JAKARTA - Kejaksaan Agung ( Kejagung ) menjadi lembaga penegak hukum dengan tingkat kepercayaan publik yang paling tinggi dibandingkan lainnya. Hal tersebut berdasarkan hasil survei terkini Lembaga Survei Indonesia (LSI) mengenai RUU KUHAP, salah satunya terkait tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum yang ada di Indonesia.

?Kalau untuk para penegak hukum, berarti di antara penegak hukum yang lain, Kejaksaan Agung ini cukup konsisten, dibandingkan survei sebelumnya juga cukup konsisten,? ujar Peneliti LSI Yoes C Kenawas dalam konferensi pers di kawasan Jalan Bangka Raya, Mampang, Jakarta Selatan, Minggu (13/4/2025).

Korps Adhyaksa itu mendapatkan tingkat kepercayaan publik sebesar 75 persen. Kemudian selanjutnya Mahkamah Konstitusi (MK) 72 persen, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 68 persen, pengadilan 66 persen, dan Polri 65 persen.



?Diikuti Mahkamah Konstitusi, KPK, pengadilan, dan yang terakhir itu Polri. Kalau kita lihat trennya, juga dibandingkan tahun lalu ya, Presiden sekarang di 88 persen, TNI di 84 persen, Kejaksaan Agung di 75 persen, 72 persen ini di Mahkamah Konstitusi, diikuti KPK, pengadilan, dan terakhir kepolisian,? ujarnya

Yoes mengatakan, survei kali ini tidak jauh berbeda hasil penilaiannya jika dibandingkan dengan data Januari 2025. ?Kejaksaan sudah melakukan banyak penangkapan besar, seperti kasus Suami Sandra Dewi, Pertamina, itu sudah dilihat masyarakat dan mendapat apresiasi. Namun tetap masih banyak kasus di luar sana yang perlu untuk ditangani,? pungkasnya.

LSI melakukan survei tentang RUU KUHAP ini pada 22-26 Maret 2025 dengan target populasi survei adalah Warga Negara Indonesia yang berusia 17 tahun ke atas, atau sudah menikah dan memiliki telepon atau telepon selular. Sampel yang digunakan sebanyak 1.214 responden yang dipilih melalui metode Double Sampling (DS).

DS adalah pengambilan sampel secara acak dari kumpulan data hasil survei tatap muka LSI yang dilakukan sebelumnya. Margin of error dalam survei ini diperkirakan kurang lebih 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen dan asumsi simple random sampling.

Wawancara dengan responden dilakukan lewat telepon oleh pewawancara yang dilatih.

JAKARTA - Uskup Agung Jakarta Kardinal Ignatius Suharyo menjenguk Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto di Rumah Tahanan (Rutan) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta Selatan, Senin (14/4/2025) siang. Ia tiba di Gedung Merah Putih KPK sekitar pukul 10.45 WIB.

Dengan kenakan batik berwarna cokelat, ia turun dari mobil. Suharyo pun langsung mendaftarkan diri untuk berkunjung narapidana. Suharyo, tampak didampingi kuasa hukum Hasto seperti, Ronny Talapessy.

Suharyo pun terlihat membawa sebatang pohon palma ketika hendak membesuk Hasto. Diketahui, kemarin merupakan Hari Minggu Palma, sebagai penanda umat Katolik akan memasuki masa Paskah.



?Dalam rangka Paskah,? ujar Kardinal kepada media secara singkat sebelum masuk ke dalam Rutan.

Selanjutnya, Kardinal Suharyo juga sempat berbincang dengan keluarga Hasto lainnya saat di ruang tunggu sebelum masuk ke dalam rutan. Sekitar pukul 10.48 WIB, Kardinal Suharyo didampingi Ronny Talapessy pun masuk ke dalam Rutan KPK untuk membesuk Hasto.

Tampak sejumlah kader PDIP dan tim kuasa hukum Hasto juga hadir di Rutan KPK, di antaranya Guntur Romli dan Army Mulyanto. Untuk diketahui, Uskup Agung Jakarta, Ignatius Kardinal Suharyo sebelumnya mengatakan kunjungan ke rutan merupakan hal biasa. Termasuk, mendatangi Hasto Kristiyanto di Rutan KPK.

"Pelayanan ini sudah biasa saya lakukan. Kunjungan ke Pak Hasto adalah dalam rangka tugas pelayanan itu," kata Suharyo, Jumat (11/4/2025).

