KOMPAS.com - Mantan Juru Bicara (Jubir) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah menjadi bagian dari tim kuasa hukum Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto.

Kuasa hukum Hasto, Ronny Talapessy mengatakan, Febri ditunjuk sebagai koordinator juru bicara tim.

“Febri Diansyah sebagai koordinator juru bicara tim hukum,” kata kuasa hukum Hasto, Ronny Talapessy, dalam konferensi pers di kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI-P, Rabu (12/3/2025).

Febri akan bergabung dengan advokat lainnya untuk mendampingi Hasto Kristiyanto dalam kasus suap pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR Harun Masiku tersebut.

Lantas, apa alasan Febri bergabung tim kuasa hukum Hasto?

Alasan Febri gabung tim kuasa hukum Hasto

Febri menjelaskan, ia bergabung dengan tim kuasa hukum Hasto karena merasa yakin bahwa Sekjen PDI-P itu tidak terlibat dalam kasus suap pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR Harun Masiku.

Ia juga menilai Hasto juga tidak berperan dalam perintangan penyidikan.

Tak hanya itu, Febri mengaku telah mempelajari dua putusan pengadilan sebelumnya yang sudah berkekuatan hukum tetap.

Putusan pengadilan itulah yang akan menjadi pegangan paling kuat.

"Di putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, untuk tiga orang terdakwa tersebut sebenarnya sangat jelas tidak ada peran pak Hasto yang kemudian bisa membuat pak hasto dijerat sebagai pemberi suap," ujarnya, dikutip dari tayangan Kompas TV, Kamis (13/3/2025).

Ia juga menyoroti fakta hukum yang sudah diuji dalam persidangan terkait sumber dana suap.

Sebab, menurut putusan, seluruh sumber dana yang diberikan pada Wahyu Setiawan bersumber dari Harun Masiku.

"Jadi, bisa dibayangkan kalau kemudian tiba-tiba di perkara ini berubah dan ada tersangka baru," jelas dia.

Selain itu, salah satu alasan lain Febri adalah kehadiran tokoh antikorupsi Todung Mulya Lubis dalam tim kuasa hukum Hasto.

Menurutnya, Todung Mulya Lubis merupakan advokat dan tokoh antikorupsi yang selalu menangani kasus-kasus korupsi di Indonesia.

"Karena melihat begitu banyak persoalan dari aspek hukum dalam proses penanganan perkara ini dan juga dari substansinya," kata Febri.

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Golkar, Soedeson Tandra mendesak agar mantan Kapolres Ngada AKBP Fajar Widyadharma Lukman langsung dibawa ke ranah pidana dan dihukum seberat-beratnya.

Atas perbuatan tak terpuji eks Kapolres Ngada, Tandra bahkan meminta maaf kepada masyarakat atas nama Komisi III DPR selaku mitra kerja Polri.

Diketahui, AKBP Fajar Widyadharma Lukman sudah dicopot dari jabatannya oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Lalu, telah ditetapkan sebagai tersangka kasus pencabulan anak di bawah umur.

"Ini unsur pidananya sudah cukup, dan dihukum seberat-beratnya untuk menjawab rasa keadilan masyarakat, menjawab perhatian dari kaum perempuan seluruh Indonesia, ibu-ibu. Dan khususnya kepada korban, kami atas nama rakyat Indonesia, juga atas nama Komisi III DPR RI, kami meminta maaf yang sebesar-besarnya," ujar Tandra saat ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (13/3/2025).

Menurut Tandra, kasus AKBP Fajar Widyadharma ini menarik perhatian masyarakat banyak.

Dia menyebut bahwa Polri sedang gencar dalam membersihkan Korps Bhayangkara dari oknum polisi nakal.

"Maka kami meminta kepada Bapak Kapolri dan jajarannya agar yang bersangkutan itu setelah disidang etik, diberhentikan dengan tidak hormat, dan dibawa ke ranah hukum pidana," katanya.

Sementara itu, Tandra mengapresiasi Kapolri yang bertindak cepat dalam menangani kasus eks Kapolres Ngada.

Dia mengklaim bahwa eks Kapolres Ngada tersebut sudah ditahan dan sedang diproses hukum.

Kronologi Fajar Widyadharma cabuli anak di bawah umur hingga jadi tersangka

Kasus eks Kapolres Ngada bermula ketika Fajar Widyadharma melakukan pencabulan terhadap anak di bawah umur pada Selasa (11/6/2024).

Lokasi pencabulan berada di salah satu hotel di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Pada saat itu, Fajar memesan sebuah kamar hotel dengan identitas yang tertera pada Surat Izin Mengemudi (SIM) miliknya.

Dia kemudian menghubungi seorang perempuan berinisial F untuk dihadirkan anak di bawah umur.

