kepala Danantara, Bapak Muliaman Hadad dan Bapak Kaharuddin Djenod akan menyerahkan PP dan Perpres BPI Danantara kepada Mensesneg,? ujar Anton melalui keterangan persnya.

Beleid tersebut sudah rampung dianalisis oleh manajemen Danantara dan dipastikan akan segera ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto, sehingga badan baru ini bisa beroperasi

?Dari Danantara sudah final dan sudah dilakukan analisa secara cermat kecukupan peraturan perundangan dimaksud agar Danantara bisa segera beroperasi,? paparnya.

Tak hanya itu, Danantara juga sedang melakukan finalisasi struktur organisasi dan tata kerja (SOTK). Anton memastikan, setelah PP dan Perpres diterbitkan, Danantara bisa mendorong SOTK untuk mendapatkan pengesahan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN RB).

Adapun, BP Danantara bakal menaungi tujuh Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Bahkan, pada tahap awal dana kelolaan diperkirakan mencapai USD600 miliar atau setara Rp9.520 triliun (mengacu kurs Rp15.880 per USD).

Tujuh perseroan negara terdiri atas PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI), PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI), PT PLN (Persero), PT Pertamina (Persero), PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BBNI), PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (TLKM), dan PT Mineral Industri Indonesia (Persero) atau MIND ID.

Berikut rincian asset under management (AUM) dari tujuh BUMN yang bakal dinaungi BP Danantara:

1. Bank Mandiri: Rp2.174 triliun

2. BRI: Rp1.965 triliun

3. PLN: Rp1.671 triliun

4. Pertamina: Rp1.412 triliun.

5. BNI: Rp1.087 triliun

6. Telkom: Rp318 triliun

7. MIND ID: Rp259 triliun

Selain itu, BP Danantara juga membawahi Indonesia Investment Authority (INA). Peleburan INA ke BP Danantara menjadikan dana kelolaan atau asset under management (AUM) berada diangka USD10,8 miliar atau sekitar Rp163 triliun. Jumlah ini baru tahap awal dan berasal dari INA.

Adapun total asset under management yang bakal dikelola BP Danantara USD982 miliar atau setara Rp15.584 triliun.

JAKARTA - Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri , tersangka kasus dugaan pemerasan mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL) tak hadir pemeriksaan polisi di Bareskrim Polri, Kamis (28/11/2024). Tim kuasa hukum Firli, Ian Iskandar menyebutkan kliennya telah memiliki agenda kegiatan rutin yakni pengajian.

?Perlu kami jelaskan bahwa kenapa panggilan hari ini beliau (Firli Bahuri) tidak hadir, ya saat yang bersamaan setiap Kamis di rumah beliau ada pengajian rutin,? ujar Ian di Jakarta Selatan, Kamis (28/11/2024).

Pengajian rutin itu dilakukan bersama anak yatim. Kebetulan keponakan Firli meninggal dunia sehingga dilakukan pengajian 7 hari. ?Jadi saat bersamaan ada kegiatan yang tidak bisa dia tinggalkan,? ucapnya.

Direskrimsus Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Safri Simanjuntak mengungkapkan ketidakhadiran Firli dalam pemeriksaan telah dikonfirmasi kuasa hukumnya, Ian Iskandar.

Dia tidak menjelaskan secara rinci alasan Firli Bahuri tidak hadir dalam pemeriksaan. Penyidik akan melakukan langkah-langkah lanjutan terkait hal tersebut.

"Selanjutnya, tim penyidik akan melakukan konsolidasi terkait hal ini untuk menentukan langkah-langkah tindak lanjut dalam rangka penyidikan," katanya.

WASHINGTON - Seorang hakim federal di Washington, DC, telah membatalkan kasus pidana yang diajukan terhadap Presiden terpilih Donald Trump pada tahun 2023 terkait dengan campur tangan dalam hasil pemilu 2020.

Menang Pemilu, 5 Alasan Jaksa AS Batalkan Tuntutan Hukum Trump

1. Konstitusi Melarang Penuntutan Presiden yang Menjabat

Kasus terhadap Trump berakhir setelah Jaksa Khusus AS Jack Smith meminta agar kasus tersebut dibatalkan atas dasar kebijakan Departemen Kehakiman AS yang melarang penuntutan presiden saat masih menjabat.

Kasus pidana federal terpisah yang terkait dengan kesalahan penanganan dokumen rahasia, yang juga diajukan oleh Smith, sebelumnya dibatalkan pada tanggal 15 Juli oleh Hakim Distrik AS Aileen Cannon di Florida. Ia mengutip alasan konstitusional. Dalam keputusannya, Hakim Cannon menyatakan bahwa penunjukan penasihat khusus Jack Smith melanggar Konstitusi.