Dia mengatakan salah satu tugas Uskup adalah mengunjungi rutan dan lapas. "Salah satu tugas pelayanan saya sebagai Uskup adalah kunjungan ke rutan dan lapas yang ada di wilayah pelayanan saya di Jakarta dan Tangerang," tambahnya.

SEMARANG - Pembangunan Istana Mataram baru di bawah kekuasaan Sultan Amungkarat I memicu korban dari pejabat. Saat itu memang Sang Sultan tengah dalam ambisinya menyelesaikan proyek ambisius membangun istana megah dengan melibatkan pejabat istana dan masyarakat.

Bahkan konon karena fokusnya membangun istana itu sang raja sampai tidak boleh ditemui dan mengalami kesibukan tinggi. Sang raja konon sampai tidak dapat menerima tamu dari petinggi istana dan beberapa daerah lain ketika berkunjung.

Sementara para petinggi yang tidak mau berpartisipasi dalam pembangunan Istana Plered, Sultan Amangkurat I akan memberikan hukuman. Hukuman itu dicatatkan oleh utusan Belanda Winrick Kieft ketika ia tiba di keraton Mataram pada 21 November 1655. Sebagaimana dikutip SindoNews, Senin (14/4/2025) dari "Disintegrasi Mataram: Dibawah Mangkurat I", para pejabat istana ini sempat diberikan hukuman diikat dan dibaringkan di paseban.

Setelah itu mereka juga dijemur di bawah teriknya panas matahari. Hal ini pula yang membuat para petinggi dan pejabat Mataram bahkan juga konon tak sempat menemui para tamu yang datang karena juga disibukkan dengan proses pembangunan Istana Plered.

Pendirian keraton baru itu terus dikebut kendati memerlukan waktu yang cukup lama. Catatan pada berita Belanda menyebutkan tinggi keraton mencapai 5 depa dan tebalnya mencapai 2 depa. Jika dikalkulasikan 1 depa sekitar 1.829 meter maka total tinggi tembok keraton mencapai 9,145 meter dengan tebal mencapai 3,5 meter lebih.

Bahkan konon Sultan Amangkurat I masih meminta agar tembok yang dibangun ditambahkan suatu perisai di atasnya setinggi dada. Banyaknya bahan yang diperlukan membuat setiap hari pejabat kerajaan selalu melakukan pembicaraan untuk proses pembangunan ini.

Pada Babad Sangkala disebutkan pula Sitinggil bagian bawah dibangun dengan batu. Setelah itu dikumpulkan papan-papan untuk Sitinggil, tentunya untuk mendirikan suatu apilan. Pada 1574 J (mulai 14 Desember 1651) bagian witana, atau anjungan di Sitinggil, jadi memang diperbarui.

Selanjutnya diberitakan oleh Babad Sangkala sebelum 1576 J (mulai 22 November 1653) tentang pengambilan batu untuk karadenan, yaitu kediaman untuk putra mahkota. Putra mahkota mungkin ketika itu masih bernama Raden Mas Kuning. Karena waktu itu sedang dicarikan seorang istri baginya, maka suatu kediaman yang tersendiri tentunya akan bermanfaat sekali. Akhirnya pada 1585 J (mulai 15 Agustus 1662) dibangun pula sebuah bangsal di lapangan Srimenganti.

JAKARTA - Bobon Santoso resmi mendaftarkan hak cipta atas konten Masak Besar miliknya sebagai bentuk pelindungan atas karya orisinal yang telah ia rintis sejak 2019. Dalam pengumuman terbarunya, sang kreator kuliner menyampaikan bahwa setiap bentuk plagiarisme tidak akan ditoleransi dan siap ditindak secara hukum.

Lewat unggahan di akun Instagram resminya, @bobonsantoso, Bobon Santoso mengumumkan bahwa karyanya, Masak Besar kini telah mendapatkan pelindungan hak cipta secara sah.

"Pelindungan hak cipta Masak Besar Bobon Santoso. Dengan penuh rasa syukur dan bangga, saya ingin mengumumkan bahwa karya orisinal Masak Besar Bobon Santoso kini telah resmi terdaftar dan memperoleh pelindungan hukum melalui pendaftaran hak cipta," tulis Bobon dikutip dari Instagram @bobonsantoso, Senin (14/4/2025).

