JAKARTA, KOMPAS.com - Forum Perempuan Anak Diaspora Nusa Tenggara Timur (NTT) meminta Komisi Nasional (Komnas) Perempuan dan Komnas Hak Asasi Manusia (HAM) mengawal kasus pencabulan eks Kapolres Ngada, Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Fajar Widyadharma Luman Sumaatmaja.

Istri Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena, Mindryati Astiningsih Laka Lena mengatakan pihaknya sudah berdiskusi bersama Komnas Perempuan dan Komnas HAM membahas kasus tersebut.

“Maksud kedatangan kami adalah, kami menyampaikan permohonan untuk kita bisa berkolaborasi, bekerja sama, mengawal penanganan kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh eks Kapolres Ngada,” kata Asti di Komnas HAM, Jakarta, Kamis (10/4/2025).

Selain itu, Asti berharap Komnas HAM dan Komnas Perempuan juga mendampingi dan melindungi korban hingga saksi dalam kasus tersebut.

“Kemudian juga adanya perlindungan, pendampingan bagi para korban, keluarga korban, dan juga saksi,” katanya.

Asti juga meminta pelaku Fajar Widyadharma dihukum berat. Sebab pelaku merupakan aparat kepolisian yang seharusnya tidak melakukan perbuatan pencabulan terhadap anak di NTT.

“Kemudian juga penuntutan atau penetapan hukuman yang seadil-adilnya untuk para pelaku dan juga tentu saja adalah pengenaan pasal-pasal atau tuntutan yang sesuai dengan kejahatan yang sudah dilakukan,” tambah Asti.

Sementara itu, Komisioner Komnas HAM Anis Hidayah mengaku akan berkoordinasi dengan pihak terkait dalam kasus ini.

“Ada sejumlah rekomendasi yang sudah kami sampaikan kepada para pihak, terutama kepada kepolisian, kemudian LPSK, dan juga Komdigi,” kata Anis.

Diketahui, Kapolda Irjen Pol Daniel Tahi Monang, mengatakan bahwa pihaknya sedang menangani kasus pidana umum yang menyeret eks Kapolres Ngada, AKBP Fajar Widyadharma Lukman Sumaatmaja.

Daniel menyebutkan bahwa berkas perkara kasus kekerasan seksual dan pelecehan seksual yang dilakukan AKBP Fajar terhadap tiga orang anak di Kota Kupang telah diserahkan ke Jaksa Penuntut Umum (JPU).

"Untuk kasus kekerasan seksual dan pelecehan seksual, berkas perkaranya sudah berjalan tahap satu," kata Daniel kepada Kompas.com di Markas Polda NTT, Sabtu (22/3/2025).

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengatakan, keluarga koruptor tetap bisa dijerat hukum jika turut melakukan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Hal ini disampaikan Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika menanggapi pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang ingin keluarga koruptor tetap mendapatkan keadilan.

Tessa mengatakan, keterlibatan dalam TPPU tersebut diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

"Terkait mengenai masalah tidak menyentuh keluarganya, tentunya itu perlu dilihat konteksnya apabila ada hal-hal yang dinikmati oleh keluarga, dan diketahui secara nyata ada mekanisme di undang-undang tindak pidana pencucian uang. Di Pasal 5, di mana ada pihak-pihak yang memang menikmati hasil dari tindak pidana korupsi tersebut," kata Tessa dalam keterangannya, Kamis (10/4/2025).

Meski demikian, Tessa mengatakan, KPK mendukung Prabowo dalam upaya penyitaan aset korupsi.

Ia mengatakan, penyitaan aset koruptor tersebut perlu diatur dalam aturan perundang-undangan.

"Dan bentuk pemiskinan ini tentunya perlu dibuat undang-undangnya. Undang-undang seperti apa nanti bentuknya kita juga perlu ada pembahasan para penegak hukum dalam hal ini dari sisi yudikatif, lalu dari sisi eksekutif, dan tentunya legislatif," ujarnya.

Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto mengaku sepakat dengan penyitaan aset-aset hasil korupsi dari tangan koruptor sebagai upaya memberantas korupsi.

Akan tetapi, Prabowo mengingatkan aspek keadilan juga diperhatikan agar jangan sampai anak dan keluarga si koruptor menderita akibat penyitaan harta tersebut.

"Kerugian negara yang dia timbulkan, ya harus dikembalikan. Makanya aset-aset pantas kalau negara itu menyita," kata Prabowo saat diwawancara enam pemimpin redaksi di Hambalang, Jawa Barat, Minggu (6/4/2025), dikutip dari YouTube Harian Kompas.

"Tapi kita juga harus adil kepada anak istrinya. Nah, kalau ada aset yang sudah milik dia sebelum dia menjabat, umpamanya, ya nanti para ahli hukum suruh bahas apakah adil anaknya menderita juga?" ujar dia.

Pasalnya, Prabowo berpandangan, dosa dari orangtua semestinya tidak boleh diturunkan ke anaknya.

"Karena dosa seorang tua sebetulnya kan tidak boleh diturunkan ke anaknya. Kira-kira kan begitu, tapi ini saya minta masukan dari ahli-ahli hukum," ucap Prabowo.

Mantan Menteri Pertahanan ini juga berpendapat, para koruptor perlu diberi kesempatan untuk mengembalikan uang curiannya walau sulit dilakukan.

"Masalah dimiskinkan, saya berpendapat begini. Makanya saya mau negosiasi selalu, kembalikan yang kau curi. Tapi memang susah. Karena secara sifat manusia mungkin dia nggak mau ngaku. Jadi pertama harus dikasih kesempatan," ucap Prabowo.

