JAKARTA - Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ( PDIP ) Megawati Soekarnoputri bertemu Pangeran Abu Dhabi Sheikh Khaled bin Mohamed bin Zayed di Sea Palace, Abu Dhabi, Sabtu (15/2/2025). Dalam pertemuan itu, PDIP menggagas Pancasila Summit di Uni Emirat Arab (UEA).

Megawati didampingi putra-putrinya, Mohamad Rizki Pratama dan Puan Maharani. Turut hadir Kepala Badan Riset dan Analisis Kebijakan Pusat PDIP Andi Widjajanto serta Dubes RI untuk Tunisia Zuhairi Misrawi.

"Kami juga merencanakan untuk digelar Pancasila Summit di sini. Pancasila Summit di UAE," kata Zuhairi kepada wartawan di Abu Dhabi, Minggu (16/2/2025).



Megawati disebut setuju dengan gagasan Pancasila Summit di UEA. Zuhairi menyebut, selama kunjungan luar negeri Megawati di Roma, Italia dan Vatikan, isu Pancasila juga sering disuarakan.

"Dan Ibu juga setuju, Bu, nanti yang untuk BPIP ini bikin Pancasila Summit, karena dari acara kunjungan pertemuan dengan Paus Fransiskus, dengan Presiden Global Scholas Occurrentes di Vatikan, itu Paus juga menjelaskan Pancasila, maka perlu ada Pancasila Summit untuk bagaimana dunia ini semakin lebih damai, semakin lebih adil, dan UAE juga punya perhatian terhadap toleransi dan perdamaian," ucapnya.

Zuhairi menyebut gagasan Pancasila Summit menjadi penting bagi dunia jika terlaksana. Dia menyebut Presiden Pertama Sukarno dalam masanya selalu mengenalkan Pancasila kepada dunia.

"Ini kalau jadi, kalau ini, hasil pertemuan ini, langkah besar bagaimana Pancasila menggema kembali di forum-forum dunia sebagai Bung Karno dalam bidangnya di PBB, di Al-Azhar, di Tunisia, Bung Karno selalu mengenalkan Pancasila," ujarnya.

"Jadi ini semacam de javu, bagaimana Pancasila kembali hadir di panggung internasional, dan itulah sumbangsih Ibu Mega kepada dunia dalam bagaimana di balik hubungan Ibu Mega dengan keluarga besar Zayed Al Nahyan," katanya.

GAZA - Dinas Penjara Israel telah menerbitkan foto-foto tahanan Palestina yang dipaksa mengenakan kemeja bertuliskan, ?Kami tidak melupakan, dan kami tidak memaafkan?, sebelum mereka dibebaskan.

Mohamad Elmasry, profesor dalam program studi media di Institut Studi Pascasarjana Doha, menyebut foto-foto itu ?menakjubkan?.

Berbicara kepada Al Jazeera, ia mengatakan ini adalah ?metode lain? yang digunakan Israel untuk ?merendahkan martabat? warga Palestina.

Elmasry mencatat bahwa 333 warga Palestina yang dibebaskan hari ini ditangkap tanpa dakwaan apa pun.

?Mereka adalah orang-orang yang menurut pengakuan Israel sendiri tidak melakukan kejahatan. Dan ini terjadi pada ribuan warga Palestina yang saat ini berada di penjara [di bawah] penahanan administratif,? katanya, dilansir Al Jazeera.

Dia menambahkan bahwa terdokumentasi dengan baik bahwa banyak tahanan Palestina diperlakukan dengan buruk di dalam penjara Israel.

Al Jazeera melaporkan dari Amman, Yordania, karena telah dilarang di Israel dan Tepi Barat yang diduduki.

Setengah dari [tahanan Palestina] yang dibebaskan ke Tepi Barat dibawa ke rumah sakit.

Warga Palestina yang dibebaskan dari tahanan Israel berada dalam kondisi yang sangat buruk. Mereka berbicara tentang kekurangan gizi, kelaparan; selama 15 bulan terakhir mereka bahkan tidak diberi produk kebersihan. Mereka hanya diizinkan mandi setiap 10 hari selama satu menit sesuai perintah mantan Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Ben-Gvir.

