762 item, 64 hal
FOTO: Ajudan dan Kuasa Hukum Jokowi Bawa Ijazah Asli ke Bareskrim Terkait Dugaan Palsu
Foto (66087) - Tim pendamping mantan Presiden Joko Widodo mendatangi Bareskrim Polri untuk memenuhi panggilan... [157] url asal
(SINDOnews Ekbis) 09/05/25 10:50
v/135787/
Tim pendamping mantan Presiden Joko Widodo mendatangi Bareskrim Polri untuk memenuhi panggilan terkait dugaan ijazah palsu yang dilaporkan oleh Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA). Mereka membawa dokumen utama berupa ijazah asli milik Jokowi sebagai bukti untuk mendukung proses penyelidikan.
Rombongan yang hadir terdiri dari kuasa hukum Jokowi, Yakup Hasibuan; ajudan Jokowi, Kompol Syarif Muhammad Fitriansyah; serta perwakilan keluarga, Wahyudi Andrianto. Selain ijazah, tim hukum juga membawa sejumlah dokumen pendukung lain yang akan ditunjukkan jika diminta oleh penyidik.
Kunjungan ini merupakan tindak lanjut dari penyelidikan yang telah dilakukan oleh tim Direktorat Tindak Pidana Umum dan Laboratorium Forensik Bareskrim Polri. Sebelumnya, tim telah berada di Solo dan Yogyakarta selama sebulan untuk mengumpulkan sampel pembanding, termasuk ijazah rekan-rekan Jokowi semasa SMA dan kuliah, guna keperluan uji laboratorium forensik.
Sejauh ini, sekitar 31 saksi telah diperiksa, mencakup pihak pelapor serta teman-teman Jokowi semasa menempuh pendidikan. Saat ini proses penyelidikan masih berlangsung untuk memastikan keaslian dokumen yang dipermasalahkan.
(sra)
Kuasa Hukum Jelaskan Alasan Jokowi Tak Ikut ke Bareskrim terkait Tudingan Ijazah Palsu
Mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tak tampak di Bareskrim Polri perihal kasus tudingan ijazah palsu. Jokowi tak datang karena memang keterangan belum dibutuhkan... | Halaman Lengkap [201] url asal
#jokowi #bareskrim #ijazah-palsu #ijazah-jokowi #yakup-hasibuan
(SINDOnews Ekbis) 09/05/25 10:42
v/135509/
JAKARTA - Mantan Presiden Joko Widodo ( Jokowi ) tak tampak di Bareskrim Polri perihal kasus tudingan ijazah palsu. Jokowi tak datang karena memang keterangan belum dibutuhkan tim penyidik.Kuasa hukum Jokowi, Yakup Hasibuan menegaskan jika penyidik hanya memerlukan ijazah Presiden ke-7 RI tersebut. Maka Jokowi tak perlu hadir dalam undangan hari ini.
"Memang hanya permintaan untuk dokumen (ijazah) dan kami kan kuasanya. Jadi sebenarnya kami yang nanti akan memberikan kepada pihak Bareskrim," kata Yakup kepada wartawan di Bareskrim Polri, Jumat (9/5/2025).
Yakup bersama ajudan Jokowi Kompol Syarif Muhammad Fitriansyah dan perwakilan keluarga Jokowi, Wahyudi Andrianto tiba di Bareskrim Polri sekira pukul 09.29 WIB. Dia juga menegaskan bahwa yang membawa ijazah asli ialah Wahyudi Andrianto alias Andri.
"Perwakilan keluarga ada Pak Andri. Selaku ipar dari Pak Jokowi langsung," katanya.
Dalam pemanggilan ini, dia menyebut bahwa perwakilan keluarga membawa ijazah Jokowi mulai dari tingkatan SD hingga jenjang universitas. "Semua (ijazah) kita bawa, tapi nanti teknisnya kita belum tau, jadi kita tunggu lah hasilnya," ucapnya.
Selain ijazah dia mengaku membawa sejumlah dokumen pendukung lainnya. Namun dokumen itu akan dikeluarkan bilamana dibutuhkan tim penyidik. "Khususnya sih ijazah aja, ada beberapa dokumen kita bawa juga, kalau diperlukan. Cuma nanti tergantung dari," kata Yakup.
