JAKARTA - Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPR Putri Zulkifli Hasan, menegaskan Fraksi PAN mendukung penuh penegakan hukum oleh Kejaksaan Agung ( Kejagung ) dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah di PT Pertamina. Wakil Ketua Komisi XII DPR menegaskan tidak ada rencana pembentukan Panitia Khusus (Pansus) di Komisi XII terkait kasus ini.

?Kami mendukung sepenuhnya proses hukum yang sedang berjalan dan percaya pada profesionalisme Kejaksaan Agung. Tidak ada Pansus di Komisi XII, karena ini ranah penegak hukum. Jangan termakan isu yang tidak jelas, biarkan hukum bekerja,? ujar Putri Zulkifli Hasan di Kompleks Parlemen, Senayan, Sabtu (8/3/2025).

Putri Zulhas juga menekankan DPR tidak akan mengintervensi proses hukum, namun tetap mendorong agar Pertamina dapat diselamatkan dari oknum-oknum yang merusak institusi tersebut.

?Kami tidak ikut campur dalam proses hukum, itu adalah kewenangan penegak hukum. Namun, yang perlu diingat adalah Pertamina harus tetap kita selamatkan. Jangan sampai perbuatan oknum-oknum ini merusak kepercayaan masyarakat terhadap Pertamina yang merupakan aset strategis negara,? tegasnya.

Putri Zulhas juga mengingatkan agar kasus ini menjadi momentum perbaikan tata kelola energi nasional. ?Ini saatnya untuk berbenah. Kami akan terus mengawal agar tata kelola energi menjadi lebih baik, transparan, dan akuntabel,? katanya.

JAKARTA - Tujuh fakta menarik seputar rompi tahanan warna pink yang dikenakan oleh Harvey Moeis diulas dalam artikel ini. Ya, pria kelahiran 30 November 1985 ini telah menjadi perhatian publik dalam beberapa tahun terakhir.

Suami Sandra Dewi itu ditahan di Rumah Tahanan Negara di Salemba, Jakarta Selatan setelah Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan pengusaha kaya tersebut sebagai tersangka pada 28 Maret 2024.

Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta menaikkan hukuman penjara Harvey yang semula hanya 6 tahun menjadi 20 tahun penjara dalam kasus korupsi pengelolaan tata niaga komoditas timah di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk (TINS) periode 2015-2022.



Nah, ada salah satu hal yang menarik perhatian mengenai warna rompi tahanan yang dikenakannya. Tidak hanya itu, kisah hidupnya, karier, hingga pernikahannya dengan Sandra Dewi juga turut mencuri perhatian.

Berikut adalah 7 fakta menarik seputar rompi tahanan yang dikenakan oleh Harvey Moeis dan makna di balik warna tersebut.

1. Harvey Moeis Pengusaha Muda dari Keluarga Konglomerat

Harvey Moeis lahir dari keluarga yang memiliki pengaruh besar, khususnya di bidang bisnis pertambangan. Ayahnya, Hayong Moeis, merupakan seorang pengusaha sukses yang juga dikenal luas dalam industri ini.

Dengan warisan yang cukup besar, Harvey pun melanjutkan jejak ayahnya dan membangun karier yang sangat sukses di usia muda. Keterlibatannya di dunia usaha, terutama di sektor pertambangan, telah membawa Harvey pada berbagai kesempatan yang menguntungkan.

Sebagai anak dari keluarga konglomerat, Harvey Moeis memiliki akses yang lebih mudah untuk meniti karier dan membangun kekayaan. Keberhasilannya ini sangat terkait dengan bimbingan dan warisan yang diterima dari orang tuanya.

Kendati demikian, tak banyak yang tahu bahwa kehidupan pribadinya juga sering menjadi sorotan publik, seperti pernikahannya yang megah dan keterlibatannya dalam kasus korupsi.

2. Perbedaan Rompi Tahanan Harvey Moeis dan Ferdy Sambo

Salah satu momen yang menarik perhatian publik adalah ketika Harvey Moeis dan Ferdy Sambo sama-sama terlibat dalam kasus hukum yang mencuat ke permukaan. Hal yang menjadi pusat perhatian adalah perbedaan warna rompi tahanan yang mereka kenakan.

Harvey Moeis, yang dikenal sebagai suami dari Sandra Dewi, terlihat mengenakan rompi berwarna pink, sementara Ferdy Sambo mengenakan rompi oranye. Perbedaan warna rompi ini mengundang banyak pertanyaan dan spekulasi di kalangan publik.

Apa sebenarnya arti dari warna-warna rompi tersebut? Kenapa Harvey Moeis mengenakan rompi pink, sedangkan Ferdy Sambo memakai rompi oranye? Berikut penjelasannya yang lebih rinci.

3. Arti Warna Rompi Tahanan: Tiga Kategori Utama

Di Indonesia, warna rompi tahanan bukan sekadar pemakaian yang acak. Ternyata, warna rompi tersebut memiliki arti khusus yang berkaitan dengan jenis kasus yang dihadapi dan institusi penegak hukum yang menangani kasus tersebut.

Berdasarkan peraturan yang berlaku, berikut adalah tiga warna rompi tahanan yang sering digunakan:
Rompi Pink: Digunakan oleh tahanan yang terlibat dalam kasus korupsi atau tindak pidana khusus. Harvey Moeis, yang terjerat dalam kasus korupsi timah, mengenakan rompi pink ini karena kasusnya ditangani oleh Satuan Kerja Tindak Pidana Khusus di bawah Kejaksaan Agung.

Rompi Merah: Digunakan oleh tahanan yang terlibat dalam kasus pidana umum. Kasus ini mencakup berbagai jenis kejahatan yang tidak berkaitan dengan tindak pidana khusus dan ditangani oleh satuan kerja yang berfokus pada pidana umum.

