KOMPAS.com – Seorang narapidana kasus narkoba, Sayed Fackrul, kembali dijatuhi vonis hukuman mati oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Idi, Kabupaten Aceh Timur, pada Kamis (6/3/2025).

Ini menjadi kali kedua Sayed menerima vonis serupa dalam kasus narkotika.

Vonis pertama dijatuhkan oleh Mahkamah Agung melalui putusan Nomor: 4059 K/Pid.Sus/2023 pada 7 September 2023.

Namun, meski sudah menunggu eksekusi, Sayed kembali terjerat kasus baru: menyelundupkan narkoba seberat 185,5 kilogram dari dalam penjara.

Dalam sidang terbaru, majelis hakim yang diketuai Asra Saputra, dengan anggota Zaki Anwar dan Reza Bastira Siregar, kembali menjatuhkan hukuman mati kepada Sayed.

Ia dinyatakan sebagai otak penyelundupan sabu dari perairan Malaysia-Indonesia, yang ditangkap di Perairan Ujung Peureulak, Aceh Timur, pada 15 Juni 2024.

“Dia ini menunggu dihukum mati, lalu divonis mati lagi tadi. Ini agak langka terjadi di Indonesia. Selama saya dinas di Idi, ini baru kali pertama,” ujar Ketua Majelis Hakim Asra Saputra saat dihubungi, Kamis (6/3/2025).

Sayed menjalankan bisnis haramnya dari balik jeruji Lapas Kelas IIA Lambaro, Banda Aceh.

Ia terbukti mengendalikan jaringan narkotika meskipun sudah divonis mati sebelumnya.

Hingga kini, belum diketahui apakah Sayed akan mengajukan banding atau meminta grasi kepada Presiden RI Prabowo Subianto.

Namun, putusan ini menjadi salah satu kasus langka di Indonesia: seorang narapidana yang dua kali dijatuhi hukuman mati untuk kejahatan yang sama. (Kontributor Lhokseumawe Masriadi|Editor: Farid Assifa)

HUKUM nasional dan hukum adat seringkali dianggap sebagai dua sistem hukum yang berbeda, bahkan bertentangan. Padahal, hukum adat merupakan bagian dari sistem hukum Indonesia yang diakui oleh konstitusi.

Harmonisasi hukum nasional dan hukum adat menjadi penting untuk menciptakan sistem hukum yang komprehensif dan berkeadilan.

Peraturan daerah (Perda) MHA dapat menjadi jembatan untuk mengharmonisasikan kedua sistem hukum tersebut.

Perda dapat memuat ketentuan mengenai pengakuan terhadap hukum adat sebagai sumber hukum yang sah di samping hukum nasional.

Perda dapat mengatur mengenai penerapan hukum adat dalam penyelesaian sengketa adat, sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar hukum nasional dan hak asasi manusia.

Perda juga dapat mengatur mengenai mekanisme koordinasi antara lembaga adat dengan lembaga pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di wilayah adat.

Harmonisasi hukum nasional dan hukum adat bukan berarti menghilangkan atau mengganti hukum adat dengan hukum nasional.

Harmonisasi berarti mencari titik temu dan keselarasan antara kedua sistem hukum tersebut, sehingga tercipta sistem hukum yang lebih adil, responsif, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Dalam proses harmonisasi, penting untuk menghormati kearifan lokal dan nilai-nilai budaya yang terkandung dalam hukum adat.

Dengan mengharmonisasikan hukum nasional dan hukum adat, kita dapat menciptakan sistem hukum yang lebih inklusif dan partisipatif.

MHA dapat berpartisipasi aktif dalam proses pembentukan dan penegakan hukum, sehingga hukum yang berlaku benar-benar mencerminkan aspirasi dan kepentingan mereka.

Harmonisasi hukum juga dapat meningkatkan efektivitas penegakan hukum, karena hukum yang diakui dan dihormati oleh masyarakat akan lebih mudah untuk ditegakkan.

Sejalan dengan gambaran tersebut, anggota DPD RI dapil DKI Jakarta, Fahira Idris, baru-baru ini mengimbau agar semua daerah di Indonesia memiliki peraturan daerah (perda) tentang masyarakat hukum adat.

Pernyataan ini tentu menarik untuk dikaji lebih dalam dari sudut pandang hukum, mengingat masyarakat hukum adat merupakan entitas yang diakui secara konstitusional dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945.

Dalam implementasinya, pengakuan tersebut sering kali terbentur oleh regulasi yang belum seragam di tingkat daerah.

Secara yuridis, keberadaan masyarakat hukum adat diakui dan dihormati sepanjang masih hidup serta sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Namun, masalah yang sering muncul adalah ketiadaan instrumen hukum daerah yang dapat memberikan perlindungan dan kepastian hukum terhadap hak-hak mereka, terutama terkait tanah ulayat, kearifan lokal, serta kelembagaan adat.

Sejumlah daerah memang telah memiliki perda yang mengatur masyarakat hukum adat, seperti di Sumatera Barat dengan Perda tentang Nagari dan di Kalimantan dengan pengakuan hak-hak masyarakat Dayak.

