JAKARTA - PT Gema Kreasi Perdana ( GKP ) menegaskan komitmennya bahwa operasi pertambangan di Pulau Wawonii tetap mematuhi dan menghormati seluruh peraturan hukum yang berlaku, menjaga kelestarian lingkungan, dan terus konsisten berkontribusi bagi pembangunan daerah dan sumber daya manusia di wilayah tersebut.

"Kami terus melakukan evaluasi dan penyesuaian terhadap kegiatan operasional kami untuk memastikan bahwa semua aktivitas berjalan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh lembaga dan otoritas terkait," ujar GM External Relations GKP Bambang Murtiyoso, melalui keterangan pers, Senin (20/1/2025).

Bambang menambahkan, GKP juga mengapresiasi semua pihak yang telah menghormati proses hukum yang tengah berjalan, melalui pengajuan permohonan Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung (MA) terkait Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) perusahaan di Pulau Wawonii. Sebagai perusahaan yang selalu menghormati hukum di Indonesia, kata dia, GKP tengahmenempuhjalur hukum yang tersedia melalui langkah PK ke MA sesuai peraturan yang berlaku. "Hal ini kami lakukan untuk memastikan bahwa seluruh proses dan putusan hukum dapat dijalankan dengan adil dan transparan," jelasnya.

Menurut Bambang, operasional perusahaan dilakukan dengan berpedoman pada izin yang sah dari pemerintah, mencakup Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan IPPKH, serta tetap mengutamakan tanggung jawab lingkungan dan sosial. Sehingga, operasi produksi PT GKP berjalan sesuai dengan standar dan kaidah praktik pertambangan yang baik (good mining practice) yang berlaku.
"Perlu dipahami bahwa IPPKH PT GKP hingga sekarang masih sah berlaku. Sehingga, proses pengiriman bijih nikel tetap dapat dilakukan," ujarnya.

Terkait dengan itu, Bambang berharap semua pihak menghargai keputusan hukum yang diambil dan menghormati proses hukum yang tengah berjalan. Dia menambahkan, PT GKP jugaterusmelibatkan perangkat desa, pemerintah daerah dan pusat, serta masyarakat setempat dalam perumusan berbagai program prioritas yang mendukung pelaksanaan pembangunan berkelanjutan dan pertambangan yang berbasis good mining practice.

"Namun, di lain sisi, kami juga menyadari pentingnya memberikan klarifikasi hukum atas tuduhan yang selama ini diarahkan kepada perusahaan,"imbuhnya.

Merespons putusan Mahkamah Konstitusi (MK), berbagai pihak menilai bahwa penambangan di wilayah pesisir dan pulau kecil diperbolehkan selama tidak melanggar ketentuan yang berlaku, terutama soal pengelolaan lingkungan dan sosial. Menurut Ahli hukum Prof. Dr. I Nyoman Nurjaya, S.H., M.S beberapa waktu lalu, norma dalam UU Nomor 27 Tahun 2007 juncto UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (UU PWP3K) tidak secara mutlak melarang aktivitas pertambangan di pulau-pulau kecil.

Artinya, pertambangan di pulau-pulau kecil dapat dilakukan selama kegiatan tersebut tidak menyebabkan kerusakan lingkungan atau merugikan masyarakat. Pelarangan mutlak pertambangan di pulau-pulau kecil justru bertentangan dengan Pasal 28 D ayat (2) dan Pasal 28 I ayat (2) UUD 1945. "Pasal 23 ayat (2) dan Pasal 35 huruf (k) UU PWP3K harus dipahami sebagai izin bersyarat yang memungkinkan kegiatan pertambangan mineral dilakukan, asalkan tidak menyebabkan kerusakan lingkungan, pencemaran, atau merugikan masyarakat sekitarnya baik dari aspek teknis, ekologis, sosial, maupun budaya,"ungkap Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Brawijaya tersebut.

Dia menjelaskan, jika Pasal 23 ayat (2) dan Pasal 35 huruf k UU PWP3K tersebut ditafsirkan sebagai larangan absolut tanpa pengecualian, maka hal ini justru akan bertentangan dengan Pasal 28D ayat (2) dan Pasal 28 I ayat (2) UUD 1945. Sebab, larangan tersebut bisa dimaknai sebagai perlakuan yang tidak adil dan diskriminatif. Dengan demikian, menurut Nyoman, PT GKP yang saat ini melakukan aktivitas pertambangan nikel di Pulau Wawonii, Kabupaten Konawe Kepulauan dan juga perusahaan-perusahaan lain yang tengah melakukan penambangan di pulau-pulau kecil seharusnya tetap bisa beroperasi.

Hal ini juga sejalan dengan keterangan yang disampaikan oleh Anggota Komisi III DPR Wihadi Wiyanto sebagai wakil dari legislatif pada persidangan MK tentang UU PWP3K. Pengelolaan pulau kecil diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) No. 8/Permen-KP/2019 tentang Penatausahaan Izin Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Perairan di Sekitarnya
dalam Rangka Penanaman Modal Asing dan Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-pulau Kecil dengan Luas di Bawah 100 Km2 yang sudah diubah dalam Permen KP No. 53/Permen-KP/2020 Tahun 2020.

