KOMPAS.com - Kasus pembunuhan tragis yang menimpa Juwita (23), seorang jurnalis muda di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, penyelidikannya masih berlangsung dan memunculkan sejumlah fakta baru yang mengejutkan.

Salah satu yang menjadi sorotan utama adalah dugaan bahwa pembunuhan ini tidak dilakukan oleh satu pelaku saja.

Tim kuasa hukum keluarga korban, yang dipimpin oleh M Pazri, menyampaikan keyakinannya bahwa tindakan pembunuhan terhadap Juwita terlalu kompleks untuk dilakukan oleh satu orang.

"Kami menduga aksi pembunuhan ini tidak hanya dilakukan oleh pelaku tunggal," kata Pazri, Kamis (3/4/2025).

Dugaan ini didasarkan pada sejumlah bukti di lapangan yang menunjukkan adanya kemungkinan keterlibatan pihak lain.

Pazri juga meminta agar proses penyidikan dikembangkan lebih lanjut, termasuk dengan pemeriksaan menyeluruh terhadap rekaman CCTV di sepanjang rute lokasi penemuan korban.

"Proses penyidikan harus dilakukan secara menyeluruh, termasuk pemeriksaan DNA, karena diduga terjadi tindak kekerasan seksual di sana," tegasnya.

Apa Bukti yang Telah Diamankan?

Pihak penyidik telah mengamankan 14 alat bukti yang berpotensi menguatkan proses penyelidikan.

Di antaranya adalah dua kendaraan bermotor yang diduga digunakan oleh terduga pelaku, yaitu sebuah mobil Daihatsu Xenia warna hitam dengan pelat nomor DA 1256 PC, serta sebuah sepeda motor hitam.

Mobil tersebut diketahui merupakan kendaraan sewaan dari kawasan Jalan Golf, Landasan Ulin.

"Ada sewa mobil, dan dalam mobil eksekusinya," ungkap Pazri, yang menduga bahwa pembunuhan terhadap Juwita terjadi di dalam mobil tersebut.

Bukti lain yang juga mencolok adalah upaya pelaku menghancurkan identitasnya, serta penggunaan nama orang lain untuk pembelian tiket, yang semakin memperkuat dugaan adanya perencanaan matang.

Menurut Pazri, indikasi pembunuhan berencana terlihat jelas dari beberapa temuan.

“Tadi kami sama-sama mendengar, baik dari keluarga maupun tim kuasa hukum, bahwa yang dituduhkan kepada terduga pelaku adalah pembunuhan berencana,” ucapnya.

Hasil otopsi juga menunjukkan adanya tanda-tanda kekerasan fisik berat, termasuk patah tulang pada bagian leher korban.

Hal itu menunjukkan bahwa kekerasan yang dialami Juwita tidak terjadi secara spontan, melainkan disengaja dan terencana.

Mengapa Tes DNA Diperlukan?

Salah satu aspek penting dari kasus ini adalah adanya dugaan kekerasan seksual. Muhamad Pazri, menyatakan bahwa keluarga korban meminta dilakukan tes DNA terhadap sperma yang ditemukan di tubuh Juwita.

"Berdasarkan keterangan dari dokter forensik, sperma tersebut diketahui memiliki volume yang besar," katanya.

Hal ini menimbulkan pertanyaan serius mengenai siapa pemilik dari DNA tersebut. Tes DNA menjadi krusial untuk mengungkap kebenaran dan mengidentifikasi pelaku sebenarnya.

Namun, fasilitas forensik di Kalimantan Selatan belum memadai untuk pemeriksaan DNA secara lengkap.

"Kami mengusulkan agar tes DNA dilakukan di luar daerah, seperti di Surabaya atau Jakarta, agar hasilnya lebih akurat dan tidak menimbulkan keraguan," jelas Pazri.

Pazri menyampaikan harapan agar penyidik dapat menggali lebih dalam setiap petunjuk baru yang ditemukan, serta menjadikan kasus ini sebagai prioritas penyelesaian.

"Saya berharap langkah-langkah penyelesaian kasus ini dapat membantu mempercepat proses penyidikan dan membawa kejelasan lebih lanjut dalam mengungkap fakta-fakta di balik kasus ini," ujarnya.

Saat ini, terduga pelaku J, yang merupakan anggota TNI AL Lanal Balikpapan, masih dalam proses penyidikan.

Belum ada penetapan status tersangka secara resmi, meski banyak bukti telah mengarah kepadanya.