(rca)
Komisi XIII DPR Respons Rusuh di Lapas Muara Beliti: Sistem Pemasyarakatan Harus Direformasi Total
Wakil Ketua Komisi XIII DPR Dewi Asmara dari Fraksi Partai Golkar merespons kerusuhan yang terjadi di Lapas Narkotika Kelas IIA Muara Beliti, Sumatera Selatan pada... | Halaman Lengkap [323] url asal
#anggota-dpr #kerusuhan-di-lapas #lapas #warga-binaan-pemasyarakatan #lembaga-pemasyarakatan
(SINDOnews Ekbis) 09/05/25 10:42
v/135882/
JAKARTA - Wakil Ketua Komisi XIII DPR Dewi Asmara dari Fraksi Partai Golkar merespons kerusuhan yang terjadi di Lapas Narkotika Kelas IIA Muara Beliti, Sumatera Selatan pada Kamis (8/5/2025) pagi. Dia mendorong agar sistem pemasyarakatan harus direformasi secara total.Menurut dia, kejadian itu tidak berdiri sendiri. ?Ini adalah bagian dari pola kegagalan struktural sistem pemasyarakatan kita. Situasinya sudah darurat, dan butuh langkah luar biasa,? tegasnya dalam keterangannya dikutip Jumat (9/5/2025).
Dia pun membeberkan sejumlah insiden serius yang menyejutkan publik dalam tiga bulan terakhir. Antara lain, 49 narapidana kabur dari Lapas Kutacane, Aceh Tenggara dengan menjebol atap menjelang waktu berbuka puasa pada ?Maret 2025.
Kemudian, di ??Pekanbaru, video viral dari Rutan Sialang Bungkuk memperlihatkan napi pesta miras dan dugaan peredaran narkoba. Selanjutnya, di ??Polres Lahat, Sumatera Selatan, delapan tahanan melarikan diri dengan menjebol dinding menggunakan obeng modifikasi.
Selanjutnya, di ??Lapas Kedungpane, Semarang, seorang narapidana korupsi tertangkap makan di luar lapas tanpa izin, menandakan kelonggaran kontrol luar biasa. Lalu, di ??Lapas Sampit, Kalimantan Tengah, dugaan pungli, jual beli kamar, dan peredaran narkoba diungkap oleh petugas internal.
Setelah itu, di ??Lapas Bukittinggi, Sumatera Barat, dua narapidana meninggal dunia akibat miras oplosan yang beredar di dalam penjara, empat lainnya kritis. Komisi XIII DPR menilai bahwa ini bukan sekadar kelalaian operasional, melainkan kegagalan sistemik.
Oleh karena itu, Komisi XIII DPR mendesak audit menyeluruh terhadap tata kelola semua lapas dan rutan. Selain itu, mendesak e?Evaluasi menyeluruh terhadap pimpinan pemasyarakatan di pusat dan daerah.
Komisi XIII DPR juga mendesak p?Pemberhentian tidak hormat bagi petugas yang terbukti lalai atau terlibat pelanggaran. Keempat, mendesak pembentukan tim pengawas independen untuk menilai ulang fungsi pengawasan internal di Ditjen Pemasyarakatan.
?Penjara bukan tempat memperparah kriminalitas. Jika napi justru makin liar di balik jeruji, maka kita sedang membiarkan bom waktu yang bisa meledak kapan saja,? kata Dewi.
Komisi XIII DPR akan terus menjalankan fungsi pengawasan secara maksimal untuk memastikan pembenahan dilakukan secara serius, menyeluruh, dan tidak berhenti pada pencopotan semata.
(rca)
Hari Ini Tim Kuasa Hukum Jokowi Datang ke Bareskrim
Hari ini tim kuasa hukum mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) datang ke Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri, Kabayoran Baru, Jakarta Selatan. Hari ini tim... | Halaman Lengkap [240] url asal
#ijazah-jokowi #ijazah-palsu #jokowi #bareskrim #yakup-hasibuan
(SINDOnews Ekbis) 09/05/25 08:04
v/135380/
JAKARTA - Hari ini tim kuasa hukum mantan Presiden Joko Widodo ( Jokowi ) datang ke Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri, Kabayoran Baru, Jakarta Selatan. Kedatangan mereka terkait tudingan ijazah palsu.?Ada rencana ke Bareskrim untuk memenuhi permintaan Bareskrim ya,? kata Yakup Hasibuan kepada SindoNews, Jumat (9/5/2025).
Dirinya tidak merinci apakah kedatangan ke Bareskrim Polri itu turut dihadiri oleh Jokowi. Ia menyebutkan, pihaknya akan ke Bareskrim pada pukul 09.30 WIB.