Smith telah mengajukan banding ini ke Pengadilan Banding untuk Sirkuit ke-11, tetapi sekarang juga meminta agar kasus terhadap Trump dibatalkan. Banding terkait dengan para terdakwa lainnya akan terus berlanjut.

Dalam pengajuan enam halaman ke pengadilan pada hari Senin, pernyataan Smith berbunyi: "Sudah lama menjadi posisi Departemen Kehakiman bahwa Konstitusi Amerika Serikat melarang dakwaan federal dan penuntutan pidana berikutnya terhadap Presiden yang sedang menjabat."

2. Trump Terjerat Skandal Intervensi dalam Pemilu 2020

Pada tahun 2022, Smith ditugaskan oleh komite DPR AS untuk menyelidiki dugaan upaya Trump untuk membatalkan hasil pemilihan 2020 sebelum serangan berdarah di US Capitol oleh para pendukungnya pada tanggal 6 Januari 2021.

Tahun berikutnya, Smith mendakwa Trump dengan empat tuduhan kejahatan, termasuk konspirasi untuk menipu AS dan konspirasi untuk menghalangi proses resmi.

Hakim Federal Tanya Chutkan menjadwalkan persidangan di Washington, DC, pada bulan Maret, yang ditunda setelah Trump mengatakan bahwa ia berhak atas kekebalan sebagai mantan presiden.

Pada bulan Juli, Mahkamah Agung berpihak pada argumen Trump, memberikan presiden kekebalan yang luas dari tuntutan hukum, bahkan untuk kejahatan yang bersifat pribadi yang dapat dibuktikan kaitannya dengan pekerjaan tersebut.

Smith mengajukan kembali kasus tersebut pada bulan Agustus, dengan alasan bahwa kejahatan yang dituduhkan tidak ada hubungannya dengan tugas resmi mantan presiden tersebut.

3. Kasus Dokumen Rahasia

Dalam kasus yang diajukan di Florida pada tahun 2022, Smith juga mendakwa Trump dengan menimbun dokumen rahasia di perkebunannya di Mar-a-Lago di Florida dan menghalangi upaya FBI untuk memulihkannya.

Agen FBI berhasil memulihkan lebih dari 100 catatan rahasia, dan pengacara Trump akhirnya menyerahkan empat dokumen lagi yang ditemukan di kamar tidurnya.

Pada bulan Juli, Hakim Federal Aileen Cannon yang berkantor di Florida, yang dinominasikan untuk menjadi hakim oleh Trump pada tahun 2020, menolak tuduhan tersebut, dengan memutuskan bahwa penunjukan Smith sebagai jaksa belum disetujui oleh Kongres dan, oleh karena itu, tidak konstitusional.

4. Kasus Uang Tutup Mulut Stormy Daniels

Setelah dinyatakan bersalah oleh juri Manhattan pada bulan Mei atas semua 34 tuduhan yang ditujukan kepadanya terkait dengan pemalsuan catatan bisnis untuk menutupi pembayaran uang tutup mulut kepada bintang porno Stormy Daniels sebelum pemilihan presiden 2016, Trump akan menjadi presiden pertama yang memasuki Gedung Putih dengan catatan kriminal. Secara teori, Trump dapat dijatuhi hukuman penjara empat tahun tetapi, yang terpenting, ia belum dijatuhi hukuman.

Pada tanggal 19 November, Kantor Kejaksaan Distrik Manhattan memberi tahu Hakim Juan Merchan bahwa mereka akan menunda hukuman Trump, yang awalnya dijadwalkan pada tanggal 26 November.

Hakim Juan Merchan kemudian menunda hukuman Trump tanpa batas waktu pada tanggal 22 November dan mengizinkan presiden terpilih untuk mengajukan mosi yang meminta pembatalan kasus tersebut.

5. Kasus Georgia

Trump juga menghadapi tuntutan pidana atas upayanya untuk membatalkan hasil pemilu 2020 di negara bagian medan pertempuran Georgia.

Joe Biden menang tipis di negara bagian dan kursi kepresidenan, tetapi Trump dan sekutunya diduga menyebarkan informasi yang salah tentang kecurangan pemilih, menekan pejabat dan anggota parlemen Georgia untuk membalikkan hasil.

Tahun lalu, Jaksa Wilayah Fulton County Fani Willis menuduh Trump dan 18 terdakwa lainnya meluncurkan "usaha kriminal" untuk mempertahankan mantan presiden itu tetap berkuasa, mendasarkan tuntutan pada undang-undang pemerasan negara bagian yang dirancang untuk menangani mafia.