Menurut Wihadi, mengacu pada Permen KP No. 8/Permen-KP/2019, pemanfaatan pulau kecil dan perairan di sekitarnya tidak hanya terbatas pada apa yang disebut dalam ketentuan tersebut. Akan tetapi, lanjutnya, dimungkinkan adanya pemanfaatan dan kegiatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk kegiatan pertambangan mineral.

Sementara itu, dukungan masyarakat terhadap kelanjutan operasi PT GKPterus bermunculan, salah satunya dari organisasi masyarakat Kerukunan Keluarga Sehati (KKS) Desa Mosolo Raya. Ormas tersebut menyatakan sikap tegas bahwa PT GKP telah memberikan dampak nyata bagi perbaikan kehidupan masyarakat di sana . "Kami juga mengimbau pemerintah dan para pemangku
untuk terus mengutamakan kepentingan kesejahteraan masyarakat Wawonii secara luas yang membutuhkan lapangan pekerjaan,? tegas Ketua KKS, Asman.

Dukungan juga dilontarkan Aliansi Mahasiswa Masyarakat Wawonii Bersatu (AM2WB) yang mendeklarasikan dukungan kepada PT GKP atas kontribusi perusahaan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjaga stabilitas ekonomi lokal. "Kami meminta pemerintah memperhatikan nasib masyarakat Wawonii yang menginginkan lapangan pekerjaan. Kami berharap seluruh elemen masyarakat mendukung keberlanjutan operasional PT GKP," ujarKetua Forum AM2WB Sulvan.

TOKYO - Kamar-kamar dipenuhi penghuni lansia, tangan mereka keriput dan punggung membungkuk. Mereka berjalan perlahan di koridor, beberapa menggunakan alat bantu jalan. Pekerja membantu mereka mandi, makan, berjalan, dan minum obat.

Namun, ini bukan panti jompo ? ini penjara wanita terbesar di Jepang . Populasi di sini mencerminkan masyarakat lanjut usia di luar, dan masalah kesepian yang meluas yang menurut para penjaga sangat akut bagi beberapa narapidana lansia sehingga mereka lebih suka tetap dipenjara.

Merasa Kesepian dan Masih Berjuang Hidup, Banyak Manula Perempuan di Jepang Pilih Masuk Penjara

1. Rela Membayar Mahal untuk Masuk Penjara

"Bahkan ada orang yang mengatakan mereka akan membayar 20.000 atau 30.000 yen (USD130-190) per bulan (jika mereka bisa) untuk tinggal di sini selamanya," kata Takayoshi Shiranaga, seorang petugas di Penjara Wanita Tochigi yang terletak di utara Tokyo, selama kunjungan yang sangat langka yang diberikan kepada CNN pada bulan September.

Di dalam dinding penjara berwarna merah muda terang dan lorong-lorong yang anehnya tenang, CNN bertemu dengan Akiyo, seorang narapidana berusia 81 tahun dengan rambut abu-abu pendek dan tangan yang dipenuhi bintik-bintik penuaan. Dia menjalani hukuman karena mencuri makanan.

"Ada orang-orang yang sangat baik di penjara ini," kata Akiyo, yang oleh CNN diidentifikasi dengan nama samaran demi privasi. "Mungkin kehidupan ini adalah yang paling stabil bagi saya."

2. Mendapatkan Makanan dan Kesehatan Gratis

Para wanita di Tochigi tinggal di balik jeruji besi dan harus bekerja di pabrik-pabrik penjara, tetapi itu cocok untuk sebagian orang.

Di dalam penjara, mereka mendapatkan makanan rutin, layanan kesehatan gratis, dan perawatan lansia ? bersama dengan persahabatan yang tidak mereka dapatkan di luar penjara.

Seorang narapidana, Yoko, 51 tahun, telah dipenjara atas tuduhan narkoba sebanyak lima kali selama 25 tahun terakhir. Setiap kali ia kembali, populasi penjara tampaknya bertambah tua, katanya.

?(Beberapa orang) melakukan hal-hal buruk dengan sengaja dan tertangkap sehingga mereka dapat kembali ke penjara, jika mereka kehabisan uang,? kata Yoko, yang diidentifikasi oleh CNN dengan nama samaran demi alasan privasi.

3. Beban Keterasingan dan Kemiskinan

Akiyo sangat memahami beban keterasingan dan kemiskinan. Ini adalah masa hukumannya yang kedua di penjara, setelah sebelumnya dipenjara di usia 60-an karena mencuri makanan.

?Jika saya stabil secara finansial dan memiliki gaya hidup yang nyaman, saya pasti tidak akan melakukannya,? katanya.

Ketika ia melakukan pencurian keduanya, Akiyo hidup dari uang pensiun yang ?sangat kecil? yang hanya dibayarkan setiap dua bulan. Dengan sisa kurang dari $40 dan dua minggu hingga pembayaran berikutnya, "Saya membuat keputusan yang buruk dan mencuri di toko, mengira itu akan menjadi masalah kecil," katanya. Hukuman sebelumnya membuatnya dipenjara.

