KOMPAS.com - Pemerintah pusat menggandeng Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas I Sukamiskin, Kota Bandung, sebagai mitra pelaksana Program Makanan Bergizi Gratis (MBG).

Program ini menyasar siswa sekolah, serta ibu hamil dan menyusui di wilayah Arcamanik dan Sukamiskin.

Tenaga Ahli Utama Kantor Komunikasi Kepresidenan, Adita Irawati, menyampaikan bahwa Lapas Sukamiskin kini menjalankan peran sebagai Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk wilayah Arcamanik.

Dengan menggunakan dapur di dalam lapas, makanan bergizi disiapkan bagi 3.550 penerima manfaat yang tersebar di 12 sekolah dan beberapa posyandu.

"Yang hari ini (MBG) ini dapurnya ada di Lapas Klas I Sukamiskin. Ini satu skema kolaborasi antara Badan Gizi Nasional sebagai leading sector dengan kementerian dan lembaga terkait. Jadi, skema dan lain sebagainya itu banyak, tapi mitranya adalah lapas," jelas Adita saat meninjau kegiatan MBG di SDN 101 Sukakarya, Kamis (15/5/2025).

Apa Peran Warga Binaan dalam Program MBG?

Yang menarik, program ini memberdayakan para warga binaan. Lebih dari 47 narapidana dilibatkan secara aktif dalam proses penyediaan makanan bergizi mulai dari menyiapkan bahan baku, memasak, hingga mencuci peralatan dapur.

"Satu hal yang juga menjadi unik karena memberdayakan para warga binaan. Ada lebih dari 47 warga binaan yang memasak, mempersiapkan bahan, mencuci, dan sebagainya," imbuh Adita.

Ia menilai, keterlibatan warga binaan ini bukan hanya menjadi kegiatan positif selama masa pembinaan, tetapi juga membuka jalan bagi mereka untuk memperoleh keterampilan yang bisa dimanfaatkan ketika kembali ke masyarakat.

"Ini membuka peluang keterampilan baru bagi mereka setelah masa pembinaan. Skema seperti ini patut menjadi contoh yang bisa diterapkan di tempat lain," lanjutnya.

Bagaimana Respons Pemerintah Daerah terhadap Program Ini?

Wakil Wali Kota Bandung, Erwin, turut hadir dalam kegiatan pemantauan program MBG. Ia menyampaikan apresiasinya atas keberhasilan pelaksanaan program tersebut di Kota Bandung.

"Terus terang saya merasa bahagia dan bangga sekali atas program Makan Bergizi Gratis ini karena ada dua manfaat. Pertama, anak-anak menikmati makanannya. Sudah bergizi juga enak," kata Erwin.

Ia juga menekankan dampak positif program ini terhadap para narapidana yang dilatih untuk berkontribusi secara nyata kepada masyarakat.

"Kedua, ternyata yang memasak ini para napi yang ada di Sukamiskin. Tentunya para napi ini dilatih untuk menjadi napi yang baik, jadi Insya Allah saat mereka lepas dari tahanan bisa bermanfaat untuk masyarakat," jelasnya.

"Ini bukan hanya soal makan bergizi, tapi soal bagaimana kita membangun ekosistem yang saling mendukung dan memberdayakan," tutupnya.

Sebagian artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Lapas Sukamiskin Jadi Dapur MBG, Napi yang Masak".

PEKANBARU, KOMPAS.com - Aparat kepolisian sedang memburu tahanan yang melarikan diri dari Polres Kampar, Riau.

Dari total 11 tahanan yang kabur, 2 di antaranya telah berhasil ditangkap dan ditembak oleh petugas.

Kepala Bidang (Kabid) Humas Polda Riau, Kombes Anom Karibianto, mengungkapkan bahwa saat ini telah dibentuk tim khusus untuk mengejar 9 tahanan yang masih buron. "Tim gabungan dari Reskrim, Brimob, dan Sabhara. Ada anjing pelacak juga untuk mengejar pelaku," sebut Anom saat diwawancarai Kompas.com di Mapolda Riau, Kamis (15/5/2025).

Kejadian kaburnya 11 tahanan ini terjadi pada Selasa, 14 Mei 2025, sekitar pukul 01.45 WIB.

Para tahanan yang melarikan diri merupakan pelaku kasus pencurian dan narkotika.

Kombes Anom menjelaskan, mereka berhasil kabur dengan cara membobol atau merusak besi ventilasi tahanan.

