JAKARTA - Masyarakat sipil Banten mengadukan dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) oleh pengembang Pantai Indah Kapuk (PIK) 2, Agung Sedayu Group dan pemerintah ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia ( Komnas HAM ). Aduan itu dibuat lantaran masyarakat Banten merasa dirugikan atas dampak proyek strategis nasional pembangunan PIK 2.

Mereka datang ke Kantor Komnas HAM pada pukul 09.30 WIB dan melakukan diskusi tertutup selama tiga jam. Kedatangan masyarakat Banten itu turut didampingi oleh Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Abraham Samad.

"Kehadiran kita bersama masyarakat sipil dan masyarakat Banten kita mendampingi, memfasilitasi rakyat Banten yang terdampak dengan proyek strategis nasional PIK 2," kata Abraham saat ditemui, Kamis (13/2/2025).



Dalam diskusi internal itu, Abraham menyebut rakyat Banten menyampaikan testimoni mereka yang merasa terintimidasi dan merasa hak asasi manusia dilanggar oleh pengembang yang turut difasilitasi oleh negara.

"Oleh karena itu dalam diskusi tadi kuat dugaan ada pelanggaran HAM yang dilakukan korporasi yang dilakukan Agung Sedayu Group dan difasilitasi oleh negara, itu tadi kesimpulan diskusi kami," tutur Abraham.

Salah satu bentuk intimidasi dan pelanggaran hak asasi manusia atas proyek itu misalnya hilangnya mata pencarian masyarakat. Bahkan masyarakat Banten juga terusir dari wilayah mereka.

"Sebelumnya belum pernah dilaporkan, inilah saatnya. Hilangnya pekerjaan mereka, mereka terusir dari wilayahnya, jadi mereka sudah merasa tidak berdaya lagi," katanya.

Abraham berharap Komans HAM nantinya tidak hanya memberikan rekomendasi kepada pemerintah untuk mencari jalan keluar atas masalah yang terjadi. Lebih dari itu, ia berharap agar Komnas HAM melakukan penyelidikan untuk menguak dugaan pelanggaran HAM yang dilaporkan.

"Kami meminta tadi ke Komnas HAM bahwa sebaiknya nanti bukan hanya memberikan rekomendasi kepada pemerintah tapi harus melakukan penyelidikan pro justicia terhadap dugaan pelanggaran HAM yang tejradi di proyek strategis nasional PIK 2," tutupnya.

JAKARTA - Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan ( Imipas ) Agus Andrianto menyampaikan, kementeriannya terkena pemangkasan sebesar Rp4,4 triliun. Hal itu sesuai Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dan Pelaksanaan APBN dan APBD.

"Berdasarkan arahan Kementerian Keuangan, Ditjen Anggaran, tanggal 10 Februari 2025, telah ditetapkan nilai efisiensi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan sejumlah Rp4.492.200.000.000," kata Agus saat rapat dengan Komisi XIII DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (13/2/2025).

Agus mengatakan pagu awal anggaran kementeriannya untuk Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp15.962.130.370.000. Dengan adanya efisiensi yang telah direkonstruksi tersebut, maka kini anggaran Kementerian Imipas yang bisa digunakan menjadi Rp11.469.930.370.000.

Walaupun anggarannya dipangkas, Agus memastikan efisiensi tidak akan terjadi pada belanja pegawai dan hanya akan menyentuh pada belanja barang operasional dan non operasional, serta belanja modal.

Selain itu, efisiensi anggaran juga dilakukan pada Direktorat Jenderal Imigrasi dan Direktorat Pemasyarakatan. Sedangkan tiga unit eselon satu lainnya yakni Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Ditemui setelah rapat, Agus memastikan anggaran untuk makanan para warga binaan tak terpangkas. Ia mengatakan, pihaknya tak mengurangi sedikitpun hak warga binaan.

"Nggak, nggak kita potong. Sudah. Kita hanya potong di belanja modal dan belanja barang. Tidak mengurangi sedikitpun hak para warga binaan," terang Agus.

JAKARTA - Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengungkapkan, DPR mengusulkan agar pemberian izin konsesi tambang tak melalui proses lelang bisa diatur dalam Revisi Undang-Undang Mineral dan Batu Bara (RUU Minerba).

Usulan itu, dilayangkan Baleg DPR saat membahas DIM RUU Minerba bersama Pemerintah yang diwakili Supratman pada Rabu (12/2/2025) malam.