Rompi Oranye: Rompi ini dikenakan oleh tahanan yang berasal dari instansi penegak hukum lainnya, seperti Kepolisian Republik Indonesia (Polri) atau Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Warna oranye ini memudahkan petugas keamanan untuk mengenali asal tahanan, baik itu dari Polri atau KPK.

4. Harvey Moeis dan Kasus Korupsi Timah

Kasus hukum yang melibatkan Harvey Moeis terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi dalam industri pertambangan timah. Dalam hal ini, karena kasus yang dihadapinya adalah kasus korupsi, ia wajib mengenakan rompi berwarna pink.

Ini menunjukkan bahwa kasusnya ditangani oleh Satuan Kerja Tindak Pidana Khusus di bawah Kejaksaan Agung. Keterlibatannya dalam skandal ini mengguncang banyak pihak, mengingat posisi Harvey yang cukup terkenal sebagai pengusaha sukses.

Namun, yang tak kalah mencuri perhatian adalah cara hukum menangani kasus-kasus semacam ini dengan tegas, salah satunya dengan penggunaan rompi pink sebagai simbol penting bagi tahanan yang terlibat dalam tindak pidana khusus.

5. Ferdy Sambo dan Kasus Pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat

Sementara itu, Ferdy Sambo terlibat dalam kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat, yang menjadi salah satu peristiwa besar dalam sejarah hukum Indonesia. Dalam penanganan kasus ini, Ferdy Sambo terlihat mengenakan rompi oranye.

Ini mencerminkan bahwa kasus ini ditangani oleh Kepolisian Republik Indonesia (Polri) pada awalnya. Kasus ini menciptakan gelombang besar di kalangan masyarakat, terutama terkait dengan peran Sambo dalam tragedi tersebut.

Rompi oranye yang dikenakannya juga menjadi simbol penting bahwa ia berasal dari instansi penegak hukum yang sedang menghadapi proses hukum yang sangat besar.

6. Makna Penting Warna Rompi dalam Proses Penyidikan dan Persidangan

Warna rompi tahanan di Indonesia memiliki peran penting dalam menunjukkan status hukum seseorang selama proses penyidikan atau persidangan. Ini menjadi cara yang efektif bagi petugas keamanan dan masyarakat untuk mengidentifikasi tersangka dan mengetahui instansi mana yang menangani kasus tersebut.

Dalam hal ini, penggunaan rompi sesuai dengan jenis kejahatan sangat berguna untuk menjaga keamanan dan transparansi selama proses hukum berlangsung.

Penggunaan rompi berwarna tertentu juga bertujuan untuk memastikan bahwa tahanan dari berbagai institusi penegak hukum dapat dikenali dengan mudah. Ini membuat pengawasan lebih teratur dan memastikan bahwa semua prosedur hukum dilakukan dengan tepat.

7. Kontroversi Seputar Rompi Tahanan dan Peran Media Sosial

Tidak hanya menjadi perhatian publik di dunia nyata, perbedaan warna rompi tahanan yang dikenakan oleh Harvey Moeis dan Ferdy Sambo juga menjadi perbincangan hangat di media sosial. Warganet sering kali memberikan berbagai spekulasi terkait dengan alasan di balik pemakaian warna rompi tersebut.

Beberapa pihak bahkan mengkritik penggunaan rompi berwarna pink yang dianggap mencolok dan tidak sesuai dengan citra yang diharapkan bagi tersangka dalam kasus besar seperti korupsi. Namun, terlepas dari kontroversi tersebut, penggunaan rompi berwarna pada akhirnya memiliki tujuan yang lebih besar, yaitu sebagai alat identifikasi yang jelas dalam sistem hukum Indonesia.

Meski begitu, pembicaraan tentang hal ini di media sosial juga mengindikasikan adanya minat masyarakat yang semakin besar terhadap proses hukum yang terjadi di negara ini. Dalam dunia hukum Indonesia, pemakaian rompi tahanan memiliki makna yang sangat penting dan tidak bisa dipandang sebelah mata.

Seperti yang terjadi pada Harvey Moeis, yang mengenakan rompi pink karena kasus korupsinya, serta Ferdy Sambo yang mengenakan rompi oranye dalam kasus pembunuhan, kita dapat melihat bagaimana warna-warna rompi ini berkaitan erat dengan jenis kasus dan lembaga penegak hukum yang menangani perkara tersebut.

Sebagai bagian dari transparansi hukum dan pengawasan yang lebih baik, pemahaman tentang makna warna rompi ini memberikan wawasan baru tentang sistem hukum di Indonesia. Meski kontroversi mengenai pemakaian rompi sering muncul, tidak bisa dipungkiri bahwa hal ini memiliki peran penting dalam proses penyidikan dan persidangan.

Seiring berjalannya waktu, masyarakat akan semakin paham mengenai peraturan ini, yang pada akhirnya akan membawa pada sistem hukum yang lebih adil dan transparan.

BOGOR - Hujan deras yang mengguyur Kabupaten Bogor, sejak Selasa, 4 Maret 2025 menyebabkan banjir bandang yang menerjang beberapa desa, salah satunya Desa Tugu, Kecamatan Cisarua.

Banjir bandang membawa material dan lumpur yang menghantam rumah warga, fasilitas umum, serta menutup akses jalan.

Sedikitnya di Cisarua sebanyak 575 jiwa terdampak dan harus mengungsi ke tempat yang lebih aman.

Merespons kondisi tersebut, Kepala Kantor Imigrasi Bogor Ritus Ramadhana serta jajaran mengambil tindakan cepat berupa pemberian bantuan sosial.

?Hal ini mendorong Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Bogor untuk melakukan Imigrasi Bogor Berbakti dan Peduli. Kegiatan ini bentuk nyata dari solidaritas dan kepedulian terhadap sesama sesuai dengan program prioritas Presiden Prabowo yang dituangkan dalam Asta Cita dan 13 Program Akselerasi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan yaitu pemberian bantuan sosial dan pelaksanaan bakti sosial,? ujar Kepala Kantor Imigrasi Bogor Ritus Ramadhan

Di tengah suasana Ramadan, bencana ini semakin menambah tantangan bagi warga yang kini harus bertahan di pengungsian dengan keterbatasan fasilitas yang seadanya.