F lalu membawa anak di bawah umur dan mendapat bayaran sebanyak Rp 3 juta dari Fajar.

Setelah itu, eks Kapolres Ngada tersebut melakukan tindakan asusila terhadap korban sambil memvideokan perbuatannya.

Aksi tidak terpuji yang dilakukan Fajar Widyadharma tidak berhenti sampai di situ. Dia juga mengunggah tindakan asusila terhadap korban ke salah satu situs porno di Australia.

Video tak senonoh yang diunggah Fajar ke salah satu situs porno ternyata mendapat atensi dari otoritas Australia.

Otoritas setempat kemudian melakukan penelusuran terhadap konten tersebut.

Dari situlah, otoritas Australia mendapati lokasi pembuatan video dibuat di Kupang.

Otoritas Australia kemudian melaporkan temuan tersebut kepada Mabes Polri.

Setelah itu, Mabes Polri menginstruksikan Polda NTT untuk melakukan penyelidikan mulai Kamis (23/1/2025).

Penyelidikan dimulai dengan menerjunkan Tim Divisi Propam Mabes Polri ke Bajawa, Kabupaten Ngada yang menjadi tempat Fajar bertugas.

AKBP Fajar Widyadharma kemudian ditangkap pada Kamis (20/2/2025) lalu dibawa ke Jakarta. Lalu, dipindahkan ke tempat khusus (patsus) sejak 24 Februari 2025.

Hingga akhirnya, AKBP Fajar Widyadharma ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan pencabulan terhadap anak di bawah umur.

PALANGKA RAYA, KOMPAS.com – Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mengungkap bahwa Muhammad Haryono (MH), saksi kunci dalam kasus polisi tembak warga di Kalimantan Tengah (Kalteng), masih mengalami trauma psikologis pascakejadian. LPSK menyarankan agar kuasa hukum MH rutin memberikan konseling guna mendukung pemulihan kejiwaannya.

MH telah resmi ditetapkan sebagai Justice Collaborator (JC) oleh LPSK karena menjadi saksi kunci dalam kasus penembakan yang dilakukan oleh Brigadir Anton Kurniawan Stiyanto (AKS) terhadap seorang sopir ekspedisi asal Banjarmasin, Budiman Arisandi.

MH merupakan saksi yang melihat langsung detik-detik sebelum peristiwa penembakan terjadi.

Namun, MH juga ditetapkan sebagai tersangka karena diduga turut serta membersihkan barang bukti kejahatan.

Setelah menjadi JC, ia mendapatkan perlindungan khusus dari LPSK sebagai saksi mahkota, dan kasus ini resmi masuk dalam pendampingan LPSK.

Pendampingan Psikologis bagi MH

Pada sidang kedua yang digelar di Pengadilan Negeri Palangka Raya, Kamis (13/3/2025), Wakil Ketua LPSK Sri Nurherwati beserta jajaran hadir langsung untuk memantau jalannya persidangan, yang beragendakan mendengarkan keterangan saksi.

Usai sidang, Sri Nurherwati menyampaikan bahwa LPSK telah menyarankan kuasa hukum untuk memberikan layanan tambahan berupa konseling guna mendukung pemulihan psikologis MH.

“Nanti kami akan coba kerjasamakan agar JC MH ini bisa lebih rileks dan tidak takut meskipun yang bertanya majelis hakim. Majelis hakim sudah akomodatif untuk bisa menilai tingkat ancamannya,” ujar Sri kepada wartawan.

Menurut Sri, pendampingan psikologis ini bertujuan agar MH lebih percaya diri dalam memberikan kesaksian di hadapan majelis hakim.

“Kami sudah melakukan asesmen soal ancaman, beban psikologis, dan ketakutan dia. Terlihat juga dia takut waktu ditanya majelis hakim, kami ingin memastikan ke depan dia bisa lebih siap memberikan kesaksian,” jelasnya.

Dengan adanya pendampingan psikologis dan perlindungan dari LPSK, diharapkan MH tidak takut dalam mengungkap keterangan yang sebenarnya terkait kasus ini.

“Toh sudah dilindungi oleh LPSK, juga seluruh aparat penegak hukum mendukung upaya membuka tindak pidana yang terjadi, sehingga kebenaran materil bisa kita dapatkan,” pungkas Sri.

MEREKA yang tinggal di rumah-rumah kayu dengan atap ijuk, yang berjalan di pematang sawah tanpa alas kaki, yang berbisik kepada leluhur dalam bahasa yang tak tercatat di buku hukum—mereka yang disebut “Masyarakat Adat”—masih menunggu.

Di tepian republik yang menjanjikan demokrasi, mereka tetap termangu.

Di Senayan, Jakarta, janji-janji mengental dalam udara yang dipenuhi angka-angka anggaran dan kesepakatan politik.