Namun, di sisi lain, Prabowo ingin para koruptor juga mendapat efek jera akibat perbuatannya.

Kepala Negara mengatakan, jangan sampai para koruptor menganggap remeh hukum di Indonesia.

"Hanya memang benar, harus ada suatu sikap jera karena kadang-kadang dengan kekuatan uang, 'okelah aku ditangkep, okelah aku masuk pengadilan, paling saya dikasih 6 tahun, nanti 6 tahun saya jalankan 3 tahun, habis itu saya keluar'," ujar Prabowo.

"Dan selama 3 tahun saya juga nanti bisa saya sogok pejabat ini, pejabat itu, sehingga saya mungkin tiap 5 hari saya keluar. Iya kan?' Jadi ini masalah," imbuh dia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) mengungkapkan, ancaman terorisme secara keseluruhan di Indonesia menurun sepanjang tahun 2024.

Hal ini berdasarkan temuan Global Terrorism Index (GTI) tahun 2025 yang mencatat adanya kemajuan positif dalam penanggulangan terorisme.

GTI menempatkan Indonesia pada level medium maupun low impacted by terrorism dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir.

"Ancaman keseluruhan dari organisasi teroris di Indonesia terus menurun sepanjang tahun 2024 yang mengindikasikan berkurangnya kapasitas operasional dari organisasi teroris yang ada," kata Deputi Bidang Kerja Sama Internasional BNPT, Andhika Chrisnayudhanto, dalam Diskusi GTI 2025 yang dikutip dari tayangan YouTube BNPT, Kamis (10/4/2025).

Ia menjabarkan bahwa selama dua tahun berturut-turut, Indonesia juga mengalami nol serangan teroris (zero terrorist attack).

Lebih lanjut, pada Juni 2024, para pemimpin senior Jemaah Islamiyah yang berafiliasi dengan Al-Qaeda secara terbuka mengumumkan pembubaran organisasi tersebut.

Diketahui, Al-Qaeda merupakan salah satu kelompok terbesar di Indonesia.

Meski ia tidak memungkiri adanya berbagai respons yang bermunculan terhadap fenomena ini, selain pandangan positif, terdapat kekhawatiran mengenai strategi baru Al-Qaeda yang mungkin berkembang.

"Oleh karena itu, diskusi kita hari ini, selain menganalisis secara mendalam tren terorisme yang berkembang serta respons kebijakannya, juga secara khusus akan mengeksplorasi mengenai pembubaran Jemaah Islamiyah dan pengaruhnya terhadap landscape terorisme di Indonesia," ucapnya.

Selanjutnya, Andhika menyampaikan bahwa temuan GTI menggarisbawahi pentingnya kehadiran dan peran negara yang secara proaktif dapat mengurangi risiko ataupun dampak dari terorisme.

Begitu pun, meningkatkan pencegahan dan ketahanan nasional, serta mendorong kerja sama internasional.

Tak hanya itu, GTI telah dirujuk oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

"Dan dicantumkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024 dan RPJMN 2025-2029 sebagai indikator efektivitas penanggulangan terorisme di Indonesia," tandasnya.

SURABAYA, KOMPAS.com - KAI berencana menempuh jalur hukum insiden kecelakaan Commuter Line Jenggala dengan truk bermuatan kayu gelondongan di Gresik pada Selasa (8/4/2025).

Manager Humas KAI Daop 8 Surabaya, Luqman Arif mengatakan, kecelakaan di pelintasan nomor 11 antara Stasiun Indro dan Stasiun Kandangan itu telah merugikan berbagai aspek.

"Termasuk (kerugian) gangguan operasional, kerusakan sarana dan prasarana, serta yang paling utama risiko keselamatan petugas dan penumpang," kata Luqman saat dikonfirmasi, Rabu (9/4/2025).

Luqman menyebut, Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, mengatur tentang pengguna jalan wajib mendahulukan perjalanan kereta api.

“Secara khusus, Pasal 114 menyatakan setiap pengguna jalan yang akan melewati pelintasan sebidang wajib berhenti, melihat dan mendengar, serta hanya melintas jika kondisi telah aman," ujarnya.

"Pasal 296 mengatur sanksi pidana kurungan maksimal 3 bulan atau denda maksimal Rp 750.000 bagi pelanggar yang tetap melintas meski sinyal berbunyi atau palang pintu sudah mulai turun,” tambahnya.

Selain itu, Pasal 124 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian juga menyebut, setiap pengguna jalan wajib mendahulukan kereta api di titik perpotongan sebidang antara jalur dan jalan raya.

Lalu, sesuai Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ). KAI akan menempuh jalur hukum dan terus berkoordinasi dengan pihak penyidik dari Kepolisian.

Menurutnya, pengemudi truk nomor polisi W 8700 US, Majuri, warga Pucuk, Lamongan, telah lalai. Hal tersebut menyebabkan tewasnya asisten masinis, Abdillah Ramdan.

"Pasal 310 ayat (4) disebutkan, kecelakaan lalu lintas yang disebabkan kelalaian mengakibatkan orang lain meninggal dunia, pelaku dapat dikenai pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 12juta," jelasnya.

Diberitakan sebelumnya, Luqman Arif mengatakan, kecelakaan itu dialami Kereta Api Commuterline Jenggala relasi Indro-Stasiun Sidoarjo, di KM 7+600, sekitar pukul 18.35 WIB.

"(Kereta Api Commuterline Jenggala) tertemper truk bermuatan kayu," kata Luqman ketika dikonfirmasi melalui pesan, Selasa (8/4/2025).

Pengemudi truk kayu degan nomor polisi W 8700 US, Majuri, warga Kecamatan Pucuk, Kabupaten Lamongan, dilaporkan selamat dari insiden kecelakaan tersebut.