Pada Jumat (7/3/2025), Kepala Kantor Imigrasi Bogor serta jajaran bergerak menuju Desa Tugu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor untuk mendistribusikan bantuan secara langsung dan meninjau lokasi bencana.

?Semoga kegiatan ini dapat memberikan manfaat besar bagi penerimanya dan apa yang kita lakukan pada hari ini dapat menjadi langkah awal untuk terus berkolaborasi dan bekerja sama dalam menciptakan lingkungan yang lebih baik, lebih peduli, dan lebih penuh kasih sayang," kata Ritus.

JAKARTA - Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono ( SBY ) mengaku tidak pernah melakukan intervensi ataupun cawe-cawe dalam penegakan hukum selama memimpin Indonesia. SBY menghormati penegakan hukum

Pernyataan itu dilontarkan SBY merespons pertanyaan langkah yang diambil dalam proses penegakan hukum dan keadilan, di acara bedah buku "Standing Firm for Indonesia's Democracy: An Oral History of President Susilo Bambang Yudhoyono," yang digelar KBRI Tokyo secara hybrid, Jumat (7/3/2025).

"Saya tidak intervensi atau cawe-cawe dalam penegakan hukum, sepahit apa pun misalkan kejadian, seperti apa in my time dulu dalam konteks penegak hukum. Saya respect para penegak hukum," kata SBY.



SBY menjelaskan, supremasi hukum di atas segalanya di dalam Undang-Undang Dasar. Ia mengatakan, hukum merupakan cerminan dari keadilan yang baik. Untuk itu, ia menilai, tidak boleh ada jarak antara hukum dan keadilan.

Lebih lanjut, SBY juga mengaku menghormati kedaulatan siapa pun termasuk partai politik di eranya. Sehingga, ia tidak mau menggunakan hukum sebagai senjata untuk kepentingan politik.

"Saya juga menghormati kedaulatan siapa pun, termasuk partai-partai politik. Sehingga tidak pernah ada saya weaponizing hukum untuk kepentingan politik. Itu juga berbahaya, untuk mengalahkan lawan politik digunakan instrumen hukum ataupun sebaliknya," tuturnya.

Menurutnya, pemimpin baik dalam tingkat mana pun harus punya jarak dengan ranah hukum. Mengingat segala instrumen di dalamnya sudah dipegang oleh ahlinya masing-masing.

Setiap negara, kata SBY, tentu punya masalah masing-masing. Namun yang pasti adalah pemimpin harus menghormati apapun keputusan hukumnya.

"Negara mana pun selalu ada masalah, tidak seindah bulan purnama, ada juga masalah di sana, di sini tapi yang jelas kalau semua tubuh pada pendirian, seberat apa pun, dihormati itu, jalani itu dan sekaligus memberi contoh kalau ingin hukum tegak ya kita harus betul-betul hormati proses penegakan hukum," pungkasnya.

Hendriyatna
Ketua Bidang Hukum dan Perlindungan Anggota Perkumpulan Tenaga Pendamping Desa Indonesia (Pertepedesia)

PADA tanggal 4 Maret 2025, muncul analisis hukum yang menyatakan bahwa Tenaga Pendamping Profesional (TPP) Desa wajib mengundurkan diri jika mencalonkan diri sebagai bakal calon legislatif (caleg) berdasarkan interpretasi Pasal 240 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu).

Namun, analisis ini mengabaikan perkembangan faktual dan surat resmi dari lembaga berwenang yang justru memperjelas status hukum TPP Desa. Berdasarkan kronologi kebijakan, terdapat kepastian hukum bahwa TPP Desa tidak diwajibkan mundur atau cuti saat maju sebagai caleg pada Pemilu 2024. Upaya penerapan aturan retroaktif oleh Kementerian Desa pada Januari 2025 justru bertentangan dengan prinsip hukum yang berkeadilan.

TPP Desa adalah tenaga pendamping yang membantu pemerintah desa dalam program pemberdayaan masyarakat. Mereka bekerja berdasarkan kontrak dan tidak termasuk dalam kategori Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Aparatur Sipil Negara (ASN). Status mereka sebagai tenaga kontrak berbasis proyek membuat posisi mereka berbeda dengan pegawai BUMN atau ASN yang diatur dalam Pasal 240 UU No. 7/2017.

Namun, pada awal 2025, Kementerian Desa mengeluarkan Surat Perintah Kerja (SPK) dengan klausul kontroversial. Klausul ini menyatakan bahwa TPP Desa yang pernah mencalonkan diri sebagai caleg tanpa mundur atau cuti akan diberhentikan secara sepihak.

Klausul ini berlaku surut, mengancam TPP desa yang telah maju sebagai caleg pada Pemilu 2024 berdasarkan izin sebelumnya. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan melanggar prinsip non-retroaktif yang dijamin konstitusi.

Kronologi Kepastian Hukum TPP Desa sebagai Caleg

Pada 23 Mei 2023, Pertepedesia (Perkumpulan Tenaga Pendamping Desa Indonesia) mengajukan surat permohonan klarifikasi ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI (No. 10.SP.SP.V.2023) mengenai status TPP desa yang maju sebagai caleg. Pertanyaan kunci: Apakah TPP Desa wajib mundur seperti pegawai BUMN jika mencalonkan diri sebagai caleg?.

Pada 9 Juni 2023, KPU RI meminta penjelasan resmi ke Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDTT) melalui Surat No. 582/PL.01.4-SD/05/2023. Pertanyaan KPU tegas: Apakah ada aturan internal yang mewajibkan TPP Desa mundur atau cuti?