RUU Masyarakat Adat, naskah hukum yang mestinya menjadi nyawa bagi pengakuan mereka, terus bergulir dalam lintasan politik yang lamban, nyaris beku.

Tahun demi tahun, rancangan undang-undang itu masuk dan keluar daftar prioritas legislasi, seakan hanya menjadi deretan kata di lembar kerja negara, bukan ikhtiar serius untuk menuntaskan ketidakadilan yang telah berlangsung berabad-abad.

Janji yang terus diulang

Sejarahnya panjang. Sejak awal Reformasi, perdebatan tentang pengakuan masyarakat adat telah menjadi bagian dari diskursus kebangsaan.

Pasal 18B Ayat (2) UUD 1945 telah menegaskan pengakuan terhadap masyarakat hukum adat, sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Frasa ini, dengan segala kelenturannya, menjadi alasan untuk mengakui sekaligus menolak.

RUU Masyarakat Adat pertama kali masuk Prolegnas pada 2013. Sejak saat itu, ia menjadi bola liar di antara berbagai kepentingan.

Dari kursi eksekutif hingga legislatif, rancangan ini ditarik ke berbagai arah: ada yang menginginkannya menjadi instrumen perlindungan, ada yang memandangnya sebagai ancaman terhadap investasi.

Kepentingan ekonomi besar, dari pertambangan hingga perkebunan, diam-diam menyusun argumen mereka—sering kali dengan bahasa legal yang manis, tetapi menusuk: “kepastian hukum bagi investasi.”

Maka, setiap tahun, RUU ini dikembalikan ke meja perundingan, direvisi, dikaji ulang, diperdebatkan.

Namun, substansi besarnya tetap: bagaimana negara menempatkan masyarakat adat dalam arsitektur hukum yang lebih adil?

Apakah mereka akan tetap menjadi subjek tanpa perlindungan hukum yang konkret, atau akhirnya memperoleh pengakuan yang bukan sekadar seremonial?

Ilusi hukum dan kuasa politik

Di tengah perdebatan ini, ada ilusi yang terus diciptakan. Pemerintah dan DPR mengklaim telah banyak melakukan upaya untuk mengakui hak-hak masyarakat adat.

Beberapa regulasi sektoral memang menyebut keberadaan mereka—UU Kehutanan, UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, hingga Putusan MK No. 35/PUU-X/2012 yang menegaskan bahwa hutan adat bukan bagian dari hutan negara.

Namun, pengakuan dalam dokumen hukum itu nyatanya belum menjadi perlindungan nyata.

Di berbagai wilayah, masyarakat adat tetap mengalami perampasan tanah. Mereka yang menggarap lahan warisan leluhur dianggap “menguasai lahan negara secara ilegal”.

Hukum negara, yang seharusnya menjadi instrumen keadilan, justru lebih sering menjadi alat legitimasi bagi pencabutan hak.

RUU Masyarakat Adat, dalam versi yang terakhir dibahas, seharusnya bisa mengatasi kebuntuan ini. Ia mengatur mekanisme pengakuan, perlindungan, serta hak-hak masyarakat adat atas tanah, sumber daya alam, dan budaya mereka.

Di sinilah letak tarik-menariknya: seberapa jauh negara bersedia melepaskan kontrolnya atas tanah adat?

Pemerintah dan DPR tampaknya ingin menghindari kewajiban konstitusional yang sebenarnya jelas: mengakui dan melindungi.

Alih-alih, mereka bermain di wilayah abu-abu, menggunakan bahasa hukum yang samar, yang membuka celah bagi tafsir berbeda di tingkat implementasi.

Kita tahu, ada satu hal yang membuat pengesahan RUU ini begitu sulit: ekonomi politik sumber daya alam. Wilayah adat sering kali berada di area yang kaya akan potensi ekonomi—minyak, batu bara, emas, sawit.

Pengakuan terhadap hak-hak masyarakat adat berarti membuka negosiasi ulang atas kepemilikan dan pengelolaan sumber daya.

Di sinilah pemerintah kerap dihadapkan pada dilema, yang sejatinya bukan dilema: memilih antara kepentingan rakyat atau modal. Hingga kini, negara lebih sering condong pada yang kedua.

Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) mencatat, sepanjang satu dekade terakhir, ada 687 konflik agraria yang melibatkan masyarakat adat, mencakup lahan lebih dari 11 juta hektare.

Dalam konflik-konflik ini, negara justru lebih sering berpihak kepada korporasi. Peran aparat, dalam banyak kasus, bukan sebagai pelindung hak konstitusional warga, melainkan sebagai eksekutor kepentingan investasi.

Ketika masyarakat adat menuntut hak mereka atas tanah, mereka dianggap penghambat pembangunan.

Tetapi ketika korporasi menebangi hutan adat, menggusur kampung, merusak sumber air, mereka diberikan perizinan. Hukum tidak lagi menjadi alat keadilan, melainkan sarana dominasi.

