KOMPAS.com - Direktur Utama (Dirut) PT Pertamina (Persero), Simon Aloysius Mantiri mengaku siap diproses hukum bila terbukti melakukan korupsi atau menerima suap.

Pernyataan itu ia sampaikan ketika Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menggelar rapat dengar pendapat dengan Pertamina dan Subholding-nya di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (11/3/2025).

Rapat dengar pendapat digelar setelah Kejaksaan Agung (Kejagung) mengungkap kasus dugaan korupsi tata kelola minyak dan produk kilang di PT Pertamina Subholding dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) pada 2018-2023.

Kasus tersebut menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 193,7 triliun pada 2023.

“Jangan sampai ada insan Pertamina yang menerima suap untuk kepentingan-kepentingan tertentu. Seandainya itu terjadi, harus siap mempertanggungjawabkan secara hukum,” ujar Simon dikutip dari kanal YouTube Kompas TV, Selasa (11/3/2025).

“Bahkan, apabila itu terjadi pada diri saya sendiri, saya juga siap diproses hukum, namun dengan semangat untuk bekerja sebaik-baiknya,” tambahnya.

Pertamina hargai proses hukum di Kejagung

Selain siap diproses hukum, Simon juga menyampaikan, Pertamina sangat mendukung proses penegakan hukum yang saat ini berlangsung di Kejagung terkait kasus dugaan korupsi tata kelola minyak dan produksi kilang.

Salah satu petinggi Pertamina yang ditetapkan sebagai tersangka adalah Dirut PT Pertamina Patra Niaga, Riva Siahaan.

Menurut Simon, Pertamina sudah menghormati fakta hukum yang diungkap oleh Kejagung.

Ia menganggap, kasus dugaan korupsi tata kelola minyak dan produksi kilang sebagai ujian yang cukup berat bagi Pertamina.

Namun, Simon menjadikan kasus tersebut sebagai dorongan bagi Pertamina supaya lebih maju.

“Saya terbuka sampaikan apa adanya, bahwa pada awal konpers dari Kejagung, tentunya kami menghormati proses hukum dan fakta hukum yang ditemukan. Jadi, kami tidak ingin pada kesempatan itu, termasuk saya sendiri, tidak ingin muncul dulu, supaya tidak terlalu memperkeruh suasana,” ujar Simon.

“Nanti ketika saya muncul, saya menghindari kesan seolah-olah defensive seolah-olah ada temuan seperti ini. Jadi kami memberikan waktu kepada Kejaksaan Agung, penegak hukum sambil kami intropeksi diri, evaluasi internal,” tambahnya.

Simon mengaku sudah minta maaf kepada masyarakat Indonesia

Di hadapan anggota Komisi VI, Simon mengatakan, ia sudah meminta maaf kepada masyarakat Indonesia atas megakorupsi Rp 193,7 triliun yang mengguncang Pertamina.

Permintaan maaf tersebut disampaikan Simon ketika menggelar konferensi pers di Kantor Pusat Pertamina, Jakarta pada Senin (3/3/2025).

Ia mengaku, kasus dugaan korupsi tata kelola minyak dan produksi kilang sangat menimbulkan kegaduhan.

Namun, Simon meminta kesempatan untuk bekerja keras dan mendapatkan kembali kepercayaan serta kebanggaan dari masyarakat.

Ia menambahkan, Pertamina sudah membentuk crisis center dengan dukungan dari semua subholding dan direktorat sebagai langkah responsif untuk keberlanjutan bisnis.

Crisis center tersebut bertugas untuk mengintegrasikan informasi dan koordinasi lintas fungsi serta memiliki personel yang siaga memonitor setiap eskalasi potensi risiko bisnis dan personal.

“Tentunya kembali lagi saya berterima kasih atas dukungan yang diberikan oleh Komisi VI karena kita tahu Pertamina sebagai bagian dari BUMN, badan usaha milik negara di mana negara di sini adalah bentuk pengakuan kedaulatan terhadap keberlangsungan bangsa Indonesia,” ungkap Simon.

Simon sebut Pertamina sebagai soko guru dan tumpuan bangsa Indonesia

Lebih lanjut, Simon mengatakan bahwa Pertamina adalah soko guru dan tumpuan bangsa Indonesia.

Ha tersebut dikatakan Simon ketika mengutip pesan yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto kala bertemu di Istana Kepresidenan Jakarta pada akhir 2024.

Pada saat itu, Prabowo berpesan kepada Simon supaya selalu setia kepada bangsa dan rakyat Indonesia.

Prabowo juga meminta Simon setia kepada Merah Putih sambil menunjuk bendera yang ada di dalam Istana.

“Itulah yang selalu kami resapi. Tentunya kembali lagi, ketika kami menghadapi ujian dugaan pelanggaran hukum yang sedang berlangsung, kami hormati,” imbuh Simon.

"Tentunya saya juga memberikan semangat, memberikan jaminan kepada rakyat Indonesia bahwa di dalam Pertamina masih banyak sosok Merah Putuih yang mau berjuang demi kebaikan dan kemajuan Pertamina,” sambungnya.

KOMPAS.com - Sebanyak 50 narapidana Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Kutacane, Kabupaten Aceh Tenggara, Provinsi Aceh, dilaporkan melarikan diri pada Senin (10/3/2025) malam.

Kaburnya para napi diduga dipicu oleh ketidakpuasan terhadap beberapa tuntutan yang tidak dipenuhi, termasuk permintaan adanya bilik asmara di dalam lapas dan pembagian makanan saat berbuka puasa

Kepala Lapas Kelas IIB Kutacane, Andi Hasyim, menjelaskan bahwa permintaan tersebut bukan wewenang pihaknya.

"Sedangkan untuk mengadakan hal itu, kewenangan ada di tingkat pusat," kata Andi dalam keterangannya kepada media.

Minimnya Petugas yang Berjaga

Andi mengungkapkan bahwa jumlah petugas pengamanan di Lapas Kelas IIB Kutacane tidak sebanding dengan jumlah narapidana. Dengan hanya enam petugas yang berjaga, pengawasan terhadap 362 narapidana menjadi tantangan tersendiri.

"Dengan rasio seperti ini, ketika ada pergerakan besar dari warga binaan, jelas pengamanan tidak mencukupi," ujarnya.

