Hukum belanja menggunakan diskon Natal dan tahun baru menarik diketahui. Terlebih, bagi umat Muslim yang masih ragu untuk ikut memakai diskon-diskon terkait karena berhubungan dengan hari besar keagamaan non-Islam.

Pada momen seperti Natal atau menjelang tahun baru, biasanya memang banyak muncul promo atau diskon besar-besaran. Hal ini mencakup hampir segala lini bisnis, baik itu berupa makanan, pakaian, dan barang-barang lainnya.

Terlepas dari itu, sebagian umat Muslim masih bingung mengenai hukum memakai diskon yang ditujukan dalam momen seperti Natal atau tahun baru . Lalu, apakah memang boleh menggunakannya?

Hukum Belanja Menggunakan Diskon Natal dan Tahun Baru

Beberapa ulama kondang di Tanah Air pernah menyampaikan ceramah mengenai hukum menggunakan diskon di momen seperti Natal atau perayaan lain di luar tradisi Islam. Sebagian memperbolehkannya dengan syarat dan ketentuan yang perlu diperhatikan.

Contohnya bisa diambil dari penjelasan Buya Yahya. Ia pernah menyinggung masalah tersebut dalam sebuah ceramah yang ditayangkan di kanal YouTube Al-Bahjah TV pada 21 Desember 2019 dengan judul ?Maraknya Diskon Natal; Bolehkah Berbelanja dengan Diskon Natal? | Buya Yahya Menjawab?.

Pada pembukaan, Buya Yahya menyebut bahwa Islam ini indah di dalam mengajari umatnya untuk berinteraksi dengan sesama Muslim maupun non-Muslim. Bebas berinteraksi dengan orang di luar Islam kecuali sesuatu yang berkenaan dengan keimanan.

Buya Yahya mengungkapkan bahwa seorang Muslim sebenarnya tidak perlu mengucapkan selamat Natal karena pemahaman tentang Yesus menurut Islam berbeda dengan Nasrani. Meski begitu, akan lain halnya jika di luar keimanan, seperti menggunakan diskon yang diberikan orang Nasrani misalnya.

"Kalau misalnya seorang Nasrani punya toko kemudian memberikan diskon, memang di dalam hari mereka dianjurkan barangkali dalam hari-hari baik mereka untuk berbuat baik, jangankan beli yang ada diskonnya, kita menerima pemberian dari orang Nasrani juga boleh, seperti kita memberi mereka juga boleh," ucap Buya Yahya.

"Masalah belanja, Anda boleh belanja di tempat yang ada diskon apa saja. Ini bukan ikrar, itu seperti Anda menerima jika di hari raya mereka dan hari besar mereka orang nasrani tiba-tiba membagi uang, apakah boleh kita menerima, boleh?. sambung Buya Yahya.

Ditegaskan Buya Yahya, tidak ada masalah dengan aktivitas apa pun yang dilakukan seorang Muslim kepada orang Nasrani saat Hari Natal, selama tidak mengucapkan selamat atas perayaan hari besar mereka.

?Jadi boleh belanja di diskon natal, diskon apa saja, belanja boleh. Tapi nanti ada kaidah dalam Anda berbelanja," tandasnya.

Penjelasan lain pernah diungkap Ustaz Khalid Basalamah. Melalui salah satu tayangan di kanal YouTube Khalid Basalamah Official, ada pertanyaan bahwa saat momen Natal dan tahun baru biasanya banyak produk yang mendapat diskon.

Menjawab pertanyaan tersebut, Khalid Basalamah mengatakan hukumnya boleh membelinya selama produk tersebut halal.

?Boleh saja, setahu saya Allahu a?lam boleh saja karena produk itu dasar asal produknya dasarnya produk halal,? ungkap Ustaz Khalid Basalamah.

Namun, ia menegaskan bahwa hukum tersebut tidak berlaku untuk membeli produk yang berhubungan dengan perayaan Natal.

"Jangan beli produk natal, produk natal lain lagi hukumnya, diskon tidak diskon tidak boleh. Tapi kalau umumnya ada makanan diskon karena momen tanggal merah karena momen ini dan semua itu masih boleh aja" sambungnya.

?Apalagi kalau disitu ada hajat ya. Memang kebetulan kebutuhan sehari-hari (kebetulan diskon). Kalau sesuatu yang tidak diperlukan sebaiknya jauhi. Karena khawatir malah kita sama saja mendukung acara,? jelas Ustaz Khalid Basalamah.

Demikian ulasan mengenai hukum belanja menggunakan diskon Natal dan tahun baru yang bisa diketahui. Wallahu a?lam

JAKARTA - Lembaga Administrasi Negara (LAN) meraih prestasi pada akhir tahun 2024. Kali ini, LAN berhasil meraih predikat AA (Istimewa) dalam penilaian Indeks Reformasi Hukum (IRH) tahun 2024 dengan skor sempurna 100.00.