Bobon menegaskan bahwa langkah hukum ini merupakan bentuk nyata dari dedikasinya menjaga orisinalitas serta jerih payah yang telah ia bangun sejak Februari 2019.


Foto/Instagram @bobonsantoso

"Ini adalah wujud nyata dari komitmen saya untuk menjaga orisinalitas karya serta memberikan perlindungan yang layak atas ide dan kreativitas yang telah saya bangun sejak Februari 2019," jelasnya.

Pada kesempatan yang sama, Bobon menyatakan bahwa karya Masak Besar yang selama ini dikenal luas oleh publik bukanlah konten biasa yang dibuat secara sembarangan.

"Masak Besar Bobon Santoso bukan sekadar sebuah konten digital, ia adalah manifestasi dari mimpi, riset, eksperimen, dan passion yang telah saya curahkan dalam perjalanan panjang sebagai kreator. Setiap video, setiap ide besar yang terwujud di dalamnya, lahir dari proses yang tidak instan dan penuh perjuangan," ujarnya.

Bobon mengungkap bahwa dengan pendaftaran ini, ia ingin menjamin haknya sebagai pencipta dihargai. Selain itu, menjaga integritas dan ruang tumbuh bagi kreativitas yang otentik

"Dengan mendaftarkan karya ini, saya ingin memastikan bahwa hak-hak saya sebagai pencipta tetap dihormati. Langkah ini bukan sekadar soal legalitas, tetapi tentang menjaga integritas proses kreatif dan memberikan ruang bagi orisinalitas untuk tumbuh tanpa batas. Saya percaya bahwa setiap karya, sekecil apa pun itu memiliki nilai yang pantas untuk dilindungi dihargai," ungkapnya.

Langkah hukum ini, menurutnya, bukan semata-mata demi kepentingan pribadi. Tetapi juga bentuk dorongan bagi para kreator konten lain sepertinya agar tidak ragu memperjuangkan dan melindungi karyanya sendiri.

"Langkah ini tidak semata-mara demi kepentingan pribadi. Lebih dari itu, ini adalah bentuk penghormatan terhadap nilai-nilai orisinalitas, integritas proses kreatif, serta hak moral seorang pencipta," ucapnya.

"Saya berharap pelindungan hukum terhadap Masak Besar Bobon Santoso juga dapat menjadi inspirasi bagi para kreator lainnya, bahwa karya bukan hanya untuk dibagikan, tetapi untuk dijaga, dihormati, dan dibela," lanjutnya.

Sebagai penutup, Bobon mengucapkan terima kasih atas dukungan yang telah ia terima dan berharap pelindungan ini bisa memperkuat ekosistem kekayaan intelektual di Indonesia.

"Terima kasih atas semua dukungan dan cinta yang telah diberikan selama ini. Mari terus berkarya, menghargai satu sama lain, dan bersama-sama membangun ekosistem kekayaan intelektual yang sehat dan berkelanjutan di Indonesia," tuturnya.

Tak hanya itu, Bobon juga memberi peringatan keras kepada pihak-pihak yang diduga menjiplak karyanya.

"Stop plagiat karya orang lain. Jika tidak mengindahkan, terpaksa jalur hukum kami tempuh. Kan namanya konten kreator, ya harus kreatif. Salam hangat dari Chef Rakyat Indonesia. Tag orangnya yang suka plagiat," tulis Bobon pada unggahannya.

JAKARTA - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengungkap lima temuan awal kasus tewasnya tiga anggota polisi usai ditembak di Way Kanan , Lampung pada Senin (17/3/2025). Peristiwa tersebut mengakibatkan gugurnya Kapolsek dan dua anggota Kepolisian Sektor (Polsek) Negara Batin.

Mereka adalah Kapolsek Negara Batin AKP (Anumerta) Lusiyanto, serta dua anggotanya, Aipda (Anumerta) Petrus Apriyanto dan Briptu (Anumerta) Ghalib Surya Ganta. Koordinator Sub Komisi Penegakan HAM Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Uli Parulian Sihombing mengatakan sebagai bagian dari upaya tindak lanjut atas peristiwa tersebut, Komnas HAM telah melakukan pemantauan lapangan pada 8-11 April 2025 di Provinsi Lampung.

