JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, melakukan audiensi dengan Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia, Kamala S Lakhdhir, di ruang rapat Menko Kumham, Rabu (5/3/2025).

Pertemuan ini membahas sejumlah isu strategis, termasuk kebijakan imigrasi terbaru Presiden AS Donald Trump yang berkaitan dengan deportasi warga negara Indonesia (WNI) ilegal, serta isu dwikewarganegaraan antara kedua negara.

Yusril menegaskan bahwa pemerintah Indonesia akan mengantisipasi kebijakan imigrasi baru dari AS dan berkomitmen untuk memberikan perlindungan bagi WNI yang berpotensi dideportasi.

"Kami akan mengawal dan memberikan perlindungan terhadap WNI yang terdampak kebijakan ini. Pemerintah Indonesia akan bekerja sama dengan pihak AS untuk memastikan hak-hak mereka tetap dihormati," ujar Yusril, dalam keterangan tertulis, pada Kamis (6/3/2025).

Sementara itu, Dubes AS Lakhdhir menjelaskan bahwa kebijakan deportasi tersebut hanya berlaku bagi individu yang berada di AS secara ilegal.

"Tidak perlu khawatir karena diaspora Indonesia di AS, baik pelajar maupun pekerja, tetap dapat menjalani kehidupan mereka seperti biasa. Yang akan dipulangkan hanyalah mereka yang berstatus ilegal. Kami tidak ingin mereka ditahan, tetapi lebih mendorong mereka untuk pulang ke Indonesia secara sukarela," kata Lakhdhir.

Lakhdhir juga menambahkan bahwa beberapa individu yang terancam deportasi adalah mereka yang awalnya masuk ke AS dengan visa pelajar namun kehilangan status legal setelah drop out dari universitas, atau mereka yang masuk secara ilegal.

Dia menegaskan bahwa AS menghormati privasi para imigran yang dideportasi.

"Kami menghargai privasi mereka yang dipulangkan, dan kasus mereka tidak akan dibahas atau disebarluaskan ke media," ujar dia.

Selain membahas kebijakan deportasi, pertemuan ini juga menyentuh isu dwikewarganegaraan.

Lakhdhir menyatakan bahwa pemerintah AS tidak keberatan jika warga keturunan Indonesia di AS memilih untuk menjadi warga negara Amerika.

"Kami memahami bahwa Indonesia hanya mengakui satu kewarganegaraan. Dari sisi kami, jika seseorang memilih untuk menjadi warga negara AS, itu adalah hak mereka, dan kami tidak memiliki keberatan terhadap hal tersebut. Tapi, kami selalu mengingatkan mereka untuk memeriksa kembali aturan di Indonesia yang hanya memperbolehkan kewarganegaraan tunggal," tutur dia.

Menanggapi hal ini, Menko Yusril menegaskan bahwa Indonesia berpegang pada prinsip kewarganegaraan tunggal, namun membuka ruang untuk diskusi lebih lanjut terkait kebijakan ini, mengingat jumlah diaspora Indonesia di luar negeri yang terus bertambah.

"Saat ini, Indonesia memberikan dwikewarganegaraan terbatas kepada anak hasil pernikahan campur beda negara hingga usianya 21 tahun. Setelah mencapai 21 tahun, anak tersebut harus memilih salah satu di antara kewarganegaraan yang dimiliki," ujar Yusril.

Dubes Lakhdhir juga menekankan pentingnya menjaga hubungan baik antara Indonesia dan Amerika Serikat di berbagai sektor, termasuk keamanan, hukum, dan kerja sama bilateral.

"Hubungan bilateral antara Amerika Serikat dan Indonesia telah terjalin dengan baik di berbagai sektor. Kami berharap kolaborasi ini dapat semakin diperkuat demi kepentingan bersama," tutup dia.

MALANG, KOMPAS.com - Umat Muslim warga binaan pemasyarakatan (WBP) di Lapas Perempuan Kelas II A Malang, Kota Malang tengah disibukkan dengan kegiatan keagamaan selama bulan puasa ini.