Hal ini berdasar Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Nomor PPH-OT.03.03-94 tentang Hasil Penilaian atas Indeks Reformasi Hukum Tahun 2024. Penilaian ini dilakukan oleh Kemenkumham untuk menilai implementasi reformasi hukum di berbagai kementerian dan lembaga negara.

Menurut Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat LAN Tri Atmojo Sejati, pencapaian ini mencakup keberhasilan LAN dalam berbagai aspek, seperti efektivitas koordinasi dalam harmonisasi peraturan, pengembangan kompetensi legal drafter, kualitas deregulasi regulasi, hingga pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) yang terintegrasi.


Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat LAN Tri Atmojo Sejati. Foto/Istimewa

Reformasi hukum merupakan salah satu pilar penting dalam mendukung agenda reformasi birokrasi nasional. Penguatan IRH di lingkungan LAN mencerminkan komitmen lembaga ini dalam menciptakan birokrasi yang kapabel, profesional, dan berdaya saing.

"Penguatan Indeks Reformasi Hukum menjadi bagian dari upaya meningkatkan efektivitas birokrasi di Indonesia. Sistem hukum yang solid, harmonis dan partisipatif, berperan besar dalam mempercepat pelayanan publik yang lebih baik dan transparan. Selain itu, Predikat Istimewa yang diraih oleh LAN merupakan wujud komitmen LAN dalam memberikan kualitas terbaik pada setiap tahapan penyusunan peraturan perundang-undangan," jelas Tri Atmojo, Selasa (31/12/2024).

Dengan capaian ini, LAN terus mendorong inovasi dan sinergi untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang bersih dan efektif. Keberhasilan ini juga diharapkan menjadi inspirasi bagi instansi lain dalam melaksanakan reformasi hukum dan birokrasi.

"LAN menilai capaian ini bukanlah sebuah tujuan akhir yang hendak dicapai untuk mewujudkan reformasi hukum di lingkungan LAN, melainkan sebuah pemantik untuk terus berupaya maksimal dalam usaha kolektif mewujudkan reformasi hukum nasional," pungkasnya.

Kemenkumham sebagai instansi pemerintah yang memliki wewenang untuk melakukan penilaian IRH, pada tahun 2024 telah melakukan penilaian IRH di lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah yang diikuti oleh 628 instansi terdiri dari 82 Kementerian/Lembaga dan 546 Pemerintah Daerah berdasarkan portal Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

JAKARTA - Aliansi Gerakan Peduli Hukum (AGPH) mendatangi Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ). Kedatangan tersebut dalam rangka meminta laporan Keterbukaan Informasi Publik (KIP) atas kinerja KPK terhadap Kasus Korupsi.

?Kami meminta agar KPK transparan kepada publik sesuai dengan UU No. 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas UU. No 30 Tahun 2002 tentang (KPK) terdapat pada poin Pasal 5 huruf b dan di pertegas dalam Pasal 40 ayat (1) dan ayat (3) UU KPK,? ujar Perwakilan Aliansi Gerakan Peduli Hukum Christian Sihite, Senin (30/12/2024).

Dia mempertanyakan mengapa KPK hanya menangani kasus kasus receh. Menurut dia, banyak kasus yang besar seperti dugaan Korupsi Bank Century, dugaan suap pemilihan Deputi Gubernur Indonesia, dugaan korupsi proyek pengadaan alat kesehatan di Kementerian Kesehatan.

Selain itu, dugaan korupsi suap pengadaan satelit monitoring di Badan Keamanan Laut (Bakamla), dugaan korupsi proyek Hambalang, dugaan korupsi Garuda Indonesia, dugaan korupsi pertambangan dan sebagainya.

?Setelah berlakunya UU Nomor 19 Tahun 2019 KPK tepatnya di Pasal 40 menyatakan KPK berhak mengeluarkan SP3, namun bukan berarti karena SP3 kemudian KPK berdiam diri. Perlu kita ketahui bahwa di Pasal 40 itu juga menyebutkan pimpinan KPK berhak membatalkan SP3 itu dengan syarat ada alat bukti baru dan penetapan praperadilan,? ucapnya.

Menurut dia, KPK meskipun sudah mengeluarkan SP3 KPK tetap harus melaksanakan tugasnya seperti mencari alat bukti baru atau menggali informasi-informasi terkait kasus yang sudah di SP3. Artinya penerbitan SP3 itu bersifat sementara sesuai dengan pertimbangan Mahkamah Konstitusi (MK) dan bukan menjadi sebuah putusan yang bersifat inkrah.

?Jangan dong KPK menutup mata meskipun sudah menerbitkan SP3. Kami meminta KPK mengusut semua kasus kasus yang kita duga mangkrak di KPK. Jangan milih-milh kasus harus menggunakan asas equality before the law (persamaan dihadapan hukum). Harapan kami agar KPK dapat bekerja secara profesional independen dan kembali pada jati dirinya dalam menangani kasus korupsi,? katanya.

JAKARTA - Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto ditantang untuk melaporkan dugaan skandal korupsi para pejabat negara ke aparat penegak hukum. Ketua Umum Rampai Nusantara Mardiansyah Semar meminta Hasto tidak gertak sambal.