Peristiwa tersebut tidak mengganggu perjalanan kereta api lainnnya. Karena, kecelakaan terjadi di jalur cabang antara Stasiun Kandangan menuju Stasiun Indro.

"Insiden ini terjadi di jalur cabang. Pihak KAI juga mengimbau kembali kepada seluruh pengguna jalan, khususnya pengemudi kendaraan, untuk mematuhi aturan di pelintasan sebidang,” jelasnya.

PASURUAN, KOMPAS.com - Suasana pagi di halaman depan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Pasuruan di Jalan Panglima Sudirman tampak berbeda pada Selasa (8/4/2025).

Ratusan motor terparkir rapi di sisi selatan halaman Lapas. Sementara di teras Lapas atau area tunggu, ratusan keluarga dari warga binaan pemasyarakatan (WBP) tampak sabar menunggu panggilan antrean kunjungan.

Bahkan sebagian anak-anak pun terlihat duduk di lantai.

Siti Juwariyah, warga Blora, Jawa Tengah mengaku datang sekitar pukul 07.05 WIB dengan harapan dapat bertemu suaminya yang tengah menjalani hukuman penjara di Lapas IIB Kota Pasuruan.

Dalam momen lebaran tahun ini dia berharap bisa bertemu dengan suaminya untuk melepas rindu berkumpul di hari fitri.

"Karena saya belum tentu bisa datang tiap minggu, saya kangen sama suami karena selama di pemondokan (Lapas) tidak tidak bisa berkomunikasi. Apalagi saya kan jauh," katanya dengan nada lirih, Selasa (08/04/2025).

Untuk datang ke Lapas ia tidak dapat membawakan macam-macam makanan. Sebab, hanya makanan olahan rumahan yang bisa masuk lapas.

"Saya bawakan sayur dan nasi saja. Tadi saya beli di area warung di Pasuruan. Semoga tahun ini sudah bisa keluar," ujarnya singkat dan tidak berkenan menyebutkan kasus yang sedang menjerat suaminya.

Sementara itu Ahmad Zubaidi, warga Kelurahan Kepel, Kecamatan Bugul Kidul, Kota Pasuruan, harus kecewa. Ia mengurungkan rencana menemui SY, sahabatnya yang tersandung kasus korupsi.

Pasalnya, lamanya antrean masuk membuat ia harus pulang kembali ke rumah.

"Saya antrian nomor 99 dan sudah lebih dari satu jam menunggu panggilan. Hari ini luar biasa antriannya," ujar Zubaidi, Selasa (08/04/2025).

Ia menceritakan untuk kunjungan ke Lapas IIB Pasuruan prosedurnya memang sangat ketat di musim lebaran.

Selain harus antre panjang, barang bawaan pun diperiksa sipir di beberapa pintu.

Pertama, pengunjung harus mendaftar di loket untuk mendapatkan nomor antrean. Kedua, pemeriksaan barang bawaan yang dibawa pengunjung.

Ketiga, pengunjung harus menitipkan barang pribadinya seperti handphone atau dompet. Keempat, jam kunjungannya dibatasi.

"Nah untuk musim Lebaran ini ngantrenya panjang. Barang bawaan saya tadi kan banyak, akhirnya saya berikan ke keluarga dan saya pulang," katanya sambil kecewa.

Sementara itu Humas Lapas IIB Pasuruan, Taufiqul Hidayatullah menjelaskan untuk jam dan hari kunjungan bagi tahanan pada hari Lebaran memang ramai.

Jika hari biasa dalam seminggu hanya dibuka 2 hari yakni hari Selasa dan Kamis maka untuk lebaran, dibuka mulai hari Senin hingga Kamis dengan durasi 20 menit setiap pengunjung untuk menemui tahanan.

"Memang jumlah pengunjung yang datang di Lapas saat Lebaran sangat ramai. Maka kami atur durasinya agar tidak sampai menumpuk," ujarnya, Rabu (09/04/2025).

Selain durasi dan penambahan hari, keamanan pun diperketat dengan menambah personil penjagaan.

Jika hari biasa hanya melibatkan 7-8 sipir, pada jam kunjungan saat Lebaran menjadi 15 personel.

"Karena kami juga harus menjaga keamanan di Lapas maka personel harus ditambahkan. Termasuk kami juga dibantu dari unsur TNI Polri setiap hari 4 personel," katanya.

Khusus untuk barang bawaan, para sipir harus memeriksa secara detail agar tidak membahayakan terhadap lingkungan Lapas. Terutama pada barang atau makanan yang terbungkus.

"Semua barang makanan harus melewati pemeriksaan Xray dan pemeriksaan manual. Karena kami juga menghindari barang-barang terlarang masuk ke Lapas seperti barang yang terbuat dari logam dan narkoba," tegasnya.

Saat ini kondisi kondisi Lapas IIB Pasuruan sudah melebihi kapasitas ideal. Sebab, jumlah penghuni tahanan atau napi sudah mencapai 850 orang, sedangkan jumlah ideal maksimal 350 orang.

PASURUAN, KOMPAS.com - Suasana pagi di halaman depan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Pasuruan di Jalan Panglima Sudirman tampak berbeda pada Selasa (8/4/2025).

Ratusan motor terparkir rapi di sisi selatan halaman Lapas. Sementara di teras Lapas atau area tunggu, ratusan keluarga dari warga binaan pemasyarakatan (WBP) tampak sabar menunggu panggilan antrean kunjungan.

Bahkan sebagian anak-anak pun terlihat duduk di lantai.

