DENPASAR, KOMPAS.com - Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bali telah menerbitkan surat perintah penghentian perkara (SP3) kasus pungutan liar (pungli) pelayanan fast track di Terminal Internasional Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Bali.

Dalam kasus pungli tersebut, pejabat Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai, berinisial HS, ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Kejati Bali pada November 2023 lalu.

Kepala Kejaksaan Tinggi Bali (Kajati) Bali, Ketut Sumedana, mengatakan, SP3 diterbitkan pada pertengahan Maret 2025 dan telah diterima oleh HS.

"(Kasus pungli layanan fast track) belum layak untuk dibawa ke pengadilan. Daripada menggantung, lebih baik kita tutup (SP3) biar enggak ada beban," kata dia saat ditemui di Kantor Kejati Bali pada Senin (24/3/2025).

Ia mengatakan, penyidik hanya menemukan barang bukti berupa uang tunai Rp 250.000 selama proses penyelidikan.

Selain itu, petugas Kejati Bali juga tidak menemukan barang bukti di dalam brankas yang diduga sebagai tempat menyimpan uang hasil keuntungan dari praktik pungli layanan fast track tersebut.

Sedangkan, uang Rp 100 juta yang sempat disita petugas Kejati Bali ternyata berasal dari rekening pribadi HS.

"Tidak cukup bukti, tidak layak dilakukan persidangan karena cuma Rp 250.000. Kita berharap ada uang banyak di brankas itu, tapi saya enggak tahu. Ternyata enggak ada setelah dibuka, mungkin telah dipindahkan, kita enggak tahu," kata dia.

Sebelumnya, Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bali menangkap lima orang petugas imigrasi Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali pada Selasa, 14 November 2023.

Mereka ditangkap karena diduga melakukan pungutan liar (pungli) dengan memanfaatkan jalur fast track di terminal internasional bandara.

Adapun fast track merupakan layanan prioritas untuk mempermudah pemeriksaan keimigrasian masuk atau keluar wilayah Indonesia.

Layanan itu sejatinya diperuntukkan bagi kelompok prioritas seperti orang lanjut usia, ibu hamil, ibu dengan bayi, dan Pekerja Migran Indonesia (PMI).

Saat itu, petugas Kejati Bali juga menyita uang Rp 100 juta, yang diduga merupakan keuntungan tidak sah yang diperoleh dari praktik pungli fast track tersebut.

Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Bali, Deddy Koerniawan, mengatakan nominal pungutan untuk layanan pemeriksaan cepat keimigrasian tersebut mencapai Rp 100 juta hingga Rp 200 juta per bulan.

"Berdasarkan hasil pengecekan langsung, diperoleh fakta terjadinya praktik (pungli) dengan nominal pungutan mencapai Rp 100 - Rp 200 juta per bulan," kata Deddy dalam keterangan persnya, Rabu (15/11/2023).

Setelah mengumpulkan alat bukti dan pemeriksaan saksi, penyidik Kejati Bali lalu menetapkan tersangka terhadap pejabat Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai, berinisial HS.

"Saudara HS sebagai Kepala Seksi Pemeriksaan I Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai ditetapkan sebagai tersangka atas perannya dalam tindak pidana sebagai pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji," kata Asisten Tindak Pidana Khusus Kejati Bali, Dedy Kurniawan, di Denpasar Bali, Kamis (16/11/2023).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menyayangkan serangan kelompok kriminal bersenjata (KKB) terhadap guru dan tenaga kesehatan di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan, Jumat (21/3/2025).

Pigai meminta pemerintah untuk memastikan upaya perlindungan terhadap masyarakat sipil supaya kejadian serupa tidak terjadi lagi.

"Kami sangat menyayangkan kejadian ini dan turut berbelasungkawa dengan keluarga korban atas kejadian di Yahukimo ini,” kata Pigai dalam keterangan pers, Senin (24/3/2025).

“Masyarakat sipil, bagaimanapun, harus dilindungi, utamanya di daerah-daerah rawan, seperti Yahukimo," ujar dia melanjutkan.

Ia menyebutkan, Kementerian HAM telah berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dan otoritas daerah di Papua Pegunungan setelah serangan tersebut.

Pigai mengakua sudah berkomunikasi langsung dengan Gubernur NTT Melki Laka Lena untuk memastikan penanganan yang maksimal terhadap para korban pasca kejadian tersebut.