Namun, tidak semua daerah memiliki regulasi serupa. Imbauan Fahira Idris agar setiap daerah menerbitkan perda terkait masyarakat hukum adat patut diapresiasi, tetapi perlu dikaji lebih lanjut mengenai implementasi dan tantangan yang akan dihadapi.

Implementasi putusan MK

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 35/PUU-X/2012 telah memberikan dampak signifikan terhadap pengakuan hak-hak Masyarakat Hukum Adat (MHA) atas hutan adat.

Putusan MK tersebut menyatakan bahwa hutan adat bukan merupakan hutan negara, melainkan hutan yang berada di wilayah adat dan dikelola oleh MHA sesuai dengan hukum adat mereka.

Putusan MK ini membuka jalan bagi pengakuan dan perlindungan hak-hak MHA atas hutan adat, tapi implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan.

Perda MHA dapat menjadi instrumen yang efektif untuk mengimplementasikan Putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012.

Perda dapat memuat ketentuan mengenai mekanisme pengakuan dan penetapan hutan adat, termasuk proses inventarisasi, verifikasi, dan pemetaan partisipatif yang melibatkan MHA secara aktif.

Dengan adanya Perda, proses pengakuan hutan adat dapat dilakukan secara lebih cepat, transparan, dan akuntabel.

Selain itu, Perda juga dapat mengatur mengenai pengelolaan hutan adat oleh MHA. Perda dapat memberikan kewenangan kepada MHA untuk mengelola hutan adat sesuai dengan hukum adat mereka, sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar hukum nasional dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perda juga dapat mengatur mengenai mekanisme pengawasan dan pengendalian terhadap pengelolaan hutan adat, sehingga hutan adat dapat dikelola secara lestari dan berkelanjutan.

Implementasi Putusan MK terkait hutan adat bukan hanya memberikan manfaat bagi MHA, tetapi juga bagi negara dan masyarakat luas.

Hutan adat memiliki peran penting dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup, menyediakan sumber air bersih, dan mengurangi risiko bencana alam.

Dengan memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak MHA atas hutan adat, kita turut berkontribusi pada pelestarian lingkungan hidup dan pembangunan yang berkelanjutan.

Urgensi Perda Masyarakat Hukum Adat

Urgensi Perda Masyarakat Hukum Adat (MHA) sangatlah jelas dan mendesak. Perda MHA bukan hanya sekadar pengakuan simbolis, tetapi merupakan instrumen hukum yang vital untuk melindungi hak-hak konstitusional MHA, mencegah konflik agraria dan kerusakan lingkungan, memberdayakan ekonomi dan sosial budaya MHA, menegaskan identitas dan kepastian hukum MHA, mengharmonisasikan hukum nasional dan hukum adat, serta mengimplementasikan Putusan Mahkamah Konstitusi terkait hutan adat.

Dengan adanya Perda MHA, diharapkan keberadaan MHA dapat diakui, dihormati, dan dilindungi secara efektif, sehingga mereka dapat terus berkontribusi pada pembangunan bangsa yang inklusif, berkelanjutan, dan berkeadilan.

Setidaknya ada tiga tantangan utama yang harus diperhatikan dalam penyusunan perda ini. Pertama, identifikasi dan verifikasi masyarakat hukum adat.

Tidak semua kelompok yang mengklaim sebagai masyarakat hukum adat dapat langsung diakui dalam perda.

Diperlukan mekanisme verifikasi yang ketat agar tidak terjadi penyalahgunaan status hukum adat untuk kepentingan tertentu.

Kedua, harmonisasi dengan peraturan nasional. Perda harus selaras dengan UU yang lebih tinggi, seperti UU No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok Agraria, UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan berbagai regulasi sektoral lainnya.

Tanpa harmonisasi yang jelas, perda berpotensi menimbulkan konflik hukum dengan kebijakan nasional.

Ketiga, kapasitas pemerintah daerah. Tidak semua pemerintah daerah memiliki kapasitas dan pemahaman yang cukup dalam merancang perda yang berpihak pada masyarakat hukum adat.

Diperlukan pendampingan dan sinergi antara akademisi, praktisi hukum, serta perwakilan masyarakat adat.

Sebagai langkah konkret, pemerintah pusat perlu menerbitkan pedoman umum penyusunan perda masyarakat hukum adat agar tidak terjadi disparitas antarwilayah.

Partisipasi aktif masyarakat adat dalam proses perumusan perda harus menjadi prinsip utama agar perda yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kebutuhan mereka.

Dengan demikian, imbauan Fahira Idris tidak hanya menjadi wacana politik, tetapi dapat diimplementasikan secara nyata untuk memperkuat posisi masyarakat hukum adat dalam sistem hukum nasional.

Keberadaan perda yang mengakui hak-hak mereka bukan sekadar formalitas, tetapi sebagai instrumen perlindungan dan pemberdayaan yang nyata bagi komunitas adat di seluruh Indonesia.