Mereka berbicara tentang pemukulan, penganiayaan bahkan pada jam-jam terakhir pembebasan mereka ? mereka diberitahu untuk tidak berbicara kepada media, tidak merayakan pembebasan mereka dengan cara apa pun.

Mereka diancam akan dibunuh bahkan jika mereka kembali beraktivitas. Itulah sebabnya banyak dari mereka yang dibebaskan hari ini di Ramallah meminta maaf karena tidak berbicara kepada media. Mereka berbicara terbuka tentang pengawasan, tentang tidak diizinkannya berbicara.

Kesehatan mereka jelas memburuk karena perlakuan buruk selama berbulan-bulan.

Sementara itu, Sultan Barakat, seorang profesor dalam studi konflik dan kemanusiaan di Universitas Hamad Bin Khalifa milik Qatar Foundation, mengatakan negosiasi tentang tahap kedua perjanjian gencatan senjata Gaza antara Israel dan Hamas kemungkinan akan dimulai besok.

?Negosiasi tentang tahap kedua perjanjian gencatan senjata seharusnya dimulai sekitar hari ke-16 tahap pertama dan berakhir pada hari ke-30,? katanya. Gencatan senjata dimulai pada tanggal 19 Januari tahun ini, jadi 23 hari telah berlalu sejak dimulainya tahap pertama.

?Sekarang hal itu tidak mungkin terjadi karena kunjungan Netanyahu ke Washington dan proposal yang sangat delusi yang dibuat oleh Trump serta penundaan yang terkait dengannya.?

Barakat menyimpulkan bahwa setelah pertukaran tawanan-tahanan selesai hari ini, pembicaraan kemungkinan akan menyusul besok.

GAZA - Dinas Penjara Israel telah menerbitkan foto-foto tahanan Palestina yang dipaksa mengenakan kemeja bertuliskan, ?Kami tidak melupakan, dan kami tidak memaafkan?, sebelum mereka dibebaskan.

Mohamad Elmasry, profesor dalam program studi media di Institut Studi Pascasarjana Doha, menyebut foto-foto itu ?menakjubkan?.

Berbicara kepada Al Jazeera, ia mengatakan ini adalah ?metode lain? yang digunakan Israel untuk ?merendahkan martabat? warga Palestina.

Elmasry mencatat bahwa 333 warga Palestina yang dibebaskan hari ini ditangkap tanpa dakwaan apa pun.

?Mereka adalah orang-orang yang menurut pengakuan Israel sendiri tidak melakukan kejahatan. Dan ini terjadi pada ribuan warga Palestina yang saat ini berada di penjara [di bawah] penahanan administratif,? katanya, dilansir Al Jazeera.

Dia menambahkan bahwa terdokumentasi dengan baik bahwa banyak tahanan Palestina diperlakukan dengan buruk di dalam penjara Israel.

Al Jazeera melaporkan dari Amman, Yordania, karena telah dilarang di Israel dan Tepi Barat yang diduduki.

Setengah dari [tahanan Palestina] yang dibebaskan ke Tepi Barat dibawa ke rumah sakit.

Warga Palestina yang dibebaskan dari tahanan Israel berada dalam kondisi yang sangat buruk. Mereka berbicara tentang kekurangan gizi, kelaparan; selama 15 bulan terakhir mereka bahkan tidak diberi produk kebersihan. Mereka hanya diizinkan mandi setiap 10 hari selama satu menit sesuai perintah mantan Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Ben-Gvir.

GAZA - Gerakan Perlawanan Palestina Hamas mengumumkan nama tiga tahanan Israel yang rencananya akan dibebaskan pada hari Sabtu (15/2/2025) sebagai bagian dari tahap pertama perjanjian gencatan senjata di Jalur Gaza.

Menurut kelompok tersebut, Israel akan membebaskan 369 tahanan Palestina sebagai imbalannya.

Juru bicara Brigade Al-Qassam Hamas Abu Ubaidah mengatakan, "Sebagai bagian dari kesepakatan pertukaran tahanan Banjir Al-Aqsa, Brigade Al-Qassam telah memutuskan membebaskan Sasha Alexander Trubnov, Sagi Dekel Han, dan Yair Horn."