Jakarta - Dalam melahirkan sarjana-sarjana hukum yang lebih mengedepankan restorative justice dalam menyelesaikan sebuah perkara pidana, Fakultas hukum Universitas Kristen Indonesia (UKI) juga turut memberikan materi kuliah dari sisi pendekatan bagaimana hukum secara adat budaya Indonesia juga bisa dijadikan acuan.

Menurut Dekan FH UKI DR. Hendri Jayadi Pandiangan SH. MH kedepannya para mahasiswa/i dari Fakultas Hukum juga diajarkan agar sebuah tindak pidana diselesaikan tidak selalu melalui sebuah teori pembalasan atau penghukuman karena kesalahan seseorang tetapi lebih kearah rehabilitatif dan restorative yang melibatkan pendekatan kekeluargaan.

"Indonesia yang terdiri dari berbagai macam suku bangsa, penyelesaian hukum tentunya harus mengacu kepada kearifan lokal dan adat budaya setempat. Pendekatan restorative justice atau penyelesaian perkara pidana melalui pendekatan kepada korban, pelaku dan pihak terkait, tentu harus dikedepankan bingkai hukumnya secara adat budaya setempat,' ungkap Hendri Jayadi disela-sela peluncuran buku dengan judul 'Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Melalui Restorative Justice Dalam Bingkai Hukum dan Adat Budaya Indonesia' pada Sabtu (18/1).

Banyaknya suku bangsa di Indonesia seperti Jawa, Sunda, Medan, Palembang, Manado, Makassar serta berbagai suku bangsa lainnya di Indonesia lanjut Hendri Jayadi, perspektif hukum adat untuk menyelesaikan tindak pidana tidak bisa diabaikan begitu saja.

Penerapan restorative justice secara efektif di Indonesia lanjut Hendri tentu harus melibatkan banyak pihak. Adapun para pihak yang dilibatkan untuk menyelesaikan perkara pidana secara kekeluargaan tentu harus melibatkan korban, pelaku, keluarga pelaku, keluarga korban, institusi, masyarakat adat setempat serta tokoh adat setempat untuk memusyawarahkan sebuah perkara.

Restorative justice itu sendiri di Indonesia menurut Hendri adalah sebuah alternatif penyelesaian hukum dan tidak semua tindak pidana bisa diselesaikan melalui restorative justice.

Adapun restoratif justice itu sendiri lanjut Hendri ada diluar konteks hukum acara tetapi diakui oleh negara mengingat pada penyelidikan ada perkab, di Kejaksaan Agung ada peraturan Jaksa Agung dan di Mahkamah Agung ada perma.

Untuk mewujudkan restorative justice di Indonesia bisa dikedepankan diberbagai provinsi pada Indonesia emas di tahun 2025, Hendri menambahkan bahwa hal tersebut harus didukung oleh penerapan kepastian hukum.

Hal senada juga disampaikan Ketua program doktor hukum dari Universitas Borobudur Jakarta - Prof. Dr. Faisal Santiago SH MH yang mengatakan bahwa restorative justice masih hidup dimasyarakat Indonesia kendati mulai ditinggalkan seperti misalnya hukum waris.

"Dulu hukum adat yang menjembatani sebelum adanya Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), namun sayangnya para hakim yang memutuskan sebuah perkara pidana kurang memahami kearifan lokal," jelas Faisal.

Restorative justice bagi Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Jakarta - Prof.Dr. Farhana SH MH M.Pd diakui sebagai pendekatan yang lebih efektif dalam membantu korban dan mencegah kejahatan sehingga mengurangi kepadatan penjara yang sudah melebihi kapasitas.

"Ada pendapat yang menyatakan bahwa restorative justice itu sebagai sebuah teori. Teori ini juga memaparkan bahwa memberi ruang bagi pelaku dan korban untuk saling berkomunikasi dan melakukan pendekatan maka keadilan bisa dicapai dengan cara seperti ini," tutup Farhana.

Adapun para pembicara yang turut hadir dalam peluncuran buku tersebut antara lain dihadiri oleh Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Dr.rer.pol.led Veda Sitepu. S.S MA, Wadek FH UKI Dr. Tomson Situmeang SH.MH, Kaprodi FH UKI Dr. Rr Ani Wijayanti SH M.Hum dan sebagai moderator dalam kegiatan itu Edward. L.Panjaitan SH.LLM.

JAKARTA - Pencegahan ke luar negeri terhadap eks Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri telah berakhir pada 25 Desember 2024. Pencegahan tersebut berakhir setelah sempat diperpanjang.

Plt Direktur Jenderal Imigrasi, Saffar M. Godam menyatakan, berdasarkan aturan Keimigrasian, pecegahan hanya bisa diperpanjang satu kali.

"Aturan keimigrasian dapat diperpanjang 1 kali enam bulan, artinya dua kali enam bulan (masa pencegahan)," kata Godam saat ditemui di kawasan Gelora Bung Karno, Minggu (19/1/2025).

Menurut Godam, masa perpanjangan pencegahan bisa diperpanjang dengan syarat yang bersangkutan dimasukkan ke dalam Daftar Pencarian Orang (DPO). "Ada mekanisme yang dimungkinkan untuk dapat dikenakan pencegahan selanjutnya, yaitu mekanisme DPO," ujarnya.