"Saya sudah berkomunikasi langsung dengan Gubernur NTT serta otoritas di daerah Papua Pegunungan untuk memastikan penanganan para korban pasca kejadian ini dengan baik, termasuk yang korban luka agar tertangani dengan maksimal," kata Pigai.

Diketahui, sebanyak tujuh orang guru dan tenaga kesehatan diserang KKB di Distrik Anggruk, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan, pada Jumat lalu.

Akibat serangan tersebut, satu orang dilaporkan meninggal dunia, sementara enam lainnya mengalami luka-luka.

Berdasarkan informasi yang dihimpun Kompas.com, aksi penyerangan ini diduga dilakukan dengan cara membakar sekolah dasar dan rumah guru.

KKB diduga membawa senjata api (senpi) dan melakukan penyerangan serta membakar sekolah maupun rumah guru.

Dari tujuh orang yang diserang, enam di antaranya berasal dari NTT dan satu orang dari Sorong, Papua Barat Daya.

Para korban terdiri dari enam guru dan satu tenaga kesehatan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menyayangkan serangan kelompok kriminal bersenjata (KKB) terhadap guru dan tenaga kesehatan di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan, Jumat (21/3/2025).

Pigai meminta pemerintah untuk memastikan upaya perlindungan terhadap masyarakat sipil supaya kejadian serupa tidak terjadi lagi.

"Kami sangat menyayangkan kejadian ini dan turut berbelasungkawa dengan keluarga korban atas kejadian di Yahukimo ini,” kata Pigai dalam keterangan pers, Senin (24/3/2025).

“Masyarakat sipil, bagaimanapun, harus dilindungi, utamanya di daerah-daerah rawan, seperti Yahukimo," ujar dia melanjutkan.

Ia menyebutkan, Kementerian HAM telah berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dan otoritas daerah di Papua Pegunungan setelah serangan tersebut.

Pigai mengakua sudah berkomunikasi langsung dengan Gubernur NTT Melki Laka Lena untuk memastikan penanganan yang maksimal terhadap para korban pasca kejadian tersebut.

"Saya sudah berkomunikasi langsung dengan Gubernur NTT serta otoritas di daerah Papua Pegunungan untuk memastikan penanganan para korban pasca kejadian ini dengan baik, termasuk yang korban luka agar tertangani dengan maksimal," kata Pigai.

Diketahui, sebanyak tujuh orang guru dan tenaga kesehatan diserang KKB di Distrik Anggruk, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan, pada Jumat lalu.

Akibat serangan tersebut, satu orang dilaporkan meninggal dunia, sementara enam lainnya mengalami luka-luka.

Berdasarkan informasi yang dihimpun Kompas.com, aksi penyerangan ini diduga dilakukan dengan cara membakar sekolah dasar dan rumah guru.

KKB diduga membawa senjata api (senpi) dan melakukan penyerangan serta membakar sekolah maupun rumah guru.

Dari tujuh orang yang diserang, enam di antaranya berasal dari NTT dan satu orang dari Sorong, Papua Barat Daya.

Para korban terdiri dari enam guru dan satu tenaga kesehatan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) Julius Ibrani menyebut, ada puluhan ribu dugaan pelanggaran yang dilakukan aparat penegak hukum dalam 10 tahun terakhir.

Julius mencatat, ada lebih dari 20.000 aduan pelanggaran terkait polisi, 5.800 aduan terkait jaksa, dan 26.000 aduan terkait hakim.

"Dalam 10 tahun terakhir ada sekitar 20.000 lebih ya aduan pelanggaran oleh polisi yang dicatat Komisi Kepolisian Nasional," kata Julius dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) terkait Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) di Komisi III DPR RI, Jakarta, Senin (24/3/2025).

"Lalu, ada 5.800 lebih yang dicatat oleh Komisi Kejaksaan atas pelanggaran jaksa. Bahkan, 26.000 aduan pelanggaran hakim yang masuk ke Komisi Yudisial, angka ini sangat luar biasa," ujarnya lagi.

Menurut Julius, cakupan aduan dugaan pelanggarannya mulai dari etika dan perilaku, sampai kejahatan.

"Kejahatan pungli (pungutan liar), pemerasan, penyiksaan, dugana korupsi, rekayasa perkara dan lain-lain," katanya.

Oleh karena itu, Julius menilai bahwa belum ada perbaikan sistem penguatan kapasitas struktur dan aparat pada penegak hukum di Indonesia.

