SOLO, KOMPAS.com - Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi), mengunjungi dosen pembimbing akademiknya, Ir. Kasmudjo, di kediamannya di Pagung Kidul, Kapanewon Mlati, Kabupaten Sleman, DI Yogyakarta, pada Selasa (13/5/2025).

Kunjungan ini dilakukan dalam konteks memberikan bantuan hukum terkait gugatan yang melibatkan Kasmudjo, Dekan Fakultas Kehutanan, dan Rektor Universitas Gadjah Mada (UGM) atas perkara ijazah palsu.

"Saya ke sana karena saya membaca bahwa beliau, Pak Ir Kasmudjo, kemudian Dekan Fakultas Kehutanan, dan Rektor UGM digugat. Beliau ini sudah tua dan sepuh. Saya ke sana untuk mengkonfirmasi apakah mungkin saya membantu dari sisi tim hukumnya. Ternyata sudah dibantu dari Fakultas Kehutanan UGM," ungkap Jokowi di Solo, Jawa Tengah, pada Rabu (14/5/2025).

Mantan Wali Kota Solo itu juga mengungkapkan bahwa dalam pertemuan tersebut, ia membahas banyak hal dengan Kasmudjo, terutama mengenai kenangannya semasa kuliah di Fakultas Kehutanan UGM.

"Ya bicara mengenai pelajaran-pelajaran dulu. Karena beliau ini yang memegang penuh di lab-nya, sama teorinya mengenai struktur dan sifat kayu," tambahnya.

Terkait tanggapan Kasmudjo mengenai gugatan ijazah palsu, Jokowi menyatakan bahwa Kasmudjo bersikap biasa saja. "Beliau biasa saja," kata Jokowi.

Jokowi menekankan pentingnya menyelesaikan gugatan ijazah palsu ini secara hukum agar tidak berkepanjangan.

"Sebetulnya hal yang ringan, tetapi ya harus diselesaikan di ranah hukum. Karena kalau tidak, bisa berkepanjangan terus," tandasnya.

JAKARTA, KOMPAS.com – Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas menegaskan dukungannya terhadap program pembentukan 80.000 koperasi merah putih yang menjadi target Presiden Prabowo Subianto.

Kementerian Hukum (Kemenkum) telah menyiapkan skema percepatan pendaftaran badan hukum koperasi melalui Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU).

“Saya telah meminta Direktorat Jenderal AHU untuk melakukan akselerasi. Saat ini, kami memiliki jalur khusus untuk koperasi merah putih sehingga 1.000 koperasi bisa melakukan pendaftaran bersamaan dalam satu jam,” ungkap Supratman, di Kantor Kemenkum, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (14/5/2025).

“Artinya dalam waktu 1x24 jam itu bisa 24.000 koperasi. Sehingga target 80.000 koperasi bisa diselesaikan dalam waktu empat hari,” tambah Supratman.

Menurut Supratman, akselerasi ini merupakan bagian dari kerja sama lintas sektor yang telah ditandatangani bersama 20 kementerian dan lembaga dalam bentuk nota kesepahaman (NK).

Politikus Partai Gerindra ini menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam pembangunan hukum nasional yang modern dan adaptif.

“Ini adalah bentuk nyata dari semangat kolaborasi lintas sektor dalam rangka memperkuat koordinasi, efisiensi, dan efektivitas pelaksanaan tugas pemerintahan,” kata Supratman.

Supratman juga menambahkan bahwa transformasi digital yang sedang digencarkan Kemenkum akan mempermudah pelaksanaan kerja sama, termasuk dalam layanan pendirian koperasi.

“Melalui kegiatan ini, kita memperkuat landasan kerja sama yang telah ada dan membuka ruang baru untuk inovasi dan integrasi lintas sektor,” ucapnya.

Ia juga menyinggung arahan Presiden Prabowo sejak awal pembentukan Kabinet Merah Putih yang mendorong penguatan kerja sama antar kementerian dan lembaga.

“Saya percaya, dengan semangat gotong royong, kita mampu mewujudkan sistem hukum nasional yang modern, adaptif, dan berpihak pada keadilan,” imbuh dia.