Mereka mulai mengikuti shalat berjemaah, tadarus Al Qur'an, dan pengajian.

Kepala Lapas Perempuan Kelas II A Malang, Yunengsih mengatakan, ada 61 WBP yang mengikuti 4 hingga 5 kali kegiatan tadarus atau khatam Al Qur'an setiap harinya.

Kegiatan itu dilakukan selama bulan suci Ramadhan, mulai pagi hingga sore hari di Aula Kartini.

Kegiatan ini diharapkan menjadi kesempatan introspeksi diri bagi para WBP untuk lebih baik lagi dalam menjalani kehidupannya.

"Iya tentu, bulan puasa itu kan kita memperbaiki diri. Mereka, teman-teman dari warga binaan ini, kita upayakan Ramadhan ini, meskipun mereka berada di dalam lapas, tetap merasakan untuk perbaikan diri mereka, agar mereka juga jadi lebih baik," kata Yunengsih, Rabu (5/3/2025).

Di Lapas Perempuan Kelas II A Malang, terdapat 425 WBP umat Muslim dari total 469 WBP.

WBP umat Muslim juga mengikuti kegiatan shalat Tarawih dan pengajian bersama dengan menggandeng Kemenag Kota Malang.

"Kegiatan pondok pesantren atau pengajian bersama, tausiah itu setiap hari Senin hingga Jumat mulai jam setengah 9 pagi sampai jam 10 pagi. Semua warga binaan Muslim diwajibkan ikut," katanya.

Selain itu, 50 WBP juga menghabiskan sebagian waktu dengan memproduksi peci rajut.

Hasil karya mereka dijual ke toko Muslim, yaitu Toko Altara (Kota Malang), dengan harga setiap peci Rp 80.000-Rp 90.000.

Para WBP yang membuat peci rajut juga mendapat upah atau premi sebesar 10 persen dari hasil setiap item yang diproduksi.

"Sekarang produksinya puluhan, ini sudah mulai meningkat. Tahun lalu, sewaktu pertengahan Ramadhan, bisa sampai ratusan," ucapnya.

Di sisi lain, untuk aturan jam besuk di Lapas Perempuan Malang selama Ramadhan hanya ada satu sesi yang sebelumnya dua sesi, di hari Selasa dan Kamis.

"Di sesi pagi, tapi selebihnya kita berikan kesempatan bagi keluarga untuk memberi makanan pada jam 2 siang sampai jam 3, setiap hari, kecuali Sabtu dan Minggu," katanya.

TANGERANG SELATAN, KOMPAS.com - Gubernur Banten, Andra Soni, buka suara soal gugatan yang diajukan warga Kohod ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) terkait sengketa lahan kasus pagar laut Tangerang.

Ia mengaku menyerahkan sepenuhnya gugatan tersebut kepada aparat penegak hukum.

"Karena sudah masuk wilayah hukum, ya kita serahkan kepada penegak hukum," ujar Andra Soni di Gedung DPRD Tangerang Selatan, Rabu (5/3/2025).

Andra Soni hanya menyebut, pemerintah provinsi memiliki kewajiban melindungi masyarakat dan memastikan regulasi berjalan dengan baik.

"Tugas kita adalah melindungi masyarakat. Regulasi telah dibuat, semoga bisa berjalan dengan baik," jelas dia.

Namun demikian, Andra Soni memastikan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten akan hadir dalam persidangan kasus tersebut.

"Insya Allah, utusan dari Pemprov akan datang ke sidang besok," kata dia.

Sebelumnya, Warga Desa Kohod, Kabupaten Tangerang mengajukan gugatan citizen lawsuit terhadap pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta PT ASG terkait kasus pagar laut Tangerang.

Gugatan tersebut terdaftar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan nomor perkara 111/PDT.G/2025/PN JKT.PST.

Pengacara warga Kohod, Henri Kusuma menjelaskan, gugatan tersebut diajukan kepada sejumlah pihak, termasuk Presiden RI, Menteri Dalam Negeri, Gubernur Banten, Bupati Kabupaten Tangerang, Camat Pakuhaji, Kepala Desa Kohod, serta perusahaan properti (PT ASG) sebagai turut tergugat.