RUU Masyarakat Adat seharusnya sudah disahkan sejak lama. Namun setiap tahun, kita mendengar alasan baru: perlu harmonisasi regulasi, perlu pembahasan lebih lanjut, perlu kajian lebih dalam.

Tahun 2025, RUU ini kembali masuk dalam daftar prioritas legislasi. Akankah ini menjadi tahun di mana negara akhirnya bersikap tegas? Atau hanya pengulangan dari drama politik yang sama—di mana masyarakat adat terus menjadi objek perdebatan tanpa kesimpulan?

Ada pertanyaan mendasar yang harus dijawab oleh para legislator kita: apakah pengesahan RUU ini benar-benar tentang perlindungan hak, atau hanya upaya meredam tekanan politik dari kelompok masyarakat sipil?

Sebab jika yang terjadi adalah yang kedua, maka RUU ini mungkin akan lahir dalam versi yang sudah dikompromikan, dengan pasal-pasal yang kehilangan daya proteksinya.

Dalam diskusi-diskusi resmi, kita mendengar jargon: “komitmen negara untuk melindungi masyarakat adat”. Komitmen bukan hanya kata-kata. Komitmen adalah keberanian untuk mengambil keputusan yang berpihak kepada mereka yang selama ini terpinggirkan.

RUU Masyarakat Adat bukan sekadar soal hukum; ia adalah cermin dari bagaimana negara memandang identitas, sejarah, dan keadilan.

Pengesahan RUU ini akan menjadi ujian sejauh mana republik ini benar-benar menjunjung prinsip keadilan sosial.

Di tengah suara-suara yang mendesak pengesahan, kita bisa melihat jelas: ini bukan sekadar soal teknis legislasi, tetapi soal keberpihakan politik.

Negara seakan masih ragu untuk mengakui bahwa tanah ini bukan hanya milik mereka yang memiliki sertifikat, tetapi juga milik mereka yang telah hidup dan merawatnya jauh sebelum republik ini berdiri.

Jika RUU ini kembali gagal disahkan, maka pesan yang dikirimkan jelas: negara lebih nyaman hidup dalam ilusi hukum daripada menghadapi kenyataan bahwa ada hak-hak yang harus dikembalikan.

Maka pertanyaannya tetap menggantung: apakah RUU Masyarakat Adat akan menjadi kenyataan hukum, atau sekadar janji politik yang dibiarkan membusuk di tumpukan naskah legislasi yang tak tersentuh?

Masyarakat adat menunggu. Seperti yang selalu mereka lakukan.

BATAM, KOMPAS.com – Sebanyak 13 warga negara asing (WNA) dari 12 perusahaan fiktif di Kota Batam, Kepulauan Riau, diamankan dalam operasi gabungan Wira Waspada yang dilakukan Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi bersama Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

Plt Direktur Jenderal Imigrasi, Saffar Muhammad Godam, mengungkapkan bahwa 12 perusahaan yang diperiksa terdiri dari empat perusahaan yang belum memenuhi syarat investasi bagi WNA, enam perusahaan fiktif berdasarkan data BKPM, serta dua perusahaan yang alamatnya tidak sesuai dengan perizinan yang diajukan.

"Perusahaan fiktif diketahui saat dilakukan pengecekan berdasarkan data. Ternyata perusahaan, karyawan, dan aset lainnya tidak ditemukan di lapangan," ujar Saffar saat ditemui di Bandara Internasional Hang Nadim Batam, Kamis (13/3/2025).

Para WNA yang terjaring terdiri dari DB asal Austria, ZH, MN, LH, LZ, ZM, CC, CK, dan CS asal China, F, S, serta MS asal Bangladesh, dan MK asal India.

Terancam sanksi hingga deportasi

Saffar menjelaskan bahwa tindakan administrasi yang akan dikenakan terhadap para WNA ini bisa berupa sanksi denda, pendeportasian, atau kesempatan untuk melengkapi persyaratan investasi.

"Setelah dilakukan pengawasan, nilai aset mereka tidak mencapai Rp10 miliar, sehingga secara investasi sudah tidak memenuhi syarat. Selain itu, izin tinggal mereka juga melanggar aturan yang berlaku," katanya.

Direktur Wilayah V Kedeputian Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal (BKPM), Adi Soegyharto, menambahkan bahwa operasi ini merupakan bentuk kolaborasi untuk menertibkan perusahaan yang tidak memenuhi syarat investasi di Indonesia.

"Ini adalah kota yang kedua. Kami mengharapkan kolaborasi ini bisa menghadirkan investasi yang taat aturan, demi menjaga iklim investasi di Indonesia," ujar Adi.

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Kapolres Ngada AKBP Fajar Widyadharma Lukman memakai baju tahanan berwarna oranye setelah ditetapkan tersangka kasus pencabulan anak.