?(Ke Bareskrim) jam 09.30-10.00 WIB ya,? jelasnya.
Diberitakan sebelumnya, Bareskrim Polri turun ke Solo dan Yogyakarta melakukan penyelidikan terkait aduan dugaan ijazah palsu Jokowi. Langkah itu sebagai tindaklanjut laporan Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA).
"Kami dari tim Bareskrim Polri Direktorat Tindak Pidana Umum dan Labfor. Kedatangan kami dalam rangka menindaklanjuti adanya dumas (pengaduan masyarakat) dari TPUA terkait ijazah Bapak Joko Widodo," kata Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri Brigjen Pol Djuhandhani Rahardjo Puro di Mapolresta Surakarta (Solo), Kamis (8/5/2025).
Dia menjelaskan, tim sudah satu bulan berada Solo dan Yogyakarta. Saat ini tim mengambil sampel pembanding. Ini merupakan salah satu kegiatan untuk uji labfor.
Kegiatan ini untuk mempercepat proses penyelidikan, di mana sampel yang diberikan antara lain ijazah rekan Jokowi saat SMA dan kuliah. Sampel ini untuk uji pembanding.
Selain uji labfor dokumen dokumen yang ada, pihaknya juga telah melakukan sejumlah pemeriksaan sekitar 31 saksi yang berasal dari pihak pelapor maupun rekan kuliah dan SMA Jokowi.
"Saat ini prosesnya dalam tahap penyelidikan," ujarnya.
(rca)
FOTO: Menteri HAM dan Gubernur Jabar Sepakat Barak Militer untuk Bentuk Karakter Anak
Foto (66083) - JAKARTA - Menteri HAM Natalius Pigai menerima kunjungan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi... [47] url asal
(SINDOnews Ekbis) 09/05/25 03:44
v/135276/
JAKARTA - Menteri HAM Natalius Pigai menerima kunjungan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi di kantor Kementerian HAM, Jakarta, Kamis (8/5/2025). Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mendukung program Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi untuk mengirim anak nakal ke barak militer untuk menciptakan SDM berkualitas.
(sra)
Komisi V DPR Desak Reformasi Sistem Transportasi Nasional
Komisi V DPR mendorong Kementerian Perhubungan untuk memperketat pengawasan terhadap kendaraan niaga dan pariwisata yang beroperasi di jalan raya. Hanya berselang... | Halaman Lengkap [425] url asal
#komisi-v-dpr #kecelakaan-lalu-lintas #laka-lantas #kecelakaan-maut #pengelola-transportasi
(SINDOnews Ekbis) 08/05/25 20:50
v/135066/
JAKARTA - Hanya berselang sehari setelah kecelakaan tragis di Padang Panjang, Sumatera Barat, yang menewaskan 12 orang, peristiwa serupa kembali terjadi di Purworejo, Jawa Tengah. Pada Rabu (7/5/2025), kecelakaan lalu lintas di Desa Kalijambe, Kecamatan Bener, menewaskan 11 orang, sebagian besar merupakan rombongan guru yang hendak melayat.Wakil Ketua Komisi V DPR dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Syaiful Huda, menyampaikan keprihatinan mendalam atas rangkaian kecelakaan maut tersebut. Ia menilai, tragedi yang berulang ini merupakan bukti nyata bahwa sistem transportasi nasional perlu direformasi secara menyeluruh.
"Ini catatan kelam dunia transportasi kita. Dua kecelakaan dalam dua hari yang menewaskan puluhan orang menunjukkan bahwa pendekatan kita terhadap keselamatan lalu lintas masih belum menyentuh akar persoalan. Komisi V mendesak pemerintah untuk segera melakukan reformasi sistem transportasi guna mencapai target zero accident," kata Huda di Jakarta, Kamis (8/5/2025).
Berdasarkan informasi awal, kecelakaan di Purworejo diduga disebabkan oleh kegagalan fungsi rem truk yang menabrak minibus dari arah berlawanan. Huda menyebut, apabila terbukti terdapat kelalaian dalam perawatan kendaraan, maka hal itu merupakan pelanggaran terhadap ketentuan teknis keselamatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan, khususnya Pasal 71 yang mewajibkan pemilik kendaraan untuk melakukan perawatan berkala guna menjamin keselamatan.
