JAKARTA - Terdakwa kasus impor gula yang juga mantan Menteri Perdagangan (Mendag) 2015-2016, Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong , menagih salinan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang menjadi dasar dari proses hukum dalam kasus ini. Sebab, hingga persidangan dimulai, salinan laporan hasil audit BPKP tersebut tak kunjung diberikan.

Pakar Hukum Keuangan Negara dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI), Dian Puji Nugraha Simatupang, menilai tidak diserahkannya laporan hasil audit BPKP kepada pihak terkait adalah langkah keliru. Menurutnya, hasil audit tersebut sangat krusial karena menjadi dasar untuk menetapkan apakah seseorang dapat dianggap bertanggung jawab secara hukum atas kerugian keuangan negara.

"Apalagi unsur merugikan keuangan negara kan merupakan unsur penting dalam tindak pidana korupsi (tipikor)," ujarnya, Kamis (13/3/2025).

Dian menekankan pentingnya audit BPKP yang harus dihitung dan dinilai terlebih dahulu sebelum seseorang ditetapkan sebagai tersangka. "Jika hasil audit belum diserahkan, publik berhak mempertanyakan kualitas dan substansi audit tersebut," katanya.

Ia juga mengingatkan bahwa transparansi dan objektivitas harus menjadi prinsip utama dalam proses hukum. Dia mendesak Majelis Hakim memerintahkan agar hasil audit BPKP diserahkan kepada semua pihak yang terlibat, untuk memastikan keadilan.

"Tidak boleh juga mengadili seseorang tetapi hasil audit tidak diberikan karena justru agar terdapat objektivitas dan transparansi," tuturnya.

Senada dengan pendapat itu, Pakar Hukum Pidana, Romli Atmasasmita menganggap tidak disampaikannya laporan hasil audit BPKP sebagai bentuk "Contempt of Court" dan "Obstruction of Justice". Romli menekankan bahwa bukti audit BPKP adalah salah satu alat bukti utama dalam kasus tipikor yang menjerat Tom Lembong.

Menurutnya, kegagalan untuk menyampaikan hasil audit BPKP dapat menyebabkan proses hukum yang tidak adil dan berpotensi menjadi peradilan sesat.

"Jika dipaksa sidang dilanjutkan merupakan peradilan sesat (miscarriage of justice)," ucapnya.

Sementara itu, pengacara Tom Lembong, Ari Yusuf Amir, menegaskan bahwa pihaknya telah mengajukan permintaan agar salinan audit BPKP diserahkan kepada jaksa dan majelis hakim.

Menurutnya, ini merupakan hak terdakwa berdasarkan sejumlah pasal dalam hukum Indonesia, di antaranya Pasal 1 angka 9 KUHAP juncto Pasal 4 Ayat 1 UU Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 72 KUHAP yang menjamin hak terdakwa dan penasihat hukum untuk mengakses dokumen yang relevan dalam pembelaan.


Serta, Pasal 39 Ayat 2 UU BPK juncto putusan MK Nomor 31/2012 yang menyatakan hasil audit perhitungan keuangan negara harus dibuka kepada terdakwa agar dapat diuji dalam persidangan dan diakses oleh terdakwa atau penasihat hukumnya.

"Ini adalah hak terdakwa yang kami permasalahkan sejak awal sidang. Kami membutuhkan salinan audit BPKP untuk menguji apakah benar ada kerugian negara dan bagaimana perhitungannya," katanya usai sidang putusan sela, Kamis (13/3/2025).

Ari Yusuf juga mengungkapkan bahwa hasil audit BPKP baru muncul setelah Tom Lembong ditahan, meski penahanan tersebut terjadi pada Oktober, sedangkan klarifikasi BPKP baru dilakukan pada Januari. Permintaan ini, menurut Ari, juga berkaitan dengan keadilan yang harus dijunjung dalam sidang yang menarik perhatian publik ini.

"Jika dalam proses ini ada yang keliru, baik dari jaksa maupun hakim, maka akan dinilai oleh seluruh rakyat Indonesia dan berpengaruh pada penegakan hukum," ujarnya.

JAKARTA - Perubahan posisi Sekretaris Kabinet ( Seskab ) dalam pemerintahan Prabowo Subianto membuat jabatan tersebut bisa diisi oleh prajurit TNI aktif. Hal itu dikatakan pengamat militer Anton Aliabbas.

Anton Aliabbas mengatakan, terdapat perubahan posisi Seskab dalam pemerintahan Prabowo Subianto . Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 148 Tahun 2024 tentang Kementerian Sekretariat Negara menyebutkan posisi Seskab berada di bawah Sekretaris Militer Presiden. Pasal 48 Perpres tersebut menyebutkan, Sekretariat Militer Presiden terdiri atas paling banyak empat biro dan Sekretaris Kabinet.