Lukman juga langsung ditahan di Rutan Bareskrim Polri, Jakarta Selatan.

"Hari ini statusnya sudah menjadi tersangka dan ditahan di Bareskrim Polri," ujar Karo Wabprof Divisi Propam Polri Brigjen Agus Wijayanto dalam jumpa pers di Mabes Polri, Jakarta, Kamis (13/3/2025).

Dalam konferensi pers, Fajar digiring ke tengah ruangan dengan kondisi tangan terborgol ke belakang.

Adapun Fajar telah dibawa ke Mabes Polri dari NTT.

Fajar tampak dipamerkan dalam jumpa pers sedang mengenakan baju tahanan berwarna oranye.

Hanya saja, polisi membiarkan Fajar mengenakan masker hitam untuk menutupi sebagian wajahnya.

Kasus Kapolres Ngada bermula ketika Fajar melakukan pencabulan terhadap anak di bawah umur pada Selasa (11/6/2024).

Lokasi pencabulan berada di salah satu hotel di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Pada saat itu, Fajar memesan sebuah kamar hotel dengan identitas yang tertera pada Surat Izin Mengemudi (SIM) miliknya.

Ia kemudian menghubungi seorang perempuan berinisial F untuk dihadirkan anak di bawah umur.

F lalu membawa anak di bawah umur dan mendapat bayaran sebanyak Rp 3 juta dari Fajar.

Setelah itu, Kapolres Ngada tersebut melakukan tindakan asusila terhadap korban sambil memvideokan perbuatannya.

Aksi tak terpuji yang dilakukan Fajar tidak berhenti sampai di situ.

Ia juga mengunggah tindakan asusila terhadap korban ke salah satu situs porno di Australia.

Video tak senonoh yang diunggah Fajar ke salah satu situs porno ternyata mendapat atensi dari otoritas Australia.

Otoritas setempat kemudian melakukan penelusuran terhadap konten tersebut.

Dari situlah, otoritas Australia mendapati lokasi pembuatan video dibuat di Kupang.

Otoritas Australia kemudian melaporkan temuan tersebut kepada Mabes Polri.

Setelah itu, Mabes Polri menginstruksikan Polda NTT untuk melakukan penyelidikan mulai Kamis (23/1/2025).

Mabes Polri menginstruksikan Polda NTT untuk melakukan penyelidikan mulai Kamis (23/1/2025).

Penyelidikan dimulai dengan menerjunkan Tim Divisi Propam Mabes Polri ke Bajawa, Kabupaten Ngada yang menjadi tempat Fajar bertugas.

AKBP Fajar Kapolres Ngada kemudian ditangkap pada Kamis (20/2/2025) lalu dibawa ke Jakarta.

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Kapolres Ngada AKBP Fajar Widyadharma Lukman memakai baju tahanan berwarna oranye setelah ditetapkan tersangka kasus pencabulan anak.

Lukman juga langsung ditahan di Rutan Bareskrim Polri, Jakarta Selatan.

"Hari ini statusnya sudah menjadi tersangka dan ditahan di Bareskrim Polri," ujar Karo Wabprof Divisi Propam Polri Brigjen Agus Wijayanto dalam jumpa pers di Mabes Polri, Jakarta, Kamis (13/3/2025).

Dalam konferensi pers, Fajar digiring ke tengah ruangan dengan kondisi tangan terborgol ke belakang.

Adapun Fajar telah dibawa ke Mabes Polri dari NTT.

Fajar tampak dipamerkan dalam jumpa pers sedang mengenakan baju tahanan berwarna oranye.

Hanya saja, polisi membiarkan Fajar mengenakan masker hitam untuk menutupi sebagian wajahnya.

Kasus Kapolres Ngada bermula ketika Fajar melakukan pencabulan terhadap anak di bawah umur pada Selasa (11/6/2024).

Lokasi pencabulan berada di salah satu hotel di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Pada saat itu, Fajar memesan sebuah kamar hotel dengan identitas yang tertera pada Surat Izin Mengemudi (SIM) miliknya.

Ia kemudian menghubungi seorang perempuan berinisial F untuk dihadirkan anak di bawah umur.

F lalu membawa anak di bawah umur dan mendapat bayaran sebanyak Rp 3 juta dari Fajar.

Setelah itu, Kapolres Ngada tersebut melakukan tindakan asusila terhadap korban sambil memvideokan perbuatannya.

Aksi tak terpuji yang dilakukan Fajar tidak berhenti sampai di situ.

Ia juga mengunggah tindakan asusila terhadap korban ke salah satu situs porno di Australia.

KOMPAS.com - Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi mengamankan delapan warga negara asing (WNA) di Kepulauan Riau, Batam, karena melanggar aturan izin tinggal.

