JAKARTA - Sejumlah mahasiswa melakukan aksi protes terkait pengesahan RUU Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia ( RUU TNI ) di Gerbang Pancasila, Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (20/3/2025). Aksi ini diwarnai pembakaran ban di depan gerbang tersebut.

Tampak asap hitam membumbung ke angkasa akibat penyalaan api. Selain itu, para pendemo juga berupaya merobohkan pagar tersebut.

Sambil menggedor pagar, mahasiswa meminta anggota DPR untuk keluar menemui demonstran. Digedornya pagar tersebut diibaratkan seperti membangunkan anggota DPR yang dianggap sedang tidur.

"Woy sahur woy bangun," teriak mahasiswa.

Selain melakukan aksi pembakaran, mahasiswa juga mengibarkan bendara Indonesia di depan gerbang Pancasila.

DPR telah mengesahkan RUU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI (RUU TNI) menjadi UU. Pengesahan berlangsung melalui Sidang Paripurna ke-15 masa persidangan II tahun sidang 2024-2025.

Sebelum disahkan, Ketua DPR Puan Maharani lebih dulu menanyakan kepada para peserta sidang, apakah RUU tersebut bisa diketok sebagai UU.

"Apakah Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia dapat disetujui untuk disahkan menjadi Undang-Undang?" tanya Puan dalam ruangan rapat paripurna, Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (20/3/2025).

"Setuju," jawab peserta sidang.

Dalam rapat itu, Puan juga menyampaikan bahwa sebanyak 293 anggota hadir sementara 11 orang izin.

?Dengan begitu rapat dinyatakan kuorum. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim rapat paripurna dibuka dan terbuka untuk umum,? sambungnya.

JAKARTA - Pakar Hukum Pidana dari Universitas Jenderal Soedirman Hibnu Nugroho menilai penghapusan kewenangan Kejaksaan untuk menyidik kasus korupsi adalah bentuk pembegalan di penjelasan Rancangan Undang-Undang ( RUU ) tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ( KUHAP ). Dia mengatakan, fungsi penjelasan seharusnya untuk menjelaskan.

?Ini pembegalan di penjelasan (bagian penjelasan RUU KUHAP). Pemotongan kewenangan Kejaksaan di diktum, penjelasan. Antara bunyi pasal (di RUU KUHAP) dan penjelasan itu malahan tidak jelas. Fungsi penjelasan itu kan untuk menjelaskan, tapi ini malah jadi tidak jelas,? ujarnya, Kamis (20/3/2025).

Dia menuturkan, terminologi penyidik tertentu adalah penyidik-penyidik yang sudah melakukan penyidikan yang diatur dalam undang-undang (UU) yang bersangkutan. ?Undang-Undang yang bersangkutan itu, misalnya UU Kejaksaan memberi kewenangan menyidik dan menuntut perkara korupsi dan HAM. Tapi kenapa dalam penjelasan (RUU KUHAP) malah dihilangkan? Itu kan ada begal. Pembegalan itu namanya,? ujarnya.

Menurut dia, dengan pertimbangan dominis litis ataupun redistribusi kewenangan, tidak mungkin Kejaksaan hanya berada di kewenangan penuntutan. Dia berpendapat, hal itu merupakan bagian dari politik hukum.

?Sudah ada dasar putusan Mahkamah Konstitusi, karena Jaksa itu merupakan cermin penegakkan hukum. Kalau itu dicabut, rontok itu penegakkan hukum korupsi,? kata pengajar di Kampus Unsoed Purwokerto ini.

Lebih lanjut Hibnu mengatakan, ada pemahaman yang keliru di draf penjelasan revisi KUHAP, yang menghapus kewenangan Kejaksaan untuk menyidik perkara korupsi. Dia menjelaskan, selama ini penyidik itu ada yang berasal dari polisi, jaksa, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), bahkan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).

Masalah kewenangan jaksa menjadi penyidik sudah digugat empat kali ke Mahkamah Konstitusi (MK). Hasilnya MK selalu menolak gugatan tersebut.

?Artinya sebetulnya ada keputusan pembuat undang-undang waktu itu merespons putusan MK yang sudah ada, putusan MK yang memenangkan Kejaksaan dalam penyidik tertentu. Jadi terminologi penyidik tertentu adalah penyidik yang diberikan oleh UU yang sudah sebelumnya. Misalnya UU KPK, UU Kejaksaan, UU TNI,? pungkasnya.

JAKARTA - Guru Besar Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Indonesia Topo Santoso berharap Revisi KUHAP dapat memperbaiki mekanisme prapenuntutan. Prapenuntutan yang diatur dalam KUHAP saat ini dirasakan tidak sepenuhnya efektif.