Tetapi persidangan berubah menjadi seperti sinetron setelah terungkapnya bahwa Willis memiliki hubungan romantis dengan jaksa khusus Nathan Wade, seorang pria yang disewanya. Pada bulan Januari, Michael Roman, salah satu terdakwa Trump, mengajukan mosi yang menuduhnya melakukan pelanggaran.

Pada bulan Maret, Hakim Pengadilan Tinggi Fulton County Scott McAfee memutuskan bahwa Willis dapat tetap tinggal jika Wade pergi. Wade segera mengajukan pengunduran dirinya, yang memungkinkan Willis ? yang ditegur oleh hakim karena kesalahannya yang "luar biasa" dalam pengambilan keputusan ? untuk terus menuntut kasus tersebut.

Awal bulan itu, McAfee telah membatalkan enam dari 41 dakwaan dalam dakwaan Georgia. Keenamnya berfokus pada apakah Trump dan terdakwa lainnya meminta pejabat terpilih untuk melanggar sumpah jabatan mereka dalam upaya mereka untuk membatalkan hasil pemilu.

Trump dan delapan terdakwa lainnya dalam kasus tersebut kemudian mengajukan mosi kepada Georgia pengadilan banding untuk mendiskualifikasi Willis atas dugaan pelanggaran yang dilakukannya. Argumen lisan dijadwalkan pada tanggal 5 Desember.

Tidak jelas apakah sidang akan dilanjutkan. Namun, meskipun Willis tetap menangani kasus tersebut, para ahli hukum mengatakan kecil kemungkinan dia akan dapat mengajukan kasus terhadap Trump saat dia menjabat.

SEMARANG - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menegaskan, tindakan hukum harus diberikan kepada oknum polisi yang diduga menembak siswa SMKN 4 Semarang yang juga anggota paskibra Gamma Rizkynata Oktafandy (17) di Semarang.

?Kami belum mendapatkan laporannya, kalau ada laporannya kita akan proses dan mungkin teman-teman sudah mendapatkannya di Jakarta, tapi saya belum mendapatkannya. Tapi, saya kira kalau ada pelanggaran hukum harus ada tindakan hukum juga,? ungkap Komisioner Komnas HAM Saurlin Siagian di Kantor Bawaslu Jateng, Kota Semarang, Selasa (26/11/2024).

Saat ditanyakan apakah memungkinkan Komnas HAM menurunkan Tim Pencari Fakta, Saurlin menyebut hingga hari ini pihaknya belum mendapat laporan. Secara teknis, untuk menindaklanjuti kasus tersebut Komnas HAM bisa bergerak setelah mendapatkan laporan ataupun proaktif.

?Jadi bisa dua-duanya. Tapi mungkin nanti tim lain yang berjalan, tim kami masih ada pekerjaan khusus di Jateng,? sambungnya.

Sementara itu, saat ditanyakan kegiatannya di Jawa Tengah, Saurlin Siagian menyebut hal ini berkaitan dengan pelaksanaan pemungutan suara besok.

Saurlin menyebut, Komnas HAM menerjunkan 2 tim, yang terdiri dari belasan orang, dibagi wilayah tugas utara dan selatan Jawa Tengah untuk seminggu ke depan yang dimulai per hari ini, Selasa (26/11/2024).

?Kami mendapat informasi banyak sekali dari Bawaslu, tentang bagaimana kegiatan di lapangan, kondisinya, pelanggaran-pelanggaran, informasi itu kami cerna untuk membuat rekomendasi ke para pihak. Kami juga (secara khusus) akan melakukan pengawasan khusus di daerah-daerah yang masuk kategori rawan,? tandasnya.

JAKARTA - Pakar hukum, Romli Atmasasmita mengkritisi metode penghitungan kerugian negara yang digunakan dalam kasus PT Timah Tbk. Menurutnya, sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, penghitungan kerugian negara seharusnya hanya dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

"Kerugian keuangan negara dan kerugian negara itu berbeda. Kerugian keuangan negara pasti terkait dengan APBN atau APBD, sesuai definisi dalam undang-undang (UU). Sementara kerugian negara bisa berasal dari aspek lain, seperti kerusakan lingkungan. Namun, mengukur kerugian lingkungan bukan wewenang BPK atau BPKP, melainkan oleh ahli lingkungan," kata Romli Atmasasmita sebagai saksi ahli yang dihadirkan dalam persidangan di Pengadilan Tipikor PN Jakarta Pusat, Senin (25/11/2024). Romli Atmasasmita hadir sebagai saksi ahli dalam persidangan lanjutan kasus PT Timah dengan terdakwa Tamron, Hasan tjhi, Ahmad albani, Buyung (kwan yung), selaku pihak swasta.