"Merujuk pada ketentuan tersebut, maka pos Seskab dapat ditempati oleh prajurit TNI aktif," ujar Anton kepada SindoNews, Kamis (13/3/2025).

Anton menambahkan, merujuk pada Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Pasal 47 ayat (1) RUU TNI, Sekretariat Militer Presiden merupakan 1 dari 15 pos yang dapat diisi oleh prajurit aktif. Dengan demikian, Seskab tetap dapat diduduki prajurit aktif.

Diketahui, dalam DIM RUU TNI, ada penambahan Kementerian/Lembaga yang dapat diduduki oleh prajurit TNI aktif. Berikut ini isi Pasal 47 ayat (1) DIM RUU TNI: Prajurit aktif dapat menduduki jabatan pada kantor yang membidangi koordinator Bidang Politik dan Keamanan Negara, Pertahanan Negara, Sekretariat Militer Presiden, Intelijen Negara, Siber dan/atau Sandi Negara, Lembaga Ketahanan Nasional, Dewan Pertahanan Nasional, Search and Rescue (SAR) Nasional, Narkotika Nasional, Kelautan dan Perikanan, Penanggulangan Bencana, Penanggulangan Terorisme, Keamanan Laut, Kejaksaan Republik Indonesia, dan Mahkamah Agung.

"Dan saya pikir, keputusan pensiun dini atau tidak akan dikembalikan lagi kepada Letkol Teddy. Namun, jika merujuk pada ketentuan yang ada, pos Seskab memang dibolehkan untuk diisi prajurit aktif," kata Kepala Center for Intermestic and Diplomatic Engagement (CIDE) ini.



Sebelumnya, Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Maruli Simanjuntak menjelaskan alasan Letnan Kolonel (Letkol) Teddy Indra Wijaya tidak perlu mundur atau pensiun dari anggota militer lantaran menjabat sebagai Sekretaris Kabinet. Maruli menyebut bahwa jabatan yang diemban Teddy di bawah Sesmilpres, tanda kepangkatan tetap harus menempel.

"Beliau sudah setingkat Seskab, sudah ada Perpresnya, Seskab di bawah Sesmilpres, udah jelas itu. Sesmilpres itu semua tentara polisi ada di situ, pangkat tetap nempel, ini perlu dijelaskan, mungkin banyak yang belum mengerti," tandasnya.

JAKARTA - Pemerintah diminta memberikan kepastian hukum terhadap para pelaku industri kelapa sawit yang sudah menyelesaikan kewajibannya pada Pasal 110A Undang-undang (UU) Cipta Kerja dengan segera mengeluarkan surat izin pelepasan kawasan hutan. Selanjutnya, pengajuan izin Hak Guna Usaha (HGU) diminta untuk dipercepat melalui penyederhanaan prosedur.

Peneliti Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI) Eugenia Mardanugraha mengungkapkan kepastian hukum sangat penting untuk menjaga iklim investasi termasuk di sektor sawit. ?Karena bagaimanapun sektor sawit memberikan kontribusi yang besar bagi perekonomian nasional. Kepastian hukum sangat penting,? kata Eugenia, Kamis (13/3/2025).

Karena itu, dia mendukung para pelaku sawit yang sudah menyelesaikan kewajibannya sesuai dengan pasal 110A UU Cipta Kerja untuk memperjuangkan dalam mendapatkan surat izin pelepasan hutannya. Menurut Eugenia, keberadaan Perpres No 5 Tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan Hutan tidak menggugurkan UU Cipta Kerja karena status UU lebih tinggi.

Adapun, ketentuan dalam Pasal 110A dan Pasal 110B UU Cipta Kerja, yakni mengizinkan kebun sawit yang berada di dalam kawasan hutan sebelum berlakunya undang-undang ini untuk melakukan kegiatan usaha dengan memenuhi persyaratan dan memberikan sanksi berupa denda administratif kepada perusahaan yang tidak memenuhi persyaratan.

Lebih jauh, Eugenia menyoroti tentang pengurusan HGU lahan sawit yang terkesan berbelit-belit sehingga memerlukan waktu lama untuk mendapatkannya. Dia meminta agar kawasan hutan yang sudah berubah fungsi menjadi sawit secara legal, izin HGU-nya diteruskan dan tidak ditutup lahan sawitnya.