"Menyangkut soal pemberian izin prioritas yang sebelumnya itu lewat semua mekanisme proses lelang. Sekarang, DPR meminta supaya ada skema prioritas tanpa lewat mekanisme lelang," kata Supratman usai rapat.

Adapu dasar pemberian izin kelola tambang tanpa dilakukan dengan mekanisme lelang, kata Supratman, agar pelaku usaha mikro, kecil, dan menegah (UMKM), dan juga koperasi bisa ikut.

"Karena kalau semuanya lelang, nanti pelaku usaha kecil menengah, mikro dan menengah, termasuk koperasi, pasti tidak akan bisa ikut dalam proses lelang," tutur Supratman.

Ia menegaskan, keberpihakan pada pelaku UMKM itu penting. Menurutnya, negara hadir bila pelaku UMKM dan koperasi bisa kelola tambang.

"Tetapi juga di samping itu juga memberi prioritas kepada lembaga keagamaan, sosial keagamaan, supaya baik lembaga keagamaan apapun itu, semua agama, itu dibuka ruang untuk itu di dalam undang-undang ini," katanya.

"Karena itu nanti skemanya bisa bermacam-macam. Mungkin lembaga keagamaannya bisa membentuk badan usaha, apakah itu bentuknya perseroan terbatas ataupun yang lain," imbuh Supratman.



Selain itu, Supratman menyampaikan, rapat pembahasan DIM RUU Minerba juga mempertimbangkan pemberian izin kelola tambang pada perguruan tinggi. Namun, ia menegaskan, hal ini masih belum diputuskan.

"Mungkin nanti pemerintah akan mengusulkan supaya skemanya tidak langsung diberikan kepada perguruan tinggi, tetapi lewat keputusan presiden ataupun keputusan menteri untuk memberikan kepada BUMN sebagai prioritas ataupun kepada badan usaha swasta tersendiri tertentu, supaya nanti keuntungan dari itu betul-betul digunakan hanya untuk kepentingan membantu dalam dunia pendidikan," terang Supratman.

JAKARTA - Kate Middleton diteriaki seperti serigala saat mengunjungi penjara wanita di HMP Styal, Cheshire. Kedatangan Putri Wales ini untuk bertemu tahanan wanita yang melahirkan di balik jeruji besi dan diberi tahu tentang kurangnya tunjangan anak yang ditawarkan di dunia luar.

Kate Middleton pun harus menahan teriakan para narapidana. "Kami butuh lebih banyak dana dan katakan yang sebenarnya," kata mereka. Siulan keras dan ejekan dari para narapidana yang mencondongkan tubuh ke luar jendela sel mereka pun terdengar keras.

Namun, dikutip independent, Putri Wales dengan tenang tersenyum anggun, melambaikan tangan dan menyapa kembali para narapidana yang berusaha keras untuk melihat sekilas tamu kerajaan mereka. Dalam kunjunannnya ke penjara itu, Putri Wales sebagai Pelindung Action for Children yang memerhatikan ibu dan bayi di dalam HMP Styal di Wilmslow.

Kate kemudian bertemu dengan para mantan narapidana dan mereka yang masih menjalani hukuman yang menerima bantuan dari badan amal Action for Children, yang diwakili oleh sang putri sebagai pelindung kerajaan.

"Senang sekali Anda juga memperhatikan kesejahteraan sang ibu. Hal terbaik bagi bayi adalah memiliki seorang ibu yang kebutuhan emosional dan kesejahteraannya juga terpenuhi," tutur Kate.

Istri Pangeran William ini juga berbincang dengan dua mantan narapidana yang hanya diidentifikasi dengan nama depan mereka ? Sam, yang meninggalkan penjara enam minggu lalu bersama putranya yang masih balita setelah menjalani hukuman 14 bulan karena pelanggaran yang tidak diungkapkan dan Donna, yang sedang hamil 30 minggu ketika dia memulai hukuman 11 bulan dan melahirkan seorang putri di penjara.

Sam memberi tahu Kate bahwa hanya dengan dikirim ke penjara dia menerima "begitu banyak" bantuan, sesuatu yang tidak mungkin tersedia di komunitas lokalnya.

"Tidak perlu hal seperti ini untuk mendapatkan akses ke hal seperti ini," kata Kate.