Pada 27 Juni 2023, Kementerian Desa PDTT menjawab melalui Surat No. 1261/HKM.10/VI/2023 yang ditandatangani Sekretaris Jenderal. Isinya: Tidak ada larangan bagi TPP Desa untuk maju sebagai caleg, dan tidak ada kewajiban mundur atau cuti selama menjadi caleg. Pada 20 Juli 2023, KPU RI mengeluarkan Surat Edaran No. 740/PL.01.4-SD/05/2023 kepada seluruh KPU daerah. Intinya: TPP Desa yang maju sebagai caleg tidak perlu mundur atau cuti, dan keputusan ini merujuk pada jawaban resmi Kementerian Desa.

Namun, pada 3 Januari 2025, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Desa mengeluarkan Surat Perintah Kerja (SPK) dengan klausul kontroversial. Klausul ini menyatakan bahwa TPP Desa yang pernah mencalonkan diri sebagai caleg tanpa mundur atau cuti akan diberhentikan secara sepihak. Klausul ini berlaku surut, mengancam TPP Desa yang telah maju di Pemilu 2024 berdasarkan izin sebelumnya.

Analisis Hukum: Kepastian vs Retroaktivitas

Dalam hierarki perundang-undangan, penjelasan dari lembaga pelaksana (KPU dan Kementerian Desa) merupakan lex specialis yang mengikat. Surat Edaran KPU dan jawaban Kementerian Desa telah memberikan kepastian bahwa TPP Desa tidak wajib mundur atau cuti jika mencalonkan diri sebagai caleg.

Pasal 240 UU No. 7/2017 hanya menyebut "pejabat tertentu" secara eksplisit, seperti ASN, TNI, dan pegawai BUMN. TPP Desa tidak termasuk dalam kategori ini karena statusnya bukan PNS atau Aparatur Sipil Negara, melainkan tenaga kontrak berbasis proyek pemberdayaan.

Hendriyatna
Ketua Bidang Hukum dan Perlindungan Anggota Perkumpulan Tenaga Pendamping Desa Indonesia (Pertepedesia)

PADA tanggal 4 Maret 2025, muncul analisis hukum yang menyatakan bahwa Tenaga Pendamping Profesional (TPP) Desa wajib mengundurkan diri jika mencalonkan diri sebagai bakal calon legislatif (caleg) berdasarkan interpretasi Pasal 240 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu).

Namun, analisis ini mengabaikan perkembangan faktual dan surat resmi dari lembaga berwenang yang justru memperjelas status hukum TPP Desa. Berdasarkan kronologi kebijakan, terdapat kepastian hukum bahwa TPP Desa tidak diwajibkan mundur atau cuti saat maju sebagai caleg pada Pemilu 2024. Upaya penerapan aturan retroaktif oleh Kementerian Desa pada Januari 2025 justru bertentangan dengan prinsip hukum yang berkeadilan.

TPP Desa adalah tenaga pendamping yang membantu pemerintah desa dalam program pemberdayaan masyarakat. Mereka bekerja berdasarkan kontrak dan tidak termasuk dalam kategori Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Aparatur Sipil Negara (ASN). Status mereka sebagai tenaga kontrak berbasis proyek membuat posisi mereka berbeda dengan pegawai BUMN atau ASN yang diatur dalam Pasal 240 UU No. 7/2017.

Namun, pada awal 2025, Kementerian Desa mengeluarkan Surat Perintah Kerja (SPK) dengan klausul kontroversial. Klausul ini menyatakan bahwa TPP Desa yang pernah mencalonkan diri sebagai caleg tanpa mundur atau cuti akan diberhentikan secara sepihak.

Klausul ini berlaku surut, mengancam TPP desa yang telah maju sebagai caleg pada Pemilu 2024 berdasarkan izin sebelumnya. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan melanggar prinsip non-retroaktif yang dijamin konstitusi.

Kronologi Kepastian Hukum TPP Desa sebagai Caleg

Pada 23 Mei 2023, Pertepedesia (Perkumpulan Tenaga Pendamping Desa Indonesia) mengajukan surat permohonan klarifikasi ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI (No. 10.SP.SP.V.2023) mengenai status TPP desa yang maju sebagai caleg. Pertanyaan kunci: Apakah TPP Desa wajib mundur seperti pegawai BUMN jika mencalonkan diri sebagai caleg?.

Pada 9 Juni 2023, KPU RI meminta penjelasan resmi ke Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDTT) melalui Surat No. 582/PL.01.4-SD/05/2023. Pertanyaan KPU tegas: Apakah ada aturan internal yang mewajibkan TPP Desa mundur atau cuti?

Pada 27 Juni 2023, Kementerian Desa PDTT menjawab melalui Surat No. 1261/HKM.10/VI/2023 yang ditandatangani Sekretaris Jenderal. Isinya: Tidak ada larangan bagi TPP Desa untuk maju sebagai caleg, dan tidak ada kewajiban mundur atau cuti selama menjadi caleg. Pada 20 Juli 2023, KPU RI mengeluarkan Surat Edaran No. 740/PL.01.4-SD/05/2023 kepada seluruh KPU daerah. Intinya: TPP Desa yang maju sebagai caleg tidak perlu mundur atau cuti, dan keputusan ini merujuk pada jawaban resmi Kementerian Desa.

Namun, pada 3 Januari 2025, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Desa mengeluarkan Surat Perintah Kerja (SPK) dengan klausul kontroversial. Klausul ini menyatakan bahwa TPP Desa yang pernah mencalonkan diri sebagai caleg tanpa mundur atau cuti akan diberhentikan secara sepihak. Klausul ini berlaku surut, mengancam TPP Desa yang telah maju di Pemilu 2024 berdasarkan izin sebelumnya.

Analisis Hukum: Kepastian vs Retroaktivitas

Dalam hierarki perundang-undangan, penjelasan dari lembaga pelaksana (KPU dan Kementerian Desa) merupakan lex specialis yang mengikat. Surat Edaran KPU dan jawaban Kementerian Desa telah memberikan kepastian bahwa TPP Desa tidak wajib mundur atau cuti jika mencalonkan diri sebagai caleg.