Kegiatan pemantauan meliputi permintaan keterangan dari berbagai pihak terkait, serta peninjauan langsung ke lokasi kejadian guna memperoleh informasi yang akurat dan menyeluruh. "Pertama, peristiwa ini tidak semata-mata terkait dengan aktivitas perjudian sabung ayam, tetapi juga mencakup aksi kekerasan bersenjata yang mengakibatkan gugurnya tiga aparat penegak hukum dari Polsek Negara Batin dan berdampak juga pada anggota Polres Way Kanan yang bertugas pada saat itu,? kata Uli dalam keterangannya dikutip, Minggu (13/4/2025).



Kedua, kata dia, penembakan yang terjadi tidak terlepas dari rangkaian tindakan kekerasan, termasuk pertanyaan mendasar mengenai pelaku penembakan, penggunaan senjata, serta luka tembak yang ditimbulkan hingga mengakibatkan korban meninggal dunia. "Ketiga, luka tembak yang diderita ketiga aparat penegak hukum dari Polsek Negara Batin bersifat fatal dan secara langsung menyebabkan kematian para korban,? imbuhnya.

Keempat, lanjut dia, perlunya ada koordinasi antar penegak hukum untuk memastikan perolehan dan pengujian alat bukti sesuai dengan peraturan-perundangan, serta menjamin untuk memastikan pemulihan hak-hak korban dan keluarganya termasuk restitusi, dan atau kompensasi serta bentuk pemulihan lainnya.

Kelima, upaya pemulihan terhadap korban dan keluarga telah dilakukan sebagian, termasuk adanya komitmen dari institusi terkait untuk memberikan perlindungan terhadap saksi dan keluarga korban.

"Komnas HAM menegaskan bahwa keterbukaan dan transparansi dalam penanganan kasus ini merupakan hal yang sangat penting untuk menjamin akuntabilitas, serta menjunjung tinggi prinsip-prinsip hak asasi manusia," ujarnya.

Uli menyebut Komnas HAM mendorong semua pihak untuk bersikap terbuka dan saling melengkapi informasi guna memastikan kepastian hukum dan pemenuhan hak-hak korban serta keluarganya. Penegakan hukum yang adil dan transparan sangat diperlukan untuk memulihkan hak-hak korban serta mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap negara.

"Komnas HAM akan melakukan permintaan keterangan kepada Detasemen Polisi Militer (Denpom) II Lampung guna mendalami proses penanganan terhadap pelaku yang merupakan anggota TNI. Komnas HAM akan terus melakukan pemantauan dan memastikan bahwa proses hukum dan upaya pemulihan dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia," pungkasnya.

Liverpool menunjukkan penampilan mengesankan di hadapan pendukung setianya saat menjamu West Ham United dalam lanjutan Liga Inggris 2024/2025. Bermain di Stadion Anfield, Minggu (13/4/2025) malam WIB, The Reds berhasil mengamankan tiga poin berkat kemenangan tipis 2-1.

Sorotan utama dalam laga ini tertuju pada Mohamed Salah. Winger andalan Liverpool yang baru saja membarui kontraknya hingga 30 Juni 2027 itu tampil sebagai starter dan menjadi otak di balik gol pembuka yang dicetak Luis Diaz pada menit 18.

Assist brilian kepada Luis Diaz semakin mengukuhkan status Mo Salah sebagai pemain paling berpengaruh di Liga Inggris musim ini. Mo Salah telah terlibat langsung dalam 45 gol Liverpool di Liga Inggris musim ini (27 gol, 18 assist).

Catatan ini menjadi rekor baru untuk seorang pemain dalam satu musim dengan format 38 pertandingan. Keunggulan 1-0 Liverpool bertahan hingga turun minum.

Sepanjang 45 menit pertama, statistik mencengangkan pun terungkap. Liverpool tidak pernah menelan kekalahan dalam 152 pertandingan terakhir mereka di Anfield di Liga Inggris ketika berhasil unggul di babak pertama, dengan rincian 139 kemenangan dan 13 hasil imbang.

Memasuki babak kedua, Liverpool tidak mengendurkan intensitas serangan. Tuan rumah terus meneror lini pertahanan West Ham dengan permainan agresif dan penguasaan bola yang dominan.

Statistik penguasaan bola menunjukkan betapa dominannya Liverpool, dengan mencatatkan 56 persen penguasaan bola berbanding hanya 44 persen milik West Ham. Dari segi peluang, Liverpool tercatat melepaskan 15 tembakan, enam di antaranya berhasil mengancam gawang The Hammers.