?Hasto Sekjen PDIP yang sudah menjadi tersangka jika memiliki bukti adanya pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pejabat negara harusnya tak perlu koar-koar, tapi silakan langsung disampaikan saja, bahkan laporkan segera ke penegak hukum,? kata Semar, Senin (30/12/2024).

?Kalau hanya membangun opini, besar mulut saja terkesan hanya untuk gertak sambal atau membangun bargaining agar tidak dilanjut proses hukumnya," sambung Semar.


Ketua Umum Rampai Nusantara Mardiansyah Semar



Menurut Semar, Hasto sebaiknya juga menunjukkan komitmennya dalam penegakan hukum dengan taat pada proses hukum yang saat ini menjeratnya. "PDI Perjuangan dan Hasto harus konsisten dengan komitmen untuk menjalani proses hukum jadi jangan juga cari celah untuk menghindar dari proses hukum saat ini," ujarnya.

Semar tak setuju dengan adanya anggapan bahwa proses hukum terhadap Hasto atau kader PDIP lainnya hanya untuk meredam lawan-lawan politiknya oleh pihak tertentu. Dia tidak setuju anggapan politisasi atau kriminalisasi.

?Mungkin saja selama ini ada yang melindungi, sehingga sulit untuk dijerat dan saat ini mungkin tidak ada lagi yang bisa menghalangi karena PDI Perjuangan tidak memiliki kekuasaan lagi untuk melindungi para kadernya," ujar aktivis 98 tersebut.

Semar juga mempertanyakan sindiran Hasto tentang tiga periode dalam sebuah video yang memuat responsnya usai ditetapkan tersangka oleh KPK. Semar mengatakan, Jokowi sudah berkali-kali menyampaikan secara tegas dan jelas bahwa tidak pernah meminta perpanjang jabatan presiden hingga tiga periode.

Semar juga meminta agar jangan membangun opini sesat atau framing jahat. ?Karena ini sama sekali tidak benar dan sudah ditepis juga oleh Mbak Puan Maharani," tuturnya.

Dia menegaskan pihaknya akan terus bersama Joko Widodo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk terus berkontribusi dalam membangun bangsa dan negara kedepan untuk lebih maju. ?Rampai Nusantara akan selalu bersama Jokowi dan Gibran untuk berkontribusi kepada bangsa negara, juga akan melawan setiap kebohongan yang sengaja diembuskan yang hanya untuk merusak nama baik Jokowi dan Gibran," pungkasnya.

JAKARTA - Presiden RI Prabowo Subianto mengatakan, bahwa bangsa Indonesia menggunakan pemahaman ekonomi Pancasila dengan berazas kekeluargaan.Hal inidisampaikan dalam arahannya pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) 2025-2029 di Kantor Bappenas hari ini Senin (30/12/2024).

Awalnya Prabowo menyebut bahwa ada filosofi yang dipegang oleh negara Barat bahwa pembangunan ekonomi tidak perlu direncanakan.

"Dalam hidup bernegara ada beberapa filosofi bernegara yang bermuara kepada faham ekonomi. Ada faham yang sangat kuat di negara-negara Barat tadinya yaitu yang berpendapat bahwa suatu pembangunan ekonomi tidak perlu direncanakan bahkan tidak boleh direncanakan," kata Prabowo dalam arahannya.

Menurut Prabowo, faham tersebut merupakan neoliberal. Dan katanya, pada paham ekonomi itu pemerintah hanya menjadi regulator.

"Mereka menganut pemikiran yang disebut neo liberal sekarang. Bahwa yang mendorong ekonomi adalah pasar. Pemerintah itu hanya sebagai regulator hanya sebagai wasit," jelasnya.

Prabowo mengungkapkan, bahwa pendiri bangsa Indonesia tidak menganut paham ekonomi tersebut. Dirinya menekankan bahwa Indonesia menganut paham kekeluargaan.

"Bangsa Indonesia dalam undang-undang 1945 pendiri-pendiri bangsa Indonesia tidak menganut faham itu. pendiri-pendiri negara ini menganut faham bahwa perekonomian disusun atas dasar azaz kekeluargaan," kata Prabowo .

"Pemerintah bukan hanya wasit Pemerintah bertanggung jawab pemerintah Dipilih oleh rakyat, pemerintah harus menjadi pengayom rakyat, pemerintah harus jadi pemimpin, pemerintah harus jadi pelopor, pemerintah harus jadi pengelola, pemerintah harus memanage ekonomi pemerintah harus menjaga segala kekayaan bangsa Indonesia," sambungnya.

Prabowo pun menekankan bahwa ekonomi Indonesia adalah Pancasila. Ekonomi Pancasila, katanya, merupakan penggabungan pasar bebas dengan ekonomi yang direncanakan.

"Dalam pemahaman ekonomi yang kita sekarang wajib dan pantas untuk menyebut ekonomi kita ekonomi Pancasila. Bahwa ekonomi Pancasila itu adalah penggabungan antara yang terbaik dari pemahaman pasar bebas kapitalisme yang terbaik dari ekonomi yang direncanakan plan ekonomi itu Pancasila. Antara pasar bebas dan antara ekonomi yang direncanakan," ungkapnya.