SEMARANG, KOMPAS.com – Sebanyak 33 warga binaan Lapas Kelas I Semarang, Jawa Tengah, dikirim ke Lapas Nusakambangan untuk mengikuti Program Ketahanan Pangan yang diinisiasi oleh Presiden Prabowo Subianto.

Kepala Lapas Kelas I Semarang, Mardi Santoso, menjelaskan bahwa mereka akan menggarap lahan yang telah disiapkan di Lapas Nusakambangan. Selain bertani, mereka juga akan belajar beternak dan mengembangkan keterampilan baru.

"Di sana teman-teman (warga binaan) akan belajar, minimal belajar bagaimana beternak, berkebun, belajar bagaimana menjadi laki-laki," ujar Mardi kepada awak media, Jumat (7/3/2025).

Sebelum diberangkatkan, para warga binaan telah melalui serangkaian pemeriksaan, termasuk pemeriksaan badan, barang, dan kesehatan.

Proses penjemputan juga dilakukan sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) yang berlaku.

"Syukuri apa pun yang terjadi, rezeki kalian saat ini ada di sana, memang sudah takdir kita," tambahnya.

Di Lapas Nusakambangan, warga binaan akan mengolah lahan yang telah disiapkan untuk berbagai kegiatan pertanian, seperti menanam jagung, padi, serta mengembangkan tambak udang dan sayuran.

Selain itu, mereka juga akan belajar beternak ayam petelur, ayam pedaging, hingga kambing.

Menurut Mardi, warga binaan yang dikirim tidak hanya sekadar bekerja, tetapi juga berkontribusi dalam menyukseskan program ketahanan pangan nasional.

"Perlakuannya berbeda, mereka dikirim ke sana untuk bekerja, menyukseskan program ketahanan pangan. Tentu mereka akan diperhatikan, diberikan yang baik, dan juga premi," pungkasnya.

Sebanyak 33 warga binaan ini diharapkan dapat memperoleh keterampilan baru yang bermanfaat setelah menjalani masa hukuman mereka.

JAYAPURA, KOMPAS.com - Bupati Keerom, Piter Gusbager, melakukan kunjungan perdana ke Lembaga Permasyarakatan (Lapas) Narkotika Kelas II A Jayapura pada Jumat (7/3/2025).

Kunjungan ini merupakan yang pertama setelah dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto pada 20 Februari 2025.

Piter tiba di Lapas Narkotika sekitar pukul 10.50 WIT, didampingi Ketua PPK, Angela Tutwuri Handayani Frank Gusbager, serta beberapa pejabat Pemda Kabupaten Keerom.

Dalam kunjungan tersebut, Bupati langsung menyalami satu per satu narapidana asal Kabupaten Keerom sambil berbincang dan menanyakan nama serta alamat mereka.

Sebagai bentuk dukungan terhadap upaya penanggulangan narkoba, Piter memperkenalkan yel-yel baru, "Anak Keerom Keren Tolak Narkoba".

Piter memperagakan yel-yel tersebut kepada narapidana.

"Tangan kanan kepal bilang anak Keerom, lalu tangan kiri kepal bilang keren, lalu lima jari diarahkan ke depan untuk menolak narkoba," ujarnya.

Yel-yel ini diikuti semua warga binaan di Lapas Narkotika, yang disambut tepuk tangan meriah.

Dalam kesempatan tersebut, Piter menegaskan visi dan misinya untuk memastikan setiap warga Keerom bebas dari narkoba dan ganja.

"Saya yakin kita bisa atasi peredaran dan pemakaian narkoba di Kabupaten Keerom, kalau kita duduk bersama keluarga, lingkungan, dan pemerintah, untuk berkomitmen mengatasinya," ungkapnya.

Bupati juga memberikan pesan kepada narapidana agar tidak kembali terlibat dalam peredaran atau pemakaian narkoba setelah menyelesaikan hukuman.

"Saya berpesan agar ade-ade, anak-anak, dan saudara-saudara yang ada di sini, setelah menjalani hukuman dan pembinaan, ketika keluar dari Lapas Narkotika bisa menjauhkan diri dari narkoba," katanya.

"Terakhir saya pesan, badan dan fisik boleh di dalam tahanan, tetapi jiwamu harus bebas. Salah satunya harus dekat dengan Tuhan dan jauhi dari narkoba," tutupnya.

Kepala Lapas Narkotika Jayapura Kelas II A, Jimreves Muloke, mengungkapkan bahwa warga binaan di lapas ini berasal dari seluruh Papua.

Ia menambahkan bahwa pihaknya melakukan pembinaan kepribadian terkait iman dan kerohanian bagi setiap narapidana.

"Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jayapura sudah punya jadwal untuk kerohanian," ujarnya.

Selain itu, Kalapas juga menjelaskan program pembinaan kepribadian yang melibatkan narapidana dalam membuat kebun di dalam lapas.

"Ini merupakan program nasional untuk mewujudkan ketahanan pangan, sehingga warga binaan di Lapas Narkotika saat ini membuat kebun untuk menanam sayur, ubi-ubian, yang bisa dimanfaatkan untuk makan dan dijual," ujarnya.