"Jika benar rem tidak berfungsi, ini menunjukkan adanya kelalaian dari pihak perusahaan. Padahal rem adalah komponen vital. Pemerintah dan pemilik armada wajib memastikan setiap kendaraan laik jalan, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan," katanya.
Ia menambahkan, tragedi serupa dapat dicegah apabila keselamatan dijadikan prioritas utama dalam perencanaan dan operasional transportasi. Untuk itu, Huda menekankan perlunya reformasi menyeluruh, bukan hanya bersifat reaktif terhadap peristiwa semata.
"Kita tak bisa terus-menerus bersikap case by case. Persoalan kecelakaan lalu lintas harus dilihat dari hulu ke hilir?mulai dari regulasi, pengawasan, standar armada, hingga kualitas SDM pengemudi. Semua pihak harus duduk bersama melakukan evaluasi menyeluruh serta menciptakan terobosan kebijakan yang konkret dan efektif," ungkap Huda.
Komisi V DPR, lanjut Huda, mendorong Kementerian Perhubungan untuk memperketat pengawasan terhadap kendaraan niaga dan pariwisata yang beroperasi di jalan raya. Ia juga meminta agar proses uji kir dan sertifikasi laik jalan dilakukan dengan transparan, akuntabel, dan tidak hanya formalitas semata.
"Sosialisasi tentang pentingnya keselamatan berlalu lintas harus dilakukan secara masif dan berkelanjutan. Jika ditemukan pelanggaran, penindakan tegas tidak boleh ditawar. Ini soal nyawa rakyat," katanya.
Legislator Dapil Jabar VII ini menyerukan agar momentum ini menjadi titik balik dalam pembenahan sistem transportasi nasional.
"Keselamatan tidak boleh jadi retorika. Ini waktunya bertindak. Pemerintah harus hadir sebagai pengendali utama sistem transportasi yang berkeadilan dan berkeselamatan," katanya.
(abd)
Mendagri Tegaskan Ormas Tak Berbadan Hukum Ditertibkan
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegaskan organisasi masa (Ormas) yang tidak berbadan hukum bakal ditertibkan dan dibentuk Satgas Premanisne. Menteri... | Halaman Lengkap [208] url asal
#tito-karnavian #premanisme #ormas #menkopolhukam #kemendagri
(SINDOnews Ekbis) 08/05/25 16:30
v/134959/
JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegaskan organisasi masa (Ormas) yang tidak berbadan hukum bakal ditertibkan. Hal ini sejalan dengan telah dibentuknya Satuan Tugas (Satgas) Premanisme yang akan berada di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam)."Nanti ada Satgas dari Polkam, ada Satgasnya. Nanti Kemendagri salah satu bagian dari Satgas itu," ujar Tito di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (8/5/2025).
"Maka yang melakukan tindakan sanksi administratif kalau ada pelanggaran itu adalah dari kementerian dalam negeri. Kalau sanksinya pelanggar adalah pidana, otomatis adalah dari penegak hukum, kepolisian terutama," paparnya.
Tito menjelaskan bahwa Satgas Premanisme lebih utamanya adalah bagaimana menegakan aturan-aturan yang sudah ada.
"Jadi siapa yang berbuat apa. Sekali lagi, kalau pidana ya otomatis penegak hukum kepolisian. Kalau yang berbadan hukum, dari kementerian hukum. Kemudian kalau yang terdaftar di kementerian dalam negeri, otomatis dari kementerian dalam negeri. Salah satunya sanksinya adalah membuat surat pernyataan, surat untuk melepaskan status keterdaftarannya," tegas Tito.
Pada kesempatan itu, Tito pun menjelaskan resiko ormas-ormas yang dinyatakan tidak terdaftar. Diantaranya, tidak mendapatkan pelayanan fasilitas pemerintah misalnya tidak mendapat dana hibah.
Sementara terkait masa kerja Satgas Premanisme, Tito menyebut hal tersebut akan ditentukan oleh Kemenkopolhukam.
"Nah itu nanti dari tanya Kementerian Polkam. Satgasnya dari Polkam," pungkasnya.
(abd)
Amuk Tahanan di Lapas Narkotika Muara Beliti, Ini Kata Menteri Imipas
Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto memastikan kondisi Lapas Narkotika Muara Beliti, Musi Rawas sudah kondusif setelah terjadinya kerusuhan.... | Halaman Lengkap [71] url asal
#kerusuhan-di-lapas #musi-rawas #lapas #tahanan #amuk-massa
(SINDOnews Ekbis) 08/05/25 16:17
v/134798/
JAKARTA - Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto memastikan kondisi Lapas Narkotika Muara Beliti, Musi Rawas sudah kondusif setelah terjadinya kerusuhan pada Selasa (8/5/2025) pagi."Pukul 11.45 WIB tadi kondisi di Lapas Narkotika Muara Belitii sudah berangsur kondusif," kata Menteri Agus dalam keterangannya, Kamis (8/5/2025).