Polisi masih melakukan pendalaman terkait alat yang digunakan para tahanan untuk membobol besi ventilasi tersebut.

Penyelidikan lebih lanjut diharapkan dapat mengungkap bagaimana mereka bisa melarikan diri dan mencegah kejadian serupa di masa mendatang.

BULELENG, KOMPAS.com - Petugas Imigrasi Singaraja mengamankan seorang warga negara asing (WNA) asal Estonia berinisial PM (47).

Ia diduga melakukan tindakan meresahkan di kawasan wisata Taman Ulun Danu Bulian, Desa Pancasari, Sukasada, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali.

Penangkapan terjadi pada Senin (12/5/2025) malam.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Singaraja, Hendra Setiawan, menjelaskan bahwa PM diamankan berdasarkan pengaduan pengelola wisata dan pemilik camp di lokasi tersebut.

"Yang bersangkutan diamankan berdasarkan pengaduan masyarakat pengelola wisata dan pemilik camp di Taman Ulun Danu Bulian," ujarnya saat dikonfirmasi pada Kamis (15/5/2025).

Hendra menambahkan bahwa PM berulah dan bertindak meresahkan wisatawan di sekitar lokasi dalam keadaan terpengaruh minuman keras.

"Mendapat laporan tersebut, Tim Pengawasan Orang Asing (Timpora) Kantor Imigrasi Singaraja langsung mengamankan PM," katanya.

Setelah dilakukan pemeriksaan, terungkap bahwa visa PM telah habis.

"Berdasarkan pemeriksaan lebih lanjut, ia (PM) telah overstay selama 10 hari dan tidak sanggup membayar denda overstay," ungkap Hendra.

Ia menjelaskan bahwa PM menggunakan visa on arrival(VOA) yang diterbitkan pada 3 April 2025 dan berlaku hingga 2 Mei 2025.

Saat ini, PM ditempatkan dalam ruang detensi Kantor Imigrasi Singaraja untuk proses deportasi lebih lanjut.

BULELENG, KOMPAS.com - Petugas Imigrasi Singaraja mengamankan seorang warga negara asing (WNA) asal Estonia berinisial PM (47).

Ia diduga melakukan tindakan meresahkan di kawasan wisata Taman Ulun Danu Bulian, Desa Pancasari, Sukasada, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali.

Penangkapan terjadi pada Senin (12/5/2025) malam.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Singaraja, Hendra Setiawan, menjelaskan bahwa PM diamankan berdasarkan pengaduan pengelola wisata dan pemilik camp di lokasi tersebut.

"Yang bersangkutan diamankan berdasarkan pengaduan masyarakat pengelola wisata dan pemilik camp di Taman Ulun Danu Bulian," ujarnya saat dikonfirmasi pada Kamis (15/5/2025).

Hendra menambahkan bahwa PM berulah dan bertindak meresahkan wisatawan di sekitar lokasi dalam keadaan terpengaruh minuman keras.

"Mendapat laporan tersebut, Tim Pengawasan Orang Asing (Timpora) Kantor Imigrasi Singaraja langsung mengamankan PM," katanya.

Setelah dilakukan pemeriksaan, terungkap bahwa visa PM telah habis.

"Berdasarkan pemeriksaan lebih lanjut, ia (PM) telah overstay selama 10 hari dan tidak sanggup membayar denda overstay," ungkap Hendra.

Ia menjelaskan bahwa PM menggunakan visa on arrival (VOA) yang diterbitkan pada 3 April 2025 dan berlaku hingga 2 Mei 2025.

Saat ini, PM ditempatkan dalam ruang detensi Kantor Imigrasi Singaraja untuk proses deportasi lebih lanjut.

PEKANBARU, KOMPAS.com - Sebanyak 11 orang tahanan Polres Kampar, Riau, melarikan diri.

Wakapolda Riau, Brigjen Andrianto Yossy Kusumo, mengatakan, petugas saat ini sedang melakukan pengejaran.

"Tim sudah dibentuk untuk mengejar tahanan yang kabur. Doakan cepat tertangkap," kata Andrianto saat diwawancarai Kompas.com di Polda Riau, Kamis (15/5/2025).

Di tempat yang sama, Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Riau, Kombes Asep Darmawan, mengungkapkan bahwa saat ini dua orang tahanan kabur sudah berhasil ditangkap.