Kendati begitu, Godam mengaku belum ada komunikasi lebih lanjut dengan Polda Metro Jaya selaku pemohon terkait kelanjutan pencegahan Firli Bahuri.

Diberitakan sebelumnya, Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo memerintahkan jajarannya segera menuntaskan kasus dugaan pemerasan eks KPK Firli Bahuri terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL).

Menurut Sigit, kasus yang sudah berjalan selama lebih dari satu tahun dan belum ada penyelesaiannya itu sudah menjadi Pekerjaan Rumah (PR) untuk Korps Bhayangkara.

"Terkait dengan PR-PR yang harus dituntaskan ya tentunya kita minta untuk betul-betul bisa dituntaskan seperti tadi yang ditanyakan. Saya kira itu beberapa hal yang akan kita laksanakan ke depan," kata Sigit usai menerima audiensi pimpinan KPK di Gedung Rupatama Mabes Polri, Jakarta Selatan, Rabu, 8 Januari 2025.

Sigit tak merinci soal target penyelesaian kasus Firli Bahuri melainkan hanya menekankan kasus tersebut merupakan salah satu fokus dari pihaknya.

Pada kesempatan yang sama, Ketua KPK Setyo Budiyanto mengatakan hingga saat ini, pihaknya belum menerima laporan hasil koordinasi Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi (Korsup) KPK dengan Polda Metro Jaya dalam perbantuan kasus tersebut.

"Secara spesifik kami pimpinan belum mendapatkan laporan tentang hasil koordinasi itu seperti apa yang sudah dilakukan oleh kedeputian Korsup nanti mungkin akan kami cek kami minta penjelasannya detailnya seperti apa," katanya.

Setyo mengatakan, pihaknya bakal menanyakan ke Deputi Korsup terkait hasil koordinasi. Yang pasti, kata Setyo, pihaknya tetap berkomitmen dalam menengakkan hukum khususnya soal kasus dugaan korupsi. "Setelah itu pimpinan baru bisa mengambil langkah atau tindak lanjut (terkait koordinasi kasus Firli Bahuri)" ucapnya.

JAKARTA - Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi menyatakan sedang mendalami perihal viralnya video warga negara asing (WNA) yang menyelipkan Rp500 ribu agar lolos pemeriksaan data keimigrasian bandara.

"Kita sedang cek kebenarannya, apakah itu hoaks atau enggak," kata Plt Dirjen Imigrasi, Saffar M. Godam di kawasan Gelora Bung Karno, Jakarta, Minggu (19/1/2025).

Godam menjelaskan, pihaknya sudah memeriksa petugas terkait.

Berdasarkan pemeriksaan awal, video tersebut diambil di Bandara Internasional Soekarno-Hatta.



"Kan kita ngecek sisi sebelah kita dan kita akan mengecek juga ke sisi sebelah dia, yang sebelah dia belum ketemu," ujarnya.

Sekadar informasi, video WNA menyelipkan uang ratusan ribu ini viral di Instagram pada akun @majeliskopi08.

Dalam unggahan yang dimaksud, menayangkan WNA yang diduga asal China yang menyelipkan uang dengan nominal Rp100 ribu sebanyak lima lembar.

Diduga, uang senilai Rp500 ribu guna memuluskan langkahnya melewati pengecekan data keimigrasian bandara.

TEL AVIV - Israel mengumumkan pembebasan 735 tahanan Palestina dengan imbalan pembebasan para sandera sebagai bagian dari perjanjian gencatan senjata dengan Hamas di Gaza. Gencatan senjata dimulai hari ini (19/1/2025) pukul 08.30 waktu setempat atau pukul 13.30 WIB.

Kementerian Kehakiman Israel mengumumkan pada hari Sabtu bahwa 735 tahanan Palestina akan dibebaskan sebagai imbalan atas gelombang pertama pembebasan sandera Israel.

Otoritas Penyiaran Israel (KAN) mengungkapkan bahwa Israel dipaksa untuk membebaskan sederet tokoh penting Palestina di antara 735 tahanan tersebut.

Di antara mereka yang akan dibebaskan adalah Zakaria Zubeidi, mantan komandan Brigade Martir al-Aqsa, sayap bersenjata Gerakan Pembebasan Nasional Palestina (Fatah).

Kementerian tersebut sebelumnya menerbitkan nama-nama 95 tahanan Palestina yang akan dibebaskan hari ini. Menurut situs web Akka, mengutip Channel 12, orang-orang Palestina berikut ini juga akan dibebaskan pada tahap pertama:

?Zakaria Zubeidi, mantan komandan Brigade Martir al-Aqsa, sayap bersenjata Fatah.

?Ashraf Zughayer, seorang pemimpin Hamas yang dituduh membantu serangan terhadap Jalur 4 di Jalan Allenby di Tel Aviv pada September 2002, yang mengakibatkan enam warga Israel tewas dan 84 orang cedera.

?Ahmed Barghouti, mantan komandan sayap militer Fatah di wilayah Ramallah, yang dijatuhi hukuman 13 hukuman seumur hidup karena membunuh 12 warga Israel pada tahun 2016.