Para WNA di Batam tersebut mendirikan perusahaan fiktif untuk memperpanjang masa tinggal di Indonesia tanpa aktivitas investasi yang jelas.

• Ketakutan, Turis Asing Ramai-ramai Tinggalkan Kota Kuil di India
• Tempat Pemeriksaan Imigrasi Bakal Dibuka di Pantai Boom Marina Banyuwangi

"Kami ingin memastikan bahwa keberadaan WNA di Batam sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku,” ujar Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian, Yuldi Yusman, dalam keterangan resmi, Kamis (13/3/2025).

Dari delapan WNA tersebut, satu WNA asal Austria berinisial DB, merupakan pemegang ITAS (Izin Tinggal Terbatas) investor dan direktur PT All About City.

DB diduga mendirikan perusahaan fiktif untuk memperpanjang masa tinggal di Indonesia tanpa aktivitas investasi yang jelas.

Dok. Batam View Beach Resort Ilustrasi Batam View Beach Resort di Nongsa, Batam, Kepulauan Riau.

Sementara itu, tiga warga negara China yakni JM, CC, dan CK, diamankan saat beraktivitas di PT Chuang Sheng Metal.

JM dan CC, yang memiliki ITAS investor, diduga menyalahgunakannya dengan bekerja sebagai buruh kasar.

CK yang hanya memiliki izin tinggal kunjungan, juga diduga melanggar aturan dengan bekerja di perusahaan tersebut.

Selain itu, empat warga negara China berinisial ZH, MN, LH, dan LZ kedapatan bekerja di PT Sun Gold Solar, padahal hanya memiliki izin tinggal kunjungan sehingga diduga
menyalahgunakan izin tersebut.

View this post on Instagram

A post shared by Kompas Travel (@kompas.travel)

26 WNA lainnya juga ditangkap, ada yang jadi DPO

Ditjen Imigrasi juga mengamankan 26 wisatawan mancanegara (wisman) dari 12 perusahaan Penanam Modal Asing (PMA) di Batam dalam Operasi Wira Waspada, Selasa (11/3/2025).

Sebanyak empat perusahaan belum memenuhi komitmen investasi Rp 10 miliar, enam perusahaan fiktif, dan dua perusahaan lainnya memiliki alamat berbeda dari yang terdaftar.

Adapun 13 dan 26 WNA yang diperiksa, diketahui masih berada di wilayah Indonesia dan akan dimasukan dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) Keimigrasian.

Sementara sembilan WNA yang berada di luar wilayah Indonesia akan dilakukan pembatalan izin tinggal keimigrasian, serta dan empat WNA pemegang ITAS Investor akan dikenakan sanksi Tindakan Administratif Keimigrasian (TAK).

• Petugas Imigrasi Wilayah 3T Dapat Tunjangan Khusus, DPR Mendukung
• Kronologi 2 WNA China Diamankan Usai Viral Video Dugaan Suap Petugas Imigrasi

“Operasi Wira Waspada ini kami laksanakan untuk memberikan efek jera bagi pelanggar aturan, serta memastikan bahwa WNA yang beraktivitas di Batam mematuhi peraturan yang berlaku,” tutur Plt. Direktur Jenderal Imigrasi, Saffar Muhammad Godam.

Sebelumnya, berdasarkan hasil pengecekan lapangan, Imigrasi sudah menemukan 12 badan usaha PMA yang diusulkan untuk pencabutan Nomor Induk Berusaha (NIB).

Beberapa perusahaan yang terkena pencabutan NIB menyampaikan keberatan dan meminta peninjauan kembali atas keputusan tersebut.

“Tim melakukan pengawasan dengan berbagai metode, termasuk pemeriksaan dokumen, inspeksi mendadak, serta pengumpulan informasi dari berbagai sumber," kata Yuldi.

WN Bangladesh Ditangkap

Tak hanya Operasi Wira Waspada, Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam juga menindaklanjuti kasus Tindak Pidana Keimigrasian yang melibatkan tiga WN Bangladesh berinisial FR, SK, dan SM.

Ketiga WN Bangladesh tersebut diketahui masuk wilayah Indonesia tanpa pemeriksaan imigrasi.

Mereka diduga melakukan Tindak Pidana Keimigrasian Pasal 113 UU Nomor 63 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Adapun satu WN India berinisial MT diduga memalsukan izin tinggal terbatas, serta saat ini sudah diamankan oleh petugas saat melakukan pengawasan keimigrasian di Sagulung Batam.

WNA tersebut diduga melakukan tindak pidana Keimigrasian Pasal 121 huruf b UU Nomor 63 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

View this post on Instagram

A post shared by Kompas Travel (@kompas.travel)

ACEH TENGGARA, KOMPAS.com - Sebanyak 33 orang dari 52 narapidana Lapas Kelas II B Kutacane, Kabupaten Aceh Tenggara, kini sudah diamankan setelah mereka kabur menjelang berbuka puasa pada Senin (10/3/2025) lalu.