Pasal 240 UU No. 7/2017 hanya menyebut "pejabat tertentu" secara eksplisit, seperti ASN, TNI, dan pegawai BUMN. TPP Desa tidak termasuk dalam kategori ini karena statusnya bukan PNS atau Aparatur Sipil Negara, melainkan tenaga kontrak berbasis proyek pemberdayaan.

Klausul dalam SPK Januari 2025 bertentangan dengan asas non-retroaktif yang dijamin oleh Pasal 28I Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dan prinsip kepastian hukum (legal certainty). TPP Desa yang maju sebagai caleg pada 2024 telah bertindak sesuai dengan keputusan resmi KPU dan Kementerian Desa.

Pemberlakuan surut klausul tersebut menghancurkan legitimate expectation (harapan sah) TPP Desa yang telah berkonsultasi sejak awal. Jika Kementerian Desa ingin melarang TPP Desa maju sebagai caleg, aturan baru harus berlaku ke depan (prospective), bukan membatalkan hak yang sudah diberikan.

KPU sebagai penyelenggara Pemilu memiliki kewenangan mutlak untuk menafsirkan syarat caleg berdasarkan Pasal 22 UU No. 7/2017. Keputusan KPU melalui surat edaran Juli 2023 bersifat final dan mengikat seluruh pihak. Upaya Kementerian Desa untuk mengubah aturan secara sepihak pada 2025 (setelah Pemilu 2024) menunjukkan inkonsistensi regulasi dan potensi intervensi politik, bukan penegakan hukum.

Dampak Sosial dan Politik

Penerapan klausul retroaktif dalam SPK Januari 2025 telah menimbulkan ketidakpastian hukum bagi TPP Desa yang telah mencalonkan diri sebagai caleg pada Pemilu 2024. Mereka yang sebelumnya merasa aman karena telah mendapatkan izin resmi dari KPU dan Kementerian Desa, kini terancam kehilangan pekerjaan dan hak-hak mereka.

Hal ini dapat menimbulkan keresahan dan ketidakpuasan di kalangan TPP Desa, yang pada gilirannya dapat memengaruhi kinerja mereka dalam mendukung program-program pemberdayaan masyarakat desa.

Pemilu adalah salah satu pilar penting dalam sistem demokrasi.Setiap warga negara memiliki hak untuk mencalonkan diri sebagai caleg, termasuk TPP Desa. Pemberlakuan aturan retroaktif yang membatasi hak TPP Desa untuk maju sebagai caleg dapat dianggap sebagai bentuk pembatasan hak politik warga negara. Hal ini dapat merusak kepercayaan publik terhadap proses demokrasi dan lembaga-lembaga penyelenggara Pemilu.

TPP Desa memainkan peran penting dalam membantu pemerintah desa melaksanakan program-program pemberdayaan masyarakat. Jika TPP Desa yang telah mencalonkan diri sebagai caleg diberhentikan secara sepihak, hal ini dapat mengganggu kelancaran program-program tersebut. Pemerintah desa mungkin akan kesulitan mencari pengganti yang memiliki kompetensi dan pengalaman yang setara dengan TPP Desa yang diberhentikan.

Kepastian hukum dan prinsip non-retroaktif adalah dua pilar penting dalam negara hukum. Penerapan klausul retroaktif oleh Kementerian Desa pada Januari 2025 telah melanggar kedua prinsip tersebut dan menimbulkan ketidakadilan bagi TPP Desa yang telah mencalonkan diri sebagai caleg pada Pemilu 2024.

Untuk menjaga kepercayaan publik terhadap proses demokrasi dan penegakan hukum, Kementerian Desa harus segera mencabut klausul retroaktif tersebut dan menciptakan aturan yang jelas dan konsisten untuk masa depan. TPP Desa yang telah bertindak berdasarkan izin resmi dari KPU dan Kementerian Desa harus dilindungi hak-haknya, dan segala upaya untuk membatalkan hak mereka secara surut harus dihentikan.

Komisioner Komnas HAM Anis Hidayah bersama Koordinator Tenaga Pendamping Profesional (TPP) Desa Hendriyatna dan Tenaga ahli Pemberdayaan Masyarakat Provinsi NTT, Kandidatus Angge memberi keterangan pers seusai menerima aduan perwakilan TPP Desa di kantor Komnas HAM, Jakarta, Kamis (6/3). Komnas HAM RI menerima aduan dengan perwakilan dari 1.040 TPP atau pendamping desa yang diberhentikan oleh Kemendes PDTT karena pernah mencalonkan diri sebagai anggota legislatif.

JAKARTA - Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto dilaporkan ke Komisi Nasional (Komnas) Hak Asasi Manusia (HAM) oleh Perkumpulan Tenaga Pendamping Desa Indonesia (Pertepedesia) pada Kamis (6/3/2025). Anggota Komnas HAM Anis Hidayah menjelaskan, aduan itu dilayangkan lantaran Yandri diduga telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak terhadap tenaga pendamping desa.

Padahal, kata Anis, selama ini para pendamping desa tersebut sudah dikontrak bertahun-tahun sejak Undang-Undang Desa itu ada. ?Dan kontrak mereka itu kan selama ini diperpanjang setiap tahun, tetapi tiba-tiba pada tahun 2025 berdasarkan klausul baru bagi yang pernah mencalonkan diri sebagai anggota legislatif gitu ya atau caleg itu tiba-tiba harus bahasanya mundur,? tegas Anis usai menerima aduan Pertepedesia di Kantor Komnas HAM, Jakarta Pusat, Kamis (6/3/2025).

Anis pun menegaskan pihaknya akan menganalisis dan menindaklanjuti aduan tersebut terkait adanya dugaan pelanggaran HAM. Ia mengatakan, pihaknya membutuhkan waktu untuk menindaklanjuti laporan tersebut.