"Di sini mau menggambarkan bahwa kita belum bergerak dalam konteks perbaikan sistem dan juga kebijakan termasuk penguatan kapasitas struktur dan aparat," ujarnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Universitas Gadjah Mada (UGM) menerima 2.783 mahasiswa baru melalui jalur SNBP.

Sekretaris Direktorat Pendidikan dan Pengajaran (DPP), Sigit Priyanta, mengatakan jalur SNBP di UGM menampung 30 persen dari total kuota mahasiswa baru. Sisanya para calon pendaftar bisa mengikuti jalur seleksi lainnya melalui SNBT, IUP (International Undergraduate Program), dan seleksi Mandiri.

Soal indikator penentuan kelolosan di SNBP, kata Sigit, berdasarkan nilai prestasi akademik yang ditunjukkan dalam rapor, juga prestasi-prestasi lain yang diakui.

“Untuk UGM, kita mengakui minimal tingkat provinsi, diselenggarakan oleh penyelenggara kegiatan lomba yang diakui oleh Puspresnas (Pusat Prestasi Nasional), terus di UGM misalnya lomba-lomba UGM, di perguruan-perguruan tinggi baik dalam negeri maupun luar negeri yang secara kualitas bisa dipertanggung jawabkan,” jelas Sigit seperti dilansir dari laman UGM.

Sigit menjelaskan perihal mekanisme evaluasi yang dilakukan oleh UGM, menggunakan dasar dari Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek ) Nomor 48 Tahun 2022 dan Nomor 62 Tahun 2023.

Sigit menjelaskan, SNBP mengambil 50 persen dari nilai rerata rapor semester 1 sampai dengan 5, yang kemudian sisanya diambil dari nilai rerata rapor untuk 2 mata pelajaran pendukung semester 1 hingga semester 5.

“Dua mata pelajaran pendukung tersebut, dapat berbeda-beda untuk setiap prodi disesuaikan dengan lampiran yang disertakan dalam Peraturan Menteri tersebut. Sebagai contoh, untuk Teknik Mesin mengambil 2 mata pelajaran, yaitu Matematika dan Fisika. Kemudian ditambahkan dengan nilai prestasi yang dimiliki,” kata Sigit.

Pada SNBP 2025 di UGM, ada program studi dengan pendaftar terbanyak adalah kedokteran. Sementara itu, program studi yang paling banyak menerima mahasiswa adalah hukum

Berikut daftar lengkap 10 program studi dengan pendaftar terbanyak dan 10 program studi yang paling banyak menerima mahasiswa.

10 Program Studi dengan Pendaftar Terbanyak di SNBP 2025

1. Kedokteran
2. Hukum
3. Psikologi
4. Farmasai
5. Akuntansi
6. Manajemen
7. Ilmu Keperawatan
8. Ilmu Komputer
9. Gizi
10. Teknik Industri

10 Program Studi yang Paling Banyak Terima Mahasiswa SNBP 2025

1. Hukum, 96 orang
2. Ilmu Peternakan, 90 orang
3. Industri Peternakan, 90 orang
4. Kehutanan, 90 orang
5. Biologi, 72 orang
6. Psikologi, 68 orang
7. Kedokteran Hewan, 60 orang
8. Kedokteran, 53 orang
9. Teknik Mesin, 51 orang
10. Kedokteran Gigi, 57 orang

SRAGEN, KOMPAS.com – Produk mainan hewan hasil kerajinan tangan warga binaan pemasyarakatan (WBP) di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Sragen, Jawa Tengah, sukses diekspor ke Amerika Serikat.

Ekspor perdana ini mencatat angka 64.700 pieces atau setara dengan nilai 50.000 dollar Amerika Serikat (sekitar Rp800 juta). Ini menjadi ekspor perdana dari Lapas se-Jawa Tengah.

Pelepasan ekspor dilakukan secara seremonial di Lapas Kelas IIA Sragen pada Minggu (23/3/2025) sore.

Hadir dalam acara tersebut Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS) Jawa Tengah Kunrat Kasmiri, Bupati Sragen Sigit Pamungkas, serta tiga perwakilan dari PT Chewy Louis Group selaku importir, yakni Alexander Dziedusz, Louis Paul Francis, dan Tracey Mayr.

"Dimulai dari pemberian pelatihan terhadap 20 orang WBP membuat mainan hewan dari tali kelapa yang dipadukan dengan kayu kopi. Kemudian ditularkan kepada sekitar 100 WBP lainnya, jadilah apa yang menjadi impian untuk mengekspor aneka mainan coco rope," papar Kepala Lapas IIA Sragen, Mohamad Maolana.