Kunjungan Bupati Keerom ke Lapas Narkotika ini merupakan bagian dari program 100 hari kerja dalam aspek transformasi sosial di bidang pengembangan sumber daya manusia.

JAYAPURA, KOMPAS.com - Bupati Keerom, Piter Gusbager, melakukan kunjungan perdana ke Lembaga Permasyarakatan (Lapas) Narkotika Kelas II A Jayapura pada Jumat (7/3/2025).

Kunjungan ini merupakan yang pertama setelah dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto pada 20 Februari 2025.

Piter tiba di Lapas Narkotika sekitar pukul 10.50 WIT, didampingi Ketua PPK, Angela Tutwuri Handayani Frank Gusbager, serta beberapa pejabat Pemda Kabupaten Keerom.

Dalam kunjungan tersebut, Bupati langsung menyalami satu per satu narapidana asal Kabupaten Keerom sambil berbincang dan menanyakan nama serta alamat mereka.

Sebagai bentuk dukungan terhadap upaya penanggulangan narkoba, Piter memperkenalkan yel baru, "Anak Keerom Keren Tolak Narkoba".

Piter memperagakan yel tersebut kepada narapidana.

"Tangan kanan kepal bilang anak Keerom, lalu tangan kiri kepal bilang keren, lalu lima jari diarahkan ke depan untuk menolak narkoba," ujarnya.

Yel ini diikuti semua warga binaan di Lapas Narkotika, yang disambut tepuk tangan meriah.

Dalam kesempatan tersebut, Piter menegaskan visi dan misinya untuk memastikan setiap warga Keerom bebas dari narkoba dan ganja.

"Saya yakin kita bisa atasi peredaran dan pemakaian narkoba di Kabupaten Keerom, kalau kita duduk bersama keluarga, lingkungan, dan pemerintah, untuk berkomitmen mengatasinya," ungkapnya.

Bupati juga memberikan pesan kepada narapidana agar tidak kembali terlibat dalam peredaran atau pemakaian narkoba setelah menyelesaikan hukuman.

"Saya berpesan agar ade-ade, anak-anak, dan saudara-saudara yang ada di sini, setelah menjalani hukuman dan pembinaan, ketika keluar dari Lapas Narkotika bisa menjauhkan diri dari narkoba," katanya.

"Terakhir saya pesan, badan dan fisik boleh di dalam tahanan, tetapi jiwamu harus bebas. Salah satunya harus dekat dengan Tuhan dan jauhi dari narkoba," tutupnya.

Kepala Lapas Narkotika Jayapura Kelas II A, Jimreves Muloke, mengungkapkan bahwa warga binaan di lapas ini berasal dari seluruh Papua.

Ia menambahkan bahwa pihaknya melakukan pembinaan kepribadian terkait iman dan kerohanian bagi setiap narapidana.

"Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jayapura sudah punya jadwal untuk kerohanian," ujarnya.

Selain itu, Kalapas juga menjelaskan program pembinaan kepribadian yang melibatkan narapidana dalam membuat kebun di dalam lapas.

"Ini merupakan program nasional untuk mewujudkan ketahanan pangan, sehingga warga binaan di Lapas Narkotika saat ini membuat kebun untuk menanam sayur, ubi-ubian, yang bisa dimanfaatkan untuk makan dan dijual," ujarnya.

Kunjungan Bupati Keerom ke Lapas Narkotika ini merupakan bagian dari program 100 hari kerja dalam aspek transformasi sosial di bidang pengembangan sumber daya manusia.

KOMPAS.com - Dua tahanan yang sedang menjalani persidangan dalam kasus pencurian berhasil melarikan diri dari Pengadilan Negeri (PN) Palu, Rabu (5/3/2025).

Dikutip dari Tribun Palu, tahanan yang kabur tersebut adalah Hasan Basri alias Megi (nomor perkara 22) dan Abdul Latif (nomor perkara 55), yang terlibat dalam kasus pencurian.

Para tahanan yang kabur diketahui adalah warga Kota Palu yang berstatus sebagai residivis kasus pencurian.

Humas PN Palu, Sugiyanto, mengungkapkan bahwa insiden terjadi ketika sidang majelis hakim sedang berlangsung.

Karena sidang bersifat tertutup, beberapa tahanan yang tidak berkepentingan dalam persidangan dikembalikan ke ruang tahanan.

"Kejadian berlangsung ketika majelis hakim tengah bersidang. Tiba-tiba terdengar teriakan dari luar yang menyatakan bahwa ada tahanan kabur," jelas Sugiyanto, saat ditemui di PN Palu, Kelurahan Besusu Barat, Kecamatan Palu Timur, Kamis (6/3/2025).

Berdasarkan rekaman CCTV, kedua tahanan terlihat melarikan diri dari sisi utara Kantor PN Palu dan keluar melalui gerbang utama.

Namun, hingga kini pihak pengadilan masih mengumpulkan informasi lebih lanjut mengenai bagaimana mereka bisa kabur.