Sam pun menceritakn tentang apa yang dirasakannya. "Saya baru saja pergi enam minggu lalu dan saya baru saja memulai semuanya lagi. Memikirkan pekerjaan, tempat penitipan anak. Saya sudah mengatakan berkali-kali bahwa saya hanya berharap bisa mengambil tempat penitipan anak (penjara) ini dan menempatkannya di kota asal saya," tutur Sam.

"Itu tempat penitipan anak terbaik. Anak saya langsung berlari ke petugas tempat penitipan anak dan mengenalinya saat itu," ujarnya lagi.

Ketika Kate berbincang dengan staf dari unit ibu dan bayi, dia bertanya tentang dampaknya terhadap tindak pidana berulang, yang menyatakan bahwa itu "besar sekali" dan diberi tahu bahwa tingkat tindak pidana berulang normal untuk wanita adalah sekitar 70 persen tetapi ini berkurang menjadi hanya 12 persen bagi mereka yang menerima dukungan orang tua.

?Kami berdua adalah ibu baru dan begini, kami tidak memulai dengan cara terbaik, tetapi keadaan kami sekarang luar biasa. Kami mendapatkan hasil maksimal yang kami bisa. Kami membuat keputusan yang konyol dan berakhir di posisi ini, tetapi Anda tidak dapat memutar balik waktu. Jadi, kami bertahan di sini dan mendapatkan hasil maksimal semampu kami," kata Sam.

?Ada begitu banyak hal yang telah kami lakukan yang tidak akan pernah bisa saya dapatkan jika ini tidak terjadi,? ujar dia.

Acara tersebut merupakan keterlibatan publik kelima Kate hanya dalam waktu dua minggu saat ia melanjutkan kembali tugas resminya secara bertahap sejak menyelesaikan perawatan kankernya.

JAKARTA - Revisi UU Kejaksaan dan KUHAP dinilai sebagai bukti ketidakpastian hukum di Indonesia. Hal itu dikhawatirkan membuat penegakan hukum semakin kacau.

"Kasus pagar laut Tangerang dan kasus timah adalah dua contoh ketidakpastian hukum yang disebabkan oleh kewenangan berlebih jaksa," kata Pendiri Haidar Alwi Institute (HAI), R Haidar Alwi, Kamis (13/2/2025).

Haidar menjelaskan, kasus pagar laut Tangerang setidaknya ditangani oleh tiga lembaga penegak hukum. Mulai dari Polri, KPK, hingga Kejaksaan. Polri mengusut dugaan pidana umumnya, sedangkan KPK dan Kejaksaan sama-sama mengusut dugaan pidana korupsinya.

"Antara KPK dan Kejaksaan dua lembaga penegak hukum menangani satu kasus korupsi jelas tidak efisien dan menyebabkan ketidakpastian hukum," ucapnya.

Untuk menghindari hal-hal seperti itulah mengapa KUHAP yang berlaku saat ini mengatur pemisahan fungsi kewenangan lembaga penegak hukum. Polri dan PPNS sebagai penyidik, jaksa sebagai penuntut umum dan hakim sebagai pengadil.

Sedangkan KPK sebagai lembaga ad-hoc yang diberi tugas khusus dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dengan gabungan fungsi penyidikan sekaligus penuntutan.

"Namun kewenangan jaksa sebagai penyidik tindak pidana tertentu dalam UU Kejaksaan telah mengganggu keteraturan penegakan hukum tersebut. Padahal tindak pidana tertentu bukan hanya korupsi. Kini jaksa terkesan lebih daripada KPK hingga menutupi fungsi utamanya sebagai penuntut umum," jelasnya.

Selain itu, ketidakpastian hukum akibat kewenangan berlebih jaksa juga tercermin dari kasus timah. Kasus timah disebut-sebut sebagai kasus korupsi terbesar di Indonesia bertolak-belakang dengan vonis hakim.

"Dampaknya bukan hanya merugikan pelaku dan keluarga karena terlanjur mendapatkan predikat koruptor terbesar, tapi juga merugikan hakim karena dicap pro koruptor. Padahal itu terjadi karena kegagalan jaksa membuktikan tuntutan dan dakwaannya di pengadilan," ujarnya.

Awalnya Kejaksaan Agung mengumumkan kerugian negara sebesar Rp271 triliun. Kemudian diralat menjadi Rp300 triliun. Angkanya diperoleh Kejaksaan Agung dari hasil audit BPKP dan perhitungan ahli.