Siti Juwariyah, warga Blora, Jawa Tengah mengaku datang sekitar pukul 07.05 WIB dengan harapan dapat bertemu suaminya yang tengah menjalani hukuman penjara di Lapas IIB Kota Pasuruan.

Dalam momen lebaran tahun ini dia berharap bisa bertemu dengan suaminya untuk melepas rindu berkumpul di hari fitri.

"Karena saya belum tentu bisa datang tiap minggu, saya kangen sama suami karena selama di pemondokan (Lapas) tidak tidak bisa berkomunikasi. Apalagi saya kan jauh," katanya dengan nada lirih, Selasa (08/04/2025).

Untuk datang ke Lapas ia tidak dapat membawakan macam-macam makanan. Sebab, hanya makanan olahan rumahan yang bisa masuk lapas.

"Saya bawakan sayur dan nasi saja. Tadi saya beli di area warung di Pasuruan. Semoga tahun ini sudah bisa keluar," ujarnya singkat dan tidak berkenan menyebutkan kasus yang sedang menjerat suaminya.

Sementara itu Ahmad Zubaidi, warga Kelurahan Kepel, Kecamatan Bugul Kidul, Kota Pasuruan, harus kecewa. Ia mengurungkan rencana menemui SY, sahabatnya yang tersandung kasus korupsi.

Pasalnya, lamanya antrean masuk membuat ia harus pulang kembali ke rumah.

"Saya antrian nomor 99 dan sudah lebih dari satu jam menunggu panggilan. Hari ini luar biasa antriannya," ujar Zubaidi, Selasa (08/04/2025).

Ia menceritakan untuk kunjungan ke Lapas IIB Pasuruan prosedurnya memang sangat ketat di musim lebaran.

Selain harus antre panjang, barang bawaan pun diperiksa sipir di beberapa pintu.

Pertama, pengunjung harus mendaftar di loket untuk mendapatkan nomor antrean. Kedua, pemeriksaan barang bawaan yang dibawa pengunjung.

Ketiga, pengunjung harus menitipkan barang pribadinya seperti handphone atau dompet. Keempat, jam kunjungannya dibatasi.

"Nah untuk musim Lebaran ini ngantrenya panjang. Barang bawaan saya tadi kan banyak, akhirnya saya berikan ke keluarga dan saya pulang," katanya sambil kecewa.

Sementara itu Humas Lapas IIB Pasuruan, Taufiqul Hidayatullah menjelaskan untuk jam dan hari kunjungan bagi tahanan pada hari Lebaran memang ramai.

Jika hari biasa dalam seminggu hanya dibuka 2 hari yakni hari Selasa dan Kamis maka untuk lebaran, dibuka mulai hari Senin hingga Kamis dengan durasi 20 menit setiap pengunjung untuk menemui tahanan.

"Memang jumlah pengunjung yang datang di Lapas saat Lebaran sangat ramai. Maka kami atur durasinya agar tidak sampai menumpuk," ujarnya, Rabu (09/04/2025).

Selain durasi dan penambahan hari, keamanan pun diperketat dengan menambah personil penjagaan.

Jika hari biasa hanya melibatkan 7-8 sipir, pada jam kunjungan saat Lebaran menjadi 15 personel.

"Karena kami juga harus menjaga keamanan di Lapas maka personel harus ditambahkan. Termasuk kami juga dibantu dari unsur TNI Polri setiap hari 4 personel," katanya.

Khusus untuk barang bawaan, para sipir harus memeriksa secara detail agar tidak membahayakan terhadap lingkungan Lapas. Terutama pada barang atau makanan yang terbungkus.

"Semua barang makanan harus melewati pemeriksaan Xray dan pemeriksaan manual. Karena kami juga menghindari barang-barang terlarang masuk ke Lapas seperti barang yang terbuat dari logam dan narkoba," tegasnya.

Saat ini kondisi kondisi Lapas IIB Pasuruan sudah melebihi kapasitas ideal. Sebab, jumlah penghuni tahanan atau napi sudah mencapai 850 orang, sedangkan jumlah ideal maksimal 350 orang.

SOLO, KOMPAS.com – Gugatan wanprestasi terkait gagalnya produksi massal mobil Esemka dilayangkan ke Presiden Joko Widodo (Jokowi), Wakil Presiden Ma’ruf Amin, dan PT Solo Manufaktur Kreasi.

Gugatan tersebut diajukan oleh Aufaa Luqmana Re A (19), putra dari Koordinator Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman.

Perkara tersebut telah didaftarkan ke Pengadilan Negeri (PN) Solo, Jawa Tengah, dengan nomor PN SKT-080420250 pada Rabu (8/4/2025).

Sehari berselang, Tim Hukum Jokowi, yang terdiri dari Yakup Hasibuan, Andra Reinhard Pasaribu, Firmanto Laksana, dan Rivai Kusumanegara, mengunjungi kediaman Jokowi di Solo.

Mereka menyatakan bahwa pertemuan tersebut lebih bersifat silaturahmi dalam suasana Lebaran, namun juga sempat menyinggung sejumlah isu hukum yang sedang ramai.

Yakup Hasibuan menjelaskan bahwa salah satu isu yang dibahas adalah tuduhan ijazah palsu yang kembali mencuat terhadap Jokowi.

Di sisi lain, ia mengakui bahwa timnya juga mendengar mengenai gugatan Esemka, namun belum mendapat kuasa hukum resmi untuk menangani perkara tersebut.

“(Gugatan) yang Esemka belum. Kita belum mendapatkan arahan khusus untuk itu. Ya, kita lihat dulu,” kata Yakup saat ditemui di Solo, Rabu (9/4/2025).

Yakup, yang juga merupakan putra dari pengacara senior Otto Hasibuan, mengatakan bahwa pembahasan mengenai gugatan Esemka belum dilakukan secara spesifik.