?Tetapi pada prinsipnya adalah terkait dengan potensi pelanggaran HAM karena PHK sepihak oleh kementerian desa terhadap ribuan pendamping desa kira-kira begitu,? tuturnya.

Sementara itu, perwakilan Pertepedesia Hendriyatna mempertanyakan alasan Kemendes melakukan PHK sepihak. Padahal, kata dia, para pendamping desa tidak melanggar hukum apa pun.

Kendati begitu, ia mengatakan, sejumlah anggota Pertepedesia sempat maju menjadi calon legislatif pada Pemilu 2024. Tetapi, ia menegaskan, hal itu sudah mendapatkan izin dan mendapat legitimasi formal baik dari Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan kementerian terkait.

?Bawaslu pun tidak pernah mempersoalkan kami. Tidak pernah ada aduan bahwa caleg yang berasal dari pendamping desa itu melakukan perbuatan melawan hukum atau UU pemilu,? tegas Hendri.

?Yang terjadi ini malah dipermasalahkan oleh pihak Kemendes. Secara sepihak telah membuat klausul dalam kontrak kerja yang mengatakan bahwa kami menyatakan tidak pernah mencalonkan sebagai caleg, dan apabila di kemudian hari terbukti pernah caleg, maka akan di-PHK secara sepihak,? imbuhnya.

Padahal, kata Hendri, ada tahapan tertentu untuk melakukan PHK. Atas dasar itu, ia menilai, langkah Kemendes melakukan PHK terhadap tenaga pendamping desa sudah menjadi pelanggaran HAM.

?Ini sudah merupakan suatu pelanggaran HAM. Kami ini manusia, bukan binatang. Kami ini manusia, bukan barang. Tapi tiba-tiba kami ini dianggap seolah-olah kami itu bukan manusia. Dan itu adalah hak asasi kami untuk bekerja. Hak asasi kami untuk mendapatkan penghasilan yang layak,? pungkasnya.

JAKARTA - Kasus korupsi yang terus terjadi di Indonesia semakin memperlihatkan lemahnya sistem penegakan hukum dalam menangani praktik rasuah. Pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset dinilai solusi dalam menangani kasus korupsi.

Seperti diketahui, publik dibuat geram dengan skandal korupsi bernilai triliunan rupiah seperti kasus dugaan megakorupsi PT Pertamina yang diperkirakan merugikan negara pada 2023 sebesar Rp193, 7 triliun. Jika pola korupsi berlangsung selama 2018-2023, potensi kerugian negara bisa mencapai Rp 968,5 triliun, hampir 1 kuadriliun.

Pengamat Hukum dan Pembangunan, Hardjuno Wiwoho, menilai, kasus ini menambah deretan skandal besar lainnya, mulai dari BLBI, Jiwasraya, ASABRI, hingga PT Timah. Di tengah krisis kepercayaan terhadap pemberantasan korupsi, ada satu instrumen hukum yang dinilai dapat menjadi solusi ampuh yakni RUU Perampasan Aset. Sayangnya, hingga kini pembahasannya masih terkatung-katung di DPR.

?Lambannya pengesahan RUU Perampasan Aset menunjukkan ketidaktegasan negara dalam memerangi korupsi secara serius. Saya kira, pengesahan RUU Perampasan Aset menjadi UU harga mati.Tidak boleh ditunda lagi,? ujarnya di Jakarta, Kamis (6/3/2025).

Menurut Hardjuno, perampasan aset adalah salah satu cara paling efektif untuk memberikan efek jera kepada para koruptor. ?Kalau hanya mengandalkan hukuman penjara, tidak akan cukup. Kita sudah lihat banyak kasus, koruptor yang divonis bersalah tetap bisa hidup nyaman setelah keluar dari tahanan karena aset mereka tidak tersentuh. Oleh sebab itu, perampasan aset harus menjadi senjata utama dalam pemberantasan korupsi,? ujar Hardjuno.

Kandidat Doktor Universitas Airlangga (Unair) Surabaya ini menjelaskan strategi pemberantasan korupsi harus berjalan dalam tiga aspek utama, yakni pencegahan, penindakan, dan pemulihan aset. Selama ini, aspek pemulihan aset sering kali terabaikan karena mekanisme hukum yang berbelit.

?Proses pemulihan aset hasil korupsi masih bergantung pada mekanisme konvensional yang berbasis putusan pidana. Artinya, penegak hukum baru bisa menyita aset setelah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (inkrah). Masalahnya, proses ini bisa memakan waktu bertahun-tahun, memberi celah bagi koruptor untuk menghilangkan atau menyamarkan aset mereka,? jelasnya.

Hardjuno menyebut RUU Perampasan Aset membawa terobosan penting dengan memperkenalkan mekanisme non-conviction based asset forfeiture, yang memungkinkan penyitaan aset tanpa perlu menunggu putusan pidana. Cara ini telah diterapkan di berbagai negara seperti Amerika Serikat dengan Civil Asset Forfeiture dan Inggris melalui Proceeds of Crime Act.

?RUU ini akan memungkinkan negara menyita aset koruptor sejak penyidikan, selama ada bukti yang cukup bahwa kekayaan tersebut berasal dari tindak pidana. Selain itu, ada juga konsep illicit enrichment, di mana pejabat yang hartanya meningkat secara tidak wajar bisa langsung diperiksa dan asetnya disita bila tidak bisa membuktikan asal-usulnya secara sah,? kata Hardjuno.

Pemerintah telah mengajukan rancangan aturan ini sejak 2003 sebagai inisiatif dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Namun, hingga kini, RUU tersebut masih belum masuk ke tahap pembahasan di DPR secara serius.

?Mandeknya RUU Perampasan Aset ini bukan tanpa alasan. Ada indikasi kuat bahwa kepentingan elite politik ikut bermain. Bagaimana mungkin aturan yang bisa memiskinkan koruptor ini akan disahkan dengan mudah, sementara banyak elite yang mungkin saja terdampak,? katanya.