Sebanyak Rp271 triliun di antaranya diklaim sebagai kerugian ekologis. Sisanya Rp29 triliun sebagai kerugian keuangan. Akan tetapi, berdasarkan vonis hakim soal uang penggantinya, uang korupsi kasus timah yang diterima 17 Terdakwa tidak sampai Rp15 triliun. Artinya terdapat selisih sekitar Rp285 triliun dari dakwaan Jaksa.

"Harusnya kan audit kerugian negara itu dihitung dan diumumkan oleh BPK bukan BPKP. Lalu, dilampirkan sebagai alat bukti. Tapi ini tidak. Alias Goib. Korupsi itu kerugian negaranya harus actual loss (nyata), bukan potential loss (perkiraan)," paparnya.

Menurutnya, hal itu terjadi karena jaksa bertindak sebelum jelas dan nyata kerugian negara berdasarkan hasil audit BPK. Jaksa melakukan penyelidikan, penyidikan, hingga tentukan auditor sendiri ternyata keliru dan mereka tuntut sendiri.

Berbeda jika lidik dan sidik dilakukan kepolisian karena jaksa dapat mengoreksinya. Atau jika sidik, lidik dan tuntut oleh KPK karena penyidiknya terdiri dari gabungan polisi, jaksa dan PPNS.

"Jadi, kewenangan berlebih jaksa telah terbukti mengabaikan checks and balances, menimbulkan ketidakpastian hukum, menyebabkan kegaduhan dan caruk-maruk penegakan hukum,".

Kalau kewenangan berlebih jaksa atas nama asas dominus litis pada akhirnya dilegalisasi melalui Revisi UU Kejaksaan dan KUHAP, dirinya khawatir akan terjadi kekacauan hukum yang lebih kusut lagi.

"Sudah semrawut masih mau diawut-awut jadinya makin kusut. Dan ini tidak sesuai dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto mengenai transformasi hukum," katanya.

JAKARTA - Pakar Hukum Suparji Ahmad menganggap bahwa dengan konsep KUHAP (UU Nomor 8 Tahun 1981) yang menganut prinsip deferensial fungsional, setelah 43 tahun berlaku baru terasa saat ini Aparat Penegak Hukum (APH) terkotak-kotak dalam kinerjanya. Hal itu, kata Suparji, tidak mencerminkan sistem peradilan pidana terpadu (integrated criminal justice system) yang diharapkan.

Akibatnya, lanjut dia, tidak tercapai apa yang diharapkan karena terganggunya sinkronisasi dan harmonisasi kinerja APH. ?Contohnya, dan ini hanya contoh teoris saja, apabila terjadi rekayasa berkas perkara dalam proses penyidikan, maka Jaksa tidak bakal tahu karena menurut KUHAP, Jaksa hanya membaca apa yang ada di berkas perkara. Seandainya itu benar-benar terjadi maka yang dirugikan adalah para pencari keadilan,? ujar Suparji, Rabu (12/2/2025).

Suparji mengatakan, sebenarnya kejaksaan tidak akan pernah memperluas kewenangan atau bahkan mengambil kewenangan lembaga lain. Namun hal yang harus didorong adalah perubahan paradigma dalam mekanisme kerja antara Penyidik dan Jaksa.

?Jika dulunya antara penyidik dan jaksa bekerja secara terpisah, menjadi penyidik dan jaksa bekerja bersama-sama dalam menegakkan hukum pidana,? jelasnya.

Kondisi kerja yang kolaboratif antara Penyidik dan Jaksa inilah, menurut Suparji yang harus diatur secara jelas dalam KUHAP mendatang. Menurutnya, penyidik dan jaksa adalah lembaga yang ada dalam satu rumpun eksekutif, sehingga organ kelengkapan di dalamnya tidak boleh terkotak-kotak.

?Jadi dalam sistem peradilan pidana nantinya yang melakukan kontrol atas kerja penyidik dan jaksa adalah hakim (pengadilan) sebagai pemegang kekuasaan yudikatif,? kata Suparji.

Konsep mekanisme kerja yang kolaboratif, menurut Suparji, cocok bagi bangsa Indonesia. Hal ini karena Indonesia berpaham integralistik. Artinya, lanjut dia, bisa bekerja bersama-sama secara gotong royong.

?Konsep deferensiasi fungsional sebagaimana dianut KUHAP yang saat ini berlaku disusun berdasarkan paham individualistik ala barat, yang tidak cocok bagi kita sebenarnya,? tuturnya.