"Hal itu disebabkan desain hubungan koordinasi yang terpisah antara penyidik dan penuntut umum . Otomatis, penuntut umum kehilangan kendali untuk mengawasi dan mengarahkan jalannya penyidikan, agar penuntutan berhasil. Penyidikan tanpa arahan aktif penuntut umum seringkali berujung pada berlarut-larutnya proses penyidikan," kata Topo melalui keterangan tertulis, Kamis (20/3/2025).

Terkait prapenuntutan tukasnya, terdapat perkara-perkara yang penyidikannya tidak diberitahukan kepada penuntut umum, berkas perkara yang bolak-balik, atau banyaknya berkas yang tidak pernah dikirim pada jaksa setelah dikembalikan pada penyidik. Masyarakat sebagai pencari keadilan akhirnya menjadi korban karena banyak perkara tindak pidana yang terjadi tidak terselesaikan.

"Padahal, salah satu tujuan dari sistem peradilan pidana adalah untuk menyelesaikan tindak pidana yang terjadi, sehingga setiap perkara harus ada akhirnya," ujarnya.

Ia menegaskan revisi KUHAP harus mampu memperbaiki relasi dan keterpaduan, penyidik dan penuntut umum, khususnya koordinasi polisi dan jaksa. "Jangan sampai, baik jaksa maupun polisi, bekerja didunianya sendiri, tidak ada relasi yang cukup untuk saling mengimbangi," jelasnya.

Topo sependapat revisi KUHAP telah menjadi kebutuhan mendesak guna merespon perkembangan dalam hukum pidana dan hukum acara pidana, serta putusan Mahkamah Konstitusi. Ia memaparkan saat ini sumber hukum pidana materiil bukan hanya KUHP, melainkan sudah lahir lebih dari 10 UU Pidana Khusus yang di dalamnya juga mengatur sebagian segi formil (acara pidana) secara lex specialis.

Menurutnya, adanya penyidik di luar penyidik Polri dan PPNS, yang diatur di luar KUHAP harus dipandang sebagai ketentuan yang khusus, sehingga sesuai dengan prinsip lex specialis derogat legi generali. Adanya penyidik di luar polri dan PPNS itu tetap berlaku, bahkan perlu ditegaskan eksistensinya dalam revisi KUHAP.

"Dengan demikian, sumbernya bukan hanya KUHP, melainkan juga UU Pidana Khusus dan UU Sektoral (UU Administratif) yang memuat ketentuan pidana. Sebagai ketentuan yang bersifat khusus maka berbagai segi hukum acara pidana di luar KUHAP yang sejatinya melengkapi KUHAP, termasuk adanya penyidik Jaksa, KPK, dan lainnya Ini tidak bisa dipandang sebagai penyimpangan norma ataupun harus dihapuskan atau disesuaikan dengan KUHAP," tuturnya.

Ia mengungkap sekurangnya ada lima alasan di balik politik hukum mengapa kejaksaan diberi kewenangan penyidikan. Kelimanya yakni check and balances, expertise and resources, public confidence and impartiality, mempercepat proses (streamlining the process), dan pengetahuan yang khusus dan fokus.

Menurutnya, di tengah kinerja kejaksaan dan kepercayaan publik yang semakin meningkat, telah ada pula beberapa putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan kewenangan kejaksaan melakukan penyidikan tindak pidana korupsi adalah konstitusional.

"Sebagaimana dalam pertimbangan Mahkamah Konstitusi, pemberian kewenangan kepada kejaksaan untuk menyidik tindak pidana khusus atau tertentu, termasuk korupsi, telah memberikan jaminan kepastian hukum yang adil dan juga memberikan perlindungan hak asasi sekalipun terhadap tersangka," terangnya.

Lebih jauh Topo menuturkan keterpaduan antara para penegak hukum merupakan suatu hal yang sangat penting sebagai upaya menanggulangi kejahatan di setiap negara. Bahkan ketiadaan keterpaduan disebutnya merupakan salah satu faktor penyebab kegagalan pemberantasan kejahatan. Singkatnya, kegagalan atau ketidaksempurnaan proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik dapat merupakan awal gagalnya proses penuntutan.

Tak hanya itu, tidak adanya keterpaduan antara penyidik dan penuntut umum juga menyebabkan penuntut umum kurang menguasai perkara secara substantif sebab selama penyidikan. Penyidik seolah bekerja sendiri sedang jaksa seperti tinggal menunggu, tanpa dapat terlibat lebih jauh dalam proses penyidikan.