Lebih lanjut, Andi menjelaskan bahwa lapas memiliki tiga pintu utama yang semuanya dalam keadaan terkunci. Namun, saat insiden terjadi, dua di antaranya berhasil dijebol oleh para napi.

"Karena mereka jebol pintu dan pintu terakhir juga terkunci, akhirnya mereka lewat atap," ungkapnya.

Ia berharap agar para narapidana yang melarikan diri segera kembali. "Semua bisa kita komunikasikan asal sesuai dengan koridor hukum," tutup Andi.

Melebihi Kapasitas Jadi Pemicu

Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Menteri Imipas) Agus Andrianto menyoroti masalah melebihi kapasitas sebagai salah satu penyebab utama kejadian ini.

Menurutnya, Lapas Kelas IIB Kutacane seharusnya hanya menampung 100 orang, tetapi saat ini dihuni oleh lebih dari 368 narapidana.

"Masalahnya selalu itu, jadi overkapasitas bukan alasan klasik, tetapi kenyataan bahwa kapasitas Lapas Kutacane hanya 100 orang, sementara dihuni 368 warga binaan. Hal ini tentu menimbulkan berbagai masalah," kata Agus dalam pidatonya di Gedung Kementerian Imipas, Jakarta, Selasa (11/3/2025).

Selain itu, pihaknya akan mengevaluasi kondisi makanan di lapas.

"Kita ingin tahu apakah betul masalah makanan yang menjadi penyebab, atau ada faktor lain terkait perilaku petugas dalam pelayanan," ujarnya.

Agus menyatakan bahwa Direktur Jenderal Pemasyarakatan dan timnya telah berada di Aceh untuk mengumpulkan informasi lebih lanjut mengenai insiden tersebut.

"Saya minta Pak Dirjen bersama tim dan diikuti anggota Komisi 13 bisa mendapatkan gambaran utuh soal kejadian di Aceh," tambahnya.

Upaya Pengejaran Narapidana

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS) Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan juga membenarkan kaburnya sejumlah narapidana dari Lapas Kelas IIB Kutacane.

Kepala Subdirektorat Kerja Sama Ditjen PAS, Rika Aprianti, mengatakan bahwa pihaknya masih melakukan analisis dan pengejaran terhadap para napi yang melarikan diri.

"Warga binaan yang melarikan diri masih dalam proses analisis nilai pastinya, sambil terus dilakukan pengejaran," kata Rika dalam keterangan tertulisnya, Selasa (11/3/2025).

Saat ini, pihak lapas telah berkoordinasi dengan kepolisian, TNI, dan pemerintah daerah untuk menangani situasi tersebut. Rika menambahkan bahwa kondisi di lapas sudah mulai kondusif sejak Senin malam pukul 21.00 WIB.

"Kalapas telah masuk ke blok untuk berdialog dan berinteraksi langsung dengan warga binaan," ujarnya.

Ia memastikan bahwa pelayanan makan untuk para narapidana tetap berjalan sesuai ketentuan.

"Penjagaan lapas saat ini juga dibantu oleh kepolisian dan TNI," pungkasnya.

Sementara itu, Direktur Jenderal Pemasyarakatan bersama jajaran terkait masih dalam perjalanan menuju Lapas Kutacane untuk menindaklanjuti insiden tersebut.

SUMBER: KOMPAS.com (Penulis: Zuhri Noviandi, Haryanti Puspa Sari | Editor: Farid Assifa, Jessi Carina)

KOMPAS.com - Sebanyak 50 narapidana Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Kutacane, Kabupaten Aceh Tenggara, Provinsi Aceh, dilaporkan melarikan diri pada Senin (10/3/2025) malam.

Kaburnya para napi diduga dipicu oleh ketidakpuasan terhadap beberapa tuntutan yang tidak dipenuhi, termasuk permintaan adanya bilik asmara di dalam lapas dan pembagian makanan saat berbuka puasa

Kepala Lapas Kelas IIB Kutacane, Andi Hasyim, menjelaskan bahwa permintaan tersebut bukan wewenang pihaknya.

"Sedangkan untuk mengadakan hal itu, kewenangan ada di tingkat pusat," kata Andi dalam keterangannya kepada media.

Minimnya Petugas yang Berjaga

Andi mengungkapkan bahwa jumlah petugas pengamanan di Lapas Kelas IIB Kutacane tidak sebanding dengan jumlah narapidana. Dengan hanya enam petugas yang berjaga, pengawasan terhadap 362 narapidana menjadi tantangan tersendiri.

"Dengan rasio seperti ini, ketika ada pergerakan besar dari warga binaan, jelas pengamanan tidak mencukupi," ujarnya.

Lebih lanjut, Andi menjelaskan bahwa lapas memiliki tiga pintu utama yang semuanya dalam keadaan terkunci. Namun, saat insiden terjadi, dua di antaranya berhasil dijebol oleh para napi.

"Karena mereka jebol pintu dan pintu terakhir juga terkunci, akhirnya mereka lewat atap," ungkapnya.

Ia berharap agar para narapidana yang melarikan diri segera kembali. "Semua bisa kita komunikasikan asal sesuai dengan koridor hukum," tutup Andi.

Melebihi Kapasitas Jadi Pemicu

Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Menteri Imipas) Agus Andrianto menyoroti masalah melebihi kapasitas sebagai salah satu penyebab utama kejadian ini.

Menurutnya, Lapas Kelas IIB Kutacane seharusnya hanya menampung 100 orang, tetapi saat ini dihuni oleh lebih dari 368 narapidana.

"Masalahnya selalu itu, jadi overkapasitas bukan alasan klasik, tetapi kenyataan bahwa kapasitas Lapas Kutacane hanya 100 orang, sementara dihuni 368 warga binaan. Hal ini tentu menimbulkan berbagai masalah," kata Agus dalam pidatonya di Gedung Kementerian Imipas, Jakarta, Selasa (11/3/2025).

Selain itu, pihaknya akan mengevaluasi kondisi makanan di lapas.

"Kita ingin tahu apakah betul masalah makanan yang menjadi penyebab, atau ada faktor lain terkait perilaku petugas dalam pelayanan," ujarnya.

Agus menyatakan bahwa Direktur Jenderal Pemasyarakatan dan timnya telah berada di Aceh untuk mengumpulkan informasi lebih lanjut mengenai insiden tersebut.

"Saya minta Pak Dirjen bersama tim dan diikuti anggota Komisi 13 bisa mendapatkan gambaran utuh soal kejadian di Aceh," tambahnya.