Ia menjelaskan bahwa kerja sama antara Lapas Sragen dan PT Chewy Louis Group akan berlangsung selama satu tahun. Dalam satu bulan, sekitar 3 ton sabut kelapa akan digunakan untuk memproduksi 64.700 mainan hewan berbentuk berbagai macam karakter untuk diekspor ke Amerika.

"Ini ke Amerika, satu kontainer 64.700 pieces. Ekspor perdana ini juga akan kami jadikan momentum untuk kami bekerjasama dengan UPT di seluruh Jawa Tengah (Jateng), tidak hanya di Sragen," ujar Kunrat Kasmiri.

Meski begitu, Kunrat mengungkapkan bahwa jumlah yang diekspor saat ini masih jauh dari kebutuhan pihak importir yang menginginkan pengiriman sebanyak 4 kontainer per bulan.

"Untuk itu kami upayakan memaksimalkan UPT di seluruh Jateng. Dan mereka kami minta survey dulu mana yang layak mana yang tidak. Agar 4 kontainer bisa terpenuhi," jelasnya.

Lebih lanjut, Kunrat menyebut ekspor ini akan dijadikan momentum untuk mendorong lapas-lapas lain di Jawa Tengah mengikuti jejak serupa. Beberapa lapas seperti Wonosobo dan Boyolali sudah mulai menjalin kerja sama dengan pihak ketiga dalam upaya serupa.

"Karena memang, mereka yang dari Inggris, Amerika dan Australia masih berharap dengan warga binaan yang masih bisa dipekerjakan untuk bisa memenuhi kebutuhan ekspor. Jadi nanti warga binaan yang ada di luar Sragen, akan kami coba kerjasamakan dengan mereka," ujarnya.

Kunrat juga berharap, kerja sama ini tidak hanya memberikan kegiatan positif kepada narapidana, tetapi juga memberi mereka penghasilan dan keterampilan yang berguna setelah masa tahanan berakhir.

"Selain memberikan pembinaan, mereka juga mendapatkan premi dari situ sehingga mereka nanti setelah menyelesaikan pidananya minimal mereka punya keterampilan, punya modal untuk bekerja," tegasnya.

Sementara itu, Bupati Sragen Sigit Pamungkas memberikan apresiasi atas inisiatif Lapas Sragen yang mampu mengangkat karya warga binaan hingga ke pasar internasional.

"Ini terobos bagus yang dibuat oleh Lapas Sragen, tidak hanya memberdayakan warga binaan yang berorientasi kepada masyarakat tetapi pada orientasi ekspor," ujarnya.

"Ini adalah ekspor pertama yang dilakukan di seluruh Jateng, dan kami sangat mendukung. Kalau dari kebutuhan lapas ini belum bisa memenuhi kebutuhan yang diharapkan, masih dibutuhkan lapas yang lain," tutup Sigit.

JAKARTA, KOMPAS.com - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) meminta aparat penegak hukum segera menyelidiki teror yang menimpa kantor redaksi Tempo.

Teror berupa pengiriman paket berisi kepala babi pada Kamis (20/3/2025) dan bangkai tikus pada Sabtu (22/3/2025) itu dinilai sebagai ancaman serius terhadap kebebasan pers di Indonesia.

“Saya berharap aparat penegak hukum dapat melakukan penyelidikan atas teror tersebut, agar supaya aksi-aksi sejenis tidak terulang kembali. Langkah tersebut juga bagian dari komitmen negara dalam menjamin keamanan para pembela HAM,” ujar Wakil Ketua LPSK Sri Suparyati dalam keterangannya, Minggu (23/3/2025).

Sri menegaskan, kasus ini tidak hanya menargetkan jurnalis Tempo, tetapi juga mengancam kelompok pembela hak asasi manusia (HAM) secara umum.

Ia meminta negara menjamin perlindungan bagi jurnalis dari segala bentuk intimidasi.

“Perlindungan terhadap jurnalis dan para pembela HAM merupakan tanggung jawab bersama demi terwujudnya kebebasan pers yang sehat dan demokrasi yang kuat di Indonesia,” kata dia.

LPSK mencatat sejumlah kasus kekerasan terhadap jurnalis dalam beberapa tahun terakhir.