"Tadi subuh sekitar jam 4 ditangkap dua orang di Air Tiris, Kabupaten Kampar. Mereka ditangkap saat jalan kaki di pinggir jalan," ujar Asep.

Dia menyebut, kedua pelaku berinisial FR dan OA. Keduanya adalah tahanan kasus narkotika.

Kedua pelaku terpaksa ditembak karena melawan petugas.

"Kedua pelaku melakukan perlawanan sehingga diberikan tindakan tegas," kata Asep.

Sementara sembilan orang tahanan kabur lainnya, tambah Asep, saat ini sedang diburu tim gabungan.

Sebagaimana diketahui, 11 orang tahanan Polres Kampar, Riau, kabur dari penjara, Selasa (14/5/2025).

Para tahanan yang kabur ini merupakan kasus pencurian dan narkotika.

Kabid Humas Polda Riau Kombes Pol Anom Karibianto mengatakan, para tahanan kabur sekitar pukul 01.45 WIB.

Mereka kabur dengan membobol atau merusak besi ventilasi tahanan.

Untuk alat yang digunakan membobol besi ventilasi, polisi masih melakukan pendalaman.

SEMARANG, KOMPAS.com - Tiga tersangka kasus dugaan pemerasan di Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Anestesi Universitas Diponegoro (Undip) diserahkan ke kejaksaan pada hari ini, Kamis (15/5/2025).

Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirreskrimum) Polda Jawa Tengah, Kombes Dwi Subagio membenarkan kabar tersebut.

"Nggih (iya) hari ini," kata Dwi saat dikonfirmasi, Kamis (15/5/2025).

Namun, dia tak menjawab saat ditanya soal jadwal penyerahan tiga tersangka tersebut.

"Di kejaksaan," ucapnya singkat.

Sementara itu, kuasa hukum keluarga dr Aulia, Misyal Ahmad juga membenarkan kabar tersebut.

"Berangkat dari Polda jam 8 pagi," tambah dia.

Praktik PPDS Anestesia FK Undip dihentikan

Seperti diketahui, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menghentikan praktik PPDS Anestesia FK Undip di RSU Kariadi Semarang setelah meninggalnya dokter ARL.

Kemenkes juga sempat menghentikan praktik klinis Dekan FK Undip Yan Wisnu Prajoko di RSUP Dr Kariadi.

FK Undip dan RSUP Dr Kariadi Semarang juga sudah mengakui adanya perundungan yang menimpa korban selama menempuh perkuliahan.

Kini pihak keluarga korban telah mempolisikan sejumlah senior korban ke Polda Jawa Tengah.

Laporan itu dilayangkan langsung oleh Nuzmatun Malinah, ibunda korban.

Dalam kasus tersebut, Polda Jawa Tengah telah menetapkan tiga tersangka yakni Kepala Program Studi PPDS Anestesiologi Undip Taufik Eko Nugroho (TEN), staf administrasi PPDS Anestesiologi Undip Sri Maryani (SM) dan senior korban di program anestesi Zara Yupita Azra (ZYA).

TUBAN, KOMPAS.com - Yulia (24), seorang narapidana kasus narkotika yang menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Tuban, Jawa Timur, meninggal dunia diduga akibat keracunan setelah mengonsumsi minuman kemasan.

Kepala Lapas Kelas IIB Tuban, Irwanto Dwi, membenarkan bahwa seorang narapidana meninggal pada Senin (13/5/2025).

Sebelum meninggal, Yulia terlihat gelisah dan menunjukkan perilaku tidak biasa, seperti orang yang kesurupan.

Namun, ia kembali tenang tidak lama setelah itu.

Keesokan harinya, Yulia mengikuti kegiatan rutin, termasuk upacara pengibaran bendera dan program pembinaan kebangsaan.

Setelah mengikuti kegiatan tersebut, Yulia mengeluh kepada petugas jaga blok tentang mual, muntah, dan menggigil dengan demam tinggi.

Petugas segera melaporkan kondisi Yulia kepada komando jaga dan berkoordinasi dengan tim medis klinik lapas untuk mendapatkan perawatan.

"Kami observasi selama satu jam di klinik, diberikan obat dan mereda, lalu kembali lagi ke blok," kata Irwanto Dwi saat dikonfirmasi Kompas.com, Kamis (15/5/2025).

Namun, setelah kembali ke blok, kondisi Yulia malah memburuk dan ia mengalami kejang-kejang.