Namun, untuk pembukaan lahan sawit baru, Eugenia sepakat jika prosesnya dibuat sulit. ?Kan pemerintah harus merapikan dulu izin-izinnya (lahan sawit yang sudah ada), kalau pembukaan baru pemberian izinnya lama, nggak apa-apa,? ungkap anggota Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) ini. Karena jika ditutup, dampaknya akan mengganggu produksi kelapa sawit secara nasional.

Data Kementerian Keuangan menyebut nilai kapasitas produksi nasional industri kelapa sawit 2023 diperkirakan sebesar Rp729 triliun. Adapun, kontribusi industri sawit ke APBN 2023 mencapai sekitar Rp 88 triliun dengan rincian penerimaan dari sektor pajak Rp 50,2 triliun, PNBP Rp 32,4 triliun, dan Bea Keluar Rp 6,1 triliun. Sektor sawit di Indonesia saat ini telah melibatkan 2,4 juta petani swadaya dan 16 juta tenaga kerja.

Dia meminta agar regulasi sawit dibuat seragam seluruh Indonesia. Karena itu, pemerintah pusat harus turun tangan untuk memastikan jangan sampai ada perbedaan aturan sawit di masing-masing provinsi. Hal ini penting untuk menjaga kepastian hukum di industri sawit.

Lebih jauh, Eugenia sepakat terhadap upaya pemerintah dalam menertibkan lahan sawit di kawasan hutan. Syaratnya, penertiban lahan sawit di kawasan hutan sebaiknya dilakukan dengan tetap mempertimbangkan keberlanjutan kegiatan ekonomi di kebun sawit tersebut.

Dia memberikan contoh penertiban ribuan hektare lahan sawit di Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah oleh Tim Satgas Garuda Penertiban Kawasan Hutan karena dianggap ilegal. Dia meminta pemerintah tidak hanya menyita dan menyegel kebun sawit tersebut, namun harus tetap mempertahankan kegiatan ekonomi dan keamanan kebun sawit tersebut tetap terjaga baik. ?Jangan sampai setelah disegel ditinggalkan sehingga terjadi penjarahan buah sawit misalnya. Harus tetap dijaga sehingga tidak merugikan kegiatan sawit di sana,? jelasnya.

Selain itu, pemerintah juga harus menjamin pengambilalihan lahan sawit harus disertai dengan pengelolaan bisnis yang profesional. Karena itu, pemerintah harus benar-benar mempersiapkan perusahaan yang sudah terbiasa mengelola bisnis sawit.

Karena pengelolaan bisnis sawit tidak sederhana, yang membutuhkan keahlian khusus. Perusahaan sawit biasanya memiliki kebun sekaligus lengkap dengan pabrik pengolahannya yang berada di sekitar lahan sawitnya.

?Jadi bukan hanya buah sawitnya saja yang diperas jadi minyak sawit, ada cangkangnya ada batangnya semua bisa jadi duit istilahnya. Jadi jangan sekadar menyita kebun sawit untuk negara tetapi yang penting juga sitaan-sitaan ini harus bisa dikelola secara profesional,? tandasnya.

Sehingga pemerintah diminta tidak sembarangan dalam menunjuk perusahaan yang ditugaskan untuk mengelola kebun sawit hasil sitaan negara. Dia mewanti-wanti kebijakan pemerintah ini harus benar-benar memperhatikan nasib masyarakat yang bekerja di sektor sawit. ?Jangan sampai masyarakat jadi korban. Kalau misalkan pabrik itu tutup (karena tidak dikelola baik) dan kemudian menjadi lahan yang mangkrak, nah itu yang disayangkan. Kalau sampai para pekerja di-PHK gara-gara ini kan jadi masalah bagi negara juga,? jelasnya.

Terkait implementasi Perpres No 5 tahun 2025, Eugenia sepakat agar pemerintah membuat satu peta hasil penetapan kawasan hutan yang telah dikukuhkan/ditetapkan. ?Usulan satu peta itu dari dulu sudah banyak pakar pakar bilang, harus satu peta. Tapi tidak pernah dibuat,? ungkapnya. Pengukuhan kawasan hutan merupakan proses penting dalam menetapkan status legal dan legitimate suatu wilayah sebagai kawasan hutan.

Seperti diketahui, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menerbitkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan No 36 Tahun 2025 yang berisi 436 perusahaan yang lahan sawitnya masuk dalam kawasan hutan. Daftar 436 korporasi tersebut menjadi rujukan bagi Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan untuk bekerja. Satgas ini merupakan lembaga yang dibentuk Presiden Prabowo Subianto lewat Perpres No 5 Tahun 2025 dengan diketuai menteri pertahanan.