Dua menit sebelum laga usai, West Ham mampu mencetak gol penyeimbang lewat gol bunuh diri yang dicetak Andrew Robertson. Namun euforia itu tak berlangsung lama, sebab Virgil van Dijk mampu menjadi penyelamat dengan mencetak gol kedua Liverpool sekaligus menyudahi perlawanan West Ham United dengan skor 2-1.

JAKARTA - Mantan Presiden Joko Widodo ( Jokowi ) mempertimbangkan langkah hukum terkait tudingan ijazah palsu yang dialamatkan kepadanya. Jokowi ingin menunjukkan dirinya kuliah dan lulus di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta.

"Dipertimbangkan untuk dikaji lebih dalam oleh pengacara. Karena sudah disampaikan oleh Rektor UGM dan yang terakhir Dekan Fakultas Kehutanan," kata Jokowi di Solo, Jumat (11/4/2025).

Jokowi menegaskan, ia ingin menunjukkan dirinya betul-betul kuliah di Fakultas Kehutanan dan ijazahnya benar-benar dikeluarkan oleh UGM. Hal itu juga telah disampaikan oleh UGM berkali-kali. Namun sampai kini masih saja ada yang mempersoalkan terkait huruf ataupun angka di dalam ijazah.



Presiden ke-7 RI ini mengemukakan, yang paling penting adalah siapa yang mendalilkan, maka juga harus membuktikan, dan siapa yang menuduh, maka juga yang harus membuktikan.

"Ini masih dalam kajian pengacara (langkah hukum), tanyakan nanti ke pengacara," tuturnya.

JAKARTA - Kasus pemerkosaan yang dilakukan dokter Program Pendidikan Dokter Spesialis ( PPDS ) Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran (Unpad) pada keluarga pasien menuai sorotan. Pelaku berinisial PAP (31) melakukan pemerkosaan pada keluarga pasien dengan modus transfusi darah dan membius korban di Rumah Sakit Hasan Sadikin (RSHS) Bandung.

Anggota Komisi III DPR Lola Nelria Oktavia mendesak agar proses hukum terhadap pelaku berjalan secara transparan dan adil. Lola mengecam keras tindakan tidak manusiawi tersebut.

?Ini bukan hanya mencoreng nama baik profesi medis, tetapi juga merupakan pelanggaran hukum dan nilai kemanusiaan yang sangat serius,? ujar Lola dalam keterangannya, Kamis (10/4/2025).



Dia mengapresiasi langkah cepat Kementerian Kesehatan yang telah menjatuhkan sanksi administratif dengan menghentikan pendidikan spesialis pelaku di RSHS serta mengembalikannya ke Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran (Unpad). Akan tetapi, dia menilai langkah tersebut belum cukup.

?Proses hukum pidana harus tetap ditegakkan. Jika terbukti bersalah di pengadilan, Perlu sekali (izin praktek dicabut seumur hidup) dan harus, kalau memang sudah terbukti bersalah ya, harus di cabut ijin prakteknya,? tutur Wabendum Partai Nasdem.

Menurut Lola, kasus ini menjadi alarm bagi institusi pendidikan dan dunia medis untuk melakukan evaluasi menyeluruh. Dia pun menyoroti pentingnya menciptakan lingkungan belajar dan kerja yang aman dari kekerasan seksual dan perundungan.

Selain itu, Lola mengapresiasi langkah Fakultas Kedokteran Unpad yang telah membentuk Komisi Disiplin, Etika, dan Anti Kekerasan serta meluncurkan Buku Pedoman Sanksi Kekerasan dan Bullying. Namun, ia menekankan bahwa kebijakan tersebut harus dijalankan secara konsisten dan diawasi secara ketat.

?Tanpa implementasi yang serius, semua kebijakan hanya akan menjadi simbolik. Ini waktunya institusi bergerak lebih konkret,? kata legislator Dapil Jabar XI ini.

Dia pun menegaskan pentingnya perlindungan maksimal bagi korban dan saksi, termasuk pendampingan psikologis dan hukum selama proses hukum berlangsung. ?Kita harus pastikan korban mendapatkan keadilan dan rasa aman. Tidak boleh ada intimidasi atau pembiaran dalam kasus seperti ini,? pungkasnya.