Mulai dari pemukulan jurnalis Tempo di Surabaya; pembunuhan wartawan di Karo, Sumatera Utara; hingga pelemparan bom molotov ke kantor redaksi Jubi di Papua.

Teror terbaru terhadap Tempo disebut memperkuat urgensi perlindungan bagi jurnalis.

“Jurnalis sebagai salah satu garda terdepan dalam mengungkap kebenaran dan menyuarakan aspirasi publik, rentan terhadap kekerasan yang mengancam keselamatan. Teror terhadap jurnalis juga ancaman terhadap kebebasan pers dan demokrasi di Indonesia,” ujar Sri.

LPSK menyatakan siap memberikan perlindungan kepada jurnalis yang menghadapi ancaman. Dalam kondisi tertentu, perlindungan bisa diberikan segera setelah permohonan diajukan.

“Terdapat mekanisme respons cepat pembela HAM yang telah dirancang bersama Komnas HAM dan Komnas Perempuan, dengan dilakukan langkah-langkah preventif yang mencakup pengamanan fisik, pemenuhan hak prosedural, hingga relokasi guna menjamin keselamatan jurnalis,” katanya.

Selain itu, Sri mendorong sinergi antara LPSK dan Dewan Pers dalam memetakan serta mengidentifikasi potensi ancaman terhadap jurnalis.

Hal ini penting agar tindakan intimidasi dapat segera direspons dengan strategi perlindungan yang tepat dan terukur.

“Kerja sama ini penting untuk merancang strategi perlindungan yang komprehensif, sehingga setiap tindakan intimidasi atau serangan dapat segera direspons dengan langkah-langkah yang tepat dan terukur,” ungkap Sri.

Sebelumnya, kantor Tempo mendapatkan kirim paket berisikan kepala babi, Kamis (20/3/2025) sore.

Wakil Pemimpin Redaksi Tempo Bagja Hidayat menjelaskan, kepala babi itu diterima oleh wartawan Tempo Francisca Christy alias Cica dengan terbungkus kardus, styrofoam, hingga plastik.

“Diterimanya kemarin (Rabu) jam 16.15 WIB, dibukanya jam 16.00 WIB hari ini. Jadi kardus, di dalamnya itu ada styrofoam di dalamnya dibungkus plastik lagi kepalanya (babi)," kata Bagja saat dihubungi, Kamis (20/3/2025).

Bagja mengatakan, paket itu diterima oleh sekuriti kantor dengan nama Cica sebagai penerima, tertulis di kardus itu. Ketika menerima paket tersebut, Cica segera membawa paket itu ke lantai atas kantor untuk dibuka.

Namun, karena berbau busuk, paket itu segera dibawa turun kembali oleh rekan kantornya.

Ketika dibuka, Bagja mengatakan, tidak ada surat ancaman yang ditujukan kepada Cica. Hanya saja, kondisi kedua telinga babi itu tampak terpotong.

“Enggak ada sih (kalimat ancaman). Jadi telinganya terpotong, tulisan sih nama Cica aja," kata dia.

Lalu, pada Sabtu (22/3/2025) pagi, kantor redaksi Tempo kembali menerima paket berisi enam bangkai tikus dengan kepala terpisah.

Paket berbentuk kardus itu dibungkus kertas kado bermotif bunga mawar merah dan ditemukan dalam kondisi sedikit penyok.

Petugas kebersihan yang menemukan paket tersebut langsung melapor kepada petugas keamanan.

Berdasarkan pemeriksaan sementara dari manajemen gedung, paket bangkai tikus itu dilempar oleh orang tak dikenal pada pukul 02.11 WIB dari luar pagar kompleks kantor Tempo.

Petugas keamanan menduga bahwa kotak tersebut sempat mengenai sebuah mobil yang terparkir sebelum jatuh ke aspal. Akibatnya, mobil tersebut mengalami baret.

SAMARINDA, KOMPAS.com – Polresta Samarinda menggagalkan peredaran 5,1 kilogram sabu yang dikendalikan dari dalam Lapas Kelas IIB Nunukan, Kalimantan Utara.

Narkotika tersebut merupakan bagian dari jaringan lintas perbatasan yang menyuplai sabu melalui Tawau, Malaysia.

Kapolda Kalimantan Timur Brigjen Pol Endar Priantoro menyampaikan, tiga orang tersangka berhasil diamankan dalam pengungkapan ini, sementara satu pelaku lainnya masih dalam pengejaran.