"Dalam hal ini, ide penyidikan dan penuntutan yang berada dalam satu atap atau di bawah kendali penuntut umum menarik untuk dibicarakan. Sebab, keberhasilan tahapan penuntutan tidak lepas dari keberhasilan penyidikan. Termasuk penguatan eksistensi jaksa melakukan penyidikan atas tindak pidana yang kompleks seperti korupsi, pelanggaran hak asasi manusia yang berat, dan tindak pidana ekonomi sehingga efisiensi penyidikan kasus tindak pidana, sekalipun rumit, dapat ditingkatkan," tandasnya.

Sebelumnya Ketua Komisi III DPR Habiburokhman memastikan pembahasan RKUHAP akan dilakukan pada masa sidang mendatang. Ia meyakinkan fungsi aparat penegak hukum (APH) tak akan berubah. KUHAP baru yang akan dibahas oleh Komisi III DPR RI diharapkannya dapat memberikan keadilan bagi setiap pihak.

BEOGRAD - Ada pihak yang mengatakan bahwa 1 juta warga Serbia ikut berdemonstrasi di Beograd untuk menentang kebijakan pemerintah. Meskipun, kubu pro-pemerintah menyebut hanya 100.000 orang yang berdemonstrasi, sedangkan kubu penyelenggara mengklaim sekitar 325.000 orang ikut beraksi.

Para pengunjuk rasa terdiam di ibu kota Serbia pada Sabtu lalu, untuk menghormati para korban runtuhnya tenda beton yang telah memicu kerusuhan besar di negara tersebut.

Unjuk rasa tersebut dianggap sebagai puncak protes selama berbulan-bulan terhadap Presiden Serbia Aleksandar Vu?i? dan pemerintahannya.

Kerumunan besar pengunjuk rasa yang mengibarkan bendera memadati kawasan pusat kota meskipun cuaca hujan. Orang-orang hampir tidak dapat bergerak dan banyak yang terjebak ratusan meter dari lokasi protes yang direncanakan.

3 Alasan Demo Serbia Dihadiri sampai 1 Juta Orang, dari Reformasi hingga Skandal Korupsi

1. Korupsi Pemerintah yang Merajalela

Melansir Euro News, protes dimulai empat bulan lalu setelah tenda beton runtuh di stasiun kereta api di utara Serbia, menewaskan 15 orang. Demonstrasi meletus hampir setiap hari sebagai tanggapan atas tragedi tersebut.

Banyak orang di Serbia menyalahkan insiden tersebut pada korupsi pemerintah yang merajalela, kelalaian, dan ketidakpatuhan terhadap peraturan keselamatan konstruksi. Para pengunjuk rasa menuntut mereka yang bertanggung jawab atas tragedi ini dimintai pertanggungjawaban.

Unjuk rasa tersebut juga dipandang sebagai tantangan besar pertama bagi Vu?i?, yang telah berkuasa selama lebih dari satu dekade.

Unjuk rasa hari Sabtu itu dijuluki "15 untuk 15", merujuk pada tanggal protes dan jumlah orang yang tewas akibat ambruknya tenda di kota utara Novi Sad pada tanggal 1 November. Massa terdiam selama 15 menit di malam hari untuk memberi penghormatan kepada para korban.

Polisi mengatakan massa mencapai 107.000 orang, tetapi media independen Serbia mengatakan jumlahnya jauh lebih tinggi, seraya menambahkan bahwa unjuk rasa itu adalah yang terbesar yang pernah ada di negara itu.

2. Unjuk Rasa Damai Meski Ada Provokasi

Polisi juga mengatakan demonstrasi itu sebagian besar berlangsung damai, tanpa ada insiden besar yang dilaporkan. Para pengunjuk rasa menuduh pendukung Vu?i? mengganggu dan memprovokasi bentrokan.

"Unjuk rasa hari ini sepenuhnya damai sampai Presiden (Aleksandar Vu?i?) dan (para pendukungnya) mengirim provokator mereka untuk menyebabkan insiden dan kemungkinan pertumpahan darah," kata Svetlana Muro, seorang warga Belgrade yang berpartisipasi dalam unjuk rasa tersebut.

Presiden Serbia Aleksandar Vu?i? yang berbicara tentang unjuk rasa tersebut mengatakan bahwa hampir dua puluh orang ditangkap karena menghasut kekerasan dan vandalisme.

?Dua puluh dua orang telah ditangkap karena mereka melakukan kejahatan terhadap properti orang lain dan juga properti Republik Serbia, karena menyerang polisi, dan menyerang orang lain.?

3. Rakyat Serbia Menginginkan Perubahan

Pemimpin Serbia itu juga mengakui keinginan rakyat dan mendesak pemerintah untuk menerima pesan dan tuntutan para pengunjuk rasa.

?Kami memahami pesan itu dengan baik dan semua pejabat yang berkuasa harus memahami pesan itu ketika begitu banyak orang berkumpul. Kami harus mengubah diri kami sendiri dan kami harus belajar banyak,? kata Vu?i?.