Upaya Pengejaran Narapidana

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS) Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan juga membenarkan kaburnya sejumlah narapidana dari Lapas Kelas IIB Kutacane.

Kepala Subdirektorat Kerja Sama Ditjen PAS, Rika Aprianti, mengatakan bahwa pihaknya masih melakukan analisis dan pengejaran terhadap para napi yang melarikan diri.

"Warga binaan yang melarikan diri masih dalam proses analisis nilai pastinya, sambil terus dilakukan pengejaran," kata Rika dalam keterangan tertulisnya, Selasa (11/3/2025).

Saat ini, pihak lapas telah berkoordinasi dengan kepolisian, TNI, dan pemerintah daerah untuk menangani situasi tersebut. Rika menambahkan bahwa kondisi di lapas sudah mulai kondusif sejak Senin malam pukul 21.00 WIB.

"Kalapas telah masuk ke blok untuk berdialog dan berinteraksi langsung dengan warga binaan," ujarnya.

Ia memastikan bahwa pelayanan makan untuk para narapidana tetap berjalan sesuai ketentuan.

"Penjagaan lapas saat ini juga dibantu oleh kepolisian dan TNI," pungkasnya.

Sementara itu, Direktur Jenderal Pemasyarakatan bersama jajaran terkait masih dalam perjalanan menuju Lapas Kutacane untuk menindaklanjuti insiden tersebut.

SUMBER: KOMPAS.com (Penulis: Zuhri Noviandi, Haryanti Puspa Sari | Editor: Farid Assifa, Jessi Carina)

JAYAPURA, KOMPAS.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Perwakilan Papua melaporkan tentang kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat di Papua kepada Wakil Menteri HAM RI, Mugiyanto Sipin dalam kunjungannya ke Kantor HAM Perwakilan Papua di Kota Jayapura, Selasa (11/3/2025).

Ketua Komnas HAM Perwakilan Papua, Frits Ramandey menyampaikan bahwa pihaknya terus berupaya mendata korban pelanggaran HAM berat yang terjadi di beberapa daerah yang ada di Papua.

“Untuk pelanggaran HAM berat di Wasior, Kabupaten Wondama, Papua Barat sudah kami data dan ada 163 orang korban pelanggaran HAM berat,” katanya di hadapan Wamen HAM.

Menurut Frits, kasus pelanggaran HAM berat di Wamena, Kabupaten Jayawijaya yang masih belum didata karena pihaknya masih mengalami kesulitan.

Sebab, anggota Komnas HAM Papua sempat mendapatkan teror, bahkan disandera.

“Untuk data korban pelanggaran HAM berat Wamena memang kami belum punya data dan masih mengalami kesulitan untuk mengakses ke dalamnya,” ujar mantan Jurnalis Cenderawasih Pos itu.

Siapkan regulasi

Menanggapi hal ini, Wakil Menteri HAM Mugiyanto mengatakan, pihaknya kini menyiapkan regulasi berupa instruksi presiden (inpres) dan keputusan presiden (keppres), sehingga mempermudah penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi di Papua.

“Kami lagi menyiapkan regulasinya, sehingga kalau sudah selesai, maka akan mempermudah dalam menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat di Papua,” ungkapnya kepada wartawan.

Mugiyanto mengucapkan terima kasih kepada Kantor Komnas HAM Perwakilan Papua yang sudah memiliki data, terkait jumlah korban pelanggaran HAM berat di Wasior, Kabupaten Wondama.

“Tentunya dengan data yang dimiliki oleh Komnas HAM Papua ini akan sangat membantu kami untuk bisa menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat di Wasior dan Wamena, Kabupaten Jayawijaya,” ucap dia.

Menurut Mugiyanto, pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebenarnya dua kasus pelanggaran HAM berat, baik Wasior, Kabupaten Wondama dan pelanggaran HAM berat di Wamena, Kabupaten Jayawijaya sudah berusaha ditangani, tetapi belum selesai.

Oleh karena itu, Mugiyanto menyampaikan, pemerintahan saat ini melalui Kementerian HAM akan menyelesaikan melalui pendekatan non-yudisial yang diarahkan kepada korban.

“Dengan pendekatan non-yudisial, pendekatan restoratif, terutama memulihkan korban dan mencegah agar kejadian serupa tidak terjadi lagi dikemudian hari,” ujarnya.

Kronologi pelanggaran HAM Wasior

Tragedi adalah salah satu peristiwa berdarah yang pernah terjadi pada 2001 di Kabupaten Wondama, Provinsi Papua Barat.

Peristiwa Wasior termasuk dalam pelanggaran HAM berat yang sampai sekarang belum juga mendapatkan titik terang penyelesaiannya.

Proses peradilan juga berjalan stagnan, sehingga keluarga korban dan korban Tragedi Wasior 2001 meminta pertanggungjawaban kerugian materiil dan moril kepada pemerintah.

Selain itu, mereka meminta agar anak-anak korban sebisa mungkin diangkat sebagai pegawai negeri sipil (PNS) atau TNI Polri.

Menurut catatan, penyebab awal terjadinya Tragedi Wasior adalah ketika perusahaan kayu PT VPP dianggap warga telah mengingkari kesepakatan yang dibuat untuk masyarakat.

Adapun kesepakatan yang dibuat berkaitan dengan pembayaran saat pengapalan kayu sebagai ganti rugi hak ulayat masyarakat adat.

Hak ulayat adalah hak penguasaan tertinggi atas tanah kepunyaan bersama warga di bawah masyarakat hukum adat.

Karena merasa haknya diingkari, masyarakat menyampaikan tuntutan mereka dengan menahan speed boat perusahaan sebagai jaminan, setelah sebelumnya mereka memberikan toleransi beberapa waktu.

Aksi masyarakat ini kemudian dibalas oleh perusahaan dengan mendatangkan Brimob untuk melakukan tekanan terhadap masyarakat.

Masyarakat pun mengeluhkan perilaku perusahaan dan Brimob yang kemudian disikapi oleh kelompok TPN atau OPM (Organisasi Papua Merdeka) dengan cara kekerasan.

Ketika tuntutan mereka tidak dihiraukan oleh perusahaan, kelompok TPNPB-OPM menyerang pihak perusahaan dan Brimob.

Diketahui, ada lima anggota Brimob dan seorang karyawan PT VPP yang tewas.