Romli juga menyoroti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Pasal 2 dan 3 UU Tipikor yang menghapus istilah 'dapat' dalam frasa menimbulkan kerugian negara. MK menghapus kata 'dapat' dalam perkara korupsi karena bertentangan dengan UUD 1945. Putusan ini menyatakan bahwa kerugian negara yang terjadi harus bersifat nyata dan pasti (actual loss) dan dapat dihitung oleh instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk.



"Jika kerugian hanya berdasarkan perkiraan, itu tidak dapat dijadikan dasar oleh hakim dalam memutus perkara tipikor. Hakim bebas mempertimbangkan, tetapi MK menegaskan bahwa kerugian harus konkret," kata salah satu perancang UU Tipikor ini.

Dalam kasus timah, penggunaan hasil penghitungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dinilai bermasalah. Romli menyebut bahwa berdasarkan Undang-Undang Pemeriksaan Keuangan Negara, hanya BPK yang memiliki dasar hukum untuk menghitung kerugian negara.

"BPKP tidak memiliki dasar hukum untuk menghitung kerugian negara. Perannya hanya sebagai pengawas dan auditor internal untuk kementerian/lembaga pemerintah. Dasarnya pun hanya Peraturan Presiden. Untuk menghitung kerugian negara yang resmi, itu adalah tugas BPK," kata Guru Besar Hukum Pidana Universitas Padjajaran (Unpad) ini.

Laporan yang digunakan dalam kasus PT Timah terkesan dipaksakan, terlebih kasus ini menyasar pihak swasta yang merupakan partner kerja dari anak usaha BUMN tersebut.

"Bahasa saya, ini dipaksakan. Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang menjadi dasar pun tidak terlihat jelas. Kalau di level direksi (PT Timah) ada pelanggaran wewenang, itu masih masuk akal. Tapi kalau ke swasta, belum tentu, karena mereka memiliki perlindungan dalam kontrak perjanjian," ujarnya.

Sorotan lain datang dari tekanan publik terhadap moral hakim dalam menangani kasus ini. Romli menilai bahwa situasi ini menjadi tantangan berat, terutama bagi lembaga lembaga hakim penindak kasus tipikor. "Hakim sering dihadapkan pada dilema. Dibebasin salah, enggak dibebasin dosa ke atas kan. Kita lihat saja nanti masuk surga apa neraka dia," katanya.

JAKARTA - Pilkada Serentak 2024 akan digelar, Rabu (27/11/2024) besok. Mirip dengan Pilpres 2024, berbagai dinamika demokrasi terjadi di masyarakat jelang Pilkada. Tak hanya perang kampanye positif, Pilkada juga diwarnai penyebaran narasi khilafah sebagai solusi alternatif bernegara di Indonesia.

Pakar Komunikasi Politik Hendri Satrio menilai gaung narasi khilafah yang tersebar di media sosial tidak sebesar dulu. Namun sepatutnya langkah-langkah inkonstitusional itu tidak dilakukan karena jelas khilafah bertentangan dengan ideologi Pancasila.

"Penurunan sebaran dari narasi khilafah ini berarti masyarakat Indonesia sudah semakin memahami bahwa Pancasila adalah dasar negara yang memang harus diimplementasikan, sementara khilafah memang tidak sesuai dengan apa yang ada di Indonesia atau kehidupan bernegara bangsa Indonesia," kata Hendri dikutip, Selasa (26/11/2024).

Hensat, panggilan karib Hendri Satrio mengungkapkan, narasi khilafah yang kembali bermunculan di media sosial bertepatan dengan penyelenggaraan pemilihan umum biasanya menyasar golongan masyarakat tertentu. Pria yang pernah menulis buku berjudul 'Momentum: Karir, Politik, dan Aktivitas Media Sosial' menilai golongan masyarakat yang rentan disusupi propaganda radikal semacam ini adalah mereka yang belum sepenuhnya memahami kehidupan bernegara dengan berlandaskan Pancasila.

"Oleh karena itu, memang pekerjaan rumah besar bagi pemerintah untuk terus-menerus menggaungkan kehidupan berlandaskan Pancasila. Pemerintah juga perlu mengajak para tokoh agama, alim ulama untuk terus-menerus menyadarkan kelompok masyarakat yang masih menginginkan khilafah hadir di Indonesia sebagai hal yang harus diubah. Pelibatan alim ulama dalam penyadaran kehidupan berPancasila itu penting, sehingga yang masih terpengaruh oleh narasi khilafah menjadi berkurang dan akhirnya tidak ada," katanya.