Tim medis Lapas segera merujuknya ke Rumah Sakit RSUD dr Koesma Tuban. Setibanya di rumah sakit, Yulia kembali mengalami kejang.

"Sekira pukul 18.05 WIB, kami mendapatkan informasi bahwa warga binaan telah dinyatakan meninggal," ungkap Irwanto.

Pihak Lapas telah membentuk tim investigasi internal untuk menyelidiki penyebab pasti kematian Yulia.

Dari catatan pemeriksaan medis, Yulia tidak memiliki riwayat penyakit kronis, meskipun beberapa tahun lalu sempat mengalami kejang.

Teman sekamarnya menyatakan bahwa Yulia mengonsumsi minuman kemasan Fruit Tea sebelum jatuh sakit.

"Apakah dari minuman Fruit Tea itu sudah expired atau ada campuran apa, kami masih mendalami," tambah Irwanto.

Selama menjalani masa hukuman, Yulia dikenal aktif dalam kegiatan pembinaan dan berhubungan baik dengan sesama warga binaan.

Sebagai langkah preventif, pihak Lapas akan meningkatkan pengawasan blok dan memperketat pemeriksaan terhadap barang yang dibawa pengunjung.

Sementara itu, Direktur RSUD dr Koesma Tuban, Mohammad Masyhudi, menyatakan bahwa korban mengalami keracunan sejak dari Lapas.

Petugas medis telah berusaha memberikan pertolongan saat Yulia tiba di rumah sakit.

Kala itu kondisi korban sudah sangat jelek, GCS 111 (glasgow coma scale), tidak sadar dan dalam keadaan lemah.

Pihak RSUD berusaha semaksimal mungkin untuk menyelamatkan Yulia, namun sayangnya tidak berhasil.

Terkait penyebab keracunan, pihaknya menyarankan agar menanyakan langsung ke pihak Lapas.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) resmi bekerja sama dengan Kementerian Hukum.

Hal ini ditandai lewat penandatanganan nota kesepahaman antara kedua pihak di Gedung Kementerian Hukum, Jakarta, pada Rabu (14/05/2025).

Dalam hal ini, Menteri PU Dody Hanggodo yang diwakili oleh Staf Ahli Menteri Bidang Hubungan Antar Lembaga (SAM Bidang HAL) Triono Junoasmono.

Dalam kegiatan tersebut, sebanyak 20 kementerian dan lembaga turut menandatangani nota kesepahaman sebagai bentuk komitmen bersama atas arahan Presiden Prabowo yang menginginkan akselerasi dalam pengambilan keputusan dan pelayanan hukum kepada lembaga dan masyarakat.

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menyampaikan, penandatanganan nota kesepahaman ini merupakan manifestasi nyata dari komitmen antar-lembaga untuk memperkuat pelayanan hukum dan tata kelola pemerintahan.

"Ini merupakan penandatanganan yang kedua, setelah sebelumnya dilakukan pada bulan Januari. Dan kami rencanakan akan ada lagi penandatanganan di bulan depan," ujarnya, dikutip dari keterangan resmi.

Sementara Triono Junoasmono menyampaikan, Kementerian PU menyambut baik kolaborasi ini dan siap mendukung penuh langkah-langkah strategis yang telah disepakati.

"Kementerian PU sangat mendukung sinergi lintas sektoral ini demi terciptanya pemerintahan yang efisien, transparan, dan akuntabel. Kami yakin kerja sama ini akan memberikan dampak langsung dalam mempercepat pembangunan infrastruktur nasional menuju Indonesia Emas 2045," ucap Yongki, sapaan akrabnya.

Melalui nota kesepahaman ini, Kementerian PU akan memperkuat kolaborasi dengan Kementerian Hukum yang mencakup sejumlah ruang lingkup kerja sama strategis.

Ini mencakup pertukaran data dan informasi, khususnya terkait badan usaha penyedia jasa konstruksi, pelaksanaan pembinaan hukum, serta pembentukan peraturan perundang-undangan secara terkoordinasi dan terpadu.

Kerja sama juga akan dilakukan dalam mendukung peningkatan kompetensi sumber daya manusia, khususnya melalui pendidikan dan pelatihan bagi pejabat fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan serta Analis Hukum.

Selain itu, juga untuk mendukung proses uji materiil di Mahkamah Agung maupun Mahkamah Konstitusi terkait substansi peraturan di bidang pekerjaan umum.