Bahkan, lanjut Suparji, yang menjadi ironi sistem peradilan di barat, contohnya Amerika Serikat atau Belanda atau bahkan Korea Selatan, mengusung konsep kebersamaan kerja antara penyidik dan jaksa.

?Jadi pada kenyataannya mereka yang berpaham individualistik malah lebih integral dalam membuat dan mengatur hubungan kerja antara penyidik dan jaksa dalam sistem peradilan pidana mereka,? pungkasnya.

JAKARTA - Presiden RI Prabowo Subianto dan Presiden Turki Recep Tayyib Erdogan sepakat untuk saling memperkuat kerja sama pertahanan dan keamanan.

Hal tersebut disampaikan Prabowo usai melakukan pertemuan bilateral dengan Erdogan dan delegasi baik dari Indonesia maupun dari Turki di Istana Kepresidenan Bogor, Rabu (12/2/2025).

"Indonesia dan Turki akan memperkuat kerja sama pertahanan dan keamanan. Termasuk pendidikan dan latihan bagi personel angkatan bersenjata kita, kerja sama intelijen, dan kontra terorisme," kata Prabowo dalam pernyataannya.

"Kami sepakat untuk juga tingkatkan produksi bersama dan kerja sama di industri pertahanan," sambungnya.



Prabowo menyebut bahwa kerja sama industri pertahanan Indonesia dan Turki berjalan dengan sangat baik.

Selain itu, Prabowo juga mengaku telah menemui para pimpinan perusahaan-perusahaan industri pertahanan Turki pada bulan Desember yang lalu di Istanbul.

"Terima kasih bantuan dari Presiden Erdogan yang membantu pertolongan tersebut. Dan kerjasama di bidang industri pertahanan akan maju dengan sangat baik," kata Prabowo.

Dalam pertemuan bilateral, Prabowo juga meminta kepada Erdogan untuk memberikan dukungan untuk joint venture dengan beberapa perusahaan Turki.

'Kami juga mohon dukungan yang mulia karena kami ingin mempunyai joint venture dengan beberapa perusahaan Turki," kata Prabowo.

"Dan kita ingin joint production bersama industri pertahanan. Kemudian kita juga sudah punya kerjasama yang baik dengan banyak perusahaan Turki, yang ternama Roketsan, Aselsan, Havelsan juga dengan Baykar. Dan kita ingin serius untuk ikut serta dalam program-program yang sedang dilaksanakan bersama Turki," tandasnya.

JAKARTA - Saksi dan korban yang menerima perlindungan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban ( LPSK ) terancam kehilangan haknya. Hal ini menyusul adanya efisiensi anggaran yang dilakukan oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto-Wapres Gibran Rakabuming Raka.

"Kemungkinan besar memang ada beberapa saksi dan korban yang akan kami hentikan perlindungannya dengan berbagai pertimbangan," kata Wakil Ketua LPSK Susilaningtyas kepada wartawan, Rabu (12/2/2025).

Meski demikian, Susi memastikan LPSK selektif dalam menyaring siapa-siapa saja yang tidak lagi membutuhkan perlindungan. Misalnya saja, mereka yang mendapatkan perlindungan fisik menjadi prioritas utama LPSK.



"Tapi itu kami selektif karena banyak kasus yang perlu perlindungan fisik yang enggak mungkin pihak lain, ada beberapa hal lain misalnya kasus yang terpaksa kami hentikan karena enggak ada anggarannya," tuturnya.

Susi menyebut efisiensi anggaran ini memang membuat perlindungan yang diberikan LPSK tidak maksimal. Misalnya saja, bantuan psikososial terhadap saksi dan korban dihilangkan selama adanya efisiensi panggaran.

Meski demikian LPSK dipastikan bakal melaksanakan tugas dan wewenang yang berlaku. LPSK juga menegaskan tidak akan menolak saksi dan krban yang memang datang untuk memohon perlindungan.

"Kami akan melakukan perlindungan melaksankana tugas dan wewenang, sampai sejauh itu kami berharap ini bisa dipulihkan kondisi ini, supaya saksi dan korban bisa dilindungi secara maksimal," tutupnya.