"Sikap saya tegas siapapun yang terbukti tetlibat, baik warga binaan maupun petugas, akan ditindak tegas sesuai peraturan yang berlaku," pungkasnya.
(abd)
Menteri Imipas Pastikan Lapas Narkotika Muara Beliti Sudah Kondusif usai Pecah Kerusuhan
Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto memastikan kondisi Lapas Narkotika Muara Beliti sudah kondusif setelah terjadinya kerusuhan pada pagi... | Halaman Lengkap [197] url asal
#agus-andrianto #kerusuhan-di-lapas #lapas #warga-binaan #warga-binaan-pemasyarakatan
(SINDOnews Ekbis) 08/05/25 15:30
v/134760/
MUSI RAWAS - Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto memastikan kondisi Lapas Narkotika Muara Beliti sudah kondusif setelah terjadinya kerusuhan pada pagi tadi. Sebelumnya, ribuan tahanan ngamuk dan melakukan aksi kerusuhan di Lapas Narkotika Muara Beliti di Kabupaten Musi Rawas, Sumatera Selatan, Kamis (8/5/2025) sekitar pukul 09.30 WIB."Pukul 11.45 WIB tadi kondisi di Lapas Narkotika Muara Belitii sudah berangsur kondusif," kata Menteri Agus dalam keterangannya, Kamis (8/5/2025).
Pihak lapas, kata dia, telah berkoordinasi dan bekerjasama dengan Polri dan TNI guna mengatasi kondisi keamanan yang sempat terganggu Menteri Agus menjelaskan bahwa peristiwa yang terjadi pada pukul 10.00 WIB tersebut terjadi karena adanya resistensi atau perlawanan dari oknum warga binaan atas upaya petugas Lapas Narkotika Muara Beliti yang sedang melakukan razia terhadap barang-barang terlarang di lapas.
"Razia terhadap potensi adanya barang terlarang, termasuk HP dan narkoba adalah langkah-langkah preventif dan juga progresif yang gencar jajaran kami lakukan," ujarnya.
Ia kembali menegaskan bahwa berantas habis narkoba merupakan salah satu prioritas di 13 program akselerasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. "Sikap saya tegas siapa pun yang terbukti tetlibat, baik warga binaan maupun petugas, akan ditindak tegas sesuai peraturan yang berlaku," pungkasnya.
(rca)
Satu Peta Kehutanan Jamin Kepastian Hukum dan Dorong Investasi
Penerbitan Perpres No 5.2025 tentang Penertiban Kawasan Hutan dinilai sebagai langkah positif pemerintah dalam memperbaiki tata kelola industri kelapa sawit. Penerbitan... | Halaman Lengkap [864] url asal
#industri-sawit #menjaga-iklim-investasi #kepastian-hukum #kawasan-hutan #kelapa-sawit
(SINDOnews Ekbis) 08/05/25 14:40
v/134715/
JAKARTA - Penerbitan Perpres No 5/2025 tentang Penertiban Kawasan Hutan dinilai sebagai langkah positif pemerintah dalam memperbaiki tata kelola industri kelapa sawit dengan tetap memperhatikan aturan yang sudah ada. Selain itu, pemerintah diharapkan membuat satu peta kehutanan yang bisa menjadi dasar pembuatan kebijakan secara nasional.Tanpa satu peta nasional, regulasi ini justru berisiko menimbulkan ketidakpastian hukum yang ujungnya akan mengganggu iklim investasi . ?Kalau bicara tata kelola, ya memang harus dibenahi. Tapi jangan keluar dari aturan main yang sudah ada. Kita sudah punya UU Perkebunan, UU Kehutanan, dan regulasi lain. Kalau perpres ini mau menertibkan kawasan hutan, artinya kalau kawasan hutan, yang diharapkan adalah kawasan hutan yang memang sudah mempunyai kepastian hukum,? kata Pakar Hukum Kehutanan Dr Sadino dalam FGD bertajuk Kajian Perpres No 5/2025 tentang Penertiban Kawasan Hutan: Menuju Tata Kelola Hutan yang Berkeadilan dan Berkelanjutan di Universitas Pancasila, Jakarta Selatan, Rabu (7/5/2025).