Penangkapan berawal dari tertangkapnya BR (56), warga Bontang Utara, di Jalan Trikora, Simpang Pasir, Samarinda, pada Senin (10/3/2025) malam.

Dari tangan BR, polisi menyita dua bungkus sabu seberat 2,042 kilogram yang dikemas dalam bungkus teh Cina merek Guanyiwang.

Pengembangan dari interogasi BR mengarah ke NU (27), yang ditangkap di rumah kontrakannya di kawasan yang sama.

Dari lokasi itu, polisi menyita tujuh bungkus sabu dengan berat total 3,059 kilogram.

"Dari total keseluruhan barang bukti, sabu seberat 5,1 kilogram ini dikendalikan oleh napi berinisial HD (20) dari dalam Lapas Nunukan," ujar Brigjen Endar dalam konferensi pers, Jumat (21/3/2025).

HD diketahui baru menjalani empat tahun dari vonis 12 tahun penjara dan mengatur distribusi sabu melalui komunikasi dengan RY, bandar narkoba yang saat ini masih buron.

Kapolresta Samarinda Kombes Pol Hendri Umar menjelaskan bahwa BR dan HD pernah menjalani hukuman bersama di Lapas Nunukan pada 2019.

Setelah bebas bersyarat, BR tetap melanjutkan perannya dalam jaringan tersebut sebagai kurir.

"RIA sebagai pemilik barang, HD mengendalikan dari dalam lapas, NU menyimpan sabu, sementara BR bertugas sebagai kurir. Mereka ini jaringan lama," jelas Hendri.

Endar menambahkan, jaringan ini memanfaatkan jalur ilegal dari Tawau ke Nunukan sebagai pintu masuk narkotika ke Kalimantan Timur.

Atas perbuatannya, ketiga tersangka dijerat dengan Pasal 114 Ayat (2) subsider Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Mereka terancam hukuman mati atau penjara seumur hidup.

Brigjen Endar mengapresiasi keberhasilan timnya dalam pengungkapan kasus ini.

"Jika barang ini beredar, setidaknya 35 ribu generasi muda bisa terpapar. Ini keberhasilan luar biasa, dan kami akan terus menindak tegas peredaran narkoba di wilayah Kaltim," tegasnya.

Polisi juga mengimbau masyarakat untuk terus waspada dan segera melaporkan aktivitas mencurigakan terkait narkotika ke pihak berwajib.

JAKARTA, KOMPAS.com – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mendorong pengusutan tuntas kasus penembakan tiga polisi di Kabupaten Way Kanan, Lampung, pada Senin, 17 Maret 2025.

Koordinator Subkomisi Penegakan HAM Uli Parulian Sihombing menyatakan, Komnas HAM akan terus memantau perkembangan kasus ini dan menekankan pentingnya proses hukum yang adil serta transparan.

“Komnas HAM menyampaikan duka mendalam atas meninggalnya tiga anggota kepolisian dalam insiden ini. Kami menekankan agar kasus ini diusut tuntas dengan pendekatan hukum yang transparan dan adil,” ujar Uli dalam keterangan tertulis, Sabtu (22/3/2025).

Ketiga korban adalah Kapolsek Negara Batin Inspektur Satu (Iptu) Lusiyanto, Bintara Polsek Negara Batin Brigadir Kepala (Bripka) Petrus Apriyanto, serta Bintara Satreskrim Polres Way Kanan Brigadir Dua (Bripda) M. Ghalib Surya Ganta.

Komnas HAM juga menyoroti adanya dugaan perjudian sabung ayam yang diduga terkait dengan insiden tersebut.

Oleh karena itu, lembaga ini mendorong penegakan hukum tidak hanya dalam aspek pidana tetapi juga secara etik terhadap semua pihak yang terlibat.

Selain itu, Komnas HAM mengapresiasi investigasi gabungan yang dilakukan oleh Kodam II Sriwijaya dan Polda Lampung guna mengungkap fakta-fakta di balik peristiwa ini.

Dia memastikan, Komnas HAM berkomitmen untuk terus mengawal jalannya proses hukum serta memastikan adanya perlindungan HAM dalam setiap tahap penyelidikan dan penegakan hukum terkait peristiwa tersebut.