Ia juga menambahkan bahwa jelas baginya bahwa warga Serbia menginginkan perubahan, dengan mengatakan ?warga Serbia ingin mengubah pemerintah dalam pemilihan umum.?

CILEGON - Kantor Imigrasi Cilegon kembali menyelenggarakan kegiatan sosial bertajuk Jumat Berkah. Kegiatan tersebut sebagai wujud nyata kepedulian terhadap masyarakat sekitar.

Kegiatan sosial tersebut dilaksanakan bersama dengan PT Kine Project JO dengan membagikan 250 paket makanan secara gratis setiap minggunya dengan total 1.000 paket per bulan.

Kegiatan Jumat Berkah ini merupakan bagian dari implementasi program kerja Presiden Prabowo Subianto dalam memperkuat ketahanan pangan dan memberikan dukungan sosial kepada masyarakat.

Selain itu, kegiatan ini juga merupakan tindak lanjut dari program akselerasi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto, dalam memperkuat peran instansi keimigrasian dalam mendukung kesejahteraan masyarakat.

Kegiatan Jumat Berkah ini melanjutkan upaya Kantor Imigrasi Cilegon dalam menjalin sinergi dengan para stakeholders guna mendukung masyarakat yang membutuhkan.

Sebelumnya, Kantor Imigrasi Cilegon juga telah bekerja sama dengan Bank BRI Cabang Cilegon dalam menyelenggarakan kegiatan sosial serupa.

Pembagian makanan gratis ini menjadi bukti nyata kepedulian instansi bersama stakeholder dalam mendistribusikan bantuan secara langsung kepada masyarakat.

Kepala Kantor Imigrasi Cilegon Aditya Triputranto, mengapresiasi dukungan dan partisipasi dari PT Kine Project JO serta para pihak yang telah berkontribusi dalam kegiatan Jumat Berkah.

"Kami menyadari pentingnya peran aktif instansi pemerintah dan stakeholders dalam memberikan manfaat kepada masyarakat. Melalui Jumat Berkah kami berharap dapat meringankan beban warga sekitar dan memupuk rasa kebersamaan," ungkapnya, Rabu (19/3/2025).

Kantor Imigrasi Cilegon berkomitmen untuk terus melaksanakan kegiatan sosial secara berkelanjutan, sebagai bentuk tanggung jawab sosial dan solidaritas kepada masyarakat sekitar.

JAKARTA - Revisi UU No 34 /2024 tentang Tentara Nasional Indonesia ( RUU TNI ) mengundang pro dan kontra di tengah masyarakat. GP Ansor menilai hal itu wajar mengingat memori kolektif bangsa ini.

Namun melihat perkembangannya, dasar pemikiran peraturan tersebut masih sejalan dengan profesionalisme TNI dan prinsip reformasi. GP Ansor sangat meyakini civil society dan supremasi sipil sudah semakin matang sejak bergulirnya Reformasi 1998.

?Fungsi kontrol sudah sangat kuat. Jadi tidak perlu khawatir. Era keterbukan membuat semua orang akan mengawasi dengan mudah jalannya pemerintahan," ujar Ketua Umum PP GP Ansor Addin Jauharuddin dalam siaran pers, Rabu (19/3/2025).

Addin menambahkan, landasan hukum yang membatasi peran TNI dalam politik hingga kini masih tetap terjaga, termasuk TAP MPR No 6 dan No 7/2000. "Artinya, hal ini masih selaras dengan cita-cita Reformasi pada 1998," ujarnya.

Sebagaimana diketahui, seluruh fraksi di Komisi I DPR setuju membawa revisi UU TNI ke tingkat II guna dimintakan persetujuan dalam Rapat Paripurna DPR, dengan sejumlah catatan. Sebagai representasi organisasi kepemudaan di bawah panji Nahdlatul Ulama, GP Ansor harus selalu mencermati setiap dinamika sosial termasuk kebijakan pemerintah.

Secara spesifik, isu tentang RUU TNI mengemuka di tengah masyarakat dan mendapat perhatian karena dianggap bakal menjadi jalan kembali ke dwifungsi TNI. Addin mengajak masyarakat dapat menganalisa secara jernih terhadap substansi RUU TNI beserta landasan hukumnya.

"Panglima TNI dan Kapolri masih berada di bawah kekuasaan eksekutif, yaitu Presiden. Hierarki tersebut yang berlaku sampai sekarang," jelas Addin.

Pembahasan lainnya tentang anggota TNI yang ingin menduduki jabatan sipil. Mereka yang berpotensi menjadi pejabat sipil negara di kementerian/lembaga hingga BUMN harus mengundurkan diri atau pensiun dini.