Sebagian artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Ditemukan Sperma di Jasad Jurnalis Juwita, Keluarga Minta Tes DNA".

BANDUNG, KOMPAS.com - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengungkapkan alasan dirinya membawa kasus pemotongan uang kompensasi sejumlah sopir angkot oleh oknum petugas Dishub, Organda, dan KKSU ke aparat yang berwenang.

Dia mengaku tidak menyukai segala bentuk premanisme dalam bentuk apa pun yang membuat masyarakat merugi, dalam hal ini kepada sejumlah sopir angkot di Kabupaten Bogor.

Ia khawatir, perilaku premanisme yang dilakukan oleh oknum petugas ini akan terus berulang di masa depan, sehingga makin banyak pihak yang dirugikan atas perilaku tidak terpuji ini.

"Bahwa proses hukum harus berjalan, karena saya tidak suka hal-hal yang bersifat premanisme dan saya tidak suka uang kecil dipotong lagi," ujar Dedi, dalam keterangan video yang diterima Kompas.com, Jumat (4/4/2025).

Menurut Dedi, proses hukum harus ditegakkan sebagai pembelajaran bagi semua pihak agar tidak ada lagi tindak premanisme dalam bentuk apa pun.

Selain itu, hal tersebut juga sebagai bentuk keadilan bagi sejumlah sopir angkot yang dirugikan atas tindakan pungutan liar (pungli) oleh oknum petugas Dishub, Organda, dan KKSU.

Dedi juga berjanji akan mengganti uang yang disunat sebesar Rp 200.000 kepada para sopir angkot yang menjadi korban.

"Aspek hukum berjalan, (oknum petugas) tidak akan bisa mengembalikan uang Rp 200.000. Tapi, Rp 200.000 dikembalikan oleh saya dan kemudian hukumnya tetap berjalan. Itu namanya adil," tutur Dedi.

Dia menyebut, pemotongan uang tersebut sangat membebani para sopir angkot.

Bahkan, uang sebesar Rp 200.000 bisa untuk mencukupi makan keluarga sopir angkot selama empat hari.

"Rp 200.000 berarti bagi mereka (sopir angkot), artinya bahwa untuk mencukupi kehidupan selama empat hari. Ibu-ibunya masak senilai Rp 50.000 per hari," kata dia.

Diketahui, Dedi Mulyadi memberikan uang kompensasi kepada sopir angkot, kusir delman, penarik becak, hingga pengemudi ojek sebesar Rp 3 juta per orang.

Bantuan ini diberikan Dedi Mulyadi sebagai ganti rugi agar mereka tidak beroperasi selama beberapa waktu demi kelancaran arus mudik dan balik Lebaran 1446 Hijriah.

Kompensasi itu diberikan dalam dua tahap dengan rincian, uang tunai Rp 1 juta dan paket sembako senilai Rp 500.000 yang dibagikan sebelum, dan tahap kedua setelah Lebaran.

SUKABUMI, KOMPAS.com - Wanita berinisial RP (25) harus berurusan dengan kepolisian Sukabumi Kota karena tepergok menyelundupkan narkotika saat menjenguk tahanan di Lapas Kelas IIB Sukabumi.

Upaya penyelundupan itu terjadi pada Rabu (2/4/2025) sekitar pukul 10.30 WIB. Narkotika tersebut disimpan di dalam alat kelamin.

Lalu, RP diamankan oleh Sat Narkoba Polres Sukabumi Kota, ditetapkan sebagai tersangka, dan dijerat dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

“Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat 2 dan 112 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, untuk hukuman penjara minimal 10 sampai 15 tahun maksimal seumur hidup atau hukuman mati.”

Demikian kata Kasat Narkoba Polres Sukabumi Kota, AKP Tenda Sukendar, saat dihubungi Kompas.com melalui sambungan telepon, Jumat (4/4/2025).

Sebelumnya, RP diketahui berusaha menyelundupkan narkotika saat membesuk salah seorang tahanan di Lapas Kelas IIB Sukabumi.

Dari penggeledahan ditemukan satu buah kondom berisi satu paket narkotika jenis sabu kristal putih.

Juga ditemukan plastik klip bening berisi sembilan butir tablet warna merah muda bertuliskan DEXA, serta enam tablet jingga bertuliskan GP. Keseluruhan barang tersebut dibalutkan menggunakan lakban hitam.