Selain itu, Prabowo juga menyebut bahwa presiden terdahulu juga merencanakan pembangunan bagi Indonesia dalam beberapa tahun kedepan. Dan hal tersebut katanya, menjadi bukti ekonomi Pancasila yang berazas kekeluargaan.

"Bahwa presiden pertama membuat rencana pembangunan semesta 8 tahun, kemudian presiden kedua melanjutkan dengan rencana pembangunan 5 tahun, bahwa kita berdiri di gedung ini gedung Bappenas ini mengingatkan kita bahwa ekonomi kita harus kita berpegang teguh ekonomi kita adalah ekonomi Pancasila ekonomi yang berazas kekeluargaan," tandasnya.

JAKARTA - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai turut berkomentar tentang Mahfud MD yang sebelumnya disebut orang gagal oleh Ketua Komisi III DPR Habiburokhman. Sebutan orang gagal disampaikan setelah mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) tersebut mengkritisi wacana denda damai bagi koruptor.

Natalius Pigai mengaku telah mengkritik Mahfud MD sejak 2,5 tahun lalu saat menjabat Menko Polhukam. Menurut Pigai, ada tiga kegagalan Utama Mahfud MD.

"1. soal singkronisasi hukum2 yg tumpang tindih. 2. Pembenahan penegakan hukum yg masih dinilai kurang profesional. 3. Tidak mampu Orkestrasi Pemasyarakatan Budaya anti antikorupsi & lebih nimbrung di kasus2 besar itu dianggap kerja2 org yg numpang tenar," tulis Natalius Pigai di akun resmi X pribadinya, Senin (30/12/2024). Dalam cuitannya, Pigai menautkan berita online tentang kritiknya terhadap Mahfud MD pada 2020 silam.



Aktivis HAM tersebut mengucapkan terima kasih dan menghormati kritikan Mahfud MD sebagai masukan bagi bangsa. Namun, ia juga bisa memberikan kritikan sebagai upaya bersama membangun bangsa.

"Mereka juga pernah hargai kritikan kami. Kita sama2 yakinkan rakyat siapa yang benar dan tulus bagi rakyat kita seantero Nusantara," katanya.

Sebelumnya, Ketua Komisi III DPR Habiburokhman menanggapi komentar Mahfud MD mengenai wacana denda damai untuk koruptor. Wacana denda damai awalnya disampaikan Menteri Hukum Supratman Andi Agtas merespons pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang memberi kesempatan koruptor bertobat.

"Kalau Pak Mahfud orang gagal nggak usah didengar. Dia sendiri memberikan nilai pada dirinya 5 kan," ujar Habiburokhman dalam jumpa pers di ruang rapat Komisi III DPR, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (27/12/2024).

Dia menilai pernyataan Prabowo terkait pemberian maaf kepada koruptor merupakan pernyataan umum sebagai pimpinan negara yang tidak bisa ditanggapi dengan solusi Mahfud.

"Itu kan pernyataan umum seorang pemimpin pemerintahan maupun pemimpin negara, kepala negara, nggak bisa dijawab dengan ihwal prosedural ala Mahfud MD," katanya.

"Mahfud MD ini orang gagal, dia sendiri menilai gagal 5 tahun sebagai Menko Polhukam dengan memberi skors lima dalam penegakan hukum. Apa yang mau dinilai dari Mahfud," tuturnya.

Karenanya, Habiburokhman enggan merepsons tanggapan Mahfud soal denda damai terhadap koruptor. Menurutnya, pernyataan Prabowo itu bertujuan memaksimalkan pengembalian kerugian keuangan negara.

"Nggak mungkin Pak Prabowo menginstruksikan untuk mengabaikan berbagai peraturan perundang-undangan. Intinya adalah semua protokol hukum kita, memang ditujukan untuk memaksimalisasi pengembalikan kerugia keuangan negara, itu stressingnya," tuturnya.

Karena itu, hal ini jangan diperdebatkan. Aparat penegak hukum seharusnya yang menerjemahkan arahan Presiden tersebut. "Jadi Pak Mahfud jangan menghasut bahwa Pak Prabowo mengajarkan langgar hukum dan lain sebagainya," ucapnya.

JAKARTA - Mantan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham), Yasonna Laoly menanggapi beredarnya video yang seolah-olah menuding pemberhentian Dirjen Imigrasi, Ronny Sompie untuk mengaburkan jejak Harun Masiku (HM).

Dia menyebut video itu menyesatkan dan cenderung diframing oleh orang-orang tertentu.

"Berita dan video menyesatkan itu sengaja diframing seolah-olah pemberhentian Dirjen Imigrasi pada 20 Januari 2020 lalu untuk mengaburkan jejak HM. Namun setelah dicek data-data keimigrasian dan berita di seputar kasus bulan Januari 2020, faktanya tidak sesuai dengan berita-berita hoaks tersebut," kata Yasonna dalam keterangan tertulis kepada SINDOnews, Senin (30/12/2024).