Menurutnya, penggunaan instrumen agama pada perhelatan politik memang bukanlah hal baru. Di Indonesia, masih mendapatkan tempat di beberapa golongan masyarakat karena semangat agama yang kuat tapi tidak dibarengi dengan literasi agama yang mumpuni. Hal ini mengakibatkan pemahaman agama sebatas tekstual tanpa mampu mendalami maksud dan tujuan turunnya suatu dalil keagamaan.

Hensat menilai konsep moderasi beragama yang selama ini diusung oleh Pemerintah Indonesia adalah cara yang efektif dalam menjembatani berbagai perbedaan masyarakat Indonesia. Menurutnya, moderasi beragama artinya saling menghormati agama lain dan kemudian bertoleransi terhadap ajaran-ajarannya tapi tetap berlandaskan Pancasila, terutama sila pertama ketuhanan yang Maha Esa.

"Tanpa ada kesadaran untuk menjalankan moderasi beragama, Indonesia yang memang beraneka ragam suku, bangsa, dan agamanya ini menjadi sulit untuk dipertahankan. Maka dari itu moderasi beragama adalah hal utama yang harus dimengerti oleh seluruh masyarakat Indonesia," kata akademisi Universitas Paramadina ini.

Ia menguraikan narasi dan propaganda ideologi transnasional seperti seruan khilafah bisa mendapatkan tempat karena masih ada ketimpangan sosial dan ekonomi yang dirasakan masyarakat. Jika ingin benar-benar menghilangkan propaganda yang merusak stabilitas nasional, tidak ada cara yang lebih efektif dibandingkan dengan meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat Indonesia.

"Cara paling efektif adalah pemenuhan kebutuhan ekonomi sehingga masyarakat lebih sejahtera. Pada saat masyarakat sejahtera, ekonomi kebutuhannya terpenuhi atau kebutuhan ekonominya terpenuhi, maka tingkat kepercayaan terhadap Pancasila akan semakin besar. Sehingga mereka tidak lagi perlu mencari ideologi-ideologi lain, ajaran-ajaran lain, dan hal-hal lain yang tidak ada kaitannya dengan Pancasila termasuk khilafah,? ungkapnya.

Ia menilai, bahwa tidak bisa dipungkiri bahwa kemiskinan adalah akar dari berbagai permasalahan. Terkait dengan penyelenggaraan Pilkada yang demokratis dan efektif, rendahnya tingkat kesejahteraan dan pendidikan masyarakat lagi-lagi menjadi pintu masuk mudahnya politisasi agama menghampiri kelas ekonomi menengah ke bawah.

Hensat berharap penyelenggaraan Pilkada 2024 bisa menjadi tolok ukur praktik demokrasi yang sesuai dengan perundang-undangan yang ada. Keputusan yang diambil oleh masing-masing individu dalam menentukan pilihannya pun diharapkan tidak berasal dari pengaruh eksternal yang tidak dibenarkan dalam peraturan pemilu.

"Harapannya adalah masing-masing kepala daerah atau calon-calon kepala daerah bisa menjalankan demokrasi dengan baik. KPU dan Bawaslu juga menjalankan demokrasi dengan baik, sehingga calon-calon yang terpilih memang benar adalah calon pilihan rakyat, bukan pilihan yang dipaksakan kelompok tertentu terhadap pilihan rakyat. Semoga calon-calon terbaiklah yang menang dan berhasil menjadi pemimpin di daerah itu," katanya.

JAKARTA - Peringati Hari Guru Nasional , LBH Gema Keadilan menyampaikan apresiasi mendalam kepada seluruh guru di Indonesia yang telah berdedikasi dalam mencerdaskan kehidupan bangsa

Guru adalah pilar utama pendidikan, berperan penting dalam membentuk generasi penerus yang berkarakter, berintegritas, dan kompeten menghadapi tantangan zaman. Namun, di balik peran mulia ini, masih banyak permasalahan yang dihadapi oleh para guru, khususnya terkait perlindungan hukum dan kesejahteraan.

LBH Gema Keadilan menyoroti banyak guru yang berada dalam posisi rentan terhadap kriminalisasi ketika mendidik peserta didik. Kejadian-kejadian ini menimbulkan rasa tidak aman bagi para guru dalam menjalankan tugas profesional mereka.