Sugiyanto menyebutkan bahwa PN Palu telah berkoordinasi dengan kejaksaan dan kepolisian terkait pengejaran kedua tahanan.

"Koordinasi dengan kepolisian sudah dilakukan. Tugas utama pengejaran ada di pihak kepolisian dan kejaksaan, sementara kami bertanggung jawab dalam konteks persidangan," katanya.

Terkait sistem pengamanan di pengadilan, Sugiyanto menjelaskan bahwa penjagaan tahanan selama menunggu sidang berada di bawah kewenangan Kejaksaan.

"Kejaksaan yang bertanggung jawab membawa tahanan ke ruang tahanan pengadilan hingga ke ruang sidang. Pengadilan sendiri hanya bertugas menjalankan persidangan," tambahnya.

Menanggapi kemungkinan kelalaian dalam pengamanan, ia menyatakan bahwa hal tersebut masih dalam penyelidikan.

"Kami belum dapat menyimpulkan apakah ini murni kelalaian atau ada faktor lain. Yang pasti, evaluasi sedang dilakukan untuk memperketat pengamanan di lingkungan pengadilan," tegasnya.

BANDUNG, KOMPAS.com - Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Sukamiskin Kota Bandung akhirnya menuai hasil pemanfaatan lahan kosong di lingkungan lapas.

Sebanyak 106 kilogram sayuran berupa kangkung hasil karya warga binaan dipanen perdana di Pos Kerja Pertanian Lapas Sukamiskin, Kamis (6/3/2025).

Langkah ini dilakukan guna mendukung program ketahanan pangan nasional.

Kepala Lapas Sukamiskin, Fajar Nur Cahyono, mengatakan bahwa penanaman sayur kangkung di lahan kosong di lingkungan lapas ini dilakukan dengan menggunakan sistem hidroponik.

Fajar memastikan kualitas dan kesegaran sayur yang dikonsumsi dapat memenuhi pasokan dapur sehat di dalam lapas.

"Panen ini bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan internal, tetapi juga sebagai bukti nyata dukungan kami terhadap ketahanan pangan nasional. Selain itu, ini juga merupakan bagian dari upaya kami dalam mendidik dan memberdayakan warga binaan melalui pembinaan kemandirian di bidang pertanian," kata Fajar dalam keterangannya.

Kakanwil Ditjenpas Jabar, Kusnali, dan Direktur Teknologi Informasi dan Kerjasama, M Hilal, mengapresiasi hasil karya warga binaan Lapas Sukamiskin dalam bidang pertanian ini.

Dikatakan, panen perdana ini merupakan langkah awal dalam mendukung ketahanan pangan nasional yang diharapkan berkelanjutan dan memberikan kebermanfaatan yang positif, baik di internal maupun eksternal lapas.

"Hasil panen ini dapat memenuhi kebutuhan pangan di internal lapas, namun lebih dari itu, kami berharap ke depannya hasil panen dapat disalurkan ke masyarakat luar, menciptakan manfaat yang lebih luas," ujar Kusnali.

Hasil panen sayur kangkung ini tidak hanya dimanfaatkan untuk kebutuhan pangan warga binaan, tetapi juga dijual melalui koperasi kepada petugas, pihak ketiga, dan pengunjung.

Pendapatan yang dihasilkan akan menjadi premi yang bisa dinikmati oleh warga binaan sebagai bagian dari program pembinaan mereka.

Dikatakan, panen perdana ini mendukung 13 Program Akselerasi Menteri Imigrasi yang terfokus pada kontribusi ketahanan pangan nasional.

Ia juga mengajak masyarakat untuk lebih mandiri memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari.

KOMPAS.com - Pemohon paspor wajib membawa dokumen pendukung berupa KTP, KK, dan akta kelahiran saat mengajukan aplikasi paspor.

Direktur Visa dan Dokumen Perjalanan Direktorat Jenderal Imigrasi Tato Juliadin Hidayawan menuturkan, petugas imigrasi berhak meminta keterangan tambahan dari pemohon paspor, serta meminta dokumen pendukung yang dianggap perlu untuk menerbitkan paspor.

"Petugas Imigrasi memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa paspor diterbitkan sesuai dengan tujuan keberangkatan pemohon," kata Tato dalam keterangan resmi yang diterima Kompas.com, Rabu (5/3/2025).

Selain tiga dokumen pendukung tersebut, pemohon paspor juga bisa melengkapi permohonan dengan lampiran ijazah, surat baptis, atau buku nikah.

Khusus penggantian paspor baru, pemohon wajib membawa paspor lama.

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM (Permenkumham) Nomor 18 Tahun 2022 Pasal 14, apabila persyaratan belum lengkap atau belum sesuai, pejabat imigrasi yang ditunjuk dapat mengembalikan dokumen persyaratan permohonan kepada pemohon dalam waktu paling lama satu hari sejak tanggal permohonan diterima.

Pengembalian dokumen tersebut disertai dengan catatan atau penjelasan mengenai persyaratan yang belum dipenuhi atau perlu diperbaiki.