JAKARTA - Wakil Ketua Komisi XI DPR M Hanif Dhakiri mengapresiasi kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang menghapus kuota impor untuk sejumlah komoditas strategis. Langkah tersebut sebagai bentuk reformasi ekonomi yang progresif dan berani, sekaligus sinyal kuat bahwa pemerintah serius membongkar tata niaga yang selama ini dikuasai kelompok rente dan praktik tidak sehat.

?Presiden mengambil langkah yang tepat dan berani. Ini membuka jalan bagi perbaikan struktur perdagangan nasional yang lebih efisien dan transparan,? ujar Hanif melalui keterangan tertulisnya, Kamis (10/4/2025).

Hanif mengingatkan, liberalisasi impor tidak boleh dilepaskan begitu saja tanpa pengaman dan kebijakan penyeimbang. Negara tetap memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa produsen dalam negeri tidak tergilas dalam kompetisi pasar bebas yang belum sepenuhnya setara.

?Pasar bebas harus disertai keadilan. Jangan sampai pelaku usaha nasional, terutama yang selama ini menopang kebutuhan pokok masyarakat, kehilangan ruang hidup karena banjir produk impor murah,? tegasnya.

Menteri Ketenagakerjaan periode 2014-2019 menambahkan selain menjaga keseimbangan dalam kebijakan impor, pemerintah juga perlu mempercepat penguatan industri substitusi impor?yakni sektor-sektor strategis yang mampu memproduksi barang yang selama ini terlalu bergantung pada luar negeri.

?Jangan hanya bicara soal membuka pintu, tapi juga soal menyiapkan dapur sendiri. Penguatan industri substitusi impor adalah kunci kemandirian ekonomi jangka panjang,? ujarnya.

Terkait strategi pemerintah memperluas impor dari Amerika Serikat sebagai bagian dari upaya menyeimbangkan hubungan dagang, Hanif menyebut pendekatan itu realistis secara diplomatik, namun tetap harus diarahkan secara strategis agar mendukung ketahanan ekonomi nasional.

?Impor harus selektif dan bersifat komplementer, bukan substitusi terhadap apa yang bisa diproduksi di dalam negeri. Kita bisa memperluas hubungan dagang, tapi tetap dengan keberpihakan pada industri dan petani kita sendiri,? terangnya.

Wakil Ketua Umum DPP PKB ini juga menekankan pentingnya menjadikan kebijakan ini sebagai bagian dari negosiasi dagang yang adil dan timbal balik. Jika Indonesia membuka pasar bagi produk negara mitra, maka akses pasar ekspor Indonesia pun harus dibuka dengan setara.

?Langkah Presiden sudah benar. Sekarang tinggal bagaimana pemerintah menjaga keseimbangan antara efisiensi pasar dan keberpihakan terhadap pembangunan industri nasional,? tandasnya.

JAKARTA - Penertiban kawasan hutan harus dilakukan lebih cermat dengan memperhatikan kriteria kawasan hutan itu sendiri. Artinya harus ada pedoman tipologi kawasan hutan yang sudah ada penetapannya. Jika tidak memperhatikan sumber hukum sesuai status kawasan hutan yang telah ditetapkan dikhawatirkan akan mengganggu produksi dan produktivitas kebun sawit itu sendiri yang pada akhirnya produk dari Satgas Sawit akan menyimpan problem hukum berikutnya.

Pakar Hukum Kehutanan Dr. Sadino mengatakan, pemerintah tidak boleh mengabaikan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 45/PUU-IX/2011 terkait kawasan hutan dan Putusan MK No. 34/PUUIX/2011 yang melindungi hak atas tanah.

"Sudah ada Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah (PP) No. 24 Tahun 2021 yang menjadi dasar hukum penyelesaian lahan perkebunan sawit. Presiden pun harus mengacu pada kerangka hukum ini dalam menjalankan kebijakan," kata Sadino dalam keterangannya, Kamis (10/4/2025).

Lebih jauh, langkah penyitaan secara hukum sudah seharusnya mendasarkan pada aturan sebagaimana diatur dalam KUHAP yang berarti harus ada proses hukum. Aturan yang mendasarkan pada Peraturan Presiden (Perpres) tentu tidak sejalan dengan UU KUHAP itu sendiri.