JAKARTA - Koordinator Juru Bicara Tim Kuasa Hukum Hasto Kristiyanto , Febri Diansyah menyebut setidaknya ada empat kejanggalan dalam dakwaan yang diajukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap kliennya. Keempatnya menunjukkan pertentangan antara dakwaan KPK dengan fakta hukum yang telah diuji dan dinyatakan berkekuatan hukum tetap oleh pengadilan.

Pertama, penggunaan data yang salah dalam dakwaan. Pada poin nomor 22, dakwaan KPK menyebutkan bahwa Nazarudin Kiemas memperoleh suara nol dalam pemilihan legislatif. Padahal, fakta hukum yang telah diuji dalam Putusan Nomor 18 menunjukkan bahwa Nazarudin Kiemas justru memperoleh suara terbanyak.

"Ini bertentangan dengan fakta yang ada dan menimbulkan kesan seolah-olah ada kepentingan lain di balik dakwaan ini," kata Febri dalam jumpa pers di Kantor DPP PDIP, Jalan Diponogoro, Menteng, Jakarta, Rabu (12/3/2025).



Dua, pertemuan tidak resmi yang diklaim KPK. Di poin nomor 23, dakwaan menyebutkan bahwa Hasto Kristiyanto pernah melakukan pertemuan tidak resmi dengan Wahyu Setiawan. Namun, fakta hukum dalam putusan nomor 28 yang mengadili Wahyu Setiawan dan Agustiani Tio menyatakan bahwa pertemuan Hasto dengan KPU adalah pertemuan resmi saat rekapitulasi suara pada April dan Mei 2019.

"Tidak ada pertemuan tidak resmi seperti yang dituduhkan," ujarnya.

Ketiga, tuduhan tanpa dasar tentang pemberian uang. Pada poin nomor 24, dakwaan menyatakan bahwa Hasto Kristiyanto menerima laporan dari Saiful Bahri dan menyetujui rencana pemberian uang kepada Wahyu Setiawan. Namun, dalam putusan nomor 28, tidak ada fakta hukum yang menyebutkan hal tersebut.

"Ini adalah tuduhan yang tidak berdasar dan sudah diuji di persidangan sebelumnya," tuturnya.

Empat, sumber dana yang keliru. Di poin nomor 25, dakwaan menuduh Hasto Kristiyanto memberikan dana Rp400 juta melalui Kusnadi kepada Donny Tri Istiqomah, yang ujungnya diberikan kepada Wahyu Setiawan. Namun, putusan nomor 18 dengan terdakwa Saiful Bahri menyatakan bahwa sumber dana tersebut adalah Harun Masiku, bukan Hasto Kristiyanto.

"Ini jelas sekali dalam putusan nomor 18, sumber dana bukan dari Hasto," tegasnya.

Oleh karena itu, Febri menyoroti adanya campur aduk antara fakta, opini, dan bahkan imajinasi dalam dakwaan KPK. Menurutnya, ini sangat berbahaya karena dapat menjauhkan dari upaya menemukan kebenaran.

Dia menegaskan bahwa tim hukumnya akan mengawal proses persidangan yang akan dimulai pada Jumat, 14 Maret 2025, dengan penuh penghormatan terhadap forum pengadilan.

"Kami berharap proses persidangan ini dapat berjalan secara adil dan transparan, sehingga kebenaran yang sesungguhnya dapat terungkap," katanya.

ACEH - Direktur Jenderal Pemasyarakatan ( Dirjenpas ) Mashudi mengunjungi Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Kutacane. Dalam kunjungannya tersebut, Mashudi berencana merelokasi Lapas Kutacane.

"Mari kita benahi bersama Lapas Kutacane. Warga Binaan adalah keluarga kita juga, saudara kita," serunya saat berbicara di hadapan ratusan Warga Binaan, Rabu (12/3/2025).

Dalam kesempatan tersebut, Mashudi berdialog dan berinteraksi langsung dengan Warga Binaan yang berkumpul di lapangan. Mashudi menyatakan sudah mendengar semua permasalahan yang terjadi dan keluhan Warga Binaan serta berjanji akan menindaklanjutinya.

"Kami mohon dukungannya untuk Bapak Bupati, anggota Dewan (Komisi XIII DPR) dan semua pihak yang terkait," ucap Mashudi.

Ajakan Mashudi mendapatkan respons Bupati Aceh Tenggara, Salim Fakhry. Selain mengajak warganya di Lapas Kutacane untuk menjalani masa pidana dengan baik, Bupati juga menghibahkan 4,1 hektare tanah untuk relokasi Lapas Kutacane agar memperoleh kondisi yang lebih layak. "Bismillahirrahmanirrahim, kami sampaikan surat hibah untuk relokasi Lapas Kutacane," ujar Bupati Aceh Tenggara.