KOMPAS.com – Sebanyak 11 tahanan Polres Kampar dilaporkan melarikan diri dari sel tahanan pada Selasa (13/5/2025), sekitar pukul 01.45 WIB.

Para tahanan tersebut diketahui terlibat dalam sejumlah tindak pidana, mulai dari pencurian dengan pemberatan (curat) hingga kasus narkoba.

"(Dari tahanan yang kabur), ada yang kasus 363 pencurian pemberatan dan narkoba,” ujar Kabid Humas Polda Riau Kombes Pol Anom Karibianto, Rabu (14/5/2025).

Hingga kini, belum diketahui secara pasti bagaimana para tahanan tersebut bisa kabur dari sel.

“Saya belum bisa menyampaikan detail, yang jelas hari ini Pak Wakapolda sudah bentuk tim,” jelas Anom.

“Pak Wakapolda yang memimpin, hari ini langsung menuju ke Polres Kampar. Tentunya akan dievaluasi apa yang terjadi. Nanti update akan kita sampaikan,” tambahnya.

Anom mengatakan, tim saat ini sedang bekerja untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi kejadian tersebut, sekaligus memburu para tahanan yang kabur.

“Saya belum bisa sampaikan detail, tim sedang bekerja di sana, melakukan identifikasi, mengevaluasi, update nanti akan kita sampaikan,” paparnya.

Ia menegaskan, hingga Rabu siang, belum ada satu pun tahanan yang berhasil ditangkap kembali.

Artikel ini telah tayang di TribunPekanbaru.com dengan judul 11 Tahanan Kabur Dari Sel Polres Kampar Pelaku Curat Hingga Narkoba

PURWAKARTA, KOMPAS.com – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menanggapi santai laporan oleh wali murid asal Babelan, Kabupaten Bekasi, ke Komnas HAM terkait program pelatihan bela negara untuk anak-anak bermasalah.

Ia menegaskan, program ini bukanlah bentuk paksaan dari pemerintah, melainkan respons atas permintaan langsung dari para orang tua.

“Logikanya yang melaporkan itu harusnya orangtua yang anaknya masuk pusat pelatihan bela negara,” kata Dedi usai mengunjungi SMAN 2 Purwakarta, Jawa Barat, Rabu (14/5/2025).

“Ini kan anak-anak yang dikirim ke sini berdasarkan keinginan orang tuanya,” lanjut Dedi.

Menurutnya, laporan tersebut tidak berdasar karena pihak yang merasa dirugikan justru tidak mengadukan apa pun.

Dedi menyebut orangtua yang menyerahkan anak-anak mereka telah menyadari kondisi keluarga dan berharap adanya perubahan karakter melalui pendekatan kedisiplinan.

“Karena saya diserahin oleh orangtuanya, karena ketidaksanggupan dia menangani di rumah,” jelas dia.

“Maka diserahin untuk melalui pola pendekatan pendidikan bela negara ini. Kalau dalam istilahnya, ini pendidikan berkarakter,” imbuhnya.

Terkait masih adanya perdebatan di kalangan anggota DPR RI, Dedi menyebut hal itu sebagai bentuk perhatian yang berlebihan.

“Ya, mereka itu saking sayang sama saya, karena mereka sayang banget sama saya, saya enggak boleh salah,” katanya sambil tersenyum.

Ia mengibaratkan situasi ini seperti permainan sepak bola, di mana larangan untuk berbuat salah justru bisa menghambat permainan.

“Kalau seorang pelatih terus-terusan bilang ke pemainnya ‘jangan sampai salah’, nanti enggak nyerang-nyerang. Dalam permainan yang eskalasinya tinggi, pelanggaran pasti ada,” jelas Dedi.

Lebih lanjut, ia menegaskan keberanian mengambil tindakan lebih penting dibandingkan diam tak berbuat apa-apa.

“Jadi bagi saya, lebih baik salah bertindak daripada tidak bertindak sama sekali. Apalagi ini enggak ada salahnya, salahnya apa coba?” tegas dia.

Dedi Mulyadi dilaporkan ke Komnas HAM

ACHMAD NASRUDIN YAHYA/KOMPAS.com Wali murid asal Babelan, Kabupaten Bekasi, Adhel Setiawan dan kuasa hukumnya, Rezekintq Sofrizal. Keduanya melaporkan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi ke Komnas HAM terkait program kirim siswa nakal ke barak militer.