Penambahan jumlah jabatan sipil yang diisi oleh anggota TNI, tentunya harus didorong agar lebih proporsional. Mencermati hal tersebut, Addin menilai substansi UU TNI baru nantinya masih berada di koridor implementasi yang benar, ia juga mengapresiasi peran aktif masyarakat sipil, media, dan mahasiswa yang terus mengawal proses revisi RUU TNI.

"Seluruh pihak yang berstatus warga negara Indonesia memang harus mengawal serta mendukung pemerintahan supaya program-program pembangunan berjalan dengan baik," jelasnya.

Lebih lanjut Addin berharap dalam melakukan perubahan UU TNI, semua pihak harus belajar dari langkah yang dilakukan Presiden Keempat KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur). Di bawah terobosan visioner Gus Dur, Indonesia berhasil memutus belenggu dwifungsi militer dan menegaskan kembali prinsip supremasi sipil sebagai pilar demokrasi.

Gus Dur tidak hanya mencabut kursi militer di parlemen atau memisahkan Polri dari ABRI. Lebih dari itu, Gus Dur meletakkan fondasi etis bahwa TNI harus tunduk sepenuhnya di bawah kendali pemerintahan sipil yang legitimasinya bersumber dari rakyat.

JAKARTA - Komnas HAM menyebut proses penyusunan revisi Undang-Undang (RUU) TNI tak diawali dengan evaluasi komprehensif terhadap implementasi UU TNI. Bahkan, RUU TNI disusun dengan keterbatasan ruang partisipasi masyarakat sipil.

"Dalam kajian, Komnas HAM memberikan catatan terhadap proses penyusunan RUU yang tidak diawali dengan evaluasi komprehensif terhadap implementasi UU Nomor 34/2004 tentang TNI," ujar Wakil Ketua Eksternal Komnas HAM Abdul Haris Semendawai di Kantor Komnas HAM RI, Jakarta Pusat pada Rabu (19/3/2025).

Menurut Semendawai , Komnas HAM memberikan atensi dan menyoroti perkembangan RUU TNI yang disepakati untuk dibawa ke Rapat Paripurna DPR pada Kamis, 20 Maret 2025 untuk disahkan mulai dari proses formil hingga substansinya. Pada 2024 lalu, Komnas HAM sejatinya telah melakukan kajian terkait revisi UU TNI dan menyoroti isu-isu fundamental yang berisiko berdampak pada HAM, supremasi sipil, serta prinsip demokrasi.

"Absennya evaluasi menyeluruh atas implementasi UU TNI yang berlaku saat ini menghambat identifikasi kebutuhan perubahan yang benar-benar mendesak dan relevan," tuturnya.

Semendawai menerangkan, Komnas HAM memberikan rekomendasi strategis guna memastikan reformasi sektor pertahanan berjalan sesuai dengan prinsip HAM dan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Kajian ini menegaskan revisi UU TNI harus didasarkan pada prinsip HAM, supremasi sipil, dan tata kelola yang demokratis.

"Selain itu, RUU ini disusun dengan keterbatasan ruang partisipasi masyarakat sipil dan kurangnya transparansi yang bertentangan dengan prinsip pembentukan perundang-udangan yang demokrasi dan berbasis HAM," katanya.

Semendawai menambahkan, tanpa evaluasi menyeluruh dan keterlibatan publik yang bermakna, perubahan RUU TNI berisiko mengembalikan praktik yang bertentangan dengan asas pemerintahan yang berdasarkan demokrasi dan rule of law.

ACEH TENGGARA - Sebanyak 46 dari 52 narapidana yang kabur dari Lapas Kelas IIB Kutacane, Aceh Tenggara telah berhasil diamankan dan menyerahkan diri. Mereka dimasukkan kembali ke Lapas.

Sementara 6 napi lainnya masih buron. Kepala Kanwil Ditjenpas Aceh Yan Rusmanto berharap kepada napi yang kabur segera menyerahkan diri secepatnya.

Dia mengimbau narapidana yang punya inisiasi untuk kembali tidak perlu takut akan adanya hukuman dan penyiksaan. ?Segeralah menyerahkan diri ke Lapas Kelas IIB Kutacane sebelum ditetapkan dalam daftar pencarian orang,? ujarnya, Rabu (19/3/2025).

Sebelumnya, 52 narapidana Lapas Kelas IIB Kutacane kabur dengan menjebol atap lapas. Mereka lari berhamburan ke jalan raya untuk menghindari petugas saat menjelang berbuka puasa.

JAKARTA - Badan Pembinaan Idelogi Pancasila ( BPIP ) bersama Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) berkomitmen memperkuat pemahaman masyarakat terhadap sejarah nasional berlandaskan Pancasila.