“Langkah investigasi gabungan ini perlu dilakukan secara objektif agar publik mendapatkan kejelasan dan keadilan dalam kasus ini,” tegasnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas mengaku, tidak mempermasalahkan jika revisi Undang-Undang (UU) TNI yang baru disahkan DPR RI diuji dengan mekanisme judicial review di Mahkamah Konstitusi (MK)

"Kemudian biarkan dia akan diuji. Apakah benar bahwa kekhawatiran itu memang sesuatu yang mendasar untuk dilakukan," kata Supratman di Kompleks Istana, Jakarta, Jumat (21/3/2025).

Menurut Supratman, Indonesia sudah memiliki struktur tata negara yang baku.

Oleh karena itu, dia tidak keberatan jika memang ada yang mau memprotes UU TNI lewat jalur hukum.

"DPR bersama pemerintah sebagai lembaga pembentuk undang-undang tapi juga ada lembaga lain yang boleh melakukan uji materi," ujarnya.

Selain itu, dia menilai bahwa penolakan termasuk soal UU TNI adalah hal yang lumrah dalam negara yang menganut sistem demokrasi.

Supratman selaku Menkum juga sudah melakukan komunikasi dengan mahasiswa yang menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung DPR pada dua hari lalu.

"Mobil saya dicegat juga, saya akhirnya datang lagi. Intinya, kita tidak mungkin kita bisa sepakat dalam semua hal. Itu bagian dari takdir kita untuk berdemokrasi," katanya.

Lebih lanjut, dia meminta publik memberikan kesempatan bagi pemerintah untuk menjalankan UU TNI jika sudah resmi diundangkan

"Karena itu, berikan kesempatan kepada pemerintah untuk melaksanakan undang-undang TNI yang baru disahkan kemarin," ujar Supratman.

Diketahui, ada aksi unjuk rasa menolak pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) TNI digelar di depan Gedung DPR RI pada Kamis, 19 Maret 2025.

Aksi digelar bersaman dengan Rapat Paripurna DPR RI yang salah satu agendanya mengesahkan RUU TNI.

Aksi itu diikuti mahasiswa dari berbagai kampus dan Koalisi Masyarakat Sipil yang menolak RUU TNI.

Terpisah, tujuh mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI) melayangkan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait revisi UU TNI yang baru saja disahkan DPR RI pada Kamis kemarin.

Kuasa hukum para pemohon yang juga mahasiswa Fakultas Hukum UI, Abu Rizal Biladina, mengatakan bahwa gugatan mereka dilayangkan karena dinilai ada kecacatan prosedural dalam revisi UU TNI.

"Alasan kami menguji itu karena kami melihat ada kecacatan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan a quo. Jadi, sehingga ya kami menyatakan bahwasanya Undang-Undang tersebut inkonstitusional secara formal," kata Rizal saat ditemui di Gedung MK, Jakarta Pusat, Jumat (21/3/2025).

Ada lima pokok permohonan atau petitum yang dilayangkan para pemohon. Pertama, meminta MK mengabulkan seluruh permohonan.

Kedua, menyatakan UU TNI yang baru disahkan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

"Lalu yang ketiga, itu tentunya kami meminta bahwasanya Undang-Undang tersebut tidak memenuhi ketentuan pembentukan Undang-Undang berdasarkan UUD 1945," ujarnya.

Keempat, mereka meminta agar MK menghapus norma baru dalam UU TNI yang baru disahkan dan mengembalikan norma lama sebelum terjadinya revisi.

"Kelima, seperti biasa memerintahkan keputusan dimuat ke dalam berita negara," kata Rizal.

Namun, naskah dari revisi UU TNI diketahui belum diundangkan hingga Jumat, 21 Maret 2025.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas mengaku, tidak mempermasalahkan jika revisi Undang-Undang (UU) TNI yang baru disahkan DPR RI diuji dengan mekanisme judicial review di Mahkamah Konstitusi (MK)

"Kemudian biarkan dia akan diuji. Apakah benar bahwa kekhawatiran itu memang sesuatu yang mendasar untuk dilakukan," kata Supratman di Kompleks Istana, Jakarta, Jumat (21/3/2025).

Menurut Supratman, Indonesia sudah memiliki struktur tata negara yang baku.

Oleh karena itu, dia tidak keberatan jika memang ada yang mau memprotes UU TNI lewat jalur hukum.

"DPR bersama pemerintah sebagai lembaga pembentuk undang-undang tapi juga ada lembaga lain yang boleh melakukan uji materi," ujarnya.

Selain itu, dia menilai bahwa penolakan termasuk soal UU TNI adalah hal yang lumrah dalam negara yang menganut sistem demokrasi.