"Kami telah mendaftarkan gugatan citizen lawsuit kepada mereka berturut-turut selaku tergugat 1-6," ungkap Henri di Kampung Alar Jiban, Desa Kohod, Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, pada Kamis (27/2/2025).

Dalam gugatan itu, warga Kohod mengajukan beberapa tuntutan kepada pemerintah, antara lain:

1. Meminta Presiden RI untuk membersihkan Pemda Kabupaten Tangerang dari pejabat yang diduga terlibat korupsi dan membiarkan praktik ilegal terjadi.
2. Meminta pemerintah untuk menyelesaikan kasus pagar laut serta memberikan kepastian hukum bagi warga yang terdampak.
3. Meminta PT ASG sebagai turut tergugat untuk bertanggung jawab atas dugaan keterlibatan dalam konflik lahan.

"Kami meminta PT ASG untuk menunjuk pengacara terbaik mereka, bukan hanya sekadar pengacara yang berisik. Ini perkara serius dengan potensi kerugian besar bagi pihak mereka," pungkas Henri.

SEMARANG, KOMPAS.com - Terdakwa kasus penembakan Gamma, Aipda Robig Zaenudin, resmi ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) Kelas 1 Semarang, Jawa Tengah, Kamis (6/3/2025).

Dengan mengenakan rompi tahanan oranye dan masker hitam, Aipda Robig tampak tertunduk saat dikawal petugas kejaksaan dan polisi menuju rutan.

Tangannya terborgol di depan, sementara beberapa aparat berjaga ketat di sekelilingnya.

Penahanan ini dilakukan setelah berkas perkara dinyatakan lengkap (P21) dan proses pelimpahan tahap dua dari kepolisian ke kejaksaan selesai.

Jaksa memastikan kasus ini segera masuk ke persidangan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Kepala Kejaksaan Negeri Kota Semarang, Candra Saptaji, mengatakan bahwa sudah menerima pelimpahan terdakwa Aipda Robig berserta barang bukti dari Polda Jawa Tengah.

"Selanjutnya berdasarkan alasan yang objektif dan subjektif terhadap terdakwa kita lakukan penahanan tahap penuntutan selama 20 hari di Rutan Kelas 1 Semarang," kata Candra di kantornya, Kamis.

Selanjutnya, salam waktu dekat berkas perkara Aipda Robig akan segera dilimpahkan ke pengadilan untuk dilakukan persidangan.

"Sidangnya terbuka," ungkapnya.

Untuk diketahui, Robig menembak Gamma pada 24 November 2024 dini hari di Jalan Candi Penataran Semarang.

Anggota Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Semarang itu menembak Gamma dan teman-temannya yang melaju menggunakan motor.

Gamma meninggal karena terkena tembakan di pinggang kanan. Sedangkan dua remaja lain yaitu A terserempet peluru di dada, dan korban S terkena peluru di tangan kiri.

Aipda Robig pun ditahan dan menjalani sidang etik hari Senin (9/12/2024) kemarin dengan hasil diberhentikan tidak hormat atau dipecat.

Terdakwa kasus penembakan Gamma, Aipda Robig Zaenudin, resmi ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) Kelas 1 Semarang, Jawa Tengah, Kamis (6/3/2025).

PALANGKA RAYA, KOMPAS.com – Muhammad Haryono alias MH, sopir taksi yang menjadi saksi kunci dalam kasus penembakan warga oleh polisi di Kalimantan Tengah (Kalteng), kini turut menjadi terdakwa.

Sidang perdananya digelar di Pengadilan Negeri Palangka Raya pada Kamis (6/3/2025), setelah sidang tersangka utama, Brigadir Anton Kurniawan Stiyanto (AKS).

Kuasa hukum MH dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Genta Keadilan, Parlin Bayu Hutabarat, menegaskan bahwa kliennya sangat rentan mengalami intervensi.