Menurut dosen Universitas Al Azhar Indonesia ini, tata kelola kebun sawit dan kawasan hutan yang tidak dibarengi dengan kepastian hukum justru dapat menimbulkan keraguan di kalangan pelaku usaha dan menghambat investasi. Ia menyoroti bahwa salah satu akar persoalan utama adalah ketidaksinkronan data antar lembaga pemerintah.
?Hari ini, Kehutanan punya peta sendiri, ATR/BPN punya peta sendiri, Pertambangan, hingga Pertahanan juga punya peta masing-masing. Ini kan membingungkan. Yang mana yang jadi dasar untuk negara?? tegasnya.
Sadino menekankan perlunya satu peta nasional sebagai referensi utama kebijakan lintas sektor. Tanpa satu peta yang disepakati bersama, akan terus terjadi tumpang tindih kewenangan dan ketidakpastian hukum, terutama terkait status kawasan hutan dan hak atas tanah.
?Contoh konkret, ada HGB yang dikeluarkan oleh ATR/BPN, tapi tidak diakui oleh Kementerian Kehutanan karena lahannya masuk dalam kawasan hutan versi mereka. Padahal, HGB itu produk negara juga. Ini kan kontradiktif,? ungkapnya.
Sadino mengingatkan jika peraturan terus berubah tanpa menyelesaikan akar persoalan, maka ketidakpastian hukum itu berdampak besar pada minat investasi dan semangat investasi, termasuk ekspansi usaha. ?Pelaku usaha kelelahan menghadapi pemeriksaan dan perubahan aturan yang terus menerus. Mereka akhirnya enggan untuk ekspansi karena tidak yakin lahannya aman secara hukum,? jelasnya.
Dia juga mengungkap bahwa data milik Kementerian Kehutanan menunjukkan 31,8 juta hektare kawasan hutan yang sudah tidak berhutan, namun belum dimanfaatkan secara produktif. Di sisi lain, hanya 3,3 juta hektare lahan sawit yang masuk kawasan hutan menjadi sorotan.
"Singapura luasnya berapa? Kita punya 31,8 juta hektare lahan nganggur (kawasan hutan tak berhutan) tapi tidak dipakai. Padahal kita butuh lapangan kerja, butuh investasi. Kenapa tidak dimanfaatkan saja secara legal dan benar?" tegasnya.
Terkait satgas yang menangani masalah ini, Sadino memberikan catatan penting agar tidak hanya mengandalkan data dari satu sektor saja. "Satgas harus bekerja dengan pendekatan lintas sektoral. Jangan hanya pakai data kehutanan yang banyak salahnya. Kalau ada surat hak atas tanah, ya keluarkan saja dari kawasan hutan. Itu lebih adil bagi rakyat," tegasnya.
Kepala Program Studi Doktor Ilmu Hukum Universitas Pancasila Prof Dr Agus Surono menilai Perpres No 5/2025 sebenarnya bisa membawa semangat percepatan penyelesaian persoalan kawasan hutan. Hanya saja, di sisi lain perpres tersebut juga memunculkan sejumlah kekhawatiran yang berpotensi pengabaian prinsip-prinsip keadilan ekologis dan sosial yang telah ditegaskan dalam konstitusi, UU Cipta Kerja, putusan Mahkamah Konstitusi No 45/2011, serta UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
Agus mengharapkan pemerintah mempelajari dampak pelaksanaan perpres tersebut terhadap hak-hak masyarakat di sekitar hutan, kepastian hukum atas status kawasan hutan, perlindungan fungsi ekologis hutan, hingga potensi legalisasi pelanggaran kehutanan yang terjadi di masa lalu. ?Lahan yang dijadikan kawasan hutan diharapkan benar-benar clear melalui pengukuhan yang tepat, demi menjamin kepastian hukum dan perlindungan bagi masyarakat sekitar serta menjaga keberlanjutan ekosistem hutan Indonesia," katanya.
Proses pengukuhan berdasarkan pasal 15 UU Kehutanan harus melalui proses 4 tahap, yakni penunjukan, penataan batas, pemetaan dan penetapan kawasan hutan.