“Kita sudah mendengar (adanya gugatan). Namun kita memang belum diskusi secara spesifik di situ. Karena kayaknya ini masih dalam rangka lebaran, suasananya juga masih silaturahmi. Jadi belum masuk ke situ,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa tindak lanjut atas setiap gugatan atau persoalan hukum yang berkaitan dengan Jokowi akan ditangani berdasarkan pertimbangan khusus.

“Kita lihat case by case. Karena kan enggak bisa digeneralisasi. Karena kalau semua gugatan atau tuduhan atau ada narasi lain, kita langsung respons kan juga tidak baik. Artinya, kita case by case semua,” tutup Yakup.

MUFTI Idris, putra Anwar Deng, gubernur Taliban di Parwan, terluka akibat ledakan, dan tiga pengawalnya tewas. Insiden itu terjadi setengah kilometer dari Karizmir.

Para pendukungnya, untuk menyesatkan publik, telah menyebarkan gambar-gambar lama dirinya di media sosial seolah-olah ia sedang menghadiri suatu acara.

Serangan ini semakin menguatkan realitas bahwa Taliban, meskipun telah menguasai Afghanistan, masih berhadapan dengan ancaman yang kompleks, baik dari kelompok pesaing maupun dari dalam tubuhnya sendiri.

Laporan Human Rights Watch (2025), ancaman terorisme di Afghanistan terus meningkat, terutama dengan aksi kelompok ISIS-K yang menargetkan Taliban dan komunitas minoritas.

ISIS-K, sebagai cabang ISIS di Afghanistan, melancarkan serangkaian serangan terhadap etnis Hazara serta lembaga-lembaga yang dianggap bertentangan dengan ideologi mereka.

Selain itu, mereka juga mengincar pejabat Taliban sebagai upaya memperlemah otoritas pemerintahan yang saat ini berkuasa.

Di tengah persaingan antarkelompok ekstremis, Taliban menghadapi ancaman dari dalam dan luar. Di satu sisi, ISIS-K menggunakan kekerasan sebagai alat propaganda untuk menarik simpati dari individu yang kecewa dengan kepemimpinan Taliban.

Di sisi lain, friksi internal dalam tubuh Taliban, terutama antara faksi Haqqani dan elemen yang lebih konservatif, semakin memperumit stabilitas pemerintahan mereka.

Taliban juga menghadapi tantangan besar dalam isu hak asasi manusia. Otoritas Sementara Taliban (ITA) semakin memperketat kontrol sosial di Afghanistan antara Juli hingga Desember 2024 dengan menerbitkan 16 dekret baru, termasuk Hukum Propagasi Kebajikan dan Pencegahan Kemungkaran (LPVPV).

Kebijakan ini memperluas pembatasan terhadap perempuan, mencakup aturan berpakaian, larangan penggunaan ponsel, dan pembatasan diskusi keagamaan.

LPVPV memberikan landasan hukum bagi aturan moral Taliban, meskipun hukumannya lebih ringan dibandingkan era 1996–2001.

Namun, kebijakan ini semakin memperburuk akses perempuan terhadap pendidikan, pekerjaan, dan layanan kesehatan.

Larangan terhadap pendidikan medis serta persyaratan mahram untuk menerima perawatan memperparah krisis kesehatan dan membebani sistem yang sudah rapuh.

Hambatan terhadap bantuan kemanusiaan semakin meningkat, terutama dalam menjangkau perempuan dan anak perempuan.

Peran Muhtasibin sebagai penegak hukum moral semakin diperkuat, sementara pencabutan kebijakan sebelumnya tidak terjadi.

Dengan semakin terbatasnya hak dan kebebasan, risiko krisis kemanusiaan di Afghanistan terus meningkat.

Selain itu, tindakan represif Taliban terus meningkat, termasuk penahanan sewenang-wenang terhadap aktivis hak asasi manusia dan jurnalis.

Upaya Taliban dalam membungkam kritik semakin terlihat melalui pembatasan kebebasan berbicara, pemblokiran akses informasi, serta peningkatan pengawasan terhadap media independen.

Jurnalis yang melaporkan pelanggaran HAM kerap menghadapi intimidasi dan ancaman, mempersulit transparansi dalam situasi yang semakin memburuk.

Sejak Taliban menguasai Kabul pada Agustus 2021, hubungan India dengan Afghanistan mengalami ketidakpastian.

Awalnya, India menutup kedutaan dan menarik diplomatnya dari Kabul, tetapi tidak sepenuhnya meninggalkan Afghanistan.

Pada pertengahan 2022, New Delhi mengirim delegasi teknis untuk mengevaluasi situasi dan mengoordinasikan bantuan kemanusiaan.

Hingga tahun anggaran 2024-2025, India tetap mengalokasikan dana sebesar Rs. 200 crores untuk bantuan dan proyek pembangunan di Afghanistan, meskipun jumlah ini menurun dibandingkan dengan anggaran sebelumnya.

Taliban telah meminta India untuk melanjutkan berbagai proyek infrastruktur yang sebelumnya tertunda, dengan harapan dapat menciptakan lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang masih terpuruk.

Sementara India mencoba menjaga keterlibatan terbatas dengan Afghanistan, China semakin memperkuat pengaruhnya.

Beijing telah menjalin hubungan erat dengan Taliban dan menawarkan dukungan ekonomi, meskipun tidak sebesar yang diharapkan pemerintah Afghanistan.

Salah satu kepentingan utama China adalah memastikan Taliban menekan kelompok separatis Uyghur yang aktif di perbatasan, terutama di wilayah Badakhshan, Faryab, Kabul, dan Nuristan.