?Kami mendesak pemerintah dan DPR untuk melakukan penguatan terhadap Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen guna memastikan perlindungan hukum yang optimal bagi guru,? kata Juru Bicara LBH Gema Keadilan Komang Sanju Bayu, Senin (25/11/2024).

?Regulasi yang ada saat ini perlu dilengkapi dengan jaminan perlindungan hukum, termasuk mekanisme yang adil untuk menangani sengketa yang melibatkan guru. Kemudian, sanksi terhadap tindakan kriminalisasi yang tidak berdasar, sehingga guru dapat mendidik dengan rasa aman,? sambungnya.

Selain perlindungan hukum, LBH Gema Keadilan juga menyoroti pentingnya kesejahteraan guru, terutama guru honorer. Standar pengupahan yang layak harus menjadi prioritas agar guru dapat hidup dengan martabat yang setara dengan tanggung jawab besar yang mereka emban. Kami mendorong pemerintah untuk:

?Menetapkan upah minimum bagi guru honorer yang sesuai dengan kebutuhan hidup layak di masing-masing daerah. Meningkatkan alokasi anggaran pendidikan untuk mendukung pengangkatan guru honorer menjadi pegawai tetap,? katanya.

LBH Gema Keadilan percaya bahwa investasi pada guru adalah investasi pada masa depan bangsa. Dengan memberikan perlindungan hukum yang optimal dan kesejahteraan yang layak, kita dapat memastikan pendidikan berkualitas bagi generasi mendatang.

?Mari kita jadikan Hari Guru ini sebagai momentum untuk memperjuangkan hak-hak guru. Guru yang terlindungi dan sejahtera adalah kunci keberhasilan pendidikan di Indonesia,? katanya.

JAKARTA - Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto bertemu dengan Jaksa Agung ST Burhanuddin di Kantor Kejaksaan Agung (Kejagung), Jakarta Selatan, Senin (25/11/2024). Salah satu yang dibahas dalam pertemuan itu terkait rencana untuk memulangkan terpidana mati Mary Jane ke negara asalnya.

Menteri Agus menyampaikan bahwa sejumlah isu turut dibahas dalam pertemuan itu, salah satunya soal penanganan para tersangka pidana mati. Dia tak menampik, jika salah satu yang dibahas soal rencana pemulangan terpidana mati, Mary Jane ke negara asalnya.

"Tadi termasuk itu yang kami bahas, masalah transfer of prisoner ya. Ada permintaan dari negara, beberapa negara kepada pemerintah Indonesia," kata Menteri Agus usai pertemuan tertutup dengan Jaksa Agung.



Mantan Wakapolri ini mengaku transfer of prisoner ini memang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022. Hanya saja, belum ada aturan turunannya untuk mengatur hal tersebut.

Oleh karenanya, kata dia, hal ini perlu dilakukan pembahasan dari aspek hukumnya. "Kita akan mencari solusi terbaik seperti apa. Tentunya ini harus ada mutual agreement antara negara-negara lain,? katanya.

?Karena bila tidak nanti kita transfer ke sana, mudah-mudahan kita juga akan mendapatkan hal yang sama untuk warga negara Indonesia. Ini masih dalam pembahasan," pungkasnya.

JAKARTA - Pengacara Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong membacakan kesimpulan dalam sidang di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Senin (25/11/2024). Dia menyebut Tom Lembong dikriminalisasi dalam kasus dugaan korupsi impor gula.

"Banyak fakta yang memperkuat bukti adanya kriminalisasi Thomas Trikasih Lembong (TTL) dalam perkara ini. Semua dalil dan bukti yang disampaikan pemohon tak mampu dibantah termohon," ujar pengacara Tom Lembong, Ari Yusuf Amir saat membacakan kesimpulannya di PN Jakarta Selatan, Senin (25/11/2024).

Dalam kesimpulannya, tim pengacara Tom Lembong menerangkan tuduhan penyidik yang menyangka kliennya melakukan perbuatan tindak pidana korupsi secara nyata tidak terbukti. Sehingga, penetapan tersangka terhadap Tom Lembong harus dinyatakan tidak sah.

"Pemohon tidak diberikan hak untuk memilih penasehat hukumnya sendiri. Tidak terpenuhinya dua alat bukti yang sah dalam penetapan tersangka," katanya.

Tim pengacara Tom Lembong membeberkan dalam kesimpulannya, unsur kerugian keuangan negara tak terbukti karena tak adanya hasil audit investigasi BPK. Lalu, unsur perbuatan melawan hukum dan atau penyalahgunaan wewenang dalam konteks pidana tak terbukti.