Supratman selaku Menkum juga sudah melakukan komunikasi dengan mahasiswa yang menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung DPR pada dua hari lalu.

"Mobil saya dicegat juga, saya akhirnya datang lagi. Intinya, kita tidak mungkin kita bisa sepakat dalam semua hal. Itu bagian dari takdir kita untuk berdemokrasi," katanya.

Lebih lanjut, dia meminta publik memberikan kesempatan bagi pemerintah untuk menjalankan UU TNI jika sudah resmi diundangkan

"Karena itu, berikan kesempatan kepada pemerintah untuk melaksanakan undang-undang TNI yang baru disahkan kemarin," ujar Supratman.

Diketahui, ada aksi unjuk rasa menolak pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) TNI digelar di depan Gedung DPR RI pada Kamis, 19 Maret 2025.

Aksi digelar bersaman dengan Rapat Paripurna DPR RI yang salah satu agendanya mengesahkan RUU TNI.

Aksi itu diikuti mahasiswa dari berbagai kampus dan Koalisi Masyarakat Sipil yang menolak RUU TNI.

Terpisah, tujuh mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI) melayangkan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait revisi UU TNI yang baru saja disahkan DPR RI pada Kamis kemarin.

Kuasa hukum para pemohon yang juga mahasiswa Fakultas Hukum UI, Abu Rizal Biladina, mengatakan bahwa gugatan mereka dilayangkan karena dinilai ada kecacatan prosedural dalam revisi UU TNI.

"Alasan kami menguji itu karena kami melihat ada kecacatan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan a quo. Jadi, sehingga ya kami menyatakan bahwasanya Undang-Undang tersebut inkonstitusional secara formal," kata Rizal saat ditemui di Gedung MK, Jakarta Pusat, Jumat (21/3/2025).

Ada lima pokok permohonan atau petitum yang dilayangkan para pemohon. Pertama, meminta MK mengabulkan seluruh permohonan.

Kedua, menyatakan UU TNI yang baru disahkan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

"Lalu yang ketiga, itu tentunya kami meminta bahwasanya Undang-Undang tersebut tidak memenuhi ketentuan pembentukan Undang-Undang berdasarkan UUD 1945," ujarnya.

Keempat, mereka meminta agar MK menghapus norma baru dalam UU TNI yang baru disahkan dan mengembalikan norma lama sebelum terjadinya revisi.

"Kelima, seperti biasa memerintahkan keputusan dimuat ke dalam berita negara," kata Rizal.

Namun, naskah dari revisi UU TNI diketahui belum diundangkan hingga Jumat, 21 Maret 2025.

NUNUKAN, KOMPAS.com – Keterlibatan anjing pelacak K-9 dalam razia narkoba di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Nunukan, Kalimantan Utara, membawa cerita tersendiri.

Kalapas Nunukan, Puang Dirham, menjelaskan bahwa razia kali ini dilakukan secara menyeluruh di semua blok hunian para tahanan dengan bantuan anjing pelacak (K-9) milik Bea Cukai Nunukan.

“Kami melibatkan anjing pelacak K-9, untuk membantu jalannya razia dalam mengantisipasi adanya barang terlarang seperti Narkotika,” ujarnya saat dikonfirmasi, Jumat (21/3/2025).

Proses razia dimulai dengan meminta para WBP untuk keluar dari kamar hunian dan berbaris menghadap dinding.

Anjing pelacak pun dikerahkan untuk mengendus setiap sudut kamar tahanan.

Hasil dari razia ini, petugas tidak menemukan adanya narkoba, namun mereka menjumpai barang-barang yang berpotensi mengganggu keamanan seperti korek api gas, sendok, dan gunting.

“Razia menyeluruh kamar hunian WBP merupakan bagian dari program Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) yang terus dijalankan secara berkelanjutan,” tegas Puang Dirham.

Ia menambahkan, harapan besar tertuang untuk 1.314 penghuni Lapas Nunukan agar dapat menjalani masa pembinaan dengan lebih baik dan mempersiapkan diri untuk kembali ke masyarakat tanpa terlibat dalam kegiatan yang melanggar hukum.

"Kami berkomitmen untuk menciptakan lingkungan yang aman, tertib, dan bebas dari peredaran narkoba. Razia ini terus dilakukan sebagai langkah deteksi dini," kata Puang Dirham menutup penjelasannya.