Tidak hanya memperkaya kajian sejarah serta memperkuat narasi kebangsaan yang berbasis fakta, melainkan pelestarian dan pembaruan narasi sejarah yang objektif, inklusif serta sesuai dengan perkembangan historiografi modern.

?Kami menyadari sejarah bukan hanya sekadar merekam masa lalu, tetapi juga menjadi pondasi bagi identitas dan arah perjalanan bangsa ke depan? ujar Kepala BPIP Yudian Wahyudi, Rabu (19/3/2025).

Bahkan pihaknya berharap untuk menyajikan sejarah secara komprehensif, berimbang, dan sesuai dengan kaidah akademik mutakhir merupakan suatu keharusan salah satunya melalui digitalisasi sehingga generasi muda dapat memahami warisan sejarah bangsa secara utuh dan mengambil pelajaran berharga.

?Kolaborasi ini semoga dapat terwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti digitalisasi arsip, riset sejarah serta penyebarluasan literasi kebangsaan melalui berbagai platform edukasi dan media digital,? paparnya.

ANRI sebagai pusat penyimpanan arsip nasional dapat mendukung BPIP dalam riset sejarah mengenai perkembangan ideologi Pancasila. Arsip sejarah tidak hanya untuk akademisi melainkan bagian dari Pendidikan dan pembudayaan Pancasila.

?Penelitian berbasis arsip ini, dapat memperkaya kurikulum Pendidikan Sejarah serta menjadi dasar dalam perumusan kebijakan yang berbasis nilai-nilai Pancasila dan pengembangan modul pembelajaran yang dapat digunakan di sekolah, pelatihan aparatur negara serta pembelajaran masyarakat,? jelasnya.

Yudian juga menegaskan kolaborasi ini merupakan langkah strategis karena BPIP memiliki tanggung jawab terhadap penyelenggaraan program Paskibraka yang merupakan program kaderisasi calon pemimpin bangsa yang berkarakter Pancasila.

Kepala ANRI Mego Pinandito mengapresiasi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, bahkan pihaknya menyebut ANRI tidak bisa jalan sendiri tanpa dukungan BPIP. "Tentunya dengan bangsa yang memiliki sejarah yang panjang, tentunya kami harus ada untuk menjaga arsip-arsip berbagai bentuk," ujarnya.

Pihaknya juga mengatakan dalam waktu dekat ini harus segera diupayakan dengan metode digitalisasi, sehingga masyarakat lebih mudah untuk mengakses arsip-arsip nasional.

"Kami memang bertanggung jawab menjaga dan mengelola arsip-arsip nasional, tapi kami tetap perlu memvalidasi sehingga arsip tersebut originalitas dan otentik,? ucapnya.

ANRI juga siap untuk berkontribusi dalam penyelenggaraan Program Paskibraka, sebagai bentuk penguatan sumber daya manusia, karena Paskibraka merupakan generasi penerus bangsa.

Seperti ucapan Bung Karno "Jangan sekali kali meninggalkan Sejarah" tentu ini relevan dengan generasi bangsa kita saat ini terutama anak-anak Paskibraka,? ujarnya.

Pinandito berharap, dengan adanya audiensi ini menjadi langkah nyata dalam penyelenggaraan program dan kegiatan BPIP dan ANRI untul memperkuat sejarah Indonesia yang otentik dan original.

Kegiatan tersebut dihadiri, Sekretaris Dewan Pengarah BPIP Mayjen TNI (Purn) Wisnu Bawa Tenaya dan Wakil Kepala BPIP Rima Agristina. Termasuk Sekretaris Utama BPIP Tonny Agung Arifianto, serta JPT Madya dan Pratama di lingkungan BPIP dan ANRI.

JAKARTA - Pakar komunikasi politik Effendi Gazali mengungkap fenomena tingginya apresiasi publik terhadap kinerja Kejaksaan Agung (Kejagung) di tengah krisis kepercayaan atas lembaga-lembaga penegak hukum. Menurutnya, lembaga yang dipimpin ST Burhanuddin itu tampil beda karena berhasil menjawab keresahan publik dengan membalikkan istilah 'no viral, no justice'.

"Kenapa publik memberikan apresiasi? Kadang-kadang kan kita suka dengar no viral no justice, tapi yang terjadi dengan kejaksaan sebetulnya justice dulu baru viral, kebalik gitu yah," kata Effendi dalam keterangan, Rabu (19/3/2025).

No viral, no justice atau jika tidak viral, tak akan ada keadilan merupakan istilah yang kerap muncul di media sosial. Istilah ini bentuk kritik netizen atas penegakan hukum yang dinilai lamban atau tidak sebagaimana semestinya sebelum suatu kasus menjadi viral.