Untuk penganggaran pembangunan baru Lapas Kutacane, Bupati dan Dirjenpas pun mendorong dukungan Komisi XIII DPR yang saat itu juga hadir langsung, yaitu Jamalaudin Idham dan Teuku Ibrahim, yang merupakan putra daerah Aceh.

Selain jajaran Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan Kantor Wilayah, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Aceh Tenggara juga turut hadir dalam dialog dan interaksi tersebut.

Kunjungan ini merupakan langkah cepat dan tindak lanjut atas peristiwa pelarian yang dilakukan Warga Binaan pada Senin 10 Maret 2025 sore.

"Update terakhir dari 52 Warga Binaan yang melarikan diri, 21 orang di antaranya sudah tertangkap kembali dan menyerahkan diri, bahkan ada keluarganya yang langsung mengantarkan mereka kembalil ke Lapas. Tinggal 31 orang yang diharapkan segera kembali," ucap Mashudi.

?Kami selaku Satuan Kerja Rupbasan Kelas I Jakarta Timur Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kanwil Ditjenpas DK Jakarta mendukung setiap langkah yang dilakukan oleh pimpinan dalam membawa Pemasyarakatan ke arah yang lebih baik kedepannya,? katanya.

JAKARTA - Mantan Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (Jubir KPK) Febri Diansyah bergabung ke dalam tim hukum yang akan membela Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto dalam persidangan.

Ketua DPP PDIP Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional, Ronny Talapessy menyampaikan, saat ini proses hukum akan memasuki persidangan, dan pihaknya telah mempersiapkan tim hukum yang akan membela Hasto Kristiyanto.

"Saya ingin memperkenalkan tim penasihat hukum yang akan mendampingi Pak Hasto Kristyanto pada persidangan yang akan dimulai pada Jumat, 14 Maret 2025," kata Ronny di Kantor DPP PDIP, Jalan Diponogoro, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (12/3/2025).

Ronny menyampaikan tim ini merupakan tim kolaboratif antara tim hukum yang ditugaskan oleh partai, dengan tim hukum yang berlatar belakang non-partai atau full-profesional. Dari daftar nama yang disebutkan, terdapat nama Febri Diansyah masuk ke dalam tim hukum Hasto. Bahkan, Febri juga didapuk sebagai Koordinator Jubir Tim Hukum.

Berikut Daftar nama-nama Tim Hukum Hasto Kristiyanto:

1. Prof. Dr. Todung M. Lubis, S.H., LL.M.
2. Dr. Maqdir Ismail, S.H., LL.M.
3. Ronny B. Talapessy, S.H., M.H.
4. Arman Hanis, S.H.
5. Febri Diansyah, S.H.
6. Dr. A. Patramijaya, S.H., LL.M
7. Dr. Erna Ratnaningsih, S.H., LL.M.
8. Johannes Oberlin. L Tobing, S.H.
9. Dr (C) Alvon Kurnia Palma, S.H., M.H.
10. Dr. Rasyid Ridho, S.H., M.H.
11. Dr. Duke Arie W, S.H., M.H., CLA.
12. Abdul Rohman, S.H.
13. Triwiyono Susilo, S.H.
14. Willy Pangaribuan, S.H.
15. Bobby Rahman Manalu, S.H., M.H.
16. Rory Sagala, S.H.
17. Annisa Eka Fitria Ismail, B.A., (HONS) LL.M., M.A., S.H.

"Ini adalah 17 Tim pengacara yang akan mendampingi Pak Hasto Kristiyanto," katanya.

SURABAYA - Menyemarakkan Ramadan 1446 Hijriah/2025 Masehi, Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya membagikan takjil gratis kepada masyarakat sekitar dan pengendara yang melintas di Jalan Juanda, Selasa 11 Maret 2025.

Kegiatan dimulai pukul 15.00 WIB ini turut melibatkan mahasiswa Warga Negara Asing (WNA) dari Universitas Negeri di Surabaya.

Kepala Kantor Imigrasi Surabaya, Agus Winarto, mengungkapkan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen Imigrasi Surabaya dalam menunjukkan kepedulian terhadap masyarakat.



"Kami selalu berupaya untuk melakukan kegiatan sosial dengan berbagai bentuk sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kali ini, dalam momen Ramadan, kami berbagi takjil untuk membantu warga dan pengendara yang masih berada di jalan saat waktu berbuka tiba," ujar Agus.

Kegiatan ini juga dalam rangka mendukung Program Asta Cita Presiden Republik Indonesia dan Program Akselerasi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Jenderal Polisi (Purn) Agus Andrianto.