Yasonna menegaskan, ketika HM keluar dari Indonesia pada 6 Januari 2020, dan kembali 7 Januari 2020 saat itu HM belum ditetapkan sebagai tersangka dan belum dicekal oleh KPK. Sehingga perlintasan HM adalah sah secara hukum.



"Baru pada tanggal 8 Januari, Wahyu Setiawan (WS) di OTT KPK. Berkaitan dengan ini, HM kemudian ditetapkan sebagai tersangka. Tanggal 13 Januari, Dirjend Imigrasi, Ronny Sompie, mengatakan bahwa HM masih di luar negeri, karena sejak tanggal 6 Januari 2020 berdasarkan pengecekan data Sistem Keimigrasian Pusdakim Ditjend Imigrasi, belum menerima catatan HM kembali ke Indonesia. Tanggal 13 Januari, KPK mencekal HM ke luar negeri," jelas Yasonna, mantan Menkumham di era Presiden Jokowi itu.

Yasonna menjelaskan, berdasarkan informasi yang disampaikan oleh Dirjen Imigrasi, sebagai pejabat yang berwenang untuk itu, Menteri Hukum dan Ham, Yasonna H Laoly menyatakan HM masih di luar negeri.

Namun tanggal 16 Januari, salah satu media menyebut bahwa HM sudah berada dalam negeri berdasarkan tangkapan layar CCTV Terminal 2-F, PT Angkasa Pura II.

"Melihat berita itu, saya memerintahkan Dirjen Imigrasi untuk mengecek kebenarannya serta berkordinasi dengan PT Angkasa Pura II untuk mencek data perlintasan di Bandara Soetta. Dari pemeriksaan data di PC counter Imigrasi di Terminal 2-F Bandara Soetta, ternyata HM sudah masuk Indonesia tanggal 7 Januari," ujarnya.

"Tetapi terjadi delay time dalam pemrosesan data perlintasan karena ada pemeliharaan perangkat pemeriksaan keimigrasian, baik kedatangan dan kepergian. Sehingga, data tersebut tidak tersambung langsung ke sistem data perlintasan keimigrasian di Direktorat Jenderal Imigrasi," sambung Ketua DPP PDIP ini.

Baru pada 22 Januari, lanjut Yasonna, Dirjen Imigrasi mengkonfirmasi bahwa HM telah masuk Indonesia tanggal 7 Januari 2020. Dirjen Imigrasi pun meminta maaf atas kesalahan informasi yang disampaikan kepada dirinya selaku Menkumham.

"Saat itu juga dibentuk Team Gabungan Independen yang terdiri dari Inspektorat Jenderal Kemenkumham, Bareskrim Polri, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), dan Ombudsman RI, untuk mengusut keterlambatan data perlintasan HM. Keterlibatan instansi di luar Kemenkumham sendiri untuk menjamin independensi dan objektivitas pengusutan, termasuk menonaktifkan Dirjen Imigrasi, Ronny Sompie, dan Direktur Sistem, dan Teknologi Informasi Ditjen Imigrasi," katanya.

Setelah beberapa hari bekerja, ujarnya, Tim Gabungan independen mengumumkan hasil temuan mereka bahwa informasi kedatangan HM tanggal 7 January 2020 terlambat diketahui karena data perlintasan di Terminal 2F Bandara Soekarno-Hatta tidak terkirim ke server lokal dan server Pusat Data Keimigrasian sehingga terjadi ketidaksinkronan data.

"Data tidak terkirim ke server lokal dan selanjutnya tidak terkirim ke server Pusdakim pada Ditjen Imigrasi akibat adanya kesalahan konfigurasi 'Uniform Resource Locator' (URL). Hal ini terjadi karena pihak vendor lupa dalam menyinkronkan atau menghubungkan data perlintasan pada PC konter Terminal 2F Bandara Soetta dengan server lokal Bandara Soetta dan seterusnya."

"Data kedatangan Harun Masiku baru tercatat di server Pusdakim pada Minggu (19/1/2020), 12 hari setelah Harun tiba di Jakarta. Ini disebabkan adanya perbaikan terhadap konfigurasi baru dimulai pada Jumat (10/1/2020)," lanjutnya.

Yasonna menyatakan apa yang dirinya sampaika ketika itumemang merupakan informasi Dirjen Imigrasi yang mana data perlintasan pada Pusdakim Ditjen Imigrasi baru bisa disinkronisasi kemudian.

"Jadi alasan Menteri Hukum dan HAM menonaktifkan Dirjen Imigrasi dan Direktur Sistem dan Teknologi Imigrasi bukan karena ingin mengaburkan jejak HM, tapi untuk menjamin independensi dan objektivitas tim yang melakulan pengusutan," tegas Yasonna.

JAKARTA - Mantan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham), Yasonna Laoly menanggapi beredarnya video yang seolah-olah menuding pemberhentian Dirjen Imigrasi, Ronny Sompie untuk mengaburkan jejak Harun Masiku (HM).