JAKARTA, KOMPAS.com - Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan mendesak Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dan Polri ikut melakukan investigasi atas ledakan amunisi di Garut yang menewaskan 13 orang.

Koalisi berpandangan, Komnas HAM dan Polri perlu dilibatkan karena peristiwa tersebut menyebabkan korban tewas dari kalangan sipil dan terjadi di luar zona militer.

“Komnas HAM dan Kepolisian juga memiliki kewajiban menginvestigasi kasus ini karena banyaknya korban warga sipil dan kejadian berada di luar zona militer," kata Direktur Imparsial, Ardi Manto, mewakili koalisi, dalam keterangannya, Rabu (14/5/2025).

Koalisi menilai investigasi harus dilakukan secara independen, imparsial, dan transparan, serta melibatkan lembaga di luar TNI untuk menjamin akuntabilitas dan mencegah impunitas.

“Koalisi juga mendesak Komnas HAM untuk proaktif menyelidiki kasus ini. Keterlibatan Komnas HAM penting untuk menyelidiki apa yang sebenarnya terjadi, termasuk apa yang perlu diperbaiki ke depan," kata Ardi.

"Negara tidak boleh meremehkan kematian akibat kelalaian implementasi kebijakan yang berisiko tinggi," imbuh dia.

Di samping itu, Koalisi meminta Komisi I DPR RI membentuk tim pencari fakta untuk menyelidiki insiden tersebut.

"Menurut Koalisi, tanpa pengawasan yang ketat dan evaluasi menyeluruh dari DPR, kejadian mematikan seperti ini berpotensi terulang kembali. Tiap proses penanganan amunisi, dari produksi, distribusi, hingga pemusnahan harus patuh pada standar keamanan dan ditangani oleh mereka yang profesional," kata Ardi.

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan terdiri dari sejumlah organisasi, antara lain Imparsial, YLBHI, Kontras, Amnesty International Indonesia, ELSAM, HRWG, WALHI, dan LBH Jakarta.

Ledakan terjadi pada Senin (12/5/2025) pagi di lahan milik Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) di Desa Sagara, Kecamatan Cibalong, Kabupaten Garut.

Ledakan tersebut berasal dari kegiatan pemusnahan amunisi tidak laik pakai yang dilakukan oleh personel Gupusmu III Pusat Peralatan TNI AD.

Saat ini, tim investigasi TNI AD masih menyelidiki penyebab pasti ledakan.

Namun, dengan banyaknya korban warga sipil, desakan untuk membentuk tim investigasi eksternal semakin menguat.

JAKARTA, KOMPAS.com - Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan mendesak Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dan Polri ikut melakukan investigasi atas ledakan amunisi di Garut yang menewaskan 13 orang.

Koalisi berpandangan, Komnas HAM dan Polri perlu dilibatkan karena peristiwa tersebut menyebabkan korban tewas dari kalangan sipil dan terjadi di luar zona militer.

“Komnas HAM dan Kepolisian juga memiliki kewajiban menginvestigasi kasus ini karena banyaknya korban warga sipil dan kejadian berada di luar zona militer," kata Direktur Imparsial, Ardi Manto, mewakili koalisi, dalam keterangannya, Rabu (14/5/2025).

Koalisi menilai investigasi harus dilakukan secara independen, imparsial, dan transparan, serta melibatkan lembaga di luar TNI untuk menjamin akuntabilitas dan mencegah impunitas.

“Koalisi juga mendesak Komnas HAM untuk proaktif menyelidiki kasus ini. Keterlibatan Komnas HAM penting untuk menyelidiki apa yang sebenarnya terjadi, termasuk apa yang perlu diperbaiki ke depan," kata Ardi.

"Negara tidak boleh meremehkan kematian akibat kelalaian implementasi kebijakan yang berisiko tinggi," imbuh dia.

Di samping itu, Koalisi meminta Komisi I DPR RI membentuk tim pencari fakta untuk menyelidiki insiden tersebut.