BANDUNG, KOMPAS.com - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, akan memproses kasus pemotongan uang kompensasi ratusan sopir angkot di Kabupaten Bogor oleh oknum petugas Dishub, Organda, dan KKSU ke ranah hukum.

Dia menerima keluhan dari sejumlah sopir angkot yang mengaku disunat oleh oknum petugas tersebut sebesar Rp 200.000 per kepala.

Adapun pemotongan uang tersebut dengan dalih "uang sukarela".

"Tetapi, untuk oknum yang lakukan pemotongan dengan alasan bantuan sukarela anda tidak bisa tenang. Bahwa proses hukum harus tetap berjalan," ujar Dedi, dalam rekaman video yang diterima Kompas.com, Jumat (4/4/2025).

Menurut dia, kasus pemotongan tersebut termasuk ke dalam ranah pungutan liar (pungli) yang dapat diproses ke jalur hukum.

Sebab, pungli adalah tindakan melawan hukum yang harus ditindak dengan tegas.

Dedi mengaku akan memperjuangkan warganya yang mendapatkan ketidakadilan dari oknum petugas Dishub dan Organda yang nakal.

Dengan memproses kasus ini ke aparat yang berwenang, ia menyebut bahwa aspek keadilan harus diberikan bagi para sopir angkot yang menjadi korban perilaku tidak terpuji oknum petugas.

"Aspek hukum berjalan, (oknum petugas) tidak akan bisa kembalikan uang Rp 200.000. Tapi, Rp 200.000 dikembalikan oleh saya dan kemudian hukumnya tetap berjalan. Itu namanya adil," tutur Dedi.

Sebelumnya, Dedi Mulyadi akan mengganti uang kompensasi sopir angkot di Kabupaten Bogor yang disunat.

Dedi meminta para sopir angkot tidak perlu khawatir karena dirinya akan mengganti kerugian akibat ulah oknum petugas Dishub, Organda, dan KKSU.

"Untuk sopir angkot yang dipotong, jangan cemas ya, saya akan siapkan Rp 200.000 lagi sebagai uang pengganti," kata dia.

Diketahui, Dedi Mulyadi memberikan uang kompensasi kepada sopir angkot, kusir delman, penarik becak, hingga pengemudi ojek sebesar Rp 3 juta per orang.

Bantuan ini diberikan Dedi Mulyadi sebagai ganti rugi agar mereka tidak beroperasi selama beberapa waktu demi kelancaran arus mudik dan balik Lebaran 1446 Hijriah.

Kompensasi itu diberikan dalam dua tahap dengan rincian, uang tunai Rp 1 juta dan paket sembako senilai Rp 500.000 yang dibagikan sebelum dan setelah Lebaran.

KOMPAS.com - Kasus tewasnya J (23), jurnalis muda asal Banjarbaru, Kalimantan Selatan, terus menjadi perhatian publik.

J diduga dibunuh oleh calon suaminya sendiri, Jumran (23), yang merupakan anggota TNI AL berpangkat Kelasi Satu dan berdinas di Balikpapan, Kalimantan Timur.

Meski Jumron telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di Detasemen Polisi Militer (Denpom) Lanal Banjarmasin, pihak keluarga korban menduga pembunuhan ini tidak dilakukan oleh satu orang saja.

Kuasa hukum keluarga korban, Muhammad Pazri, mengungkapkan adanya kemungkinan pelaku lain yang terlibat dalam kematian jurnalis J.

Hal ini mencuat setelah penyidik mengamankan dua barang bukti baru berupa satu unit sepeda motor dan satu unit mobil.

"Kita minta untuk dikembangkan proses penyidikan, karena kami menduga aksi pembunuhan ini tidak hanya dilakukan oleh pelaku tunggal," ujar Pazri kepada BanjarmasinPost.co.id, Kamis (3/4/2025).

14 Alat Bukti dan Pemeriksaan Saksi Tambahan

Menurut Pazri, penyidik Denpom Lanal Banjarmasin juga telah memeriksa kembali dua orang saksi dari pihak keluarga korban pada Rabu (2/4/2025). Dari pemeriksaan itu, muncul sejumlah temuan baru yang dianggap signifikan dalam mengungkap fakta kasus.

"Ya, kemarin ada dua orang saksi kembali diperiksa di tanggal 2 April 2025. Nah, yang selanjutnya dari keterangan saksi itulah ada perkembangan-perkembangan yang kami dapatkan," kata Pazri, dikutip dari Kompas TV.