"Ini merupakan bentuk komitmen Imigrasi Surabaya dalam mendukung program Asta Cita Presiden Republik Indonesia nomor delapan yakni memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur," tuturnya.

Selain sebagai bentuk kepedulian, Agus berharap kegiatan seperti ini bisa terus dilakukan di masa mendatang untuk semakin mempererat hubungan antara pemerintah dan masyarakat.

"Meskipun sederhana, aksi ini diharapkan dapat membawa manfaat bagi masyarakat dan meningkatkan kepedulian antar sesama," tambahnya.

Tak hanya itu, aksi sosial ini diharapkan terus berlanjut dan senantiasa menginspirasi lebih banyak pihak untuk saling berbagi.

"Semoga kegiatan ini tidak hanya menjadi momen berbagi di bulan Ramadan, tetapi juga menjadi langkah kecil menuju perubahan besar dalam meningkatkan kepedulian dan kesejahteraan bersama," pungkasnya.

Aksi sosial ini mendapat sambutan hangat dari warga dan pengendara yang menerima takjil. Mereka mengapresiasi inisiatif Kantor Imigrasi Surabaya dalam membantu sesama, terutama bagi mereka yang masih berada di perjalanan saat waktu berbuka puasa tiba.

JAKARTA - Daftar Sekretaris Kabinet (Seskab) yang berasal dari TNI dan Polri diulas dalam artikel ini. Nomor 1 menolak mobil dinas untuk keluarga.

Sekretariat Kabinet adalah lembaga pemerintah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden Berdasarkan Peraturan Sekretaris Kabinet Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet.

Sekretariat Kabinet memiliki tugas memberikan dukungan pengelolaan manajemen kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sekretariat Kabinet dipimpin oleh Sekretaris Kabinet.

Nah, ada sekitar 17 tokoh menjabat Sekretaris Kabinet dari masa ke masa. Empat orang tokoh di antaranya berasal dari TNI dan Polri. Siapa saja?

1. Hoegeng Imam Santoso

Foto/Dok Setkab

Dia menjabat Sekretaris Kabinet/Presidium ketika masih berpangkat Brigjen. Pria kelahiran Pekalongan, Jawa Tengah 14 Oktober 1921 itu menjabat Sekretaris Kabinet Dwikora III pada periode 27 Maret 1966-25 Juli 1966 atau dua tahun sebelum dilantik sebagai Kapolri.

Adapun pengangkatan Hoegeng sebagai Seskab berdasarkan Keppres Nomor 63 Tahun 1966. Nah sebagai Seskab atau Menteri/Sekretaris Presidium Kabinet, Hoegeng sebenarnya bakal mendapat jatah dua mobil, yaitu satu mobil dinas sebagai menteri dan satu mobil untuk keluarga.

Kala itu, Hoegeng sudah menerima sebuah mobil dinas, sedangkan untuk keluarganya, Hoegeng belum menerima. Mobil dinas Hoegeng saat menjadi Menteri Iuran Negara yang diembannya sebelum menjabat Seskab sudah dikembalikannya setelah berganti jabatan.

Kemudian, setelah menjadi Wakapolri atau saat itu Wakil Menteri Panglima Angkatan Kepolisian (Menpangak) Hoegeng ditawarkan mobil dinas jenis Holden keluaran terbaru tahun 1965 yang diperuntukkan bagi keluarganya. Akan tetapi, saat itu Hoegeng menolaknya.

JAKARTA - Kasus dugaan korupsi dengan tersangka mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong menimbulkan tanda tanya. Pasalnya, surat dakwaan jaksa penuntut umum (JPU) hanya membatasi periode perkara pada 2015-2016, padahal penyidikan awal mencakup rentang 2015-2023.

Pakar Hukum Pidana Jamin Ginting menilai inkonsistensi ini melemahkan tuduhan kerugian negara sebesar Rp578 miliar yang dialamatkan ke Tom Lembong. Menurutnya, membatasi dakwaan hanya pada masa jabatan Tom Lembong (2015-2016) justru kontraproduktif.

"Nanti dia (jaksa) nggak bisa membuktikan kalau rentang waktu kejadian yang dia sampaikan itu (2015-2016) ternyata nggak ada perbuatan melawan hukum apa pun," katanya, Selasa (11/3/2025).



Ia menambahkan, ketidaksesuaian tempus dakwaan dengan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (Sprindik) berpotensi meloloskan pihak yang seharusnya bertanggung jawab.

"Jika kerugian terjadi di luar masa jabatan Tom Lembong, harusnya yang didakwa adalah pejabat aktif saat itu. Bukan malah memaksakan tuduhan kepadanya (Tom Lembong)," ujarnya.