"Update per Kamis 13 Maret 2025 pukul 11.10 WIB, sudah kembali 33 orang, 19 yang belum tertangkap," kata Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Ditjenpas Aceh, Yan Rusmanto, pada Kompas.com via telepon, Senin.

Yan Rusmanto menjelaskan, dari 33 warga binaan yang telah kembali itu, 17 orang berada di Polres Aceh Tenggara, dan 16 di Lapas Kutacane.

"Dari 17 orang di Polres itu, delapan di antaranya memang tertangkap beberapa jam setelah kejadian. Ada satu orang berada di rumah sakit karena mengalami luka-luka," ujarnya.

Selebihnya, sebut Yan Rusmanto, mereka menyerahkan diri secara langsung.

Bahkan, beberapa di antaranya juga diantarkan oleh keluarga masing-masing.

"Iya, langsung diantarkan oleh keluarga," sebutnya.

Menurut Yan Rusmanto, mereka kebanyakan kembali setelah adanya informasi dan sosialisasi terkait tidak adanya sanksi bagi mereka yang menyerahkan diri.

"Bagi siapa yang menyerahkan diri tidak akan dikenakan sanksi apapun. Pokoknya datang kembali melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai seorang warga binaan," tuturnya.

Pada Rabu (12/3/2025) kemarin, sebut Yan Rusmanto, Dirjen Pas bersama dengan Bupati juga telah menyampaikan informasi tersebut kepada kepala desa beserta perangkatnya se-Kabupaten Aceh Tenggara.

"Jadi itu cukup efektif ternyata. Tadi pun masih ada yang datang lagi," pungkasnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden RI Prabowo Subianto menekan aturan yang menyebut posisi Sekretaris Kabinet ada di bawah Sekretariat Militer Presiden (Setmilpres).

Aturan ini dimuat dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 148 Tahun 2024 tentang Kementerian Sekretariat Negara.

Beleid ini ditetapkan Presiden RI dan diundangkan oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi pada 5 November 2024.

Dalam Pasal 48 ayat (1) aturan itu disebutkan bahwa posisi Sekretariat Militer Presiden membawahi Sekretaris Kabinet.

"Sekretariat Militer Presiden terdiri atas paling banyak 4 (empat) biro dan Sekretaris Kabinet," tulis aturan itu.

Perpres yang sama juga mengatur soal hak keuangan dan fasilitas Sekretariat Kabinet.

Hal ini diatur di Pasal 121 Ayat (2).

Jika Sekretaris Kabinet berasal dari TNI atau Polri, maka disesuaikan dengan golongan kepangkatan.

"Dalam hal Sekretaris Kabinet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (4) berasal dari prajurit Tentara Nasional Indonesia atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, hak keuangan dan fasilitas lainnya disesuaikan dengan golongan kepangkatan," tulis pasal itu.

Adapun Sekretariat Militer Presiden merupakan bagian dari Kementerian Sekretariat Negara.

Pada Pasal 45 Ayat (1) disebutkan bahwa Sekretariat Militer Presiden berada di bawah dan bertanggung jawab kepada menteri.

Kemudian, Pasal 45 Ayat (2) menyebutkan bahwa Sekretariat Militer Presiden dipimpin oleh Sekretaris Militer Presiden.

Selanjutnya, Sekretaris Militer Presiden melaksanakan tugas sebagai Sekretaris Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan.

"(4) Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretaris Militer Presiden dapat menerima penugasan langsung dari Presiden," tulisnya.

Seskab Teddy Tak Harus Mundur

Secara terpisah, Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Maruli Simanjuntak menyatakan, Sekretaris Kabinet Letkol Teddy Indra Wijaya tidak perlu mundur dari keanggotaan TNI.

Sebab, sebagaimana diatur dalam beleid di atas, posisi yang dijabat Teddy berada di bawah Setmilpres.

Undang-Undang TNI pun mengatur bahwa Setmilpres merupakan satu dari 10 lembaga yang dapat diduduki oleh perwira aktif TNI.

"Seharusnya di situ kalau berdasarkan itu, tidak harus mundur," kata Maruli saat ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (13/3/2025).

"Kalau berdasarkan dari Juru Bicara Kepresidenan kemarin itu, kan ada penyampaiannya. Bahwa ada perpres bahwa Seskab di bawah Sesmilpres," sambung dia.

Menurut Maruli, sejak dulu, Setmilpres selalu dipimpin oleh mayor jenderal TNI, dengan didampingi sekretaris dari kepolisian.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengacara Fahmi Bachmid mengungkapkan kondis Nikita Mirzani di tahanan Polda Metro Jaya.