Hardjuno juga menggarisbawahi fakta bahwa selama ini banyak kasus korupsi yang berkaitan erat dengan sumber daya alam, seperti kasus PT Timah dan skandal tata kelola pertambangan lainnya.

Padahal, UUD 1945 Pasal 33 Ayat (3) telah menegaskan bahwa sumber daya alam harus digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, bukan menjadi lahan bancakan para koruptor.



?Korupsi di sektor sumber daya alam ini ironis. Kekayaan negara yang seharusnya digunakan untuk kepentingan rakyat malah dikuasai oleh segelintir orang. Kalau RUU Perampasan Aset disahkan, ini bisa menjadi langkah strategis untuk mengembalikan aset negara yang telah dijarah,? paparnya.

Hardjuno menekankan pemberantasan korupsi yang efektif tidak cukup hanya dengan mengesahkan RUU Perampasan Aset. Ada dua syarat utama agar aturan ini benar-benar berjalan, yakni komitmen politik yang kuat dan independensi aparat hukum.

?RUU Perampasan Aset ini ibarat pisau tajam. Kalau berada di tangan yang tepat, bisa digunakan untuk membersihkan korupsi dari akar. Tapi kalau penegak hukum masih bisa diintervensi, aturan ini bisa saja mandul atau bahkan disalahgunakan,? ujarnya.

Hardjuno juga menekankan pentingnya memperkuat lembaga antikorupsi, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang dalam beberapa tahun terakhir mengalami pelemahan secara sistematis.

?Selain mendorong pengesahan RUU Perampasan Aset, kita juga perlu mengembalikan independensi KPK yang selama ini tergerus. Tanpa KPK yang kuat dan independen, aturan sebaik apa pun tidak akan efektif,? katanya.

Hardjuno mengajak masyarakat untuk terus mengawal isu ini agar tidak kembali tenggelam dalam dinamika politik yang penuh kepentingan. ?Kita tidak boleh diam. Korupsi sudah begitu mengakar, dan kalau tidak ada tekanan dari publik, pengesahan RUU Perampasan Aset bisa terus diulur-ulur tanpa kepastian,? katanya.

CILEGON - Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan melantik Aditya Triputranto sebagai Kepala Kantor Imigrasi Cilegon. Aditya Triputranto menggantikan Muhammad Deny Firmansyah yang diangkat menjadi Kepala Bagian Sumber Daya Manusia Sekretariat Direktorat Jenderal Imigrasi.

Sebelumnya, Aditya Triputranto menjabat sebagai Kepala BidangTeknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian Kantor Imigrasi Surabaya. Pelantikan tersebut berlangsung di Kantor Imigrasi Kelas II TPI Cilegon pada Selasa, 4 Maret 2025.

Pemberhentian dan pengangkatan pejabat administrator ini dilakukan sebagai bagian dari implementasi Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

?Langkah ini juga bertujuan untuk memperkuat efektivitas kerja serta mendukung program akselesarai yang dicanangkan oleh Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto,? bunyi keterangan tertulis, Rabu (5/3/2025).

Pergantian kepemimpinan ini diharapkan dapat membawa semangat baru bagi Kantor Imigrasi Cilegon dalam meningkatkan kualitas pelayanan keimigrasian serta menjalankantugasdanfungsi dengan lebih optimal.

?Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan berkomitmen untuk terus melakukan pembenahan organisasi guna mewujudkan tata kelola keimigrasian yang lebih profesional, transparan, dan akuntabel.?.

JAKARTA - Dalam Islam, ibadah puasa Ramadan dilakukan sebagai salah satu bentuk penghambaan wajib terhadap Allah sebagai Tuhan Yang Maha Esa. Puasa mengajarkan pada umat Islam agar bisa merasakan kondisi orang lain yang kurang beruntung, dengan menahan lapar dan dahaga. Kedua hal di atas setidaknya sesuai dengan sila pertama dan kedua dari Pancasila.

Kepala Bidang Penyelenggaraan Peribadatan Masjid Istiqlal Jakarta, KH Bukhori Sail At-Tahiri menjelaskan bahwa sebenarnya banyak esensi dari syariat Islam yang termuat di dalam Pancasila.

"Dalam kaitannya dengan sila pertama Pancasila , yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, orang yang berpuasa melakukannya karena beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hubungan antara puasa Ramadan dan ibadah lainnya dengan Pancasila sangat erat karena tujuan akhir dari ibadah adalah membentuk pribadi yang saleh. Kesalehan ditunjukkan dengan menjadi orang yang bermanfaat bagi dirinya dan lingkungannya," kata KH Bukhori di Jakarta, Rabu (5/3/2025).

Menurutnya, jika seseorang terlihat baik dari penampilannya, tetapi justru memberikan mudarat kepada masyarakat, maka dia bukanlah orang yang saleh, meskipun ibadahnya luar biasa. Apabila seorang ahli ibadah dalam bermuamalah atau bergaul dengan masyarakat ia malah merugikan, mencelakakan, atau bahkan membahayakan orang lain, itu bukanlah kesalehan sejati. Kesalehan sejati artinya bermanfaat di segala waktu (shalih likulli zaman) dan di segala tempat (shalih likulli makan).

KH Bukhori menerangkan, ibadah puasa di bulan Ramadan juga mengajarkan kesalehan sosial, kepedulian kepada lingkungan dan masyarakat. Ramadan bukan hanya tentang mementingkan diri sendiri dengan membeli barang-barang mewah untuk keperluan Lebaran.

"Ramadan mengajarkan kita untuk peduli kepada lingkungan sekitar dengan memberikan zakat dan sedekah. Hal ini berkaitan dengan sila kedua Pancasila, yaitu Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, serta sila kelima, yaitu Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia," kata KH Bukhori.