Kemudian, unsur memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi juga tak terbukti lantaran termohon atau Kejaksaan Agung tak memiliki alat bukti adanya aliran dana yang dilakukan secara melawan hukum pada pemohon, orang lain, dan atau korporasi.

"SPDP diterima tersangka lebih dari 7 hari setelah dikeluarkannya Sprindik. Pemohon menjalankan proses hukum secara tebang pilih dan tidak berkeadilan," kata Ari.

SERANG - Tim Pemenangan pasangan cagub dan cawagub Airin Rachmi Diany-Ade Sumardi menyatakan ada oknum yang melakukan propaganda politik dan fitnah di Pilgub Banten . Fitnah tersebut berupa video rencana penyebaran politik uang (money politics) bergambar pasangan Airin-Ade.

Tim Hukum dan Advokasi Airin-Ade tengah mencari dan melaporkan penebar fitnah tersebut kepada Bawaslu dan Kepolisian. Hal tersebut disampaikan Tim Pemenangan Airin-Ade dalam konferensi pers di Hotel Horison Ultima Ratu, Serang, Minggu (24/11/2024).

?Pada akhir masa kampanye dan menjelang hari tenang, kami menemukan video propaganda politik, hoaks, sekaligus fitnah terhadap pasangan Airin-Ade. Hoaks dan fitnah tersebut berupa video manipulasi money politics di dalam amplop yang bergambar pasangan Airin-Ade,? kata Tim Hukum dan Advokasi Airin-Ade, Astiruddin Purba dalam siaran pers.

Menurutnya, dalam video fitnah tersebut dibuat narasi propaganda dan disinyalir ingin membentuk opini negatif terhadap pasangan Airin-Ade. ?Video tersebut adalah fitnah dan tidak benar atau bohong. Tim pemenangan Airin-Ade tidak menyebarkan amplop berisi uang seperti dalam video tersebut,? ujarnya.

Kemudian video tersebut sengaja disebar untuk melakukan kampanye hitam (black campaign) di akun media sosial, terutama sejumlah akun Tiktok. Video tersebut juga diposting dalam status WhatsApp berinisial FZ dan media sosial lainnya. ?Tujuannya tentu untuk menghasut, memfitnah, dan menyebarkan berita bohong dengan merugikan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Banten nomor urut 1,? ujarnya.

Purba menegaskan, video dibuat oknum yang tidak beradab dan tidak memiliki etika dan etitude politik yang baik, demi menyerang Airin-Ade. ?Oknum tidak beradab tersebut menghalalkan segala cara untuk memenangkan Pilkada Banten,? jelasnya.

Tim Hukum dan Advokasi Airin-Ade akan melaporkan ke Bawaslu maupun polisi terkait akun-akun yang menyebarkan berita hoaks dan fitnah tersebut. ?Kami juga akan melaporkan inisial FZ, yang kami ketahui pertama kali menyebarkan berita hoaks, fitnah, dan kampanye hitam dalam video tersebut,? ujarnya.

Sementara itu, Ketua Tim Pemenangan Airin-Ade, Bahrul Ulum menyatakan, Pilkada serentak 2024 adalah momen masyarakat memilih calon pemimpin di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Pesta demokrasi ini harus dipastikan oleh semua pihak berjalan jujur, adil, bebas, dan rahasia.

?Pilkada serentak harus dipastikan berjalan demokratis oleh seluruh pasangan calon, tim pemenangan, KPU, Bawaslu, TNI, Polri, Kejaksaan, hingga relawan dan pendukung pasangan calon. Tidak boleh ada upaya pemaksaan/intimidasi, propaganda politik, hoaks, fitnah, dan upaya memecah persatuan bangsa,? ujarnya.

Ulum berterima kasih kepada KPU dan Bawaslu sebagai penyelenggara yang telah konsisten menyelenggarakan tahapan demi tahapan pilkada serentak. Ia yakin, profesionalitas penyelenggara terus dijunjung tinggi demi tercipta pilkada serentak yang bermartabat dan melahirkan pemimpin yang diharapkan masyarakat.

?Kami meminta aparat kepolisian, kejaksaan, dan TNI bekerja profesional, independen, netral, dan menjungjung tinggi amanat undang-undang. Kami yakin, semua pihak ingin Pilkada serentak ini berjalan demokratis, kondusif, dan tercipta suasana aman,? ujarnya.

LONDON - Narapidana (napi) di Inggris ternyata dibolehkan bekerja. Uniknya, penghasilan mereka lebih tinggi daripada sipir penjara dan guru.