Nikita Mirzani dan asistennya, Mail Syahputra, mendekam di rumah tahanan (Rutan) Polda Metro Jaya selama 20 hari terhitung sejak Selasa (4/3/2025) lalu.

Keduanya menjadi tahanan terkait laporan dokter kecantikan Reza Gladys atas kasus dugaan pemerasan, pengancaman, dan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

"Nikita dalam keadaan sehat," kata Fahmi saat ditemui di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Rabu (12/3/2025).

Fahmi Bachmid mengatakan, Nikita Mirzani harus kuat demi memperjuangkan kebenaran.

"Ini adalah bentuk memperjuangkan kebenaran, menyampaikan kebenaran, apa pun resiko harus dihadapi," kata Fahmi.

Fahmi Bachmid mengatakan ia selalu menjenguk Nikita Mirzani hampir setiap hari di Polda Metro Jaya.

Fahmi biasanya menjenguk bersama dokter Oky Pratama.

Namun, sang pengacara enggan menjawab apakah akan ada upaya untuk penangguhan penahanan bagi Nikita Mirzani.

Seperti diketahui, Nikita dan Mail ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan Rp 5 miliar yang dilaporkan oleh dokter sekaligus pengusaha Reza Gladys.

Polda Metro Jaya memanggil Nikita dan Mail untuk diperiksa pada 20 Februari 2025.

Setelah sempat tertunda karena alasan kesehatan, Nikita Mirzani akhirnya menjalani pemeriksaan pada 4 Maret 2025.

Setelah beberapa jam diperiksa, Nikita Mirzani dan Mail Syahputra keluar dengan baju oranye.

LUMAJANG, KOMPAS.com - Sebanyak 50 warga binaan di Lapas Kelas IIB Lumajang bisa menikmati buka puasa bersama keluarga pada hari ke-13 Ramadhan.

Di balik riuhnya canda tawa keluarga dan warga binaan, ada dua orang yang tak banyak suara tetapi saling menyampaikan bahasa cinta.

Kedua orang itu adalah Muhammad Hafid, warga binaan Lapas Kelas IIB Lumajang, dan istrinya, Hidayah.

Hidayah datang seorang diri ke Lapas Lumajang untuk bertemu sang suami tercinta.

Pegangan tangan pasangan muda ini tidak pernah lepas sejak keduanya duduk di atas karpet hijau ruang buka puasa bersama.

Meski di sisi kanan dan kiri banyak orang lain, mereka tidak malu untuk terus berpegangan tangan sambil berbicara lembut dan tersenyum.

Sesekali, kecupan kasih sayang dari Hidayah juga mendarat di kening Hafid sebagai bentuk dukungan untuk terus bersabar dan kuat menjalani masa hukuman.

Pasangan muda ini baru menikah 1 tahun 8 bulan lalu dan belum dikaruniai buah hati.

Saat usia pernikahan baru menginjak 14 bulan, mereka harus berpisah karena Hafid ditangkap polisi gara-gara kasus narkoba.

"Di sini sudah 6 bulan, nikah dapat setahun 2 bulan saya ditangkap gara-gara pil (narkoba)," kata Hafid di Lapas Kelas IIB Lumajang, Rabu (12/3/2025).

Hafid mengatakan, sebelum pertemuan saat buka puasa ini, 3 hari yang lalu keduanya baru saja bertemu di tempat yang sama saat jam besuk.

Namun, layaknya orang jatuh cinta, rindu akan selalu datang setiap saat di kala jauh dari pandangan mata. "Baru 3 hari lalu dijenguk, tapi ya tetap kangen," ucapnya.

Hidayah datang ke lapas tidak dengan tangan kosong.

Ia membawa tempe kecap kesukaan belahan hatinya itu.

Menurutnya, masakan itu dibawanya tanpa ada permintaan dari Hafid sebelumnya.

Ia berinisiatif memasak makanan kesukaan suami untuk lauk buka puasa bersama. "Bawa tempe kecap kesukaan mas, biar ingat terus sama saya," kelakar Hidayah disambut tawa oleh Hafid.

Saat adzan maghrib berkumandang, pasangan ini juga tidak malu untuk saling menyuapi satu sama lain.Serasa dunia milik berdua.

Kata Hidayah, selama momen pertemuan ini, ia berpesan kepada sang suami untuk bersabar dan kuat menjalani hukuman.

Pesan yang sama juga disampaikan Hafid kepada Hidayah untuk tetap setia menunggunya keluar dari penjara.

Belum diketahui sampai kapan Hafid akan berada dalam penjara karena ia belum dijatuhi vonis oleh hakim.

Saat ini, proses persidangan masih dalam tahapan tuntutan jaksa penuntut umum (JPU).

"Belum tahu sampai kapan, belum vonis, jadi tadi kita saling pesan untuk kuat jalani hukuman dan setia menunggu," ucap Hidayah.