?Iyad Jaradat, tokoh dari Gerakan Jihad Islam, salah satu tahanan yang melarikan diri dari Penjara Gilboa pada tahun 2021.

?Bilal Abu Ghanem, yang melakukan operasi penembakan di Yerusalem pada tahun 2015, menewaskan tiga warga Israel dan melukai 15 orang lainya.

?Ashraf Abu Srour, seorang tentara Otoritas Palestina yang membunuh seorang tentara Israel di Makam Rachel pada tahun 2002.

?Wael Qassem dan Wissam Abbasi, pemimpin sel Silwan yang berafiliasi dengan Hamas.

?Akram Hamed, seorang pemimpin terkemuka Brigade al-Aqsa, yang dituduh melakukan serangkaian operasi penembakan antara tahun 2002 hingga 2004.

?Thabet Mardawi, seorang pemimpin Gerakan Jihad Islam.

?Muhammad Kharboush, seorang pemimpin Brigade al-Qassam di Tulkarm.

Jumlah total tahanan Palestina yang akan dibebaskan adalah 1.904, termasuk 1.167 warga Gaza yang ditangkap selama perang yang tidak berpartisipasi dalam serangan 7 Oktober 2023.

Yedioth Ahronoth melaporkan bahwa perkiraan Israel menunjukkan bahwa 25 dari 33 sanderadi Gaza yang dijadwalkan akan dibebaskan pada tahap pertama masih hidup.

Qadura Fares, kepala Otoritas Palestina untuk Urusan Tahanan yang Dibebaskan, mengonfirmasi bahwa 296 orang dari tahanan Palestina tersebut menjalani hukuman yang panjang.

Jumlah tahanan yang akan dibebaskan terkait dengan kondisi tahanan Israel yang ditahan di Gaza. Gerakan Perlawanan Palestina; Hamas, belum mengungkapkan rincian ini karena kerusakan besar-besaran di Jalur Gaza.

Fares menyatakan bahwa pendudukan Israel bertekad untuk mendeportasi beberapa tahanan, yang menyebabkan penundaan pembebasan beberapa pemimpin pada tahap pertama.

Thaer Shreiteh, juru bicara Otoritas Urusan Tahanan Palestina, menunjukkan kesalahan dalam daftar tersebut, termasuk tahanan perempuan yang sebelumnya dibebaskan dan data yang hilang pada 10 tahanan. Shreiteh meminta mediator di Qatar dan Mesir untuk menangani pelanggaran Israel ini.

Media Israel melaporkan bahwa nama tiga tahanan perempuan yang ditahan di Gaza, yang akan dibebaskan pada gelombang pertama hari ini, akan diterima pada pukul 16.00 sore hari ini, waktu Yerusalem. Daftar sandera Israel yang ditahan di Gaza mencakup 33 sandera perempuan dan laki-laki.

KAN melaporkan bahwa lima tokoh penting Palestina tidak akan dibebaskan pada tahap pertama perjanjian tersebut.

Kesepakatan gencatan senjata kali terdiri dari tiga tahap, yang masing-masing berlangsung selama 42 hari.

Tahap pertama mencakup pembebasan 33 tahanan Israel yang ditahan di Gaza dengan imbalan ratusan tahanan Palestina.

Tahap kedua melibatkan pemulihan ketenangan yang berkelanjutan, lebih banyak pertukaran tahanan, dan penarikan penuh pasukan Israel dari Gaza.

Tahap ketiga berfokus pada rekonstruksi Jalur Gaza, pertukaran jenazah dan sisa-sisa jenazah, dan pembukaan semua penyeberangan untuk pergerakan orang dan barang.

GAZA - Seorang pemimpin senior Hamas mengungkapkan kepada Al-Mayadeen bahwa pembebasan tahanan yang ditahan Israel akan dilakukan secara bertahap, sebagai bagian dari perjanjian gencatan senjata.

Menurut sumber tersebut, pembebasan semua tahanan yang ditahan setelah 7 Oktober, termasuk pejuang Hizbullah, akan ditunda hingga tahap kedua.

Sumber tersebut mengonfirmasi tahap pertama perjanjian gencatan senjata akan melibatkan pembebasan tahanan yang dipenjara sebelum eskalasi 7 Oktober, yang dikenal sebagai "Banjir Al-Aqsa."

Selain itu, tahap pertama akan mencakup pembebasan wanita, anak-anak, dan warga sipil yang ditahan selama konflik baru-baru ini.

Tokoh senior Hamas tersebut juga mencatat pembebasan tahanan akan menjadi bagian dari persiapan yang lebih luas yang dilakukan di Kairo untuk melaksanakan perjanjian gencatan senjata.

Upaya ini dikoordinasikan oleh perwakilan Mesir, Qatar, Amerika Serikat (AS), Israel, dan Hamas, dengan fokus pada pertukaran tahanan, bantuan kemanusiaan, dan pemantauan potensi pelanggaran gencatan senjata.

Sumber tersebut juga menyoroti pada tahap pertama, 30 wanita dan anak-anak Palestina akan dibebaskan sebagai ganti setiap tahanan wanita dan anak yang ditahan Hamas.