Dia menyebut video itu menyesatkan dan cenderung diframing oleh orang-orang tertentu.

"Berita dan video menyesatkan itu sengaja diframing seolah-olah pemberhentian Dirjen Imigrasi pada 20 Januari 2020 lalu untuk mengaburkan jejak HM. Namun setelah dicek data-data keimigrasian dan berita di seputar kasus bulan Januari 2020, faktanya tidak sesuai dengan berita-berita hoaks tersebut," kata Yasonna dalam keterangan tertulis kepada SINDOnews, Senin (30/12/2024).

Yasonna menegaskan, ketika HM keluar dari Indonesia pada 6 Januari 2020, dan kembali 7 Januari 2020 saat itu HM belum ditetapkan sebagai tersangka dan belum dicekal oleh KPK. Sehingga perlintasan HM adalah sah secara hukum.



"Baru pada tanggal 8 Januari, Wahyu Setiawan (WS) di OTT KPK. Berkaitan dengan ini, HM kemudian ditetapkan sebagai tersangka. Tanggal 13 Januari, Dirjend Imigrasi, Ronny Sompie, mengatakan bahwa HM masih di luar negeri, karena sejak tanggal 6 Januari 2020 berdasarkan pengecekan data Sistem Keimigrasian Pusdakim Ditjend Imigrasi, belum menerima catatan HM kembali ke Indonesia. Tanggal 13 Januari, KPK mencekal HM ke luar negeri," jelas Yasonna, mantan Menkumham di era Presiden Jokowi itu.

Yasonna menjelaskan, berdasarkan informasi yang disampaikan oleh Dirjen Imigrasi, sebagai pejabat yang berwenang untuk itu, Menteri Hukum dan Ham, Yasonna H Laoly menyatakan HM masih di luar negeri.

Namun tanggal 16 Januari, salah satu media menyebut bahwa HM sudah berada dalam negeri berdasarkan tangkapan layar CCTV Terminal 2-F, PT Angkasa Pura II.

Berdasarkan kalender Hijriyah, bulan Rajab akan dimulai pada tanggal 1 Januari 2025. Dengan demikian jadwal puasa sunnah Rajab akan dimulai Rabu (1/1).

Berikut niat Puasa Rajab:

Nawaitu Shouma Ghadin 'an Adai Sunnati Rojaba Lillahi Ta'ala.

Artinya: "Aku berniat puasa Sunnah Rajab besok hari karena Allah Ta'ala."

Rajab adalah satu dari empat bulan yang Allah sucikan atau dikenal dengan Asyhurul Hurum (bulan-bulan haram). Bulan ini terletak antara Jumadil Akhir dan Sya'ban. Rajab menjadi gerbang menuju bulan Suci Ramadhan yang tinggal 60 hari lagi.

Puasa pada bulan-bulan haram (Asyhurul Hurum) merupakan puasa yang dianjurkan mayoritas ulama sejak zaman salaf. Menurut Ustaz Ahmad Zarkasih Lc dalam bukunya "Rajab, Keutamaan dan Hukumnya", anjuran puasa di bulan-bulan haram seperti Rajab memiliki riwayat yang secara eksplisit mensyaratkan itu.

Di antaranya Imam Ahmad dalam Musnad-nya, Imam Abu Dawud dan Imam Ibnu Majah dalam Kitab Sunan. Mereka meriwayatkan Hadis Nabi dari salah seorang sahabat dari Suku Al-Bahilah: "Aku mendatangi Nabi shollallahu 'alaihi wasallam lalu aku berkata kepada beliau: "Wahai Rasulullah, aku adalah orang yang pernah datang kepadamu di tahun pertama". Nabi kemudian bertanya: "Kenapa badanmu menjadi kurus?". Ia menjawab: "Aku --selama ini-- tidak makan dalam sehari kecuali malam saja." Nabi bertanya: "Siapa yang menyuruhmu menyiksa tubuhmu seperti ini?". Aku (Al-Bahily) menjawab: "Wahai Nabi, aku ini orang yang kuat bahkan lebih kuat". Nabi mengatakan: "Puasalah bulan sabar ?bulan Ramadhan- saja dan sehari setelahnya!". Lalu aku menjawab: "Aku lebih kuat dari itu ya Nabi!" Nabi menjawab: "Kalau begitu, puasa Ramadhan dan 2 hari setelahnya!" Aku menjawab lagi: "Aku lebih kuat dari itu wahai Nabi!" Nabi berkata: "Kalau begitu, puasa Ramadhan, kemudian 3 hari setelahnya, dan puasalah pada bulan-bulan haram!".

Hukum Puasa Rajab

Menurut Dai lulusan Al-Azhar Mersir, Ustaz Ahmad Syahrin Thoriq, hukum puasa Rajab ini ada khilafiyah di kalangan Ulama. Para ulama dari Mazhab Hanbali dan sebagian Hanafiyyah dan Syafi'iyyah berpendapat bahwa puasa Rajab tidak disunnahkan. Alasannya karena Hadis-hadis yang berbicara tentang puasa Rajab ini sangat lemah.