Jamin ragu dalam masa jabatan Tom Lembong yang singkat ia membuat kebijakan yang bermuara pada kerugian negara.

"Kalau masa 1 tahun itu apa sih yang dia lakukan, yang terkait dengan kerugian negara yang diakibatkan kebijakan yang dikeluarkannya? Kan nggak ada," ucapnya.

Oleh karena itu, menurut Jamin harusnya Tom Lembong dapat dibebaskan dari segala dakwaan. Atau jika penegak hukum ingin bekerja lebih serius, penyidikan kasus ini dapat diperluas hingga ke periode 2023 dengan memanggil sejumlah menteri perdagangan setelah Tom Lembong.

"Orang yang menjabat pada saat itu yang seharusnya bertanggung jawab, dan dia harus dihadirkan, paling tidak sebagai saksi dan menerangkan," ujarnya.

Namun, Jamin menyangsikan hal tersebut akan dilakukan. Menurutnya, Jaksa enggan untuk melibatkan mantan Menteri Perdagangan lainnya dalam kasus ini.

"Nah, mereka mungkin menurut dugaan saya sih jaksanya nggak mau melibatkan orang terlalu jauh, sehingga dibatasi hanya terkait dengan yang masa jabatan itu (Tom Lembong) saja," tambahnya.

Sementara itu, kuasa hukum Tom Lembong, Zaid Mushafi menyayangkan sikap jaksa penuntut umum (JPU) yang dinilai menghindar dari substansi keberatan dalam eksepsi timnya.

"Kami sangat keberatan karena JPU tidak menguraikan dalil kami yang mana yang mereka bantah. Misalnya, korelasi antara pasal dalam UU Perlindungan Petani, UU Pangan, Permendag 527, dan Permen 117 dengan UU Tipikor sama sekali tidak dijelaskan dalam dakwaan. Ini jelas melanggar prinsip hukum," kata Zaid usai persidangan.

Ia juga menyoroti inkonsistensi tempus yang sengaja dipersingkat. JPU membatasi dakwaan hanya pada masa jabatan Pak Tom (2015-2016), padahal Sprindik mencakup 2015-2023.

"Ini ada apa? Kenapa hanya sebatas Pak Tom tempusnya Ini. Harusnya sesuai sprindik, penuntut dengan dakwaan itu harus sejalan karena proses pendakwaan itu berangkat dari proses penyidikan dulu sebelumnya," katanya.

Lebih lanjut, Zaid menuding jaksa mengabaikan aturan hukum yang seharusnya menguntungkan terdakwa. Menurutnya berdasarkan KUHAP pasal 1 ayat 2 diatur bahwa apabila ada peraturan perubahan setelah terjadinya tindak pidana, maka yang dipakai adalah aturan yang meringankan.

Aturan baru yang meringankan dimaksud Zahid adalah UU BUMN yang telah disahkan pada 24 Februari 2025. Dalam UU BUMN tersebut menyatakan bahwa kerugian BUMN bukan kerugian negara.

"Ini tidak retroaktif. Lihat saja surat dakwaan itu 25 Februari, UU diundangkan itu 24 Februari, langsung berlaku. Itu yang kita sangat menyayangkan. Untuk itu kami yakin majelis hakim punya hati nurani dan keberanian dalam mengambil keputusan yang adil bagi Pak Tom Lembong," katanya.

Sebelumnya, Tom Lembong didakwa merugikan negara Rp 578 miliar dalam kasus dugaan korupsi impor gula. Perhitungan kerugian negara tersebut berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Kegiatan Importasi Gula di Kementerian Perdagangan Tahun 2015 sampai 2016 nomor PE.03/R/S-51/D5/01/2025 berwarkat 20 Januari 2025. Laporan itu dikeluarkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

JAKARTA - PT MNC Asia Holding Tbk (BHIT) merespons gugatan pidana yang dilayangkan oleh PT Citra Marga Nusaphala Persada (CMNP) terhadap BHIT dan Executive Chairman MNC Group Hary Tanoesoedibjo.

Kuasa Hukum PT MNC Asia Holding Tbk (BHIT) Hotman Paris Hutapea menerangkan bahwa transaksi tersebut sudah sejak 1999, dengan demikian gugatan tersebut sudah kedaluwarsa.

?Ini (transaksi) bulan Mei 1999, sekarang udah berapa tahun? 26 tahun ya. Jadi dari segi pidana sudah kadaluarsa. Dari segi pidana sudah kadaluarsa, karena tindak pidana ini 12 tahun kadaluarsanya,? kata Hotman Paris saat konferensi pers di iNews Tower, Jakarta Pusat, Selasa (11/3/2025).