Selain itu, tim penyidik telah menyita 14 alat bukti yang diduga berkaitan dengan kasus ini.

"Kami bisa melihat beberapa hal yang sudah dilakukan oleh penyidik, termasuk juga penyitaan alat bukti. Jadi, ada 14 alat bukti yang sudah disita," imbuhnya.

Desakan Pemeriksaan CCTV dan Dugaan Kekerasan Seksual

Tim kuasa hukum juga meminta agar seluruh rekaman CCTV di sepanjang rute tempat jasad korban ditemukan diperiksa ulang. Menurut mereka, hal ini penting untuk menelusuri jejak pelaku dan kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat.

"Sama halnya dengan yang kami sampaikan sebelumnya, untuk melakukan pengecekan kembali kepada semua CCTV yang dilalui oleh tersangka dengan korban," jelas Pazri.

Tak hanya itu, Pazri juga mengungkapkan adanya dugaan kuat bahwa korban mengalami kekerasan seksual sebelum dibunuh.

Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya pemeriksaan DNA sebagai bagian dari penyidikan.

"Artinya bahwa proses penyidikan harus dilakukan secara menyeluruh, termasuk pemeriksaan DNA, karena ada dugaan kuat korban mengalami kekerasan seksual sebelum dibunuh," tambahnya.

J yang merupakan kontributor media online untuk wilayah Banjarbaru-Martapura, ditemukan tak bernyawa di tepi jalan arah Kiram dari akses Jalan Gunung Kupang, Banjarbaru, pada Sabtu (22/3/2025) pukul 14.57 WITA.

Setelah dilakukan otopsi, Jumran akhirnya mengakui perbuatannya dan kini tengah menjalani proses hukum di bawah kewenangan Polisi Militer.

Namun, dengan munculnya bukti dan keterangan baru, kuasa hukum berharap penyidik membuka kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam pembunuhan tersebut.

"Kalau ada motor dan mobil, masa pelaku hanya satu orang?" tegas Pazri.

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Ada 2 Bukti Baru, Jumran Oknum TNI AL Diduga Bukan Pelaku Tunggal Pembunuhan Jurnalis Juwita

SUKABUMI, KOMPAS.com - Wanita berinisial RP (21) harus berurusan dengan pihak kepolisian Sukabumi Kota setelah diduga hendak menyelundupkan narkoba saat akan membesuk salah seorang warga binaan di Lapas Kelas IIB Sukabumi.

PR menyembunyikan narkoba di dalam alat kelaminnya. Ia memanfaatkan jadwal besuk Hari Raya Lebaran pada Rabu (2/4/2025), untuk menyelundup narkoba.

“Ini menunjukkan komitmen kami dalam menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan Lapas," Kata Kepala Lapas Kelas IIB Sukabumi Budi Hardiono dalam rilis yang diterima Kompas.com, Rabu malam.

Budi menjelaskan, RP datang sekitar pukul 10.00 WIB. Saat diperiksa, RP tertangkap basah oleh petugas membawa barang haram tersebut.

“Petugas menemukan satu plastik bening yang dibungkus selotip hitam dan kondom berisi kristal yang diduga narkoba jenis sabu dan obat yang tersembunyi di dalam lubang vagina salah seorang pengunjung wanita (RP),” lanjut Budi.

Kini kasus tersebut ditangani Sat Narkoba Polres Sukabumi Kota. Polisi menyita satu paket kristal yang diduga narkoba jenis sabu seberat 10 gram dan 15 butir obat terlarang.

SORONG, KOMPAS.com - Kepolisian Resort Polresta Sorong Kota membentuk tim khusus untuk melakukan pengejaran terhadap tujuh tahanan yang kabur dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Sorong, Papua Barat Daya.

Kapolresta Sorong Kota Kombes Pol Happy Perdana Yudianto mengatakan, tujuh tahanan yang kabur identitasnya sudah di kantongi.

Mereka kabur Selasa (1/4/2025) dini hari, diduga menjebol tembok menggunakan sendok.

"Kami sudah membentuk tim khusus dari opsnal Polres dan opsnal Polsek segera melakukan pengejaran.jadi mulai kemarin kita sudah bekerja untuk melakukan pengejaran terhadap tujuh warga binaan yang kabur," Kata Heppy di lapas sorong, Rabu ( 2/4/2025).