Sebelumnya, Brigade Al-Quds, sayap militer Gerakan Jihad Islam, mengumumkan mereka akan membebaskan tahanan Rusia-Israel Alexander Turbanov sebagai bagian dari gelombang keenam kesepakatan pertukaran.

Sementara itu, kantor Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengonfirmasi Israel telah menerima daftar tahanan dari Hamas melalui mediator Qatar dan Mesir.

Pihak berwenang Israel menyatakan daftar tersebut dianggap dapat diterima dan diterbitkan dengan persetujuan keluarga para tahanan.

Menurut surat kabar Israel Yedioth Ahronoth, Sagi Dekel Han, yang memegang kewarganegaraan Amerika, dan Yair Horn termasuk di antara mereka yang dibebaskan.

Surat kabar Maariv juga melaporkan Alexander Trubnov memegang kewarganegaraan Rusia, dengan mencatat Moskow sebelumnya telah menuntut pembebasannya.

Trubnov muncul dalam video November lalu di mana dia memperingatkan masyarakat Israel bahwa menghalangi makanan dan air memasuki daerah kantong itu, membuat "hidup lebih sulit" tidak hanya bagi warga Palestina tetapi juga bagi para tawanan.

"Saya ingin mengingatkan warga negara Israel: Ketika Anda makan atau minum, ingatlah kami, para tawanan. Kami tidak memiliki kesempatan untuk menikmati makanan dan air yang Anda konsumsi," ujar tawanan itu.

"Saya mendesak Anda untuk memikirkan kami setiap kali Anda menutup penyeberangan perbatasan untuk memberi tekanan pada warga di dalam Gaza. Ingatlah saat Anda membuat hidup mereka lebih sulit, Anda juga membuatnya lebih sulit bagi kami,? papar dia dalam video yang dirilis Brigade Saraya Al-Quds, sayap militer gerakan Jihad Islam Palestina (PIJ).

369 Tahanan Palestina Akan Dibebaskan

Kantor Media Tahanan Hamas mengonfirmasi Israel bermaksud membebaskan 369 tahanan Palestina pada hari Sabtu sebagai ganti tiga tahanan Israel.

Kantor tersebut merinci di antara mereka yang akan dibebaskan adalah 36 tahanan yang menjalani hukuman seumur hidup, bersama 333 tahanan dari Gaza yang ditangkap setelah 7 Oktober.

Pembebasan ini merupakan bagian dari tahap pertama perjanjian tersebut.

Hamas menegaskan kembali komitmennya melaksanakan perjanjian sebagaimana yang ditandatangani, termasuk mematuhi pertukaran tahanan yang dijadwalkan.

Awal pekan ini, Hamas telah menghentikan sementara pembebasan tahanan Israel, dengan alasan pelanggaran oleh Tel Aviv.

Kelompok itu bersikeras Israel harus mematuhi ketentuan kemanusiaan perjanjian tersebut secara retroaktif.

JAKARTA - Vadel Badjideh untuk pertama kalinya muncul di hadapan publik mengenakan baju tahanan oranye setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus asusila anak Nikita Mirzani, Lolly alias Laura Meizani.

Meski sudah berstatus tersangka kasus asusila yang dilaporkan Nikita Mirzani, Vadel Badjideh masih menunjukkan ekspresi santai. Penampilan TikToker tersebut mengenakan baju tahanan terungkap saat Polres Metro Jakarta Selatan menggelar konferensi pers pada Jumat (14/2/2025).

Vadel mengenakan baju tahanan oranye dengan nomor 203, sementara rambut gondrongnya tampak dikuncir. Ekspresi santainya ini pun menjadi sorotan selama konferensi pers digelar.


Foto/Ravie Mulia Wardani

Baca Juga: Vadel Badjideh Tersangka Kasus Asusila Anak Nikita Mirzani


Foto/Ravie Mulia Wardani

Pada kesempatan ini, Kanit PPA Polres Metro Jakarta Selatan Citra Ayu Civilia mengatakan bahwa pihaknya telah melakukan penahanan terhadap Vadel atas dugaan tindak pidana persetubuhan atau pencabulan serta aborsi yang tidak sesuai ketentuan.