Oleh karena itu, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) akan hadir dalam sidang berikutnya untuk mengawal hak-hak MH sebagai Justice Collaborator (JC).

"Ketua LPSK minggu depan ke sini, karena mereka harus mengawal hak-hak MH selaku Justice Collaborator terpenuhi," ujar Parlin usai sidang.

Ancaman terhadap MH di Rutan

Parlin menyebut bahwa MH masih mengalami tekanan dari Brigadir Anton, bahkan sejak awal Ramadan lalu.

"Pada malam tarawih pertama, MH dan Anton ketemu. MH mau dipeluk sama Anton, tapi dia menolak. Anton meminta agar MH mengikuti skenarionya. Itu jelas intervensi," ungkap Parlin.

Karena itu, Parlin meminta agar MH dan Anton ditempatkan di blok tahanan yang berbeda demi keamanan.

Ia juga mendesak petugas rutan untuk memberikan perhatian khusus kepada MH agar tidak terjadi hal-hal yang membahayakan.

"Hari ini dia bisa mengalami kontak fisik, kami khawatir besok-besok bisa lebih dari itu. MH merasa terancam," tegasnya.

MH, Saksi Kunci yang Mengungkap Penembakan Brutal

Kasus ini bermula pada 27 November 2024, ketika Brigadir Anton menembak mati sopir ekspedisi asal Banjarmasin, Budiman Arisandi, yang duduk di sebelah MH di dalam mobil Daihatsu Sigra milik Anton.

MH, yang merupakan sopir taksi daring dan sering disewa oleh Anton, menyaksikan langsung aksi brutal tersebut.

Ia akhirnya melaporkan kejadian itu ke Jatanras Polresta Palangka Raya pada 10 Desember 2024.

Akibatnya, Anton diberhentikan tidak dengan hormat (PTDH) oleh Bidang Profesi dan Pengamanan (Bid Propam) Polda Kalteng pada 16 Desember 2024.

Parlin menegaskan bahwa keselamatan MH sebagai JC harus diprioritaskan, karena kesaksiannya menjadi kunci dalam pengungkapan kasus ini.

"Kalau tiba-tiba dia ada apa-apa, siapa yang tanggung jawab?" pungkasnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pendamping Desa atau Tenaga Pendamping Profesional (TPP) mengadukan dugaan pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak oleh Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).

Komisioner Komnas HAM Anis Hidayah mengatakan, pihaknya menerima aduan dari para pendamping desa terkait dugaan PHK sepihak tersebut.

"Kami baru saja menerima pengaduan dari teman-teman pendamping desa yang diadukan ke kami, yakni ada dugaan mereka mengalami PHK sepihak oleh Kementerian Desa yang selama ini sudah dikontrak bertahun-tahun sejak UU (Undang-Undang) Desa itu ada," kata Anis saat ditemui di kantornya, Kamis (6/3/2025).

Dari penjelasannya, Anies mengatakan, para pendamping desa tiba-tiba diminta mundur karena mencalonkan diri sebagai anggota legislatif.

"Kontrak mereka kan selama ini diperpanjang setiap tahun, tetapi tiba-tiba pada tahun 2025 berdasarkan klausul baru bagi yang pernah mencalonkan diri sebagai anggota legislatif atau caleg (calon anggota legislatif), bahasanya mundur tetapi tidak tersedia klausulnya," ujar Anis.

Anis menyebut, aduan dari para pendamping desa akan dianalisis terlebih dahulu apakah ada dugaan pelanggaran HAM atau tidak.

"Tetapi secara mekanisme tentu Komnas HAM membutuhkan waktu menindaklanjuti laporan yang disampaikan teman-teman pendamping desa," katanya.

Sementara itu, Perwakilan Perhimpunan Pendamping Desa Seluruh Indonesia, Hendriyatna menjelaskan bahwa melakukan pengaduan karena menyakut hak asasi manusia yang telah dilanggar.

"Ini sudah merupakan suatu pelanggaran hak asasi manusia. Kami ini manusia, bukan binatang, tapi tiba-tiba kami dianggap seolah-olah kami bukan manusia," ujar Hendriyatna.