Sebagai informasi, LPSK pada 2025 mendapat anggaran Rp229 miliar, lebih kecil berkurang dari tahun sebelumnya yang mendapatkan anggaran Rp279 miliar. Sementara, anggaran LPSK setelah ada efisiensi anggaran menjadi Rp88 miliar. Artinya ada efisiensi anggaran LSPK sebesar 62%.

JAKARTA - Pengusutan dugaan kasus korupsi yang melibatkan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto harus berjalan profesional. Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) harus membuktikan tidak pandang bulu dalam penegakan hukum, termasuk Hasto Kristiyanto. Mengingat, setiap orang sama di mata hukum.

"Tentu dukungan KPK terkait bahwa hukum itu, atau masyarakat itu, atau hukum, tidak mendiskriminasi orang atau warga negara terkait dengan kasus yang terlibat. Artinya warga negara itu sama di mata hukum siapapun orangnya," kata Guru Besar Universitas Andalas Asrinaldi, Selasa (11/2/2025).

Dengan tak pandang bulu, menurut Asrinaldi, KPK dapat menghilangkan anggapan negatif masyarakat soal penegakan hukum di Indonesia. "Jangan sampai orang beranggapan, karena orang berkuasa kemudian hukum bisa dipermainkan, hukum bisa memilah-milah mana yang harus dihukum tergantung pada kekuasaan," ujarnya.

Oleh karenanya, Asrinaldi menegaskan, keresahan publik itu harus dijawab KPK dengan menindak tegas dan tak menghiraukan intervensi politik dari manapun. "Nah ini kan yang dihindari mestinya. Dan publik harus dijawab keresahannya dengan urusan perkaran ini," tuturnya.

SURABAYA - Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya melalui tim Bidang Intelijen dan Pengawasan Keimigrasian menggelar sosialisasi Aplikasi Pelaporan Orang Asing (APOA). Kegiatan pada Selasa (11/2/2025) ini diikuti 49 hotel dari berbagai wilayah seperti Surabaya, Sidoarjo hingga Malang.

Kegiatan ini untuk meningkatkan pemahaman serta kepatuhan pengelola akomodasi dalam melaporkan keberadaan warga negara asing (WNA) sesuai dengan regulasi keimigrasian. Kepala Kantor Imigrasi Surabaya, Agus Winarto, menekankan penggunaan APOA akan mempermudah, mempercepat, dan meningkatkan transparansi dalam pelaporan orang asing.

"Dengan sistem yang lebih terstruktur ini, diharapkan pengawasan keimigrasian di Surabaya semakin efektif, mendukung keamanan, dan menciptakan ketertiban," katanya.

Imigrasi Surabaya juga menjelaskan terkait kewajiban yang harus dilakukan oleh pemilik tempat penginapan atau hotel. "Jadi berdasarkan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian pemilik tempat penginapan mempunyai kewajiban untuk melaporkan keberadaan Orang Asing," jelasnya.

Adapun demikian, melalui adanya sosialisasi ini, Agus berharap seluruh pengelola hotel dapat lebih aktif dalam melaporkan tamu asing yang menginap. "Hal ini untuk menciptakan sistem pengawasan yang lebih efektif serta mendukung keamanan dan ketertiban di wilayah Surabaya," sambungnya.

Acara ini sebagai bentuk mewujudkan visi dan misi Asta Cita dalam pelayanan keimigrasian dengan memanfaatkan teknologi dan tetap mengedepankan HAM. "Perlu ditekankan kembali dalam pengawasan keimigrasian untuk lebih efektif, efisien, humanis dan tepat sasaran untuk mewujudkan kepastian hukum," paparnya.

Kegiatan sosialisasi ini mendapat respons positif dari para peserta. Mereka mengakui pentingnya penerapan APOA dalam mendukung sistem pengawasan keimigrasian yang lebih baik. "Dengan adanya kerja sama yang erat antara imigrasi dan pengelola akomodasi, diharapkan pengawasan terhadap keberadaan orang asing di Surabaya semakin optimal," tandasnya.

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Hukum, Ham, Imigrasi dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra mengatakan, pemerintah dan Komisi I DPR telah bersepakat merancang Undang-Undang (RUU) Keamanan Laut . Kesepakatan diambil dalam rapat kerja Komisi I DPR bersama Yusril dan Wakil Menko Polkam Lodewijk F Paulus, Selasa (12/2/2025).

Yusril mengatakan, RUU Keamanan Laut sangat diperlukan sebagai payung hukum pengamanan di perairan Indonesia. Ia akan melapor ke Presiden Prabowo Subianto terkait hasil kesepakatan rapat merancang UU Keamanan Laut.