Heppy menambahkan, identitas ketujuh napi yang kabur akan disebar di pelabuhan, bandara, dan sejumlah titik akses jalan yang menghubungkan Kabupaten di wilayah Papua Barat Daya.

"Saya tegaskan kepada tujuh orang warga binaan yang kabur tolong anda menyerahkan diri karena cepat atau lambat akan kami tangkap.kita sudah bentuk tim nama dan alamat sudah jelas tolong segera menyerahkan diri," tegasnya.

Kapolres menghimbau kepada keluarga dari warga binaan harus koperatif untuk melaporkan warga binaan yang kabur agar kembali ke lapas untuk melanjutkan kewajibannya menjalani hukuman.

Sebelumnya diberitakan, tujuh tahanan berhasil kabur setelah membobol dinding sel tahanan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Sorong, Papua Barat Daya.

Kejadian itu terjadi pada Selasa sekitar pukul 04.00 WIT dengan membobol dinding sel tahanan dengan sendok.

Narapidana yang melarikan diri beberapa perkara yakni kasus pencurian, penganiayaan, narkoba, dengan inisial AR, AO, AA, EL, YW, JJ, dan AA, seorang narapidana kasus penyerangan.

AA menyerang Pos Koramil Kisor yang menyebabkan empat personil TNI AD gugur dan divonis 20 tahun penjara.

SORONG, KOMPAS.com - Sebanyak tujuh narapidana melarikan diri setelah membobol sel tahanan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Sorong, Papua Barat Daya.

Kepala Kantor Wilayah Ditjen Pemasyarakatan Papua Barat, Hensa Susanto mengatakan, pihaknya telah melakukan investigasi dan pemeriksaan untuk mengetahui secara pasti ke tujuh tahanan yang kabur.

"Jadi narapidana kabur membobol tembok menggunakan sendok stainless steel bagian bawah yang sudah rapuh karena sering terendam banjir. Mereka kabur pada selasa tanggal 1 april dini hari," Kata Hensa di Lapas Sorong Rabu siang (2/4/2025).

Narapidana yang melarikan diri beberapa perkara yakni kasus pencurian, penganiayaan, narkoba, dengan inisial AR, AO, AA, EL, YW, JJ, dan AA, seorang narapidana kasus penyerangan.

AA menyerang Pos Koramil Kisor yang menyebabkan empat personil TNI AD gugur. Dia divonis 20 tahun penjara.

"Kami sudah meminta bantuan ke Polresta Sorong Kota untuk mengejar ketujuh napi yang kabur. Saya menyarankan kepada warga binaan, jika mereka kembali ke keluarga, agar menyerahkan secara baik-baik untuk melaksanakan kewajibannya menjalani hukuman yang sudah menjadi tanggung jawab mereka," ujarnya.

Hensa memastikan pihaknya akan melakukan investigasi dan pemeriksaan ada dugaan kelalaian petugas.

Diketahui jumlah tahanan di lapas Sorong mencapai 500 tahanan. Satu kamar sel diisi 10 tahanan.

KOMPAS.com - Kasus pembunuhan jurnalis Juwita (23) di Banjarbaru, Kalimantan Selatan yang diduga dilakukan oleh oknum TNI AL berinisial J alias Jumran masih menyisakan tanda tanya besar. Meski Jumran telah ditetapkan sebagai tersangka, motif pembunuhan ini belum juga terungkap, Selasa (1/4/2025).

Ketidakjelasan ini tidak hanya dipertanyakan oleh rekan-rekan kerja Juwita, tetapi juga oleh pihak keluarga dan tim kuasa hukum.

Salah satu yang menjadi sorotan adalah proses gelar perkara yang dilakukan secara tertutup tanpa pemberitahuan sebelumnya.

Kuasa Hukum Keluarga Pertanyakan Transparansi

Kuasa hukum keluarga Juwita, Oriza Sativa, mengaku menemukan kejanggalan dalam proses penyelidikan kasus ini.

“Kami datang dengan niat untuk mendapatkan informasi yang jelas dan transparan mengenai perkembangan kasus ini. Namun, kami justru tak diperbolehkan masuk,” ujarnya.

Bahkan, menurut Oriza yang juga menjabat sebagai Ketua Advokasi Untuk Keadilan (AUK) Juwita, larangan ini juga berlaku bagi kakak kandung almarhumah.

“Kami tidak tahu mengapa dilarang. Tanpa ada penjelasan, pokoknya kami tidak boleh masuk, termasuk kakak kandung korban,” ungkapnya.