Ketua Asosiasi Petani Kelapa Sawit PIR (Aspekpir) Indonesia, Setiyono, menyampaikan kekhawatiran petani sawit rakyat terhadap implementasi Perpres No 5/2025. Aturan tersebut justru menimbulkan keresahan, khususnya di kalangan petani yang telah lama memiliki sertifikat resmi atas lahannya.
?Kami ini petani sawit, dulunya bagian dari program PIR Transmigrasi, dan lahan kami sudah bersertifikat sejak puluhan tahun. Tapi tiba-tiba dinyatakan sebagai kawasan hutan. Tentu kami sangat terkejut dan khawatir,? ungkap Setiyono.
Dia berharap pemerintah dapat menjadikan aturan perundangan diatas sebagai momentum penyelesaian yang adil bagi petani. Menurutnya, regulasi seharusnya menjadi sarana untuk memperkuat kesejahteraan rakyat, bukan sebaliknya.
Koordinator I Jampidsus Kejaksaan Agung, Ardito Muwardi menjelaskan, Satgas PKH dibentuk dalam situasi mendesak oleh pemerintah. Menurutnya, pembentukan Satgas PKH juga berkaitan dengan kebutuhan negara akan pemasukan untuk mendukung pembangunan nasional.
Ardito menilai penting bagi Satgas PKH untuk terus membuka ruang dialog dan memperkuat sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan. ?Prinsip dasarnya adalah demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Namun tentu langkah ini harus dibarengi dengan penyelesaian tumpang tindih produk hukum yang selama ini menimbulkan ketidakpastian,? jelasnya.
Dia mengungkapkan yang menjadi fokus penertiban saat ini lebih pada perusahaan yang melanggar. Per 24 April 2025, Satgas PKH telah memverifikasi total lahan seluas 620 ribu hektare. Sebanyak 399.000 hektare telah diproses, dan sekitar 221.000 hektare telah diserahkan kepada PT Agrinas Palma Nusantara pada tahap pertama. Untuk tahap kedua, pihaknya berencana menyerahkan lahan tambahan seluas 216.000 hektare kepada PT Agrinas, serta penguasaan kembali oleh negara atas lahan seluas 75.000 hektare.
(poe)
Ribuan Tahanan Ngamuk Kuasai Lapas Narkotika Muara Beliti Musi Rawas
Ribuan tahanan ngamuk dan melakukan aksi kerusuhan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Narkotika Muara Beliti di Musi Rawas, Sumatera Selatan, Kamis (8.5.2025). Ribuan... | Halaman Lengkap [135] url asal
#kerusuhan-di-lapas #narapidana #musi-rawas #amuk-massa #lapas
(SINDOnews Ekbis) 08/05/25 13:58
v/134649/
MUSI RAWAS - Ribuan tahanan ngamuk dan melakukan aksi kerusuhan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Narkotika Muara Beliti di Kabupaten Musi Rawas, Sumatera Selatan, Kamis (8/5/2025) sekitar pukul 09.30 WIB.Aksi kerusuhan dilatarbelakangi aksi protes lantaran dugaan sering dilakukan razia oleh petugas Lapas.
Berdasarkan informasi dari Ustadz Abdul Somad penceramah Lapas Narkotika Kelas II A Muara Beliti, diketahui kejadian tersebut terjadi sekitar pukul 09.30 WIB. Saat kejadian dirinya berada di dalam Lapas, namun tidak mendapatkan perlakuan kasar dari warga binaan.
"Memang benar terjadi aksi protes tersebut, ribuan warga binaan terhadap petugas lapas. Saya sempat setengah jam di dalam lapas, namun tidak mendapatkan perlakuan kasar," katanya.
Akibat insiden tersebut sejumlah fasilitas, perlengkapan lapas, baik pintu, jendela rusak, bahkan ada petugas mendapatkan pertolongan dengan tandu lantaran diduga pingsan hingga dilarikan kerumah sakit menggunakan ambulans.