Investasi China di Afghanistan, terutama dalam sektor pertambangan dan infrastruktur, menjadi bagian dari strategi geopolitik lebih luas, yang pada gilirannya memengaruhi kalkulasi India dalam hubungannya dengan Kabul.

Di sisi lain, hubungan antara Pakistan dan Taliban semakin memburuk. Islamabad menuduh Afghanistan menjadi tempat berlindung bagi kelompok Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP), yang sering melakukan serangan lintas batas ke wilayah Pakistan.

Ketegangan ini berujung pada baku tembak di perbatasan Durand serta penutupan jalur perdagangan utama seperti Torkham dan Spin Boldak.

Situasi ini menambah ketidakstabilan di kawasan dan memperumit posisi India dalam menentukan kebijakan luar negerinya terhadap Afghanistan.

Di tengah ketidakpastian ini, India terus mencari cara untuk menavigasi kompleksitas geopolitik yang berkembang.

Dengan meningkatnya pengaruh China di Afghanistan dan memburuknya hubungan Taliban dengan Pakistan, New Delhi menghadapi tantangan dalam menjaga keseimbangan antara keterlibatan dan kehati-hatian dalam hubungannya dengan Kabul.

Selain itu, ancaman terorisme dari ISIS-K terus meningkat, sementara Taliban berupaya mendapatkan pengakuan diplomatik dari beberapa negara seperti China dan UEA.

Serangan semacam ini mengindikasikan bahwa Afghanistan masih menjadi medan pertarungan bagi berbagai faksi ekstremis, yang masing-masing berlomba menunjukkan supremasi ideologis dan militernya.

Jika Taliban tidak mampu menekan kelompok-kelompok pesaing ini, maka Afghanistan berpotensi menjadi medan perang berkepanjangan, di mana konflik antara berbagai faksi ekstremis akan semakin sulit dikendalikan.

Meskipun beberapa negara seperti China dan UEA telah menerima diplomat Taliban, negara-negara Barat masih enggan mengakui legitimasi mereka.

Menurut Security Council Report (2024), keputusan ini didasarkan pada pelanggaran HAM yang terus berlangsung serta dugaan hubungan Taliban dengan kelompok teroris.

Negara-negara seperti AS dan Inggris tetap mempertahankan sanksi terhadap kepemimpinan Taliban, menghambat akses mereka terhadap dukungan ekonomi internasional.

Laporan Human Rights Watch juga mencatat bahwa individu yang dideportasi dari Pakistan ke Afghanistan mengalami penganiayaan, menyoroti tindakan represif Taliban dalam mempertahankan otoritasnya.

Keberlanjutan aksi terorisme ini memperumit situasi di Afghanistan, bukan hanya bagi Taliban, tetapi juga bagi stabilitas kawasan secara keseluruhan.

Ketegangan internal dalam tubuh Taliban semakin meningkat, terutama antara faksi Haqqani dan kelompok konservatif yang berbeda pandangan dalam kebijakan luar negeri dan strategi keamanan domestik.

Perselisihan ini berpotensi melemahkan kontrol Taliban atas Afghanistan, membuka peluang bagi ISIS-K dan kelompok militan lain untuk memperluas pengaruh mereka.

Sementara itu, kelompok teror seperti ISIS-K semakin agresif dalam menargetkan minoritas dan institusi yang dianggap berseberangan dengan agenda mereka.

Pembunuhan massal terhadap komunitas Hazara dan serangan terhadap masjid-masjid Syiah menjadi bagian dari strategi mereka untuk memicu ketegangan sektarian dan memperluas pengaruh mereka di Afghanistan.

Jika situasi ini terus berlanjut, negara ini berpotensi kembali menjadi medan perang antara faksi-faksi ekstremis yang berusaha mengamankan dominasi mereka melalui kekerasan dan teror.

Taliban mungkin menguasai wilayah, tetapi tanpa kendali penuh atas keamanan, mereka menghadapi risiko kehilangan legitimasi, baik di tingkat domestik maupun internasional.

BANDA ACEH, KOMPAS.com - Sebanyak enam narapidana Lapas Kelas II B Kutacane, Kabupaten Aceh Tenggara, Provinsi Aceh, hingga kini belum kembali dan masih buron pasca melarikan diri menjelang berbuka puasa pada Senin (10/3/2025).

Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Ditjenpas Aceh, Yan Rusmanto, mengatakan, sampai saat ini pihaknya masih terus melakukan pengejaran terhadap keenammnya.

"Masih 6 orang (belum kembali), dalam proses koordinasi oleh tim gabungan pencarian dari unsur pamintel, lapas dan Polres Aceh Tenggara," kata Yan saat dikonfirmasi via WhatsApp, Rabu (9/4/2025).

Kalapas Kelas II B Kutacane, Aceh Tenggara, Andi Hasyim, menyebutkan, pihaknya bersama Polres Aceh Tenggara sudah berupaya melakukan pencarian terhadap keenam napi yang kini sudah ditetapkan sebagai DPO.

"Sementara masih sama 6 orang lagi belum kembali," ujarnya saat dikonfirmasi secara terpisah.

Dalam upaya ini, sebut Andi, pihaknya telah meminta bantuan hingga ke wilayah hukum Polda Sumatera Utara (Sumut).

"Kami sudah mengirimkan surat kepada Kapolda Sumut memohon bantuan pencarian, dan penangkapan WBP yang berdomisili di Provinsi Sumut," tuturnya.

Diketahui, sebanyak 52 narapidana Lapas Kelas II B Kutacane, Kabupaten Aceh Tenggara kabur menjelang berbuka puasa, Senin (10/3/2025).