"Menurut Koalisi, tanpa pengawasan yang ketat dan evaluasi menyeluruh dari DPR, kejadian mematikan seperti ini berpotensi terulang kembali. Tiap proses penanganan amunisi, dari produksi, distribusi, hingga pemusnahan harus patuh pada standar keamanan dan ditangani oleh mereka yang profesional," kata Ardi.

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan terdiri dari sejumlah organisasi, antara lain Imparsial, YLBHI, Kontras, Amnesty International Indonesia, ELSAM, HRWG, WALHI, dan LBH Jakarta.

Ledakan terjadi pada Senin (12/5/2025) pagi di lahan milik Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) di Desa Sagara, Kecamatan Cibalong, Kabupaten Garut.

Ledakan tersebut berasal dari kegiatan pemusnahan amunisi tidak laik pakai yang dilakukan oleh personel Gupusmu III Pusat Peralatan TNI AD.

Saat ini, tim investigasi TNI AD masih menyelidiki penyebab pasti ledakan.

Namun, dengan banyaknya korban warga sipil, desakan untuk membentuk tim investigasi eksternal semakin menguat.

BANJARBARU, KOMPAS.com - Menteri Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman hadir dalam sidang kasus hukum yang melibatkan Toko Mama Khas Banjar di Pengadilan Negeri Banjarbaru, Kalimantan Selatan (Kalsel), pada Rabu (14/5/2025).

Maman hadir sebagai Amicus Curiae atau sahabat pengadilan untuk memberikan pandangan di hadapan majelis hakim terkait kasus yang menjerat Firli, pemilik Toko Mama Khas Banjar.

Dalam kesempatan tersebut, Maman menyatakan bahwa kasus hukum ini sebaiknya dijadikan momentum pembelajaran bagi semua pihak.

"Ini bukan benar atau salah, tapi ada semangat yang ingin saya sampaikan bahwa mari kita jadikan momentum ini sebagai momentum pembelajaran bagi kita semua," ujar Maman kepada wartawan.

Maman menegaskan bahwa kehadirannya dalam sidang lanjutan ini merupakan bagian dari upaya untuk memberikan pandangan hukum yang obyektif dan proporsional di hadapan majelis hakim.

Ia berharap agar majelis hakim dapat menyikapi perkara ini dengan bijak.

"Saya percaya bahwa Majelis Hakim dan Pengadilan Negeri Banjarbaru sebagai persona dan lembaga yang independen, akan mempertimbangkan keadilan sejati dan kepentingan bangsa yang lebih luas, khususnya dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang telah ditargetkan pemerintah," tegas Maman.

Di hadapan majelis hakim, Maman juga menyampaikan keprihatinannya atas nasib 17 karyawan Toko Mama Khas Banjar yang harus kehilangan pekerjaan akibat kasus ini.

"Majelis hakim, 17 orang harus kehilangan pekerjaan, satu entitas bisnis usaha hilang," ucap Maman.

Setelah menyampaikan tanggapannya, majelis hakim tidak langsung memberikan putusan dan memutuskan untuk menunda jalannya sidang. Sidang dijadwalkan akan dilanjutkan pekan depan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengatakan, Presiden RI Prabowo Subianto berkomunikasi ke para ketua umum partai politik (parpol) mengenai Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset.

"Menteri Sekretaris Negara juga sudah menyampaikan bahwa Presiden dalam hal ini sudah berkomunikasi dengan seluruh ketua-ketua umum partai politik," kata Supratman di Graha Pengayoman, Kementerian Hukum, Jakarta, Rabu (14/5/2025).

Supratman mengatakan, setiap produk undang-undang merupakan produk politik.

Karenanya, kata dia, Presiden Prabowo mulai menjalin komunikasi dengan para pucuk pimpinan parpol.

"Saya selalu sampaikan bahwa yang namanya produk undang-undang itu adalah produk politik," ujarnya.

Supratman mengatakan, saat Prabowo berkomunikasi dengan para ketum parpol, Kementerian Hukum akan melakukan dialog dengan DPR RI.

Ia mengatakan, pemerintah masih melihat opsi terbaik untuk mendorong percepatan pembahasan RUU tersebut, baik menjadi usulan inisiatif pemerintah atau lewat inisiatif DPR.