Dia menyebut bahwa pencalonan TPP sudah mendapatkan izin dan legitimasi formal dari Komisi Pemilihan Umum (KPU).

"Pencalonan tersebut sudah mendapatkan izin, sudah mendapatkan legitimasi formal baik dari KPU, kementerian, atau Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu). Bawaslu pun tidak pernah mempersoalkan kami," kata Hendriyatna.

Dia juga menegaskan bahwa tidak pernah ada aduan ke Bawaslu mengenai TPP yang menjadi caleg melakukan perbuatan melawan hukum atau melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu).

JAKARTA, KOMPAS.com - Jaksa penuntut umum menyebut, Menteri Perdagangan (Mendag) 2015-2016, Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong, menerbitkan persetujuan impor (PI) gula kristal mentah (GKM) terhadap 10 pihak swasta tanpa melalui rapat koordinasi antar kementerian.

Menurut jaksa, kebijakan Tom pada 2015-2016 ini masuk kategori perbuatan melawan hukum (PMH) yang berakibat pada timbulnya kerugian keuangan negara.

”Terdakwa Thomas Trikasih Lembong tanpa didasarkan Rapat Koordinasi antar Kementerian menerbitkan surat pengakuan impor/persetujuan impor,” kata jaksa di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Kamis (6/3/2025).

Adapun 10 pihak swasta itu adalah Tony Wijaya NG melalui PT Angles Products, Then Surianto Eka Prasetyo melalui PT Makassar Tene, dan Hansen Setiawan melalui PT Sentra Usahatama Jaya.

Kemudian, Indra Suryaningrat melalui PT Medan Sugar Industry, Hendrogiarto A.

Tiwow melalui PT Duta Sugar International, Hans Falita Hutama melalui PT Berkah Manis Makmur, Ali Sandjaja Boedidarmo melalui PT Kebun Tebu Mas, dan Ramakrishna Prasad Venkatesha Murthy melalui PT Dharmapala Usaha Sukses.

Selain itu, jaksa juga menyebut menerbitkan rekomendasi PI itu tanpa rekomendasi dari Kementerian Perindustrian.

Penuntut umum juga mempersoalkan kebijakan Tom Lembong menerbitkan surat Pengakuan Sebagai Importir Produsen Gula Kristal Mentah (GKM) periode 2015-2016 terhadap 7 dari 10 perusahaan swasta tersebut.

“Padahal (Tom) mengetahui perusahaan tersebut tidak berhak mengolah Gula Kristal Mentah (GKM) menjadi Gula Kristal Putih (GKP) karena perusahaan tersebut merupakan perusahaan gula rafinasi,” ujar jaksa.

Dalam perkara ini, Tom didakwa melanggar Pasal 2 atau Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Perbuatannya dinilai melanggar hukum, memperkaya orang lain maupun korporasi yang menimbulkan kerugian negara sebesar Rp 578 miliar.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kuasa Hukum Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Hasto Kristiyanto, Ronny Talapessy mengatakan bahwa kliennya masih mengurus kegiatan PDI-P meski sedang ditahan di Rumah Tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (Rutan KPK).

"Ya, masih. Masih. Makanya saya sampaikan bahwa semua kegiatan partai, Mas Hasto masih tetap terlibat," kata Ronny saat ditemui di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (6/3/2025).

Ronny mengatakan, Hasto ikut terlibat dalam kegiatan partai melalui dirinya.

Sebagaimana diketahui, PDI-P akan menggelar kongres partai pada April 2025.

Lebih lanjut, Ronny menilai bahwa perkara Hasto yang memasuki tahap II pelimpahan sangat bernuansa politik.

"Ya, melalui saya (Hasto urus PDI-P). Jadi teman-teman, kami sampaikan bahwa ini nuansa politiknya sangat kuat. Kami melihat bahwa dia menjalani tahanan politik," ujarnya.

Sebelumnya, Hasto Kristiyanto dipastikan ditahan usai diperiksa KPK pada Kamis, 20 Februari 2025.