Terkait penertiban kawasan hutan tentu pola penyelesaiannya sudah diatur dalam Pasal 110A dan 110B UU No. 6 tahun 2023 tentang Cipta Kerja yang aturan dibawahnya sudah diatur dalam PP 24 tahun 2021.

Dia menjabarkan status kawasan hutan tentu acuannya UU No 41 tahun 1999 tentang Kehutanan dan peraturan turunan lainnya. Selain itu juga berpedoman pada Putusan MK No. 45/PUU-IX/2011.

"Juga pengertian kawasan hutan dalam Pasal 1 angka Perpres 5 tahun 2025. Disitu berarti yang sudah ada penetapan kawasan hutan yang berarti harus yang sudah dikukuhkan. Sesuai Pasal 13 ayat (2) UU 41 tahun 1999 dan Pasal 14 ayat (1)," papar Dosen Universitas Al-Azhar Jakarta ini.

Lebih lanjut, Sadino menyoroti aspek penyitaan lahan yang sering dikaitkan dengan Peraturan Presiden (Perpres) No 5 Tahun 2025 Tentang Penertiban Kawasan Hutan. Ia menilai bahwa penyitaan harus mengacu pada ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), bukan pada Perpres tersebut.

"Perpres tidak mengatur soal penyitaan tetapi disitu pengambilalihan lahan sawit yang diduga masuk sebagai kawasan hutan. Kalau ada pengambilalihan lahan, itu harus melalui proses hukum yang sah, sesuai KUHAP. Pasal 110A dan 110B dalam UU Cipta Kerja juga tidak mengatur penyitaan," jelasnya.

Sedangkan kriteria kawasan hutan harus juga memenuhi syarat formil dan materiil yang harus dipenuhi yaitu yang sudah ada penetapan kawasan hutannya.

"Tentu jika negara hukum, Perpres tidak boleh bertentangan dengan UU dan PP sesuai hierarki peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Perpres tidak boleh melanggar aturan yang lebih tinggi," tambah Sadino.

Dia juga menggarisbawahi pentingnya menghormati hak atas tanah, termasuk Hak Guna Usaha (HGU) yang diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA).

"HGU dan hak atas tanah lainnya adalah produk administratif yang ditetapkan oleh pemerintah, dan merupakan hak konstitusional warga negara yang dijamin oleh UUD 1945. Tidak bisa diabaikan hanya karena klaim sepihak bahwa wilayah tersebut adalah kawasan hutan," kata Sadino.

Menurutnya, HGU bahkan kerap dijadikan agunan bagi pinjaman investasi yang tentunya wajib diperhatikan oleh Satgas agar tidak mengganggu investasi dan membuat ketidakpercayaan bagi pelaku usaha perkebunan dan juga kreditor.

Sadino mengingatkan bahwa prinsip hukum Presumtio Iustae Causa berlaku atas HGU dan hak atas tanah lainnya, yang berarti bahwa semua pihak wajib menghormati produk hukum yang sah hingga ada putusan pengadilan yang membatalkannya. ?Satgas harus tunduk pada hukum dan tidak melampaui kewenangannya, apalagi menyentuh ranah yang menjadi tupoksi instansi lain,? tandasnya.

Sebelumnya, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menerbitkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan No 36 Tahun 2025 yang berisi 436 perusahaan yang lahan sawitnya masuk dalam kawasan hutan. Daftar 436 korporasi tersebut menjadi rujukan bagi Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan untuk bekerja.

Satgas ini merupakan lembaga yang dibentuk Presiden Prabowo Subianto lewat Perpres No 5 Tahun 2025 dengan diketuai oleh Menteri Pertahanan. Sejak Februari hingga pertengahan Maret 2025, Satgas sudah menyita dan menyegel 317 ribu hektare lahan sawit di Kalimantan Tengah yang dinilai illegal.

Selain menggarap kawasan hutan lindung, Satgas menyebut sejumlah perusahaan teridentifikasi tidak membayar pajak ke negara selama bertahun-tahun. Lahan hasil penertiban tersebut, pengelolaaannya akan diserahkan ke BUMN Agrinas Palma.

JAKARTA - Menteri Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menegaskan hukuman mati dalam KUHP Nasional tidak dihapuskan. Dia menyebut hukuman mati tersebut ditempatkan secara khusus.