Selain itu, KH Bukhori menyebutkan Ramadan ini adalah momen pemberian program syariat agar umat Islam menjadi orang yang saleh. Saleh tidak hanya dalam konteks pribadi, tetapi juga harus saleh secara sosial. Puasa adalah perintah wajib bagi setiap Muslim, yang intinya adalah menahan diri. Menahan diri berarti seseorang harus mampu mengendalikan dirinya dari hawa nafsu dan berbagai keinginan lainnya yang tidak bermanfaat.

Pada Ramadan 2025, KH Bukhori juga mengkritisi sebagian dari umat Islam yang cenderung keras dalam menjalankan ibadahnya, seolah belum sepenuhnya memahami hakikat dari ibadah itu sendiri. Mereka ini adalah kelompok yang dengan mudahnya melempar klaim salah, sesat, bahkan kafir pada kelompok lainnya, hingga melakukan makar dan menyerang aparat penegak hukum.

"Saya melihat orang-orang yang demikian itu adalah orang-orang yang belajarnya belum sempurna dan terkesan masih egois. Ketika mereka belajar Islam, mereka merasa bahwa berjuang untuk Islam atau berjihad berarti mereka harus menjadi yang paling jagoan. Harus membuat yang lain mengalah dan tidak ada yang boleh berbeda pendapat. Nah, ini adalah kesalahan dalam pemahaman yang belum sempurna," katanya.

KH. Bukhori berpendapat, kalau melihat para ulama yang ilmunya sudah mumpuni, mereka bahkan seperti orang yang sudah mahir dalam bela diri yang tidak menunjukkan kesombongan. Namun, orang baru belajar bela diri, masih satu atau dua jurus itu cenderung petantang-petenteng untuk menunjukkan bahwa mereka telah belajar bela diri.

"Kadang-kadang kita di masyarakat melihat orang ini baru belajar Islam tapi kemudian menyalahkan orang lain dengan mengatakan harus begini atau harus begitu, mencaci orang lain, merendahkan dan lain-lain. Padahal mereka belum tahu banyak," imbuhnya.

KH Bukhori berharap agar umat Islam tidak mudah digiring dengan narasi bahwa Pancasila bukanlah bagian dari syariat Islam. Justru harus dipahami bahwa esensi dari nilai syariat Islam lah yang melahirkan Pancasila, sehingga keduanya bisa saling menguatkan dan menjadi jati diri bangsa hingga saat ini.

"Antara Pancasila dan nilai-nilai Keislaman itu saling mendukung dan memperkuat, karena Pancasila sesungguhnya adalah saripati dari syariat Islam. Hal ini yang membuat keduanya tidak bertentangan. Oleh karenanya, bulan Ramadan adalah kondisi yang sangat mendukung bagi umat Islam untuk melaksanakan ibadah puasa dan yang lainnya, sekaligus melaksanakan pengamalan butir-butir Pancasila," kata KH Bukhori.

JAKARTA - Mega skandal korupsi di lingkungan Pertamina yang diungkap oleh Kejaksaan Agung menyentak perhatian publik. Anggota Komisi XII DPR RI Mukhtarudin pun angkat bicara mengenai masalah ini. Dia mengatakan bahwa pihaknya berkomitmen untuk mendukung penegakan hukum dan transparansi dalam kasus ini.

?Pengawasan terhadap Pertamina dan sektor energi akan diperkuat untuk mencegah kasus serupa terjadi di masa depan,? ucap Mukhtarudin dalam keterangannya, Senin (3/3/2025).

Mukhtarudin pun mengapresiasi langkah cepat dari pemerintah, dalam hal ini Kementerian Energi dan Sumber Daya Alam (ESDM) dengan membentuk tim untuk mendalami kasus tersebut.

Legislator dari Dapil Kalimantan Tengah ini pun menambahkan, pihaknya telah melakukan inspeksi dadakan (sidak) dan uji sampel Bahan Bakar Minyak (BBM) khususnya RON 90, RON 92, RON 95, RON 98 di sejumlah SPBU bersama Lembaga Minyak dan Gas (Lemigas) dari Kementerian ESDM untuk memastikan bahwa produk yang diberikan ke masyarakat benar-benar berkualitas dan sesuai spek yang ditentukan.

Mukhtarudin pun meminta PT Pertamina Patra Niaga untuk memberikan penjelasan yang komprehensif dan sosialisasi yang masif terkait isu pengoplosan BBM dengan kualitas RON 92 atau Pertamax. Terutama yang akhir-akhir ini sangat meresahkan agar masyarakat bisa memahami fakta yang sebenarnya.

?Jangan sampai publik dibuat bingung dengan kasus ini dan terpengaruh dari berita-berita yang tidak benar yang beredar di masyarakat. Pertamina perlu melakukan upaya-upaya untuk menjaga kepercayaan publik terhadap Pertamina agar masyarakat tidak berpaling ke SPBU swasta karena kasus ini. Ujung-ujung nya Pertamina dan negara merugi. Ini harus kita antisipasi,? tuturnya.

Tak hanya itu, Mukhtarudin juga menyayangkan soal narasi di publik yang kurang tepat dalam kasus ini. Dalam perkembangannya, sejumlah pihak justru menyeret nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia dalam pusaran mega korupsi tersebut. Padahal Bahlil menjabat sebagai Menteri ESDM pada Agustus 2024, sementara kasus korupsi terjadi pada medio 2018-2023.

Justru, sambung dia, saat ini Menteri Bahlil tengah melakukan pembersihan dan pembenahan terkait tata kelola niaga impor BBM.

?Komisi energi akan memastikan bahwa informasi yang disampaikan kepada publik bersumber dari fakta yang akurat dan tidak digunakan untuk kepentingan politik tertentu,? kata Mukhtarudin.

Dia pun menekankan terbongkarnya skandal korupsi ini harus menjadi momentum penting bagi Pertamina dan anak perusahaan lainnya untuk melakukan reformasi tata kelola niaga.

"Momentum perbaikan ini untuk mengembalikan ruh arah pengelolaan kekayaan alam negara yang sejalan dengan mandat konstitusi," ucap Mukhtarudin.