Namun, sebagian ulama Mazhab Syafi'i, Maliki dan sebagian Mazhab Hanafi berpendapat bahwa puasa Rajab hukumnya sunnah. Mereka berdalil meskipun hadis-hadis tentang fadhilah puasa Rajab lemah, namun terdapat dalil umum yang menyebutkan bahwa Nabi ? memerintahkan memperbanyak puasa di bulan Haram, sedangkan Rajab adalah termasuk salah satu dari bulan haram.

Sehingga, hadis lemah yang berbicara tentang Rajab berfungsi sebagai fadhilah A'mal (keutamaan beramal). Demikian juga dalil sahih lainnya adalah riwayat dari Utsman bin Hakim Al-Anshari radhiyallahu anhu, ia berkata, Aku pernah bertanya kepada Said bin Jubair tentang puasa Rajab, saat itu kami sedang berada di bulan Rajab.

Lalu beliau menjawab: "Aku pernah mendengar Ibnu Abbas radhiyallahu 'anhuma berkata:



Artinya: "Rasulullah ? biasa berpuasa hingga kami menyangka beliau tidak berbuka; dan beliau berbuka hingga kami menyangka beliau tidak berpuasa." [Al Mushannaf li Ibni Abi Syaibah (6/120)]

Beberapa ulama mendukung kesunnahan puasa Rajab ini antara lain Imam Al-Kharsyi; Imam Ash-Shawi dari kalangan Mazhab Maliki; Imam 'Izz ibnu Abdissalam; Imam An-Nawawi; Ibnu Shalah. Adapun Imam Nawawi berkata: "Sahabat-sahabat kami berkata, 'Di antara puasa yang disunnahkan adalah puasa bulan-bulan haram, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab, dan yang paling utama adalah Muharram." [Al Majmu' Syarh al Muhadzdzab (6/439)]

Keutamaan Puasa Rajab

Dalam Kitab Al-Ghunyah karya Syaikh Abdul Qadir Al-Jilani disebutkan beberapa keutamaan puasa Rajab. Berikut keterangannya:



Artinya: "Telah mengabarkan kepada kami, Syaikh Al-Imam Hibatullah dengan sanadnya dari Maimun bin Mahran dengan sanadnya dari Abu Dzar radhiyallaahu 'anhu, dari Nabi shollallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Barang siapa berpuasa pada awal bulan Rajab maka membandingi puasa satu bulan. Barang siapa berpuasa 7 hari, maka ditutup darinya pintu Jahannam yang tujuh. Barang siapa berpuasa 8 hari maka dibuka untuknya pintu surga yang delapan. Barang siapa berpuasa 10 hari maka Allah mengganti kejelekan orang itu dengan kebaikan. Barang siapa berpuasa 18 hari maka ada penyeru yang memanggil dari langit, kamu telah diampuni, makanya mulailah beramal."



Artinya: "Telah mengabarkan kepada kami, Al-Imam Hibatullah dengan sanadnya, dari Salamah bin Qais, beliau memarfu'kanya kepada Nabi shollallahu 'alaihi wasallam: "Barangsiapa yang berpuasa di hari pertama di bulan Rajab maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya selama enam puluh tahun. Barang siapa berpuasa 15 hari maka Allah akan menghisabnya dengan hisab yang mudah. Barang siapa berpuasa 30 hari dari bulan Rajab maka Allah menulis untuknya keridhaan-Nya dan tidak akan menyiksa orang tersebut."

Diriwayatkan bahwa Umar bin Abdul Aziz rahimahullah menulis kepada Hajjaj bin Arthaah saat dia di Bashrah, ada yang mengatakan kepada Adi bin Arthaah. Tetapilah kamu dengan empat malam di dalam satu tahun, karena Allah mencurahkan rahmat di dalamnya. Yaitu malam pertama bulan Rajab, malam Nishfu Sya'ban, malam 27 Ramadan dan malam hari Raya Idul Fitri.

LONDON - Liverpool mengakhiri tahun 2024 dengan kemenangan gemilang usai membantai West Ham United 5-0 pada lanjutan pekan ke-19 Premier League di London Stadium, Senin (30/12/2024) dini hari WIB. Tak hanya membawa timnya unggul delapan poin di puncak klasemen, Mohamed Salah juga mengukir sejarah dengan rekor istimewa.

Liverpool tampil dominan sejak awal laga. Luis Diaz membuka keunggulan pada menit ke-30, memanfaatkan bola liar di kotak penalti. Cody Gakpo menggandakan skor sembilan menit kemudian lewat umpan akurat Salah, sebelum bintang Mesir itu mencetak gol ketiga di penghujung babak pertama dengan tendangan kaki kiri ke tiang dekat.

Di babak kedua, Trent Alexander-Arnold menambah derita West Ham lewat tembakan dari luar kotak penalti pada menit ke-53. Gol penutup lahir dari aksi Diogo Jota di menit ke-83, yang sukses memanfaatkan assist kedua Salah di pertandingan ini.