"Kami dari unit PPA Polres Metro Jakarta Selatan telah berhasil melakukan penahanan terhadap tersangka tindak pidana persetubuhan atau pencabulan serta aborsi yang tidak sesuai ketentuan," kata Citra di Polres Metro Jakarta Selatan, Jumat (14/2/2025).

Lebih lanjut, modus operandi yang dilakukan oleh Vadel juga diungkapkan dalam konferensi tersebut. Berdasarkan hasil penyelidikan, pria berusia 20 tahun itu diduga menggunakan tipu muslihat dan relasi kuasa untuk mempengaruhi korban, yang merupakan anak dari Nikita, dalam sebuah hubungan asmara.


Foto/Ravie Mulia Wardani

"Untuk modus operandi yang dilakukan tersangka adalah relasi kuasa dan tipu daya. Barang bukti yang sudah kami amankan antara lain hasil visum, keterangan saksi, keterangan saksi ahli, serta handphone milik saksi," jelasnya.

Kasus ini terus bergulir, dan pihak kepolisian masih mendalami fakta-fakta lain yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Vadel.

JAKARTA - Perwakilan korban penipuan investasi bodong yang diwakili Melani Lubis selaku kuasa hukum menyampaikan terima kasih kepada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Ini berkaitan dengan langkah-langkah konkret dalam mendukung penyelesaian kasus penipuan investasi yang merugikan masyarakat.

Korban berharap agar proses hukum di pengadilan segera dipercepat sehingga mereka mendapatkan keadilan dan hak-haknya.

Melani menyebutkan pemerintah telah menunjukkan komitmen kuat dalam melindungi masyarakat dari praktik investasi ilegal. Kasus penipuan modus investasi bodong menjadi perhatian publik setelah ribuan korban melaporkan kerugian yang dialami akibat janji keuntungan tinggi yang tidak terbukti.

Berdasarkan fakta persidangan terungkap, modus operandi investasi bodong melibatkan pengumpulan dana dari masyarakat dengan skema investasi palsu yang menjanjikan keuntungan tetap dalam waktu singkat.

Namun, alih-alih memberikan keuntungan, para korban justru kehilangan seluruh dana yang mereka investasikan.

Dalam beberapa sidang terakhir, pihak kejaksaan telah membeberkan bukti-bukti yang menguatkan keterlibatan pelaku utama dalam penggelapan dana nasabah. Salah satu fakta yang mencuat adalah penggunaan dana nasabah untuk kepentingan pribadi pelaku, termasuk pembelian aset-aset mewah dan investasi lain.

Melani juga menekankan pentingnya sinergi antara aparat penegak hukum dan pemerintah dalam mempercepat proses hukum kasus tersebut.

"Kami berharap pengadilan segera memutuskan kasus ini dengan adil dan tegas, sehingga para korban mendapatkan kembali hak-haknya yang selama ini terenggut," katanya.

Korban meminta pemerintah terus memperketat regulasi terhadap investasi berbasis teknologi digital mengingat maraknya penipuan yang menyasar masyarakat dengan iming-iming keuntungan besar.

"Kami juga berharap pemerintah terus meningkatkan edukasi kepada masyarakat agar tidak mudah terjebak dalam investasi bodong seperti yang kami alami," ujar Melani.

Melani bersama korban lainnya tetap optimistis bahwa keadilan akan terwujud melalui proses hukum yang transparan dan adil.

PYONGYANG - Baru-baru ini, Korea Utara (Korut) mempromosikan adopsi Undang-Undang Pengasuhan Anak sebagai contoh model perlindungan hak asasi manusia (HAM) di komunitas internasional.

Surat kabar milik negara, Rodong Sinmun, menyatakan manfaat pengasuhan anak tersedia bahkan di daerah pegunungan terpencil.

Propaganda Pemimpin Korut Kim Jong-un itu dianggap jauh dari kenyataan. Bagaimana sebenarnya kondisi dunia pendidikan di Korea Utara?

Seo Bella, seorang mahasiswa universitas di Korea Selatan, mengatakan untuk benar-benar memahami situasi hak asasi manusia (HAM) di Korea Utara, harus memperhatikan pelanggaran HAM yang tersembunyi di balik propaganda yang terdistorsi tersebut.