Selain itu, 30 tahanan Palestina yang lanjut usia dan sakit akan dibebaskan sebagai ganti setiap tahanan Israel yang lanjut usia dan sakit (berusia 50 tahun ke atas).

Perlu dicatat bahwa selama agresinya terhadap Lebanon, Israel merilis video yang diklaimnya menunjukkan penangkapan para pejuang Hizbullah. Namun, gerakan perlawanan Lebanon belum mengonfirmasi atau membantah laporan ini.

Lebih jauh, sumber perlawanan Palestina sebelumnya telah mengungkapkan kepada Al-Mayadeen bahwa persiapan di Kairo sedang dilakukan untuk memulai pelaksanaan perjanjian gencatan senjata, dengan fokus pada pertukaran tahanan, upaya bantuan, dan pemantauan lapangan terhadap setiap pelanggaran gencatan senjata.

Perkembangan ini diharapkan akan terus berlanjut di bawah pengawasan ketat dari pihak-pihak internasional yang terlibat, memastikan komitmen terhadap ketentuan gencatan senjata dan kesejahteraan semua tahanan yang terlibat.

TEL AVIV - Pemerintah Israel, di bawah Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, telah resmi menyetujui gencatan senjata dan perjanjian pertukaran tahanan dengan Gaza, menurut laporan penyiar publik Israel.

Kesepakatan itu mendapat dukungan dari 24 menteri, dan 8 menteri menentangnya.

Pemerintah bersidang pada Jumat malam (17/1/2025) untuk membahas ketentuan gencatan senjata, setelah Kabinet Keamanan merekomendasikan persetujuan pada hari sebelumnya.

Kesepakatan itu menghadapi perlawanan keras dari mitra koalisi sayap kanan Netanyahu, yang mengemukakan kekhawatiran bahwa keberatan mereka dapat mengganggu stabilitas pemerintahannya.

Diyakini mediator dalam pembicaraan gencatan senjata memberikan tekanan signifikan pada Netanyahu untuk menyelesaikan persetujuan yang diperlukan pada hari Jumat, dengan perjanjian tersebut diharapkan mulai berlaku pada hari Minggu.

Sumber yang sama, yang dikutip Al-Jazeera Arabic Channel menyatakan Hamas telah menuntut masa tenang selama 48 jam sebelum penerapan perjanjian untuk memfasilitasi pemindahan tahanan Israel pada hari pertama pelaksanaan kesepakatan.

Media Israel melaporkan pembebasan gelombang pertama tahanan Israel dari Gaza dapat dimulai pada pukul 4 sore pada hari Minggu.

Setelah Kabinet Keamanan menyetujui perjanjian tersebut, Kementerian Kehakiman Israel merilis daftar 95 tahanan Palestina yang akan dibebaskan sebagai bagian dari pertukaran awal, dengan tiga tahanan wanita Israel akan dibebaskan dari Gaza.

Namun, Hamas menuduh Israel melakukan kekejaman yang mengerikan di Gaza bahkan setelah pengumuman gencatan senjata.

Hamas mengatakan tindakan Israel itu ditujukan untuk menyabotase perjanjian gencatan senjata.

Lebih dari 100 warga Palestina telah tewas dalam apa yang dianggap Hamas sebagai pembantaian Israel yang disengaja.

Hamas menyerukan peningkatan tekanan pada Netanyahu dan pemerintah sayap kanannya untuk menghentikan serangan biadab ini.

Upaya mediasi, yang dipimpin Qatar, Mesir, dan Amerika Serikat, berhasil mengamankan kesepakatan gencatan senjata, yang akan dimulai pada hari Minggu.

Pada tahap pertama perjanjian, yang berlangsung selama 42 hari, perlawanan Palestina akan membebaskan 33 tahanan Israel, hidup dan meninggal, sementara sekitar 2.000 tahanan Palestina, termasuk 300 yang menjalani hukuman seumur hidup, akan dibebaskan dari penjara Israel dan pusat penahanan militer.

JAKARTA - Pemerintah mewacanakan pembebasan mantan kelompok teroris Jemaah Islamiyah (JI) , Encep Nurjaman alias Riduan Isamuddin alias Hambali dari penjara militer Amerika Serikat (AS) di Teluk Guantanamo.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Indonesia, Yusril Ihza Mahendra mengatakan, Pemerintah tengah concern membebaskan Hambali dari penjara militer AS di Teluk Guantanamo, Kuba.

"Kita juga concern dengan seorang Warga Negara Indonesia (WNI) yang mungkin saya masih ingat namanya Hambali yang terlibat dalam kasus Bom Bali pada tahun 2002," kata Yusril, Jakarta Pusat, Jumat (17/1/2025) malam.

Yusril menuturkan, terdakwa Bom Bali itu pernah menjadi buron pada 2002. Namun, Hambali ditangkap oleh pemerintah Pakistan. Hambali ditahan di Guantanamo atas permintaan Pemerintahan AS. "Jadi bagaimanapun dia adalah WNI Hambali itu, dan kita ya berapa pun salah warga negara kita di luar negeri tetap kita harus berikan perhatian," terang Yusril.