Tidak hanya itu, mereka membakar enam pucuk senjata milik anggota Brimob bersama peluru dan magazennya.

Ketika pihak aparat berusaha mencari pelaku di balik peristiwa mengenaskan itu, terjadi berbagai tindak kekerasan berupa siksaan, pembunuhan, penghilangan secara paksa, hingga perampasan kemerdekaan di Wasior.

Kronologi pelanggaran HAM Wamena

Dilansir Kompas.com (12/1/2023), peristiwa Wamena 2003 merupakan salah satu dari tiga kasus pelanggaran HAM berat di Papua yang kini belum tuntas penyelesaiannya.

Dalam peristiwa ini, puluhan warga sipil di Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua, menjadi korban penyisiran oleh gabungan TNI dan Polri.

Penyebab Peristiwa Wamena 2003 adalah tewasnya dua anggota TNI dalam aksi pembobolan sekelompok orang terhadap gudang senjata markas Komando Distrik Militer Wamena.

Peristiwa Wamena 2003 dipicu oleh pembobolan gudang senjata di markas Kodim I Wamena, Jayawijaya, oleh sekelompok massa.

Aksi pembobolan tersebut menewaskan dua anggota TNI, yakni Lettu TNI AD Napitupulu dan Prajurit Ruben Kana (penjaga gudang senjata), sementara satu orang luka berat.

Kelompok penyerang diduga membawa lari sejumlah senjata dan amunisi.

Menanggapi hal itu, aparat TNI Angkatan Darat (AD) bersama Polri melakukan pengejaran dan penyisiran di 25 kampung dan desa di Wamena.

Pada 4 April 2003, masyarakat Wamena yang saat itu tengah merayakan Hari Raya Paskah, dikejutkan dengan kehadiran gabungan personel TNI-Polri di kampung mereka.

Hasil penyelidikan Komnas HAM atas peristiwa ini menemukan adanya pelanggaran HAM berat yang mengakibatkan warga sipil menjadi korban.

Melansir laman resmi Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), peristiwa Wamena 2003 menewaskan empat warga sipil, lima orang menjadi korban penghilangan paksa, satu orang menjadi korban kekerasan seksual, dan 39 orang luka berat akibat penyiksaan.

Menurut Lembaga Study dan Advokasi Hak Asasi Manusia (Elsham) Wamena, dalam peristiwa ini sebanyak 235 rumah dibakar oleh aparat.

Komnas HAM juga menemukan pemaksaan penandatanganan surat pernyataan dan perusakan fasilitas umum (gereja, poliklinik, gedung sekolah) yang mengakibatkan pengungsian penduduk secara paksa.

Pemindahan paksa terhadap warga 25 kampung mengakibatkan 42 orang meninggal karena kelaparan dan 15 orang menjadi korban perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang.

Isu disintegrasi yang terus membayangi Papua memperparah keadaan peristiwa Wamena 2003.

JAYAPURA, KOMPAS.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Perwakilan Papua melaporkan tentang kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat di Papua kepada Wakil Menteri HAM RI, Mugiyanto Sipin dalam kunjungannya ke Kantor HAM Perwakilan Papua di Kota Jayapura, Selasa (11/3/2025).

Ketua Komnas HAM Perwakilan Papua, Frits Ramandey menyampaikan bahwa pihaknya terus berupaya mendata korban pelanggaran HAM berat yang terjadi di beberapa daerah yang ada di Papua.

“Untuk pelanggaran HAM berat di Wasior, Kabupaten Wondama, Papua Barat sudah kami data dan ada 163 orang korban pelanggaran HAM berat,” katanya di hadapan Wamen HAM.

Menurut Frits, kasus pelanggaran HAM berat di Wamena, Kabupaten Jayawijaya yang masih belum didata karena pihaknya masih mengalami kesulitan.

Sebab, anggota Komnas HAM Papua sempat mendapatkan teror, bahkan disandera.

“Untuk data korban pelanggaran HAM berat Wamena memang kami belum punya data dan masih mengalami kesulitan untuk mengakses ke dalamnya,” ujar mantan Jurnalis Cenderawasih Pos itu.

Siapkan regulasi

Menanggapi hal ini, Wakil Menteri HAM Mugiyanto mengatakan, pihaknya kini menyiapkan regulasi berupa instruksi presiden (inpres) dan keputusan presiden (keppres), sehingga mempermudah penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi di Papua.

“Kami lagi menyiapkan regulasinya, sehingga kalau sudah selesai, maka akan mempermudah dalam menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat di Papua,” ungkapnya kepada wartawan.

Mugiyanto mengucapkan terima kasih kepada Kantor Komnas HAM Perwakilan Papua yang sudah memiliki data, terkait jumlah korban pelanggaran HAM berat di Wasior, Kabupaten Wondama.

“Tentunya dengan data yang dimiliki oleh Komnas HAM Papua ini akan sangat membantu kami untuk bisa menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat di Wasior dan Wamena, Kabupaten Jayawijaya,” ucap dia.

Menurut Mugiyanto, pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebenarnya dua kasus pelanggaran HAM berat, baik Wasior, Kabupaten Wondama dan pelanggaran HAM berat di Wamena, Kabupaten Jayawijaya sudah berusaha ditangani, tetapi belum selesai.

Oleh karena itu, Mugiyanto menyampaikan, pemerintahan saat ini melalui Kementerian HAM akan menyelesaikan melalui pendekatan non-yudisial yang diarahkan kepada korban.

“Dengan pendekatan non-yudisial, pendekatan restoratif, terutama memulihkan korban dan mencegah agar kejadian serupa tidak terjadi lagi dikemudian hari,” ujarnya.

Kronologi pelanggaran HAM Wasior

Tragedi adalah salah satu peristiwa berdarah yang pernah terjadi pada 2001 di Kabupaten Wondama, Provinsi Papua Barat.

Peristiwa Wasior termasuk dalam pelanggaran HAM berat yang sampai sekarang belum juga mendapatkan titik terang penyelesaiannya.

Proses peradilan juga berjalan stagnan, sehingga keluarga korban dan korban Tragedi Wasior 2001 meminta pertanggungjawaban kerugian materiil dan moril kepada pemerintah.

Selain itu, mereka meminta agar anak-anak korban sebisa mungkin diangkat sebagai pegawai negeri sipil (PNS) atau TNI Polri.