Menurut Effendi, tindakan Kejagung justru menunjukkan kebalikannya. Penegakan hukum dijalankan secara independen, profesional, dan akuntabel dengan tujuan utama, yakni upaya menegakkan kebenaran dan keadilan.

Dengan prinsip mengutamakan kebenaran dan keadilan, tak heran bila Kejagung tampil lebih berani dan meyakinkan di mana hasil kerjanya bisa langsung dirasakan publik.

Gebrakan Kejagung bahkan kerap mengejutkan publik dengan terungkapnya kasus korupsi besar dan pelik seperti kasus Jiwasraya, Asabri, Duta Palma, PT Timah dan terbaru kasus tata kelola mintak mentah Pertamina yang rugikan negara hingga ratusan triliun rupiah.

Respons Jaksa Agung

Mendengar penyataan Effendi, Jaksa Agung ST Burhanuddin langsung memberi tanggapan. Dia menyebut kemepimpinannya lebih mengedepankan hasil kerja ketimbang sensasi.

Burhanuddin selalu menekankan jajarannya agar penegakan hukum dijalankan melalui proses yang adil, bertumpu pada fakta-fakta dan bukti yang kuat serta mengikuti prinsip hukum yang berlaku.

"Saya orang Sunda, punya prinsip caina herang laukna beunang (airnya bening, ikannya dapat), kami tidak mau ribut dulu, tapi yang terjadi ini loh saya punya hasilnya ini. Jadi gak usah ribut-ribut dulu, gak usah teriak-teriak dulu, tapi hasilnya yang utama," kata Burhanuddin.

Dia juga menyampaikan akan sedih bila penuntutan suatu kasus oleh lembaganya ternyata harus kandas di pengadilan. "Kalau gagal saya menuntut (perkara) saya berlinang air mata. Terakhir (sedih dan menangis) ya itu kasus Asabri," ungkapnya saat menjawab pertanyaan salah satu panelis acara.

Dalam acara tersebut, Burhanuddin juga mengaku bahwa dalam penegakan hukum khususnya pemberantasan korupsi banyak sekali tekanan dari pihak yang terafiliasi dengan koruptor. Bahkan, dirinya pernah mendapat ancaman dari pihak yang akan meluluhlantakkan Gedung Kejagung.

"Datang seorang militer, dia bilang: kalau keluarga saya nggak dibebaskan saya luluhlantakkan," kata Jaksa Agung menirukan pihak pengancam.

"Silakan saja, gedung ini punya rakyat, punya negara, silakan saja kalau mau," jawab Jaksa Agung.

Tak hanya ancaman, Jaksa Agung juga mengaku pernah mendapat iming-iming uang dengan nilai fantastis, yakni Rp2 triliun untuk stop kasus namun dirinya menolak.

"Saya bilang, nggak ada, ini (perkara) tetap harus jalan, ini marwah Kejaksaan dan marwah saya secara pribadi, saya pantang untuk surut," tegasnya.

Ia mengatakan jika dirinya makin ditekan akan makin membeku. Karena prinsip dirinya kalau telah melangkah harus dijalani dengan risiko apa pun.

"Usai saya dilantik, saya kumpulkan saudara-saudara termasuk TB Hasanuddin. Saya pesan, kalau kalian melakukan perbuatan pidana apalagi korupsi saya tidak akan peduli siapa pun kalian," kata Burhanuddin.

JAKARTA - Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menegaskan bahwa bukan keinginan Presiden Prabowo Subianto mempercepat pembahasan Rancangan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI). Ia menegaskan bahwa RUU itu merupakan inisiatif DPR periode lalu.

"Ini bukan soal Pak Prabowo atau presiden yang minta, ini usul inisiatif DPR dari periode yang lalu ya, bukan inisiatif pemerintah,? tegas Supratman saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (18/3/2025).

Lebih lanjut, Supratman pun menegaskan, RUU TNI tak melahirkan kembali dwifungsi militer. Untuk itu, ia meminta publik tak perlu khawatir ihwal adanya prajurit aktif menduduki jabatan sipil.



"Kan enggak ada (dwifungsi militer) sekarang, kan sudah terjawab, ndak perlu dikhawatirkan semua yang menyangkut soal jabatan aktif dinas militer itu masih berkaitan dengan tugas dan fungsi pokok dalam bidang pertahanan dan keamanan," terang Supratman

"Kecuali untuk jabatan sipil yang lain, maka yang bersangkutan ataupun anggota TNI aktif harus pensiun selesai," pungkasnya.