Oriza memahami bahwa penyidik memiliki kewenangan dalam menentukan jalannya penyelidikan, tetapi ia menilai larangan ini mengundang pertanyaan terkait keterbukaan proses hukum.

Padahal, sebelumnya, Polda Kalsel dan TNI AL telah menyatakan akan menangani kasus ini secara transparan.

“Kami tidak berniat mengintervensi, apalagi mengganggu proses penyelidikan, tapi kami ingin memastikan bahwa keadilan benar-benar ditegakkan,” tegasnya.

Dugaan Pembunuhan Berencana

Kasus pembunuhan Juwita terus berkembang. Kuasa hukum keluarga korban, Muhammad Pazri, mengungkap sejumlah bukti yang mengarah pada dugaan pembunuhan berencana.

Menurut Pazri, dalam pemeriksaan yang dilakukan Polisi Militer Angkatan Laut (POM AL) di Banjarmasin pada Sabtu (29/3/2025), tersangka Jumran telah mengakui perbuatannya.

“Dua bukti permulaan sudah cukup kuat, termasuk pengakuan langsung dari pelaku,” ujar Pazri kepada wartawan.

Pazri juga menuturkan bahwa Jumran diduga telah merencanakan pembunuhan ini secara matang, termasuk membeli tiket pesawat atas nama orang lain dan menghancurkan KTP-nya untuk menghilangkan jejak.

“Mulai dari pembelian tiket pesawat atas nama orang lain hingga penghancuran KTP, semua ini mengarah pada dugaan pembunuhan berencana,” ungkap Pazri.

KOMPAS.com - Kasus pembunuhan jurnalis Juwita (23) di Banjarbaru, Kalimantan Selatan yang diduga dilakukan oleh oknum TNI AL berinisial J alias Jumran masih menyisakan tanda tanya besar. Meski Jumran telah ditetapkan sebagai tersangka, motif pembunuhan ini belum juga terungkap, Selasa (1/4/2025).

Ketidakjelasan ini tidak hanya dipertanyakan oleh rekan-rekan kerja Juwita, tetapi juga oleh pihak keluarga dan tim kuasa hukum.

Salah satu yang menjadi sorotan adalah proses gelar perkara yang dilakukan secara tertutup tanpa pemberitahuan sebelumnya.

Kuasa Hukum Keluarga Pertanyakan Transparansi

Kuasa hukum keluarga Juwita, Oriza Sativa, mengaku menemukan kejanggalan dalam proses penyelidikan kasus ini.

“Kami datang dengan niat untuk mendapatkan informasi yang jelas dan transparan mengenai perkembangan kasus ini. Namun, kami justru tak diperbolehkan masuk,” ujarnya.

Bahkan, menurut Oriza yang juga menjabat sebagai Ketua Advokasi Untuk Keadilan (AUK) Juwita, larangan ini juga berlaku bagi kakak kandung almarhumah.

“Kami tidak tahu mengapa dilarang. Tanpa ada penjelasan, pokoknya kami tidak boleh masuk, termasuk kakak kandung korban,” ungkapnya.

Oriza memahami bahwa penyidik memiliki kewenangan dalam menentukan jalannya penyelidikan, tetapi ia menilai larangan ini mengundang pertanyaan terkait keterbukaan proses hukum.

Padahal, sebelumnya, Polda Kalsel dan TNI AL telah menyatakan akan menangani kasus ini secara transparan.

“Kami tidak berniat mengintervensi, apalagi mengganggu proses penyelidikan, tapi kami ingin memastikan bahwa keadilan benar-benar ditegakkan,” tegasnya.

Dugaan Pembunuhan Berencana

Kasus pembunuhan Juwita terus berkembang. Kuasa hukum keluarga korban, Muhammad Pazri, mengungkap sejumlah bukti yang mengarah pada dugaan pembunuhan berencana.

Menurut Pazri, dalam pemeriksaan yang dilakukan Polisi Militer Angkatan Laut (POM AL) di Banjarmasin pada Sabtu (29/3/2025), tersangka Jumran telah mengakui perbuatannya.

“Dua bukti permulaan sudah cukup kuat, termasuk pengakuan langsung dari pelaku,” ujar Pazri kepada wartawan.

Pazri juga menuturkan bahwa Jumran diduga telah merencanakan pembunuhan ini secara matang, termasuk membeli tiket pesawat atas nama orang lain dan menghancurkan KTP-nya untuk menghilangkan jejak.