"Jadi supaya masyarakat tahu bahwa kita tidak hanya mengurusi narapidana asing yang ada di Indonesia, tapi kita juga mengurusi WNI yang ada di luar negeri, termasuk Hambali itu barangkali tidak banyak orang Indonesia tahu kalau dia ditahan di Guantanamo," imbuhnya.

Yusril pun mengatakan, Hambali telah 23 tahun menjalani proses dan belum mendapat kepastian hukum di AS. Bila di Indonesia, kata dia, perkara Hambali telah usang.

Yusril menyampaikan, Pemerintah saat ini ada kebijakan untuk melakukan rekonsiliasi terhadap JI. Apalagi, JI telah mendeklarasikan diri untuk setia pada Pemerintah Indonesia dan menghentikan aktivitas terorisme. "Dan barangkali kami juga harus melaporkan hal ini kepada Presiden bagaimana baiknya kita menghadapi kasus seperti Hambali," katanya.

JAKARTA - Tim Hukum pasangan calon (paslon) Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara yang diusung Partai Perindo Jonius Taripar Parsaoran Hutabarat-Deni Lumbantoruan meyakini mampu membantah seluruh dalil yang dilayangkan pihak pemohon kepada Mahkamah Konstitusi (MK).

Keyakinan itu disampaikan salah satu tim kuasa hukum paslon, Tama S. Langkun usai memberikan keterangan sebagai pihak terkait dalam sidang lanjutan sengketa hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Tapanuli Utara 2024.

"Artinya apa yang didalilkan sudah kami bantah juga semua, dan bantahan itu tidak hanya bicara opini atau pandangan, tetapi juga dengan bukti-bukti," kata Tama di Gedung MK, Jakarta Pusat, Jumat (17/1/2025).

Kendati mengaku optimistis, Tama menegaskan pihaknya tentu tidak boleh mendahului apa yang akan menjadi putusan majelis hakim.

"Karena biar bagaimanapun kita serahkan semua kepada majelis Hakim, yang kemudian memutuskan perkara sengketa Pilkada Tapanuli Utara," ujarnya.

Dalam sidang lanjutan ini, Jonius Taripar Parsaoran Hutabarat dan Deni Lumbantoruan selaku pasangan calon Tapanuli Utara 2024, hadir langsung menyaksikan jalannya persidangan.

Senada dengan tim kuasa hukumnya, Joni juga menyerahkan sepenuhnya apa yang menjadi fakta persidangan ini untuk dapat diputuskan oleh Majelis Hakim MK.

"Kita melihat apa yang menjadi dalil, dan apa yang menjadi bukti sama kita, saya percaya saja bahwasannya ini Hakim Mahkamah memutuskan yang terbaik bagi kita," tutur Joni.

JAKARTA - Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara (USU) Ningrum Natasya Sirait menilai, perjanjian tertutup (exclusive dealing) tidak selalu memberikan dampak buruk kepada pelaku usaha. Ada kalanya perjanjian tersebut membawa dampak positif dan tak menimbulkan persaingan usaha tidak sehat.

"Tidak semua perjanjian tertutup memberikan dampak anti-persaingan," kata Ningrum Natasya, Jumat (17/1/2025).

Ningrum mengungkapkan, perjanjian tertutup itu dapat meningkatkan skala ekonomi dari masing-masing pihak sekaligus mengurangi unsur ketidakpastian dalam proses distribusi. Perjanjian tertutup juga mendorong efisiensi karena akan mengurangi biaya transaksi antara produsen-distributor.

"Transaksi dapat berupa biaya monitoring, observasi, dan lain sebagainya yang biasa dipakai pelaku usaha untuk menjaga stabilitas dalam proses distribusi," katanya.

Menurut Ningrum, dengan adanya perjanjian tertutup maka pelaku usaha dapat menjadi lebih efisien dengan mengurangi biaya tersebut. Ningrum menyebut, perjanjian tertutup juga akan meningkatkan kepastian dalam melaksanakan kegiatan usaha bagi para pelaku. Kemudian berkurangnya perilaku distributor dalam mengambil peluang arbitrage.

"Hal ini dapat terjadi ketika pelaku usaha yang menerima produk dalam jumlah yang besar, kemudian dijual ke pasar yang lain, sehingga mendapat keuntungan dari perbedaan harga jual pada pasar yang berbeda," katanya.

Ningrum mengakui bahwa memang dalam dalam UU No.5 tahun 1999 suatu perjanjian tertutup dengan sendirinya menjadi ilegal tanpa harus membuktikan dampak yang ditimbulkan.

Kendati, secara praktik Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) harus menerapkan pendekatan rule of reason guna membuktikan keberadaan dampak negatif dari suatu perjanjian tertutup.

"KPPU diminta jeli dalam menyelesaikan perkara apabila ditemukan kasus dugaan persaingan usaha tidak sehat berkaitan dengan perjanjian tertutup dimaksud," ujarnya.