Menurut catatan, penyebab awal terjadinya Tragedi Wasior adalah ketika perusahaan kayu PT VPP dianggap warga telah mengingkari kesepakatan yang dibuat untuk masyarakat.

Adapun kesepakatan yang dibuat berkaitan dengan pembayaran saat pengapalan kayu sebagai ganti rugi hak ulayat masyarakat adat.

Hak ulayat adalah hak penguasaan tertinggi atas tanah kepunyaan bersama warga di bawah masyarakat hukum adat.

Karena merasa haknya diingkari, masyarakat menyampaikan tuntutan mereka dengan menahan speed boat perusahaan sebagai jaminan, setelah sebelumnya mereka memberikan toleransi beberapa waktu.

Aksi masyarakat ini kemudian dibalas oleh perusahaan dengan mendatangkan Brimob untuk melakukan tekanan terhadap masyarakat.

Masyarakat pun mengeluhkan perilaku perusahaan dan Brimob yang kemudian disikapi oleh kelompok TPN atau OPM (Organisasi Papua Merdeka) dengan cara kekerasan.

Ketika tuntutan mereka tidak dihiraukan oleh perusahaan, kelompok TPNPB-OPM menyerang pihak perusahaan dan Brimob.

Diketahui, ada lima anggota Brimob dan seorang karyawan PT VPP yang tewas.

Tidak hanya itu, mereka membakar enam pucuk senjata milik anggota Brimob bersama peluru dan magazennya.

Ketika pihak aparat berusaha mencari pelaku di balik peristiwa mengenaskan itu, terjadi berbagai tindak kekerasan berupa siksaan, pembunuhan, penghilangan secara paksa, hingga perampasan kemerdekaan di Wasior.

Kronologi pelanggaran HAM Wamena

Dilansir Kompas.com (12/1/2023), peristiwa Wamena 2003 merupakan salah satu dari tiga kasus pelanggaran HAM berat di Papua yang kini belum tuntas penyelesaiannya.

Dalam peristiwa ini, puluhan warga sipil di Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua, menjadi korban penyisiran oleh gabungan TNI dan Polri.

Penyebab Peristiwa Wamena 2003 adalah tewasnya dua anggota TNI dalam aksi pembobolan sekelompok orang terhadap gudang senjata markas Komando Distrik Militer Wamena.

Peristiwa Wamena 2003 dipicu oleh pembobolan gudang senjata di markas Kodim I Wamena, Jayawijaya, oleh sekelompok massa.

Aksi pembobolan tersebut menewaskan dua anggota TNI, yakni Lettu TNI AD Napitupulu dan Prajurit Ruben Kana (penjaga gudang senjata), sementara satu orang luka berat.

Kelompok penyerang diduga membawa lari sejumlah senjata dan amunisi.

Menanggapi hal itu, aparat TNI Angkatan Darat (AD) bersama Polri melakukan pengejaran dan penyisiran di 25 kampung dan desa di Wamena.

Pada 4 April 2003, masyarakat Wamena yang saat itu tengah merayakan Hari Raya Paskah, dikejutkan dengan kehadiran gabungan personel TNI-Polri di kampung mereka.

Hasil penyelidikan Komnas HAM atas peristiwa ini menemukan adanya pelanggaran HAM berat yang mengakibatkan warga sipil menjadi korban.

Melansir laman resmi Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), peristiwa Wamena 2003 menewaskan empat warga sipil, lima orang menjadi korban penghilangan paksa, satu orang menjadi korban kekerasan seksual, dan 39 orang luka berat akibat penyiksaan.

Menurut Lembaga Study dan Advokasi Hak Asasi Manusia (Elsham) Wamena, dalam peristiwa ini sebanyak 235 rumah dibakar oleh aparat.

Komnas HAM juga menemukan pemaksaan penandatanganan surat pernyataan dan perusakan fasilitas umum (gereja, poliklinik, gedung sekolah) yang mengakibatkan pengungsian penduduk secara paksa.

Pemindahan paksa terhadap warga 25 kampung mengakibatkan 42 orang meninggal karena kelaparan dan 15 orang menjadi korban perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang.

Isu disintegrasi yang terus membayangi Papua memperparah keadaan peristiwa Wamena 2003.

KOMPAS.com - Sebanyak 50 narapidana Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Kutacane, Kabupaten Aceh Tenggara, Provinsi Aceh, dilaporkan melarikan diri pada Senin (10/3/2025) malam.

Kaburnya para napi diduga dipicu oleh ketidakpuasan terhadap beberapa tuntutan yang tidak dipenuhi, termasuk permintaan adanya bilik asmara di dalam lapas dan pembagian makanan saat berbuka puasa

Kepala Lapas Kelas IIB Kutacane, Andi Hasyim, menjelaskan bahwa permintaan tersebut bukan wewenang pihaknya.

"Sedangkan untuk mengadakan hal itu, kewenangan ada di tingkat pusat," kata Andi dalam keterangannya kepada media.

Minimnya Petugas yang Berjaga

Andi mengungkapkan bahwa jumlah petugas pengamanan di Lapas Kelas IIB Kutacane tidak sebanding dengan jumlah narapidana. Dengan hanya enam petugas yang berjaga, pengawasan terhadap 362 narapidana menjadi tantangan tersendiri.

"Dengan rasio seperti ini, ketika ada pergerakan besar dari warga binaan, jelas pengamanan tidak mencukupi," ujarnya.

Lebih lanjut, Andi menjelaskan bahwa lapas memiliki tiga pintu utama yang semuanya dalam keadaan terkunci. Namun, saat insiden terjadi, dua di antaranya berhasil dijebol oleh para napi.

"Karena mereka jebol pintu dan pintu terakhir juga terkunci, akhirnya mereka lewat atap," ungkapnya.

Ia berharap agar para narapidana yang melarikan diri segera kembali. "Semua bisa kita komunikasikan asal sesuai dengan koridor hukum," tutup Andi.

Melebihi Kapasitas Jadi Pemicu

Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Menteri Imipas) Agus Andrianto menyoroti masalah melebihi kapasitas sebagai salah satu penyebab utama kejadian ini.

Menurutnya, Lapas Kelas IIB Kutacane seharusnya hanya menampung 100 orang, tetapi saat ini dihuni oleh lebih dari 368 narapidana.