Sebelumnya, Komisi I DPR sepakat untuk membawa RUU TNI untuk disahkan menjadi UU di dalam forum Rapat Paripurna DPR. Kesepakatan diambil Komisi I DPR dalam rapat kerja bersama pemerintah dengan agenda pembicaraan tingkat I untuk pengambilan keputusan terhadap RUU TNI di Ruang Rapat Banggar DPR, Selasa (18/3/2025).

RUU TNI mengubah sejumlah hal seperti tugas pokok TNI. Dalam pembahasan RUU itu, tugas TNI ditambah dua yakni membantu dan menanggulangi ancaman siber dan membantu dan menyelamatkan WNI serta kepentingan nasional di luar negeri.

Sedianya, pemerintah sempat mengusulkan agar TNI bisa berwenang untuk membantu menangani penyalahgunaan narkotika. Namun, usulan itu ditolak dalam rapat Panja, Senin (17/3/2025).

Selain itu, RUU TNI juga mengatur pos kementerian dan lembaga yang bisa dijabat oleh prajurit aktif. Ada 15 Kementerian/Lembaga yang bisa dijabat prajurit aktif TNI tanpa harus mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif keprajuritan sebagai berikut:

1. Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Negara
2. Pertahanan Negara
3. Sekretaris Militer Presiden
4. Inteligen Negara
5. Sandi Negara
6. Lemhannas
7. DPN
8. SAR Nasional
9. Narkotika Nasional
10. BNPP
11. BNPB
12. BNPT
13. Keamanan Laut
14. Kejaksaan Agung
15. Mahkamah Agung.

JAKARTA - Terungkapnya korupsi hingga ratusan triliun membuka ruang diskusi penerapan hukuman mati bagi koruptor . Kasus PT Pertamina, PT Timah, dan PT Antam, mencerminkan keresahan publik yang kian memuncak.

Kemudian banyak yang mengusulkan penerapan hukuman mati untuk menimbulkan rasa takut dan efek jera.

Pakar Hukum Prof Henry Indraguna menilai persoalan tersebut bukan hanya soal lemahnya pelaksanaan aturan, tetapi juga desain sistem yang kerap dimanipulasi oleh politisi korup dan kekuatan finansial oligarki.

Ada juga yang mengusulkan penerapan hukuman mati ini juga berlaku para aparat penegak hukum (APH) yakni polisi, jaksa, hakim, penasihat hukum, juga KPK.

"Hukuman mati, misalnya untuk penegak hukum akan memberi efek jera sementara. Tanpa perbaikan sistem, korupsi akan terus berulang," ujar Henry, Selasa (18/3/2025).

Menurut dia, kasus-kasus korupsi jumbo seperti Jiwasraya, Pertamina, PT Timah, dan PT Antam menunjukkan pola bahwa pelaku utama di level atas sering lolos, sementara pion yang menjadi pelaksana justru dijadikan tumbal.

Henry yang juga Penasihat Ahli Balitbang DPP Golkar memandang tindakan menempatkan hukum di bawah politik memungkinkan pemilik modal besar atau oligarki hitam mendanai politisi untuk melindungi kepentingan mereka.

"Selalu ada wacana, siapa pun yang menduga justru malah diminta membuktikan. Bahkan ketika data-data yang bisa menjadi alat bukti dilampirkan sebagai laporan, ternyata juga mandek. Ini membuktikan bahwa rakyat tak punya kuasa membuktikan. Tak punya wewenang memeriksa saksi, bahkan tak punya akses untuk melakukan investigasi," ungkap Henry.

Dia menilai tidak menjadi jaminan bahwa hukuman mati adalah solusi terbaik. Sebab, jika hukum masih bisa diintervensi kekuatan politik atau kekuasaan bisa saja membuat orang tak bersalah akhirnya didakwa korupsi karena tak sejalan dengan kekuasaan.

"Lalu bagaimana jika sudah dieksekusi mati? Tak ada lagi yang bisa dilakukan untuk menghidupkan orang yang sudah mati kan?" ucapnya.

Saat ini publik hanya bisa menekan kekuasaan untuk tidak mengintervensi hukum. Tekanan juga bisa diberikan kepada penegak hukum untuk bertindak profesional.

"Tekanan publik bisa melalui media mainstream atau media sosial serta solidaritas civil society jadi kunci. Misalnya dengan mengungkap data kecil yang bisa diviralkan," katanya.

Dari hal-hal kecil ini bisa menjadi pijakan dan membiasakan keberanian para penegak hukum untuk tidak tebang pilih. Bisa saja fokus awal pada kasus lokal yang lebih mudah dibuktikan untuk jadi pijakan menuju skandal besar.

"Sebagus apa pun sistemnya jika kendalinya di tangan yang salah, hukuman seberat apa pun tak akan cukup," ujar Wakil Ketua Dewan Pembina Kongres Advokat Indonesia (KAI) ini.