"Kolaborasi ini diharapkan akan mendorong komitmen bersama dalam memperkuat reformasi birokrasi dan pelayanan publik yang lebih baik," lanjutnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) resmi bekerja sama dengan Kementerian Hukum.

Hal ini ditandai lewat penandatanganan nota kesepahaman antara kedua pihak di Gedung Kementerian Hukum, Jakarta, pada Rabu (14/05/2025).

Dalam hal ini, Menteri PU Dody Hanggodo yang diwakili oleh Staf Ahli Menteri Bidang Hubungan Antar Lembaga (SAM Bidang HAL) Triono Junoasmono.

Dalam kegiatan tersebut, sebanyak 20 kementerian dan lembaga turut menandatangani nota kesepahaman sebagai bentuk komitmen bersama atas arahan Presiden Prabowo yang menginginkan akselerasi dalam pengambilan keputusan dan pelayanan hukum kepada lembaga dan masyarakat.

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menyampaikan, penandatanganan nota kesepahaman ini merupakan manifestasi nyata dari komitmen antar-lembaga untuk memperkuat pelayanan hukum dan tata kelola pemerintahan.

"Ini merupakan penandatanganan yang kedua, setelah sebelumnya dilakukan pada bulan Januari. Dan kami rencanakan akan ada lagi penandatanganan di bulan depan," ujarnya, dikutip dari keterangan resmi.

Sementara Triono Junoasmono menyampaikan, Kementerian PU menyambut baik kolaborasi ini dan siap mendukung penuh langkah-langkah strategis yang telah disepakati.

"Kementerian PU sangat mendukung sinergi lintas sektoral ini demi terciptanya pemerintahan yang efisien, transparan, dan akuntabel. Kami yakin kerja sama ini akan memberikan dampak langsung dalam mempercepat pembangunan infrastruktur nasional menuju Indonesia Emas 2045," ucap Yongki, sapaan akrabnya.

Melalui nota kesepahaman ini, Kementerian PU akan memperkuat kolaborasi dengan Kementerian Hukum yang mencakup sejumlah ruang lingkup kerja sama strategis.

Ini mencakup pertukaran data dan informasi, khususnya terkait badan usaha penyedia jasa konstruksi, pelaksanaan pembinaan hukum, serta pembentukan peraturan perundang-undangan secara terkoordinasi dan terpadu.

Kerja sama juga akan dilakukan dalam mendukung peningkatan kompetensi sumber daya manusia, khususnya melalui pendidikan dan pelatihan bagi pejabat fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan serta Analis Hukum.

Selain itu, juga untuk mendukung proses uji materiil di Mahkamah Agung maupun Mahkamah Konstitusi terkait substansi peraturan di bidang pekerjaan umum.

"Kolaborasi ini diharapkan akan mendorong komitmen bersama dalam memperkuat reformasi birokrasi dan pelayanan publik yang lebih baik," lanjutnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden RI Prabowo Subianto menyinggung soal Umar bin Khattab yang tidak segan untuk menghukum aparat yang lalai dalam melindungi rakyatnya.

Menurutnya, Umar bin Khattab ingin membangun pemerintahan yang efisien dan adil.

Hal tersebut disampaikan Prabowo dalam peresmian pembukaan PUIC ke-19 di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (14/5/2025) malam.

"Umar bin Khattab membangun pemerintah yang adil dan efisien. Ia meyakini untuk memeriksa keadaan rakyatnya. Ia tidak rela melihat rakyatnya diperlakukan dengan tidak adil dan ia tidak segan menghukum aparatnya yang lalai dan yang tidak melindungi serta menyayangi rakyatnya," ujar Prabowo.

Prabowo menjelaskan, dalam konteks masa kini, rakyat di negara mana pun menuntut pemerintah yang bersih dan transparan.

Dia menekankan, keteladanan Umar bin Khattab itu menjadi panggilan bagi para pemimpin untuk segera bertindak adil.

"Dalam konteks hari ini, saya yakin bahwa rakyat kita semuanya menuntut pemerintah yang bersih dan transparan. Teladan Umar bin Khattab adalah panggilan untuk bertindak, bukan sekadar berwacana," imbuhnya.

Adapun Konferensi PUIC ke-19 berlangsung sejak 12 hingga 15 Mei 2025.

Namun, pembukaan resmi pertemuan internasional itu dijadwalkan pada Rabu (14/5/2025).