"Masalahnya selalu itu, jadi overkapasitas bukan alasan klasik, tetapi kenyataan bahwa kapasitas Lapas Kutacane hanya 100 orang, sementara dihuni 368 warga binaan. Hal ini tentu menimbulkan berbagai masalah," kata Agus dalam pidatonya di Gedung Kementerian Imipas, Jakarta, Selasa (11/3/2025).

Selain itu, pihaknya akan mengevaluasi kondisi makanan di lapas.

"Kita ingin tahu apakah betul masalah makanan yang menjadi penyebab, atau ada faktor lain terkait perilaku petugas dalam pelayanan," ujarnya.

Agus menyatakan bahwa Direktur Jenderal Pemasyarakatan dan timnya telah berada di Aceh untuk mengumpulkan informasi lebih lanjut mengenai insiden tersebut.

KOMPAS.com - Mantan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendikti Saintek) Satryo Soemantri Brodjonegoro kembali menjadi sorotan setelah menyebut bahwa Presiden Prabowo alergi dengan demonstrasi.

Pernyataan tersebut dilontarkan Satryo dalam sebuah wawancara eksklusif dengan salah satu media yang ditayangkan di YouTube pada Jumat (7/3/2025).

Pernyataan yang dilontarkan Satryo tersebut merujuk pada dua aksi demo, yaitu demo ASN Kemendikti Saintek terhadap dirinya dan demo mahasiswa mengenai uang kuliah tunggal.

Menteri HAM Natalius Pigai Bantah Pernyataan Satryo

Dilansir dari Antara, Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai membantah pernyataan yang dilontarkan Satryo Brodjonegoro.

Ia menyebut bahwa apa yang dilontarkan Satryo merupakan pernyataan sepihak dan tidak bisa dipercaya.

"Kalau pernyataan sepihak, enggak usah percaya. Enggak usah percaya sepanjang tidak ada cover both side (berimbang), enggak usah percaya," kata Pigai dalam konferensi pers di Kantor Kementerian HAM, Jakarta, Selasa (11/3/2025).

Ia juga menjelaskan bahwa Presiden Prabowo tidak memiliki masalah dengan demonstrasi yang dilakukan warga negara Indonesia.

"Demonstrasi kan parlemen jalanan. Ya boleh dong. Emang kenapa enggak boleh? Alergi? Kok alergi?" kata Pigai.

Sebagai salah satu sosok yang menjadi bagian dari perjalan politik Presiden Prabowo, ia menegaskan bahwa Presiden tidak alergi dengan demonstrasi.

"Ada enggak kami melaporkan satu orang saja? Kami enggak pernah, biasa aja. Demonstrasi ya, apalagi (melaporkan warga, red) demonstrasi," jelasnya.

Kontroversi Mantan Mendikti Saintek Satryo Brodjonegoro

Satryo Soemantri Brodjonegoro merupakan mantan menteri Mendikti Saintek yang dilantik pada periode awal Kabinet Merah Putih yang dipimpin Presiden Prabowo.

Sosoknya menjadi perhatian kala para ASN Kemendikti Saintek melakukan unjuk rasa pada Senin (20/1/2025).

Dilansir dari Kompas.com, ASN Kemendikti Saintek berunjuk rasa untuk menyatakan bahwa mereka bukan pegawai pribadi Mendikti Saintek Satryo Soemantri Brodjonegoro dan istri.

Unjuk rasa itu juga dilakukan sebagai bentuk perlawanan terhadap tindakan sewenang-wenang yang diduga dilakukan Satryo.

Selain itu, Satryo juga didemo karena permasalahan tukin dosen ASN yang belum juga dicairkan.

Polemik efisiensi anggaran juga sempat membuat Kemendikti Saintek disorot terkait alokasi anggaran KIP yang disebut akan terdampak.

Walau Satryo memastikan KIP tidak dipotong, namun mahasiswa telah lebih dulu menunjukkan reaksi.

Polemik alokasi anggaran pendidikan tinggi untuk beasiswa dan KIP Kuliah menjadi salah satu poin tuntutan mahasiswa saat berdemonstrasi di kawasan Monumen Nasional, Senin (17/2/2025).

Kebijakan efisiensi anggaran di Kemendikti Saintek dinilai mahasiswa berpotensi memangkas anggaran pendidikan sehingga menyebabkan kenaikan Uang Kuliah Tunggal (UKT).

Setelah kisruh tersebut, Presiden Prabowo diketahui melakukan reshuffle kabinet dan mengganti posisi Mendikti Saintek dengan melantik Brian Yuliarto pada Rabu (19/2/2025).

Belakangan, Satryo memberikan klarifikasi bahwa dirinya bukan dipecat, melainkan mengundurkan diri dari posisi Mendikti Saintek.

Dilansir dari Antara, Satryo mengungkap alasannya mundur adalah karena upayanya selama empat bulan terakhir tidak sesuai dengan harapan pemerintah.

"Karena mungkin tidak sesuai dengan harapan dari pemerintah, ya saya lebih baik mundur daripada diberhentikan," ujar Satryo.

Sumber:
antaranews.com
antaranews.com
nasional.kompas.com

KOMPAS.com - Mantan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendikti Saintek) Satryo Soemantri Brodjonegoro kembali menjadi sorotan setelah menyebut bahwa Presiden Prabowo alergi dengan demonstrasi.

Pernyataan tersebut dilontarkan Satryo dalam sebuah wawancara eksklusif dengan salah satu media yang ditayangkan di YouTube pada Jumat (7/3/2025).

Pernyataan yang dilontarkan Satryo tersebut merujuk pada dua aksi demo, yaitu demo ASN Kemendikti Saintek terhadap dirinya dan demo mahasiswa mengenai uang kuliah tunggal.

Menteri HAM Natalius Pigai Bantah Pernyataan Satryo

Dilansir dari Antara, Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai membantah pernyataan yang dilontarkan Satryo Brodjonegoro.

Ia menyebut bahwa apa yang dilontarkan Satryo merupakan pernyataan sepihak dan tidak bisa dipercaya.

"Kalau pernyataan sepihak, enggak usah percaya. Enggak usah percaya sepanjang tidak ada cover both side (berimbang), enggak usah percaya," kata Pigai dalam konferensi pers di Kantor Kementerian HAM, Jakarta, Selasa (11/3/2025).

Ia juga menjelaskan bahwa Presiden Prabowo tidak memiliki masalah dengan demonstrasi yang dilakukan warga negara Indonesia.