Ningrum menjelaskan teori foreclosure kerap dipakai untuk menganalisis dampak dari perjanjian tertutup terhadap persaingan usaha yang sehat. Teori ini mengacu pada apakah adanya suatu perbuatan mencegah pesaing untuk dapat masuk ke dalam pasar yang kemudian menyingkirkan pesaing dalam pasar tersebut.

"Fokus utama teori ini untuk menilai apakah suatu tindakan pelaku usaha menyebabkan adanya hambatan dalam menciptakan persaingan usaha yang sehat," katanya.

Ningrum menambahkan, kalaupun hambatan yang timbul masih dikategorikan rendah atau masih ada kemungkinan pelaku usaha lain untuk masuk, maka hal itu bukan termasuk tindakan menghambat persaingan.

Menurut Ningrum, dengan pendekatan rule of reason, KPPU akan menilai apakah tindakan prinsipal tersebut mengakibatkan adanya hambatan akses pasar bagi pelaku usaha lain di tingkat distributor atau tidak.

Jika perjanjian distribusi tersebut menghasilkan efisiensi dari sisi distribusi produk dan tidak merugikan konsumen dalam hal harga, ketersediaan produk dan lain-lain, maka KPPU harus dapat menilai adanya dampak positif dari tindakan tersebut.

"KPPU sebaiknya tetap mengizinkan pelaku usaha melakukan perjanjian tertutup asalkan dapat membuktikan memberikan dampak positif yang lebih besar dibanding dampak negatif yang akan ditimbulkan," katanya.

Ningrum menyebut, penting bagi pelaku usaha yang akan membuat perjanjian tertutup dengan mitra bisnis untuk selalu memperhatikan dampak positif dan negatif dari kesepakatan tersebut. Semakin besar dampak positif dari suatu perjanjian tertutup tentu akan semakin membuka ruang bagi terciptanya efisiensi kegiatan usaha dengan tetap bersaing.

"Sebaliknya, apabila dampak negatif (anti-competitive effect) dari suatu perjanjian tertutup lebih besar, maka KPPU dapat saja membatalkan perjanjian tertutup tersebut setelah melalui serangkaian proses penyelidikan dan pemeriksaan," katanya.

JAKARTA - Kaca jendela kereta rel listrik (KRL) Commuter Line PLB 1062C TS 205 JR 46 relasi Manggarai-Bogor pecah dilempar batu oleh orang tak dikenal pada, Kamis (16/1/2025) jam 21.19 WIB. Pelemparan terjadi saat kereta hendak masuk Stasiun Universitas Pancasila, Jakarta Selatan KM 25+000.

"Akibat aksi vandalisme tersebut, satu kaca jendela ketiga dari depan KA PLB 1062C TS 205 JR 46 mengalami pecah. Tidak ada korban terluka. Namun, masinis dengan petugas terkait langsung berkoordinasi agar tidak terjadi keterlambatan," kata Public Relations Manager KAI Commuter (KCI) Leza Arlan, Jumat (17/1/2025).

Dia menambahkan, tim sarana Bogor kemudian melakukan tukar rangkaian dengan TS 205 JR 59 pada pukul 21.22 WIB, atau dua menit setelah laporan masuk.

"Alhasil rangkaian itu sudah siap di Jalur VII Stasiun Bogor. Petugas kita berusaha langsung bergerak cepat begitu menerima laporan, sehingga operasional kereta dapat berjalan kembali," ujarnya.



Leza menyayangkan aksi vandalisme berupa pelemparan ini tentu saja sangat kami sesalkan. Selain membahayakan pengguna Commuter Line, juga jelas merusak kereta yang notabene dibutuhkan masyarakat.

"KAI Commuter sangat mengecam aksi vandalisme ini, dan tentu saja akan menelusurinya untuk mengambil tindakan diperlukan agar hal seperti ini tak terulang lagi," ucapnya.

Leza membeberkan dari data KAI Commuter, sepanjang 2024 lalu tercatat 33 kasus vandalisme, di antaranya terdapat 22 kali kasus pelemparan kereta, yang berlangsung di wilayah Jabodetabek dan Merak.

Ia menekankan KAI Commuter terus berupaya melakukan pencegahan, termasuk melakukan sosialisasi dan edukasi agar tidak ada lagi pelemparan kereta.

"Sosialisasi dan edukasi ini kami lakukan rutin, dengan melibatkan komunitas-komunitas pecinta kereta, agar bisa mencegah vandalisme seperti ini. Sebab, aksi semacam ini bukan hanya merugikan KAI Commuter sebagai pengelola, tetapi juga merugikan masyarakat pengguna Commuter Line," ujarnya.

Lebih lanjut, Leza mengungkap berdasarkan kasus sebelumnya, pelaku pelemparan terjadi dilakukan oleh anak-anak dan juga orang dengan gangguan jiwa (ODGJ). Maka itu, dalam sosialisasi dan edukasi selama ini KAI Commuter berupaya berkunjung ke berbagai sekolah, terutama yang berada di sekitar jalur Commuter Line.

"Selain itu, tentu saja kami tetap melaporkannya kepada kepolisian agar dapat melakukan tindakan diperlukan. Di samping juga terus melakukan sosialisasi, edukasi, dan imbauan agar tidak melakukan aksi vandalisme tersebut," ujarnya.