(shf)
Riezky Aprilia Dijanjikan Posisi Komisioner Komnas HAM hingga Komisaris Jika Mau Digantikan Harun Masiku
Mantan Anggota DPR dari Fraksi PDIP, Riezky Aprilia mengaku dijanjikan posisi komisioner Komnas HAM hingga komisaris jika bersedia mundur dari caleg terpilih Dapil... | Halaman Lengkap [605] url asal
#riezky-aprilia #harun-masiku #sekjen-pdip-hasto-kristiyanto #kasus-suap #pergantian-antar-waktu-paw
(SINDOnews Ekbis) 07/05/25 18:23
v/135179/
JAKARTA - Mantan Anggota DPR dari Fraksi PDIP, Riezky Aprilia mengaku dijanjikan posisi komisioner Komnas HAM hingga komisaris jika bersedia mundur dari calon anggota legislatif (caleg) terpilih Dapil Sumsel I untuk digantikan Harun Masiku . Janji itu ia terima dari Kader PDIP Saeful Bahri dan advokat PDIP Donny Tri Istiqomah.Hal itu diungkapkan Riezky Aprilia saat menjadi saksi dalam kasus dugaan suap pergantian antar waktu (PAW) anggota DPR dan perintangan penyidikan dengan terdakwa Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (7/5/2025).
Awalnya, Riezky menyebutkan tawaran dari Saeful saat mereka bertemu di Singapura. Dalam pertemuan tersebut, Saeful menjanjikan Riezky menjadi anggota Komnas HAM.
"Apa yang dikatakan Saeful pada waktu itu?" tanya jaksa.
"Ya ini sebentar lagi ada pergantian Komnas HAM nanti kita dorong jadi Komnas HAM gitu-gitu," jawab Riezky.
"Kalau Donny menyampaikan, 'kan nanti bisa jadi komisaris macem-macem', walaupun konteksnya saya nggak tahu serius atau bercanda gitu loh," sambung Riezky.
Sebelumnya, Hasto Kristiyanto didakwa melakukan perintangan penyidikan kasus dugaan suap PAW Anggota DPR yang menyeret buronan Harun Masiku. Hal itu dilakukan dengan memerintahkan Harun Masiku selaku caleg PDIP pada Pemilu 2019 dan Kusnadi sebagai orang kepercayaannya untuk merendam handphone.
"Dengan sengaja telah melakukan perbuatan mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan terhadap tersangka Harun Masiku," kata JPU membacakan surat dakwaan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jumat (14/3/2025).
Jaksa menjelaskan, perbuatan Perintangan Hasto bermula pada 8 Januari 2020. Saat itu KPK sudah mengantongi informasi adanya penerimaan suap yang diterima Wahyu Setiawan dan Tio Agustiani Fridelina terkait memuluskan langkah Harun menjadi anggota DPR melalui mekanisme PAW.
Sore harinya, Hasto menerima informasi jika Wahyu Setiawan yang saat itu merupakan komisioner KPU tertangkap oleh KPK. "Terdakwa melalui Nurhasan memberikan perintah kepada Harun Masiku agar merendam telepon genggam miliknya kedalam air dan memerintahkan Harun Masiku untuk menunggu di Kantor DPP PDI Perjuangan dengan tujuan agar keberadaannya tidak bisa diketahui oleh Petugas KPK," ujarnya.
Akibatnya, keberadaan Harun tidak diketahui lantaran ponselnya sudah direndam. KPK kemudian melacak lokasi keberadaan Harun melalui update lokasi Nasaruddin.
Keduanya pun terdeteksi di PTIK. Namun tim penyidik KPK gagal menemukan Harun di lokasi tersebut dan belum bisa menangkap Harun hingga saat ini.
Sementara itu, Hasto yang meminta Kusnadi merendam ponselnya terjadi ketika ia akan diperiksa sebagai saksi dalam kasus Harun pada 10 Juni 2024. Hasto yang menerima surat pemanggilan seminggu sebelum hari H kemudian memerintahkan Kusnadi untuk merendam ponselnya.
"Atas pemanggilan tersebut, pada tanggal 06 Juni 2024 Terdakwa memerintahkan Kusnadi untuk menenggelamkan telepon genggamnya sebagai antisipasi upaya paksa oleh Penyidik KPK. Menindaklanjuti perintah Terdakwa tersebut Kusnadi melaksanakannya," ujarnya.
Atas perbuatannya itu, Hasto didakwa melanggar Pasal 21 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHAP.
Selain itu, Hasto Kristiyanto didakwa turut menyuap eks Komisioner KPU, Wahyu Setiawan senilai Rp600 juta. Uang tersebut diserahkan dalam mata uang dolar Singapura.
"Terdakwa bersama-sama Donny Tri Istiqomah, Saeful Bahri, dan Harun Masiku telah memberi SGD 57.350 atau setara Rp600 juta kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yaitu kepada Wahyu Setiawan," kata Jaksa di ruang sidang.
Atas perbuatan tersebut, Hasto didakwa dengan Pasal 5 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.
(abd)