Hasto merupakan tersangka terkait kasus suap proses Pergantian Antarwaktu (PAW) Anggota DPR, dan perintangan penyidikan kasus Harun Masiku.

Hasto ditahan mulai 20 Februari sampai dengan 11 Maret 2025 di Cabang Rumah Tahanan Negara dari Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Timur.

Hasto disangkakan melanggar Pasal 21 Undang- Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

JAKARTA, KOMPAS.com- Artis Bunga Zainal berniat menjenguk Nikita Mirzani yang kini ada di rumah tahanan Polda Metro Jaya pada Rabu (5/3/2025).

Kebetulan saat itu Bunga ada keperluan ke Polda Metro Jaya sehingga ia berpikir bisa sekalian menjenguk Nikita.

“Tadi aku izin jenguk ternyata katanya enggak bisa. Bukan jam besuk, terus tadi udah izin sih. Sebelum dia ditahan tuh kita ketemu, dia discuss juga kasusnya gimana kayak gitu gitu,” kata Bunga di Polda Metro Jaya, Rabu (5/3/2025).

“Tadi pikiran mau ke sini sekalian jenguk, tapi ternyata jamnya belum boleh dan kayaknya beda,” lanjut Bunga.

Karena gagal menjenguk, Bunga pun berniat mencari waktu lain untuk menjenguk Nikita Mirzani.

Bunga mengatakan, sebelum Nikita ditahan, ia sempat konsultasi ke Nikita perihal laporan kasus investasi bodong yang tengah berjalan di Polda Metro Jaya.

Bunga tak menyangka setelah itu ternyata Nikita dinyatakan tersangka bahkan kini ditahan.

“Kemarin aku sempat ngobrol (kayak) ‘kasusmu cepat banget’. Dia coba kasih solusi juga karena dia kan lebih pengalaman untuk kasus ini ya. Jadi sempat ngobrol-ngobrol aja, tahunya enggak lama dia ditetapkan jadi tersangka, terus ditahan,” kata Bunga.

Bunga pun mengungkap rasa prihatinnya terhadap Nikita yang ditahan karena kasus kasus pemerasan, pengancaman, dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang dilaporkan oleh dokter dan pengusaha Reza Gladys.

Bunga berniat kembali cari waktu untuk menjenguk Nikita di Polda Metro Jaya karena kebetulan di bulan Ramadhan ini, ia lebih banyak ada di Jakarta.

“Iya Insya Allah mau jengukin sih karena apa ya cukup prihatin juga sih karena aku tahu dia orangnya baik,” ucap Bunga.

“Enggak tahu (kapan) belum tahu (mau jenguk lagi kapan). Tadi kan katanya belum bisa (jenguk),” tutur Bunga.

Seperti diketahui, Nikita dan Mail ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan Rp 5 miliar yang dilaporkan oleh dokter sekaligus pengusaha Reza Gladys.

Polda Metro Jaya memanggil Nikita dan Mail untuk diperiksa pada 20 Februari 2025, namun Nikita minta penundaan.

Setelah jalani pemeriksaan pada 4 Maret 2025, Nikita langsung ditahan.

JAKARTA, KOMPAS.com- Artis Bunga Zainal berniat menjenguk Nikita Mirzani yang kini ada di rumah tahanan Polda Metro Jaya pada Rabu (5/3/2025).

Kebetulan saat itu Bunga ada keperluan ke Polda Metro Jaya sehingga ia berpikir bisa sekalian menjenguk Nikita.

“Tadi aku izin jenguk ternyata katanya enggak bisa. Bukan jam besuk, terus tadi udah izin sih. Sebelum dia ditahan tuh kita ketemu, dia discuss juga kasusnya gimana kayak gitu gitu,” kata Bunga di Polda Metro Jaya, Rabu (5/3/2025).

“Tadi pikiran mau ke sini sekalian jenguk, tapi ternyata jamnya belum boleh dan kayaknya beda,” lanjut Bunga.

Karena gagal menjenguk, Bunga pun berniat mencari waktu lain untuk menjenguk Nikita Mirzani.