Dari sisi hukum perdata, Hotman menjelaskan bahwa Executive Chairman MNC Group Hary Tanoesoedibjo tidak memiliki tanggung jawab dari transaksi tersebut.

Hotman menerangkan, pada saat itu PT Bhakti Investama (yang kini PT MNC Asia Holding Tbk) hanya broker yang terlibat di awal transaksi saja dan srlebihnya tidak terlibat dalam transaksi yang dilakukan oleh pihak Unibank dan CMNP.

?Karena MNC hanya aranger yang mempertemukan, habis itu selanjutnya semua transaksi dilakukan oleh CMNP dengan Unibank, termasuk semuanya,? ujar dia.

Bahkan, Hotman menunjukkan bukti-bukti yang konkret mulai dari transaksi, hasil audit hingga tanda tangan antar direksi CMNP dan Unibank.

?Bahkan tiap tahun auditor dari CMNP melakukan audit, menanyakan ke Unibank, gimana ini statusnya, Unibank oke semua, oke tiap tahun, dan disitu sudah tidak ada peran apapun dari Hary Tanoe maupun Bhakti Investama,? jelasnya.

JAKARTA - Anggota MPR Ida Fauziyah melakukan sosialisasi empat pilar kebangsaan (Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika) di Kediaman Wakil Ketua MPR Kemang, Jakarta Selatan. Ida Fauziyah mengajak masyarakat agar terus mengamalkan 4 pilar kebangsaan tersebut sebagai bentuk kecintaan kepada negara dan bangsa Indonesia.

"Empat Pilar ini menjadi sangat penting dalam berbangsa dan bernegara. Seperti halnya, nilai-nilai luhur Pancasila harus diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari," kata Ida Fauziyah dalam keterangannya, Selasa (11/3/2025).

Anggota DPR asal Dapil Jakarta II itu juga mengajak persatuan dan kesatuan antar bangsa terus diperkuat sehingga menjadi bangsa yang kuat, mandiri, adil dan berdaulat.



"Mari kita menjaga persatuan dan kesatuan antar bangsa. Tak lupa budaya gotong-royong harus terus digalakkan di tengah-tengah masyarakat," kata Ida Fauziyah.

Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu juga menyampaikan bahwa KH Hasyim Asy?ari pernah mencetuskan bahwa Mencintai Tanah Air Sebagian dari Iman. Konsep ini merupakan suatu bentuk untuk membangkitkan nasionalisme di zaman penjajahan dahulu.

"Hari ini, kita sebagai pengisi dari Kemerdekaan sudah sepatutnya untuk terus mencintai negeri ini dengan sepenuh hati," ucapnya.

ACEH TENGGARA - Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas), Agus Andrianto mengungkapkan adanya over kapasitas di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II B Kutacane, Aceh Tenggara, Aceh. Menurutnya, jumlah penghuni saat ini dua kali lipat lebih tinggi dari kapasitasnya.

"Kapasitas lapas di Kutacane itu sebenarnya adalah 100 orang, namun dihuni oleh 368 lebih warga binaaan pemasarakatan," kata Agus di kantornya, Jakarta, Selasa (11/3/2025).

Over kapasitas itu menjadi penyebab sejumlah masalah permasalahan, di antaranya yang terbaru puluhan tahanan Kutacane melarikan diri.

Terkait kaburnya tahanan, Agus menyatakan pihaknya masih memastikan apa penyebabnya.



"Kita ingin tahu apakah betul masalah makanan yang menjadi penyebab atau masalah yang lain sebagai dampak daripada perilaku petugas dalam layanan," ujarnya.

Sebelumnya, sebanyak 49 narapidana melarikan diri alias kabur dari Lapas Kelas II B Kutacane, Aceh Tenggara, Aceh. Puluhan napi tersebut kabur dari Lapas Kutacane pada Senin, 10 Maret 2025 sore menjelang buka puasa.

"Betul terjadi peristiwa upaya pelarian warga binaan Lapas Kutacane," kata Humas Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Rika Aprianti saat dikonfirmasi SindoNews, Selasa (11/3/2025).

Sekadar informasi, sebuah video puluhan napi kabur dari Lapas Kelas II B Kutacane, Aceh Tenggara, viral di berbagai platform.

Para napi terlihat berhamburan kabur memanjat pagar serta berlarian di atas atap Lapas Kutacane, beberapa di antaranya berhasil diamankan oleh warga.

Peristiwa yang terjadi sore hari tersebut menjadi tontonan warga sekitar dan sempat membuat macet. Hingga kini, belum diketahui penyebab pasti kaburnya puluhan napi tersebut. Ditjenpas dan sejumlah pihak sedang melakukan investigasi.