"Demonstrasi kan parlemen jalanan. Ya boleh dong. Emang kenapa enggak boleh? Alergi? Kok alergi?" kata Pigai.

Sebagai salah satu sosok yang menjadi bagian dari perjalan politik Presiden Prabowo, ia menegaskan bahwa Presiden tidak alergi dengan demonstrasi.

"Ada enggak kami melaporkan satu orang saja? Kami enggak pernah, biasa aja. Demonstrasi ya, apalagi (melaporkan warga, red) demonstrasi," jelasnya.

Kontroversi Mantan Mendikti Saintek Satryo Brodjonegoro

Satryo Soemantri Brodjonegoro merupakan mantan menteri Mendikti Saintek yang dilantik pada periode awal Kabinet Merah Putih yang dipimpin Presiden Prabowo.

Sosoknya menjadi perhatian kala para ASN Kemendikti Saintek melakukan unjuk rasa pada Senin (20/1/2025).

Dilansir dari Kompas.com, ASN Kemendikti Saintek berunjuk rasa untuk menyatakan bahwa mereka bukan pegawai pribadi Mendikti Saintek Satryo Soemantri Brodjonegoro dan istri.

Unjuk rasa itu juga dilakukan sebagai bentuk perlawanan terhadap tindakan sewenang-wenang yang diduga dilakukan Satryo.

Selain itu, Satryo juga didemo karena permasalahan tukin dosen ASN yang belum juga dicairkan.

ACEH TENGGARA, KOMPAS.com - Polres Aceh Tenggara, Provinsi Aceh, hingga saat ini masih terus melakukan pengejaran terhadap narapidana Lapas Kelas II B Kutacane yang belum kembali usai kabur menjelang berbuka puasa, Senin (10/3/2025).

Kapolres AKBP R. Doni Sumarsono mengatakan, petugas gabungan dari Polres Aceh Tenggara dan Lapas Kelas II B Kutacane masih bekerja di lapangan.

Pihaknya akan memastikan seluruh tahanan yang kabur dapat kembali diamankan.

"Kami mengimbau kepada masyarakat untuk segera melapor jika mengetahui keberadaan para tahanan yang masih buron," kata Doni dalam keterangan tertulisnya, Selasa (11/3/2025).

Doni menjelaskan, kaburnya para tahanan itu berawal dari keributan saat pembagian makanan berbuka puasa yang memakan waktu lama sehingga menyebabkan desak-desakan di antara para warga binaan.

"Menurut keterangan dari pihak lapas, insiden bermula saat proses pembagian makanan berbuka puasa dilakukan secara satu per satu, yang memicu ketidakpuasan para warga binaan," ujarnya.

Sekitar pukul 18.25 WIB, sejumlah napi secara serentak melakukan keributan dan mendobrak pintu besi pembatas wilayah aman dalam lapas.

Setelah pintu besi roboh, mereka langsung berlarian menuju pintu gerbang utama dan melakukan perlawanan terhadap petugas lapas dalam upaya melarikan diri.

"Proses pelarian dilakukan melalui ruangan staf lapas dengan membobol plafon dan naik ke atas atap. Dari sana, mereka berhasil mendobrak seng atap kantor lapas dan keluar melalui atap lapas," tuturnya.

Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Provinsi Aceh, Yan Rusmanto, mengatakan, update terbaru per Selasa (11/3/2025) pukul 09.50 WIB, jumlah narapidana yang sudah tertangkap sebanyak 16 orang.

"Sudah tertangkap di Polres 16 orang, yang belum kembali 32 orang," katanya saat dikonfirmasi Kompas.com via WhatsApp.

Usai narapidana kabur, kata Yan Rusmanto, saat ini kondisi lapas dalam pengamanan ketat oleh pihak keamanan baik TNI maupun Polri.

"Saat ini aman kondusif," ujarnya singkat.

JAKARTA, KOMPAS.com - Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kutacane di Aceh Tenggara akan direlokasi hingga layak huni buntut dari insiden kaburnya puluhan narapidana pada Senin, 10 Maret 2025.

Hal ini disampaikan Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Dirjen Pas) Mashudi saat mendatangi Lapas Kutacane dengan beberapa tim termasuk Bupati Aceh Tenggara Salim Fakhry pada Selasa (11/3/2025).

"Mari kita benahi bersama Lapas Kutacane. Warga binaan adalah keluarga kita juga, saudara kita," kata Mashudi dalam keterangan tertulis, Selasa.

Mashudi mengatakan, sudah mendengar semua permasalah yang terjadi serta keluhan warga binaan pemasyarakatan.

Dia juga berjanji akan menindaklanjuti permasalahan tersebut.

Dalam siaran pers tersebut juga disebutkan bahwa Bupati Aceh Tenggara Salim Fakhry menghibahkan 4,1 hektar tanah untuk relokasi Lapas Kutacane agar lebih layak.

"Saya sangat prihatin ada warga binaan yang harus tidur di luar kamar hunian, karena kamar hunian yang ada tidak mencukupi. Kapasitas yang hanya untuk 100 orang, harus terisi 386 orang, over lebih dari 300 persen. Sedangkan kekuatan petugas penjagaannya 24 orang, tujug orang per shift," ujarnya.

Kelebihan Kapasitas

Mashudi juga mengatakan, pihaknya terus berupaya agar kondisi lapas yang melebihi kapasita tersebut dapat diturunkan.

Dia menyebut, selain mengupayakan bangunan lapas rutan yang baru, juga akan mengoptimalisasi pemberian hak bersyarat dan resistribusi warga binaan ke lapas-rutan yang lebih rendah huniannya.

"Selain Lapas Kutacane, terdapat beberapa lapas rutan lagi di Aceh yang over kapasitas lebih dari 300 persen dan harus segera direlokasi atau penataan ulang, antara lain Lapas Bireun (480 persen) Lapas Idi (600 persen ), Lapas Lhoksemawe (300 persen)," kata Mashudi.

Terakhir, Mashudi mengatakan, akan terus mengupayakan standar pelayanan makanan yang lebih baik bagi para warga binaan.

Sebelumnya, sejumlah narapidana di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Kutacane, Kabupaten Aceh Tenggara, Provinsi Aceh, kabur pada Senin, 10 Maret 2025.

Dari video yang beredar, disebutkan bahwa puluhan napi melarikan diri dari lapas tersebut.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen Pas) Provinsi Aceh, Yan Rusmanto, mengatakan bahwa pihaknya masih melakukan pendataan jumlah narapidana yang kabur.