"Oleh karena itu, kami berhak meminta dokumen pendukung guna memastikan bahwa paspor tidak disalahgunakan untuk kepentingan yang melanggar hukum," sambung Tato.

Cegah penyalahgunaan paspor

Shutterstock/scorpeow Daftar negara bebas visa bagi paspor Indonesia.

Perilaku negatif warga negara Indonesia (WNI) di luar negeri dalam penyalahgunaan visa, dianggap tidak menghormati aturan yang berlaku hingga perbuatan kriminal secara tidak langsung dapat menimbulkan stigma buruk terhadap WNI secara umum.

Akibatnya, tindakan-tindakan tersebut dapat semakin melemahkan posisi paspor RI di mata dunia internasional.

Misalnya, pemohon paspor yang menyatakan akan berkunjung ke kerabat di luar negeri dalam waktu dekat dan berencana tinggal dalam waktu lama, dapat dimintai dokumen pendukung.

Dokumen pendukung tersebut meliputi tiket pesawat pergi-pulang, bukti keberadaan kerabat tersebut, atau bukti keikutsertaan dalam program tur.

"Penerbitan paspor yang dilakukan dengan data dan keterangan yang lengkap akan
mempermudah negara dalam melindungi warganya yang berada di luar negeri," ujar Tato.

Begitu pula dengan WNI yang berencana menempuh pendidikan di luar negeri, petugas imigrasi dapat meminta bukti Letter of Acceptance (LoA) atau surat keterangan lain yang sah dari lembaga pendidikan terkait.

"Kami mengimbau masyarakat untuk patuh terhadap prosedur yang telah ditetapkan agar
prosesnya berjalan lancar dan aman," pungkasnya.

KOMPAS.com - Anggota DPD RI dapil Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) Jakarta Fahira Idris mendorong semua daerah di Indonesia untuk memiliki peraturan daerah (perda) tentang masyarakat hukum adat.

Meskipun Pasal 18B ayat 2 UUD 1945 telah mengamanatkan penghormatan terhadap masyarakat hukum adat, tetapi implementasi di tingkat daerah masih jauh dari ideal.

"Setidaknya baru sekitar 47 daerah di Indonesia yang sudah memiliki perda terkait masyarakat hukum adat," ujar Fahira lewat siaran persnya, Kamis (6/5/2025).

Hal itu disampaikannya di sela Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Badan Urusan Legislasi Daerah (BULD) DPD RI dengan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), pakar/akademisi, dan para peneliti yang concern terhadap masyarakat adat di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (5/3/2025).

Fahira menilai, salah satu instrumen hukum yang diharapkan dapat memperkuat posisi masyarakat hukum adat adalah perda.

"Sayangnya, hingga saat ini, hanya sedikit daerah yang memiliki perda tentang masyarakat hukum adat, dan yang sudah ada pun sering kali tidak diimplementasikan dengan baik,” ujarnya.

Senator Jakarta ini mengungkapkan, salah satu kendala utama dalam pembentukan perda tentang masyarakat hukum adat adalah masih lemahnya komitmen pemerintah daerah.

"Selain itu, masih adanya perbedaan definisi masyarakat hukum adat dalam berbagai regulasi nasional menyebabkan kesulitan dalam proses identifikasi dan pemetaan wilayah adat," jelas Fahira.

Di sisi lain, sebut dia, perda yang telah diterbitkan sering kali hanya bersifat deklaratif tanpa adanya mekanisme implementasi yang jelas.

"Hal itu berakibat pada rendahnya efektivitas perda dalam memberikan perlindungan nyata terhadap hak-hak masyarakat adat," tutur Fahira.

Menurutnya, diperlukan langkah-langkah strategis yang lebih konkret dalam mempercepat penyusunan dan implementasi perda masyarakat hukum adat.

Lima rekomendasi percepatan penyusunan perda

Setidaknya, lanjut Fahira, ada lima rekomendasi yang perlu ditempuh. Pertama, insentif kepada daerah yang telah mengesahkan perda tentang masyarakat hukum.

Pemerintah pusat, melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), perlu memberikan insentif kepada daerah yang telah mengesahkan perda tentang masyarakat hukum adat.

"Insentif ini dapat berupa bantuan anggaran, dukungan teknis, maupun penghargaan kepada daerah yang proaktif dalam pengakuan masyarakat adat," ujar Fahira.

Kedua, perlu adanya kebijakan afirmatif yang mewajibkan setiap daerah untuk menyusun perda tentang masyarakat hukum adat, terutama bagi daerah yang memiliki komunitas adat dalam jumlah signifikan.

KOMPAS.com - Anggota DPD RI dapil Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) Jakarta Fahira Idris mendorong semua daerah di Indonesia untuk memiliki peraturan daerah (perda) tentang masyarakat hukum adat.

Meskipun Pasal 18B ayat 2 UUD 1945 telah mengamanatkan penghormatan terhadap masyarakat hukum adat, tetapi implementasi di tingkat daerah masih jauh dari ideal.