“Mulai dari pembelian tiket pesawat atas nama orang lain hingga penghancuran KTP, semua ini mengarah pada dugaan pembunuhan berencana,” ungkap Pazri.

Selain itu, hasil autopsi menguatkan bahwa Juwita memang dibunuh.

“Dari hasil otopso yang disampaikan oleh dokter, jelas bahwa korban dibunuh,” tegasnya.

Aksi Solidaritas Jurnalis

Kematian Juwita mendapat perhatian luas, terutama dari komunitas jurnalis di Banjarbaru. Ratusan jurnalis berkumpul di halaman Ditreskrimum Polda Kalsel, Sabtu (29/3/2025), untuk menuntut keadilan.

Salah satu rekan kerja Juwita di Newsway.co.id, Suroto, menegaskan pentingnya mengawal kasus ini.

“Ayo kita sesama jurnalis kawal bersama agar kasus ini tuntas dan pelaku dihukum sesuai kejahatannya,” serunya.

Ia juga berharap Denpom TNI AL Banjarmasin dapat menangani kasus ini dengan transparan.

“Semoga Denpom TNI AL segera mengeluarkan pernyataan resmi dan mempercepat proses penyelesaian kasus ini,” tambahnya.

Rekan Juwita lainnya, Devi Diba, juga menyatakan keyakinannya bahwa Denpom TNI AL akan bertindak profesional.

“Kami yakin Denpom AL Banjarmasin akan menuntaskan kasus ini sampai selesai,” ujarnya.

Dalam aksi tersebut, para jurnalis mengangkat berbagai spanduk bertuliskan “Justice for Juwita”, “Save Journalist”, dan “Tuntaskan Kasus Juwita” sebagai bentuk protes terhadap kekerasan terhadap jurnalis.

Juwita Akan Menikah dengan Tersangka

Fakta lain yang mencuat adalah bahwa Juwita ternyata telah dilamar oleh tersangka Jumran, anggota Pangkalan Angkatan Laut (Lanal) Balikpapan. Namun, ada keanehan dalam prosesi lamaran tersebut.

Kakak Juwita, Subpraja Ardinata, mengungkap bahwa dalam acara lamaran, Jumran tidak hadir dan hanya diwakili oleh ibunya serta kakaknya.

“Posisi lamaran itu, yang bersangkutan (Kelasi J) tidak hadir, diwakilkan oleh ibunya dan abangnya,” kata Subpraja, Kamis (27/3/2025).

Akibatnya, pihak keluarga tidak benar-benar mengenal sosok maupun pribadi Jumran.

“Kalau saya pribadi tidak mengenal pelaku. Kalau adik saya memang sudah mengenalnya,” jelasnya.

Keluarga sempat mempersiapkan pernikahan Juwita dan Jumran yang direncanakan berlangsung pada Mei 2025.

Namun, tragedi ini membuat rencana tersebut tak pernah terwujud.

Sebelumnya diberitakan Juwita ditemukan tewas di pinggir jalan kawasan Gunung Kupang, Banjarbaru, pada Sabtu (22/3/2025).

Awalnya, kematiannya diduga akibat kecelakaan tunggal. Namun, hasil penyelidikan dan autopsi mengungkap bahwa ia sebenarnya menjadi korban pembunuhan oleh kekasihnya sendiri.

Hingga kini, keluarga dan rekan-rekan jurnalis terus mengawal kasus ini agar pelaku mendapat hukuman setimpal. Mereka berharap proses hukum berlangsung secara transparan dan akuntabel demi tegaknya keadilan bagi Juwita.

Artikel ini telah tayang di BanjarmasinPost.co.id dengan judul Update Kasus J Oknum TNI Bunuh Juwita Jurnalis Banjarbaru, Kuasa Hukum Temukan Keanehan Lagi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) melalui Satgas yang dipimpin Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi dan Informasi (Kominfo) Marsda TNI Eko Dono Indarto memantau situasi kunjungan keluarga di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Cipinang, Jakarta, pada hari kedua Lebaran, Selasa (1/4/2025).

“Alhamdulillah hari ini kita dari Satgas Pengamanan Lebaran melaksanakan pemantauan ke berbagai tempat pelayanan masyarakat untuk melihat bagaimana pelayanan dari pemerintah, khususnya dari lapas ini kepada masyarakat,” kata Eko, dalam keterangan yang diterima, Selasa.