"Jadi ini pilihan-pilihan, nanti kita lihat. Saya sudah minta kepada Direktur Jenderal Perundang-Undangan yang bertanggung jawab yang mengurus prolegnas untuk sesegera mungkin berkoordinasi dengan badan legislasi di Parlemen," ujarnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyatakan dukungannya terhadap rancangan undang-undang (RUU) Perampasan Aset yang disampaikannya dalam peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day di Lapangan Monas, Jakarta, Kamis (1/5/2025).

Di hadapan ratusan ribu buruh yang hadir, Prabowo menegaskan dukungan terhadap RUU Perampasan Aset untuk melawan koruptor.

"Saudara-saudara, dalam rangka juga pemberantasan korupsi, saya mendukung Undang-Undang Perampasan Aset. Saya mendukung!" ujar Prabowo dari atas panggung.

Prabowo pun melanjutkan seruannya dengan mengajak buruh untuk bersama-sama melanjutkan perlawanan terhadap korupsi di Indonesia.

"Bagaimana? Kita teruskan perlawanan terhadap koruptor?" tanya Prabowo, dijawab setuju oleh ratusan ribu buruh yang memadati Lapangan Monas.

JAKARTA, KOMPAS.com – Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas menyatakan bahwa pengawasan terhadap organisasi kemasyarakatan (ormas) merupakan kewenangan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Hal ini disampaikan Supratman merespons pertanyaan wartawan soal aksi premanisme berbadan ormas yang marak terjadi di Indonesia.

Menurut dia, Kementerian Hukum akan menindaklanjuti apabila sudah ada keputusan resmi dari pemerintah.

“Kan kita tahu bersama, untuk pengawasan yang terkait ormas itu tugasnya Kementerian Dalam Negeri,” kata Supratman saat ditemui di kantor Kemenkum, Selasa (14/5/2025).

Supratman menjelaskan, bila ada keputusan pemerintah terkait penertiban ormas, termasuk yang melibatkan kementerian lain, maka akan disampaikan Kemenkum untuk ditindaklanjuti sesuai prosedur hukum yang berlaku.

Politikus Partai Gerindra ini menekankan bahwa jika ada ormas yang bermasalah bisa saja dibekukan izinnya setelah ada tindakan dari Kemendagri.

“Kalau nanti ada keputusan pemerintah, termasuk dari Kementerian Dalam Negeri yang melibatkan kementerian-kementerian yang lain, karena sesuai. Saya rasa arahan Presiden sudah jelas ya, bahwa badan hukumnya dibekukan, nah itu pasti disampaikan ke kami,” ucapnya.

Supratman menambahkan, pembekuan badan hukum ormas nantinya akan dilakukan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU), namun saat ini pihaknya masih menunggu langkah konkret dari Kemendagri jika ditemukan ada pelanggaran.

“Nanti di AHU yang akan melakukan itu. Tapi sampai saat ini kita menunggu dari Kementerian Dalam Negeri,” ucapnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengatakan, seluruh dokumen yang diminta Otoritas Singapura terkait proses ekstradisi buron kasus E-KTP, Paulus Tannos, sudah lengkap.

Dia mengatakan, proses hukum Paulus Tannos di Singapura tinggal menunggu persidangan.

"Paulus Tannos tinggal tunggu sidang, semua dokumennya sudah lengkap kami serahkan kepada Menteri Luar Negeri, Menteri Luar Negeri sudah menyampaikan kepada Otoritas Singapura," kata Supratman, di Graha Pengayoman, Kementerian Hukum, Jakarta, Rabu (14/5/2025).

Meski demikian, Supratman mengatakan, pemerintah berharap Paulus Tannos secara sukarela pulang ke Indonesia untuk menghadapi proses hukumnya.

"Saat ini kita berharap mudah-mudahan yang bersangkutan mau secara sukarela untuk bisa minta untuk pulang menghadapi tuntutan hukum di sini," ujar dia.

Paulus Tannos merupakan Direktur Utama PT Sandipala Arthaputra.

Perusahaan itu terlibat dalam pengadaan proyek e-KTP yang merugikan negara triliunan rupiah.

Namanya masuk DPO pada 22 Agustus 2022.

KPK mengatakan, Paulus Tannos menggugat keabsahan penangkapan sementara atau provisional arrest di Pengadilan Singapura.

Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto mengatakan, proses persidangan tersebut akan berjalan di Singapura.

"Sampai dengan saat ini di Singapura sendiri juga masih berproses, kalau saya tidak salah, pengadilan. Mungkin mirip seperti proses praperadilan di Indonesia. Saya tidak bisa menyamakan apple to apple karena beda sistem hukum," kata Tessa, di Gedung Merah Putih, Jakarta, Kamis (30/1/2025).

"Bahwa yang bersangkutan menguji keabsahan provisional arrest yang dilakukan otoritas sana atas permintaan dari Indonesia, masih berjalan kalau saya tidak salah," ujar dia.

Meski demikian, Tessa mengatakan, KPK tidak hanya menunggu sampai ada putusan pengadilan.

JAKARTA, KOMPAS.com – Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas menyatakan, Presiden Prabowo Subianto mendukung percepatan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset.

Supratman mengatakan, Kepala Negara ingin RUU Perampasan Aset bisa segera disepakati oleh pemerintah dan DPR.

“Presiden sudah mengatakan, beliau mendukung untuk sesegera mungkin undang-undang perampasan aset itu bisa diselesaikan,” ujar Supratman, saat ditemui di kantor Kemenkum, Rabu (14/5/2025).

Supratman menegaskan bahwa pembentukan undang-undang harus melalui mekanisme politik.

Ia menyebut, Presiden juga telah menjalin komunikasi dengan para pimpinan partai politik terkait hal tersebut.

“Tetapi di lain sisi saya selalu sampaikan bahwa yang namanya produk undang-undang itu adalah produk politik. Menteri Sekretaris Negara juga sudah menyampaikan bahwa Presiden dalam hal ini sudah berkomunikasi dengan seluruh ketua-ketua umum partai politik,” kata dia.

Pemerintah masih melihat opsi terbaik untuk mendorong percepatan pembahasan RUU tersebut, apakah tetap menjadi usul inisiatif pemerintah atau justru lewat inisiatif DPR.

“Saat ini ada keinginan, jadi dua keinginan. Nanti kita lihat apa yang menjadi keputusan kita dalam penyusunan prolegnas yang akan datang. Apakah akan tetap menjadi inisiatif pemerintah atau kemungkinan untuk lebih cepatnya ini bisa menjadi inisiatif DPR,” ujar dia.

Supratman mengatakan, telah meminta Direktur Jenderal Perundang-undangan (Dirjen PP) Dhahana Putra untuk segera berkoordinasi dengan Badan Legislasi DPR guna mempercepat proses tersebut.

Dirjen PP bertugas untuk mengurus program legislasi nasional (prolegnas) pemerintah.

“Jadi, ini pilihan-pilihan, nanti kita lihat. Saya sudah minta kepada Direktur Jenderal Perundang-Undangan yang bertanggung jawab yang mengurus prolegnas untuk sesegera mungkin berkoordinasi dengan badan legislasi di Parlemen,” kata Supratman.

KOMPAS.com - Unggahan video di media sosial pada Mei 2025 menghadirkan narasi yang menyatakan dua orang ditangkap aparat hukum karena kasus ijazah palsu.

Selama ini perhatian masyarakat mengenai tuduhan ijazah palsu terarah ke mantan Presiden RI Joko Widodo atau Jokowi.

Kasus ini juga bergulir dan memasuki proses hukum setelah Jokowi melaporkan sejumlah pihak yang dia anggap merugikan namanya ke Polda Metro Jaya.

Dalam video, terlihat dua orang yang mengenakan baju tahanan. Tidak dijelaskan dalam unggahan itu, ijazah siapa yang dituding palsu.

Namun, narasi dalam video itu dipastikan hoaks. Sebab, dua orang tahanan itu tidak berkaitan dengan kasus ijazah palsu.

Faktanya, dua orang itu merupakan tersangka dalam kasus penipuan seleksi penerimaan Bintara Polri 2024 yang ditangkap Polres Luwu, Sulawesi Selatan.

Narasi yang menyebut dua tahanan itu sebagai tersangka berkaitan dengan ijazah palsu adalah hoaks, informasinya keliru. Simak penjelasannya:

View this post on Instagram

A post shared by Cek Fakta Kompascom (@cekfakta.kompascom)