Dia mengaku lahir dan hidup di Korea Utara sampai umur 15 tahun sebelum akhirnya memilih pindah dan menetap di Korea Selatan.

Seo Bella yang sudah 9 tahun tinggal di Korea Selatan ini ingin berbagi pelanggaran HAM yang dialaminya selama masa sekolah di Korea Utara.

"Selama tahun-tahun sekolah saya, rumah dan sekolah adalah seluruh dunia saya. Dunia yang luas namun sempit itu menyiksa saya setiap hari, seperti suara alarm yang disetel untuk berbunyi setiap 10 menit, terus-menerus mengingatkan saya akan ketidakberdayaan saya,?? ungkap Seo Bella dalam keterangannya kepada Kedutaan Besar Korea Selatan di Jakarta seperti dikirimkan kepada Sindonews pada Jumat (14/2/2025).

Dia bercerita, semua biaya manajemen sekolah di Korea Utara, seperti biaya pemeliharaan, perawatan fasilitas, dan gaji guru, dibebankan kepada siswa.

Jika siswa tidak dapat membayar biaya tersebut, mereka menghadapi hukuman fisik atau perundungan di dalam kelas.

Guru secara paksa mengumpulkan biaya ini dari siswa, dan mereka yang tidak bisa membayar mengalami rasa malu yang luar biasa.

JAKARTA - Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menegaskan tidak ada pembahasan mengenai isu perombakan atau reshuffle dalam silaturahmi Koalisi Indonesia Maju (KIM) dengan Presiden Prabowo Subianto di Hambalang, Bogor, pada hari ini.

"Enggak ada (pembahasan reshuffle). Prinsipnya beliau mengajak kepada seluruh komponen bangsa untuk bersatu membangun Republik ini. Demi untuk kemakmuran rakyat Indonesia," kata Supratman usai pertemuan, Jumat (14/2/2025).

Andi Agtas juga mengungkapkan pembicaraan dalam silaturahmi membahas soal efisiensi dalam rangka penghematan. "Bahas efisiensi. Efisiensi dalam rangka untuk penghematan dilakukan memang yang tidak perlu," katanya.

Supratman memastikan semua jajaran Kabinet Merah Putih setuju dengan efisiensi tersebut. "Dan semua Kabinet Indonesia Maju, Kabinet Merah Putih setuju dengan itu," katanya.

Politikus Partai Gerindra itu juga mengungkapkan pada pertemuan tersebut turut membahas mengenai persatuan khususnya Koalisi Indonesia Maju (KIM) untuk Indonesia ke depan.

"Untuk Koalisi Indonesia Maju dalam rangka untuk menjadikan Indonesia lebih makmur. Harus Presiden mengimbau persetujuan untuk kita bersatu. Ya, jadi semua menyatu untuk bangsa," ungkapnya.

JAKARTA - Menteri HAM Natalius Pigai (kiri), Wakil Menteri Hukum (Wamenkum) Eddy O.S. Hiariej , mengikuti Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi XIII DPR, di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (13/2/2025). Rapat ini membicarakan Penetapan Hasil Rekonstruksi Anggaran Kementerian/Lembaga pada APBN Tahun 2025.

JAKARTA - Hak imunitas yang dimiliki jaksa dalam sistem peradilan Indonesia menimbulkan kontroversi di publik. Pasalnya dengan hak imunitas tersebut seorang jaksa dikhawatirkan mendapat 'kekebalan' hukum ketika terlibat dalam suatu tindak pidana.

Pakar Hukum Pidana dari Universitas Pelita Harapan (UPH) Jamin Ginting mengatakan, hak imunitas jaksa bisa membuat mereka 'kebal' terhadap pelanggaran tindak pidana . Padahal, kata dia, seharusnya semua orang termasuk para jaksa memiliki asas yang sama di depan hukum yakni equality before the law.

"Hak imunitas jaksa dalam sistem peradilan pidana yang saat ini kita diskusikan menuai kontroversi dipublik. Karena dikhawatirkan Jaksa punya kekebalan ketika melakukan suatu perbuatan pidana," ujarnya dalam diskusi publik, Kamis (13/2/2025).