Bintang Liverpool, Mohamed Salah, mencatatkan rekor sebagai pemain pertama dalam sejarah Premier League yang mampu mencetak satu gol dan satu assist dalam delapan pertandingan dalam satu musim. Tak hanya itu, ia juga mengoleksi 23 assist sepanjang tahun 2024 di semua kompetisi, menjadikannya pemain Liverpool dengan jumlah assist terbanyak dalam satu tahun kalender.

Pelatih Liverpool, Arne Slot, tak segan memuji performa Salah. "Melihat statistik Mo, sulit untuk membantah bahwa dia adalah salah satu pemain terbaik di dunia saat ini. Dia berada di puncak permainannya, dan kami berharap dia bisa terus seperti ini," ujar Slot.

Pelatih West Ham, Julen Lopetegui, mengakui superioritas Liverpool. ?Kami kalah dari tim terbaik di Premier League. Babak pertama praktis sudah mengakhiri pertandingan ini. Kami meminta maaf kepada para penggemar dan harus segera bangkit," kata Lopetegui.

Sementara itu, Liverpool semakin nyaman di puncak klasemen dengan selisih delapan poin dari pesaing terdekat. Kemenangan telak ini sekaligus menjadi penegasan dominasi The Reds dalam perburuan gelar Premier League musim ini.

Liverpool kini menjadi tim yang patut ditakuti di semua kompetisi. Dengan Mohamed Salah terus bersinar, trofi Premier League tampak semakin dekat di genggaman The Reds.

JAKARTA - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ( PDIP ) menyiapkan sejumlah langkah hukum usai Hasto Kristiyanto ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sekjen PDIP itu ditetapkan tersangka kasus suap bersama Harun Masiku.

"Ada beberapa langkah hukum yang kita akan ambil," kata Ketua DPP PDIP Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional, Ronny Talapessy kepada SINDOnews, Minggu (29/12/2024).

Kendati demikian, Ronny tak menyebut langkah hukum apa saja yang akan ditempuh, termasuk ketika disinggung apakah bakal menempuh jalur praperadilan untuk menggungat penetapan status tersangka Hasto Kristiyanto. Ronny menegaskan PDIP melihat proses penetapan tersangka ini terlalu terburu-buru dan prematur.



"Karena saya menduga belum ada bukti yang kuat dalam menetapkan Sekjen PDI Perjuangan Mas Hasto sebagai tersangka," ujarnya.

"Penetapan TSK hanya asumsi, dasarnya apa? Kesimpulan seperti itu meragukan kalau mendengar paparan dalam konpers KPK kemarin," tutur Ronny melanjutkan.

Sebelumnya, Juru Bicara DPP PDIP Guntur Romli mengungkapkan, Hasto sudah memproduksi puluhan video. Rekaman itu disebut bakal membongkar dugaan keterlibatan pejabat negara dalam skandal korupsi.

"Di situ akan membongkar dugaan keterlibatan petinggi negara di kasus korupsi," ujar Guntur dalam program Interupsi bertajuk 'Sengketa Pilkada Belum Mulai, Elite Parpol Tersangka' yang tayang di iNews, Kamis (26/12/2024).

Dia menyatakan, video itu akan menggemparkan publik jika dirilis. Menurutnya, peta pemberantasan korupsi dan opini publik pun akan berubah.

"Karena yang akan disebut nama-namanya dan bukti-buktinya nanti sungguh mencengangkan, dan saya sudah menonton beberapa video tersebut dengan bukti-bukti yang sudah ada," katanya.

JAKARTA - Menteri Sekretaris Negara ( Mensesneg ) Prasetyo Hadi menanggapi informasi Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto membuat puluhan video terkait kasus korupsi pejabat negara. Mensesneg mempersilakan Hasto mengungkapkan ke publik jika benar ada buktinya.

Awalnya Prasetyo Hadi mempertanyakan keberadaan video-video yang dimaksud.

"Ah ya emangnya ada? Kalau ada ya sampaikan saja," kata Prasetyo di Indonesia Arena GBK, Jakarta, Sabtu (28/12/2024).



"Kan semua landasannya hukum ya. Fakta hukum lah," imbuhnya.

Sebelumnya, Juru Bicara DPP PDIP Guntur Romli mengungkapkan, Hasto sudah memproduksi puluhan video. Rekaman itu disebut bakal membongkar dugaan keterlibatan pejabat negara dalam skandal korupsi.

"Di situ akan membongkar dugaan keterlibatan petinggi negara di kasus korupsi," ujar Guntur dalam program Interupsi bertajuk 'Sengketa Pilkada Belum Mulai, Elite Parpol Tersangka' yang tayang di iNews, Kamis (26/12/2024).

Dia menyatakan, video itu akan menggemparkan publik jika dirilis. Menurutnya, peta pemberantasan korupsi dan opini publik pun akan berubah.

"Karena yang akan disebut nama-namanya dan bukti-buktinya nanti sungguh mencengangkan, dan saya sudah menonton beberapa video tersebut dengan bukti-bukti yang sudah ada," katanya.