Kejadian itu telah menyebabkan kerusakan signifikan terhadap berbagai fasilitas perkantoran dan infrastruktur di dalam lapas.

Aksi tersebut tidak hanya merusak fasilitas sebagai bagian dari upaya pelarian, tetapi juga mengganggu kenyamanan dan meningkatkan potensi ancaman terhadap keamanan di dalam lapas

Kaburnya para napi diduga akibat sejumlah permasalahan di dalam lapas mulai dari over kapasitas, permintaan bilik asmara, hingga desak-desakan saat antrean berbuka puasa.

JAKARTA, KOMPAS.com - Aksi damai dengan mendirikan tenda di Gerbang Pancasila Gedung DPR/MPR RI, Jalan Gelora, Kelurahan Gelora, Tanah Abang, Jakarta Pusat, dilaporkan telah mengalami empat kali upaya pengusiran oleh pihak berwenang dalam satu hari.

Untuk diketahui, aksi damai mendirikan tenda di Gerbang Pancasila sudah berlangsung sejak Senin (9/4/2025).

“Kalau untuk dihitung sih, saya lupa ya sampai berapa kali. Tapi, setiap hari selalu ada. Bahkan, bisa sampai tiga sampai empat kali,” kata perwakilan masyarakat sipil bernama Al ditemui di lokasi, Rabu (9/4/2025).

“Entah itu dari Satpol PP, pengamanan dalam DPR, ataupun dari kepolisian,” tambah dia.

Setidaknya terdapat berbagai alasan yang digunakan pihak berwenang untuk membubarkan aksi pendirian tenda ini, salah satunya karena dianggap sebagai aksi yang tidak jelas.

“Padahal, kami sudah menjawab bahwa kami punya tuntutan, punya sesuatu yang ingin kami bicarakan dengan DPR juga, segala macam. Jadi, mereka dengan dalihnya mengganggu juga. Padahal ini rumah kami, rumah rakyat,” ungkap dia.

Menurut Al, para demonstran telah mematuhi keinginan Presiden Prabowo Subianto yang menginginkan aksi damai tanpa pembakaran ban.

“Karena kan dari Pak Presiden sendiri mengatakan bahwa aksi harus damai ya. Ini salah satu cara kami untuk mempresentasikan bahwa aksi kami itu damai,” tegasnya.

Namun, pada Selasa (8/4/2025) sore, aksi damai dengan mendirikan tenda di depan Gerbang Pancasila akhirnya dipindahkan secara paksa oleh pihak keamanan Gedung Parlemen.

“Kami aksi sejak hari Senin sampai hari ini masih bertahan. Tadinya di depan (gerbang), tapi ada upaya dari pengamanan DPR untuk memindahkan kami secara paksa,” kata Al.

Oleh karena itu, sejumlah massa aksi damai ini terpaksa mendirikan tenda di atas trotoar, tepat di seberang Gerbang Pancasila.

Untuk menghindari kesalahpahaman, massa aksi menyampaikan pengumuman melalui tulisan yang pada potongan kardus berwarna coklat.

Pengumuman itu mereka pasang di sudut trotoar agar bisa dibaca oleh pejalan kaki yang melintas.

“Mohon maaf perjalanan anda terganggu. Aksi protes kami digusur ke trotoar,” demikian bunyi pengumuman tersebut.

Dalam pengumuman tersebut juga tercantum tagar #BatalkanRUUTNI dan #SupremasiSipil.

Meskipun tenda-tenda tersebut berada di atas trotoar, sejumlah pejalan kaki masih dapat melintas karena masih tersedia ruang yang cukup.

Adapun aksi damai masyarakat sipil ini menuntut pencabutan pengesahan Revisi Undang-Undang (RUU) Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) menjadi UU pada Kamis (20/3/2025).

AI yang merupakan warga Karawang, Jawa Barat, mengatakan bahwa aksi ini tidak memiliki kegiatan khusus.

Namun, aksi tersebut menjadi wadah bagi warga untuk berekspresi dengan caranya masing-masing.

“Contohnya kemarin ada yang teatrikal, ada yang bernyanyi, dan juga ada kegiatan lain seperti kuteksan, make up, dan segala macam,” ujar dia.

“Termasuk membuka lapak buka dan juga ada seniman yang menggambar aksi protes kami,” tambah dia.

Ia menyampaikan bahwa setiap aktivitas massa aksi dapat diekspresikan sebagai bentuk perlawanan terhadap pemerintah dengan cara masing-masing.

JAKARTA, KOMPAS.com - Aksi sejumlah warga mendirikan tenda di depan Gerbang Pancasila Gedung DPR/MPR RI, Jalan Gelora, Gelora, Tanah Abang, Jakarta Pusat, sempat dipindahkan secara paksa oleh pihak keamanan Gedung Parlemen pada Selasa (8/4/2025) sore.

Awalnya, peserta aksi mendirikan tenda di depan Gerbang Pancasila Gedung DPR/MPR RI sejak Senin (7/4/2025).

“Kami aksi sejak hari Senin sampau hari ini masih bertahan. Tadinya di depan (gerbang), tapi ada upaya dari pengamanan DPR untuk memindahkan kami secara paksa,” kata perwakilan masyarakat sipil bernama Al saat ditemui di lokasi, Rabu (9/4/2025).

Oleh karena itu, sejumlah massa aksi damai ini terpaksa mendirikan tenda di trotoar, tepat di seberang Gerbang Pancasila.

Untuk menghindari kesalahpahaman, massa aksi menyampaikan pengumuman melalui tulisan pada potongan kardus berwarna cokelat.

Pengumuman itu dipasang di sudut trotoar agar bisa dibaca oleh pejalan kaki yang melintas.