Ia lantas menyoroti hak imunitas Jaksa yang tertuang dalam Pasal 8 Ayat (5) Undang-Undang Kejaksaan. Dalam aturan itu, disebutkan bahwa pemanggilan hingga penahanan terhadap jaksa hanya bisa dilakukan jika ada persetujuan dari Jaksa Agung. "Ini bisa diartikan aparat penegak hukum lain seperti polisi, hakim dan lainnya akan menundukan diri kepada Jaksa Agung," tuturnya.

"Bagaimana apabila terdapat Jaksa yang melakukan dugaan tindak pidana? bisa jadi kabur Jaksa tersebut apabila perlu ada izin Jaksa Agung terlebih dahulu," imbuhnya.

Oleh karenanya, Jamin menyebut adanya hak imunitas itu justru bisa berdampak negatif karena rentan terjadi penyalahgunaan wewenang secara berlebihan. "Jadi tidak perlu ada izin Jaksa Agung karena secara otomatis perlindungan terhadap jabatan itu sudah ada. Apabila ada orang yang mencoba mengganggu bisa digunakan ketentuan perintangan penyidikan," jelasnya.

Anggota Masyarakat Hukum Pidana & Kriminologi Indonesia Basuki menyebut tidak adanya mekanisme yang detail dalam UU Kejaksaan berpotensi meningkatkan penyalahgunaan wewenang. Di sisi lain, Basuki menilai sampai saat ini belum ada suatu alasan khusus yang membuat hak imunitas jaksa menjadi hal yang sangat mendesak dan dibutuhkan.

"Jaksa sudah difasilitasi oleh negara jadi cukup jaksa bekerja dengan profesional berdasarkan aturan hukum sudah cukup tanpa perlu adanya hak imunitas bagi jaksa," tuturnya.

Ketua Dewan Pimpinan Cabang Perhimpunan Peradi Serang Shanty Wildhaniyah menyebut hak imunitas jaksa justru membuat rancu penegakan hukum di Indonesia. Ia tidak menampik hak imunitas memang diperlukan ketika sedang menjalankan tugas dan profesi.

Hanya saja bukan berarti hak imunitas itu justru malah digunakan untuk bisa terlepas dari perbuatan pidana.
"Kalo melihat fenomena yang ada lebih banyak advokat yang dikriminalisasi dibandingkan dengan jaksa sehingga terlihat urgensi adanya hak imunitas ini tidak diperlukan," jelasnya.

Oleh sebab itu dengan pelbagai potensi penyalahgunaan wewenang yang tinggi, Shanty mendorong agar aturan hak imunitas yang diatur dalam UU Kejaksaan dihapus. "Hak imunitas ini berpotensi memberikan kekebalan hukum terhadap jaksa yang menyalahgunakan wewenang. Lebih baik hak imunitas bagi jaksa ini dihilangkan," tuturnya.

JAKARTA - Kuasa hukum Harvey Moeis , Junaedi Saibih mengkritik putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memperberat vonis Harvey dan terdakwa lain dalam kasus dugaan korupsi timah. Dalam sidang putusan banding, Kamis (13/2/2025), vonis Harvey diperberat dari 6,5 tahun menjadi 20 tahun.

Dua terdakwa lain, yakni mantan Direktur Utama PT Timah Tbk Mochtar Riza Pahlevi Tabrani dan pengusaha Helena Lim. Hakim menjatuhkan vonis penjara kepada Mochtar Riza 20 tahun penjara. Sementara itu, Helena Lim vonisnya diperberat dari 5 tahun menjadi 10 tahun penjara dan dihukum membayar uang pengganti Rp900 juta.

"Helena uang pengganti Rp900 juta. Barang yang disita melebihi nilainya, ini menyalahi kaidah hukum," ujar Junaedi, Kamis (13/2/2025).



Menurutnya, putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menandakan wafatnya rule of laws di Indonesia atau prinsip hukum yang menyatakan bahwa negara harus diperintah oleh hukum dan bukan sekadar keputusan politis/pejabat.

"Telah wafat rule of Laws pada hari Kamis, 13 Februari 2025 setelah rilisnya bocoran putusan Pengadilan Tinggi atas banding yang diajukan JPU terhadap putusan PN Jakarta Pusat," katanya.