Yusril menjelaskan bahwa dalam pelaksanaannya jaksa diwajibkan oleh KUHP Nasional untuk mengajukan tuntutan hukuman mati dengan disertai alternatif hukuman jenis lain, misalnya hukuman seumur hidup, untuk dipertimbangkan majelis hakim.

"Pemerintah dan DPR memang harus menyusun undang-undang tentang tata cara pelaksanaan hukuman mati sebagaimana diamanatkan Pasal 102 KUHP Nasional yang baru. Namun secara substansi, ketentuan mengenai pidana mati sebagai pidana khusus telah dirumuskan secara tegas dalam Pasal 64 huruf c serta Pasal 67 dan 68 KUHP Nasional," kata Yusril melalui keterangan tertulisnya, Rabu (9/4/2025).



Yusril menyebutkan, hukuman mati tidak serta merta dilaksanakan setelah adanya putusan pengadilan. Nantinya, KUHP mengatur bahwa pidana mati hanya dapat dieksekusi setelah permohonan grasi terpidana ditolak oleh Presiden.

"Jadi, memohon grasi atas penjatuhan pidana mati wajib dilakukan baik oleh terpidana, keluarga atau penasihat hukumnya sesuai ketentuan KUHAP," ujarnya.

Ia melanjutkan, dalam pasal 99 dan 100 KUHP memberi ruang kepada hakim untuk menjatuhkan pidana mati dengan masa percobaan 10 tahun.

"Apabila selama masa itu terpidana menunjukkan penyesalan dan perubahan perilaku, maka Presiden dapat mengubah pidana mati menjadi pidana penjara seumur hidup," ucapnya.

Yusril menambahkan, pendekatan kehati-hatian ini berangkat dari penghormatan terhadap hak hidup sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Kuasa. Oleh karena itu, pidana mati hanya dijatuhkan untuk kejahatan-kejahatan berat tertentu dan tidak boleh dilaksanakan tanpa pertimbangan mendalam.

"Bagaimanapun juga, hakim dan pemerintah adalah manusia biasa yang bisa saja salah dalam memutuskan," ujarnya.

Terkait dengan perdebatan seputar hak asasi manusia (HAM), Yusril menyatakan bahwa sikap terhadap pidana mati sangat tergantung pada tafsir filosofis tentang hak hidup.

"Beberapa agama di masa lalu mungkin membenarkan pidana mati berdasarkan doktrin dan hukum agama tersebut, namun dalam perkembangan teologis masa kini, ada pula tafsir baru yang menolak pidana mati," jelasnya.

JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan tidak ada seseorang yang kebal hukum di Jakarta, segala tindakan yang merugikan warga harus menerima konsekuensi. Hal itu buntut kasus gangguan layanan digital JakOne Mobile Bank DKI sejak Sabtu, 29 Maret 2025 hingga saat ini.

?Tidak ada seorang pun yang kebal hukum di Jakarta. Tindakan yang merugikan warga harus menerima konsekuensi atas tindakannya," ucap Pramono dalam laman Instagram @pramonoanungw dikutip, Selasa (8/4/2025).

Pramono pun tak segan-segan agar kasus tersebut dilaporkan ke pihak Bareskrim Polri agar proses hukum tetap berjalan. Pramono juga mengultimatum jajaran Pemprov DKI Jakarta agar tidak ikut campur dalam permasalahan di Bank DKI.

"Laporkan ke Kabareskrim dan proses hukum karena ini sudah keterlaluan, enggak mungkin, enggak melibatkan orang dalam, enggak mungkin. Dan minta untuk gak boleh siapa pun di dalam internal kita terutama Pemerintah DKI ini ikut campur urusan ini. Siapa pun yang ikut campur saya akan ambil tindakan," ujarnya.

Sebelumnya, Pramono mengambil langkah tegas dengan mencopot jabatan Direktur Teknologi dan Operasional Bank DKI Amirul Wicaksono buntut gangguan layanan digital JakOne Mobile sejak Sabtu, 29 Maret 2025 hingga saat ini.

Hal itu disampaikan dalam rapat terbatas (ratas) tertutup dengan jajaran direksi Bank DKI yang dihadiri Direktur Utama (Dirut) Bank DKI Agus H. Widodo di Balaikota Jakarta.

"Jadi untuk itu saya akan putuskan pembebas tugasan Direktur IT-nya (Bank DKI, Amirul Wicaksono) segera dilakukan dan harus dilakukan sekarang," kata Pramono.