Beberapa isu yang menjadi pembahasan utama dalam forum ini antara lain kondisi Palestina, hak-hak minoritas Muslim dan non-Muslim, dialog antarperadaban, persoalan lingkungan, serta hak asasi manusia dan isu-isu perempuan serta keluarga.

Dalam kesempatan itu, Prabowo juga mengajak negara-negara yang tergabung dalam Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) untuk bersatu mendukung kemerdekaan Palestina.

Prabowo menegaskan Indonesia akan terus berdiri bersama Palestina dan mendukung kemerdekaan negara tersebut, tetapi dukungan itu akan semakin kuat jika diikuti oleh negara-negara Islam.

“Indonesia akan terus berdiri bersama Palestina. Perjuangan ini akan semakin kuat bila kita, dunia Islam, negara-negara Islam yang mewakili seperempat umat manusia bisa bersatu,” ujar Prabowo.

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjebloskan eks Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat.

SYL divonis 12 tahun penjara dalam kasus dugaan pemerasan di lingkungan Kementerian Pertanian (Kementan).

"Pada tanggal 25 Maret lalu, KPK melakukan eksekusi pidana badan terhadap terpidana SYL di Sukamiskin, di mana terpidana dijatuhi hukuman 12 tahun penjara, denda Rp500 juta, uang pengganti sebesar Rp44 miliar dan Rp30 ribu Dollar Amerika Serikat (AS)," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (14/5/2025).

Budi mengatakan, saat ini KPK masih menerima beberapa pembayaran sebagian dari denda ataupun uang pengganti pada perkara tersebut.

"Adapun beberapa barang lainnya yang belum dilakukan perampasan atau belum bisa dilakukan perampasan oleh KPK karena masih dibutuhkan dalam proses penanganan perkara lainnya, yaitu TPPU," ujar dia.

Sebelumnya, Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta memperberat hukuman SYL dari 10 tahun menjadi 12 tahun penjara dalam kasus dugaan pemerasan di lingkungan Kementan.

Putusan ini mengubah hukuman pidana badan dan pidana uang pengganti yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat nomor 20/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt.Pst tertanggal 11 Juli 2024.

“Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Syahrul Yasin Limpo oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 tahun,” kata Ketua Majelis Hakim Artha Theresia dalam sidang di Pengadilan Tinggi Jakarta, Selasa (10/9/2024).

Selain pidana badan, Majelis Hakim Tinggi juga menjatuhkan pidana denda sebesar Rp500 juta subsider 4 bulan kurungan kepada SYL.

Tidak hanya itu, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi juga mengubah hukuman tambahan berupa pembayaran uang pengganti menjadi Rp44.269.777.204 ditambah 30.000 dollar AS.

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjebloskan eks Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat.

SYL divonis 12 tahun penjara dalam kasus dugaan pemerasan di lingkungan Kementerian Pertanian (Kementan).

"Pada tanggal 25 Maret lalu, KPK melakukan eksekusi pidana badan terhadap terpidana SYL di Sukamiskin, di mana terpidana dijatuhi hukuman 12 tahun penjara, denda Rp500 juta, uang pengganti sebesar Rp44 miliar dan Rp30 ribu Dollar Amerika Serikat (AS)," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (14/5/2025).

Budi mengatakan, saat ini KPK masih menerima beberapa pembayaran sebagian dari denda ataupun uang pengganti pada perkara tersebut.

"Adapun beberapa barang lainnya yang belum dilakukan perampasan atau belum bisa dilakukan perampasan oleh KPK karena masih dibutuhkan dalam proses penanganan perkara lainnya, yaitu TPPU," ujar dia.

Sebelumnya, Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta memperberat hukuman SYL dari 10 tahun menjadi 12 tahun penjara dalam kasus dugaan pemerasan di lingkungan Kementan.

Putusan ini mengubah hukuman pidana badan dan pidana uang pengganti yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat nomor 20/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt.Pst tertanggal 11 Juli 2024.

“Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Syahrul Yasin Limpo oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 tahun,” kata Ketua Majelis Hakim Artha Theresia dalam sidang di Pengadilan Tinggi Jakarta, Selasa (10/9/2024).

Selain pidana badan, Majelis Hakim Tinggi juga menjatuhkan pidana denda sebesar Rp500 juta subsider 4 bulan kurungan kepada SYL.

Tidak hanya itu, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi juga mengubah hukuman tambahan berupa pembayaran uang pengganti menjadi Rp44.269.777.204 ditambah 30.000 dollar AS.