Junaedi menambahkan prinsip dan rasio hukum tidak boleh kalah oleh pertimbangan populisme yang membabi-buta.

"Mohon doanya agar hukum dapat tegak kembali dan ratio legis nggak boleh kalah oleh ratio populis apalagi akrobatik hukum atas penggunaan ketentuan hukum yang salah adalah pembangkangan atas legalitas," paparnya.

Hingga kini pengadilan belum dapat membuktikan kebenaran dari klaim kerugian lingkungan yang dimasukan sebagai kerugian negara senilai Rp300 triliun, termasuk tidak ada temuan suap dan gratifikasi. Karena itu, Junaedi mempertanyakan pertimbangan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memperberat vonis Harvey dari 6,5 tahun menjadi 20 tahun.

"Suap nggak ada, gratifikasi nggak ada. Kasus nggak ada suap, gak ada kerugian aktual, apalagi kerugian BUMN bukan kerugian negara," katanya.

Menanggapi dibebankannya denda sebesar denda Rp1 miliar subsider 1 tahun kurungan terhadap mantan Dirut PT Timah Mochtar Riza Pahlevi. Junaedi berpendapat, pengenaan pidana tambahan atau denda (uang pengganti) seharusnya berdasarkan perhitungan faktual alias nilai buku, di mana dihitung atas dasar besaran yang dinikmati Riza selama proses kerja sama smelter berlangsung.

Junaedi mencatat, BPKP tidak pernah melakukan perhitungan secara mendalam mengenai hal tersebut. Terlebih perhitungan kerugian negara yang dilakukan BPKP tidak didasarkan atas suatu neraca laba/rugi.

"Yang dihitung hanyalah besaran jumlah pengeluaran PT Timah dalam kerja sama smelter tanpa pernah menghitung berapa besaran jumlah yang dihasilkan dari penjualan timah hasil kerja sama smelter," katanya.

Dalam laporan tahunan PT Timah, lanjut dia, secara sektoral dari kerja sama smelter membukukan keuntungan Rp233 miliar. "Lalu darimana hitungan kerugian negara dihitungnya? Biar anak akuntansi semester 1 menjawab yang tahu cara membuat neraca laba/rugi," ucap Junaedi.

JAKARTA - Pengacara Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto , Todung Mulya Lubis mengungkapkan kekecewaannya atas putusan hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan yang menolak praperadilan kliennya. Todung menyebut putusan hakim sebagai pembodohan hukum.

?Ini bukan pendidikan hukum, ini pembodohan hukum, kita tidak mengharapkan putusan dangkal semacam ini, publik menginginkan dengan legal reasoning (penalaran tentang hukum, red) yang sangat menyakinkan dan itu yang tak kita temukan,? ujarnya di PN Jakarta Selatan, Kamis (13/2/2025).

Dia tak menemukan pertimbangan hukum dari hakim yang memiliki dasar bisa meyakinkan pihaknya bahwa praperadilan tersebut patut ditolak. Maka itu, dia menilai adanya keadilan sesat dalam putusan tersebut.



"Kami kecewa dengan putusan praperadilan, kami mengharapkan satu putusan dengan pertimbangan hukum, dengan legal reasoning yang bisa menyakinkan kita semua bahwa permohonan praperadilan itu tidak diterima," tuturnya.

"Buat saya, ini satu apa yang disebut miscarriage of justice, miscarriage itu kan keguguran, jadi keadilan yang digugurkan atau peradilan sesat. Kita datang ke PN Jaksel tuk menguji abuse of power, pelanggaran yang dilakukan oleh KPK karena sangat telanjang di depan mata kita, pelanggaran itu dilakukan," sambungnya.

Dia menilai tuduhan Hasto terlibat dalam melakukan pemberian hadiah di kasus Wahyu Setiawan dkk oleh KPK tak berdasar karena putusan kasus Wahyu Setiawan dkk sudah inkrah 5 tahun lalu. Bahkan, kata dia, nama Hasto tak disebut sebagai pihak pemberi suap, terlibat, ataupun yang memfasilitasi suap.