"Setidaknya baru sekitar 47 daerah di Indonesia yang sudah memiliki perda terkait masyarakat hukum adat," ujar Fahira lewat siaran persnya, Kamis (6/5/2025).

Hal itu disampaikannya di sela Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Badan Urusan Legislasi Daerah (BULD) DPD RI dengan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), pakar/akademisi, dan para peneliti yang concern terhadap masyarakat adat di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (5/3/2025).

Fahira menilai, salah satu instrumen hukum yang diharapkan dapat memperkuat posisi masyarakat hukum adat adalah perda.

"Sayangnya, hingga saat ini, hanya sedikit daerah yang memiliki perda tentang masyarakat hukum adat, dan yang sudah ada pun sering kali tidak diimplementasikan dengan baik,” ujarnya.

Senator Jakarta ini mengungkapkan, salah satu kendala utama dalam pembentukan perda tentang masyarakat hukum adat adalah masih lemahnya komitmen pemerintah daerah.

"Selain itu, masih adanya perbedaan definisi masyarakat hukum adat dalam berbagai regulasi nasional menyebabkan kesulitan dalam proses identifikasi dan pemetaan wilayah adat," jelas Fahira.

Di sisi lain, sebut dia, perda yang telah diterbitkan sering kali hanya bersifat deklaratif tanpa adanya mekanisme implementasi yang jelas.

"Hal itu berakibat pada rendahnya efektivitas perda dalam memberikan perlindungan nyata terhadap hak-hak masyarakat adat," tutur Fahira.

Menurutnya, diperlukan langkah-langkah strategis yang lebih konkret dalam mempercepat penyusunan dan implementasi perda masyarakat hukum adat.

Lima rekomendasi percepatan penyusunan perda

Setidaknya, lanjut Fahira, ada lima rekomendasi yang perlu ditempuh. Pertama, insentif kepada daerah yang telah mengesahkan perda tentang masyarakat hukum.

Pemerintah pusat, melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), perlu memberikan insentif kepada daerah yang telah mengesahkan perda tentang masyarakat hukum adat.

"Insentif ini dapat berupa bantuan anggaran, dukungan teknis, maupun penghargaan kepada daerah yang proaktif dalam pengakuan masyarakat adat," ujar Fahira.

Kedua, perlu adanya kebijakan afirmatif yang mewajibkan setiap daerah untuk menyusun perda tentang masyarakat hukum adat, terutama bagi daerah yang memiliki komunitas adat dalam jumlah signifikan.

Ketiga, pelatihan bagi legislator dan aparatur daerah mengenai pentingnya perda masyarakat hukum adat, termasuk aspek teknis dalam penyusunannya.

"Selain itu, perlu adanya kolaborasi antara pemerintah daerah, akademisi, dan masyarakat adat dalam menyusun perda yang sesuai dengan kebutuhan lokal," sebut Fahira.

Kempat, peningkatan partisipasi dan keterlibatan masyarakat adat. Keterlibatan masyarakat adat dalam proses penyusunan perda sangat penting agar regulasi yang dibuat sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan mereka.

Untuk itu, jelas Fahira, pemerintah daerah harus memfasilitasi musyawarah adat sebagai bagian dari tahapan penyusunan perda.

"Ini artinya, nantinya perda harus mencantumkan mekanisme yang memungkinkan masyarakat adat berperan aktif dalam pengawasan dan implementasi kebijakan terkait," ucapnya.

Kelima, advokasi dan harmonisasi regulasi. Harus ada political will dari pemerintah dan DPR untuk mempercepat pengesahan RUU Masyarakat Adat.

RUU tersebut akan menjadi payung hukum yang lebih kuat bagi daerah dalam menyusun regulasi turunannya.

"Selain itu, penting juga melakukan peninjauan kembali regulasi yang berpotensi menghambat pengakuan masyarakat adat, seperti kebijakan yang terlalu birokratis atau memberikan ruang bagi eksploitasi sumber daya alam di wilayah adat," papar Fahira.

Dia menilai, keterlambatan dalam pembentukan perda masyarakat hukum adat tidak hanya memperpanjang ketidakpastian hukum bagi masyarakat adat, tetapi juga membuka ruang bagi eksploitasi wilayah adat.

"Dengan adanya perda yang kuat dan implementasi yang konsisten, hak-hak masyarakat hukum adat akan lebih dihormati dan dijamin keberlangsungannya,” tutur Fahira.

PALANGKA RAYA, KOMPAS.com –Brigadir Anton Kurniawan Stiyanto (AKS), tersangka kasus penembakan warga di Kalimantan Tengah, disebut mengancam saksi kunci Muhammad Haryono (MH) saat keduanya berada di Rutan Kelas II A Palangka Raya.

Menurut kuasa hukum MH, Parlin Bayu Hutabarat, insiden itu terjadi saat tarawih pertama Ramadhan.

AKS diduga berusaha mendekati MH dan memintanya mengikuti skenario tertentu.

"Pada malam tarawih pertama, MH dan Anton ketemu. MH mau dipeluk sama Anton, tapi dia menolak. Anton meminta agar Heri (MH) mengikuti skenario dia. Itu kan jelas intervensi," ujar Parlin, Kamis (6/3/2025).