Menurut informasi yang dihimpun, para napi melarikan diri menjelang waktu berbuka puasa.

Beberapa napi kabur melalui pintu utama, sementara yang lain meloloskan diri dengan memanjat atap lapas.

Peristiwa ini sempat membuat panik warga yang berada di sekitar lapas.

Sejumlah warga bahkan merekam momen para narapidana melompat dari pintu gerbang utama menggunakan ponsel mereka.

Pihak berwenang saat ini masih melakukan pencarian dan penyelidikan lebih lanjut terkait insiden tersebut.

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Simon Aloysius Mantiri menyatakan siap diproses hukum jika melakukan korupsi ataupun menerima suap demi kepentingan tertentu.

Simon menegaskan bahwa tidak boleh ada insan Pertamina yang menerima suap untuk kepentingan tertentu.

"Jangan sampai ada insan Pertamina yang terima suap untuk kepentingan-kepentingan tertentu. Seandainya itu terjadi, kita harus siap mempertanggungjawabkan secara hukum," ujar Simon dalam rapat dengan Komisi VI DPR, Jakarta, Selasa (11/3/2025).

"Bahkan apabila itu terjadi pada diri saya sendiri, saya juga siap untuk diproses hukum," kata dia melanjutkan.

Simon lantas mengungkapkan kondisi terkini di internal Pertamina.

Menurutnya, saat ini mereka semua sedang berbenah dan menerapkan zero tolerance terhadap korupsi.

"Kondisi kami saat ini, izinkan kami berbenah. Izinkan kami lakukan semangat zero tolerance terhadap korupsi, tidak hanya korupsi. Juga terhadap suap, suap di dalam internal Pertamina. Kita juga harus berbenah diri," tutur Simon.

Simon berharap semua insan Pertamina dijauhkan dari perbuatan melanggar hukum.

Dia juga mengganti sejumlah pejabat di bawahnya di Pertamina usai banyak orang yang ditangkap Kejagung.

"Namun tentunya dengan semangat untuk bekerja sebaik-baiknya, semoga kita semua selalu dijauhkan dari perbuatan melanggar hukum atau perbuatan tercela," kata Simon.

Diketahui, Pertamina tengah dirundung beragam masalah hukum, salah satunya adalah kasus dugaan korupsi terkait tata kelola minyak.

Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan 9 orang tersangka, 6 di antaranya merupakan pejabat anak perusahaan Pertamina.

Mereka adalah Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga Riva Siahaan; Direktur Utama PT Pertamina International Shipping Yoki Firnandi; Direktur Feedstock and Product Optimization PT Kilang Pertamina Internasional Sani Dinar Saifuddin.

Kemudian, VP Feedstock Management PT Kilang Pertamina Internasional Agus Purwono; Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga PT Pertamina Patra Niaga Maya Kusmaya; dan VP Trading Operation PT Pertamina Patra Niaga Edward Corne.

Sementara itu, ada tiga broker yang menjadi tersangka, yakni Muhammad Kerry Adrianto Riza selaku beneficial owner PT Navigator Khatulistiwa; Dimas Werhaspati selaku Komisaris PT Navigator Khatulistiwa sekaligus Komisaris PT Jenggala Maritim; dan Gading Ramadhan Joedo selaku Komisaris PT Jenggala Maritim dan Direktur Utama PT Orbit Terminal Merak.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengusulkan adanya Undang-Undang Kebebasan Beragama.

Menurut Pigai, UU itu perlu dibuat untuk memperbolehkan warga memeluk kepercayaan di luar agama-agama yang telah diakui negara.

"Misalnya mereka yang percaya di luar agama resmi. Kami malah menginginkan untuk ke depan harus ada undang-undang kebebasan beragama. Ini sikap kementerian ya," kata Pigai di kantor Kementerian HAM, Kuningan, Jakarta, Selasa (11/3/2025).

Pigai mengatakan, UU Kebebasan Beragama berbeda dengan UU Perlindungan Umat Beragama.

Pasalnya, kata dia, UU Perlindungan Umat Beragama terkesan memaksa warga negara memilih salah satu agama yang diakui negara.

"Negara tidak boleh mengakui dan menjustifikasi adanya ketidakadilan dalam beragama. Karena itu harus menghadirkan, harus ada undang-undang yang memproteksi. Itu tidak boleh," ujar Pigai.

Ia pun menegaskan, rencana membentuk UU Kebebasan Beragama masih sekadar wacana sehingga ia membuka diskusi bagi mereka yang pro dan kontra.

"Untuk silakan ada yang mau protes tidak apa-apa. Ada yang tidak protes tidak apa-apa. Tapi kan boleh dong namanya juga demokrasi," ucap Pigai.

Pada 2017 lalu, Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan bahwa negara wajib melindungi dan menjamin pemenuhan hak warga negaranya untuk memeluk suatu kepercayaan di luar enam agama yang berkembang di Indonesia.

Hal tersebut diungkapkan oleh Hakim MK Saldi Isra saat membacakan putusan permohonan uji materi pasal 61 Ayat (1) dan (2), serta pasal 64 ayat (1) dan (5) UU No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juncto UU 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (UU Adminduk).

Saldi menuturkan, ketentuan Pasal 28E ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 merupakan pengakuan konstitusi terhadap hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan bagi siapapun.

Sedangkan Pasal 29 UUD 1945 merupakan penegasan atas peran yang harus dilakukan oleh negara untuk menjamin tiap-tiap penduduk agar merdeka dalam memeluk agama dan keyakinan yang dianutnya.

Di sisi lain, menurut Saldi, hak dasar untuk menganut agama, mencakup hak untuk menganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, adalah bagian dari hak asasi manusia dalam kelompok hak-hak sipil dan politik.

Artinya, hak untuk menganut agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa merupakan salah satu hak dalam kelompok hak-hak sipil dan politik yang diturunkan dari atau bersumber pada konsepsi hak-hak alamiah.

"Dengan demikian, dalam gagasan negara demokrasi yang berdasar atas hukum atau negara hukum yang demokratis, negara dibentuk justru untuk melindungi, menghormati dan menjamin pemenuhan hak-hak tersebut," ucapnya.

"Sebagai hak asasi yang bersumber pada hak alamiah, hak ini melekat pada setiap orang karena ia adalah manusia, bukan pemberian negara," kata Saldi.