Dalam kunjungan ini, tim Kemenko Polkam memantau pelaksanaan layanan kunjungan Lebaran.

Mereka ingin memastikan seluruh prosedur berjalan sesuai standar keamanan dan pelayanan yang telah ditetapkan.

Eko menilai, Lapas Cipinang sudah cukup baik dalam melayani kunjungan keluarga warga binaan.

“Bentuk layanan publik yang dilakukan oleh Lapas Cipinang sudah cukup bagus, terbukti mekanisme dan tata kelolanya dijalankan dengan baik, tanpa mengabaikan faktor keamanan, tapi bisa tetap dekat dengan masyarakat para pengunjung lapas yang akan menengok keluarganya,” ungkap dia.

Ia berharap, layanan publik seperti yang dilaksanakan Lapas Cipinang dapat ditiru di tempat lain.

Sebab, menurut dia, pelayanan publik yang total merupakan komitmen kehadiran pemerintah membantu masyarakat.

“Kami berharap mudah-mudahan layanan semakin meningkat dan masyarakat semakin percaya kepada kita semua bahwa kita ada untuk melayani masyarakat,” ujar dia.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Lapas Cipinang, Wachid Wibowo, menegaskan bahwa pihaknya terus berkoordinasi dengan Kemenko Polkam untuk menyelenggarakan layanan kunjungan yang optimal.

Hal ini bertujuan untuk memastikan warga binaan dapat merayakan Idulfitri bersama keluarganya dalam suasana yang aman dan tertib.

"Kehadiran Tim Siaga Pemantauan Kemenko Polkam ini semakin memperkuat komitmen kami untuk menghadirkan layanan yang humanis dan berkualitas," tutur Wachid.

Adapun sejumlah Lapas maupun rumah tahanan (rutan) membuka layanan kunjungan keluarga saat Hari Raya Lebaran.

Salah satunya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang membuka layanan pengiriman makanan dan kunjungan keluarga untuk para tahanan di rutan dalam rangka Idul Fitri 2025.

Pengiriman makanan dan kunjungan ini dilakukan pada 31 Maret hingga 1 April 2025.

“Selain itu, KPK juga membuka layanan pengiriman makanan bagi tahanan pada 31 Maret dan 1 April 2025 mulai pukul 08.30 WIB sampai dengan 10.00 WIB,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangannya, Minggu (30/3/2025).

Sementara itu, untuk layanan kunjungan keluarga dijadwalkan pada 31 Maret dan 1 April 2025 mulai pukul 09.00 WIB sampai dengan 12.00 WIB.

Budi memastikan seluruh rangkaian layanan di Rutan Cabang KPK sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

JAKARTA, KOMPAS.com - Sebanyak 574 warga binaan pemasyarakatan Rumah Tahanan (Rutan) Salemba, Jakarta Pusat mendapatkan remisi khusus Idul Fitri 1446 Hijriah.

Kepala Rutan Salemba, Wahyu Trah Utomo mengatakan dari 574 warga binaan pemasyarakatan tersebut, 12 di antaranya langsung dinyatakan bebas.

"Untuk total 1.911 orang, tahanan 1.220 orang dan narapidana 691 orang," kata Wahyu Trah Utomo dikutip dari Antara, Selasa (1/4/2025).

Wahyu mengatakan dari 691 narapidana yang beragama Islam sebanyak 610 orang. Sedangkan dari 1.220 tahanan 1.090 di antaranya merupakan warga beragama Islam.

Menurut dia, dari jumlah tersebut yang memenuhi persyaratan mendapatkan remisi sebanyak 574 warga binaan dan 12 di antaranya langsung bebas setelah memperoleh remisi Idul Fitri.

"Yang mendapatkan bebas per tanggal 31 Maret 2025 sebanyak 12 orang setelah menerima remisi," ujarnya.

Wahyu berharap dengan adanya remisi itu sebagai stimulus bagi warga binaan pemasyarakatan untuk berkelakuan baik dan berperan aktif dalam program pembinaan yang diselenggarakan oleh Rumah Tahanan Kelas I Jakarta Pusat.

Selain itu, terdapat 36 orang yang tidak bisa di usulkan untuk mendapatkan remisi karena masih menunggu SK remisi akibat keterlambatan administrasi.

Untuk remisi yang diperoleh, kata Wahyu beragam, ada yang mendapat remisi 15 hari sebanyak 264 orang, satu bulan 307 orang dan satu bulan 15 hari tiga orang.