“Mohon maaf perjalanan anda terganggu. Aksi protes kami digusur ke trotoar,” demikian bunyi pengumuman tersebut.

Dalam pengumuman tersebut juga tercantum tagar #BatalkanRUUTNI dan #SupremasiSipil.

“Dari kami aendiri sebenarnya kurang setuju untuk dipindahkan di trotoar karena mengganggu aktivitas pejalan kaki,” kata Al.

“Sebelumnya tendanya ada di depan gerbang, karena tujuan kami adalah memberikan atensi supaya mereka tahu bahwa kami sedang melakukan tuntutan, sedang melakukan aksi,” tambah dia.

Meskipun tenda-tenda tersebut berada di trotoar, sejumlah pejalan kaki masih dapat melintas karena masih tersedia ruang yang cukup.

Massa aksi tampak berbincang satu sama lain. Beberapa di antaranya bahkan terlihat berbaring di atas trotoar.

Sementara itu, sebagian lainnya duduk bersila sambil memandangi Gerbang Pancasila, tempat banyak kendaraan keluar masuk Gedung Parlemen tersebut.

AI menyebut, hingga Rabu siang, setidaknya telah terjadi upaya pengusiran sebanyak tiga hingga empat kali.

Kata AI, mereka yang berupaya mengusir mulai dari Satuan Polisi Pamong Praja (Sat Pol PP) l, pihak pengamanan DPR, hingga kepolisian.

“Ya beragam ya (alasan mengusir). Ada yang bilang demo kami enggak ada isinya atau mungkin bisa dibilang enggak jelas,” tutur dia.

Padahal, menurut Al, massa aksi membawa tuntutan, yakni mecabut UU TNI yang telah disahkan oleh DPR RI.

“Jadi, dari mereka dengan dalihnya mengganggu juga. Padahal, di sini (DPR), kan rumah kita sendiri, rumah rakyat,” tegas dia.

Adapun aksi damai masyarakat sipil ini menuntut pencabutan pengesahan Revisi Undang-Undang (RUU) Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) menjadi UU pada Kamis (20/3/2025).

AI yang merupakan warga Karawang, Jawa Barat, mengatakan, aksi ini tidak memiliki kegiatan khusus.

Namun, aksi tersebut menjadi wadah bagi warga untuk berekspresi dengan caranya masing-masing.

“Contohnya kemarin ada yang teatrikal, ada yang bernyanyi, dan juga ada kegiatan lain seperti kuteksan, make up, dan segala macam,” ujar dia.

“Termasuk membuka lapak buka dan juga ada seniman yang menggambar aksi protes kami,” tambah dia.

Ia menyampaikan, setiap aktivitas massa aksi dapat diekspresikan sebagai bentuk perlawanan terhadap pemerintah dengan cara masing-masing.

“(Yang paling penting) Karena kan dari Pak Presiden sendiri mengatakan bahwa aksi harus damai. Ini salah satu cara kami untuk mengekspresikan bahwa aksi kami itu damai,” pungkas dia.

Diketahui, DPR RI resmi mengesahkan Revisi UU (RUU) Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI menjadi Undang-Undang (UU) di tengah masifnya penolakan masyarakat.

Keputusan ini diambil dalam Rapat Paripurna DPR ke-15 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2024-2025 yang digelar di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (20/3/2025).

KOMPAS.com - Kantor Imigrasi di seluruh Indonesia kembali buka pada Selasa (8/4/2025), usai libur Lebaran 2025.

Pada hari pertama beroperasi usai libur panjang, kantor imigrasi melayani total 9.857 pemohon paspor di seluruh Indonesia.

“Kami memastikan, seluruh permohonan yang diajukan selama periode libur tetap diproses dengan cepat, tepat, dan transparan. Pelayanan kepada masyarakat adalah prioritas utama kami, tanpa mengenal hari libur,” ujar Pelaksana tugas (Plt) Direktorat Jenderal Imigrasi, Saffar Muhammad Godam dalam keterangan resmi yang diterima Kompas.com, Selasa (8/4/2025).

Selain paspor, Ditjen Imigrasi juga memastikan bahwa pelayanan visa dan izin tinggal sudah beroperasi optimal.

• Pilot Lupa Paspor, Pesawat United Airlines Terpaksa Putar Balik
• Tempat Pemeriksaan Imigrasi Bakal Dibuka di Pantai Boom Marina Banyuwangi

KOMPAS.COM/JUNAEDI Kantor Imigrasi Polewali Mandar, Jumat (28/6/2024).

Adapun jumlah permohonan visa sepanjang 28 Maret-7 April 2025 mencapai 217.695 permohonan. Selanjutnya, pada Selasa (8/4/2025), jumlah permohonan visa dan izin tinggal yang sudah diselesaikan sebanyak 12.770 permohonan.

Godam menuturkan, pelayanan di tempat pemeriksaan imigrasi (TPI) bandara dan pelabuhan internasional juga berjalan dengan baik selama libur dan cuti bersama Idul Fitri serta Hari Raya Nyepi.

• Hanya 17 Persen WN Jepang yang Punya Paspor, Ini Alasannya
• Kasus Paspor Palsu Terungkap, Pemerintah Beri Peringatan ke WNA

Dari Jumat (28/3/2025) sampai Senin (7/4/2025), tercatat ada 1.623.369 perlintasan di TPI seluruh Indonesia.

“Optimalisasi pemeriksaan keimigrasian juga didukung dengan autogate, sehingga proses kedatangan dan keberangkatan penumpang berjalan lancar dan terhindar dari penumpukan,” pungkas Godam.

View this post on Instagram

A post shared by Kompas Travel (@kompas.travel)