"Nanti setelah kami melapor ke Presiden, bahwa hari ini disepakati kedua Menko dan Komisi I akan menginisiasi draf RUU Keamanan Laut ini. Dan itu harus dimulai dengan perubahan terhadap prolegnas, memasukkan RUU Keamanan Laut sebagai prioritas pembahasan tahun 2024-2029," kata Yusril saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Selasa (11/2/2025).



Mantan Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) itu menyatakan bakal menyiapkan draf RUU Keamanan Laut dalam beberapa bulan. Dengan adanya draf RUU itu, ia meyakini, Komisi I DPR RI juga akan siap membahas.

"Kalau Bapak Presiden menyetujui dan memerintahkan kepada kami di Kemenko Kumham Imipas untuk men-draf RUU ini, insyaallah hanya dalam beberapa bulan, insyaallah sudah dapat dipersiapkan sebuah draf rancangan undang-undangnya untuk disepakati," tutur Yusril.

"Dan kalau pemerintah sudah mulai akan mengajukannya, saya kira Komisi I juga sudah siap membahas RUU ini. Karena memang dirasakan sangat penting, kita sebagai sebuah negara kepulauan terbesar di dunia ya tapi coast guard kita sangat lemah dibandingkan dengan negara-negara lain, dan itu menjadi perhatian kita bersama," katanya.

Sebelumnya, Pemerintah mengusulkan RUU untuk mengurai tumpang tindih lembaga dan regulasi terkait keamanan di laut. Usulan itu disampaikan Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra dalam rapat kerja (raker) bersama Komisi I DPR, Selasa (11/2/2025). Yusril mengatakan, RUU Keamanan Laut urgensi dilakukan.

"Urgensi Pembentukan RUU Keamanan Laut. urgensi tersebut dibutuhkan karena banyaknya regulasi lebih dari 20 peraturan perundangan, undang-undang dan peraturan pelaksananya," kata Yusril.

JAKARTA - Praktisi hukum Saor Siagian menyayangkan adanya keributan di ruang sidang pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada Kamis, 6 Februari 2025. Bahkan, ada pihak yang sampai nekat berdiri di meja sidang.

Saor menilai, keributan tersebut merupakan cerminan dari kondisi peradilan di Indonesia. Hal itu sebagaimana ia sampaikan dalam diskusi Rakyat Bersuara bertajuk 'Sidang Ricuh, Naik Meja, Hina Pengadilan? di iNews, Selasa (11/2/2025) malam.

"Inilah sesungguhnya wajah rusaknya wajah peradilan kita sekarang, apa yang terjadi di Pengadilan Negeri Jakarta Utara," kata Saor.

Kendati begitu, Saor tidak semata-mata menyalahkan pihak-pihak yang ribut itu. Menurutnya, majelis hakim juga memiliki peranan penting dalam menjaga kondusivitas jalannya sidang.

"Jadi kalau kita lihat misalnya ini sudah sidang keempat, bagaimana misalnya kearifan seorang hakim juga sangat menentukan bagaimana berjalannya sidang itu berlaku dengan baik," ujarnya.

"Artinya adalah kalau kita melihat di sini saya kira apa yang didengar di publik harus didalami sesungguhnya apa yang terjadi secara utuh di persidangan," sambungnya.

Sebelumnya, sidang kasus dugaan pencemaran nama baik dengan pelapor Hotman Paris Hutapea dan terdakwa Razman Nasution yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Kamis 6 Februari berakhir ricuh.

Kericuhan dipicu saat Majelis Hakim yang mengadili perkara tersebut memutuskan untuk menggelar sidang secara tertutup. Majelis Hakim saat itu mempertimbangkan alasan yang menyangkut asusila.

Razman Nasution lantas tak terima dengan keputusan Majelis Hakim. Razman meminta agar sidang dilanjutkan secara terbuka lantaran perkara itu berkaitan dengan pencemaran nama baik, bukan asusila.

Terlihat sempat terjadi perdebatan antara Razman dan Majelis Hakim. Pada akhirnya kondisi tersebut memaksa hakim untuk menskors sidang.

Setelah majelis hakim meninggalkan ruang sidang, Razman terlihat menghampiri Hotman Paris yang duduk di kursi saksi. Kondisi ini memantik petugas keamanan untuk melerai keduanya.