Bunga mengatakan, sebelum Nikita ditahan, ia sempat konsultasi ke Nikita perihal laporan kasus investasi bodong yang tengah berjalan di Polda Metro Jaya.

Bunga tak menyangka setelah itu ternyata Nikita dinyatakan tersangka bahkan kini ditahan.

“Kemarin aku sempat ngobrol (kayak) ‘kasusmu cepat banget’. Dia coba kasih solusi juga karena dia kan lebih pengalaman untuk kasus ini ya. Jadi sempat ngobrol-ngobrol aja, tahunya enggak lama dia ditetapkan jadi tersangka, terus ditahan,” kata Bunga.

Bunga pun mengungkap rasa prihatinnya terhadap Nikita yang ditahan karena kasus kasus pemerasan, pengancaman, dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang dilaporkan oleh dokter dan pengusaha Reza Gladys.

Bunga berniat kembali cari waktu untuk menjenguk Nikita di Polda Metro Jaya karena kebetulan di bulan Ramadhan ini, ia lebih banyak ada di Jakarta.

“Iya Insya Allah mau jengukin sih karena apa ya cukup prihatin juga sih karena aku tahu dia orangnya baik,” ucap Bunga.

“Enggak tahu (kapan) belum tahu (mau jenguk lagi kapan). Tadi kan katanya belum bisa (jenguk),” tutur Bunga.

Seperti diketahui, Nikita dan Mail ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan Rp 5 miliar yang dilaporkan oleh dokter sekaligus pengusaha Reza Gladys.

Polda Metro Jaya memanggil Nikita dan Mail untuk diperiksa pada 20 Februari 2025, namun Nikita minta penundaan.

Setelah jalani pemeriksaan pada 4 Maret 2025, Nikita langsung ditahan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengutus tim Sekjen dan Dirjen Administrasi Hukum Umum (AHU) bertolak ke Italia pada Kamis (6/3/2025) untuk proses pengambilan sumpah tiga pemain naturalisasi.

Tiga pemain naturalisasi yang akan diambil sumpah menjadi warga negara tersebut adalah Dean James, Emil Audero, dan Joey Pelupessy.

Mereka telah menjalani proses sesuai dengan ketentuan undang-undang dan mendapatkan persetujuan dari DPR dan Presiden Republik Indonesia.

"Kami dari Kementerian Hukum membantu percepatan proses ini dengan harapan tiga pemain tersebut segera memperkuat skuad Garuda menghadapi dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia," kata Supratman dalam keterangan tertulis, Kamis.

Supratman mengatakan, semua dokumen kewarganegaraannya telah diteliti dengan benar dan proses pewarganegraannya juga dilaksanakan sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.

Ia mengatakan, proses pengambilan sumpah dipercepat dan harus dilaksanakan di Kantor Kedubes Indonesia di Roma karena tiga pemain bola berdarah Indonesia ini bermain di klub yang sedang berkompetisi di Italia atau Eropa.

"Negara membutuhkan tenaga mereka untuk segera masuk dalam daftar pemain timnas. Jadi kami akan membantu percepatan pengambilan sumpah agar mereka resmi dapat berpaspor Indonesia," ujarnya.

Supratman juga mengatakan, setelah diambil sumpah menjadi warga negara Indonesia, Dean, Emil, dan Joey akan didaftarkan oleh PSSI ke FIFA.

Sebagaimana aturan FIFA, pemain dapat didaftarkan sebelum tanggal 13 Maret 2026.

"Kita berharap tim PSSI di bawah kepemimpinan Erick Thohir tidak mengalami kendala dalam proses lanjutan mendaftarkan tiga pemain naturalisasi ke FIFA," tuturnya.

Lebih lanjut, Supratman mengatakan, dukungan dari pemerintah termasuk Kementerian Hukum dan jajaran pemerintah lainnya Kemenpora dan khususnya anggota DPR telah sesuai dengan harapan Presiden Prabowo agar prestasi timnas bisa menembus Piala Dunia 2026.