Mengutip laporan dari The Telegraph, Minggu (24/11/2024), napi di penjara Inggris memperoleh penghasilan yang lebih besar daripada petugas yang menjaga mereka serta guru sekolah menengah, ahli biokimia, psikoterapis, dan bidan.

Napi di beberapa penjara terbuka dengan keamanan rendah diizinkan untuk keluar untuk bekerja, asalkan mereka kembali ke dalam sel penjara pada akhir hari.

Langkah ini merupakan bagian dari upaya terpadu untuk merehabilitasi para narapidana dan mempersiapkan mereka untuk kembali hidup bermasyarakat.

Namun, perbedaan gaji antara narapidana dan mereka yang tergabung dalam masyarakat sipil telah menimbulkan pertanyaan mengenai kesenjangan pendapatan di Inggris.

Narapidana dengan gaji tertinggi di Inggris menerima gaji bersih sebesar USD46.005 tahun lalu, yang berarti gaji kotor mereka sekitar USD57.640.

Data dari Kementerian Dalam Negeri menunjukkan bahwa sembilan narapidana lainnya memiliki penghasilan bersih lebih dari USD28.694, yang berarti rata-rata narapidana yang bekerja dibayar di bawah USD25.061 per tahun.

Sementara itu, gaji rata-rata seorang sipir penjara adalah USD35.085, sementara rekrutan baru dibayar sekitar USD30.073 per tahun.

Menurut Kementerian Kehakiman, ada dua narapidana bergaji tinggi lainnya yang meraup lebih dari USD37.591 setelah dipotong tahun lalu dan tujuh lainnya yang menyetor antara USD28.694 hingga USD37.591 ke rekening bank swasta mereka.

LONDON - Narapidana (napi) di Inggris ternyata dibolehkan bekerja. Uniknya, penghasilan mereka lebih tinggi daripada sipir penjara dan guru.

Mengutip laporan dari The Telegraph, Minggu (24/11/2024), napi di penjara Inggris memperoleh penghasilan yang lebih besar daripada petugas yang menjaga mereka serta guru sekolah menengah, ahli biokimia, psikoterapis, dan bidan.

Napi di beberapa penjara terbuka dengan keamanan rendah diizinkan untuk keluar untuk bekerja, asalkan mereka kembali ke dalam sel penjara pada akhir hari.

Langkah ini merupakan bagian dari upaya terpadu untuk merehabilitasi para narapidana dan mempersiapkan mereka untuk kembali hidup bermasyarakat.

Namun, perbedaan gaji antara narapidana dan mereka yang tergabung dalam masyarakat sipil telah menimbulkan pertanyaan mengenai kesenjangan pendapatan di Inggris.

Narapidana dengan gaji tertinggi di Inggris menerima gaji bersih sebesar USD46.005 tahun lalu, yang berarti gaji kotor mereka sekitar USD57.640.

Data dari Kementerian Dalam Negeri menunjukkan bahwa sembilan narapidana lainnya memiliki penghasilan bersih lebih dari USD28.694, yang berarti rata-rata narapidana yang bekerja dibayar di bawah USD25.061 per tahun.

Sementara itu, gaji rata-rata seorang sipir penjara adalah USD35.085, sementara rekrutan baru dibayar sekitar USD30.073 per tahun.

Menurut Kementerian Kehakiman, ada dua narapidana bergaji tinggi lainnya yang meraup lebih dari USD37.591 setelah dipotong tahun lalu dan tujuh lainnya yang menyetor antara USD28.694 hingga USD37.591 ke rekening bank swasta mereka.

Meskipun para narapidana melakukan berbagai pekerjaan, orang-orang berpenghasilan tinggi terlibat dalam salah satu pekerjaan yang paling menguntungkan, yakni mengemudikan truk.

?Beberapa pelanggar, menjelang akhir hukuman mereka, menerima pembebasan dengan lisensi sementara. Hal ini membuat mereka menghabiskan sebagian hari mereka di masyarakat, sering kali bekerja, sebelum kembali ke penjara," kata seorang juru bicara layanan penjara seperti dikutip The Telegraph.

"Jika mereka bekerja, penghasilan mereka dikenakan pajak, denda pengadilan, dan pungutan hingga 40 persen, yang mendanai badan amal untuk para korban," lanjut dia.

Meskipun ada pemotongan, gaji para narapidana berada di atas bidan yang memiliki gaji bersih rata-rata USD45.889. Sementara ahli biokimia mendapat USD45.844, psikoterapis mendapat USD45.864, dan surveyor berizin mendapat USD43.908?juga lebih sedikit dari penghasilan para narapidana.