Kuasa Hukum MH Khawatir Ancaman Berlanjut

Atas kejadian tersebut, Parlin meminta agar MH dipindahkan ke blok tahanan terpisah demi keselamatannya.

"Hari ini dia bisa mengalami kontak fisik, kami khawatir besok-besok bisa lebih dari itu. MH merasa terancam," tegasnya.

Ia menegaskan, sebagai justice collaborator (JC) yang membantu mengungkap kasus ini, MH memiliki risiko tinggi mendapat tekanan.

Oleh karena itu, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) diminta turun tangan memastikan keamanannya.

Pengacara AKS Bantah Ada Ancaman

Sementara itu, kuasa hukum AKS, Suriansyah Halim, membantah tuduhan intervensi di rutan.

"Kalau ada pernyataan dari pengacara MH bahwa klien saya sempat ingin memeluknya, kemudian berbisik untuk mengikuti cara dia (AKS), menurut saya, itu suatu hal yang tidak masuk akal," ujar Halim.

Ia juga menegaskan bahwa AKS memiliki versi kronologi tersendiri dan menyarankan agar wartawan meminta keterangan dari pegawai rutan untuk mengecek kebenaran klaim tersebut.

MH, Saksi Kunci yang Mengungkap Penembakan Brutal

Kasus ini bermula pada 27 November 2024, ketika Brigadir Anton menembak mati sopir ekspedisi asal Banjarmasin, Budiman Arisandi, yang duduk di sebelah MH di dalam mobil Daihatsu Sigra milik Anton.

PALANGKA RAYA, KOMPAS.com –Brigadir Anton Kurniawan Stiyanto (AKS), tersangka kasus penembakan warga di Kalimantan Tengah, disebut mengancam saksi kunci Muhammad Haryono (MH) saat keduanya berada di Rutan Kelas II A Palangka Raya.

Menurut kuasa hukum MH, Parlin Bayu Hutabarat, insiden itu terjadi saat tarawih pertama Ramadan.

AKS diduga berusaha mendekati MH dan memintanya mengikuti skenario tertentu.

"Pada malam tarawih pertama, MH dan Anton ketemu. MH mau dipeluk sama Anton, tapi dia menolak. Anton meminta agar Heri (MH) mengikuti skenario dia. Itu kan jelas intervensi," ujar Parlin, Kamis (6/3/2025).

Kuasa Hukum MH Khawatir Ancaman Berlanjut

Atas kejadian tersebut, Parlin meminta agar MH dipindahkan ke blok tahanan terpisah demi keselamatannya.

"Hari ini dia bisa mengalami kontak fisik, kami khawatir besok-besok bisa lebih dari itu. MH merasa terancam," tegasnya.

Ia menegaskan, sebagai Justice Collaborator (JC) yang membantu mengungkap kasus ini, MH memiliki risiko tinggi mendapat tekanan.

Oleh karena itu, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) diminta turun tangan memastikan keamanannya.

Pengacara AKS Bantah Ada Ancaman

Sementara itu, kuasa hukum AKS, Suriansyah Halim, membantah tuduhan intervensi di rutan.

"Kalau ada pernyataan dari pengacara MH bahwa klien saya sempat ingin memeluknya, kemudian berbisik untuk mengikuti cara dia (AKS), menurut saya itu suatu hal yang tidak masuk akal," ujar Halim.

Ia juga menegaskan bahwa AKS memiliki versi kronologis tersendiri dan menyarankan agar wartawan meminta keterangan dari pegawai rutan untuk mengecek kebenaran klaim tersebut.

MH, Saksi Kunci yang Mengungkap Penembakan Brutal

Kasus ini bermula pada 27 November 2024, ketika Brigadir Anton menembak mati sopir ekspedisi asal Banjarmasin, Budiman Arisandi, yang duduk di sebelah MH di dalam mobil Daihatsu Sigra milik Anton.

MH, yang merupakan sopir taksi daring dan sering disewa oleh Anton, menyaksikan langsung aksi brutal tersebut.

KOMPAS.COM/AKHMAD DHANI Sopir taksi yang menjadi saksi kunci sekaligus tersangka dalam kasus polisi tembak warga di Kalteng, Muhammad Haryono alias MH, saat digiring petugas ke mobil tahanan usai mengikuti sidang perdana di Pengadilan Negeri Palangka Raya, Kamis (6/3/2025).

Ia akhirnya melaporkan kejadian itu ke Jatanras Polresta Palangka Raya pada 10 Desember 2024.

Akibatnya, Anton diberhentikan tidak dengan hormat (PTDH) oleh Bidang Profesi dan Pengamanan (Bid Propam) Polda Kalteng pada 16 Desember 2024.

Parlin menegaskan bahwa keselamatan MH sebagai JC harus diprioritaskan, karena kesaksiannya menjadi kunci dalam pengungkapan kasus ini.

"Kalau tiba-tiba dia ada apa-apa, siapa yang tanggung jawab?" pungkasnya.