"Sesuai dengan jadwal yang dibuat oleh Kementerian Hukum, pengambilan sumpah tiga pemain naturalisasi ini dilaksanakan di Kedutaan Besar Indonesia di Roma pada tanggal 10 Maret 2026," ucap dia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, melakukan audiensi dengan Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia, Kamala S Lakhdhir, di ruang rapat Menko Kumham, Rabu (5/3/2025).

Pertemuan ini membahas sejumlah isu strategis, termasuk kebijakan imigrasi terbaru Presiden AS Donald Trump yang berkaitan dengan deportasi warga negara Indonesia (WNI) ilegal, serta isu dwikewarganegaraan antara kedua negara.

Yusril menegaskan bahwa pemerintah Indonesia akan mengantisipasi kebijakan imigrasi baru dari AS dan berkomitmen untuk memberikan perlindungan bagi WNI yang berpotensi dideportasi.

"Kami akan mengawal dan memberikan perlindungan terhadap WNI yang terdampak kebijakan ini. Pemerintah Indonesia akan bekerja sama dengan pihak AS untuk memastikan hak-hak mereka tetap dihormati," ujar Yusril, dalam keterangan tertulis, pada Kamis (6/3/2025).

Sementara itu, Dubes AS Lakhdhir menjelaskan bahwa kebijakan deportasi tersebut hanya berlaku bagi individu yang berada di AS secara ilegal.

"Tidak perlu khawatir karena diaspora Indonesia di AS, baik pelajar maupun pekerja, tetap dapat menjalani kehidupan mereka seperti biasa. Yang akan dipulangkan hanyalah mereka yang berstatus ilegal. Kami tidak ingin mereka ditahan, tetapi lebih mendorong mereka untuk pulang ke Indonesia secara sukarela," kata Lakhdhir.

Lakhdhir juga menambahkan bahwa beberapa individu yang terancam deportasi adalah mereka yang awalnya masuk ke AS dengan visa pelajar namun kehilangan status legal setelah drop out dari universitas, atau mereka yang masuk secara ilegal.

Dia menegaskan bahwa AS menghormati privasi para imigran yang dideportasi.

"Kami menghargai privasi mereka yang dipulangkan, dan kasus mereka tidak akan dibahas atau disebarluaskan ke media," ujar dia.

Selain membahas kebijakan deportasi, pertemuan ini juga menyentuh isu dwikewarganegaraan.

Lakhdhir menyatakan bahwa pemerintah AS tidak keberatan jika warga keturunan Indonesia di AS memilih untuk menjadi warga negara Amerika.

"Kami memahami bahwa Indonesia hanya mengakui satu kewarganegaraan. Dari sisi kami, jika seseorang memilih untuk menjadi warga negara AS, itu adalah hak mereka, dan kami tidak memiliki keberatan terhadap hal tersebut. Tapi, kami selalu mengingatkan mereka untuk memeriksa kembali aturan di Indonesia yang hanya memperbolehkan kewarganegaraan tunggal," tutur dia.

Menanggapi hal ini, Menko Yusril menegaskan bahwa Indonesia berpegang pada prinsip kewarganegaraan tunggal, namun membuka ruang untuk diskusi lebih lanjut terkait kebijakan ini, mengingat jumlah diaspora Indonesia di luar negeri yang terus bertambah.

"Saat ini, Indonesia memberikan dwikewarganegaraan terbatas kepada anak hasil pernikahan campur beda negara hingga usianya 21 tahun. Setelah mencapai 21 tahun, anak tersebut harus memilih salah satu di antara kewarganegaraan yang dimiliki," ujar Yusril.

Dubes Lakhdhir juga menekankan pentingnya menjaga hubungan baik antara Indonesia dan Amerika Serikat di berbagai sektor, termasuk keamanan, hukum, dan kerja sama bilateral.

"Hubungan bilateral antara Amerika Serikat dan Indonesia telah terjalin dengan baik di berbagai sektor. Kami berharap kolaborasi ini dapat semakin diperkuat demi kepentingan bersama," tutup dia.